MAJALAH WARTA KENCANA EDISI #44-2023

Penasehat

KEPALA BKKBN JAWA BARAT

Dewan Redaksi WAHIDIN

FERRY HADIYANTO

ELMA TRIYULIANTI

RAKHMAT MULKAN

PINTAULI R. SIREGAR

IRFAN INDRIASTONO

Pemimpin Redaksi

HERMAN MELANI

Wakil Pemimpin Redaksi

MARINA AYU

Managing Editor

NAJIP HENDRA SP

Tim Redaksi

NOVI HIDAYATI AFSARI

IRFAN HANIFUL QOYYIM DODO SUPRIATNA

HENDRA KURNIAWAN

Foto

IRFAN HANIFUL QOYYIM

Kontributor

ACHMAD SYAFARIEL (JABOTABEK)

AKIM GARIS (CIREBON)

AA MAMAY (PRIANGAN TIMUR)

HENDI WIRYADI (BOGOR RAYA)

ANGGOTA IPKB JAWA BARAT

HIKMAT SYAHRULLOH

Tata Letak LITERA MEDIA

Sirkulasi

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

Penerbit

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

Percetakan LITERA MEDIA 022 87801235

www.literamedia.com

Alamat Redaksi

Kantor BKKBN Jawa Barat

Jalan Surapati No. 122 Bandung

Telp : (022) 7207085

Fax : (022) 7273805

Email: wartakencana2020@gmail.com

Website: www.wartakencana.com

Redaksi menerima kiriman artikel, tulisan berita, dan foto tentang kegiatan atau dinamika program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga di Jawa Barat. Setiap karya yang dimuat berhak mendapatkan bingkisan menarik dari redaksi.

Kolaborasi Membawa Berkah

Kerja keras BKKBN dalam membangun orkestrasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat membuahkan hasil. Hasil SSGI 2022 yang dirilis bertepatan dengan pelaksanaan Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting membawa kabar baik. Prevalensi stunting Jawa Barat yang semula masih di atas nasional secara dramatik menyalip cukup jauh capaian nasional. Jika nasional hanya mampu mengoreksi prevalensi dari 24,44 persen menjadi 21,6 persen, Jawa Barat digdaya dengan menurunkan prevalensi dari 24,5 persen menjadi 20,20 persen.

Dari situ kita bisa melihat selama periode survei mengalami penurunan sebesar 4,3 persen. Jika penurunan berlaku konstan, maka target prevalensi 14 persen seperti dipatok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 menjadi sangat mungkin bakal tercapai. Bahkan melampaui target.

Secara keseluruhan, tercatat ada 11 kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting di atas rata-rata angka provinsi. Sisanya, 16 kabupaten dan kota di bawah angka provinsi. Sebaliknya, tiga daerah dengan prevalensi stunting terendah adalah Kota Bekasi (6 persen), Kota Depok (12,6 persen), dan Kabupaten Cianjur (13,6 persen). Tiga daerah ini sekaligus mencatatkan diri sebagai daerah dengan prevalensi lebih rendah dari target nasional sebesar 14 persen.

Tentu, Jawa Barat tidak bisa lantas berpuas diri. Tanpa kerja keras dan kolaborasi konvergensi, bukan tidak mungkin malah terpeleset. Alih-alih menjemput “kemenangan” lebih cepat, ancaman drop tetap ada. Terlebih hasil SSGI menunjukkan adanya beberapa kabupaten dan kota yang justru mengalami kenaikkan tajam.

Nah, Warta Kencana ini menghadirkan menu khusus capaian kinerja percepatan penurunan stunting sepanjang 2022. Sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, baik langsung maupun tidak langsung turut dihadirkan. Termasuk posisi Jawa Barat dalam spektrum nasional percepatan penurunan stunting. Juga kolaborasi lintas sektor dalam bingkai pentahelix seperti dengan perguruan tinggi dan media. Selamat membaca!

Herman Melani Pemimpin Redaksi

AYO CEGAH STUNTING.

Beban negara itu meminta bansos, meminta segala urusan diurusi negara, tidak bisa bersaing. Ini generasi yang datang dari stunting. Jadi, kalau stunting tidak kita berantas saat-saat sekarang, maka golongan stunting ini di 2045 akan mendominasi generasi mudanya yang gagal tumbuh secara fisiknya, berfikirnya, dan gagal bersaing. Mari bersama-sama memastikan Jawa Barat zero new stunting!

Kinerja Terbaik Penurunan Stunting

Jawa Barat patut bangga. Kerja keras dalam upaya percepatan penurunan stunting berbuah manis. Setidaknya dalam satu tahun terakhir, 2021-2022. Setahun lalu, saat dilakukan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi Jawa Barat masih satu strip di atas nasional. Nasional sebesar 24,4 persen, sementara Jawa Barat 24,5 persen. Setahun kemudian, situasinya terbalik. Jabar kini lebih digdaya dari nasional.

WARTA UTAMA

Jawa Barat Kunci Penurunan

Stunting Nasional

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan Jawa Barat menjadi provinsi berpengaruh terhadap percepatan penurunan stunting nasional. Jika stunting di Jawa Barat ini turun signifikan, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi turunnya angka prevalensi stunting nasional.

Lebih Pasti dengan RAN PASTI

Tak butuh waktu lama untuk menurunkan Perpres Nomor 72 Tahun

2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ke dalam rencana akasi. Empat bulan berjalan sejak terbitnya Perpres, BKKBN meluncurkan

Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

Bapak Asuh Anak Stunting

Sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Stunting Nasional, Kepala BKKBN

Hasto Wardoyo sadar betul bahwa hajat besar menurunkan prevalensi stunting tidak bisa berjalan sendirian. Tidak pula hanya mengandalkan organ resmi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Hasto merasa perlu untuk sebanyak mungkin pihak untuk terlibat aktif dalam ikhtiar akbar tersebut. Salah satunya dengan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

Kinerja Utama BKKBN Jawa Barat 2022

Percepatan penurunan stunting merupakan mandat baru, tugas tambahan yang diberikan kepada BKKBN. Di luar itu, BKKBN memiliki tugas utama sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yakni, bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

28 30 36 39 40 42

Wawancara Kepala

Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat

Wawancara Khusus

Koordinator

Program Manager

Satgas PPS Provinsi

Jawa Barat

Media Jabar Kompak

Dukung Percepatan

Penurunan Stunting

Unpad-BKKBN Siap

Bersinergi Turunkan

Stunting

Jason-Meita Duta

Genre Jabar

Layanan KB Kini Bisa

Diakses via WA

Capaian Stunting di Kota Tahu

Jawa Barat patut bangga. Kerja keras dalam upaya percepatan penurunan stunting berbuah manis. Setidaknya dalam satu tahun terakhir, 2021-2022. Setahun lalu, saat dilakukan

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi Jawa Barat masih satu strip di atas nasional. Nasional sebesar 24,4 persen, sementara Jawa Barat 24,5 persen. Setahun kemudian, situasinya terbalik. Jabar kini lebih digdaya dari nasional.

RILIS

HASIL SSGI 2022

Warta Kencana

Presiden Jokowi memberikan sambutan pada kegiatan Rakernas Bangga Kencana dan Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN. Pada kegiatan ini turut dirilis hasil SSGI 2022.

KINERJA TERBAIK PENURUNAN sTUNTING

Warta Kencana

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dihelat di Auditorium Kantor Pusat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 25 Januari 2023 lalu menjadi momen yang ditunggu para pemangku kepentingan (stake holders) program percepatan penurunan stunting di tanah air. Bukan semata karena turut dihadiri Presiden Joko Widodo, melainkan pada hari itulah diumumkan hasil SSGI 2022. Hasilnya boleh dibilang sesuai harapan. Angka prevalensi stunting nasional turun sebesar 2,8 persen, dari semula 24,5 persen menjadi 21,6 persen.

Penurunan prevalensi Jawa Barat lebih dramatis lagi. Meski tak masuk dalam tiga besar provinsi dengan penurunan paling ekstrem, penurunan Jabar lebih cepat dari nasional. Dari semula 24,5 persen berdasarkan hasil SSGI 2021, setahun kemudian turun menjadi 20,2 persen. Artinya, selama periode survei tersebut mengalami penurunan sebesar 4,3 persen. Jika penurunan berlaku konstan, maka target prevalensi 14 persen seperti dipatok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 menjadi sangat mungkin bakal tercapai. Bahkan melampaui target.

Secara keseluruhan, tercatat ada 11 kabupaten dan kota dengan prevalensi stunting di atas ratarata angka provinsi. Sisanya, 16

WAHIDIN

kabupaten dan kota di bawah angka provinsi. Kabupaten Sumedang tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat, yakni mencapai 27,6 persen. Angka ini menunjukkan kenaikkan tajam dari sebelumnya sebesar 22 persen pada 2021 lalu. Daerah lain yang memiliki prevalensi terbesar adalah Kabupaten Sukabumi sebesar 27,5 persen dan Kabupaten Bandung Barat sebesar 27,3 persen.

Sebaliknya, tiga daerah dengan prevalensi stunting terendah adalah Kota Bekasi (6 persen), Kota Depok (12,6 persen), dan Kabupaten Cianjur (13,6 persen). Tiga daerah ini sekaligus mencatatkan diri sebagai daerah dengan prevalensi lebih rendah dari target nasional sebesar

14 persen. Adapun Kabupaten Karawang tercatat menjadi daerah dengan prevalensi sama persis dengan target nasional, 14 persen.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin tampak berbinar saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini. Dia mengaku sangat bahagia dengan hasil SSGI 2023. Capaian ini sejalan dengan ekspektasinya saat menjadi motor penggerak percepatan penurunan stunting di provinsi dengan jumlah penduduk paling besar di Tanah Air tersebut.

“Penurunanya cukup signifikan. Bagi kami, ini yang terbagus dalam beberapa tahun,” ujarnya sumringah.

Meski begitu, Wahidin menilai pekerjaan menurunkan angka stunting masih terbilang berat. Butuh perjuangan luar biasa untuk memenuhi target nasional. Terlebih terdapat empat daerah di Jawa Barat masih memiliki prevalensi cukup tinggi di atas angka psikologis 25 persen.

“Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat, dan Kabupaten Tasikmalaya masih memiliki prevalensi 27 persen. Sementara Garut, Majalengka, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung masih di atas 23 persen. Dengan jumlah penduduk yang besar di daerah-daerah tersebut, jumlah absolutnya tentu masih tinggi. Butuh kerja keras untuk menuntaskan target kita pada 2024 mendatang,” kata Wahidin.

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menerima kunjungan audiensi dari Perum Bulog Kanwil Jawa Barat di Kantor BKKBN Jawa Barat, 17 Januari 2022.

Kepala BKKBN Jawa Barat berkoordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Barat menindaklanjuti persiapan bakti sosial pengobatan massal, pelayanan KB, vaksinasi Covid-19, penyuluhan dan kesehatan.

Selain kesiapan petugas dan kesadaran masyarakat, percepatan penurunan stunting ini sangat bergantung pada komitmen kepala daerah.

Kepala BKKBN Jawa Barat

Komitmen dan Kolaborasi

Di bagian lain, Wahidin menilai keberhasilan Jabar dalam menurunkan prevalensi stunting tidak lepas dari kolaborasi dari sejumlah pemangku kepentingan. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa aksi konvergensi yang dilakukan Jawa Barat berjalan dengan baik. Dia bahkan menggarisbawahi komitmen pimpinan daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, yang dianggapnya telah menunjukkan komitmen tinggi pada upaya percepatan penurunan stunting

“Selain kesiapan petugas dan kesadaran masyarakat, percepatan penurunan stunting ini sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Di Jawa Barat, komitmen ini terbukti dengan sudah

STUNTING JABAR

terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di seluruh kabupaten dan kota,” ungkap Wahidin.

Menyinggung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Wahidin menegaskan bahwa komitmen dan visi kepemimpinan daerah merupakan salah satu dari lima pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Dengan demikian, komitmen para kepala daerah merupakan sebuah keniscayaan.

Empat pilar lainnya meliputi komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;

konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Wahidin menyebut adanya lompatan strategis pada pilar pertama terkait komitmen kemimpinan daerah di Jawa Barat.

Lebih dari sekadar pembentukan, Wahidin menilai komitmen pimpinan daerah juga ditunjukkan dengan terlaksananya dua kali pertemuan TPPS kabupaten dan kota se-Jawa Barat sepanjang 2022 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur selaku Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat hadir langsung dan memimpin jalannya pertemuan.

“Walaupun belum maksimal, sudah ada pergerakan yang semakin baik dan diikuti kabupaten/kota. Tahun ini kita juga dua kali mengundang

Prevalensi stunting kabupaten dan kota seJawa Barat berdasarkan hasil SSGI 2022.

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai BKKBN Jawa Barat “Warga Kencana” untuk Tahun Buku 2021 di Garut pada 14 Januari 2022.

Kampanye Cegah Stunting melalui KIE Lini Lapangan berupa roadshow mobil unit penerangan di Kabupaten Garut.

kabupaten/kota yang dihadiri oleh Pak Wakil Gubernur,” ujar Wahidin.

