Kpk survei intregitas 2011 by acch portal

survei integritas Sektor Publik

Tahun 2011

INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 Disusun oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Diterbitkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi

ISBN xxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011 182 hlm + viii

Kegiatan Survei Integritas Sektor Publik 2011 didanai oleh APBN www.kpk.go.id Jl. H.R. Rasuna Said Kav C-1 Jakarta Selatan-Indonesia Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2448

Survei Integritas Sektor Publik 2011

iii

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa buku â&#x20AC;&#x153;Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011: Fakta Korupsi dalam Layanan Publikâ&#x20AC;? telah diselesaikan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei Integritas Sektor Publik telah kami lakukan sejak tahun 2007. Survei tahun 2011 dilakukan terhadap 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal pada 20 kota dan 60 pemerintah daerah dengan total 508 unit layanan yang memberikan pelayanan kepada publik (masyarakat, perusahaan maupun layanan antar lembaga). Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan langsung (bukan calo atau biro jasa) dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Survei dilaksanakan pada Mei-September 2011. Seluruh data yang diperoleh dalam laporan survei ini adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan responden di lapangan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun bantuan dalam pelaksanaan survei serta dalam penyusunan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi peningkatan integritas sektor publik di Indonesia. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Jakarta, September 2012

Survei Integritas Sektor Publik 2011

DAFTAR ISI Kata Pengantar iii Daftar Isi

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan Survei

1.3. Metodolog 1.3.1. Unit Layanan dan Lokasi 1.3.2. Karakteristik Responden 1.3.3. Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Struktur Pertanyaan 1.3.4. Analisis Data

4 7 7 9

II. Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2.1. Indeks Integritas Nasional (IIN) 12 2.2. Pengalaman Integritas Tingkat Nasional 2.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap korupsi di Pelayanan Publik Tingkat Nasional 2.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Pelayanan Publik Tingkat Nasional

2.3. Potensi Integritas Tingkat Nasional 2.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Nasional 2.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Nasional 2.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Nasional 2.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional

20 21 25 26 28

16 18

2.4. Indeks Integritas Total Pusat (IITP) 2.5. Indeks Integritas Total Daerah (IITD)

III. Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat 3.1. Total Integritas Tingkat Pusat

3.2. Pengalaman Integritas Tingkat Pusat 3.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat 3.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat

3.3. Potensi Integritas Tingkat Pusat 3.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Pusat 3.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Pusat 3.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Pusat 3.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Instansi Tingkat Pusat

47 48 56 59 62

39 43

IV. Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal 4.1. Total Integritas Vertikal

4.2. Pengalaman Integritas Tingkat Vertikal 4.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal 4.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Instansi Vertikal

4.3. Potensi Integritas Tingkat Vertikal 4.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Vertikal 4.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal 4.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Vertikal 4.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Instansi Vertikal

77 78 83 86 89

72 74

Survei Integritas Sektor Publik 2011

vi V. Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah 5.1. Total Integritas Tingkat Daerah

5.2. Pengalaman Integritas Tingkat Daerah 5.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah 5.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah 5.3. Potensi Integritas Tingkat Daerah 5.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Daerah 5.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Daerah 5.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Daerah 5.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah

VI. Simpulan dan Rekomendasi

98 101 105 106 111 114 116 122

Lampiran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas Nasional dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas Nasional dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan Indeks Integritas Total Pusat (IITP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Unit Layanan Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Unit Layanan Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi Kota Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan Kota Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Keuangan Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kepolisian Negara RI Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Badan Pertanahan Nasional Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Hukum dan HAM Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Agama Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Mahkamah Agung Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas PT.PLN (Persero) Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Lelang di KPKNL Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengurusan Impor Barang (Bea Masuk) di DJBC Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (P5KP) Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan SP2D di KPPN Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan Sertifikat Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Survei Integritas Sektor Publik 2011

124 126 136 137 138 139 139 140 141 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 154

vii 25. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan dan Perpanjangan Paspor 155 26. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Lembaga Pemasyarakatan 155 27. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Pernikahan di KUA 156 28. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Peradilan Tilang 156 29. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Peradilan Umum 157 30. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Tambah Daya 157 31. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pemasangan Baru dan Pemasangan Kembali 158 32. Indeks Integritas Total Daerah (IITD), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas 159 33. Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi 160 34. Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan 162 35. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan KTP 166 36. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan IMB 168 37. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan SIUP 170 38. Indikator Instansi Nasional 172 39. Indikator Instansi Pusat 174 40. Indikator Instansi Vertikal 174 41. Indikator Instansi Pemerintah Kota 175 42. Nilai dan Peringkat Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota 177 43. Nilai dan Peringkat Pengalaman Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota 178 44. Nilai dan Peringkat Potensi Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota 179 45. Nilai dan Peringkat Unit Layanan Pemerintah Kota 180

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Pendahuluan

Bab 1 Pendahuluan

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Instansi/lembaga pemerintah di tingkat pusat maupun daerah merupakan lembaga sektor publik yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, instansi/ lembaga publik tersebut menggunakan dana dari APBN/APBD yang bersumber dari pajak atau retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut, instansi/lembaga pemerintah selayaknya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa pelayanan publik merupakan salah satu sektor yang rawan korupsi, seperti penyuapan, gratifikasi dan pemerasan. Hal ini ditandai dengan adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai media. Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi pada layanan publik maka perlu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Menilai tingkat integritas sektor publik merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk memastikan faktor penyebab terjadinya korupsi. Indeks integritas sektor publik dapat diperoleh melalui survei/penilaian secara obyektif yang dilakukan langsung oleh pengguna layanan pada instansi pemerintah tersebut. Survei integritas sektor publik dilakukan secara rutin setiap tahun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil dari indeks integritas mencerminkan apakah unit layanan pada instansi pemerintah sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahun 2011 ini merupakan tahun kelima bagi KPK melakukan survei integritas sektor publik, dengan harapan dapat mendorong sektor publik dan masyarakat secara bersama-sama melakukan upaya pemberantasan korupsi.

1.2. Maksud dan Tujuan Survei Maksud pelaksanaan survei adalah untuk mendapatkan data primer dari masyarakat pengguna layanan mengenai tingkat penerapan unsur-unsur integritas pada kementerian/lembaga dan pemerintah kota yang memberikan layanan publik. Tujuan dari Survei Integritas Sektor Publik adalah: 1. Memetakan tingkat integritas unit layanan publik yang disurvei; 2. Menyampaikan nilai dan tingkat integritas tersebut kepada masing-masing penanggung jawab unit layanan; 3. Sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi masing-masing unit layanan dalam melakukan perbaikan; 4. Mengumumkan nilai dan tingkat integritas tersebut kepada masyarakat luas.

1.3. Metodologi Survei Integritas Sektor Publik 2011 merupakan salah satu upaya mendapatkan penilaian dari masyarakat pengguna layanan terhadap variabel, indikator dan subindikator korupsi dalam layanan publik, yang diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan di kuesioner. Penilaian diarahkan untuk menjaring pengalaman langsung responden selama mengurus layanan. Oleh karena itu, responden yang dipilih adalah yang mengurus langsung layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pelaksanaan kegiatan didahului dengan penentuan variabel, indikator dan sub indikator pengukuran. Acuan yang dipakai berasal dari Anti Corruption and Civil Right Commission (ACRC) Korea (dahulu KICAC). KPK melakukan penyesuaian terutama pada subindikator sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan publik di Indonesia, juga menetapkan unit layanan yang akan disurvei dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut, penggunaan anggaran negara/daerah pada unit layanan bersangkutan, peluang korupsi pada unit layanan, serta dengan mempertimbangkan nilai integritas yang masih rendah di unit layanan tersebut pada tahun sebelumnya. Bobot variabel, indikator dan subindikator mengacu pada bobot yang ditetapkan sebelumnya oleh para pakar yang berlatarbelakang sosial politik, kebijakan publik, sosiologi, psikologi, komunikasi sosial, statistik dan praktisi karena dianggap masih relevan oleh KPK.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

Variabel indikator dan subindikator yang telah ditetapkan selanjutnya diterjemahkan dalam pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Kuesioner lebih dulu diujicoba sebelum secara resmi dijadikan panduan dalam pengumpulan data primer di lapangan. Pengisian kuesioner dilakukan serentak di tingkat pusat dan daerah dalam kurun waktu bulan Mei sampai September 2011 oleh tim enumerator yang dalam pelaksanaannya di bawah pengawasan koordinator lapangan dan wilayah. Isian kuesioner selanjutnya dimasukkan sebagai data input untuk kemudian diolah dan dianalisis guna mendapatkan nilai integritas pada masing-masing pertanyaan kuesioner, subindikator, indikator, variabel sampai integritas total. Obyek penilaian ditetapkan mulai dari unit layanan, instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah, hingga pusat. Nilai integritas berkisar antara 0-10, menunjukkan bahwa semakin mendekati 10 integritas unit layanan semakin baik dan sebaliknya mendekati 0 menunjukkan integritas layanan yang semakin buruk. Penjelasan umum mengenai metodologi pelaksanaan survei dijelaskan pada tabel 1.1 Tabel 1.1. Metodologi Pelaksanaan Survei Integritas Sektor Publik NO 1.

ITEM Waktu pelaksanaan survei

PENJELASAN Survei dilaksanakan pada bulan Mei hingga September 2011 Unit layanan tingkat Pemerintah Pusat dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi

Lokasi survei

Unit layanan tingkat instansi vertikal dilakukan di 20 kota (kecuali layanan bea masuk di 5 kota) Unit layanan tingkat pemerintah kota dilakukan di 60 kota

Jumlah instansi dan unit layanan yang disurvei

Nama unit layanan yang disurvei

Tingkat pusat

: 43 unit layanan pada 22 instansi

Tingkat instansi vertikal : 285 unit layanan pada 7 instansi Tingkat pemerintah kota : 180 unit layanan pada 60 kota Tingkat pusat

: Perizinan dan Non Perizinan

Tingkat instansi vertikal : Perizinan dan Non Perizinan Tingkat pemerintah kota : KTP, SIUP dan IMB Kriteria : pengguna langsung unit layanan dalam 1 tahun terakhir dan telah menjalani seluruh prosedur layanan, individu/mewakili perusahaan/instansi

Responden

Total responden a. Pusat b. Vertikal c. Pemerintah Kota Variabel

: : : :

15.540 1.290 8.580 5.670

1. Pengalaman Integritas 2. Potensi Integritas 1. Pengalaman Korupsi

2. Cara Pandang Terhadap Korupsi

Alat Ukur Indikator

3. Lingkungan Kerja 4. Sistem Administrasi 5. Perilaku Individu 6. Pencegahan Korupsi

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

ITEM

PENJELASAN 1. Jumlah / Besaran Gratifikasi 2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi 3. Waktu Pemberian Gratifikasi 4. Arti Pemberian Gratifikasi 5. Tujuan Pemberian Gratifikasi 6. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi 7. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur 8. Keterlibatan Calo Sub indikator

Alat Ukur

9. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan 10. Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan 11. Kepraktisan SOP 12. Keterbukaan Informasi 13. Pemanfaatan Teknologi Informasi 14. Keadilan dalam Layanan 15. Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi 16. Perilaku Pengguna Layanan 17. Tingkat Upaya Anti Korupsi 18. Mekanisme Pengaduan Masyarakat

Pembobotan variabel, indikator dan sub indikator oleh pakar melalui diskusi kelompok terfokus (Fokus Group Discussion), dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode Pengukuran

Instrumen pengumpulan data

Nilai indeks

Penilaian kuesioner oleh responden 1. Wawancara 2. Pengamatan Sebaran

0 â&#x20AC;&#x201C; 10

Arti

Semakin mendekati nilai 10, maka indeks integritas semakin baik

1.3.1. Unit Layanan dan Lokasi Survei Integritas Sektor Publik 2011 mengukur tingkat integritas layanan di 22 instansi/ lembaga dengan 43 layanan di tingkat pusat, 7 instansi/lembaga tingkat pusat dengan 15 layanan vertikal di 20 kota (kecuali layanan bea masuk di 5 kota) dan 3 layanan pemerintah kota di 60 kota. Unit layanan tingkat pusat berlokasi di Jakarta dan kota lain dimana unit layanan pusat tersebut berlokasi. Nama unit layanan tingkat pusat dijelaskan pada tabel 1.2 berikut: Tabel 1.2. Nama Instansi dan Unit Layanan Tingkat Pusat NO

INSTANSI

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kementerian Kehutanan

3. 4.

PT. Pertamina (Persero) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan

PT. Angkasa Pura II (Persero)

PT. Pelindo II (Persero)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

UNIT LAYANAN

Izin Prinsip Penanaman Modal

Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (IUPHHKHT)

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Izin SPBU

Izin Agen Domestik (Agen LPG 12 Kg dan 50 Kg)

Unit Pelayanan Informasi wilayah Pertambangan (UPIWP)

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan BBM

Izin Trayek AKAP (Antar Kota Antar Propinsi)

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)

Pelayanan Cargo

Pelayanan Pengelolaan Property Bandara

Layanan Kapal (Jasa Pandu, Tunda, Tambat)

Layanan Bongkar Muat Barang General Cargo

Bab 1 Pendahuluan

INSTANSI

UNIT LAYANAN

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

15 16

Layanan Muatan Barang Kontainer

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Surat Izin Pengerahan (SIP)

Kementerian Kesehatan

Surat Persetujuan Importir Psikotropika (SPI-P) (Pembuatan Baru)

11.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (Baru dan Perpanjangan)

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Pendataan dan Ticketing ke Daerah Tujuan di Terminal Selapajang

Pendaftaran MD/ML

Perijinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan

Layanan Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permohonan Baru dan Perpanjangan)

Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)

Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Tekstil (IP Tekstil)

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Izin Penyiaran TV

Izin Stasiun Radio

Kementerian Pendidikan Nasional

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

14.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

15.

PT. Jamsostek (Persero)

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik Pelayanan Display Produk Unggulan

13.

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan)

21 22

Kementerian Kelautan dan Perikanan

12.

16.

Layanan Muatan Barang General Cargo

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Pertanian

Kementerian Agama

Mahkamah Agung

Izin Belajar WNI pada Sekolah International

Perpanjangan Izin KBIH ( Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Layanan Informasi Status Kasasi

Unit layanan vertikal adalah unit layanan yang berada di bawah kementerian/lembaga pusat tetapi memiliki layanan sampai di tingkat daerah. Pada Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2011, 15 unit layanan pada 7 kementerian/lembaga yang berada di 20 kota (kecuali layanan bea masuk di 5 kota) yang dijadikan sampel. Tabel 1.3 menjelaskan nama instansi di unit layanan vertikal. Tabel 1.3. Nama Instansi dan Unit Layanan Tingkat Vertikal NO

INSTANSI

Kementerian Keuangan

UNIT LAYANAN

Pelayanan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Pelayanan Pengurusan Impor Barang (Bea Masuk) di DJBC

Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (P5KP)

Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

2 3.

Kepolisian Negara RI Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Agama

Mahkamah Agung

PT. PLN (Persero)

Pembuatan dan Perpanjangan SIM

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pembuatan Sertifikat

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pembuatan dan Perpanjangan Paspor

Layanan Lembaga Pemasyarakatan

Layanan Administrasi Pernikahan di KUA

Peradilan Tilang

Peradilan Umum

Layanan Tambah Daya

Layanan Pemasangan Baru dan Pemasangan Kembali

Lima belas unit layanan tersebut berlokasi di 20 kota/kabupaten sampel, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Manado, Palu, Makassar, Ambon, Jayapura ditambah Balikpapan untuk layanan bea masuk. Pada tingkat kota, 3 unit layanan yang akan dinilai pada Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Penilaian dilakukan di 60 kota seperti ditunjukkan dalam tabel 1.4.

Tabel 1.4. Unit Layanan (KTP, IMB, SIUP) pada Tingkat Pemerintah Daerah NO

DAERAH

Banda Aceh

31.

Malang

Lhokseumawe

32.

Madiun

Medan

33.

Kediri

Pematang Siantar

34.

Jember

Binjai

35.

Sidoarjo

Padang

36.

Serang

Bukittinggi

37.

Tangerang

Pekanbaru

38.

Cilegon

Dumai

39.

Denpasar

10.

Jambi

40.

Mataram

11.

Palembang

41.

Bima

12.

Lubuk Linggau

42.

Kupang

13.

Bengkulu

43.

Pontianak

14.

Bandar Lampung

44.

Palangkaraya

15.

Metro

45.

Banjarmasin

16.

Pangkal Pinang

46.

Banjarbaru

17.

Batam

47.

Samarinda

18.

Tanjung Pinang

48.

Balikpapan

19.

DKI Jakarta

49.

Manado

20.

Bandung

50.

Bitung

21.

Bekasi

51.

Palu

22.

Depok

52.

Makassar

23.

Cirebon

53.

Pare-pare

24.

Bogor

54.

Kendari

25.

Semarang

55.

Mamuju

26.

Surakarta

56.

Gorontalo

27.

Pekalongan

57.

Ambon

28.

Banyumas

58.

Ternate

29.

Yogyakarta

59.

Jayapura

30.

Surabaya

60.

Manokwari

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

1.3.2. Karakteristik Responden Total jumlah responden Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2011 adalah 15.540 responden dengan rincian 1.290 responden di tingkat pusat, 8.580 responden layanan vertikal di daerah dan 5.670 responden pada layanan pemerintah daerah. Rata-rata jumlah responden pada setiap unit layanan yang disurvei adalah 30 responden. Karakteristik dan jumlah responden dijelaskan pada Tabel 1.5. Tabel 1.5. Karakteristik dan Jumlah Responden KETERANGAN

JUMLAH

PERSENTASE

Jenis Kelamin 1

Laki-laki

10.682

69%

Perempuan

4.858

31%

< 30

6.786

44%

31 - 45

6.535

42%

46 - 60

1.996

13%

> 60

223

1% 31%

Usia

Pekerjaan 1

Wiraswasta

4.834

Karyawan Swasta

4.573

29%

PNS/ TNI/ POLRI

1.905

12%

Mahasiswa

1.165

Ibu Rumah Tangga

1.040

Petani/ Nelayan/ Buruh/ Tukang

323

Pensiunan/ Purnawirawan

165

Profesional

165

Lainnya

1.370

Pendidikan 1

Lulus SMA

7.103

46%

Lulus S1

4.634

30%

Lulus Akademi/ Diploma

1.961

13%

Lulus SMP

628

Lulus S2/S3

253

Tidak tamat SD/ Lulus SD

251

Lainnya

710

1.3.3. Variabel, Indikator, Sub Indikator dan Struktur Pertanyaan Variabel, indikator dan sub indikator yang digunakan dalam pelaksanaan survei telah ditetapkan oleh KPK dengan rincian seperti ditunjukkan pada tabel 1.6 Tabel 1.6. Pembobotan Variabel, Indikator dan Sub Indikator INTEGRITAS

VARIABEL

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0,250)

Integritas Total (1,00)

Pengalaman Integritas (0,667) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210) Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240) Arti Pemberian Gratifikasi (0,250) Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750) Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

INTEGRITAS

VARIABEL

INDIKATOR

SUB-INDIKATOR Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

Lingkungan Kerja (0,127)

Keterlibatan Calo (0,221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

Integritas Total (1,00)

Potensi Integritas (0,333)

Sistem Administrasi (0,280)

Kepraktisan SOP (0,281) Keterbukaan Informasi (0,584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135) Keadilan dalam Layanan (0,413)

Perilaku Individu (0,280)

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327) Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

Pencegahan Korupsi (0,313)

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

Keterangan: (.....) adalah bobot Sub Indikator dijabarkan dalam 50 pertanyaan di kuesioner. Masing-masing pilihan jawaban dalam kuesioner telah ditentukan nilainya oleh KPK. Struktur pertanyaan dalam kuesioner dijelaskan pada Tabel 1.7 Tabel 1.7. Struktur Pertanyaan dalam Kuesioner Survei Integritas Sektor Publik 2011 A. Identifikasi / Pengenal Kuesioner 1

Nomor kuesioner

Unit layanan

Kode Instansi

B. Identitas Responden 1

Nama

Pekerjaan

Pendidikan

C. Identitas Perusahaan 1

Nama

Alamat

D. Pengalaman Korupsi 1

Sesuai/tidaknya biaya dengan ketentuan/biaya resmi

Jumlah biaya tambahan yang dibayarkan

Berapa kali memberikan biaya tambahan

Kapan biaya tambahan diberikan

Bentuk-bentuk biaya tambahan yang diberikan

E. Cara Pandang terhadap Korupsi 1

Pendapat tentang biaya tambahan/gratifikasi

Tujuan memberikan biaya tambahan

Alasan utama memberikan biaya tambahan

F. Lingkungan Kerja 1

Intensitas praktek pemberian uang tambahan di unit layanan

Bagaimana pemberian uang tambahan di unit layanan

Pernah/tidak melakukan pertemuan di luar prosedur pada saat mengurus layanan

Berapa kali pertemuan di luar prosedur dilakukan

Tujuan melakukan pertemuan di luar prosedur

Dimana melihat keberadaan perantara (calo) beroperasi

Siapakah yang menjadi perantara (calo)