Momentum lain yang dianggapnya menjadi wujud komitmen dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah inisiasi Jawa Barat untuk menggelear Jabar Stunting Summit (JSS) 2022 pada tengah

Desember 2022 lalu. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala BKKBN Hasto

Wardoyo, Menteri Kesehatan

Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur

Jenderal Bina Pembangunan

Daerah Kementerian Dalam

Negeri Teguh Setyabudi yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Budi menyampaikan

apresiasinya atas terselenggaranya

JSS 2022 yang digelar di Gedung

Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Budi menyampaikan, kedatangannya tak lain untuk melihat inovasi yang dilakukan Jabar dalam menurunkan prevalensi stunting.

KOORDINASI TPPS

Ketua TPPS Jawa Barat bersama Ketua TPPS Kabupaten dan Kota pada pertemuan koordinasi teknis di Grand Panghegar Hotel.

“Jabar penduduknya yang paling banyak, balitanya juga paling banyak. Jadi kalau Jabar sukses, nasional juga akan sukses menurunkan stunting dari 24 persen ke 14 persen,” kata Budi.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jabar atas komitmennya untuk menurunkan prevalensi stunting. “Saya terima kasih sekali karena tim Pak Gubernur dan Jabar itu luar biasa sekali komitmen mereka untuk menurunkan stunting. Saya hadir di sini bukan hanya untuk mendukung beliau, menyemangati beliau dan Jawa Barat, tapi juga untuk belajar dan meniru,” jelasnya.

“Tadi saya sudah izin ke Pak Gub, ‘Pak, boleh ya idenya dipakai, dicontek, dibagikan ke daerah

lain supaya bisa diterapkan,” sambungnya.

Menurutnya, apabila semangat dan komitmen Jabar ditiru di provinsi lain, maka target nasional yakni 14 persen penurunan stunting bisa segera tercapai. “Kalau semangatnya sama, daerah lain mendekati Jabar, insyaallah target 14 persen secara nasional bisa,” tutur dia.

Di tempat yang sama, tuan rumah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 juta, per tahunnya ada 800 ribuan bayi yang lahir. Dengan angka kelahiran yang tinggi, provinsi memiliki sejumlah strategi agar angka stunting bisa turun.

“Jabar ini penduduknya paling besar mendekati 50 juta ya, per tahun menurut Pak Hasto hampir 800 ribuan bayi lahir di Jabar karena produktivitas fertilitas tinggi. Baru setahun menikah, sudah pada hamil,” kata Ridwan Kamil.

Pria yang akrab disapa Emil itu menyebut, untuk mencegah stunting pada balita, Pemprov fokus mengedukasi para ibu. “Sesuai arahan Pak Menteri, jangan salah kaprah. Prioritas terpenting mengatasi stunting bukan bayinya tetapi ibu hamilnya dan ibu sebelum menikah. Kalau itu bisa dicegah diawal, dicegat insyaallah bayi-bayinya bisa lebih sehat, ketimbang fokus sama bayi sudah lahir,” jelasnya.

Emil optimistis, tahun ini angka prevalensi stunting di wilayahnya menurun, dilihat dari kinerja dan upaya yang dilakukan berbagai pihak. “Saya senang surveinya bukan lima tahunan, tetapi setahunan. Feeling saya sih turun karena kerja-kerja menurut saya sangat luar biasa dari provinsi hingga kepala daerah jadi insyaallah membaik,” ujarnya.

STUNTING NASIONAL

Dari sisi konvergensi, Wahidin menilai masing-masing pihak sudah mulai terlibat secara aktif. Intervensi spesifik maupun sensitif tak melulu urusan BKKBN atau Dinas Kesehatan di daerah. Kegiatannya juga tak lagi terbatas pada kegatan seremonial, melainkan langsung menukik kepada kelompok sasaran.

Wahidin mencontohkan, Dinas Pendidikan di Jawa Barat kini aktif mendorong agar pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi remaja putri usia sekolah bukan sekadar diberikan, namun pada saat yang sama lansung diminum di tempat. Denga demikian, tidak ada lagi

peluang kasus munculnya remaja yang membuang TTD.

“Kalau kita melihat RAN PASTI (Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia), di situ jelas ada target masingmasing kementerian dan kalau di-breakdown ke provinsi turunnya ke dinas. Udah ada targetnya, kemudian ya kegiatanya menyesuaikan,” ungkap Wahidin.

“Tapi saya kira kegiatan yang cukup bagus tahun kemarin itu misalnya minum tablet tambah darah. Jadi setiap sekolah itu bukan hanya membagi, tetapi sekarang sistemnya minum bersama. Ini bisa dilaksanakan dengan adanya kolaborasi antara teman teman di Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan. Jadi, saya melihat aksi konvergensi ini sudah berjalan,” tambah Wahidin. n NJP

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin melepas roadshow Mupen Racing 5.0 di halaman kantor perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin didampingi Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin) Herman Melani menerima audiensi PT Pos Indonesia.

Prevalensi stunting antarprovinsi di Indonesia berdasarkan hasil SSGI 2022.

Jawa Barat Kunci Penurunan Stunting Nasional

Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Hasto Wardoyo mengatakan Jawa Barat

menjadi provinsi berpengaruh terhadap percepatan penurunan stunting nasional. “Jika stunting di Jawa Barat ini turun signifikan, maka hal tersebut

juga akan mempengaruhi turunnya angka prevalensi stunting nasional,”

tegas Hasto saat membuka Jawa Barat

Stunting Summit (JSS) 2022 di Gedung

Sate, 14 Desember 2022.

Hasto mengapresiasi kinerja Jawa Barat dalam percepatan penurunan stunting yang berhasil menggerakan lima pilar dan delapan aksi strategis percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah dengan menggerakan seluruh bupati dan wali kota dalam rangka percepatan penurunan stunting.

Secara statistik, kata Hasto, setiap tahun angka kelahiran di Jawa Barat sebanyak 880 ribu dengan perbandingan 1.000/16 kehamilan. Artinya, dari 1.000 penduduk di Jawa Barat angka perempuan yang hamil adalah 16 orang. Hasto pun berharap angka kelahiran tersebut dapat ditekan menjadi 1.000/12 kehamilan.

STUNTING SUMMIT

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan peran strategis Jawa Barat dalam peta percepatan penurunan stunting pada kegiatan Jabar Stunting Summit di Gedung Sate.

“Ini harapan saya supaya pertumbuhan penduduk seimbang dan kemudian sehat. Kalau penduduk satu juta mestinya tambahan yang hamil 16 ribu. Kalau penduduknya 50 juta jadi yang hamil 800 ribu. Tapi ketika total fertility rate (TFR) bisa dibuat

2,1 maka yang akan hamil 600 ribu di Jawa Barat, akan turun 200 ribu. Sebab penurunan 200 ribu ini sangat signifikan,” ujarnya.

Karena tingginya jumlah kelahiran tersebut, Hasto pun memberikan strategi agar dapat mencegah lahirnya bayi baru stunting di Jawa Barat dengan mewajibkan pasangan untuk memeriksakan kesehatannya tiga bulan sebelum menikah meliputi pemeriksaaan kadar Hemoglobin (Hb) tidak

kurang dari 12 dan lingkar

lengan atas tidak kurang dari

23.5 sentimeter melalui aplikasi

Elektronik Siap Nikah Siap Hamil atau Elsimil.

Hasto juga menambahkan, Jawa Barat diprediksi akan lebih dahulu mendapat bonus demografi.

Sementara perbandingan dependensi ratio atau rasio ketergantungan Jawa Barat akan jauh lebih panjang dibandingkan

DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Hal ini menjadi keuntungan bagi Jawa Barat asal dapat memanfaatkannya dengan baik untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Sehingga waktu dia sudah maju tapi pendapatannya per kapitanya tidak naik agak galau juga karena window oportunity sudah terlewati tapi pendapatannya per kapitanya

belum naik. Ada apa? berarti jawabnnya adalah SDM nya belum bagus,” ucapnya.

Jadi, lanjut Hasto, kalau seandainya generasi yang sekarang lahir tidak jadi generasi yang hebat itu berat sekali, karena dependency ratio naik. Sementara yang punya beban generasinya banyak yang stunting, yang punya beban ekonominya lemah dan kesehatannya lemah. Kita boleh euforia Indonesia Emas, kita akan empat besar ekonomi dunia tapi harus dihitung betul agar tidak missed bonus demografi,” sambungnya.

Senada dengan Hasto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga sepakat bahwa stunting di Jawa Barat harus turun agar Indonesia dapat menciptakan lebih banyak lagi SDM yang unggul. Budi menyebut, efek dari stunting adalah rendahnya intelektualitas seseorang sehingga sulit bersaing di dalam dunia kerja. Sementara itu, pendapatan per kapita Indonesia saat ini masih tergolong rendah yakni US$ 4.349,17, jauh tertinggal dengan Singapura yang saat ini pendapatan per kapitanya USD 59,79 ribu yang kira-kira setara dengan Rp 800 juta.

“Stunting penting untuk kemajuan sebuah negara. Bayangin kalau Indonesia pendapatan per kapitanya naik maka Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini bisa menempati empat ekonomi besar dunia saat bonus demografi,” kata Budi.

Sementara itu, Budi pun menekankan pentingnya

pencegahan stunting dari hulu melalui pasangan yang akan menikah. Sebab, pencegahan dari hulu lebih baik ketimbang melakukan intervensi kepada anak yang telah terlahir stunting.

“Jadi pencegahan dari hulu penting dengan pemeriksaan HB. Kita sediakan tablet penambah darah gratis dari Kemenkes. Lalu lingkar lengan juga tidak boleh kurang dari 23,5,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pihaknya berusaha keras untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan kerja tim bersama bupati/wali kota seJawa Barat dengan menggelar pertemuan setiap tiga bulan sekali. “Di Jawa Barat stunting bukan urusan Dinas Kesehatan tapi semua dinas, OPDKB mengurus stunting kalau sudah urusan peradaban semua turun tangan dan kepala daerah,” kata pria yang disapa Kang Emil ini.

Menurut Kang Emil, para bupati dan wali kota di Jawa Barat sangat peduli terhadap stunting karena akan memengaruhi citra kepemimpinan mereka jika stunting di daerahnya masih tinggi. Untuk menghadapi bonus demografi, kata Kang Emil, ada dua hal yang harus dipersiapkan, di antaranya memahami ekonomi digital dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul bebas stunting. Kang Emil pun berterima kasih kepada BKKBN yang telah banyak membantu Jawa Barat dalam rangka percepatan penurunan stunting n NJP

Deputi Bidang KBKR BKKBN Eni Gustina meninjau kegiatan Akselerasi Vaksi Booster Covid-19 bagi karyawan Kahatex pada 19 Februari 2022.

Penandatanganan nota kesepamahan antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat denga Universitas Muhammadiyah Bandung di kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

Lebih Pasti dengan RAN PASTI

Tak butuh waktu lama untuk

menurunkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 72 Tahun 2021

tentang Percepatan Penurunan

Stunting ke dalam rencana akasi.

Empat bulan berjalan sejak terbitnya

Perpres, Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

meluncurkan Peraturan Nomor 12

Tahun 2021 tentang Rencana Aksi

Nasional Percepatan Penurunan Angka

Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.

RAN PASTI disusun sebagai acuan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antara kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, berupa langkah-langkah konkret yang harus dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting.

Dokumen ini juga disusun dengan tujuan melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat, daerah, desa, dan pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Pada saat yang sama, melakukan penguatan peran pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim

RAN PASTI

Wakil Gubernur Jawa Barat dan sejumlah pimpinan daerah kabupaten/kota pada sosialisasi RAN PASTI di Trans Luxury Hotel.

dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Juga penguatan regulasi atau kebijakan strategis yang dibutuhkan.

Tujuan lainnya melakukan penguatan da n pemaduan sistem manajem en data dan informasi

percepatan penurunan stunting Kemudian, mengintegrasikan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam percepatan penurunan stunting.

Dalam pelaksanaannya, RAN PASTI mengatur strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui kegiatan prioritas rencana aksi. Kegiatan prioritas tersebut meliputi penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin dan calon pasangan usia subur (PUS).

Kegiatan lainnya meliputi surveilans keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting, perencanan dan penganggaran, serta pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan. Terakhir berupa pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan stunting.

SDM Berkualitas

Di Jawa Barat, RAN PASTI kali pertama disosialisasikan pada Maret 2022 di hadapan 14 kepala daerah di Jawa Barat. Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum meminta seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat segera membentuk TPPS di daerah masing-masing. Langkah ini penting agar percepatan penurunan stunting bisa segera

Kepala BKKBN Jawa

Barat bersama

Koordinator Bidang

KBKR BKKBN

Jabar menghadiri

Forum Peningkatan

Kualitas Pelayanan

KB dalam

rangkaian Bhakti

Ikatan Bidan

Indonesia 2022.

dilakukan secara nyata dan berkesinambungan serta selaras dengan strategi nasional yang telah ditetapkan melalui Perpres. Pada saat majalah ini terbit, TPPS sudah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.

“Saya meminta kepada bupati dan wali kota yang belum membuat TPPS untuk segera membentuk. Saya juga berharap pengertian dari seluruh masyarakat dan segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama berkolaborasi melakukan percepatan penurunan stunting. Sebaik apapun program pemerintah tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat tentu tidak akan berhasil,” kata Wagub kala itu.

Uu menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagaimana terekam dalam visi “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.” Wagub meyakini citra suatu bangsa dan negara dilihat dari SDM yang dimilikinya. Karena itu, pihaknya bertekad mewujudkan Jabar zero new stunting pada akhir kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur 2023 mendatang.

“SDM harus jadi perhatian kita semua. Bukan hanya yang saat ini, tapi SDM harus dipersiapkan sejak awal. Dalam Islam, mempersiapkan bukan hanya saat balita atau mengandung, tetapi saat pembuatan pun tidak lepas dari doa-doa yang mengharapkan anak bisa lahir sesuai dengan harapan.

Konsolidasi

Satgas Percepatan

Penurunan Stunting

Provinsi Jawa

Barat dengan

tema Kolaborasi

Percepatan

Penurunan Stunting

oleh Satgas Ahli dan

Tenaga Lini Lapangan

Bangga Kencana.

Ada tiga bulanan, akikah, dan lain-lain yang intinya mendoakan agar anak sehat dan berkualitas,” ungkap mantan Bupati Tasikmalaya dua periode ini.

Uu juga menekankan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam ajaran Islam. Keluarga, sambung Wagub, merupakan madrasah utama dan terbaik. Di mana, guru terbaik adalah orang tua. Sebagai pimpinan daerah, Wagub tidak mau anak-anak yang dilahirkan lahir kekurangan gizi sehingga menghambat tumbuh kembang anak yang bersangkutan. Karena itu, pencegahan stunting sangat penting untuk dilakukan bersama-sama.

Sesaat sebelumnya, Kepala

Perwakilan BKKBN Jawa Barat

Wahidin melaporkan, sosialisasi

RAN PASTI bertujuan mendapatkan penguatan komitmen kepala

daerah dan jajarannya dalam upaya penurunan angka stunting

Dengan demikian, seluruh kepala daerah selaku Ketua Pengarah

TPPS beserta seluruh TPPS di wilayahnya, hingga satuan tugas di lapangan memiliki arah gerak dan pemahaman yang sama tentang bagaimana menurunkan angka stunting sejalan dengan Perpres 72/2021 dan RAN PASTI.

“Perlu saya laporkan bahwa prevalensi stunting Jawa Barat berdasarkan SSGI 2021 sebesar 24,5 persen. Angka ini menurun sebesar 6,56 persen jika

dibandingkan kondisi 2018 sebesar 31,06 persen. Dengan catatan, disparitas antarkabupaten dan kota cukup lebar. Ada dua kota

Kami PKK berkomitmen menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Jejaring PKK ada 1,4 juta.

ATALIA PRARATYA

Ketua TP PKK Jawa Barat

yang angkanya sudah di bawah 14 persen, sementara masih ada empat kabupaten dan kota yang angkanya di atas 30 persen,” papar Wahidin.

Ketua Tim Penggerak

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil yang hadir dalam konferensi pers kembali mengungkapkan komitmen penuh PKK untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Salah satunya dengan menjadikan kader PKK sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan bersama pos pelayanan terpadu (Posyandu) menyediakan layanan tambahan terkait stunting

“Kami PKK berkomitmen menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Jejaring PKK ada 1,4 juta. Kita ada di dalam TPK sekitar 37.164 bersama dengan para bidan,

termasuk juga dari kader KB. Kemudian, kita juga ada yang namanya kader posyandu. Ada sekitar 380 ribu kader, dan ada 52 ribu posyandu. Jadi ini jejaring yang akan bergerak bersama menjadi mitra terdepan di lapangan,” jelas Atalia.

Prekonsepsi vs Prewedding

Dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkapkan stunting merupakan masalah serius mengingat sekitar 2-3 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) “hilang” per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia pada 2020 sekitar Rp 15 ribu triliun, maka potensi kerugian akibat stunting akan mencapai Rp 450 triliun. Sebuah kerugian yang sangat “fantastis”. Karena itu, stunting memerlukan penanganan serius dan berkesinambungan di berbagai tingkatan.

“Keberadaan 37.184 TPK yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat, jika dioptimalkan akan menjadi kekuatan besar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jika disetarakan dengan jumlah SDM, keberadaan TPK tersebut sama dengan 111. 552 orang,” ungkap Hasto.

Hasto yang juga Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Nasional menjelaskan, TPK yang terdiri dari unsur bidan atau tenaga kesehatan lainnya, kader tim penggerak PKK, kader

Peluncuran Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) di Kabupaten Bandung dan implementasi Grudug Jabar pada 31 Maret 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin menerima audiensi Pengurus Daerah Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat di ruang kerjanya.

keluarga berencana atau kader pembangunan lainnya tugasnya sangat strategis dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting. Tugas TPK selain meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial juga bisa mendeteksi dini faktor risiko stunting, baik secara spesifik dan sensitif.

“Tentu saja, TPK harus berfokus kepada sasaran pendampingan keluarga yang mencakup calon pengantin, ibu hamil, pascapersalinan, dan anakanak usia balita. Tidak kalah pentingnya adalah mengubah mindset para calon pengantin untuk memprioritaskan prekonsepsi ketimbang prewedding. Pemeriksaan lingkar lengan, lingkar badan, tinggi serta barat badan dari calon mempelai sebagai prasyarat untuk pernikahan sangat penting untuk mencegah kehamilan yang berpotensi stunting,” tutur Hasto.

KOLABORASI

Deputi KBKR BKKBN Eni Gustina pada saat dialog Sosialisasi RAN PASTI bagi pemangku kepentingan Jawa Barat di Kota Bandung.

Sementara itu, Deputi KBKR

BKKBN Eni Gustina menjelaskan, BKKBN memberikan perhatian besar pada Jawa Barat. Alasannya, meski prevalensi stunting Jawa Barat relatif sama dengan nasional, namun jumlah absolut balita stunting sangat besar. Jawa Barat berada dalam lima besar provinsi dengan jumlah absolut stunting tertinggi di Indonesia. Eni berharap keberhasilan Jawa Barat bisa memberi daya ungkit besar bagi nasional.

“Jumlah penduduk Jawa Barat ini yang terbesar secara nasional. Wajar jika kemudian jumlah absolut stunting juga banyak. Butuh kerja keras dan kolaborasi untuk menurunkan stunting Jawa Barat dari 24,5 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024

mendatang. Hasil perhitungan kami, prevalensi Jawa Barat bisa di bawah 14 persen, tepatnya 13,96 persen. Butuh upaya keras karena waktu efektif tersisa hanya sekitar 2,5 tahun lagi,” tandas Eni.

Komprehensif

Di bagian lain, Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan, tujuan percepatan penurunan stunting adalah mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi stunting yang diukur pada balita sebesar 14 persen pada 2024. Perpres sudah menetapkan sasaran yang ingin dicapai pada akhir periode kepresidenan tersebut. Sasaran meliputi tersedianya layanan intervensi sensitif maupun spesifik. Lihat tabel.

Target dan sasaran tersebut, terang Wahidin, dicapai melalui pelaksanaan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan

Penurunan Stunting sebagaimana tercantum dalam lampiran Perpres. Pilar pertama adalah peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan pemerintahan desa. Pilar ini dilakukan dengan cara meningkatkan komitmen percepatan penurunan stunting dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

Pilar kedua adalah peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Implementasinya dalam tiga cara. Pertama, melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kedua, melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting. Ketiga, melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan stunting

Pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian dan lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Ditempuh dengan dua cara. Pertama, melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat pusat dan daerah. Kedua, melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.

Jumlah penduduk Jawa

Barat ini yang terbesar secara nasional. Wajar jika kemudian jumlah absolut stunting juga banyak.

Pilar keempat adalah peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Yakni, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana. Kemudian, meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.

Pilar kelima adalah penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Implementasinya berupa penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, mengembangkan sistem data dan informasi terpadu, penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, dan mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.

Penandatangan nota kesepahaman

antara Perwakilan

BKKBN Jawa Barat dengan sejumlah perguruan tinggi dalam rangkaian kegiatan Rakerda Bangga Kencana 2022.

“Kerangka pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RAN

PASTI setidaknya menggunakan tiga pendekatan, di mana pendekatan tersebut berfungsi untuk menajamkan seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menuju pada penerima manfaat dan berdampak pada penurunan stunting secara signifikan. Tiga pendekatan tersebut meliputi pendekatan intervensi gizi, pendekatan multisektor dan multipihak, serta pendekatan berbasis keluarga risiko stunting,” terang Wahidin.

Dengan demikian, RAN PASTI ini sudah sangat komprehensif. Saking lengkapnya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan

Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan

Sekertariat Wakil Presiden

Suprayoga Hadi menyebutkan bahwa pemerintah daerah tak perlu membuat Rencana Aksi Daerah (RAD).

“RAN PASTI ini sebenarnya

turunan juga dari Stranas, jadi kita tiga tahun ini punya strategi nasional. Di daerah memang tidak diperlukan RAD. Arahan dalam RAN PASTI ini disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing. Karena bagaimana pun tiap daerah berbeda-beda dan kami menyadari bahwa upaya percepatannya sudah tidak lama lagi untuk mencapai 14 persen,” ungkap

Suprayoga dalam acara Sosialisasi

RAN PASTI Regional I yang dihelat BKKBN beberapa waktu lalu. n NJP

Workshop Percepatan Penurunan Stunting Dari Hulu melalui Impelemtasi

Aplikasi Elsimil Bagi Calon Pengantin di GH Universal pada 23-24 Maret 2022.

ENI GUSTINA Deputi KBKR BKKBN

Sasaran, Indikator, dan Target Antara Percepatan Penurunan Stunting

BAPAK ASUH

Bapak Asuh Anak Stunting

Sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Stunting

Nasional, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sadar betul bahwa hajat besar menurunkan prevalensi stunting tidak bisa berjalan sendirian. Tidak pula hanya mengandalkan organ resmi kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian. Hasto merasa perlu untuk sebanyak mungkin pihak untuk terlibat aktif dalam ikhtiar akbar tersebut. Salah satunya dengan menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).

WARTA

Peduli dan Berbagi Demi Turunkan Angka Stunting

Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin pada Malam Kadeudeuh Bapak Asuh Anak Stunting di Prime Park Hotel pada akhir tahun lalu.

Ajakan menjadi BAAS kali pertama diluncurkan melalui sepucuk surat Nomor 560.a /HL.01.01/G2/2022 yang diteken pada 7 Juni 2022. Inisiasi baru ini diharapkan mampu menjadi stimulasi partisipasi publik dalam upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Hasto mengajak seluruh bupati dan wali kota di Indonesia bersama-sama menggelorakan BAAS.

Hasto menjelaskan, BAAS merupakan aksi gotong-royong dari mitra, yaitu perusahaan pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, dan individu untuk mengentaskan stunting dalam bentuk pemberian bantuan dalam rangka menurunkan kasus anak stunting di Indonesia. Gerakan ini menyasar bayi berusia di bawah lima tahun (Balita) pada keluarga prasejahtera dan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat).

“Izinkan kami untuk menyampaikan bahwa berdasarkan data yang kami dapat dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, perkiraan jumlah balita stunting di Indonesia adalah sebanyak 5.706.435 orang, dengan persebaran antarkabupaten dan kota yang beragam. Untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi balita stunting, BKKBN telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting,” ungkap Hasto dalam surat yang salinannya diterima Warta Kencana

“Sekaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/ Ibu Bupati/Wali Kota untuk

Untuk mempercepat upaya penurunan prevalensi balita stunting, BKKBN telah merancang program Bapak Asuh Anak Stunting.

menggelorakan dan mengimbau mitra potensial untuk menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di kabupaten dan kota masingmasing. Adapun bentuk bantuan dari mitra tersebut dapat berupa corporate social responsibilty (CSR), dana persembahan, atau bentuk kepedulian lainnya yang diberikan dengan prinsip prinsip keikhlasan, tanpa ikatan dan seluruh prosedur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Hasto.

Sebagai bahan referensi, BKKBN melampirkan contoh skema perhitungan kebutuhan biaya untuk kebutuhan intervensi gizi bulanan per anak dan pengelolaan Dashat. Namun demikian, bentuk kepedulian juga dapat diberikan dalam bentuk natura langsung kepada sasaran.

Penyediaan data target sasaran dan penjelasan mekanisme pelaksanaan program BAAS, sambung Hasto, akan disiapkan

Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi. Tentu, dengan tetap berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten dan kota.