Berapa jumlah perantara (calo) di unit layanan

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

Pengaruh dari keberadaan calo dalam unit layanan

Bagaimana cara calo beroperasi

Bagaimana kondisi fasilitas (sarana & prasarana) di lingkungan layanan

Bagaimana suasana/kondisi fasilitas dilingkungan layanan

G. Sistem Administrasi 1

Mudah/sulit prosedur (tahapan) pengurusan layanan

Mudah/sulit persyaratan pengurusan layanan

Tepat waktu/lambat waktu penyelesaian pengurusan layanan

Bagaimana biaya yang dibayar dalam pengurusan layanan

Tingkat keterbukaan informasi di unit layanan

Kejelasan informasi yang diperoleh di layanan

Kondisi dari sistem teknologi informasi ( sistem antrian, sistem informasi) pada unit layanan

Tujuan utama menggunakan teknologi informasi

Kapan teknologi informasi tersebut digunakan

H. Perilaku Individu 1

Penilaian pengguna layanan terhadap petugas yang melayani

Ada/tidaknya pembedaan perlakuan petugas dalam memberi layanan

Dasar pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan

Siapa berinisiatif memberikan uang tambahan

Cara petugas meminta uang tambahan

I. Pencegahan Korupsi 1

Ada/tidaknya kampanye/media anti Korupsi di layanan

Bentuk kampanye/media anti Korupsi yang tersedia

Berapa banyak kegiatan/media Anti Korupsi di layanan

Tingkat aksesibilitas media pengaduan/pengajuan komplain

Media pengaduan apa yang ada di unit layanan

Tindak lanjut/respon petugas dari pengaduan yang disampaikan

1.3.4. Analisis Data Proses pengolahan data menggunakan aplikasi Visual Basic 2005 dan data base SQL Server. Aplikasi ini digunakan untuk membantu menerapkan formula sesuai dengan ketentuan skoring yang telah ditetapkan yang berguna untuk diterapkan pada jawaban tiap responden. Hasil dari pengolahan data adalah nilai-nilai yang telah diproses mengikuti semua formula yang telah ditentukan. Sumber data adalah file excell (softcopy) yang merupakan jawaban responden. Data tersebut selanjutnya diolah secara bertahap ke dalam sub indikator, indikator dan variabel hingga menghasilkan indeks integritas unit layanan, Instansi/Pemda, Pusat, Vertikal, Daerah sampai Nasional. Hasil pengolahan data disajikan dalam skala nilai 0 â&#x20AC;&#x201C; 10, dimana semakin mendekati nilai 10, maka indeks integritas semakin baik yang menggambarkan baiknya pelayanan sektor publik terhadap masyarakat saat pengurusan layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 1 Pendahuluan

Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Pengukuran integritas sektor publik secara nasional ditunjukkan oleh Indeks Integritas Nasional (IIN). Nilai IIN disusun berdasarkan nilai variabel pengalaman integritas dan potensi integritas. Nilai variabel pengalaman integritas merupakan hasil dari pengalaman korupsi dan cara pandang terhadap korupsi, sementara nilai potensi integritas disusun dari indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi. Secara terperinci Indeks Integritas Nasional (IIN) disusun berdasarkan nilai dari subindikator pada 43 unit layanan publik (22 instansi) di tingkat pusat, 15 unit layanan vertikal (pada 7 instansi di 20 kota, kecuali layanan bea masuk di 5 kota) dan 180 unit layanan pemerintah daerah (pada 60 pemda) Indeks Integritas Nasional (IIN) pada tahun 2011 berdasarkan survei terhadap 15.540 responden adalah 6,31. Nilai tersebut merupakan hasil dari pengukuran variabel pengalaman integritas 6.48 dan potensi integritas sebesar 5,97.

2.1. Indeks Integritas Nasional (IIN) Secara umum selama 5 tahun terakhir nilai IIN berada di kisaran 6 dengan fluktuasi. Sempat meningkat pada tahuan 2008 kemudian terus menurun sampai tahun 2010, dan sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2011. Namun demikian nilai IIN pada tahun 2011 masih lebih rendah bila dibanding dengan tahun 2009, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. berikut: 8,00 7,21 7,00

6,71 6,48

6,84

5,96

5,53

5,00

6,31

6,50

6,00 6,00

5,70

5,97

5,87 5,42

5,34

4,86

2007

2008

2009

2010

2011

Pengalaman Integritas Nilai IIN Potensi Integritas

Gambar 2.1. Indeks Integritas Nasional (IIN) Sejak Tahun 2007 â&#x20AC;&#x201C; 2011

Peningkatan IIN pada tahun 2011 dibanding tahun 2010 seperti terlihat pada Gambar 2.1 menunjukkan bahwa terjadi upaya-upaya perbaikan pada komponen (indikator dan subindikator) pengalaman integritas maupun potensi integritas. Nilai IIN dan seluruh komponen penyusunnya ditunjukkan oleh Tabel 2.1.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Tabel 2.1. Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0,250)

6,56

6,48 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

Lingkungan Kerja (0,127)

Integritas Total (1,00) = 6,31

Potensi Integritas (0,333)

SUB-INDIKATOR

5,97

6,45

7,04

Sistem Administrasi (0,280)

6,25

Perilaku Individu (0,280)

6,57

Pencegahan Korupsi (0,313)

4,75

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

5,87

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

6,92

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

6,33

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,01

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

6,26

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,127)

6,03

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,01

Keterlibatan Calo (0,221)

7,01

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,53

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,28

Kepraktisan SOP(0,281)

6,45

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,34

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,46

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,06

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0,327)

6,50

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

5,88

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,73

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,79

Pada tahun 2011, nilai IIN 0,31 lebih tinggi dibanding standar minimal yang ditetapkan 6,00. Variabel pengalaman integritas memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan nilai IIN, sementara nilai variabel potensi integritas masih berada di bawah standar minimal 6,00 yang ditetapkan KPK. Indikator pencegahan korupsi dengan nilai 4,75 masih jauh dari standar yang ditetapkan, namun 5 indikator yang lain sudah memenuhi standar, bahkan indikator lingkungan kerja nilainya mencapai 7,04. Lima subindikator perlu mendapatkan perhatian karena nilainya masih di bawah 6,00. Sub indikator jumlah besaran gratifikasi (5,87), pemanfaataan teknologi informasi (5,46), perilaku pengguna layanan (5,88) harus terus ditingkatkan paling tidak sampai dengan nilai standar yang ditetapkan. Dua subindikator dalam pencegahan korupsi yaitu tingkat upaya antikorupsi (4,73) dan mekanisme pengaduan masyarakat (4,79) dengan nilai masih di bawah 5,00 harus bekerja lebih keras dalam mengupayakan pencegahan korupsi pada kegiatan layanan publiknya. Peringkat dan nilai indeks integritas nasional tahun 2011 dari 27 instansi pemerintah pusat dan vertikal serta 60 pemerintah daerah yang disurvei KPK ditunjukkan oleh Tabel 2.2 berikut. Tabel 2.2. Peringkat Nasional Integritas Sektor Publik Tahun 2011 NO

INSTANSI/PEMDA

INTEGRITAS

INSTANSI/PEMDA

INTEGRITAS

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,46 7,45

Pemerintah Kota Dumai

7,77

Pemerintah Kota Bukittinggi

7,67

Kementerian Pertanian

Pemerintah Kota Bitung

7,62

Pemerintah Kota Gorontalo

7,45

Pemerintah Kota Surakarta

7,43

Pemerintah Kota Banjarbaru

7,43

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,43

Pemerintah Kota Surabaya

7,42

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,60

Pemerintah Kota Yogyakarta

7,60

Kementerian Keuangan

7,56

Pemerintah Kota Batam

7,55

Pemerintah Kota Pontianak

7,54

Kementerian Pendidikan Nasional

7,41

Kementerian Kesehatan

7,52

PT. Pertamina (Persero)

7,40

PT. Jamsostek (Persero)

7,52

Kementerian Perindustrian

7,51

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

7,36

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,50

Kementerian Perhubungan

7,47

Pemerintah Kota Denpasar

7,33

Pemerintah Kota Tanjung Pinang

7,31

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

7,30

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

INSTANSI/PEMDA

INTEGRITAS

7,29

Badan Pertanahan Nasional

6,07

Pemerintah Kota Palu

6,07

Pemerintah Kota Bandar Lampung

6,02

7,14

Pemerintah Kota Banda Aceh

5,99

Pemerintah Kota Mataram

7,14

Pemerintah Kota Malang

5,94

Pemerintah Kota Padang

7,11

Kepolisian Negara RI

5,76

Pemerintah Kota Medan

5,59

Pemerintah Kota Bima

5,56

7,09

Pemerintah Kota Binjai

5,54

DKI Jakarta

5,54

Pemerintah Kota Pare-pare

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,26

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

7,23

Pemerintah Kota Samarinda

31 32 33

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Kementerian Kehutanan

7,11

INSTANSI/PEMDA

INTEGRITAS

Pemerintah Kota Pekalongan

7,08

Pemerintah Kota Banjarmasin

6,92

5,52

Kementerian Perdagangan

6,91

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pemerintah Kota Kediri

6,90

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,44

Pemerintah Kota Madiun

6,86

Kementerian Agama

5,41

Pemerintah Kota Kupang

6,86

Pemerintah Kota Lhokseumawe

5,23

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,68

Pemerintah Kota Bekasi

5,08

Pemerintah Kota Bandung

6,68

Pemerintah Kabupaten Jember

5,05

Pemerintah Kota Ambon

6,64

Pemerintah Kota Kendari

4,90

Pemerintah Kabupaten Banyumas

6,53

Pemerintah Kota Manado

4,70

Pemerintah Kota Pekanbaru

6,51

Pemerintah Kota Cirebon

4,67

Pemerintah Kota Balikpapan

6,49

Pemerintah Kota Pematang Siantar

4,65

Pemerintah Kota Jayapura

6,47

Pemerintah Kota Tangerang

4,46

Pemerintah Kota Pangkal Pinang

6,42

Pemerintah Kota Lubuk Linggau

4,38

PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero)

6,38

Pemerintah Kota Bogor

4,27

Mahkamah Agung

6,36

Pemerintah Kota Palembang

4,25

Pemerintah Kota Makassar

6,29

Pemerintah Kota Bengkulu

4,18

Pemerintah Kabupaten Mamuju

6,29

Pemerintah Kota Ternate

4,07

Pemerintah Kota Palangkaraya

6,26

Pemerintah Kabupaten Manokwari

3,70

Pemerintah Kota Jambi

6,22

Pemerintah Kota Semarang

3,61

Pemerintah Kota Cilegon

6,10

Pemerintah Kota Serang

3,54

Pemerintah Kota Depok

3,50

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

6,09

Pemerintah Kota Metro

3,15

Tabel 2.2 menjelaskan terdapat 68% instansi/pemerintah daerah dengan indeks integritas di atas nilai standar minimum yang telah ditetapkan (6,00). Peringkat terbaik integritas secara nasional tahun 2011 dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai kemudian disusul oleh Pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Pemerintah Kota Bitung. Dua puluh delapan atau 32% instansi/pemda lainnya masih belum memenuhi standar minimal integritas yang ditetapkan KPK. Tiga instansi yang memperoleh nilai integritas terendah adalah Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Serang.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2.2. Pengalaman Integritas Tingkat Nasional Pengalaman integritas merupakan salah satu unsur penyusun Indeks Integritas Nasional (dengan bobot sebesar 0,667). Pengalaman integritas terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu pengalaman korupsi (bobot 0,250) dan cara pandang terhadap korupsi (bobot 0,750). Masing-masing indikator disusun oleh sub-indikator, secara terinci dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Nilai Variabel Pengalaman Integritas beserta Indikator dan Sub-Indikator VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0,250)

SUB-INDIKATOR

6,56

6,48 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

6,45

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

5,87

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

6,92

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

6,33

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,01

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

6,26

Nilai variabel pengalaman integritas tingkat nasional adalah 6,48. Meskipun nilai ini sudah di atas standar minimum dengan nilai pengalaman korupsi 6,56 dan cara pandang terhadap korupsi 6,45, masih ada sub-indikator dengan nilai di bawah nilai standar minimum (6,00) yaitu jumlah/besaran Gratifikasi Dengan Nilai 5,87. Tabel 2.4. Indeks Integritas Tingkat Nasional berdasarkan Variabel Pengalaman Integritas No

Nilai

Pemerintah Kota Bukittinggi

INSTANSI/PEMDA

8,18

Kementerian Kehutanan

INSTANSI/PEMDA

Nilai 7,69

Pemerintah Kota Dumai

8,14

Pemerintah Kota Pare-pare

7,67

Pemerintah Kota Tanjung Pinang

8,06

Pemerintah Kota Surakarta

7,64

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,04

7,64

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

8,02

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Pemerintah Kota Banjarbaru

7,63

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,99

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

7,62

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pemerintah Kota Kediri

7,58

7,99

Pemerintah Kota Denpasar

7,55

Pemerintah Kota Madiun

7,54

Pemerintah Kota Bitung

7,98

Pemerintah Kota Batam

7,94

Pemerintah Kota Pekalongan

7,49

7,91

Pemerintah Kota Mataram

7,39

Pemerintah Kota Padang

7,32

Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Perindustrian

7,89

Pemerintah Kota Yogyakarta

7,88

Pemerintah Kota Banjarmasin

7,18

7,88

Pemerintah Kota Bandung

7,14

Pemerintah Kota Kupang

7,13

Kementerian Keuangan

Pemerintah Kota Samarinda

7,87

Pemerintah Kota Pontianak

7,86

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,01

7,84

Pemerintah Kota Jambi

6,90

Pemerintah Kota Balikpapan

6,89

Pemerintah Kota Ambon

6,82

Pemerintah Kota Pangkal Pinang

6,82

Kementerian Perhubungan

Pemerintah Kota Surabaya

7,83

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

7,83

Kementerian Kesehatan

7,82

Pemerintah Kabupaten Banyumas

6,81

PT. Jamsostek (Persero)

7,79

Pemerintah Kota Palu

6,74

Kementerian Pertanian

7,75

Pemerintah Kota Banda Aceh

6,66

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,73

Pemerintah Kota Pekanbaru

6,64

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Mahkamah Agung

6,63

7,72

Pemerintah Kota Cilegon

6,60

Pemerintah Kabupaten Mamuju

6,52

Pemerintah Kota Gorontalo

7,71

Kementerian Perdagangan

7,71

Pemerintah Kota Palangkaraya

6,49

7,70

PT. PLN (Persero)

6,45

PT. Pertamina (Persero)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Nilai

Pemerintah Kota Jayapura

6,42

Pemerintah Kota Medan

5,33

Pemerintah Kota Bandar Lampung

6,41

Pemerintah Kota Makasar

6,40

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,28

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

6,23

Pemerintah Kota Lhokseumawe

5,22

Pemerintah Kota Bekasi

4,80

Badan Pertanahan Nasional

6,18

Pemerintah Kota Malang

6,13

Pemerintah Kota Pematang Siantar

4,79

Kementerian Koperasi dan UKM

5,91

Pemerintah Kota Cirebon

4,57

Pemerintah Kota Bima

5,77

Pemerintah Kota Manado

4,33

Kepolisian Negara RI

5,74

Pemerintah Kota Tangerang

4,19

Pemerintah Kota Kendari

5,71

DKI Jakarta

5,51

Pemerintah Kota Bogor

3,94

Pemerintah Kota Binjai

5,47

Pemerintah Kota Palembang

3,84

Pemerintah Kabupaten Jember

5,45

Pemerintah Kota Ternate

3,68

Kementerian Agama

5,40

Pemerintah Kota Bengkulu

3,49

Pemerintah Kota Medan

5,33

Pemerintah Kota Lubuk Linggau

3,47

Pemerintah Kota Kendari

5,71

Pemerintah Kota Serang

3,30

DKI Jakarta

5,51

Pemerintah Kota Binjai

5,47

Pemerintah Kota Depok

3,26

Pemerintah Kabupaten Manokwari

3,25

Pemerintah Kabupaten Jember

5,45

Pemerintah Kota Semarang

3,14

5,40

Pemerintah Kota Metro

2,59

INSTANSI/PEMDA

Kementerian Agama

INSTANSI/PEMDA

Nilai

Terdapat 26 instansi/pemerintah daerah yang nilai pengalaman integritasnya di bawah standar integritas minimal 6,00. Dari 26 instansi/pemerintah daerah tersebut 85% diantaranya adalah layanan pada pemerintah daerah dan 15% lainnya dari layanan instansi pusat.

2.2.1 Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan masyarakat pada saat proses pengurusan layanan adalah dalam bentuk biaya tambahan (gratifikasi) yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan di luar biaya resmi, berapa kali biaya tambahan (gratifikasi) tersebut diberikan serta berapa besarnya dan kapan gratifikasi tersebut diberikan. Tabel 2.5. Nilai Indikator Pengalaman Korupsi Beserta Sub-indikator INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0,250)

SUB-INDIKATOR 6,56

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

5,87

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

6,92

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

6,33

Nilai indikator pengalaman korupsi di tingkat nasional adalah 6,56. Nilai ini terbentuk berdasarkan ketiga sub-indikator sebagaimana pada Tabel 2.5. Meskipun nilai ini sudah di atas standar minimum yang ditetapkan namun masih terdapat sub-indikator dengan nilai kurang dari 6, yaitu jumlah/besaran gratifikasi (5,87). Bagian selanjutnya akan menjelaskan tiap subindikator dari indikator pengalaman korupsi. 1. Jumlah/Besaran Gratifikasi Nilai sub-indikator jumlah/besaran gratifikasi 5,87 menunjukkan masih terdapat unit layanan yang menerima biaya layanan melebihi biaya resmi yang telah ditetapkan. Terdapat 29 persen (dari total 15.540 responden) yang mengakui memberikan biaya tambahan pada saat mengurus layanan. Biaya tambahan yang dibayarkan cukup bervariasi, namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar membayar biaya tambahan lebih dari 50% dari biaya resmi yang ditetapkan, seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.2 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

10% 19%

71%

<50% dari biaya resmi

>50% dari biaya resmi

Sesuai

Gambar 2.2. Persentase Jumlah/Besaran Gratifikasi Tingkat Nasional

2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator frekuensi pemberian gratifikasi adalah 6.92. Nilai tersebut menunjukkan seberapa sering/frekuensi pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh responden yang menyatakan pernah memberikan biaya tambahan. Hasilnya yaitu dari 29 persen responden yang memberikan biaya tambahan, sebagian besar (80%) responden menyatakan pernah memberikan uang tambahan setidaknya satu kali dalam satu kali pengurusan layanan. Sisanya 20 persen menyatakan memberikan uang tambahan sebanyak 2 kali dan lebih dari 2 kali.

29%

2 kali 13%

1 kali 80%

71%

Tidak

>2 kali 7%

Gambar 2.3. Persentase dan Frekuensi Pengguna Layanan Membayar Biaya Tambahan

3. Waktu Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator waktu pemberian gratifikasi adalah 6,33. Waktu pemberian gratifikasi menunjukkan kapan pemberian uang tambahan dilakukan oleh pengguna layanan. Pada responden yang menyatakan memberikan biaya tambahan, 49% diantaranya mengaku memberikan biaya tambahan di awal pengurusan, 10% mengaku saat pengurusan dan 28% di akhir pengurusan. Bahkan terdapat 13% responden yang mengaku memberikan biaya tambahan pada 2 atau 3 tahap pengurusan. Pemberian uang tambahan/gratifikasi di awal dan saat proses pengurusan layananan umumnya ditujukan untuk mempercepat dan atau untuk memperlancar proses layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Awal Pengurusan

49%

28%

Akhir Pengurusan

Kombinasi 2 atau 3 tahap

13%

10%

Saat Pengurusan

Gambar 2.4. Waktu Pengguna Layanan Memberikan Biaya Tambahan di Tingkat Nasional 2.2.2 Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Pelayanan Publik Tingkat Nasional Upaya meningkatkan integritas tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan, tetapi bisa juga oleh pengguna layanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan seharusnya dapat diberdayakan dengan mengubah atau memperbaiki cara pandang mereka terhadap korupsi, khususnya terhadap praktik pemberian gratifikasi. Cara pandang seseorang terhadap pemberian gratifikasi ini akan mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang untuk memberi atau tidak memberi gratifikasi. Nilai indikator cara pandang terhadap korupsi ini disusun oleh 2 (dua) nilai sub-indikator yaitu arti pemberian gratifikasi dan tujuan pemberian gratifikasi. Tabel 2.6. Nilai Indikator Cara Pandang Korupsi Beserta Sub-indikator INDIKATOR Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

SUB-INDIKATOR 6,45

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,01

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

6,26

Selanjutnya akan dijelaskan masing-masing sub indikator dalam indikator cara padang terhadap korupsi. 1. Arti Pemberian Gratifikasi Arti pemberian gratifikasi menunjukkan bagaimana masyarakat mengartikan biayabiaya atau imbalan yang mereka keluarkan, apakah tergolong korupsi atau tidak. Nilai 7,01 menggambarkan bahwa masyarakat cukup paham arti dari pemberian gratifikasi, seperti terlihat pada Gambar 2.5. Sebanyak 74% responden mengartikan pemberian gratifikasi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memalukan (44% dan 30%). Sedangkan 26% lainnya menjawab bahwa perbuatan itu boleh dilakukan. Melanggar hukum dan harus dilaporkan

44%

Memalukan dan tercela

30%

Hanya boleh dilakukan kalau terpaksa

13%

Boleh dilakukan asalakan tidak terlalu sering

11%

Harus dilakukan

Boleh dan sering dilakukan

Gambar 2.5. Pendapat Pengguna Layanan atas Biaya Tambahan di Tingkat Nasional

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2. Tujuan Pemberian Gratifikasi Nilai sub-indikator tujuan pemberian gratifikasi nasional adalah 6,26. Berdasarkan fakta yang dijumpai di unit layanan, tujuan utama responden memberikan uang tambahan atau gratifikasi adalah untuk mempercepat waktu pengurusan layanan (69%). Tujuan lain adalah untuk memastikan bahwa layanan akan selesai tepat waktu (12%), meluluskan proses layanan walaupun syarat tidak terpenuhi (8%), menghindarkan perlakuan semenamena dari petugas layanan (3%) dan tidak ada tujuan tertentu (8%) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.6

Mempercepat waktu pengurusan

69%

12%

Memastikan pengurusan tepat waktu

Tidak ada Tujuan tertentu

Meluluskan pengurusan walaupun syarat tidak terpenuhi

Menghindarkan perlakuan semena-mena petugas

Gambar 2.6. Tujuan Pengguna Layanan Memberikan Biaya Tambahan di Tingkat Nasional

Bila dikaji lebih dalam alasan utama pengguna layanan memberikan biaya tambahan/ gratifikasi saat proses pengurusan layanan dapat dilihat pada Gambar 2.7. Dari responden yang mengaku memberikan uang tambahan/gratifikasi, 72% memiliki alasan negatif, yaitu karena diminta petugas (50%), karena petugas mempersulit (15%) dan karena petugas malas melayani (7%). Sedangkan 26% reseponden memberikan alasan karena puas dengan layanan petugas (20%) dan karena petugas yang ramah (6%). Sisanya 2% responden memberikan uang tambahan dengan alasan kasihan kepada petugas yang gajinya kecil.

Petugas meminta

50%

20%

Puas dengan layanan petugas

15%

Petugas mempersulit

Petugas malas melayani

Petugas ramah

Kasihan gaji petugas kecil

Gambar 2.7. Alasan Pengguna Layanan Memberikan Biaya Tambahan

Data tentang pengalaman integritas yang dihasilkan dalam survei ini, mencerminkan kondisi riil dari unit layanan berdasarkan pengalaman yang langsung dirasakan pengguna layanan saat mengurus layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2.3. Potensi Integritas Tingkat Nasional Potensi integritas merupakan variabel yang memberikan bobot kontribusi sebesar 0,333 terhadap nilai integritas. Potensi integritas ini merupakan unsur/variabel yang sangat penting untuk mencegah/ memperkecil peluang terjadinya tindak pidana korupsi di masa mendatang. Variabel potensi integritas disusun oleh 4 indikator yaitu lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi. Masing-masing indikator terdiri dari 2-5 subindikator, seperti ditunjukkan oleh Tabel 2.7. Tabel 2.7. Nilai Variabel Potensi Integritas beserta Indikator dan Sub-Indikator VARIABEL

INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0,127)

Potensi Integritas (0,333)

5,97

SUB-INDIKATOR

7,04

Sistem Administrasi (0.280)

6,25

Perilaku Individu (0.280)

6,57

Pencegahan Korupsi (0.313)

4,75

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

6,03

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,01

Keterlibatan Calo (0,221)

7,01

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,53

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,28

Kepraktisan SOP(0,281)

6,45

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,34

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,46

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,06

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327)

6,50

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

5,88

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,73

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,79

Nilai potensi integritas nasional dari 87 instansi/pemerintah daerah adalah 5,97. Nilai tersebut masih berada di bawah nilai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK (6,00). Masih ada indikator dan sub indikator potensi integritas yang nilainya rendah. Berdasarkan Tabel di atas, hal yang perlu diperhatikan unit layanan untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi yaitu dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (5,46), mengubah perilaku pengguna layanan (5,88), meningkatkan upaya antikorupsi (4,73) dan memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat (4,79). Peringkat dan indeks integritas berdasarkan variabel potensi integritas dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8. Indeks Integritas Tingkat Nasional berdasarkan Variabel Potensi Integritas No

INSTANSI/PEMDA

Nilai

PT. Pelabuhan lndonesia II (Persero)

7,04

Pemerintah Kota Dumai

7,03

Pemerintah Kota Yogyakarta

7,02

Pemerintah Kota Banjarbaru

7,02

Pemerintah Kota Surakarta

7,00

PT. Jamsostek (Persero)

6,96

Kementerian Kesehatan

6,94

Kementerian Keuangan

6,93

Pemerintah Kota Bitung

6,92

Pemerintah Kota Gorontalo

6,92

Pemerintah Kota Pontianak

6,91

Pemerintah Kota Denpasar

6,87

Kementerian Pertanian

6,86

Badan Koordinasi Penanaman Modal

6,80

PT. Pertamina (Persero)

6,80

Pemerintah Kota Batam

6,76

Kementerian Perindustrian

6,74

Survei Integritas Sektor Publik 2011

INSTANSI/PEMDA

Nilai

Kementerian Perhubungan

6,73

Pemerintah Kota Padang

6,70

Pemerintah Kota Mataram

6,65

Pemerintah Kota Bukit Tinggi

6,64

Pemerintah Kota Surabaya

6,61

Pemerintah Kota Jayapura

6,57

Pemerintah Kota Pare-pare

6,54

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

6,46

Kementerian Pendidikan Nasional

6,41

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

6,41

Kementerian Kelautan dan Perikanan

6,39

Pemerintah Kota Banjarmasin

6,39

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral

6,32

Pemerintah Kota Kupang

6,32

Pemerintah Kota Ambon

6.28

Pemerintah Kota Pekalongan

6,26

Pemerintah Kota Pekanbaru

6,26

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

INSTANSI/PEMDA

Nilai

Nilai 5,56

Pemerintah Kota Bengkulu

5,56

6,20

Pemerintah Kota Kediri

5,53

6,20

Pemerintah Kota Madiun

5,52

Pemerintah Kota Manado

5,43

6,23

Kementerian Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Lubuk Linggau

INSTANSI/PEMDA Pemerintah Kota Malang

No 60

PT. Pembangkit Listrik Negara (Persero)

Pemerintah Kota Medan

6,11

Pemerintah Kota Makasar

6,09

Kementerian Agama

5,42

Kementerian Perdagangan

5,30

Pemerintah Kota Bandar Lampung

5,26

Pemerintah Kota Lhokseumawe

5,25

Pemerintah Kota Bima

5,12

Pemerintah Kota Cilegon

5,10

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

6,04

PT. Angkasa Pura II (Persero)

5,99

Pemerintah Kabupaten Banyumas

5,95

Kementerian Kehutanan

5,91

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Pemerintah Kota Palembang

5,06

5,85

Pemerintah Kota Tangerang

5,01

Badan Pertanahan Nasional

5,84

Pemerintah Kota Bogor

4,92

Mahkamah Agung

5,83

Pemerintah Kota Cirebon

4,87

Pemerintah Kabupaten Mamuju

5,83

Pemerintah Kota Ternate

4,86

Kepolisian Negara RI

5,82

Pemerintah Kota Jambi

4,85

Pemerintah Kota Tanjung Pinang

5,81

Pemerintah Kota Palu

4,74

Pemerintah Kota Palangkaraya

5,80

4,74

Kementerian Hukum dan HAM

5,80

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pemerintah Kota Banda Aceh

4,64

5,79

Pemerintah Kabupaten Manokwari

4,61

Pemerintah Kota Bandung

5,77

Pemerintah Kota Semarang

4,55

Pemerintah Kota Pematang Siantar

4,38

Pemerintah Kota Metro

4,29

Pemerintah Kabupaten Jember

4,25

Pemerintah Kota Serang

4,04

Pemerintah Kota Samarinda

5,69

Pemerintah Kota Balikpapan

5,69

Pemerintah Kota Binjai

5,68

Pemerintah Kota Bekasi

5,64

Pemerintah Kota Pangkal Pinang

5,61

Pemerintah Kota Depok

3,99

DKI Jakarta

5,61

Pemerintah Kota Kendari

3,29

Tabel 2.8 menjelaskan bahwa masih terdapat 47 instansi/pemerintah daerah (54%) yang nilai potensi integritasnya di bawah standar integritas minimal 6,00. Dari 47 instansi/pemerintah daerah tersebut, 77% diantaranya adalah layanan pada pemerintah daerah (36 kota) dan 23% layanan instansi pusat/ vertikal (11 instansi).

2.3.1 Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Nasional Lingkungan kerja memiliki potensi untuk mendorong terjadinya praktik korupsi, tidak terkecuali di sektor pelayanan publik. Bila lingkungan kerja tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, suasana pelayanan tidak nyaman bahkan jika ditambah dengan prosedur yang berbelit-belit akan mendorong pengguna layanan melakukan penyimpangan dalam rangka memperlancar proses pengurusan layanan. Tabel 2.9. Nilai Indikator Lingkungan Kerja beserta Sub-indikator INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0,127)

SUB-INDIKATOR

7,04

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

6,03

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,01

Keterlibatan Calo (0,221)

7,01

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,53

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,28

Nilai integritas indikator lingkungan kerja nasional adalah 7,04. Pencapaian nilai ini terutama

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

didukung oleh tingginya nilai kebutuhan pertemuan di luar prosedur (9,01). Masing-masing subindikator lingkungan kerja akan dijelaskan pada bagian berikut. 1. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebiasaan pengguna dan petugas layanan dalam memberi maupun meminta biaya tambahan (gratifikasi) dalam rangka mendapatkan layanan publik ternyata masih sulit diubah. Sebesar 47% responden menyatakan bahwa pemberian gratifikasi memang masih terjadi dalam pengurusan layanan publik, dengan intensitas selalu terjadi (6%), sering terjadi (17%) dan kadang-kadang terjadi (24%).

Tidak pernah terjadi

53%

24%

Kadang-kadang terjadi

17%

Sering terjadi

Selalu terjadi

Gambar 2.8. Intensitas Praktek Pemberian Uang Tambahan di Tingkat Nasional

2. Kebutuhan Pertemuan di luar Prosedur

Secara umum, kebutuhan pengguna layanan untuk melakukan pertemuan di luar prosedur sudah sangat minimal. Nilai 9,01 menunjukkan hal tersebut. Namun demikian masih ada 15% dari pengguna layanan yang mengaku pernah melakukan pertemuan di luar prosedur. Sebagian besar melakukannya hanya 1 kali (73%), namun ada juga yang 2 kali (17%), bahkan lebih dari 2 kali (10%) 73% 85%

17%

15%

Tidak

Pernah

10%

1 kali

2 kali

lebih dari 2 kali

Gambar 2.9. Persentase Responden Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur Tingkat Nasional

Tujuan pengguna layanan melakukan pertemuan di luar prosedur dalam proses pengurusan layanan adalah untuk mempercepat waktu pengurusan (48%), melengkapi persyaratan (26%), negosiasi persyaratan yang tidak terpenuhi (15%) dan negosiasi biaya (11%).

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

48%

Mempercepat waktu

26%

Melengkapi syarat

Negosisasi syarat

Negosisasi biaya

15%

11%

Gambar 2.10. Tujuan Pengguna Layanan Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur Tingkat Nasional

3. Keterlibatan Calo Dari hasil survei yang dilakukan terhadap responden, ternyata peran perantara/calo dalam pengurusan layanan cukup signifikan.

33% 29%

62%

17%

38%

11%

tidak melihat calo

melihat calo

kombinasi 2 atau lebih perantara/ calo

orang luar

Petugas langsung

Petugas lain

10%

Orang yang bekerja di sekitar unit layanan

Gambar 2.11. Pengamatan Responden yang Menjadi Perantara/Calo di Layanan Tingkat Nasional

Sebagian pengguna layanan (38%) mengaku melihat keberadaan calo beroperasi di unit layanan saat pengurusan layanan. Berdasarkan pengamatan responden, calo tersebut adalah orang luar (29%), petugas langsung layanan (17%), petugas lain yang bekerja di instansi tetapi tidak langsung berhubungan dengan layanan (11%), orang luar yang bekerja di sekitar unit layanan (10%). Bahkan, 33% responden melihat bahwa calo berasal dari kombinasi 2 atau lebih diantara pihak-pihak yang disebutkan di atas.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Tidak pernah melihat calo

67%

21%

Sembunyi-sembunyi

12%

Terang-terangan

Gambar 2.12. Cara Perantara/Calo Beroperasi di Layanan Tingkat Nasional

Bila dilihat bagaimana cara kerja perantara beroperasi mendekati responden saat pengurusan layanan, sebagian besar dengan cara sembunyi-sembunyi (21%). Namun, perantara yang beroperasi secara terang-terangan juga masih ada (12%). 4. Fasilitas dan Suasana Unit Layanan Keberadaan fasilitas dalam unit layanan merupakan salah satu sebab pengguna layanan mengambil keputusan mengurus sendiri layanannya atau memilih menggunakan jasa perantara. Sebagian besar pengguna layanan (87%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan yang mereka datangi memadai dan hanya 13% yang menyatakan kurang/tidak memadai.

87%

13%

Nyaman

87%

83%

17%

Tenang

86%

13%

Ruang teratur dan rapi

14%

Tahapan layanan teratur

Gambar 2.13. Suasana Lingkungan Kerja di Layanan Tingkat Nasional

Sebagian besar pengguna layanan juga menyatakan bahwa suasana unit layanan saat pengurusan layanan nyaman (87%), tenang (83%), teratur dan rapi (87%) serta tahapan layanan teratur (86%). Walaupun jumlah pengguna layanan yang menyatakan suasana unit layanan kurang baik merupakan minoritas (kurang dari 20%), namun unit layanan tetap perlu melakukan peningkatan kualitas lingkungan kerja. Sebabnya, jika hal ini dibiarkan dapat memicu pengguna layanan untuk menggunakan jasa calo saat mengurus layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2.3.2 Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Nasional Sistem administrasi dalam layanan publik disusun dari 3 subindikator yaitu Kepraktisan SOP, Keterbukaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Tabel 2.10. Nilai Indikator Sistem Administrasi beserta Sub-indikator INDIKATOR

SUB-INDIKATOR

Sistem Administrasi (0,280)

6,25

Kepraktisan SOP(0.281)

6,45

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,34

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,46

Nilai sistem administrasi secara nasional (6,25) sudah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh KPK (6,00). Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan subindikator yang masih memerlukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar minimal yang ditetapkan. Namun demikian, nilai 2 subindikator lainnya yaitu kepraktisan SOP dan keterbukaan informasi juga masih perlu ditingkatan. Bagian selanjutnya akan membahas 3 subindikator dari Sistem Administrasi. 1. Kepraktisan SOP

Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat efektifitas prosedur pengurusan layanan, syarat, biaya dan waktu pengurusan layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna layanan menilai prosedur, persyaratan dan biaya pengurusan unit layanan cukup wajar dengan ketepatan waktu pengurusan layanan yang cukup baik. Bahkan 4% pengguna layanan menyatakan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dan 13% menyatakan biaya layanan murah. Namun demikian masih ada responden yang menjawab bahwa terdapat kesulitan dalam prosedur (10%) dan persyaratan (11%), kelambatan dalam waktu (10%) serta mahalnya biaya (16%). Jawaban pengguna layanan dalam hal ketidakjelasan prosedur (8%), persyaratan (4%), waktu (10%) dan biaya (6%) juga harus mendapat perhatian dari penanggung jawab unit layanan. 65%

64% 57%

53%

30%

29% 22% 16% 10%

11% 7%

Persyaratan

3% Prosedur

13%

10%

Waktu

Biaya

Wajar

Tepat Waktu

Wajar

Mudah

Lambat

Murah

Sulit Tidak Jelas Prosedurnya

Tidak Waktunya Lebih Cepat

Sulit Tidak Jelas Prosedurnya

Mahal Tidak Jelas Biaya

Gambar 2.14. Penilaian Pengguna Layanan atas Standar Operasi Prosedur di Tingkat Nasional

2. Keterbukaan informasi Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, persyaratan, biaya dan ketidaktepatan waktu dalam pengurusan layanan, maka ketersediaan informasi di setiap unit layanan menjadi penting dan sangat membantu responden saat pengurusan layanan. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi layanan dijelaskan pada Tabel 2.11. Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Tabel 2.11. Tingkat Keterbukaan Informasi Layanan Tingkat Nasional Tingkat Keterbukaan Informasi

% Responden dengan jawaban ya Prosedur

Syarat

Waktu

Biaya

a. Diumumkan terbuka

b. Diumumkan terbuka dan dijelaskan tanpa ditanya

c. Dijelaskan hanya jika ditanya

d. Dijelaskan petugas tanpa ditanya

e. Tidak ada pengumuman/penjelasan

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi dasar pengukuran dalam sistem administrasi. Sebagian besar unit layanan sudah memiliki sistem teknologi informasi, namun hanya 26% pengguna layanan yang pernah memanfaatkan teknologi informasi yang ada di unit layanan. Tujuan pengguna layanan menggunakan teknologi informasi untuk memproses layanan (57%), mengetahui informasi terkait layanan yang diurus (33%) dan mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan (10%). 74%

Untuk mempercepat layanan

57%

Mengetahui informasi layanan yang diurus

33%

26% Mengetahui status penyelesaian pengurusan

Tidak

10%

Pernah

Tujuan Penggunaan

Tingkat Penggunaan

Gambar 2.15. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Layanan di Tingkat Nasional

2.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Nasional Terjadinya gratifikasi pada suatu unit layanan bukan hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh faktor individu-individu yang terlibat dalam suatu proses pelayanan. Individu tersebut dapat berasal dari internal unit layanan, yaitu petugas yang memberikan pelayanan dan individu yang berasal dari eksternal unit layanan, yaitu masyarakat pengguna unit layanan. Salah satu faktor internal adalah sikap atau perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan. Petugas yang cenderung membedabedakan pelayanan, terutama bila berdasarkan pemberian yang diterima dari pengguna layanan, mendorong pengguna layanan untuk memberikan uang tambahan pada petugas tersebut agar mendapat perlakuan istimewa dari petugas unit layanan. Terdapat 3 (tiga) sub-indikator dalam menilai perilaku individu yaitu keadilan dalam layanan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi dan perilaku pengguna layanan. Tabel 2.12. Nilai Indikator Perilaku Individu beserta Sub-indikator INDIKATOR Perilaku Individu (0,280)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

SUB-INDIKATOR 6,57

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,06

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0,327)

6,50

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

5,88

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

Walaupun nilai indikator perilaku individu di atas 6,00, namun masih terdapat nilai sub indikator yang kurang baik, yaitu perilaku pengguna layanan dengan nilai 5,88. Bagian berikut menjelaskan lebih rinci 3 subindikator Perilaku Individu. 1. Keadilan dalam Layanan Keadilan dalam layanan didefinisikan sebagai tindakan dan sikap petugas unit layanan dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan tanpa pembedaan perlakuan dalam hal apapun juga. Terkait dengan keadilan dalam memberikan layanan, terdapat 34% responden mengaku bahwa petugas layanan membeda-bedakan perlakuan pada saat pengurusan layanan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.16

66%

Tidak Membedakan

Ya, Kadang-kadang

Ya, Selalu

29%

Gambar 2.16. Pembedaan Perlakuan Petugas Layanan di Tingkat Nasional

2. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku petugas layanan lainnya yang juga berpengaruh terhadap integritas layanan adalah ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, artinya petugas layanan melalui sinyalsinyal tertentu baik langsung maupun tidak langsung mengharapkan imbalan/gratifikasi dari pengguna layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa 34% responden menjawab pemberian uang tambahan terjadi salah satunya karena petugas berinisiatif meminta uang tambahan/gratifikasi terlebih dahulu. Gambar berikut akan menjelaskan bagaimana cara petugas meminta uang tambahan kepada pengguna layanan. Dari 34% responden, 57% diantaranya menjawab karena petugas layanan meminta uang tambahan secara langsung dan terbuka, 31% responden menjawab petugas layanan meminta langsung tetapi tidak terbuka dan 12% lainnya menjawab melalui pihak lain.

Langsung Terbuka

57%

Langsung tidak terbuka

Melalui pihak lain

31%

12%

Gambar 2.17. Cara Petugas Meminta Uang Tambahan Layanan Publik

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

3. Perilaku Pengguna Layanan Inisiasi adanya uang tambahan dalam layanan publik bukan semata-mata dari petugas layanan. Pengguna layanan juga berperan dalam suburnya praktik adanya uang tambahan di layanan publik. Data menunjukkan bahwa 58% pengguna layanan menyatakan merekalah yang berinisiatif memberikan uang tambahan kepada petugas saat pengurusan layanan.