Duta Bapak Asuh

Tak sampai sebulan setelah surat meluncur, Hasto membuat gebrakan baru. BKKBN mendaulat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurachman menjadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia. Pengukuhannya dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2022 di Sleman, Yogyakarta. Hasto secara simbolik menyematkan selendang Duta Bapak Asuh Anak Stunting kepada Jenderal Dudung, sekaligus menandai dimulainya program BAAS.

Usai dikukuhkan, Jenderal Dudung langsung memerintahkan jajaran TNI AD untuk mendukung penuh program percepatan penurunan stunting. “Saya akan minta laporan secara signifikan per Koramil, per Kodim, per Kodam, bagaimana upaya-upaya peningkatan, baik upaya internal dengan cara penanaman lahan-lahan nonproduktif menjadi produktif, kemudian hasilnya kita berikan kepada masyarakat. Upaya eksternal, membantu pemerintah yaitu BKKBN menyelesaikan program-program pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak stunting,” kata Dudung.

Workshop Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Lima Pilar Bagi Kabupaten dan Kota di Jawa Barat pada 21-22 Maret 2022.

Konsolidasi persiapan orientasi Tim Pendamping Keluarga 2022 antara Perwakilan BKKBN Jawa Barat dengan pimpinan OPD KB Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.

Hasto Wardoyo Kepala BKKBN

Mantan Pangkostrad ini mengaku gelar yang diterimanya sebagai

Duta Bapak Asuh Anak Stunting Indonesia memiliki tantangan yang berat ke depannya. Karena itu, dia berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pencegahan stunting dalam setiap kegiatan yang dijalaninya.

Sebab, lanjut Dudung, pencegahan stunting bisa dimulai sedini mungkin atau sebelum melakukan pernikahan. “Saya biasanya melakukan kunjungan ke perguruan tinggi untuk menyampaikan wawasan kecintaan Tanah Air dan bela negara. Nanti akan saya sampaikan pentingnya menghindari perkawinan usia muda. Jangan sampai tanpa pengetahuan mengakibatkan keturunan yang kurang baik,” ujarnya.

Dudung optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 akan terpenuhi jika semua pihak saling bersinergi menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Bahkan, bukan tidak mungkin angka stunting turun hingga 10 persen dalam dua tahun ke depan.

“Ini yang kita harapkan dan kami mengajak seluruh masyarakat mari kita bergotong royong menuntaskan masalah ini. TNI Angkatan Darat tidak sanggup sendiri, harus bekerjasama dengan elemen-elemen yang kompeten terkait masalah ini,” kata dia.

Upaya eksternal, membantu pemerintah yaitu BKKBN menyelesaikan program-program pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada lagi anak-anak stunting.

Mitra Strategis Percepatan Penurunan Stunting

Ihwal peran TNI, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR)

BKKBN Eni Gustina langsung angkat jempol. Eni yang sudah melakukan roadshow ke sejumlah daerah di tanah air mengaku menyaksikan langsung keseriusan TNI dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

“Saya sangat mengapresiasi kepada jajaran TNI karena memang dari mulai Bapak Panglima sampai babinsa betul-betul mendukung, bahkan luar biasa mendukung, program pecepatan penurunan stunting. Kami melakukan roadshow

ke 10 provinsi, ternyata luar biasa. Ternyata semua wilayah sangat mendukung, termasuk dalam kegiatan TMKK misalnya. Dari semula target 2 juta akseptor, capaiannya melebihi target 2 juta tadi,” imbuh Eni.

Eni menyampaikan apresiasi tersebut pada Malam Kadeudeuh BAAS di Prime Park Hotel, Kota Bandung, beberapa waktu lalu. Lebih dari sekadar urusan stunting, Eni menilai TNI berperan besar dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana), khususnya melalui kegiatan TNI Manunggal Bangga KencanaKesehatan Terpadu (TMKK) yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Eni mengaku surprise BAAS mendapat sambutan hangat berbagai lapisan. Ini membuktikan rakyat Indonesia merupakan bangsa yang peduli dan dermawan. Begitu KSAD Dudung mengatakan siap menjadi Duta Bapak Asuh Anak Stunting, sambung Eni, langsung waktu itu juga Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan siap menjadi bapak asuh untuk 50 anak. Beberapa yang hadir juga mengatakan “Saya ambil sekian anak”, termasuk Pertamina, kemudian bank daerah, dan sejumlah pihak lainnya menyatakan keinginan untuk memberikan bantuan dalam bentuk BAAS.

Selama roadshow bersama Panglima TNI, Eni menemukan hampir semua Komandan Distrik

Dudung Abdurachman Kepala Staf TNI AD

Workshop Pelayanan Keluarga Berencana Pascaersalinan kerjasama antara BKKBN Jawa Barat dengan JHPIEGO di de Java Hotel Kota Bandung.

Konsolidasi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK)

Perwakilan BKKBN Jawa Barat di Soreang pada 1213 April 2022.

Militer (Dandim) memiliki rata-rata 10 anak asuh stunting. Di level bintara pembina desa (Babinsa), rata-rata setiap babinsa memiliki satu anak asuh.

“Ya Allah, kadang saya berpikir ini sampai sebegitunya. Orang-orang merasa ini tugas kita bersama. Kami pun demikian. Jajaran kami di BKKBN, termasuk staf saya di Kedeputian KBKR. Bahkan, ada sembilan orang patungan dan punya satu anak,” papar Eni.

Eni berharap para Danrem dan Dandim bisa melihat langsung anak asuhnya. Dengan begitu, setiap bapak asuh bisa memonitor perkembangan anak asuh masingmasing. Jika anak asuh tersebut ternyata sudah “lulus”, maka bantuan bisa dialihkan kepada anak stunting lainnya.

“Kemarin misalnya kami mendapat laporan bahwa anak asuh yang kami dampingi ada yang sudah lulus. Dalam enam bulan itu ada yang berat badannya memenuhi

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyerahkan piagam penghargaan Duta Bapak Asuh Anak Stunting kepada KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

kriteria sesuai dengan berat badan anak seumur itu. Tinggi badannya juga sudah sesuai. ‘Ini kami masih punya uang lho, Bu,’ kata Kepala Dinas KB-nya. Lha kok masih sisa, ternyata tidak semua harus Rp 450 ribu sebulan. Di beberapa tempat, sejumlah makanan bergizi bisa didapatkan lebih murah dari harga perkiraan kami sebesar Rp 450 ribu per bulan,” kata Eni.

Signifikan

Seperti pepatah, hasil tak pernah mengkhianati proses. Buah dari gencarnya gerakan BAAS mulai menampakkan hasil. Kepala

BKKBN Hasto Wardoyo mengklaim program BAAS signifikan menurunkan kasus stunting. Klaim ini tidak lepas dari hasil evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana

terlihat pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

“Pengalaman beberapa daerah memang Bapak Asuh Anak Stunting signifikan menurunkan kasus stunting. Ini menunjukan bahwa yang paling penting bagaimana asupan makan bergizi sampai ke mulut ibu hamil dan bayi. Seperti Karawang banyak sekali bapak asuhnya kalau kita liat datanya, kalau kita cuplik ini turun paling banyak. Di Sumatera Selatan banyak bapak asuhnya juga turun signifikan kasus stuntingnya,” kata Hasto dalam roadshow Menko PMK “Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabipaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat” belum lama ini.

Berdasarkan SSGI 2021 prevalensi stunting di Jawa Barat sebanyak 24,5 persen. Pada 2022, sebanyak tujuh kabupaten dan kota, yaitu Subang, Karawang, Pangandaran, Banjar, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kuningan mengalami penurunan kasus stunting signifikan. n NJP

DUTA BAPAK ASUH

Moncer di Ujung Pandemi

Percepatan penurunan stunting merupakan mandat baru, tugas tambahan yang diberikan kepada BKKBN. Di luar itu, BKKBN memiliki tugas utama sebagaimana diatur Undangundang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yakni, bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya, BKKBN menjalankan enam fungsi utama dalam bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pertama, perumusan kebijakan nasional. Kedua, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ketiga, pelaksanaan advokasi dan koordinasi. Keempat, penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kelima, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi. Keenam, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi.

Tugas dan fungsi tersebut diturunkan menjadi sejumlah rencana kinerja yang diukur menggunakan indikator kinerja tahunan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Terdapat 10 rencana kinerja yang diukur menggunakan 49 indikator untuk dilaksanakan Perwakilan BKKBN. Kinerja utama terentang mulai angka kelahiran total (total fertility rate/TFR), angka penggunaan kontrasepsi modern (modern

Kinerja Utama BKKBN Jawa Barat 2022

PELAYANAN KB

Kepala BKKBN Jawa Barat bersama Ketua TP PKK Jawa Barat meninjau pelayanan KB di sela kegiatan Sarling Jabar.

contraceptive prevalence rate), jumlah kebutuhan yang belum terlayani (unmetneed), dan lain-lain hingga akuntabilitas pengawasan. Rencana Kinerja lihat Infografik.

Mari kita urai untuk masing-masing indikator. Kinerja penurunan TFR diukur menggunakan indikator pada kelompok wanita usia subur pada rentang usia 15-49 tahun. Pada 2022 ini, Jawa Barat dipatok target memenuhi target TFR 2,15. Hasilnya menggembirakan, hasil long form Sensus Penduduk 2020 menunjukkan tahun 2022 ini TFR sudah mencapai 2,11, sedikit lebih baik dari target semula.

Peningkatan prevalensi kontrasepsi modern diukur menggunakan indikator CPR modern. Dari target 65,95 persen pada 2022, laporan Sistem Informasi Keluarga menunjukkan capaian 62,96 persen atau 95,47 persen dari target.

Target meleset juga tampak pada kinerja penurunan unmetneed Dari target 14,09 persen, hasil Pendataan Keluarga 2021 menunjukkan unmetneed masih berkutat pada angka 16 persen. Sederhananya, dari 10 pasangan usia subur (PUS) yang ingin menggunakan kontrasepsi, 1-2 orang di antaranya tidak terlayani.

Kinerja penurunan angka kelahiran remaja yang ditandai angka age specific fertility rate (ASFR) 15-19 sebesar 25 kelahiran per 1.000 WUS 15-19 tahun sukses

terlampaui. Hasil long form Sensus

Penduduk 2020 menunjukkan

ASFR 15-19 pada 24,46/1.000.

Adapun kinerja peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang semula dipatok 60,32 pada skala 0-100 hanya mampu mencapai 52,34. Sementara peningkatan median usia kawin pertama (UKP) perempuan yang diharapkan bisa memenuhi batas bawah 21 tahun masih terganjal pada usia 19,8 tahun.

Dari 10 rencana kinerja, kinerja ketujuh tentang “Meningkatnya pelaksanaan program Bangga Kencana di seluruh tingkat wilayah” memiliki indikator paling banyak, 35 indikator. Pada indikator jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter, BKKBN Jabar berhasil menyasar 705.440 keluarga, sesuai target yang dipatok 2022. Capaian 100 persen juga berhasil diraih untuk indikator jumlah pusat informasi dan konseling (PIK) remaja dan bina keluarga remaja (BKR) yang mendapat pembinaan program generasi berencana (Genre) sebanyak 5.348 remaja.

Yang mencolok, indikator jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Dari target semula 11.552 keluarga, laporan akhir pada aplikasi New Siga hanya tercatat 183 keluarga. Angka ini menunjukkan capaian indiaktor hanya 1,59 persen. Angka jeblok juga pada indikator persentase kabupaten dan kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga. Dari target 80 persen, hanya berhasil diraih 27 persen.

Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di AlunalunKabupaten Subang pada 12 Mei 2022.

Kinerja moncer tampaknnya sagat mencolok pada rumpun pengendalian penduduk. Indiaktor jumlah pemerintah daerah yang memanfaatkan grand design pembangunan kependudukan (GDPK) dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah sebanyak 15 pemda seluruhnya tercapai. Satu pada tingkat provinsi dan 14 pada level kabupaten dan kota.

Target jumlah Rumah Data

Kependudukan (RDK) Paripurna yang terbentuk di Kampung KB sebanyak 300 unit, seluruhnya terbentuk. Pun jumlah kelompok kerja Bangga Kencana provinsi dan kabupaten/kota yang efektif di sembilan provinsi dan kabupaten/ kota seluruhnya terpenuhi. Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi untuk tiga jalur (formal, nonformal, dan informal) juga tepenuhi.

Demikian pula dengan jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk bisa dilaksanakan di sembilan daerah sesuai target. Hal ini bisa dilihat dari Rencana Aksi Pemerintah Daerah dalam Aplikasi Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu).

Satu-satunya indikator rumpun pengendalian penduduk yang capaiannya meleset dari target adalah jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan. Dari target 349 kampung KB, tercatat

Konten Fest sekaligus peluncuran layanan konsultasi KB melalui WA Business Pasti KB secara hybrid dari kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

hanya 319 kampung KB yang melaksanakan.

Pada rumpun keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, capaian indikator terkait tampak bervariasi. Pada indikator persentase fasilitas kesehatan (Faskes) yang siap melayani metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) misalnya. Dari target 50,91 persen faskes, nyatanya 99,98 faskes di Jabar siap melayani KB MKJP.