Inisiatif pengguna sendiri

58%

34%

Sinyal dari petugas

Tidak ada yang inisiatif

Gambar 2.18 Perilaku Pengguna Layanan Berinisiatif Memberikan Uang Tambahan

2.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Nasional Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gratifikasi adalah dengan melakukan tindakan pencegahan. Upaya tersebut salah satunya dapat diukur melalui upaya antikorupsi dan mekanisme pengaduan pengguna layanan yang dilakukan oleh unit layanan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.13. Tabel 2.13. Nilai Indikator Pencegahan Korupsi beserta Sub-indikator INDIKATOR Pencegahan Korupsi (0.313)

SUB-INDIKATOR 4,75

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,73

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,79

Fakta menunjukkan bahwa dibandingkan dengan indikator lain, pencegahan korupsi secara nasional memiliki nilai yang paling buruk. Tabel 2.13 menunjukkan penilaian pengguna layanan dari 22 instansi pusat, 7 instansi vertikal dan 60 pemerintah kota atas indikator pencegahan korupsi adalah 4,75. Nilai ini masih jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan KPK (6,00). Kondisi ini berarti tingkat upaya anti korupsi (4,73) dan mekanisme pengaduan masyarakat (4,79) masih kurang memadai dan perlu dibenahi. Hal ini ditunjukkan dengan 72% responden menjawab tidak melihat program kampanye antikorupsi pada unit layanan. Dua subindikator Pencegahan Korupsi dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut: 1. Tingkat Upaya Anti Korupsi Program kampanye anti korupsi di unit layanan saat ini masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan 72% pengguna layanan yang menyatakan tidak melihat program antikorupsi pada unit layanan yang mereka datangi.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2-5 Media 9,30%

Tidak 28%

>5 Media 0,20%

ADA Satu Media 90,50%

Ada 72%

Program Kampanye Antikorupsi

Jumlah Media/Kegiatan Antikorupsi

Gambar 2.19. Program Kampanye Anti Korupsi di Layanan Publik

Bagi unit layanan yang melakukan program kampanye, umumnya (90,5%) menyatakan bahwa hanya satu media/kampanye antikorupsi yang terlihat pada unit layanan tersebut. Bentuk kegiatan kampanye anti korupsi yang dilakukan paling banyak adalah dalam bentuk pemasangan stiker/poster/spanduk

3% 3%

Sticker/poster/spanduk

Petugas pakai atribut (pin, baju, dll)

90%

Workshop/seminar petugas

Workshop/seminar masyarakat

Gambar 2.20. Bentuk-Bentuk Kegiatan/Media Anti Korupsi di Layanan Publik

2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Selain kampanye anti korupsi, faktor lain yang menjadi ukuran apakah suatu instansi telah melaksanakan pencegahan korupsi yaitu adanya mekanisme pengaduan masyarakat. Sub indikator ini menunjukkan respon petugas unit layanan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu cara masyarakat mengontrol unit layanan. Dari pengaduan yang masuk, unit layanan dapat melakukan pembenahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Terkait media pengaduan, sebagian besar responden (54%) menjawab bahwa media pengaduan yang tersedia di unit layanan hanya satu media. Sisanya ada yang menjawab dua media (17%), dan lebih dari dua (8%). Namun yang perlu menjadi perhatian adalah 20% responden menjawab bahwa unit layanan tidak menyediakan media pengaduan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

69%

18% 7%

Mudah

Tidak Tersedia

Sulit

Sangat Mudah

Aksessibilitas

Gambar 2.21. Tingkat Aksesibilitas Media Pengaduan di Layanan Publik

Bagaimana tingkat kemudahan/aksesibilitas penguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dapat dilihat dalam Gambar 2.21. Sebanyak 69% responden merasa mudah dan bahkan sangat mudah (6%) menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia. Namun masih ada 25% responden yang menyatakan sulit mengakses media pengaduan (7%) dan bahkan tidak tersedia akses terhadap media pengaduan (18%). 52,2%

33,0%

Tidak 25%

Pernah 75% 10,2% 4,2% 0,4% Ditampung

Ditanggapi Ditindaklanjuti Diabaikan

Ditolak

Gambar 2.22. Respon Petugas Terhadap Pengaduan di Layanan Publik

Kemudahan responden menyampaikan pengaduan akan efektif bila petugas menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Berdasarkan pengalaman 75% responden yang menyampaikan pengaduan kepada unit layanan, hanya 10,2% saja yang ditindaklanjuti. Masih ada 52,2% dan 33% responden mengaku pengaduan yang disampaikan hanya sebatas ditampung dan ditanggapi saja oleh unit layanan. Bahkan ada 4,2% dan 0,4% respoden yang mengaku bahwa pengaduan yang disampaikan tersebut diabaikan dan ditolak.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional

2.4. Indeks Integritas Total Pusat (IITP) Indeks Integritas Total Pusat (IITP) merupakan indeks gabungan antara instansi pusat (IIP) dan Instansi Vertikal (IIV). Instansi Pusat didefinisikan sebagai instansi yang memiliki unit layanan di bawah tanggung jawab langsung lembaga di tingkat pusat tersebut, sedangkan instansi vertikal mengelola unit layanan di daerah yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi dari instansi/ lembaga yang induk organisasinya ada di pemerintah pusat. Indeks Integritas Sektor Publik Total Pusat disusun berdasarkan nilai dari subindikator pada 43 unit layanan pada publik 22 instansi di tingkat pusat dengan total responden 1290 orang dan 15 unit layanan pada 7 instansi vertikal di 20 kota (kecuali layanan bea masuk di 5 kota) dengan total responden 8580 orang. Nilai IITP ditunjukkan oleh Tabel 2.14. berikut. Tabel 2.14. Indeks Integritas, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Total Pusat INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 6,74

6,67 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

Lingkungan Kerja (0,127)

6,65

7,24

6,13

Sistem Administrasi (0,280)

Perilaku Individu (0,280)

Pencegahan Korupsi (0,313)

6,15

Frekuensi Pemberian Gratifikasi(0,550)

7,05

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

6,54

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,14

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

6,48

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

6,36

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,21

Keterlibatan Calo (0,221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

Integritas Total (1,00) = 6,49 Potensi Integritas (0,333)

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

6,37

6,72

4,92

7,2 7,57

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,23

Kepraktisan SOP (0,281)

6,64

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,43

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,60

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,12

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327)

6,67

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

6,14

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,92

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,94

Indeks integritas total pusat, yaitu 6,49, lebih tinggi dibanding nilai standar minimum 6,00. Variabel pengalaman dan pontensi integritas telah memberikan kontribusi yang baik dalam peningkatan indeks total pusat karena berada di atas standar minimum. Namun demikian masih terdapat satu indikator pencegahan korupsi pada variabel potensi integritas yang nilainya berada di bawah standar yaitu 4,92.

2.5. Indeks Integritas Total Daerah (IITD) Indeks Integritas Total Daerah (IITD) merupakan indeks gabungan antara indeks kota untuk 7 instansi vertikal dan Indeks Integritas terhadap layanan Pemerintah Daerah tersebut. Instansi vertikal didefinisikan sebagai instansi yang mengelola unit layanan di daerah yang merupakan pelaksana tugas pokok dan fungsi dari instansi/lembaga yang induk organisasinya ada di pemerintah pusat sedangkan layanan Pemerintah Daerah memiliki unit layanan di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah masing-masing, seperti KTP, SIUP dan IMB. Total integritas tingkat daerah mencerminkan pelayanan publik pada unit layanan tingkat daerah yang disurvei. Indeks Integritas Sektor Publik Total Daerah disusun berdasarkan nilai gabungan dari indeks Instansi Vertikal dan indeks Pemerintah Daerah dengan jumlah 14.250 responden. Nilai IITD ditunjukkan oleh Tabel 2.15.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 2 Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tabel 2.15. Indeks Integritas, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Total Daerah INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR

SUB-INDIKATOR

Pengalaman Korupsi (0.250)

6,47

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

6,36

6,39

Lingkungan Kerja (0,127)

6,97

Integritas Total (1,00) = 6,24

Potensi Integritas (0,333)

5,94

Sistem Administrasi (0,280)

Perilaku Individu (0,280)

Pencegahan Korupsi (0,313)

6,24

6,51

4,74

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

5,73

Frekuensi Pemberian Gratifikasi(0,550)

6,85

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

6,22

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,01

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

6,15

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

5,92

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

8,97

Keterlibatan Calo (0,221)

6,94

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,53

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,25

Kepraktisan SOP (0,281)

6,42

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,33

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,50

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,04

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327)

6,42

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

5,80

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,72

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,82

Indeks Integritas Total Daerah, yaitu 6,24, lebih tinggi dibanding nilai standar minimum 6,00. Variabel pengalaman integritas memberikan kontribusi lebih baik dibandingkan dengan variabel potensi integritas yang masih berada di bawah standar minimum. Namun demikian masih terdapat satu indikator pengalaman korupsi pada variabel pengalaman integritas yang nilainya berada di bawah standar yaitu 5,73. Hal ini menunjukkan bahwa di daerah masih cukup besar jumlah pemberian biaya tambahan/gratifikasi pada saat pengurusan layanan. Pada variabel potensi integritas terdapat lima subindikator yang nilainya berada di bawah standar yaitu kebiasaan pemberian gratifikasi (5,92), pemanfaatan teknologi informasi (5,50), perilaku pengguna layanan (5,80), tingkat upaya antikorupsi (4,72) dan mekanisme pengaduan masyarakat (4,82). Rendahnya nilai tingkat upaya antikorupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat menyebabkan Indikator Pencegahan Korupsi berada di bawah standar minimal yang ditetapkan (4,74). Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upayaupaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Survei Integritas sektor publik pada instansi tingkat pusat merupakan satu dari 3 unsur penyusun integritas nasional, dilakukan terhadap 43 unit layanan di 22 instansi/lembaga tingkat pusat. Jumlah responden pada masing-masing unit layanan ditargetkan 30 orang sehingga secara keseluruhan jumlah responden dalam survei di tingkat pusat adalah 1290 orang.

3.1. Total Integritas Tingkat Pusat Indeks Integritas Instansi Tingkat Pusat merupakan satu dari 3 unsur penyusun integritas nasional. Indeks integritas pusat disusun berdasarkan variabel pengalaman integritas dan variabel potensi integritas di tingkat pusat. Kedua variabel ini didukung oleh 6 indikator dan 18 sub indikator, dan diterjemahkan dalam bentuk kuesioner yang menjadi instrumen saat wawancara dengan pengguna layanan. Gambaran menyeluruh mengenai nilai masing-masing indikator dan subindikator dari 1290 responden unit layanan pusat dijelaskan pada tabel berikut. Tabel 3.1. Indeks Integritas, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Instansi Pusat INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 7,58

7,45 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

Lingkungan Kerja (0,127)

7,41

7,81

Integritas Total (1,00) = 7,07 Potensi Integritas (0,333)

6,30

Sistem Administrasi (0,280)

Perilaku Individu (0,280)

Pencegahan Korupsi (0,313)

6,36

7,20

4,84

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

7,43

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

7,66

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

7,51

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,02

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

7,54

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

7,26

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,43

Keterlibatan Calo (0,221)

7,78

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,60

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,61

Kepraktisan SOP(0,281)

6,79

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,46

Pemanfaatan Teknologi Informasi(0,135)

5,04

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,32

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327)

7,33

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

6,83

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,94

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,55

Indeks integritas tingkat pusat adalah 7,07, dengan perincian pengalaman integritas 7,45 dan potensi integritas 6,30. Indeks integritas ini tergolong cukup baik, karena pencapaiannya berada di atas standar minimum 6,00. Pada nilai variabel pengalaman integritas pusat sebagian besar pengguna layanan mengaku tidak memberikan gratifikasi pada saat mengurus layanan. Namun masih terdapat satu indikator pada variabel potensi integritas yaitu pencegahan korupsi yang nilainya masih di bawah 5 yaitu 4,84. Selain itu, subindikator pemanfaatan teknologi informasi pada indikator sistem administrasi juga memerlukan perhatian serius karena nilainya hanya 5,04.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Tabel 3.2. Peringkat Indeks Integritas Pusat NO

INSTANSI

INTEGRITAS

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7,60

Kementerian Kesehatan

7,52

PT. Jamsostek (Persero)

7,52

Kementerian Perindustrian

7,51

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,50

Kementerian Perhubungan

7,47

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,46

Kementerian Pertanian

7,45

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,43

Kementerian Pendidikan Nasional

7,41

PT. Pertamina (Persero)

7,40

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

7,36

Mahkamah Agung

7,31

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

7,30

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,26

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

7,11

Kementerian Kehutanan

7,09

Kementerian Perdagangan

6,91

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,68

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5,52

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,44

Kementerian Agama

5.37

Tabel 3.2 menjelaskan terdapat 86 persen instansi pusat yang indeks integritasnya berada di atas standar minimum yang telah ditetapkan KPK (6,00). Namun demikian masih terdapat 3 instansi dengan nilai integritas di bawah 6 yaitu Kementerian Agama (5,37), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,44) dan Kementerian Koperasi dan UKM (5,52). Nilai Integritas Pusat bila didasarkan pada unit layanan menunjukkan masih terdapat empat unit layanan yang nilainya di bawah 6, yaitu Pendaftaran/perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (5,91), Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (4,95), Perpanjangan Ijin Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) (4,82), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (3,39). Indeks Integritas Unit Layanan Tingkat Pusat secara lengkap ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 3.3. Peringkat Indeks Integritas Unit Layanan Instansi Pusat NO

INSTANSI

UNIT LAYANAN

INTEGRITAS

Kementerian Pendidikan Nasional

Izin Belajar WNI Pada Sekolah International

7,78

PT. Pertamina (Persero)

Izin Agen Domestik (Agen LPG12kg dan 50kg)

7,77

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

7,72

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Surat Ijin Penangkapan Ikan (Baru dan Perpanjangan)

7,72

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Layanan Bongkar Muat Barang General Cargo

7,64

PT. Jamsostek (Persero)

Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

7,61

Kementerian Perhubungan

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL)

7,60

Kementerian Perindustrian

Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Tekstil

7,59

Kementerian Pertanian

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

7,55

Kementerian Kesehatan

Surat Persetujuan Importir Psikotropika (Pembuatan Baru)

7,53

Kementerian Kesehatan

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/ Perpanjangan)

7,52

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

INSTANSI

UNIT LAYANAN

INTEGRITAS

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Pendataan dan Ticketing ke daerah tujuan di Terminal Selapajang

7,51

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Izin Penyiaran TV

7,51

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Surat Ijin Pengerahan (SIP)

7,50

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

Pendaftaran MD/ML

7,48

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Izin Prinsip Penanaman Modal

7,47

PT. Jamsostek (Persero)

Layanan Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

7,43

Kementerian Perindustrian

Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)

7,43

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan

7,41

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Layanan Kapal (Jasa Pandu, Tunda, Tambat)

7,36

Kementerian Pertanian

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik

7,35

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Izin Stasiun Radio

7,35

Kementerian Perhubungan

Izin Trayek AKAP (Antar Kota Antar Propinsi )

7,34

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Layanan Muatan Barang Kontainer

7,31

Mahkamah Agung

Layanan Informasi Status Kasasi

7,31

Kementerian Kehutanan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman

7,28

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Layanan Muatan Barang General Cargo

7,28

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

Perijinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan

7,24

Kementerian Perdagangan

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permohonan Baru dan Perpanjangan)

7,21

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi transmitter (SKAT)

7,20

Kementerian Pendidikan Nasional

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

7,04

Kementerian Kehutanan

izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

7,03

PT. Pertamina (Persero)

Izin SPBU

7,03

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP)

7,00

PT. Angkasa Pura II (Persero)

Pelayanan Pengelolaan Property Bandara

6,97

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

6,71

Kementerian Perdagangan

Pelayanan Pengujian Mutu Barang

6,61

PT. Angkasa Pura II (Persero)

Pelayanan Cargo

6,38

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Display Produk Unggulan

6,09

Kementerian Agama

Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

5,91

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik

4,95

Kementerian Agama

Perpanjangan Ijin KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

4,82

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Ijin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA)

3,39

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Untuk nilai rata-rata Integritas Pusat 7,07 terdapat 12 instansi yang nilai integritas unit layanannya seluruhnya di atas nilai rata-rata instansi pusat, 7 instansi yang sebagian unit layanannya nilai integritasnya di atas rata-rata dan sebagian lainnya di bawah rata-rata. Sisanya terdapat 3 instansi yang indeks integritas unit layanannya seluruhnya di bawah rata-rata. Tabel 3.4. Kelompok Instansi Pusat berdasarkan Indeks Integritas INDEKS INTEGRITAS INSTANSI PUSAT

JUMLAH INSTANSI

NAMA INSTANSI 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 3. PT. Jamsostek (Persero) 4. Kementerian Perhubungan 5. Kementerian Kesehatan

Indeks integritas unit layanan seluruhnya di atas nilai rata-rata (7,07)

6. Kementerian Perindustrian 7. Kementerian Pertanian 8. Kementerian Komunikasi dan Informatika 9. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 10. Mahkamah Agung 11. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) 12. PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 1. Kementerian Perdagangan 2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Indeks integritas unit layanan sebagian di atas nilai rata-rata dan sebagian di bawah nilai rata-rata (7,07)

3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Kementerian Kehutanan 5. PT. Pertamina (Persero) 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Kementerian Pendidikan Nasional

Indeks integritas unit layanan seluruhnya di bawah nilai rata-rata (7,07)

1. PT. Angkasa Pura II (Persero) 3

2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 3. Kementerian Agama

3.2. Pengalaman Integritas Tingkat Pusat Pengalaman integritas pusat dengan nilai 7,45 disusun dari indikator pengalaman korupsi dan cara pandang terhadap korupsi dengan nilai masing-masing 7,58 dan 7,41. Nilai indikator dan sub indikator unit layanan instansi pusat ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 3.5. Indeks Pengalaman Integritas Pusat beserta Indikator dan Sub Indikator VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR

7,45

Pengalaman Korupsi (0,250) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

SUB-INDIKATOR 7,58

7,41

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

7,43

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

7,66

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

7,51

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,02

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

7,54

Secara keseluruhan besaran nilai indikator dan sub indikator pada variabel pengalaman integritas lebih besar dari standar minimum yang ditetapkan 6,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan pemberian gratifikasi pada layanan instansi pusat cenderung rendah. Namun demikian unit layanan masih harus terus melakukan perbaikan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan publiknya. Nilai tertinggi indeks pengalaman integritas adalah 8,04 (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan nilai terendah 5,23 (Kementerian Agama) menunjukkan bahwa masih terdapat rentang yang tinggi antar instansi terkait kualitas layanan publik. Lihat tabel berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Tabel 3.6. Peringkat Indeks Pengalaman Integritas Pusat NO

INSTANSI

NILAI

INSTANSI

NILAI

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,04

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,73

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

8,02

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,72

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,99

Kementerian Perdagangan

7,71

PT. Pertamina (Persero)

7.70

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,99

Kementerian Kehutanan

7,69

Kementerian Pendidikan Nasional

7,91

7,64

Kementerian Perindustrian

7,89

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Kementerian Perhubungan

7,84

Mahkamah Agung

7,54

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,01

7,83

5,91

Kementerian Kesehatan

7,82

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

PT. Jamsostek (Persero)

7,79

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,28

Kementerian Pertanian

7,75

Kementerian Agama

5,23

Data pada tabel menggambarkan 86% instansi telah memiliki nilai yang cukup baik di atas 6,00. Namun masih ada tiga kementerian dengan nilai terendah di bawah nilai standar minimal, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (5,91), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,28) dan Kementerian Agama (5,23). Pada gambar berikut ditunjukkan unit layanan dengan nilai pengalaman integritas lima tertinggi dan lima terendah. Terlihat bahwa instansi yang memiliki nilai integritas tinggi umumnya akan memiliki nilai pengalaman integritas tinggi juga dan sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan bobot pengalaman integritas dan penilaian integritas sektor publik lebih dominan (0,667) dibanding bobot potensi integritas (0,333). 8.19

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

8.07

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan) Penerbitan Surat Keterangan Aklivasi Transmitter (KKP)

8.04

Layanan Muatan Barang Kontainer (PT PELNI)

8.02

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

8.02

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II)

6,33

Pendaftaran/Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag)

6,04

Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

5,40

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag)

4,42

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

2,70

Gambar 3.1. Nilai Pengalaman Integritas Unit Layanan Tingkat Pusat (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

Unit layanan dengan nilai pengalaman integritas tertinggi adalah unit layanan izin penyiaran TV (Kemenkominfo), Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan), Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (KKP), Layanan Muatan Barang Kontainer (PT Pelni) dan Izin Agen Domestik 12 kg dan 50 kg (PT Pertamina). Lima unit layanan tersebut memiliki nilai pengalaman integritas rata-rata di atas 8. Sementara itu 5 unit layanan yang memiliki nilai pengalaman integritas terendah adalah unit layanan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans), Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag), Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM), Pendaftaran / Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) dan Pelayanan Cargo (PT. Angkasa Pura II). Dua dari 5 unit layanan bahkan memiliki nilai pengalaman integritas kurang dari 5.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

3.2.1. Pengalaman Masyarakat Terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat Nilai indikator pengalaman korupsi di instansi pusat adalah 7,58. Nilai ini terbentuk berdasarkan subindikator jumlah/besaran gratifikasi dengan nilai 7,43, Frekuensi Pemberian Gratifikasi dengan nilai 7,66 dan waktu pemberian gratifikasi dengan nilai 7,51. Nilai ketiga subindikator yang berada di atas nilai standar minimum menunjukkan bahwa pengendalian gratifikasi pada layanan tingkat pusat sudah cukup baik.

Tabel 3.7. Indeks Pengalaman Integritas Pusat beserta Indikator dan Sub Indikator INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0,250)

SUB-INDIKATOR 7,58

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0,210)

7,43

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0,550)

7,66

Waktu Pemberian Gratifikasi (0,240)

7,51

Pengalaman korupsi pada instansi pusat menunjukkan nilai yang cukup beragam. Enam belas instansi/lembaga cukup baik dengan nilai pengalaman integritas 8,00. Namun 3 instansi/Lembaga yaitu Kementerian Agama, Kemenkop dan UKM dan Kemenakertrans masih mendapatkan nilai di bawah 6,00, seperti ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 3.8. Peringkat Nilai Pengalaman Korupsi Instansi Pusat NO

INSTANSI

NILAI

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

8,00

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

8,00

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

8,00

Kementerian Kehutanan

8,00

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8,00

Kementerian Kesehatan

8,00

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,00

Kementerian Pendidikan Nasional

8,00

Kementerian Perdagangan

8,00

Kementerian Perhubungan

8,00

Kementerian Perindustrian

8,00

INSTANSI

NILAI

Kementerian Pertanian

8,00

Mahkamah Agung

8,00

PT. Jamsostek (Persero)

8,00

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

8,00

PT. Pertamina (Persero)

8,00

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,93

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,83

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,30

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5,97

Kementerian Agama

5,06

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,84

1. Jumlah/Besaran Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator jumlah/besaran gratifikasi adalah 7,43, nilai tersebut sudah baik dan berada di atas nilai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK. Nilai ini menunjukkan unit layanan yang menerima biaya layanan yang melebihi biaya resmi yang telah ditetapkan semakin berkurang. Dari total 1.290 responden, 92% pengguna layanan menjawab membayar sesuai dengan ketentuan saat pengurusan layanan. Masih terdapat 8% pengguna layanan yang membayar lebih dari biaya resmi dengan rincian 6% membayar lebih dari 50% dari biaya resmi dan 2% membayar biaya resmi lebih kurang dari 50% biaya resmi saat pengurusan layanan. Lihat Gambar 3.2 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Jumlah/Besaran Grafitikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat

5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

92%

PERNAH

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Pelayanan Display Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM)

Sesuai

>50% <50% dari biaya dari biaya resmi resmi

Pendaftaran/Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

37 13

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag)

<50% dari biaya resmi

70 67

>50% dari biaya resmi

Gambar 3.2. Persentase Nilai Gratifikasi pada Tingkat Pusat

Pada tingkat unit layanan dengan nilai pengalaman korupsi yang rendah, pemberian biaya tambahan lebih dari 50% dari biaya resmi terlihat cukup dominan. Tiga unit layanan dengan tingkat pemberian biaya tambahan tinggi adalah Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans), Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) dan Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop & UKM). 2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator frekuensi pemberian gratifikasi adalah 7,66. Nilai tersebut menunjukkan seberapa sering/frekuensi pemberian gratifikasi yang dilakukan oleh responden yang menyatakan pernah memberikan biaya tambahan. Hasilnya, menunjukkan masih ada 8% pengguna layanan dari total 1.290 mengaku pernah memberikan biaya tambahan saat pengurusan layanan, seperti terlihat pada Gambar 3.3.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Frekuensi Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat

5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

92%

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

PERNAH

Pelayanan Display Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM)

8% Tidak Pernah

Pernah

Pendaftaran/Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

34 43

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag)

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

1 kali

2 kali

63 7

20 20

Lebih dari 2 kali

30 44

Tidak pernah

Gambar 3.3. Persentase dan Frekuensi Pengguna Layanan Membayar Biaya Tambahan

Pada lima unit layanan dengan frekuensi pemberian gratifikasi tertinggi, pengguna layanan mengaku cenderung memberikan biaya tambahan 1 kali, namun banyak juga yang lebih dari 1 kali. Pengguna layanan pada Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Kemenakertrans), yang mengaku memberikan gratifikasi 1 kali 33%, 2 kali 20%, bahkan 44% mengaku memberikan lebih dari 2 kali. Sedangkan pada unit layanan Perpanjangan Ijin KBIH (Kemenag), 37% pengguna layanan memberikan gratifikasi 1 kali, 13% memberikan 2 kali dan 20% pengguna layanan memberikan lebih dari 2 kali. 3. Waktu Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator waktu pemberian gratifikasi adalah 7,51. Waktu pemberian gratifikasi menunjukkan kapan pemberian uang tambahan dilakukan oleh pengguna layanan Terdapat 8% pengguna layanan mengaku memberikan biaya tambahan/gratifikasi. Dari 8% pengguna layanan tersebut, 32% mengaku memberikan biaya tambahan di awal pengurusan layanan, 19% mengaku saat pengurusan dan 9% mengaku di akhir pengurusan. Bahkan terdapat 40%responden mengaku memberikan pada 2 atau 3 tahap pada proses pengurusan layanan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat indikasi suap yang ditunjukkan dari waktu dominan pengguna layanan yang memberi gratifikasi yaitu pada awal, tengah maupun kombinasi 2 atau 3 proses. Lihat Gambar 3.4 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

40%

Kombinasi 2 atau 3 Proses

32%

Awal Proses

19%

Tengah Proses

Akhir Proses

Waktu Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam %) Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Pelayanan Display Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM) Pendaftaran/Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM) Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

Awal Proses

Saat Proses

24 10

33 10

23 17 10

Akhir Proses

3 3

17 13

30 64

Kombinasi 2 atau 3 proses

57 37 26

Tidak Memberi

Gambar 3.4. Waktu Memberikan Biaya Tambahan Instansi Pusat

Pada unit layanan Izin Menggunakan tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans), 64% pengguna layanan mengaku memberikan gratifikasi pada 2 atau 3 tahapan proses. Pada Pelayanan Display Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM) sebagian besar pengguna layanan memberikan biaya tambahan pada awal proses (24%). Pada Pelayanan Data Akses Pasar Domestik - (Kemenkop dan UKM), 17% pemberian gratifikasi dilakukan pada saat proses dan pada layanan Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus â&#x20AC;&#x201C; (Kemenag), 14% pengguna layanan mengaku memberikan biaya tambahan/gratifikasi di akhir proses. Pemberian yang dilakukan pada akhir proses layanan umumnya dilakukan dalam rangka ucapan terima kasih. Namun pemberian di awal, pertengahan bahkan lebih dari 1 kali umumnya dilakukan dalam rangka memperlancar dan atau mempercepat proses layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

3.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Pusat Upaya meningkatkan integritas tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan, tetapi bisa juga dilakukan oleh pengguna layanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan seharusnya dapat diberdayakan dengan mengubah atau memperbaiki cara pandang mereka terhadap korupsi, khususnya praktik pemberian gratifikasi yang terjadi di unit layanan publik. Cara pandang seseorang terhadap pemberian gratifikasi ini akan mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang untuk memberi atau tidak memberi gratifikasi. Table 3.9. Nilai Indikator Cara Pandang Korupsi Instansi Pusat Beserta Sub Indikator INDIKATOR Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

SUB-INDIKATOR 7,41

Arti Pemberian Gratifikasi (0,250)

7,02

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0,750)

7,54

Nilai indikator cara pandang terhadap korupsi pada tingkat pusat sebesar 7,41, disusun dari nilai subindikator Arti Pemberian Gratifikasi 7,02 dan Tujuan Pemberian Gratifikasi 7,54. Nilai Cara Pandang terhadap Korupsi pada instansi tingkat pusat bervariasi dari 5,29 sampai 8,05. Sembilan belas instansi tercatat telah mendapatkan nilai lebih dari yang distandarkan KPK. Masih ada 3 instansi yang perlu meningkatkan upaya-upaya memperbaiki cara pandang pengguna layanan terhadap korupsi di layanan publik, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM (5,88), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,43) dan Kementerian Agama (5,29). Lihat Tabel 3.12. Tabel 3.10. Peringkat Indeks integritas Cara Pandang Terhadap Korupsi Instansi Pusat NO

INSTANSI

Kementerian Komunikasi dan Informatika

NILAI 8,05

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

8,02

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7,99

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Pendidikan Nasional

INSTANSI

NILAI

Kementerian Pertanian

7,66

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,66

Kementerian Perdagangan

7,61

PT. Pertamina (Persero)

7,60

7,99

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

7,53

7,88

Kementerian Kehutanan

7,49

Mahkamah Agung

7,38

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,92

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5,88

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,43

Kementerian Agama

5,29

Kementerian Perindustrian

7,86

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

7,78

Kementerian Perhubungan

7,78

Kementerian Kesehatan

7,76

PT. Jamsostek (Persero)

7,72

Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral

7,66

Dua subindikator dari indikator Cara Pandang terhadap Korupsi yaitu Arti Pemberian Gratifikasi dan Tujuan Pemberian Gratifikasi dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut. 1. Arti Pemberian Gratifikasi Nilai sub-indikator arti pemberian gratifikasi instansi pusat adalah 7,02, yang menunjukkan bagaimana masyarakat mengartikan biaya-biaya atau imbalan yang mereka keluarkan apakah tergolong korupsi atau tidak. Nilai 7,02, menggambarkan bahwa masyarakat cukup paham arti dari pemberian gratifikasi, seperti terlihat pada gambar 3.5. Sebesar 79,7% responden menjawab bahwa memberikan gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memalukan (33,3% dan 46,3%). Sedangkan 20,3% lainnya menjawab bahwa perbuatan itu boleh dilakukan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Instansi Pusat

Memalukan dan tercela

46,4%

Melanggar hukum dan harus dilaporkan

33,3% 12,4%

Hanya boleh dilakukan kalau terpaksa Boleh dilakukan asalkan tidak terlalu sering

6,6%

Harus dilakukan

1,0%

Boleh dan sering dilakukan

0,3%

Arti Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %) Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan) Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (KKP)

100 7 7 3

Layanan Muatan Barang dan Kontainer (PT. Pelni) Izin Agen Domestik (Agen LPG 12 kg dan 50 kg) (PT. Pertamina) Pelayanan Cargo (PT. Angkasa Pura)

57 47

20 7

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik (Kementan)

Izin SPBU (PT. Pertamina)

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hiutan Kayu Hutan Tanaman (Kemenhut)

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

23 7

10 16

Hanya boleh dilakukan kalau terpaksa

Boleh dilakukan asal tidak terlalu sering

Boleh dan sering dilakukan

Harus dilakukan

Memalukan dan tercela

Melanggar hukum dan harus dilaporkan

Gambar 3.5. Pendapat Pengguna Layanan Tingkat Pusat atas Biaya Tambahan

Penjelasan pada unit layanan menunjukkan bahwa pada unit layanan dengan nilai Cara Pandang terhadap Korupsi yang rendah, yaitu Izin SPBU (PT Pertamina), Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BP2TKI), Pendaftaran Pupuk Organik (Kementan), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (Kemenhut) dan Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura) terlihat bahwa lebih dari lima puluh persen respondennya memandang bahwa pemberian gratifikasi/biaya tambahan boleh dilakukan. Variasi jawaban yang diberikan yaitu gratifikasi/biaya tambahan boleh dilakukan kalau terpaksa, asal tidak terlalu sering, bahkan ada yang menyatakan harus dilakukan dan sudah sering dilakukan. (Gambar 3.5). Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

2. Tujuan pemberian gratifikasi Nilai sub indikator tujuan pemberian gratifikasi nasional adalah 7,54. Berdasarkan fakta yang dijumpai di unit layanan, tujuan utama responden memberikan uang tambahan atau gratifikasi adalah untuk mempercepat waktu pengurusan layanan (69%). Tujuan lain adalah untuk memastikan bahwa layanan akan selesai tepat waktu (14%), meluluskan proses layanan walaupun syarat tidak terpenuhi (9%), menghindarkan perlakuan semenamena dari petugas layanan (4%) dan tidak ada tujuan (4%). Lihat gambar 3.6 berikut. Instansi Pusat Instansi Pusat Mempercepat waktu

Memastikan tepat waktu

Meluluskan syarat pengurusan

69%

14%

Tidak ada tujuan

Petugas semena-mena

Tujuan Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %) Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II) Pendaftaran/Perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

10 3 30

70 43

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag)

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

17 7

3 27

50 7

29 3 3

Mempercepat waktu

Meluluskan syarat pengurusan

Memastikan tepat waktu

Petugas semena-mena

Tidak ada tujuan

Tidak memberi

Gambar 3.6. Tujuan Pengguna Layanan Memberikan Biaya Tambahan di Instansi Pusat

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Pada unit layanan dengan nilai cara pandang terhadap korupsi yang rendah terlihat bahwa alasan utama pada umumnya adalah untuk mempercepat waktu pengurusan, meluluskan syarat pengurusan dan memastikan bahwa pengurusan tepat waktu sesuai dengan yang ditetapkan. Bila dikaji lebih dalam alasan pengguna layanan memberikan biaya tambahan/gratifikasi tersebut saat proses pengurusan layanan dapat dilihat pada gambar 3.7. Dari responden yang mengaku memberikan uang tambahan/gratifikasi, sebagian besar (80%) memiliki alasan negatif yaitu karena petugas mempersulit (30%), petugas meminta (29%) dan petugas malas melayani (21%). Sedangkan 12 persen responden yang memberikan alasan positif yaitu karena merasa puas dengan layanan petugas (7%) dan karena petugas ramah (5%). Sisanya 8% responden memberikan uang tambahan dengan alasan kasihan kepada petugas karena gajinya kecil. Instansi Pusat

Petugas mempersulit

30%

Petugas meminta

29%

Petugas malas melayani

21% 8%

Kasihan gaji petugas kecil

Puas dengan layanan petugas 5%

Petugas ramah

Tujuan Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %) Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

3 3 3

23 17

7 7

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

10 20

64 13

50 7

27 57

12 10

30 30

Petugas meminta

Petugas malas melayani

Petugas mempersulit

Puas dengan layanan petugas

Petugas ramah

Tidak memberi biaya tambahan

3 Kasihan gaji petugas kecil

Gambar 3.7. Alasan Pengguna Layanan Memberikan Biaya Tambahan di Instansi Pusat

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Pada unit layanan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans), alasan utama pengguna layanan memberikan biaya tambahan adalah karena petugas meminta. Alasan utama yang sama yang juga terjadi di unit layanan Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM). Alasan lain yang cukup signifikan adalah karena petugas mempersulit dan petugas malas melayani terjadi di unit layanan Pendaftaran/perpanjangan Izin Penyelenggaraan Haji Khusus (Kemenag), Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM), Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans).

3.3. Potensi Integritas Tingkat Pusat Potensi integritas tingkat pusat dengan nilai 6,30 memberikan kontribusi sebesar 0,333 terhadap nilai integritas. Potensi integritas yang merupakan variabel penting dalam memperkecil peluang korupsi di masa mendatang disusun oleh 4 indikator yaitu lingkungan kerja dengan nilai 7,81, sistem administrasi dengan nilai 6,36, perilaku individu dengan nilai 7,20 dan pencegahan korupsi dengan nilai 4,84. Masing-masing indikator terdiri dari 2-5 subindikator, seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.11. Tabel 3.11. Indeks Variabel Potensi Integritas Pusat beserta Indikator dan Sub-Indikator VARIABEL

INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0,127)

Potensi Integritas (0,333)

6,30

SUB-INDIKATOR

7,81

Sistem Administrasi (0,280)

6,36

Perilaku Individu (0,280)

7,20

Pencegahan Korupsi (0,313)

4,84

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0,392)

7,26

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0,164)

9,43

Keterlibatan Calo (0,221)

7,78

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0,100)

7,60

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0,123)

7,61

Kepraktisan SOP (0,281)

6,79

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,46

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,04

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,32

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0,327)

7,33

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

6,83

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,94

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,55

Nilai potensi integritas pusat dari 22 instansi adalah 6,30. Walaupun nilai tersebut berada di atas nilai standar minimum KPK, namun masih terdapat indikator dengan nilai di bawah 5. Selain dari itu indikator sistem administrasi juga masih memerlukan penguatan karena nilainya yang tidak terlalu jauh dari standar minimal yang ditetapkan KPK. Bahkan terdapat 1 indikator, yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang nilainya di bawah 6,00. Nilai potensi integritas dari 22 instansi pusat berkisar antara 4,74 sampai 7,04. Bila dibandingkan dengan pengalaman integritas, nilai potensi integritas secara umum lebih rendah. Artinya, sebagian besar instansi di tingkat pusat masih kurang dalam menyiapkan instrumen pencegahan korupsi. Lihat tabel 3.12 berikut. Tabel 3.12. Peringkat Indeks Potensi Integritas Pusat NO

INSTANSI

NILAI

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,04

PT. Jamsostek (Persero)

6,96

Kementerian Kesehatan

6,94

Kementerian Pertanian

6,86

Mahkamah Agung

6 7

INSTANSI

NILAI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

6,32

Kementerian Komunikasi dan Informatika

6,20

6,85

6,04

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

6,80

PT. Angkasa Pura II (Persero)

5,99

PT. Pertamina (Persero)

6,80

Kementerian Kehutanan

5,91

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

5,85

Kementerian Perindustrian

6,74

Kementerian Perhubungan

6,73

Kementerian Pendidikan Nasional

6,41

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,79

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

6,41

Kementerian Agama

5,64

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Kementerian Perdagangan

5,30

6,39

Kementerian Koperasi dan UKM

4,74

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Tabel 3.14 menjelaskan masih ada 32% instansi dengan nilai potensi integritasnya berada di bawah standar minimal (6,00). Instansi yang perlu meningkatkan nilai potensi integritasnya yaitu Angkasa Pura II cab. Soekarno Hatta (5,99), Kementerian Kehutanan (5,91), PT Pelni (5,85), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (5,79), Kementerian Agama (5,64), Kementerian Perdagangan (5,30) dan Kementerian Koperasi dan UKM (4,74). Gambar 3.8 menjelaskan unit layanan dengan nilai potensi integritas 5 tertinggi dan 5 terendah. Oleh karena bobot potensi integritas yang hanya 0,333, maka pengaruh nilai potensi integritas lebih rendah dibanding dengan nilai pengalaman integritas dalam menentukan nilai integritas unit layanan yang bersangkutan.

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

7.39

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

7.28

Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (PT Jamsostek)

7.27

Surat Izin Penangkapan Ikan Baru dan Perpanjangan (KKP)

7.27

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik (Kementan)

7.20

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Kemendiknas)

5.44

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (BNP2TKI)

5.28

Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag)

4.82

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

4.78

Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

4.04

Gambar 3.8. Peringkat Indeks Potensi Integritas pada Unit Layanan (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

Unit layanan dengan nilai potensi integritas tinggi dicapai oleh unit layanan Izin Belajar WNI pada Sekolah International (Kemendiknas) dengan nilai 7,39. Sedangkan nilai potensi integritas terendah adalah unit layanan Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM) dengan nilai 4,04.

3.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Pusat Lingkungan kerja memiliki potensi untuk mendorong terjadinya praktik korupsi, tidak terkecuali di sektor pelayanan publik. Bila lingkungan kerja tidak didukung oleh fasiitas yang memadai, suasana pelayanan tidak nyaman bahkan jika ditambah dengan prosedur yang berbelit-belit akan mendorong pengguna layanan maupun petugas layanan melakukan penyimpangan dalam rangka memperlancar proses pengurusan layanan. Tabel 3.13. Nilai Indikator Lingkungan Kerja Instansi Pusat beserta Sub Indikator INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0.127)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

SUB-INDIKATOR

7.81

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

7.26

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

9.43

Keterlibatan Calo (0.221)

7.78

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7.60

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)

7.61

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Nilai integritas indikator lingkungan kerja adalah 7.81. Pencapaian niai ini terutama didukung oleh tingginya nilai kebutuhan pertemuan di luar prosedur (9.43), artinya responden yang melakukan pertemuan di luar prosedur sangat rendah. Gambaran peringkat dan indeks integritas berdasarkan indikator lingkungan kerja dapat dilihat pada Tabel 3.14 berikut. Tabel 3.14. Peringkat Indeks Indikator Lingkungan Kerja Instansi Pusat NO

INSTANSI

NILAI

INSTANSI

NILAI

Kementerian Kesehatan

8.94

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Perindustrian

8.94

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7.99

PT. Pertamina (Persero)

8.92

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7.76

PT. Jamsostek (Persero)

8.90

Kementerian Pertanian

7.70

Kementerian Pendidikan Nasional

8.88

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

7.53

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

8.75

Mahkamah Agung

6.91

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8.64

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6.52

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8.46

PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang

6.15

Kementerian Perhubungan

8.46

Kementerian Perdagangan

5.93

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

5.74

Kementerian Agama

5.47

Kementerian Kehutanan

8.25

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

8.25

8.24

Tiga kementerian mendapatkan indeks Lingkungan Kerja di bawah standar yang ditetapkan yaitu Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan. Penjelasan lebih lanjut mengenai 5 subindikator yang mendukung indikator lingkungan kerja ditunjukkan pada bagian berikut. 1. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebiasaan pengguna dan petugas layanan dalam memberi maupun meminta biaya tambahan (gratifikasi) dalam rangka mendapatkan layanan publik ternyata masih saja terjadi. Sebesar 27% responden menyatakan bahwa pemberian gratifikasi memang masih ada dalam pengurusan layanan publik, dengan intensitas selalu terjadi (5%), sering terjadi (5%) dan kadang-kadang terjadi (17%). Gambar 3.9 menunjukkan intensitas tindakan memberikan gratifikasi saat proses pengurusan layanan pada unit layanan dengan nilai intensitas praktek pemberian uang tambahan 5 tertinggi dan 5 terendah di instansi pusat.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Intensitas Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam %)

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan (Kementerian ESDM)

100

Pelayanan Pengelolaan Properti Bandara (PT Angkasa Pura II)

100

5% 17%

5% 73%

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II)

Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

20 33

Perijinan Ekspor/Impor Barang Kategori Makanan dan Obat (BPOM) Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans) Selalu terjadi