Indeks informasi metode

keluarga berencana, dari target

62,47 pada skala 0-100 tercatat

49,18. Persentase kesertaan KB di kabupaten dan kota dengan kesertaan rendah, dari target

63,40 persen hanya terpenuhi

57,47 persen berdasarkan hasil olahan New Siga. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan sebanyak 20 persen bisa

terlampaui dengan capaian 11,93 persen. Kemudian, persentase pelayanan KB pascapersalinan dari

semula ditarget 48,20 persen bisa terlampaui dengan capaian 61,30 persen.

Pada rumpun Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi (Adpin), jumlah pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana tidak terlaporkan hasil capaiannya. Sementara persentase masyarakat yang terjangkau program Bangga Kencana dari target 65 persen bisa terlampuai menjadi 77,15 persen.

Indikator persentase penyuluh KB berkinerja baik yang ditargetkan sebanyak 75 persen tidak terlaporkan. Sementara jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (Siga) untuk 27 kabupaten dan kota seluruhnya terpenuhi. Demikian pula dengan persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem teknologi dan informasi di tingkat provinsi dan

Rencana Kinerja dan Indikator Kinerja BKKBN

Jawa Barat 2022

• Menurunnya angka kelahiran total. Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern.

Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi.

• Menurunnya angka kelahiran remaja. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan. Meningkatnya pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana di seluruh tingkat wilayah.

• Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi.

• Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi.

• Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi.

kabupaten/kota bisa terpenuhi 100 persen.

Berikutnya, jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter Bangga Kencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan terpenuhi 10 pemerintah daerah. Data ini bersumber dari telaah dokumen Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Buku Profil Parameter Kependudukan.

Jumlah keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) dari target 1.693.268 keluarga terlampaui menjadi 1.693.331keluarga.

Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu sebanyak 5.348 seluruhnya tercapai.

Jumlah kelompok bina keluarga lansia (BKL) yang mendapat fasilitasi pembinaan pelayanan ramah lansia sebanyak 1.615 BKL tercapai. Pun jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan ekonomi keluarga sebanyak 81 kelompok dapat tercapai.

Kemudian, jumlah RDK paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan sebanyak 155 kampung KB. Demikian pula dengan jumlah kampung KB yang mendapat fasilitasi intensifikasi dan ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana sebanyak 27 kabupaten dan kota tercapai seluruhnya. Pun dengan 27 kabupaten dan kota yang mendapat sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Berikutnya, jumlah faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon). Dari target 2.215 faskes, bisa dipenuhi 3.093 faskes atau mendekati 140 persen. Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting di 27 kabupaten dan kota sebanyak 648 kampung KB bisa terfasilitasi.

BKKBN Jabar juga menghasilkan dua rekomendasi kebijakan

WARTA UTAMA

PENGHARGAAN YANG DIRAIH BKKBN PROVINSI JAWA BARAT SELAMA TAHUN 2022

MANGGALA KARYA KENCANA (MKK)

1. Bupati Purwakarta Anne Ratna

2. Bupati Subang Ruhimat

3. Ketua TP PKK Bandung Barat Sonya Fatmala

4. Ketua TP PKK Kota Sukabumi Fitri Hayati Fahmi

DHARMA KARYA KENCANA (DKK)

1. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat Atalia Praratya

2. Dokter Spesialis Obstetri, Ginekologi RS Cikalong Wetan, Ridwan Abdullah Putra

3. Dokter spesialis Obstetri, Ginekologi di RS Mitra Idaman, Kota Banjar, Djadja Kusnendar

4. Kepala Desa Cibeureum, Kota Banjar, Yayan Sukirlan

5. Ketua PC IBI Kabupaten Bandung Barat, Yeti Heryani

MANAJEMEN ANTI KORUPSI

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat telah berhasil meraih Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada tanggal 23 November 2022. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia yang merupakan lembaga sertifikasi yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

hasil studi kasus stunting provinsi. Rekomendasi kebijakan tersebut berupa policy brief dari Departemen Gizi IPB University dan Fakultas Kedoketran Unpad.

Indikator lain terkait tata kelola percepatan penurunan stunting adalah layanan audit kasus, manajemen kasus kabupaten dan kota, dan koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes dapat terlaksana di 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Yang tidak terlaporkan adalah penyelenggaraan koordinasi Satgas

Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di bagian lain, jumlah data kasus stunting dan keluarga risiko stunting yang terverifikasi menghasilkan satu dokumen. Yakni, Hasil Verifikasi dan Validasi Data

Keluarga Berisiko Stunting 2022. Sementara jumlah kampanye percepatan penurunan stunting

PEGAWAI TELADAN NASIONAL

Juara III pada Pemilihan Pegawai

Teladan BKKBN Tingkat Nasional Tahun 2022, Syaiful Anwar

PELAYANAN KB

Juara Umum Tingkat Nasional pada Pelayanan Keluarga Berencana Serentak Sejuta Akseptor dalam rangka Hari Keluarga Nasional Ke29 Tahun 2022. Jawa Barat berhasil memberikan pelayanan KB kepada 243.328 akseptor.

ADUJAK GENRE NASIONAL

1. Terbaik I PIKR Percontohan Segmentasi Beraksi : SMAN 25 Bandung

2. Terbaik I PIKR Percontohan Segmentasi Berkolaborasi: UIN Sunang Gunung Djati Bandung

3. Terbaik III BKR Kembang Tanjung

4. Forum Genre Terbaik: Forum Genre Jawa Barat

5. Apresiasi Inovasi Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting: Cafe Penting - Forum Genre Provinsi Jawa barat

6. Voice Your Right Segmentasi Berani - Moch. Jembar - Provinsi Jawa Barat

7. Harapan 1 Duta GenRe Nasional: M. Maulana Mansyur

tingkat provinsi dan kabupaten/ kota dapat terlaksana 216 kegiatan. BKKBN juga menghasilkan layanan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI).

Kinerja berikutnya adalah meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di tingkat provinsi dengan tiga indikator di dalamnya. Indikator persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik sebanyak 65 persen tidak terlaporkan.

Jumlah penelitian dan pengembangan Bangga Kencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Bangga Kencana di provinsi menghasilkan satu policy brief. Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting, dari target

111.557 orang hanya terlaporkan 108 orang atau sekitar 0,1 persen.

TMKK TINGKAT NASIONAL

1. Kodim 0611/Garut

2. Sertu Riswanto, Babinsa Koramil 1102/Karawangpawitan, Garut

3. Kinik DKT Pangrango Kota Sukabumi

PEMUTAKHIRAN PK-21

1. Kabupaten/Kota Tepat Waktu Mendata dengan Capaian 100% pada Tanggal 31 Oktober 2022: Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran

2. Kabupaten/Kota dengan Cakupan Kepala Keluarga Terverifikasi dan Tervalidasi Tertinggi: Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Indramayu

3. Strategi Pelaksana Terbaik: Perwakilan BKKBN Jawa Barat

4. Koordinator Bidang Adpin Terbaik: Herman Melani (Jawa Barat)

Kinerja peningkatan kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan program Bangga Kencana di provinsi (tiga indikator). Pertama, dukungan manajemen di provinsi selama 12 bulan. Kedua, kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi. Ketiga, layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dalam bentuk media gathering, peliputan, dan advertorial.

Terakhir, rencana kinerja mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi. Pertama, indeks Zona Integritas (ZI) menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 85 pada skala 0-100 tercapai 77,53. Kedua, terlaksananya layanan pengawasan kegiatan percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. n NJP

Wawancara Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat

Kinerja Terbaik Penurunan Stunting

WAHIDIN

Kepala Perwakilan BKKBN

Provinsi Jawa Barat

Kinerja program pembangunan

keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) Jawa Barat boleh dibilang cukup moncer. Hal ini

tecermin dari capaian indikator kinerja

sepanjang 2022. Di mana, hampir setiap target indikator bisa dicapai. Pun dengan

kinerja percepatan penurunan stunting yang menjadi mandat tambahan.

Bagaimana Kepala BKKBN Jawa Barat

Wahidin melihat capaian kinerja, berikut petikan wawancara dengan Warta

Kencana belum lama ini.

Pada umumnya sudah berjalan sesuai rencana. Data capaian kinerja menunjukkan hal itu. Namun, dari sejumlah indikator, sebagian di antaranya tidak bisa didapatkan setiap tahun. Contoh misalnya TFR, itu kan tidak dihitung setiap tahun. Maka itu dilakukan dengan proxy, dan itu dilakukan oleh teman-teman dari pusat. Saat ini, itu juga belum bisa kita dapatkan. Kemudian, berikutnya adalah ASFR 15-19. Itu juga belum kita peroleh hasilnya.

Adapun untuk data lain bisa didapatkan melalui sejumlah pencatatan dan laporan, salah satunya hasil Pendataan Keluarga. Untuk data lain sebenarnya ada data kepesertaan KB MKJP. Kemudian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Bagaimana gambaran umum kinerja Bangga Kencana Jawa Barat sepanjang 2022?

Kecenderungan dari sisi CPR, apakah ada kenaikan?

Kalau kesertaan ber-KB, itu kalau tahun kemarin kan 58,9 persen. Tahun ini paling tidak harapanya di atas 60 persen. Hasilnya alhamdulillah, berdasarkan Siga kita berhasil mencapai 62,96 persen untuk kontrasepsi modern. Memang ini masih di bawah target sebesar 65,95 persen.

Kalau MKJP sendiri bagaimana?

Untuk MKJP saya sih berkeyakinan ya angkanya naik. Ini sesuai dengan tagline kita “Jabar Juara MKJP”. Dan, ketika kita melakukan monev ke lapangan, di tahun kemarin cukup intens pelayanan pelayanan MKJP, terutama MOW. Buat saya luar biasa. Harapanya akan berkontribusi peningkatan MKJP.

Bagaimana dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan?

Nah, kalau Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk provinsi sudah clear. Di beberapa kabupaten kota, ada yang sudah siap. Ada juga yang masih harus difasilitasi untuk pembentukan grand design Kemudian untuk pembentukan Kampung KB percontohan juga bisa tuntas targetnya.

Kemudian, kegiatan program prioritas nasional (Pro-PN) sebagian besar bisa kita penuhi. Ada satu atau dua yang angkanya gak sampai 100, tapi 98-an. Sebagian besar bisa kita capai.

Kalau secara keseluruhan, saya berkeyakinan sudah bisa disebut maksimal. Termasuk mungkin yang perlu dicatat juga kan, di akhir tahun kemarin kita memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap.

Wahidin

Kepala BKKBN Jawa Barat

Jadi, secara keseluruhan kinerja Bangga Kencana di Jabar ini sudahkah sesuai target?

Kalau secara keseluruhan, saya berkeyakinan sudah bisa disebut maksimal. Termasuk mungkin yang perlu dicatat juga kan, di akhir tahun kemarin kita memperoleh sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Antisuap. ISO 37001 dapat digunakan untuk menanamkan budaya antisuap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuapan, sehingga organisas/institusii bisa melakukan pencegahan sejak dini.

Jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, apakah pelayanan sekarang sudah kembali normal?

Normal, sudah bisa berjalan seperti biasanya.

Apa yang masih menjadj pekerjaan rumah (PR) untuk 2023?

PR menurut saya yang pertama ASFR 15-19. Tetap menjadi penting walaupun secara bertahap kita turunkan karena memang karakter wilayahnya sangat luas penduduknya, sangat padat. Kaberagaman kebiasaan wilayah juga menyebabkan suatu wilayah tidak bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Ini masih menjadi PR bagaimana meningkatkan usia kawin pertama.

Kedua terkait stunting. Meski penurunanya tadi dikatakan sudah banyak,tapi untuk sampai ke 14 persen membutuhkan perjuangan yang luar biasa.

Apakah konvergensi penanganan stunting sudah berjalan?

Selama 2022 saya kira, saya merasakan sudah. Itu bagi saya sudah menjadi lompatan yang luar biasa. Ini salah satu indikator bagi saya terkait komitmen.

Secara kelembagaan, TPPS sudah mulai berjalan?

Iya betul, walaupun belum maksimal. Sudah ada pergerakan yang semakin baik dan diikuti oleh kabupaten dan kota. Tahun ini kita juga dua kali mengundang kabupaten dan kota yang dihadiri Pak Wakil Gubernur sebagai Ketua TPPS Provinsi Jawa Barat. n NJP

Pengambilan gambar untuk Podcast Beken DPPKB Karawang tentang percepatan penurunan stunting bersama Wakil Bupati Karawang, Kepala BKKBN Jabar, dan Ketua IPKB Jabar.

Halal bihalal Lebaran Idulfitri 2022 keluarga besar Perwakilan BKKBN Jawa Barat di halaman kantor Perwakilan BKKBN Jawa Barat.

WARTA

Salah satu pembeda tata kelola

penanganan stunting edisi Perpres

72/2021 dengan sebelumnya adalah

adanya kegiatan audit kasus stunting

(AKS). Kegiatan berlangsung dua kali dalam setahun di lokus yang ditetapkan masing-masing kabupaten dan kota. Bagaimana pelaksanaan edisi perdana AKS di Jawa Barat dan apa yang harus dibenahi pada 2023, berikut petikan wawancara dengan

Koordinator Program Manager Satuan

Tugas Percepatan Penurunan Stunting

Jawa Barat Muhammad Kodir di ruang

kerjanya belum lama ini.