Sering terjadi

60 50 67

13 14 33

Kadang-kadang terjadi

30 Tidak pernah terjadi

Gambar 3.9. Intensitas Praktek Pemberian Uang Tambahan di Instansi Pusat

Pada unit layanan Perijinan Ekspor/Impor barang kategori makanan dan obat (Badan POM), 67% responden menjawab intensitas praktek pemberian uang tambahan selalu terjadi. Sedangkan pada unit layanan Ijin Menggunakan tenaga Kerja Asing (Kemenakertrans), 50% menyatakan intensitas pemberian sering terjadi. Namun pada kelima unit layanan dengan nilai tinggi, 100% responden mengaku tidak pernah melakukan pemberian gratifikasi. 2. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Secara umum, kebutuhan pengguna layanan untuk melakukan pertemuan di luar prosedur sudah sangat minimal. Nilai 9,43 menunjukkan hal tersebut. Namun demikian masih ada 8% dari pengguna layanan yang mengaku pernah melakukan pertemuan di luar prosedur.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

Pelayanan Pengujian Mutu Barang Kemendag Perpanjangan Ijin KBIH - Kemenag

92%

Tidak Pernah

Pernah Lebih dari dua kali

17 23

27 47

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Baru dan Perpanjangan) - Kemendag

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik - Kemenkop dan UKM

10 3

Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus - Kemenag

Izin Penyiaran TV - Kemenkominfo

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan - Kementan

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Baru/ Perpanjangan) - Kemenkes

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional - Kemendiknas

100

Izin Agen Domestik (Agen LPG 12kg dan 5-kg) - PT Pertamina

100

Dua kali

Satu kali

Tidak pernah

Gambar 3.10. Persentase Responden Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur di Instansi Pusat

Gambar 3.10 menjelaskan bahwa dari seluruh responden (1.290), terdapat 92% yang tidak pernah melakukan pertemuan di luar prosedur. Sedangkan 8% lainnya mengaku pernah melakukanpertemuan di luar prosedur saat pengurusan layanan. Persentase tertinggi responden yang mengaku melakukan pertemuan di luar prosedur satu kali yaitu pada unit layananPendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) (33%), sedangkan yang melakukan pertemuan di luar prosedur 2 kali, persentase tertinggi ada pada layanan Perpanjangan Ijin KBIH (Kemenag) (23%) dan persentase responden tertinggi yang melakukan pertemuan di luar prosedur lebih dari 2 kali yaitu pada layanan Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag) (23%). Pada 5 unit layanan dengan nilai tertinggi sub indikator pertemuan di luar prosedur, 100% responden menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan di luar prosedur.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Tujuan Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

54%

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Izin Pembuatan Kartu Tenaga Kerja (BNP2TKI)

27% 10%

Mempercepat Negosiasi Negosiasi waktu syarat biaya

Melengkapi syarat

Pendaftaran /perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag)

17 3

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag)

Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag)

Negosiasi Syarat

Mempercepat waktu

Melengkapi syarat

60 63 3 10 10 3

47 43

Negosiasi biaya

Tidak Melakukan

Gambar 3.11. Tujuan Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur di Instansi Pusat

Tujuan pengguna layanan melakukan pertemuan di luar prosedur dalam proses pengurusan layanan umumnya adalah untuk mempercepat waktu pengurusan (54%), melengkapi persyaratan (27%), negosiasi persyaratan yang tidak terpenuhi (10%) dan negosiasi biaya pengurusan (9%), seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.11 3. Keterlibatan Calo Dari hasil survei yang dilakukan, ternyata peran perantara/calo dalam pengurusan layanan cukup signifikan. Sebagian pengguna layanan mengaku melihat keberadaan calo beroperasi di unit layanan saat pengurusan layanan. Berdasarkan pengamatan responden, calo tersebut adalah orang luar (30%), petugas langsung layanan (14%), petugas lain yang bekerja di instansi tetapi tidak langsung berhubungan dengan layanan (5%), orang luar yang bekerja di sekitar unit layanan (6%). Bahkan, 45% responden melihat bahwa calo berasal dari kombinasi 2 atau lebih perantara, seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.12 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Keterlibatan Calo pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

14%

45%

30%

Pelayanan Display Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM) Pendaftaran /perpanjangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag) Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag) Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans)

7 7 23 3

10 27

7 3

23 74

100

Petugas Langsung

Petugas Lain

Orang yang bekerja disekitar unit layanan

Orang Luar

Kombinasi 2 atau lebih perantara

Tidak pernah melihat calo

Gambar 3.12. Pengamatan Responden yang Menjadi Perantara/Calo pada Layanan Publik Tingkat Pusat

Pada unit layanan dengan nilai keterlibatan calo rendah, terlihat bahwa umumnya perantara/calo adalah kombinasi 2 atau lebih perantara yaitu pegawai unit layanan yang bersangkutan baik petugas langsung, petugas lain maupun orang yang bekerja di sekitar unit layanan (tukang parkir, satpam, pedagang kantin, dsb) dan orang luar. Gambar 3.13 menunjukkan bahwa cara kerja perantara beroperasi mendekati responden saatproses pengurusan layanan dominan adalah sembunyi-sembunyi dan sebagian kecil terang-terangan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Cara Perantara/Calo Beroperasi pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

14%

82%

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Belajar WNI pada Sekolah Internasional (Kemendiknas)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) Pelayanan Cargo (PT Pelni) Pelayanan Displai Produk Unggulan (Kemenkop dan UKM) Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

70 23

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans) Terang-terangan

Sembunyi-sembunyi

34 100 Tidak pernah melihat calo

Gambar 3.13. Cara Perantara/Calo Beroperasi di Instansi Pusat

Pada unit layanan dengan nilai rendah, sebagian besar pengguna layanan menginformasikan bahwa perantara/calo umumnya melakukan pendekatan ke pengguna layanan secara sembunyi-sembunyi. Namun demikian di unit layanan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) cara calo beroperasi yaitu seluruhnya dengan pendekatan secara terang-terangan. 4. Fasilitas dan Suasana Unit Layanan Keberadaan fasilitas dalam unit layanan merupakan salah satu sebab pengguna layanan mengambil keputusan mengurus sendiri layanannya atau memilih menggunakan jasa perantara. Sebagian besar pengguna layanan (77%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan yang mereka datangi memadai dan hanya 23% yang menyatakan kurang/tidak memadai.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Kondisi Fasilitas di Sekitar Lingkungan pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 terendah (dalam %)

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan) 77%

Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (PT Jamsostek)

57 43

Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)

57 43

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II)

SIUPAL (Kemenhub)

Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (Kemen ESDM)

11%

100

1% Memadai Kurang Sangat Tidak Memadai Memadai Memadai

Layanan Informasi Status Kasasi (MA) Tidak Memadai

Kurang Memadai

Perpanjangan Izin KBIH (Kemenag) Pendaftaran atau Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Kemenag)

Izin Stasiun Radio (Kemenkominfo)

11%

7 3 3

Memadai

Gambar 3.14. Kondisi Fasilitas di Instansi Pusat

7 37

3 20

Sangat Memadai

Meskipun sebagian besar pengguna layanan menyatakan kondisi fasilitas memadai, namun pada unit layanan dengan nilai kondisi fasilitas yang rendah, masih banyak fasilitas yang dianggap pengguna layanan kurang memadai, terutama pada unit layanan informasi status kasasi di Mahkamah Agung, Pendaftaran/perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Perpanjangan KBIH di Kemeterian Agama, Izin Stasiun Radio di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Layanan Informasi Wilayah Pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebagian besar pengguna layanan juga menyatakan bahwa suasana unit layanan saat pengurusan layanan nyaman (89%), tenang (90%), teratur dan rapi (91%) serta tahapan layanan teratur (91%).

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

89%

91%

90%

91%

Ya Tidak

11%

Nyaman

10%

Tenang

Ruang Teratur dan Rapi

Tahapan Layanan Teratur

Gambar 3.15. Suasana Lingkungan Kerja di Instansi Pusat

Seperti terlihat pada gambar 3.15, walaupun jumlah pengguna layanan yang menyatakan suasana unit layanan kurang baik merupakan minoritas (kurang dari 15%), namun unit layanan tetap perlu melakukan tindakan perbaikan. Sebabnya, jika hal ini dibiarkan dapat memicu pengguna layanan untuk menggunakan jasa calo saat mengurus layanan.

3.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Pusat Sistem administrasi dalam layanan publik disusun dari 3 subindikator, yaitu Kepraktisan SOP, Keterbukaan Informasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Tabel 3.15. Nilai Indikator Sistem Administrasi Instansi Pusat beserta Sub Indikator INDIKATOR Sistem Administrasi (0,280)

SUB-INDIKATOR 6,36

Kepraktisan SOP(0,281)

6,79

Keterbukaan Informasi (0,584)

6,46

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0,135)

5,04

Nilai sistem administrasi tingkat pusat (6,36) sudah sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan oleh KPK. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan subindikator yang masih memerlukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar minimal yang ditetapkan. Namun demikian, nilai 2 subindikator lainnya yaitu kepraktisan SOP dan keterbukaan informasi juga masih perlu ditingkatkan, karena nilainya yang masih di sekitar 6. Nilai Sistem Administrasi pada instansi pusat berkisar antara 4,74 sampai 7,46. Tujuh instansi mendapatkan nilai sistem administrasi lebih dari 7 dan 5 instansi masih mendapatkan nilai kurang dari 6, seperti ditunjukkan oleh Tabel 3.16 berikut: Tabel 3.16. Peringkat Indeks Integritas Sistem Administrasi Instansi Pusat NO

INSTANSI

NILAI

INSTANSI

NILAI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

6,74

7,20

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

6,72

7,17

PT. Pertamina (Persero)

6,70

Kementerian Pendidikan Nasional

7,12

Kementerian Kehutanan

6,43

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,06

Kementerian Kesehatan

6,40

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

6,38

7,04

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Agama

6,26

Mahkamah Agung

7,46

Kementerian Pertanian

7,41

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

PT. Jamsostek (Persero)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

NILAI

Kementerian Perhubungan

INSTANSI

6,14

Kementerian Perindustrian

INSTANSI

NILAI 5,68

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,04

Kementerian Perdagangan

5,13

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

6,00

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4,93

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,81

Kementerian Komunikasi dan Informatika

4,74

Gambaran lebih lanjut mengenai 3 Subindikator dari Sistem Administrasi akan dijelaskan pada bagian berikut. 1. Kepraktisan SOP Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat efektifitas prosedur pengurusan layanan, syarat, biaya dan waktu pengurusan layanan. Hasil survei pada unit layanan di tingkat pusat menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna layanan menilai prosedur, persyaratan dan biaya pengurusan unit layanan cukup wajar dengan ketepatan waktu pengurusan layanan yang cukup baik. Bahkan 4% pengguna layanan menyatakan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dan 23% menyatakan biaya layanan murah. Namun demikian masih ada responden yang menjawab bahwa terdapat kesulitan dalam prosedur (5%) dan persyaratan (5%), kelambatan dalam waktu (23%) serta mahalnya biaya (10%). Jawaban pengguna layanan dalam hal ketidakjelasan prosedur (3%), persyaratan (2%), waktu (10%) dan biaya (3%) juga harus mendapat perhatian dari penanggung jawab unit layanan. Lihat Gambar 3.16 66%

64%

63%

51% 41%

27% 23%

23%

10% 5%

Prosedur

Persyaratan

10% 3%

Waktu

Biaya

Wajar

Tepat Waktu

Wajar

Mudah

Lambat

Murah

Sulit

Mahal

Tidak Jelas Prosedurnya

Tidak Waktunya Lebih Cepat

Tidak Jelas Biaya

Gambar 3.16. Penilaian SOP Pengurusan di Instansi Pusat

2 Keterbukaan Informasi Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, persyaratan, biaya dan ketidaktepatan waktu dalam pengurusan layanan, maka ketersediaan informasi di setiap unit layanan menjadi penting dan sangat membantu responden saat pengurusan layanan. Bagaimana tingkat keterbukaan informasi layanan pada unit layanan publik di tingkat pusat dijelaskan pada Gambar 3.17.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

38%

36%

24%

23%

22%

23%

16%

Prosedur

Persyaratan

34%

33% 27%

25% 19%

21% 17%

19%

Waktu

Biaya

Diumumkan terbuka

Diumumkan terbuka dan dijelaskan tanpa ditanya

Dijelaskan hanya jika ditanya

Tidak ada pengumuman/ penjelasan

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

Gambar 3.17. Tingkat Keterbukaan Informasi Layanan di Tingkat Pusat

Gambar 3.17 menjelaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi unit layanan di tingkat pusat ditunjukkan melalui pengumuman terbuka, informasi terkait prosedur, persyaratan, waktu dan biaya layanan oleh unit layanan. Yang harus menjadi perhatian unit layanan adalah masih adanya informasi terkait prosedur (16%), persyaratan (16%), waktu (17%) dan biaya (19%) yang baru dijelaskan petugas jika pengguna layanan bertanya. Bahkan masih ada unit layanan yang tidak transparan mengumumkan/menjelaskan informasi terkait prosedur (1%), persyaratan (1%), waktu (3%), dan biaya (2%). 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi dasar pengukuran dalam sistem administrasi. Dari total responden (1.290 orang) yang disurvei, hanya 20% pengguna layanan yang menjawab pernah menggunakan teknologi informasi saat pengurusan layanan. Tujuan pengguna layanan menggunakan teknologi informasi adalah untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diurus (54%), memproses layanan (28%), dan mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan (18%). Seperti ditunjukkan oleh Gambar 3.18.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

80%

Mengetahui informasi layanan yang diurus

54%

Memproses layanan

20%

28%

Mengetahui status penyelesaian pengurusan Tidak Pernah

18%

Pernah

Tingkat Penggunaan

Tujuan Penggunaan

Gambar 3.18. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Layanan di Instansi Pusat

3.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Pusat Terjadinya gratifikasi pada suatu unit layanan bukan hanya disebabkan oleh faktor kelembagaan, namun ditentukan oleh faktor individu-individu yang terlibat dalam suatu proses layanan. Individu tersebut dapat berasal dari internal unit layanan, yaitu petugas yang memberikan layanan dan individu yang berasal dari eksternal unit layanan, yaitu masyarakat pengguna unit layanan. Salah satu faktor yang berasal dari individu internal adalah sikap atau perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan. Petugas yang cenderung membedabedakan pelayanan, terutama bila berdasarkan pemberian yang diterima dari pengguna layanan, mendorong pengguna layanan untuk memberikan uang tambahan pada petugas tersebut agar mendapat perlakuan istimewa dari petugas unit layanan. Tiga sub-indikator dalam menilai indikator perilaku individu (7,20) yaitu keadilan dalam layanan (7,32), ekspektasi petugas terhadap gratifikasi (7,33), dan perilaku pengguna layanan (6,83). Tabel 3.17. Nilai Indikator Perilaku Individu Instansi Pusat beserta Sub Indikator INDIKATOR Perilaku Individu (0,280)

SUB-INDIKATOR 7,20

Keadilan dalam Layanan (0,413)

7,32

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0,327)

7,33

Perilaku Pengguna Layanan (0,260)

6,83

Secara umum penilaian pengguna layanan atas keadilan dalam layanan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi dan perilaku pengguna layanan cenderung baik dan di atas standar minimum. Dari total 22 instansi, gambaran peringkat dan indeks integritas yang dikaji berdasarkan integritas indikator perilaku individu dapat dilihat pada Tabel 3.18 berikut.

Tabel 3.18. Peringkat Indeks Integritas Perilaku Individu Tingkat Pusat Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

INSTANSI

NILAI

PT. Jamsostek (Persero)

8,03

Kementerian Perindustrian

7,82

Kementerian Kesehatan

INSTANSI

NILAI

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

7,25

7,80

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

7,10

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

7,79

Badan Pengawas Obat dan \ Makanan (Badan POM)

7,07

PT. Pertamina (Persero)

7,78

Kementerian Kehutanan

7,77

7,00

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

7,74

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

7,74

Kementerian Pendidikan Nasional

7,67

Kementerian Pertanian

7,65

Kementerian Perhubungan

7,55

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,47

Mahkamah Agung

6,93

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,74

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

6,15

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

6,14

Kementerian Agama

5,92

Kementerian Perdagangan

5,09

Nilai Perilaku Individu dalam Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat menunjukkan rentang yang cukup lebar, berkisar dari 5,09 pada Kementerian Perdagangan sampai 8,03 pada PT Jamsostek. Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 sub indikator penyusun indikator Perilaku Individu disampaikan pada bagian berikut. 1. Keadilan dalam Layanan Keadilan dalam layanan didefinisikan sebagai tindakan, sikap petugas unit layanan dalam memberikan layanan kepada pengguna layanan tanpa pembedaan perlakuan dalam hal apapun juga.Terkait dengan keadilan dalam memberikan layanan, terdapat 18% responden mengaku bahwa petugas layanan membeda-bedakan perlakuan pada saat pengurusan layanan.

Instansi Pusat

Pembedaan Perlakukan Petugas Layanan pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

16% 2%

82%

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemeasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan (Kementerian ESDM)

100

Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenkertrans) Ya, Selalu

Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag)

7 13

Ya, kadang-kadang

Pelayanan Pengolahan Properti Bandara (PT Angkasa Pura II)

Tidak Membedakan

Layanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

Perijinan Ekspor/Impor Barang Kategori Makanan dan Obat (BPOM)

Gambar 3.19. Pembedaan Perlakuan Petugas Layanan di Instansi Pusat

Fakta terhadap perilaku petugas layanan di Survei Integritas Sektor Publik 2011

30 23 33

tingkat pusat, terdapat 18% pengguna

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

layanan merasakan adanya perbedaan perlakuan dari petugas saat proses pengurusan layanan. Pada layanan Perijinan Ekspor/Impor barang kategori makanan dan obat (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), 67% responden mengaku mendapat perlakuan yang berbeda dari petugas, bahkan merasa selalu dibedakan (27%). Sedangkan pada unit Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM) 77% responden merasakan kadang-kadang ada perbedaan perilaku petugas layanan. Namun pada 5 unit layanan dengan nilai tertinggi pada sub indikator ini, seluruh responden (100%) menjawab tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan petugas layanan saat proses pengurusan layanan. 2. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku petugas layanan lainnya yang juga berpengaruh terhadap integritas layanan adalah ekspektasi petugas terhadap gratifikasi. Artinya petugas layanan melalui sinyalsinyal tertentu baik langsung maupun tidak langsung mengharapkan imbalan/gratifikasi dari pengguna layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa 29% responden menjawab pemberian uang tambahan terjadi salah satunya karena petugas meminta uang tambahan/ gratifikasi. Tabel berikut akan menjelaskan bagaimana cara petugas meminta uang tambahan kepada pengguna layanan. Dari 8% responden yang mengaku memberikan gratifikasi pada petugas, 2% diantaranya menjawab karena petugas layanan meminta uang tambahan secara langsung dan terbuka, 3% responden menjawab petugas layanan meminta langsung tetapi tidak terbuka dan 1% lainnya menjawab melalui pihak lain. Sisanya, sebagian besar responden (9%) menjawab bahwa merekalah yang berinisiatif memberikan uang tambahan kepada petugas saat pengurusan layanan.

Instansi Pusat

1% 9%

Cara Petugas Meminta Uang Tambahan pada Unit Layanan Tingkat Pusat 5 Tertinggi Dan 5 Terendah (dalam %)

Izin Agen Domestik LPG 12kg dan 50kg (PT Pertamina)

100

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/Perpanjangan) (Kemenkes)

100

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

100

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan (Kemetenterian ESDM)

100

85%

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Baru dan Perpanjangan) (Kemendag)

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II)

3 10

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik (Kemenkop dan UKM)

Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag) Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (Kemenaketrans) Langsung terbuka

Melalui pihak lain

Langsung tidak terbuka

Responden yg inisiatif memberi

57 20 37

3 10

33 7

16 50

Tidak ada yg berinisiatif

Gambar 3.20. Cara Petugas Meminta Uang Tambahan di Tingkat Pusat

Pada unit layanan dengan nilai cara petugas meminta uang tambahan rendah, terlihat bahwa cara petugas meminta dan menerima uang tambahan cukup bervariasi. Pada layanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag) permintaan secara langsung terbuka terlihat dominan, sementara pada layanan Cargo (PT Angkasa Pura II) permintaan melalui pihak lain yang paling dominan. 3. Perilaku Pengguna Layanan Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

Inisiasi adanya uang tambahan dalam layanan publik bukan semata-mata dari petugas layanan. Pengguna layanan juga berperan dalam suburnya praktik adanya uang tambahan di layanan publik. Terlihat pada gambar 3.20, 9% pengguna layanan menyatakan bahwa inisiatif pemberian uang tambahan dalam proses layanan berasal dari pengguna layanan sendiri.