Wawancara Khusus Koordinator Program

Manager Satgas PPS Provinsi Jawa Barat

Apa dan Bagaimana Audit Kasus Stunting

Upaya percepatan penurunan stunting mengacu kepada RAN PASTI, bagaimana pelaksanaannya di Jawa Barat?

RAN PASTI ini kan sebenarnya fokus pada dua poin, ya. Pertama, keluarga berisiko stunting (KBS) yang menjadi ranah dari BKKBN. Kemudian, yang kedua adalah AKS. Indikator-indikator lainnya tentu berkaitan dengan instansi atau sektor yang lain. Sejauh ini sih hasil laporan TPPS untuk level provinsi relatif sudah terisi. Nah, untuk level kabupaten ini belum semua yang melaporkan. Baru 17 kabupaten dan kota (Data akhir tahun, Desember 2022).

Bicara KBS, kalau mengacu ke dashboard BKKBN sebetulnya ada penurunan, dari 4 juta sekian jadi 4 juta. Untuk AKS, menurut informasi terakhir, penerapan anggaran untuk AKS sekitar 70,4 persen dari dana bantuan operasional keluarga berencana (BOKB). Kegiatannya juga sebetulnya 100 persen, semua melaksanakan. Hanya miss-nya masalah pelaporan yang terlambat.

MUHAMMAD KODIR

Koordinator Program Manager Satgas Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat

Apa yang ditemukan dari dua kali pelaksanaan AKS pada 2022?

Alhamdulillah semuanya berjalan, meskipun tidak sesuai dengan jadwal. Tidak ideal lah tahun kemarin itu karena memang sosialisasi AKS sendiri kan dimulai Mei. Kemudian, anggaran juga turunnya terlambat, akhirnya AKS I yang sesuai siklusnya harusnya Juni kan tidak dilakukan Juni. Paling cepat itu Agustus, dari Kota Bekasi dan Kota sukabumi. Selain daerah itu (waktu pelaksanaannya) mundur. Tapi, alhamdulillah semuanya terlaksana di 27 kabupaten dan kota.

AKS I sudah menghasilkan intervensi dari beberapa lembaga yang merupakan tindak lanjut evaluasinya. Contohnya, Kota Sukabumi misalnya ditindaklanjuti dengan lembaga filantropi dari Dompet Dhuafa untuk penanganan dan pemberian makanan tambahan bagi auditee atau pihak yang diaudit. Di Kabupaten Sukabumi, ada bantuan dari Rumah Zakat untuk pembangunan WC komunal misalnya, pembangunan bioplok untuk satu lingkungan yang kebetulan wilayah itu wilayah auditee. Selain itu, juga ada beberapa bantuan dari pemerintah daerah melakukan tindak lanjut. Di Kabupaten Kuningan juga sama.

Untuk evaluasi AKS I relatif sudah terlaksana, meskipun belum semuanya. Walaupun begitu, laporannya sudah selesai semua. Kemudian laporan AKS II sudah selesai semua, tapi evaluasi rencana tindak lanjut (RTL) yang masih belum seluruhnya terealisasi.

Apa yang menjadi ukuran keberhasilan AKS?

Pertama, kita mendapatkan auditee dengan faktor risiko yang bervariasi. Kedua, setelah dilakukan kajian misalnya, ada keluar rekomendasi. Rekomendasi itu dilaksanakan oleh sektor terkait. Paling utama itu pentahelix-nya. Karena kalau kita mengandalkan pemerintah daerah, kita tahu bahwa pemda ini kan semua penganggaran itu sudah dilakukan dua tahun sebelumnya. Jadi, kalau kita bikin Musrengbang tahun ini, sebetulnya bukan tahun depan, tapi untuk dua tahun yang akan datang.

Dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, daerah mana yang dianggap mencolok dan layak diapresiasi atau layak dijadikan rujukan?

Pertama, ada Kota Sukabumi, kemudian Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Kuningan. Paling tidak dari indikator penyerapan anggaran yang realisasinya paling tinggi.

Apakah ada yang kurang dari sisi pelaksanaan AKS I dan II 2022?

Sebetulnya auditee itu kan lebih variatif dengan faktor risiko yang lebih mendekati ke arah stunting. Karena kan sasaran kita ke KBS. Ada temuan yang kita menilainya kayaknya belum masuk kategori berisiko. Tapi, ada indikator yang menurut kita tidak terlalu penting menjadi auditee, contohnya dari segi ekonomi bagus, pekerjaan bagus, tapi karena mungkin pola asuh yang kurang.

Dari temuan AKS, khususnya kajian tim pakar, apa yang paling mempengaruhi terjadinya kasus stunting?

Kalau dilihat faktor risiko, sasaran AKS itu ada empat kelompok. Meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Kalau untuk calon pengantin sendiri, faktor risiko yang paling banyak muncul beberapa kasus yang diaudit itu permasalahan gizi dan juga paparan asap rokok. Untuk ibu hamil memang yang paling tinggi kita rekap itu terkait empat terlalu (4T): terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu sering. Masalah gizi juga ada. Selain itu juga ada penyakit penyerta. Nah, itu yang masih menjadi tantangan juga.

Kalau balita, dalam kasus yang diaudit itu terdapat kondisi gizi kurang atau buruk. Ada juga yang terindikasi pendek, lalu juga masalah pemberian pola nutrisinya yang tidak sesuai. Masalah faktor lingkungan juga masuk. Penyakit penyerta juga masuk. Lalu komplikasi saat lahir. Misalnya, pada saat dilahirkan anaknya kondisi berat badannya kurang dari 2.500 gram atau panjangnya kurang dari 48 centimeter. Bisa juga pada saat dia lahir dalam kondisi sesak. Termasuk juga ada masalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas. Untuk ibu pascasalin, yang paling banyak itu terkait pengetahuan masalah pemberian air susu ibu (ASI), masalah 4T, kelelahan, dan lainlain. Nah, itu yang kita identifikasi dari AKS I dan II tahun 2022 kemarin.

Talkshow tentang kesehatan reproduksi bagi remaja Jawa Barat sekaligus sosialisasi program percepatan penurunan stunting di studio Radio Bobotoh Bandung.

Audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat dengan Asisten Teritorial Kodam III Siliwangi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung.

Untuk 2023, pembelajaran apa yang bisa diambil dari pelaksanaan AKS 2022?

Sebelum ke sana, saya coba tambahkan sedikit. Untuk AKS I itu ada 93 desa di 52 kecamatan yang menjadi sasaran, dari 627 kecamatan di Jawa Barat. Kemudian, untuk AKS II ada 48 kecamatan. Yang menarik sebetulnya tadi, ada tambahan dikit, itu ada salah satu ibu auditee yang terkena HIV. Nah, itu sudah ditangani serius juga oleh puskesmas.

Kembali ke pertanyaan tadi. Pertama, tahun ini kita akan coba menyinergikan lokusnya itu sesuai dengan lokus yang ada di kabupaten dan kota yang sudah ada SK-nya. Kedua, kita akan tetap mengacu kepada panduan AKS yang memang saat ini panduannya belum ada perubahan. Untuk yang pertama, dicari lokasi yang paling banyak kasusnya. Kedua, yang datanya paling lengkap. Ketiga, --permintaan dari pimpinan

BKKBN--dicari tapi faktor risikonya berbeda dengan yang 2022, meskipun mungkin ini ada sulit.

Yang paling penting, kita akan melakukan jadwalnya sesuai. Targetnya AKS I selesai Juni, kemudian AKS II pada Desember. Dengan begitu, pada akhir tahun sudah selesai kegiatannya. Untuk pendekatan intervensi dan tata laksananya lebih ke arah pelibatan seluruh stake holders, termasuk melibatkan lembaga filantropi.

Kemudian, sesuai dengan arahan salah satu tim pakar, adalah bagaimana setiap intervensi auditee tak perlu sampai jauhjauh ke kabupaten/kota. Kalau kalau bisa oleh RT/RW, bisa diselesaikan di tingkat RT atau RW. Mendekatkan kepada sasaran yang lebih tepat dan cepat.

Kemudian, dari hasil AKS ini kita bisa mengintegrasikan programprogram yang ada di BKKBN sebagai wadah untuk memberikan tata laksana pada AKS. Sebut saja misalnya pelibatan BKB, kampung

Peringatan hari jadi PKK sekaligus pencanangan kegiatan Kesatuan Gerak PKK Tingkat Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka, Kota Bandung.

KB, gerakan dapur sehat atas stunting (Dashat), bapak asuh anak stunting (BAAS). Apalagi tahun ini ada rencana revitalisasi kampung KB, termasuk kelompok-kelompok kegiatan. Itu menjadi semacam inkubator percepatan penurunan stunting versi BKKBN tentunya. Juga kita akan melibatkan lintas sektor tentu saja.

Dari sisi tata laksana, apakah tim teknis dan tim pakar itu sudah berjalan efektif?

Tidak ada masalah. Mereka sudah berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi mereka.

Sebetulnya, penentuan keberhasilan AKS itu di titik mana?

Sebetulnya semua sangat menentukan dan sangat penting. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah setelah ada rekomendasi dilakukan tindak lanjut, evaluasi tindak lanjut. AKS I sudah melalui semua tahapan itu. Jadi, sia-sia kalau ada satu tahapan yang terlewat. Kalau tindak lanjut itu ada sifatnya segera dan terencana, ya. Jadi, memang kalau yang segera, kalau kita identifikasi dari pelaporan kemarin itu selesai di akhir Desember.

Hanya memang yang terencana ini yang membutuhkan waktu. Ada yang akhir tahun ini baru akan selesai. Jadi, tergantung kebutuhannya. Yang terencana ini kan kaitannya misalkan seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan jamban, dan lain-lain.

n NJP

Aktivitas di Kafe Stunting yang dikelola Forum Genre Kabupaten Cianjur. Selain melatih kewirausahaan, kafe ini sekaligus menjadi aksi nyata kepedulian terhadap stunting.

Capaian Stunting di Kota Tahu

Ada yang menarik dari tata kelola percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang. Inovasi yang dihasilkan Kota Tahu tersebut mencuri perhatian seantero negeri. Tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

Istana kesengsem aplikasi Sistem

Informasi Pencegahan Stunting

Terintegrasi (Simpati) yang dianggap

efektif mencegah stunting. Yang menjadi

ironi, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan prevalensi stunting Kabupaten Sumedang naik tajam.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mendapat undangan khusus membeberkan sejumlah cara yang memanfaatkan teknologi digital dalam penanganan stunting ke Istana. “Apa yang kami lakukan? Intinya kami menggunakan teknologi sebagai tools, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik,” kata Dony usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta belum lama ini.

Dony menjelaskan, dalam aplikasi tersebut seluruh pihak dapat memahami cara untuk menekan angka stunting pada anak. Melalui Simpati, setiap data dari penimbangan berat badan, lingkar kepala, tinggi badan balita dapat terekam dengan baik. Kemudian, masing-masing desa atau kelurahan di Sumedang dapat menuliskan berbagai kendala dalam penurunan stunting dalam aplikasi tersebut.

RUJUKAN NASIONAL

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan keterangan pers tentang aplikasi Simpati usai bertemu Presiden Joko Widowo di Istana Merdeka Jakarta.

Simpati, kata Dony, layaknya himpunan data spasial kewilayahan yang dilengkapi dengan data statistik. Terdapat data mengenai desa dengan tingkat stunting tertinggi, kemudian data anak penderita stunting, hingga analisis penyebab stunting dan cara untuk mengurangi stunting di setiap desa.

“Setiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda. Kemudian, melalui artificial intelligence kita kasih rekomendasinya,” ujar dia.

Dengan begitu, kata Dony, penanganan stunting pada setiap desa akan berbeda sesuai dengan akar permasalahan yang dihadapi. “Inilah bagian dari mengolaborasikan, mengorkestrasikan seluruh komponen yang ada untuk menangani stunting,” kata dia.

Paparan Bupati Dony memukau Presiden Jokowi. Jokowi memerintahkan Dony untuk berkeliling ke setiap provinsi guna membantu penanganan stunting. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan aplikasi tersebut bakal diuji coba untuk digunakan di 50 daerah kabupaten dan kota.

Ada 50 kabupaten dan kota yang dipilih merupakan wilayah dengan angka stunting yang tinggi. Maka, perlu uji coba melihat manfaat aplikasi tersebut di wilayah lain. “Saya sudah minta izin sama Pak Bupati kemarin,” kata Budi dalam kesempatan terpisah.

Budi mengapresiasi aplikasi Simpati itu sebagai komitmen untuk penanganan stunting. Selain itu, menurutnya, aplikasi itu pun bisa bermanfaat untuk diadopsi bagi daerah lain.

“Jadi saya ingin datang dan melihat langsung apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang dan bisa membantu terkait apa saja yang dibutuhkan Sumedang dalam penurunan angka stunting ini,” kata Budi.

“Pak Presiden minta saya untuk keliling setiap provinsi untuk memaparkan hal ini,” kata Dony di Istana Merdeka.

Menurut Dony, ketika sesuatu kebijakan dibuat berdasarkan data maka akan menghasilkan hasil yang baik. Termasuk dalam penerapan penurunan stunting

“Kata kuncinya adalah good data make good decision and good result,” kata Dony.

“Arahan Bapak Presiden, Pak Bupati langsung dikirim ke sana untuk bisa mereplikasi, membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang stuntingnya masih tinggi tapi nilai SPBEnya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” Menkes Budi menambahkan.

Prevalensi Naik

Tiba-tiba kabar mengejutkan datang. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang

menjadi rujukan data prevalensi stunting nasional dirilis pada 25 Januari 2023 menyebutkan Kabupaten Sumedang memiliki prevalensi stunting sebesar 27,6 persen. Angka prevalensi tertinggi di Jawa Barat. Juga naik dari sebelumnya sebesar 22 persen.

Menanggapi hal itu, Bupati Dony mengaku berbagai langkah adaptasi dan intervensi penanganan stunting terintegrasi telah dilakukan Kabupaten Sumedang. Hasilnya positif sebagaimana terlihat pada data penurunan stunting sampai 2021. Baik itu berupa data hasil survei (Riskesdas, SSGI, SSGBI, Baseline Program BISA), maupun data periodik surveilans gizi melalui kegiatan Bulan Penimbangan Balita setiap Februari dan Agustus.

Terkait kenaikan prevalensi, Dony mengaku sudah bertanya langsung kepada Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kementerian Kesehatan. Dony menilai kenaikan untuk daerahnya tidak wajar.

“Setelah kami konfirmasi ke BKPK, dijelaskan bahwa hasil SSGI 2022 tersebut bukan rapor atas kinerja intervensi stunting pemerintah daerah. Tetapi merupakan baseline untuk menetapkan strategi makro intervensi pada 2023,” ujarnya kepada wartawan di Command Center Sumedang belum lama ini.

Berdasarkan hasil SSGI 2022, kata Dony, angka wasting Kabupaten Sumedang menurun dan merupakan salah satu yang

Peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 secara daring dari Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Adapun puncak peringatan nasional berlangsung di Kota Medan.

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara menyampaikan sosialisasi percepatan penurunan stunting bagi remaja di Kabupaten Sukabumi.

terendah di Jawa Barat. Hal tersebut tentunya menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan gizi buruk.

“Survei SSGI di Kabupaten Sumedang dilaksanakan pada 579 rumah tangga, 633 balita, 25 kecamatan, dan 66 desa. Proporsi umur balita sampel SSGI sebagian besar adalah balita berumur 24-59 bulan (76,31 persen). Balita yang berumur 0-23 bulan, yang notabene menunjukan prioritas 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) justru hanya 23,69 persen. Populasi yang diukur dilakukan dengan metode stratified 2 stage sampling yang diambil random dari blok sensus. Bukan sampling purposif per kelompok usia,” ujarnya.

Dony menuturkan, menyikapi hasil survei SSGI dimaksud, walaupun hasilnya tidak wajar, pihaknya menghargainya sebagai umpan balik untuk perbaikan. Pemda Kabupaten Sumedang sendiri sudah melakukan pengukuran ulang pada rumah tangga sampel yang mempunyai Balita

DIGITAL

Penampakan interface aplikasi Simpati yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai pangkalan data sekaligus tools pengendalian program percepatan penurunan stunting

terhadap 633 Balita (sasaran SSGI) yang dilakukan oleh nutrisonis Puskesmas dibantu oleh petugas lainnya. Diperoleh data stunted 136 orang dari 633 Balita atau 21,48 persen. Dilihat dari hasil validasi tersebut, Kabupaten Sumedang mengalami penurunan 0,56 persen dibanding hasil SSGI 2021 sebesar 22 persen.

“BKPK memberikan penegasan bahwa daerah adalah pihak yang paling memahami bagaimana situasi dan kondisi permasalahan. Serta bagaimana penanganan stunting diimplementasikan, termasuk dalam pengukuran data. Jika daerah sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar untuk seluruh lokus

pengukuran. Seperti acuan yaitu SSGI, maka daerah bisa memanfaatkan data e-PPGBM (hasil Bulan Penimbangan Balita) untuk melakukan evaluasi penurunan stunting,” paparnya.

“Kabupaten Sumedang saat ini termasuk daerah yang sudah mempunyai coverage data dan mekanisme pengukuran yang baik dan terstandar. Karena itu pula, dalam melakukan evaluasi dan menentukan strategi penurunan stunting, Pemda Kabupaten Sumedang merujuk pada data e-PPGBM yang terintegrasi dengan platform Simpati (by name by adress). Bahwa angka Prevalensi stunting Kabupaten Sumedang tahun 2022 adalah 8,27 persen,” tambahnya lagi.

Dony menegaskan, data tersebut valid dan akuntabel karena berdasarkan coverage pengukuran mencapai 97 persen. Serta dilakukan melalui mekanisme pengukuran yang terstandar berdasarkan lima standar (pengukur, alat ukur, SOP pengukuran, pelaksanaan pengukuran, dan validasi data). n NJP

Media Jabar Kompak Dukung

Percepatan Penurunan Stunting

Ikhtiar percepatan penurunan stunting di Jawa Barat mendapat suntikan darah segar. Kali ini datang dari para jurnalis dan pemerhati program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang

tergabung dalam Ikatan Penulis

Keluarga Berencana (IPKB) Jawa Barat.

Perkumpulan jurnalis yang berdiri sejak

20 Mei 1973 ini memastikan diri untuk ambil bagian dalam upaya percepatan

penurunan stunting di Jawa Barat dengan cara memanfaatkan segenap potensi dan jejaring media di Jawa Barat.

Dukungan tersebut mengemuka dalam forum konsolidasi media menjelang buka pusa bertajuk “Penguatan Peran Media dalam Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Barat” yang dihelat di Aston Pasteur Hotel, Jalan Djunjunan, Kota Bandung, Senin 25 April 2022. Ketua IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP menegaskan bahwa IPKB siap berada di garda depan advokasi dan penyebarluasan informasi percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Lebih dari sekadar lisan, komitmen dukungan terhadap penurunan stunting maupun program Bangga Kencana dituangkan dalam bentuk kesepahaan bersama yang diteken sesaat sebelum forum konsolidasi media dihelat.

“Keanggotaan IPKB bukan semata jurnalis atau wartawan yang sehari-hari meliput KB atau Bangga Kencana. Dalam menjalankan tugasnya, anggota IPKB senantiasa akrab dengan isu-isu sosial, ekonomi,

NOTA KESEPAHAMAN

Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin dan Ketua IPKB Jawa Barat Najip Hendra SP menandatangani nota kesepahaman tentang kolaborasi pemantaan media dalam sosialisasi Bangga Kencana.

politik, hingga kebudayaan. Ini yang kemudian menjadikan jejaring IPKB sangat luas, sehingga menjadi modal dalam melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan. Mereka adalah mitra Bapak/Ibu di kabupaten dan kota dalam menggelorakan program Bangga Kencana, khususnya saat ini fokus pada isu-isu stunting,” ungkap Najip.

Tak ayal, dukungan IPKB membuat

bungah Deputi Advokasi, Penggerakkan, dan Informasi

BKKBN Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa

Barat Wahidin, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Manusia Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Jawa Barat

Idham Rahmat. Ketiganya berharap

IPKB mampu berkolaborasi dan menjalankan perannya secara nyata di masyarakat.

“Upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat mendapat dukungan luar biasa. Bila sebelumnya mendapat dukungan dari kalangan akar rumbut di desa dan kelurahan, kali ini datang dari salah satu kekuatan demokrasi kita: Pers. Media. Kita semua bersyukur mendapat dukungan dari komunitas para pencerah kehidupan. Keterlibatan media juga menjadi bukti nyata kolaborasi pentahelix di Jawa Barat,” ungkap Idham Rahmat.

Ketua Divisi Perencanaan dan Penganggaran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat ini menilai peran media sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pencegahan

stunting. Dengan jumlah absolut stunting mencapai lebih dari 1 juta anak, diperlukan kerja keras dan kolaborasi serta cara-cara baru untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku di masyarakat.

“Ada 1 juta anak Jawa Barat teridentifikasi stunted. Kita butuh super team untuk melakukan percepatan penurunan stunting Stunting harus menjadi common enemy, musuh bersama kita semua. Kalau bicara regulasi, kita berusaha memerangi stunting mulai hulu hingga hilir. Meminjam istilah Johan Cruyff, upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan dengan menggunakan strategi total football,” tandas Idham.

Jika semua pihak sudah menjadikan stunting sebagai musuh bersama, maka gerakan yang dilakukan tidak lagi dibatasi nomenklatur kegiatan atau anggaran. Gerakan tersebut menjadi ruh bersama demi mewujudkan generasi hebat di kemudian hari. Adalah tugas media untuk menghembuskan ruh itu melalui karya-karya jurnalistik yang bernas dan berkualitas.

Pendekatan Hulu, Pendekatan Keluarga

Sukaryo Teguh Santoso yang datang secara khusus dari Jakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program Bangga Kencana, khususnya terkait komitmen kepemimpinan daerah

dalam mendukung percepatan penurunan stunting di mana

BKKBN mendapat mandat sebagai Ketua Pelaksana di tingkat pusat. Mantan Kepala Perwakilan

BKKBN Jawa Barat ini berharap kebersamaan BKKBN dan Pemprov Jawa Barat terus terjalin.

Di sisi lain, Teguh juga berharap kalangan media bisa menjadi kekuatan baru untuk mempercepat penurunan stunting. Kepada awak media yang hadir dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat, Teguh menjelaskan bahwa masuknya

BKKBN ke dalam strategi besar percepatan stunting tidak berarti melupakan tugas pokoknya dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Sebaliknya, strategi percepatan stunting kini memberikan perhatian lebih kepada aspek pencegahan, mulai dari perencanaan keluarga hingga 1.000 hari pertama kehidupan.

“Kalau bicara stunting kita sudah clear. Kita memang harus serius memerangi stunting. Mungkin yang diburu bukan yang sekarang stunting, yang 24,45 persen di Jawa Barat. Sekarang itu kecenderungannya yang diburu adalah itu. Padahal, itu akan selesai sendiri. Mereka akan menjadi alumni. Tetapi yang harus kita tangani betul adalah jangan sampai yang sekarang mau hamil, kemudian mau melahirkan, atau ke depan mau nikah ini pada pertengahan 2024 ini melahirkan dengan label stunting,” ungkap Teguh.

“Jadi, memang pendekatan strategi nasional percepatan penurunan

Kegiatan Adujak Genre Tingkat Nasional 2022 yang digelar BKKBN Pusat. Tampak kontingen Jawa Barat tengah unjuk kabisa di hadapan tim juri.

Kepala BKKBN Jabar dan Koordinator Bidang Adpin menghadiri Musyawarah Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Jawa Barat di Bandung pada 10-11 Agustus 2022.

stunting adalah pencegahan. Nah, itulah hakikat pencegahan melalui keluarga. Pendekatan hulu. Mencegah jangan sampai ada kelahiran baru yang tergolong balita stunting,” tambah Teguh.

Teguh berpesan kepada pengurus IPKB Jawa Barat yang baru saja dikukuhkan untuk berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat. Hasil evaluasi media yang dilakukan BKKBN menunjukkan adanya stigma bahwa stunting merupakan sebuah penyakit dan mereka yang teridentifikasi stunting kerap diidentikkan dengan perisakan (bullying). Bagi keluarga, hal ini tentu tidak menguntungkan secara psikologis.

“Ini perlu diluruskan, stunting bukan penyakit. Bukan aib. Itu bisa dipulihkan dengan cara pengasuhan yang baik, penanganan yang baik, antara orang tua dan anak. Media perlu mengambil peran ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat,” ungkap Teguh.

Disinggung mengenai kelembagaan, Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan bahwa Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Jawa Barat merupakan yang pertama terbentuk di Indonesia. Gubernur Ridwan Kamil menekan keputusan TPPS pada 20 Desember 2021, sehari jelang terbitnya RAN PASTI pada 21 Desember 2021. Namun demikian, kelembagaan di tingkat kabupaten dan kota tersendat karena sejumlah alasan.

Meski begitu, Wahidin menilai keberhasilan penurunan stunting membutuhkan sebuah kolaborasi strategis antara pemangku kepentingan, termasuk media. Menurutnya, media menjadi salah satu pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan sunting Dalam hal ini terkait perubahan perilaku dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi).

“Di sinilah peran IPKB menjadi sangat penting. Harapan kami, teman-teman IPKB bisa membantu untuk melakukan KIE kepada masyarakat. Selain di provinsi, tentu saja di kabupaten dan kota bisa berkomunikasi dengan para kepala OPD KB untuk meningkatkan koordinasi dalam mengawal pemberitaan penurunan stunting ini,” harap Wahidin.