3.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Instansi Pusat Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gratifikasi adalah dengan melakukan tindakan pencegahan. Upaya tersebut salah satunya dapat diukur melalui upaya antikorupsi dan mekanisme pengaduan pengguna layanan yang dilakukan oleh unit layanan. Tabel 3.19. Nilai Indikator Pencegahan Korupsi Instansi Pusat beserta Sub Indikator INDIKATOR Pencegahan Korupsi (0,313)

SUB-INDIKATOR 4,84

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0,750)

4,94

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0,250)

4,55

Penilaian responden terhadap indikator pencegahan korupsi yaitu 4,84. Nilai ini masih berada di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh KPK 6.00. Kondisi ini menggambarkan bahwa upaya anti korupsi (4,94) dan mekanisme pengaduan masyarakat 4,55 pada unit layanan pusat cenderung rendah. Gambaran peringkat dan indeks integritas berdasarkan integritas indikator pencegahan korupsi dapat dilihat pada Tabel 3.20 berikut. Tabel 3.20. Peringkat Indeks Integritas Pencegahan Korupsi di Instansi Pusat NO

INSTANSI

NILAI

Mahkamah Agung

6,21

Badan Koordinasi Penanaman Modal

5,84

Kementerian Kesehatan

5,83

Kementerian Perhubungan

5,83

Kementerian Perindustrian

5,83

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM)

INSTANSI

NILAI

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,14

PT. Jamsostek (Persero)

5,06

Kementerian Agama

4,91

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

4,26

5,66

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

3,94

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

5,56

Kementerian Kelautan dan Perikanan

3,90

Kementerian Perdagangan

5,38

Kementerian Kehutanan

3,88

Kementerian Pertanian

5,31

Kementerian Komunikasi dan Informatika

5,29

Kementerian Pendidikan Nasional

3,66

10 11

PT. Angkasa Pura II (Persero)

5,20

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

2,92

PT. Pertamina (Persero)

5,15

PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

2,37

Tabel 3.20 menjelaskan bahwa hanya 1 instansi yang memiliki nilai pencegahan korupsi sesuai dengan standar yang ditetapkan KPK. Sedangkan 21 yang lain berada di bawah 6, bahkan terdapat instansi yaitu Kementerian Koperasi dan UKM dan PT Pelayanan Nasional Indonesia dengan nilai pencegahan korupsi di bawah 3,00. Penjelasan lebih lanjut mengenai 2 subindikator penyusun indikator Pencegahan Korupsi dijelaskan dalam bagian berikut. 1. Tingkat Upaya Antikorupsi Program kampanye anti korupsi di unit layanan saat ini masih rendah. Sebanyak 21 persen pengguna layanan menyatakan tidak melihat adanya media/kegiatan antikorupsi. Bagi pengguna layanan yang melihat ada media/kegiatan antikorupsi, umumnya menyatakan bahwa hanya satu media/kegiatan antikorupsi yang terlihat pada unit layanan tersebut (78%). Pada Instansi tingkat pusat, masih ada yang unit layanannya tidak memiliki sama sekali media/kegiatan antikorupsi seperti pada layanan muatan barang general cargo PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

21% 1%

78%

Satu Media/Kegiatan

2-5 Media/Kegiatan

Tidak ada

Gambar 3.21 Ketersediaan Program Kampanye Antikorupsi di Instansi Pusat

Program kampanye Antikorupsi di unit layanan paling banyak berbentuk stiker/poster/ spanduk (89%), sedangkan sisanya dalam bentuk lain, yaitu buku/komik/modul, workshop/seminar antikorupsi kepada masyarakat atau petugas layanan dan atribut pada pakaian petugas (pin, baju dsb) seperti terlihat pada Gambar 3.22.

Sticker/poster/spanduk

Buku/Komik/Modul dll

Workshop/Seminar Masyarakat

Petugas pakai atribut (pin, baju, dll)

Workshop/Seminar Petugas Layanan

88%

2% 2%

Gambar 3.22. Bentuk-Bentuk Kegiatan/Media Anti Korupsi di Instansi Pusat

2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Selain kampanye anti korupsi, faktor lain yang menjadi ukuran apakah suatu instansi telah melaksanakan pencegahan korupsi yaitu adanya mekanisme pengaduan masyarakat. Sub indikator ini menunjukkan respon petugas unit layanan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu cara masyarakat mengontrol unit layanan. Dari pengaduan yang masuk, unit layanan dapat melakukan pembenahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Terkait media pengaduan, sebagian responden (56%) menjawab bahwa media pengaduan yang tersedia di unit layanan hanya satu media. Sisanya ada yang menjawab dua media (9%), dan lebih dari dua (9%). Namun yang perlu menjadi perhatian adalah 26% Pengguna Layanan menjawab bahwa unit layanan tidak menyediakan media pengaduan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat Instansi Pusat

Tingkat Aksesibilitas Unit Layanan Pusat 5 tertinggi dan 5 terendah (dalam %)

56%

Layanan Jaminan Kecelakaan Kerja PT Jamsostek

Pelayanan Pengujian Mutu Barang (Kemendag) 26%

Pelayanan Cargo (PT Angkasa Pura II) 9%

Satu

Tidak Ada Media

Dua

Lebih dari dua

Media Pengaduan

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Kementerian Kehutanan)

Mudah

Tidak Tersedia

Izin Penyimpanan Pengangkutan (Kementerian ESDM)

83 100

97 100

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (Kemendiknas)

Izin Penyiaran TV (Kemenkominfo)

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan (Kementan)

100

Pelayanan Pengelolaan Properti Bamdara (PT Angkasa Pura II)

100

Sangat Mudah

Aksesbilitas

Penerbitan Angka Pengenal Impor Produsen (BKPM)

68%

23%

Sulit

Gambar 3.23. Tingkat Aksesibilitas dan Media Pengaduan Instansi Pusat

Pada unit layanan dengan nilai tingkat aksesibilias yang rendah terlihat bahwa mayoritas (hampir 100%) tidak memiliki media pengaduan. Kemudahan responden dalam menyampaikan pengaduan tidak efektif apabila tidak ada tindak lanjut atau tanggapan petugas. Berdasarkan pengalaman pengguna layanan, bagaimana tanggapan petugas atas pengaduan ditunjukkan pada Gambar 3.24

Instansi Pusat 68%

62%

32%

27%

11%

Pernah

Tidak

Ditampung

Ditanggapi

Ditindaklanjuti

Diabaikan

Ditolak

Gambar 3.24. Respon Petugas Terhadap Pengaduan di Layanan Instansi Pusat

Dari pengaduan yang telah disampaikan pengguna layanan (68%), respon yang diterima Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 3 Integritas Sektor Publik Tingkat Pusat

masih sebatas ditanggapi (27%) dan ditampung (62%) saja oleh petugas layanan. Hanya sebagian kecil saja yang ditindaklanjuti (11%) atas pengaduan masyarakat tersebut. Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, uap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal Indeks integritas sektor publik instansi vertikal pada tahun 2011 dihasilkan berdasarkan survei terhadap 8.580 responden dari 15 unit layanan pada 7 instansi vertikal yang ada di 20 kota. Masing-masing instansi diwakili oleh 2 (dua) unit layanan kecuali Kementerian Keuangan oleh 4 (empat) unit layanan dan Kementerian Agama oleh 1 (satu) unit layanan.

4.1. Total Integritas Vertikal Indeks integritas vertikal merupakan satu dari unsur penyusun indeks integritas nasional di luar indeks integritas pusat dan daerah. Pengalaman dan potensi integritas di tingkat vertikal merupakan variabel penyusunnya. Kedua variabel tersebut didukung oleh 6 (enam) indikator dan 18 (delapan belas) sub indikator yang diterjemahkan dalam 24 butir pertanyaan kuesioner. Nilai masing-masing variabel, indikator dan sub indikator dari integritas vertikal ditunjukkan dalam Tabel 4.1 berikut. Tabel 4.1. Indeks Integritas, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Instansi Vertikal INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0.667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 6,61

6,55 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

Lingkungan Kerja (0.127)

6,53

7,15

Integritas Total (1.00) = 6,40 Potensi Integritas (0.333)

6,10

Sistem Administrasi (0.280)

Perilaku Individu (0.280)

Pencegahan Korupsi (0.313)

6,38

6,65

4,94

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,96

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,96

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

6,39

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

7,16

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

6,32

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

6,23

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

9,18

Keterlibatan Calo (0.221)

7,11

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,56

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)

7,17

Kepraktisan SOP(0.281)

6,61

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,42

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,69

Keadilan dalam Layanan (0.413)

7,09

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)

6,57

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

6,03

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

5,00

Pada tahun 2011, Indeks Integritas Vertikal (IIV) adalah 6,40, sedikit lebih tinggi dari standar minimal KPK yaitu 6. Kedua variabel pengalaman integritas dan potensi integritas memberikan kontribusi yang tidak terlalu jauh berbeda pada nilai IIV. Namun, indikator pencegahan korupsi dengan nilai 4,94 masih jauh di bawah standar yang ditetapkan. Seluruh sub indikator di pencegahan korupsi harus secara intensif segera dilakukan perbaikan. Sub indikator lain yang nilainya belum memenuhi standar adalah jumlah besaran gratifikasi (5,96), pemanfaatan teknologi informasi (5,69), tingkat upaya anti korupsi (4,91) dan mekanisme pengaduan masyarakat (5,00). Peringkat dan nilai Indeks Integritas Vertikal Tahun 2011 dijelaskan pada Tabel 4.2 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal Tabel 4.2. Peringkat Integritas Instansi Vertikal NO

PENGALAMAN INTEGRITAS

PEMERINTAH DAERAH

PENGALAMAN INTEGRITAS

Kementerian Keuangan

7,56

Badan Pertanahan Nasional

6,07

PT. PLN (Persero)

6,38

Kepolisian Negara RI

5,76

Kementerian Agama

5,41

Mahkamah Agung

6,34

Kementerian Hukum dan HAM

6,09

Lima instansi vertikal mendapatkan nilai di atas 6, sedangkan 2 instansi vertikal yaitu Kementerian Agama dan Kepolisian RI nilainya masih di bawah standar minimal yang ditetapkan. Jika dilihat lebih lanjut Indeks Integritas Vertikal berdasarkan kota yang disurvei, maka dapat dilihat bahwa Indeks Integritas Instansi Vertikal di kota Pontianak memiliki indeks integritas tertinggi yaitu 7,43 sedangkan peringkat terendah Kota Palu dengan indeks integritas 4,96. Peringkat integritas vertikal berdasarkan kota yang disurvei dapat dilihat pada Tabel 4.3. Tabel 4.3. Indeks dan Peringkat Integritas Instansi Vertikal di Daerah Instansi No Kota

Kemenkeu Lelang KPKNL

Bea Masuk

P5KP

Kepolisian

SP2D

SIM

SKCK

BPN Sertifikat

Kemenag

Kumham Kadastral

Paspor

KUA

MA P. Tilang

PT. PLN

P. Umum

T. Daya

P. Baru

Indeks Gabungan

Pontianak

7,94

7,63

7,94

7,73

8,19

6,88

6,73

7,16

7,52

7,49

7,47

6,39

7,74

7,56

7,43

Yogyakarta

7,53

7,59

7,58

7,26

7,24

7,69

7,70

7,08

7,39

7,14

6,39

7,36

7,63

7,40

7,36

Padang

7,94

7,97

7,94

4,83

7,47

7,01

6,57

5,38

7,51

5,52

7,63

7,56

7,73

7,68

7,05

Denpasar

7,51

7,64

7,79

6,93

7,51

4,81

3,89

7,25

6,74

7,18

7,44

7,41

7,66

7,94

6,98

Kupang

7,58

7,18

7,74

6,49

6,81

7,33

7,02

5,30

7,47

5,74

7,36

7,25

7,34

6,66

6,95

Jayapura

7,80

7,90

7,83

5,83

7,49

6,51

7,68

6,97

4,58

6,75

6,67

6,73

7,07

7,04

6,92

Ambon

7,91

7,93

3,85

4,83

7,72

7,50

6,95

7,79

5,81

7,67

7,60

6,90

5,75

6,79

Bandar Lampung

7,32

7,46

6,25

6,77

5,61

7,24

7,11

6,10

6,21

6,52

5,52

7,13

6,83

6,68

Banjarmasin

7,60

7,76

7,82

5,98

6,54

6,24

6,51

5,46

6,22

6,46

7,26

6,96

5,55

6,61

6,64

Mataram

7,46

7,98

7,90

4,91

5,19

7,24

7,48

4,61

7,81

3,89

7,74

7,73

7,50

5,34

6,63

Surabaya

7,55

7,26

7,51

7,56

7,57

6,69

6,33

4,48

5,88

7,53

4,51

2,86

4,97

7,88

7,91

6,50

Medan

7,46

7,35

7,41

7,44

4,41

5,72

7,42

6,25

5,23

3,43

6,52

4,65

7,40

7,23

6,54

6,34

Banda Aceh

6,41

7,16

7,25

6,29

6,37

6,23

6,51

5,97

6,43

5,55

6,52

6,12

5,59

6,03

6,32

Makasar

7,89

7,71

7,72

3,74

7,15

4,24

5,59

4,54

6,70

6,50

6,93

7,27

6,82

5,56

6,31

DKI Jakarta

7,61

7,18

7,66

7,71

5,74

4,93

6,85

7,78

5,22

6,83

3,60

4,40

7,56

3,33

7,27

6,30

Bandung

6,53

7,31

7,29

4,38

5,56

5,65

6,70

6,85

5,79

4,71

5,61

6,34

7,08

4,13

5,99

7,75

7,82

7,85

3,54

6,50

5,28

3,93

3,55

5,29

4,04

7,01

6,98

5,94

5,39

5,78

5,36

3,72

6,35

3,77

4,56

3,30

5,22

Palembang

Balikpapan*

Manado

7,64

7,85

7,78

3,83

5,01

5,48

5,78

4,77

3,26

Semarang

7,71

7,86

7,78

7,58

3,32

4,56

3,23

3,32

4,13

7,20

3,36

4,81

4,73

4,95

3,46

5,20

Palu

7,41

7,69

7,63

3,68

3,82

3,12

3,18

5,32

7,11

2,85

3,48

3,10

7,59

3,50

4,96

7,51

7,03

7,65

7,69

5,33

6,20

6,04

6,09

5,74

6,43

5,41

6,24

6,44

6,66

6,10

6,40

Integritas Layanan IIV

7,56

5,76

6,07

6,09

5,41

6,34

6,38

6,40

*Kota Balikpapan hanya untuk satu unit layanan yaitu Pelayanan Pengurusan Impor Barang (Bea Masuk) di DJBC-Kemenkeu

Secara umum Indeks Integritas Instansi Vertikal di 3 kota yaitu Pontianak, Yogyakarta dan Padang sudah cukup baik karena nilai rata-ratanya lebih dari 7 walaupun masih ada beberapa layanan vertikal yang nilainya kurang dari 7 tetapi lebih besar dari 6. Sedangkan 6 kota memiliki rata-rata indeks integritas vertikal kurang dari 6 yaitu Bandung, Palembang, Balikpapan (hanya 1 layanan), Manado, Semarang dan Palu. Pada 6 kota tersebut, masih terdapat nilai indeks integritas layanan di beberapa instansi (SIM dan SKCK di Kepolisian, Pembuatan Sertifikat dan Kadastral di BPN, Paspor dan Layanan Lembaga Pemasyarakatan di Kemenkumham, KUA di Kemenag, Peradilan Tilang dan Umum di Mahkamah Agung dan Pemasangan Baru dan Pemasangan Kembali di PLN) yang nilainya kurang dari 4. Nilai integritas vertikal jika didasarkan pada unit layanan pada 20 kota menunjukkan masih terdapat 3 unit layanan pada 3 instansi yang memiliki nilai di bawah standar yang ditetapkan. Indeks integritas untuk masing-masing unit layanan instansi vertikal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Tabel 4.4. Peringkat Indeks Integritas Unit Layanan Instansi Vertikal NO 1

INSTANSI

UNIT LAYANAN

INTEGRITAS

Kementerian Keuangan

Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di KPPN

7,69

Kementerian Keuangan

Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

7,65

Kementerian Keuangan

Pelayanan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

7,51

Kementerian Keuangan

Pelayanan Pengurusan Impor Barang ( Bea Masuk) di DJBC

7,03

PT. PLN (Persero)

Layanan Tambah Daya

6,66

Mahkamah Agung

Peradilan Umum

6,44

Kementerian Hukum dan HAM

Layanan Lembaga Pemasyarakatan

6,43

Mahkamah Agung

Peradilan Tilang

6,24

Kepolisian Negara RI

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,20

PT. PLN (Persero)

Layanan Pemasangan baru dan Pemasangan Kembali

6,10

Badan Pertanahan Nasional

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

6,09

Badan Pertanahan Nasional

Pembuatan Sertifikat

6,04

Kementerian Hukum dan HAM

Pembuatan dan Perpanjangan Paspor

5,74

Kementerian Agama

Layanan Administrasi Pernikahan di KUA

5,41

Kepolisian Negara RI

Pembuatan dan Perpanjangan SIM

5,33

Dari hasil survei yang dilakukan pada 15 unit layanan instansi vertikal, maka 4 indeks integritas dengan nilai yang tertinggi diperoleh unit layanan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Pelaksanaan layanan vertikal di daerah menunjukkan bahwa unit layanan yang berada di bawah Kementerian Keuangan umumnya memiliki integritas relatif baik hampir di semua kota. Artinya, standar layanan pada unit layanan Kemenkeu secara konsisten ditaati oleh unit layanan di tingkat daerah. Selain Kementerian Keuangan, unit layanan di PLN pada beberapa kota juga menunjukkan perkembangan yang baik. Gambar 4.1. menjelaskan bahwa unit layanan vertikal yang berada di Kota Padang rata-rata memiliki nilai integritas baik. Sebaliknya yang terjadi di kota Palu, 4 layanan dari 3 instansi dinilai pengguna layanan memiliki integritas yang rendah.

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak - Kemenku (Mataram)

7,98

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak - Kemenkeu (padang)

7,97

Pemasangan Baru dan Kembali - PT PLN (Denpasar)

7,94

SP2D di KPPN - Kemenkeu (Padang)

7,94

Pelayanan Lelang di KPKNL - Kemenkeu (Padang)

7,94

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral - BPN (Palu)

3,18

Pembuatan Sertifikat - BPN (Palu)

3,12

Peradilan Umum - MA (Palu)

3,10

Peradilan Tilang - MA (Surabaya) Adm. Pernikahan - Kemenag (Palu)

2,86 2,85

Gambar 4.1. Indeks Integritas Unit Layanan Instansi Vertikal (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

4.2. Pengalaman Integritas Tingkat Vertikal Pengalaman integritas vertikal dengan nilai 6,55 disusun dari indikator pengalaman korupsi dengan nilai 6,61 dan cara pandang terhadap korupsi dengan nilai 6,53. Masing-masing indikator disusun dari sub indikator dengan rentang nilai antara 5,96 sampai 7,16 seperti dapat ditunjukkan pada Tabel 4.5. Tabel 4.5. Nilai Pengalaman Integritas beserta Indikator dan Sub Indikator Instansi Vertikal VARIABEL

Pengalaman Integritas (0.667)

INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 6,61

6,55 Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

6,53

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,96

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,96

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

6,39

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

7,16

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

6,32

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa nilai indikator dan sub indikator pada variabel pengalaman integritas adalah 6,55, lebih besar dari standar minimum yang ditetapkan KPK. Namun demikian masih terdapat 1 sub indikator yang nilainya di bawah standar yaitu jumlah/besaran gratifikasi (5,96). Nilai pengalaman integritas tertinggi 7,88 dicapai oleh Kementerian Keuangan dan nilai terendah 5,41 oleh Kementerian Agama. Kepolisian RI adalah instansi lain dengan nilai pengalaman integritas lebih rendah dari standar yang ditetapkan. Tabel 4.6. Peringkat Indeks Pengalaman Integritas Instansi Vertikal NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Kementerian Keuangan

7,88

Badan Pertanahan Nasional

6,18

Mahkamah Agung

6,61

Kepolisian Negara RI

5,74

PT. PLN (Persero)

6,45

Kementerian Agama

5,41

Kementerian Hukum dan HAM

6,23

SP2D di KPPN - Kemenkeu (Pontianak)

8,19

Lelang di KPKNL - Kemenkeu (Pontianak)

8,19

Administrasi Pernikahan - Kemenag (Pontoanak)

8,19

Pemasangan Baru dan Kembali - PT PLN (Surabaya)

8,19

Pemasangan Baru dan Kembali - PT PLN (Denpasar)

8,19

Peradilan Umum - MA (Palu)

2,47

Administrasi Pernikahan - Kemenag (Palu)

2,41

Lapas - Kemenhukam (Manado)

2,36

Tambah Daya - PT PLN (DKI Jakarta)

2,35

Pemasangan Badu dan Kembali - PT PLN (Manado)

1,78

Gambar. 4.2. Nilai Pengalaman Integritas di Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Unit layanan dengan nilai pengalaman integritas lima tertinggi dan lima terendah ditunjukkan dalam Gambar 4.2. Nilai pengalaman integritas rendah terlihat pada unit layanan pasang baru dan kembali dan tambah daya dari PLN di 2 kota yaitu Manado dan DKI Jakarta, layanan Lembaga Pemasyarakatan di Manado, serta di Palu untuk layanan administrasi pernikahan dari Kementerian Agama dan Layanan Peradilan Umum dari Mahkamah Agung. Layanan pada Kementerian Keuangan yaitu SP2D di KPPN dan lelang di KPKNL Kota Pontianak adalah layanan dengan pengalaman integritas tertinggi. Di kota yang sama, administrasi pernikahan juga mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga dengan layanan PLN dalam hal pasang baru/kembali di Surabaya dan Denpasar.