Semangat Baru

IPKB Jawa

Barat

Sementara itu, IPKB Jawa Barat kini memiliki nakhoda baru sepeninggal mendiang Dadi Ruswandi yang berpulang tahun lalu. Najip Hendra SP yang sebelumnya mendampingi dua ketua IPKB, Soeroso Dasar dan Almarhum Dadi Ruswandi, didapuk meneruskan tampuk kepemimpinan IPKB Jawa Barat sampai 2025 mendatang. Najip

dikukuhkan Kepala BKKBN Jawa

Barat Wahidin di hadapan para kepala OPD KB se-Jawa Barat dan para Ketua IPKB Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sesaat sebelum forum konsolidasi media dimulai. Naiknya Najip ke tampuk utama menandai tumbuhnya regenerasi dan semangat baru IPKB Jawa Barat.

Dalam mendjalankan tugasnya, Najip dibantu 17 orang pengurus dari berbagai kalangan, baik jurnalis, akademisi, pegiat pemberdayaan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga content creator dan pegiat zakat. Di samping itu, kepengurusan IPKB Jabar juga diperkuat sejumlah analis kependudukan dan keluarga berencana dan pranata humas dari internal BKKBN Jabar. Susunan lengkap Pengurus Daerah IPKB Jawa Barat Masa Bakti 2020-2025 dapat dilihat pada infografik. n IHQ

Pengurus IPKB Jawa Barat 2020-2025

Ketua : Najip Hendra SP

Wakil Ketua : Arif R. Zaidan

Wakil Ketua : Marina Ayu Viniriani

Sekretaris : Novi Hidayati Afsari

Wakil Sekretaris : Irfan Haniful Qoyyim

Wakil Sekretaris : Roy Primera

Bendahara : Tenang Safari

Wakil Bendahara : Aditya Utami Dewi

Wakil Bendahara : Hendra Kurniawan

Bidang Bidang

Organisasi dan Keanggotaan : Wiwin Winarni

Kerjasama Antarlembaga : Mantoyo Naga Ade Wartono

Penelitian dan Pengembangan : Husein Fauzan

Media Cetak : Novianti Nurulliah

Media Televisi : Nova Nugraha

Media Online/Sosial : Heru Bakti

Bambang Dwi Nugroho

Media Radio : M. Wildan Pratomo

Korwil Bandung Raya : Ghiok Riswoto

Korwil Priangan Timur : Aa Mamay

Korwil Bekasi-Purwasuka : Achmad Syafariel

Korwil Cirebo Raya : Akim Garis

Korwil Bogor Raya : Agus Rustandi

AUDIENSI

Unpad-BKKBN Siap

Bersinergi Turunkan Stunting

Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad)

Rina Indiastuti memastikan siap mendukung dan berkolaborasi dengan

Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat. Rina mengungkapkan

hal itu saat menerima audiensi Deputi

Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN

Bonivasius Prasetya Ichtiarto dan rombongan di Ruang Rapat Rektor Unpad, Kampus Jatinangor.

Turut mendampingi Rektor antara lain Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Hendarmawan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Widya Setiabudi

Sumadinata, Direktur Kerjasama dan Korporasi Akademik Budi Setiabudiawan, dan sejumlah pejabat terkait. Dari pihak BKKBN, turut mendampingi Bonivasius antara lain Kepala

Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin, Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan, Koordinator Pendamping Perguruan Tinggi, dan Koordinator

Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Jawa Barat Irfan Indriastono.

“Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Unpad sangat concern pada pengembangan tri dharma perguruan tinggi. Dalam hal ini, kolaborasi pencegahan stunting sangat terbuka untuk dilakukan melalui program pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat,” ungkap Rina.

Rektor Unpad Rina Indiastuti menerima rombongan BKKBN yang dipimpin Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Menanggapi tawaran tersebut, Bonivasius menilai banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara BKKBN sebagai koordinator pelaksana percepatan penurunan stunting dengan Unpad sebagai lembaga pendidikan tinggi. Setidaknya hal itu bisa dilakukan dengan mengimplementasikan program atau kegiatan yang sudah berjalan.

Salah satunya terkait penguatan

Pojok Edukasi Kependudukan untuk Masyarakat (Pesat).

“Dalam konteks pengabdian masyarakat seperti disampaikan Bu

Rektor, kolaborasi bisa dilakukan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja

Nyata (KKN) Tematik dengan

tema khusus stunting. Terkait

penelitian, Unpad bisa berperan

dalam penguatan riset tentang

stunting maupun Bangga Kencana pada umumnya. Unpad juga

bisa terlibat sebagai tim uji coba

Survei Demografi dan Kesehatan

Indonesia (SDKI) 2022. Tentu saja kolaborasi bisa dikembangkan lebih lanjut melalui program Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” ungkap Bonivasius.

Secara teknis, sambung Bonivasius, pembekalan KKN Tematik dan MBKM Desa Membangun bisa dilakukan dengan metode e-learning maupun tatap muka. Dalam hal ini, BKKBN menyiapkan narasumber dan instruktur. Adapun Unpad

menyiapkan mahasiswa peserta KKN dan penempatan di lokasi kegiatan.

Di samping itu, sambung

Bonivasius, BKKBN juga ikut

mendampingi Unpad dalam pengajuan proposal Kedaireka untuk tema-tema yang terkait dengan stunting. Kedaireka merupakan terobosan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan

Tinggi (Ditjen Dikti) sebagai tempat bertemunya perguruan tinggi dan

Kedaireka sebagai match meeting point yang memberikan akses bagi perguruan tinggi, dalam hal ini termasuk menjadikan stunting dan Bangga Kencana sebagai objek kolaborasi dan kerja sama.

dunia usaha dan dunia industri untuk berkolaborasi menciptakan beragam inovasi.

“Kedaireka merupakan ruang kolaborasi dan kerja sama, sehingga terjadi link and match dan kerja sama pentahelix antara dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi. Kedaireka sebagai match meeting point yang memberikan akses bagi perguruan tinggi, dalam hal ini termasuk menjadikan stunting dan Bangga Kencana sebagai objek kolaborasi dan kerja sama,” papar Bonivasius.

Di bagian lain, Kepala BKKBN Jabar Wahidin mengaku bersyukur bisa terus berkolaborasi dengan Unpad. Selama ini Unpad-BKKBN sudah berjalan bersama dalam sejumlah program dan kegiatan. BKKBN Jabar kerap menghadirkan pakar-pakar kependudukan Unpad sebagai narasumber maupun riset terkait program Bangga Kencana.

“Bahkan, kerjasama Unpad dan BKKBN sudah lebih menyentuh akar rumput. Perlu kami laporkan kepada Pak Deputi, BKKBN Jawa Barat dan Unpad mengembangkan Kampung KB Percontohan yang dibina langsung oleh Unpad. Mudah-mudahan kolaborasi dan kerja sama ini bisa berkelanjutan,” ungkap Wahidin. n NJP

Jason-Meita

Jason Maxwell dan Meita Choppypah resmi menyandang gelar Duta

Generasi Berencana (Genre)

Jawa Barat usai ditetapkan sebagai kampiun Apresiasi

Duta dan Jambore Ajang

Kreativitas (Adujak) Genre Jawa Barat di Soreang, Kabupaten Bandung, pada 18-20 Desember 2022. Jason hadir di Grand Sunshine Hotel dengan status Duta Genre Kota

Cimahi, sedangkan Meita

merupakan Duta Kota Depok.

Bonivasius P. Ichtiarto Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN

Jason-Meita Duta Genre Jabar

Keduanya dinobatkan menjadi Duta Genre Jawa Barat setelah sukses melewati tiga tahap penjurian. Dari 24 pasang Duta Genre Kabupaten/Kota yang berpartisipasi, pada tahap awal juri memilih 10 pasang terbaik.

Selanjutnya terpilih lima pasang terbaik untuk menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan panitia. Lima pasang terbaik tersebut langsung dinilai dewan juri yang terdiri atas unsur Dinas Komunikasi dan

Informatika Jawa Barat, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, Forum Genre Indonesia, dan Star Jabar.

Dalam sambutannya, Kepala

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) Jawa Barat

Wahidin menjelaskan, Genre merupakan salah satu program untuk mengedukasi remaja. Melalui program ini, remaja Jawa Barat diharapkan terhindar dari pernikahan di bawah usia ideal menikah, menghindari seks bebas, dan tidak terkena narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza).

Wahidin meyakini menghindari tiga hal tersebut akan berdampak positif pada percepatan

penurunan stunting. Ini yang kemudian mendorong BKKBN Jabar untuk menginisiasi pengukuhan Duta Genre tingkat desa dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memasifkan program percepatan penurunan stunting di tingkat akar rumput.

“Duta Genre merupakan agent of change, agen perubahan yang coba dibentuk BKKBN melalui program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR). Para Duta Genre merupakan brand ambassador program Genre bagi remaja-remaja lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan membangun semangat untuk terus berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi remaja-remaja di daerah masingmasing,” ungkap Wahidin.

DUTA GENRE

Jason Maxwell dan Meita Choppypah resmi menyandang gelar Duta Genre Jawa Barat usai ditetapkan sebagai kampiun Adujak Genre Jawa Barat di Soreang, Kabupaten Bandung, pada 18-20 Desember 2022.

“Duta Genre memegang peranan penting untuk menyosialisasikan program Bangga Kencana, khususnya dalam PKBR. Melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sampai mereka mampu melewati lima transisi kehidupan masa remaja dengan baik,” tambah Wahidin.

Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KSPK) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat Elma Triyulianti menjelaskan, Adujak Genre Jabar 2022 sejak November lalu. Rangkaian kegiatan ini meliputi perlombaan PIK Remaja berbagai segmentasi, BKR, Forum Genre Kabupaten/Kota, dan pemilihan Duta Genre Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Pemenang aneka lomba tersebut diumumkan pada puncak Adujak Genre Jabar 2022.

“Adujak Genre 2022 ini dihadiri Bunda Genre Kabupaten/Kota, para kepala OPD KB, para aktivis Genre, dan remaja seluruh Jawa Barat untuk mendukung jagoannya. Kehadiran Bunda Genre ini yang membedakan Adujak tahun ini dengan sebelumnya, di mana tahun ini Bunda Genre terus mendampingi Duta Genre Kabupaten/Kota masing-masing,” terang Elma.

Selain pemilihan Duta Genre Jawa Barat, Adujak sekaligus ajang pemberian apresiasi kepada kelompok kegiatan remaja, meliputi

PIK Remaja Kategori Segmentasi Berani, Beraksi, Berkolaborasi.

PIK Remaja integrasi dengan BKR, kategori BKR, dan Forum Genre terbaik. Penilaian telah dilakukan melalui seleksi administrasi, wawancara, penilaian profil dan tiga terbaik terpilih langsung diverifikasi oleh dewan juri ke sekretariat masing-masing. Dewan juri penilaian apresiasi ini terdiri atas unsur BKKBN Jawa Barat, Forum Genre, tokoh dan aktivis remaja Jawa Barat, dan profesional. n NJP

Layanan KB Kini Bisa Diakses via WA

Warga Jawa Barat yang akan mengakses layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi kini lebih mudah. Konsultasi hingga rujukan tenaga dan fasilitas kesehatan selesai di genggaman tangan. Kemudahan ini tersaji setelah Perwakilan BKKBN meluncurkan layanan berbasis WhatsApp Business dengan nama Pasti KB: Pilih Alat Kontrasepsi Segera dan Temukan Informasi Keluarga Berencana.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo meluncurkan secara resmi layanan “Pasti KB” dalam rangkaian Konten Fest 2022 yang dihelat secara virtual Mei 2022 lalu. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat Wahidin menjelaskan, “Pasti KB” merupakan nomor WA Business milik Perwakilan BKKBN Jawa Barat untuk mendekatkan pelayanan KB bagi warga Jawa Barat. Layanan ini didesain untuk membantu memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi calon akseptor secara online dan segera. WA Business “Pasti

KB” dioperasikan dengan chatboth, di mana setiap pertanyaan akan direspons secara otomatis melalui program komputer.

“Layanan Pasti KB berisi pertanyaan-pertanyaan terkait identitas calon akseptor, jumlah anak, keinginan memiliki anak, kondisi kesehatan calon akseptor, dan resume hasil konsultasi berupa pilihan alat kontrasepsi. Setelah calon akseptor yang mengakses layanan “Pasti KB” selesai berkonsultasi dan mendapatkan beberapa pilihan alat kontrasepsi, maka akan dihubungkan dengan bidan dan penyuluh KB di wilayahnya untuk konsultasi lebih lanjut terkait KB dan kesehatan reproduksi,” terang Wahidin.

Tak hanya itu, sambung Wahidin, layanan “Pasti KB” juga memuat infografis tentang KB dan Kespro. Dengan cara begitu, calon akseptor bisa mendapat layanan konsultasi dan rujukan secara paripurna. Plus bonus info menarik seputar KB dan kespro. n NJP