4.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Nilai indikator pengalaman korupsi tingkat vertikal adalah 6,61. Dari ketiga sub-indikator pengalaman korupsi, terdapat satu sub indikator yang berada di bawah nilai standar minimum 6.00 yaitu jumlah/besaran gratifikasi. Nilai indeks pengalaman korupsi pada 7 instansi vertikal ditunjukkan oleh Tabel 4.7. Tabel 4.7. Nilai Indikator Pengalaman Korupsi Beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 6,61

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,96

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,96

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

6,39

Dua instansi yaitu Kementerian Agama dan Kepolisian Negara RI masih memiliki nilai pengalaman integritas lebih rendah dari 6. Sedangkan Kementerian Keuangan adalah satusatunya instansi dengan nilai pengalaman integritas mendekati 8, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Peringkat Indeks Integritas Pengalaman Korupsi Instansi Vertikal NO

NILAI

Kementerian Keuangan

PEMERINTAH DAERAH

7,93

Badan Pertanahan Nasional

6,22

Mahkamah Agung

6,70

Kepolisian Negara RI

5,92

Kementerian Agama

5,38

PT. PLN (Persero)

6,50

Kementerian Hukum dan HAM

6,25

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Penjelasan tiap sub indikator dari indikator pengalaman korupsi dijelaskan pada bagian berikut. 1. Jumlah/Besaran Gratifikasi Indeks integritas sub indikator jumlah/besaran gratifikasi adalah 5,96. Terdapat 27% dari total 8.580 responden yang mengaku memberikan biaya tambahan pada saat mengurus layanan. Biaya tambahan yang diberikan bervariasi, fakta memperlihatkan bahwa 10% pengguna layanan membayar biaya tambahan kurang dari 50% dan 17% mengaku membayar biaya tambahan lebih dari 50% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal Besaran Gratifikasi pada Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Terendah (dalam%)

73%

Peradilan Umum - MA (Palu)

100

Kadastral - BPN (Semarang)

100

Pembuatan Sertifikat - BPN (Semarang)

100

Pembuatan Sertifikat - BPN (Palu)

100

Tambah daya - PT PLN (DKI Jakarta)

100

17% 10%

Sesuai Sesuai

>50% dari biaya resmi

<50% dari biaya resmi

Gambar 4.3. Persentase Nilai Gratifikasi pada Tingkat Vertikal

Pada Gambar 4.3 menjelaskan bahwa BPN merupakan unit layanan yang pengguna layanannya mayoritas menyatakan bahwa persentase nilai gratifikasi yang dibayarkan lebih dari 50 persen. 2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub indikator frekuensi pemberian gratifikasi adalah 6,96. Nilai tersebut sudah di atas nilai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terdapat 28% dari total 8.580 responden mengaku pernah memberikan biaya tambahan saat pengurusan layanan. Pada 5 unit layanan yang tertinggi memberikan gratifikasi dengan frekuensi 1 kali adalah Kadastral (BPN-Palu) 20%. Sedangkan dengan frekuensi 2 kali adalah Pasang baru dan kembali - (PT. PLN-Manado) 80% dan bahkan lebih dari 2 kali adalah Lembaga Pemasyarakatan - (Kemenkumham- Medan) 70%. Instansi Vertikal

Frekuensi Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%)

73%

Lapas – Kemenkumham (Ambon)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Pontianak)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Medan)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Denpasar)

100

Lapas – Kemenkumham (Medan)

21%

Peradilan Umum – MA (Palu)

2% Tidak Pernah

1 Kali

2 Kali

Lebih dari 2 Kali

1 kali

Lapas – Kemenkumham (Jayapura) Pasang baru dan kembali – PT. PLN (Manado)

Kadastral – BPN (Palu)

60 3

2 kali

40 40

80 Lebih dari 2 kali

Tidak Pernah

Gambar 4.4. Persentase dan Frekuensi Membayar Biaya Tambahan di Instansi Vertikal Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

3. Waktu pemberian gratifikasi Indeks integritas sub indikator waktu pemberian gratifikasi adalah 6,39. Waktu pemberian gratifikasi menunjukkan kapan pemberian uang tambahan dilakukan oleh pengguna layanan. Dari 27% pengguna layanan yang memberikan gratifikasi, 49% responden mengaku memberikan biaya tambahan di awal pengurusan layanan. Sedangkan responden lainnya mengaku di tengah proses (11%), di akhir pengurusan (25%) dan bahkan terdapat 15% responden mengaku memberikan pada 2 atau 3 tahap proses pengurusan layanan. Unit layanan yang memberikan tertinggi pada kombinasi 2 atau 3 tahap proses adalah unit layanan Peradilan Umum (MA-Palu) 33% sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.

Instansi Vertikal

Waktu Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Tertinggi d an 5 Terendah (dalam %)

49%

Adm. Pernikahan – Kemenag (Denpasar)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Medan)

100

Adm. Pernikahan – Kemenag (Pontianak)

100

Lapas – Kemenkumham (Ambon)

100

Lapas – Kemenkumham (Manado)

100

25%

Peradilan Umum – MA (Palu)

15% 11%

Adm. Pernikahan – Kemenag (Palu) Kadastral – BPN (Palu)

Awal Proses

Akhir Proses

Kombinasi 2 atau 3 Proses Awal Proses

Saat Proses

33 40 10

Adm. Pernikahan – Kemenag (DKI Jakarta) Kombinasi 2 atau 3 Proses

Saat Proses

10 10

Akhir Proses

67 7

Tidak Memberi

Gambar 4.5. Waktu Memberikan Biaya Tambahan di Instansi Vertikal

Unit layanan dengan waktu pemberian gratifikasi tertinggi di awal pengurusan layanan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham - Manado) (100%). Unit layanan Administrasi Pernikahan (Kemenag) di DKI Jakarta pengguna layanannya mayoritas juga memberikan biaya tambahan di awal proses layanan (67%).

4.2.2 Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Instansi Vertikal Nilai indikator cara pandang terhadap korupsi 6,53 disusun oleh 2 (dua) nilai sub indikator yaitu arti pemberian gratifikasi dengan nilai 7,16 dan tujuan pemberian gratifikasi dengan nilai 6,32, sebagaimana dapat di lihat pada tabel 4.9. Nilai indikator tersebut untuk mengetahui bagaimana masyarakat memandang korupsi di instansi/lembaga pelayanan publik. Cara pandang masyarakat inilah yang akan mempengaruhi proses pengurusan layanan untuk memberikan atau tidak biaya tambahan/gratifikasi tersebut. Tabel 4.9. Nilai Indikator Cara Pandang Korupsi Beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

SUB-INDIKATOR 6,53

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

7,16

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

6,32

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Secara keseluruhan nilai cara pandang responden terhadap tindakan korupsi relatif baik. Gambaran nilai cara pandang terhadap korupsi pada 7 intansi vertikal dijelaskan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Peringkat Indeks Integritas Cara Pandang Terhadap Korupsi Instansi Vertikal NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Kementerian Keuangan

7,86

Badan Pertanahan Nasional

6,17

Mahkamah Agung

6,57

Kepolisian Negara RI

5,68

PT. PLN (Persero)

6,43

Kementerian Agama

5,42

Kementerian Hukum dan HAM

6,22

Seperti pada pengalaman korupsi, 2 instansi yaitu Kepolisian Negara RI dan Kementerian Agama masih mendapatkan nilai di bawah 6. Namun 4 instansi lain yaitu MA, PT.PLN, Kemenkumham dan BPN nilainya juga masih di sekitar 6. Hanya Kementerian Keuangan yang nilai cara pandang terhadap korupsi lebih dari 7. Dua sub indikator cara pandang korupsi yaitu arti pemberian gratifikasi dan tujuan pemberian gratifikasi dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut: 1. Arti Pemberian Gratifikasi Nilai sub indikator arti pemberian gratifikasi adalah 7,16. Nilai ini menunjukkan bagaimana masyarakat mengartikan biaya yang mereka keluarkan tergolong korupsi atau tidak. Nilai 7,16 memperlihatkan bahwa masyarakat cukup paham arti pemberian gratifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.6. Pemahaman tersebut ditunjukkan oleh fakta bahwa 75% responden berpendapat memberikan gratifikasi adalah perbuatan yang melanggar hukum dan memalukan (masing-masing 28% dan 47%). Namun demikian, tercatat 25% pengguna layanan menyatakan bahwa perbuatan itu boleh dilakukan.

Hanya boleh dilakukan kalau terpaksa

Boleh dilakukan asal tidak terlalu sering

Boleh dan sering dilakukan

Harus dilakukan

Memalukan dan tercela

Melanggar hukum dan harus dilaporkan

Gambar 4.6. Pendapat Pengguna Layanan atas Biaya Tambahan di Instansi Vertikal

2. Tujuan Pemberian Gratifikasi Nilai sub indikator tujuan pemberian gratifikasi instansi vertikal adalah 6,32. Nilai menunjukkan bahwa responden mempunyai tujuan tertentu saat memberikan gratifikasi kepada petugas. Gambar 4.7 menjelaskan bahwa dari pengguna layanan yang mengaku memberi gratifikasi, sebagian besar tujuan responden memberikan gratifikasi adalah untuk mempercepat waktu pengurusan (71%). Tujuan lainnya adalah mendapat kepastian waktu (12%), meluluskan persyaratan (8%), petugas semena-mena (3%) dan tidak ada tujuan (6%).

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Instansi Vertikal

Tujuan Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam %) Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Medan)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura )

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Lapas â&#x20AC;&#x201C; Kemenkumham (Manado)

Petugas semena-mena Memastikan tepat waktu

Paspor - Kemenkumham (Palembang)

Tidak ada Tujuan

Meluluskan syarat pengurusan

3 3

40 87

Tambah Daya - PT. PLN (DKI Jakarta)

SIM - Kepolisian RI (Semarang)

Tidak memberi

Peradilan Tilang - MA (Surabaya)

Mempercepat waktu

Gambar 4.7. Tujuan Memberikan Biaya Tambahan di Unit Layanan Instansi Vertikal

Pada unit layanan dengan nilai tujuan pemberian gratifikasi yang rendah, tujuan utama pemberian gratifikasi pada tiap unit layanan terlihat berbeda. Di Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham-Manado) tujuan dominan adalah menghindari kesewenangan petugas, pada Paspor (Kemenkumham-Palembang), Peradilan Tilang (MASurabaya), SIM (Kepolisian-Semarang) dan Tambah Daya (PT PLN-DKI Jakarta) adalah untuk mempercepat waktu. Sedangkan alasan responden memberikan biaya tambahan dapat dilihat pada Gambar 4.8. Alasan Memberikan Biaya Tambahan di Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam %) Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Medan)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura )

100

Adm. Pernikahan - Kemenag

100

(Denpasar) Peradilan Tilang - MA (Surabaya)

100

Sertifikat - BPN (Semarang)

Kadastral - BPN (Semarang)

SIM - Kepolisian RI (Semarang)

Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Semarang)

Petugas meminta

Petugas mempersulit

10 Tidak memberi biaya tambahan

Gambar 4.8. Alasan Memberikan Biaya Tambahan di Unit Layanan Instansi Vertikal

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa 27% pengguna layanan yang memberikan gratifikasi karena petugas meminta dan petugas mempersulit. Lebih jelasnya penyebab utama pengguna layanan memberikan gratifikasi pada 5 tertinggi dan 5 terendah unit layanan diinstansi vertikal dapat dilihat pada Gambar 4.8.

4. 3. Potensi Integritas Tingkat Vertikal Potensi integritas tingkat vertikal dengan nilai 6,10 merupakan variabel yang memberikan bobot kontribusi sebesar 0,333 terhadap nilai integritas. Variabel potensi integritas didukung oleh indikator yang penting untuk memperkecil peluang terjadinya tindakan korupsi, yaitu lingkungan kerja (7,15), sistem administrasi (6,38), perilaku individu (6,65) dan pencegahan korupsi (4,94). Masing-masing indikator terdiri atas 2-5 sub indikator dengan nilai sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.11. Tabel 4.11. Nilai Variabel Potensi Integritas Beserta Indikator dan Sub-Indikator Instansi Vertikal VARIABEL

INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0.127)

Potensi Integritas (0.333)

6,10

SUB-INDIKATOR

7,15

Sistem Administrasi (0.280)

6,38

Perilaku Individu (0.280)

6,65

Pencegahan Korupsi (0.313)

4,94

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

6,23

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

9,18

Keterlibatan Calo (0.221)

7,11

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,56

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)

7,17

Kepraktisan SOP (0.281)

6,61

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,42

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,69

Keadilan dalam Layanan (0.413)

7,09

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)

6,57

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

6,03

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

5,00

Nilai potensi integritas 7 instansi di 20 kota sudah mencapai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK 6,00. Namun masih terdapat indikator potensi integritas terutama pencegahan korupsi yang nilainya rendah (4,94). Berdasarkan tabel 4.11, hal yang perlu dilakukan unit layanan dalam rangka memperkecil peluang korupsi adalah dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (5,69), tingkat upaya anti korupsi (4,91) dan mekanisme pengaduan masyarakat (5,00). Peringkat dan indeks integritas berdasarkan variabel potensi integritas dapat dilihat pada Tabel 4.12. Tabel 4.12. Peringkat Indeks Potensi Integritas Integritas Instansi Vertikal NO 1

PEMERINTAH DAERAH Kementerian Keuangan

NILAI

6,93

PEMERINTAH DAERAH Mahkamah Agung

NILAI 5,80

PT. PLN (Persero)

6,23

Kementerian Hukum dan HAM

5,80

Badan Pertanahan Nasional

5,84

Kementerian Agama

5,40

Kepolisian Negara RI

5,82

Pada variabel potensi integritas 5 instansi dari total 7 instansi vertikal masih memperoleh nilai di bawah standar minimal yang ditetapkan KPK. Artinya diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik, sehingga potensi korupsi bisa diminimalisasi sedini mungkin. Jika dilihat berdasarkan unit layanan, nilai potensi integritas yang rendah adalah pada layanan peradilan tilang, layanan paspor dan administrasi pernikahan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.9.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Pengusaha Kena Pajak - Kemenkeu

7,81

Pengusaha Kena Pajak - Kemenkeu

7,77

Lelang di KPKNL - Kemenkeu

7,72

SP2D di KPPN - Kemenkeu (Mataram)

7,71

Tambah Daya - PT PLN

7,71

PERNAH

Adm. Pernikahan - Kemenag (Palu)

3,74

Peradilan Tilang - MA (Surabaya)

3,52

Peradilan Tilang - MA (Manado)

3,48

Peradilan Tilang - MA (Palu)

3,40

Paspor - Kemenkumham (Surabaya)

3,28

Gambar 4.9. Peringkat Indeks Potensi Integritas pada Unit Layanan (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

4.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Vertikal Lingkungan kerja layanan publik merupakan salah satu faktor penilaian pengguna layanan terhadap suatu layanan. Bila lingkungan kerja tidak didukung oleh fasilitas yang memadai, suasana pelayanan tidak nyaman atau prosedur yang berbelit-belit akan mendorong pengguna layanan untuk melakukan penyimpangan dalam rangka memperlancar proses pengurusan layanan. Nilai indikator dan sub indikator lingkungan kerja dapat di lihat pada Tabel 4.13 berikut. Tabel 4.13. Nilai Indikator Lingkungan Kerja beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0.127)

SUB-INDIKATOR

7,15

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

6,23

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

9,18

Keterlibatan Calo (0.221)

7,11

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,56

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)

7,17

Indeks integritas indikator lingkungan kerja instansi vertikal adalah 7,5. Hal ini menunjukkan pengguna jasa yang melakukan tindakan kebiasaan memberikan gratifikasi, membuat pertemuan di luar prosedur, menggunakan jasa calo/perantara pada saat pengurusan layanan sudah rendah. Peringkat indeks integritas instansi vertikal untuk sub indikator lingkungan kerja dapat dilihat pada Tabel 4.14. Tabel 4.14. Peringkat Indeks Integritas Lingkungan Kerja Instansi Vertikal NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Kementerian Keuangan

8,40

Kementerian Agama

6,76

Mahkamah Agung

6,97

Badan Pertanahan Nasional

6,65

Kementerian Hukum dan HAM

6,96

Kepolisian Negara RI

6,47

PT. PLN (Persero)

6,93

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing sub indikator dalam lingkungan kerja ditunjukkan pada bagian berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

1. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Nilai sub indikator kebiasaan pemberian gratifikasi adalah 6,32. Nilai sudah mencapai standar minimal, namun kebiasaan pemberian gratifikasi masih terjadi berdasarkan fakta dari pengguna layanan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.10. Instansi Vertikal

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

SKCK - Kepolisian RI (Semarang)

Peradilan Umum - MA (Manado) 22%

57%

17%

Lapas - Kemenkumham (Medan)

Kadastral - BPN (Semarang)

Paspor - Kemenkumham (Semarang)

67 53 60 84

7 64

Lapas - Kemenkumham (Denpasar)

100

Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Sering terjadi

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Selalu terjadi

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Tidak pernah terjadi

Kadang-kadang terjadi

Gambar 4.10. Kebiasaan Pemberian Uang Tambahan di Instansi Vertikal

Masih terdapat 43% pengguna layanan yang menyatakan bahwa gratifikasi masih terjadi dalam proses pengurusan layanan (4% selalu terjadi, 17% sering terjadi dan 22% kadang-kadang terjadi). Berdasarkan jawaban pengguna layanan di unit layanan dengan nilai kebiasaan pemberian gratifikasi terendah yang mengatakan â&#x20AC;&#x2DC;selalu terjadiâ&#x20AC;&#x2122; adalah Peradilan Umum - MA (Manado) sebesar 40%. Pemberian gratifikasi sering terjadi adalah pada layanan Kadastral - BPN (Semarang) sebesar 84%. Namun 5 unit layanan dengan kebiasaan pemberian gratifikasi terendah, seluruh responden 100% mengaku tidak pernah memberikan gratifikasi saat pengurusan layanan. 2. Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Nilai sub indikator kebutuhan pertemuan di luar prosedur adalah 9,18. Nilai untuk sub indikator ini cukup tinggi yang berarti bahwa sebagian besar pengguna layanan sudah taat terhadap prosedur yang ditetapkan oleh unit layanan. Hal ini ditunjukkan dari fakta bahwa dari seluruh responden (8.580), terdapat 88% yang tidak pernah melakukan pertemuan di luar prosedur. Sedangkan 12% lainnya mengaku pernah melakukannya saat pengurusan layanan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.11. Responden yang mengaku melakukan pertemuan 1 kali tertinggi di unit layanan Paspor - Kemenkumham (Palembang) 97%, pertemuan 2 kali layanan Sertifikat - BPN (Palembang) 27% dan lebih dari 2 kali layanan Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Bandung) 27%.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Instansi Vertikal

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur Pada Unit Layanan Vertikal 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam%)

88%

Sertifikat - BPN (Palembang)

Kadastral - BPN (Palembang)

Paspor - Kemenkumham (Palembang) 3

Sertifikat - BPN (Mataram) 7

Pasang baru dan kembali - PT. PLN

Adm. Pernikahan - Kemenkumham (Semarang)

100

Adm. Pernikahan - Kemenkumham (Pontianak)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Padang)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

12%

Tidak pernah

Pernah

Pernah, lebih dari dua kali

2 kali

1 kali

Tidak pernah

Gambar 4.11. Persentase Responden Melakukan Pertemuan di luar prosedur pada Instansi Vertikal

Berdasarkan fakta dari pengguna layanan pada instansi vertikal yang melakukan pertemuan di luar prosedur, tujuannya adalah mempercepat waktu 52%, melengkapi syarat 17%, negosiasi biaya 16% dan negosiasi syarat yang tidak terpenuhi 15%. Unit layanan tertinggi dengan tujuan mempercepat waktu adalah Sertifikat - BPN (Mataram) 60%. Sedangkan tujuan negosiasi syarat yang tidak dipenuhi adalah Kadastral - BPN (Palembang) 72%. Lebih jelasnya tujuan responden melakukan pertemuan di luar prosedur pada unit layanan 5 tertinggi dan 5 terendah dapat dilihat pada Gambar 4.12. Instansi Vertikal

Tujuan Responden Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur di Instansi Vertikal 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam%) Paspor - Kemenkumham (Palembang)

Kadastral - BPN (Palembang)

17%

52%

16% 15%

Sertifikat - BPN (Palembang) Adm. Pernikahan - Kemenag (Semarang)

Mempercepat waktu

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

Kadastral - BPN (Denpasar) Sertifikat - BPN (Mataram)

7 30

10 3 10

47 100 100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Padang)

100

Negosiasi biaya

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Negisiasi syarat

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Melengkapi syarat

Tidak melakukan

Gambar 4.12. Tujuan Responden Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur di Instansi Vertikal

Survei Integritas Sektor Publik 2011

7 3

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

3. Keterlibatan Calo Keberadaan calo dalam pengurusan layanan pada instansi vertikal masih terlihat, walaupun nilai sub indikator keterlibatan calo adalah 7,11, karena masih terdapat 36% pengguna layanan yang melihat ada calo di unit layanan yang mereka datangi. Kondisi tersebut di tunjukkan pada Gambar 4.13.

Instansi Vertikal

Keterlibatan Calo pada Unit Layanan Instansi Vertikal 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam%) Lelang di KPKNL - Kemenkeu

100 97

Peradilan Umum - MA (Manado) Peradilan Tilang - MA (Manado)

Paspor - Kemenkumham (Surabaya)

Kadastral - BPN (Denpasar)

Lapas - Kemenkumham (Denpasar)

100

Lapas - Kemenkumham (Banda Aceh)

100

Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Tidak melihat calo Melihat calo

Petugas langsung

Kombinasi 2 atau lebih perantara

Orang luar

Orang yang bekerja di sekitar unit

Petugas lain

Tidak pernah melihat calo

Gambar 4.13. Pengamatan Responden yang Menjadi Perantara/Calo di Instansi Vertikal

Gambar 4.13 menjelaskan siapa yang menjadi perantara calo saat pengurusan layanan di instansi vertikal. Pada unit layanan dengan nilai keterlibatan calo 5 tertinggi dan 5 terendah yang paling banyak menjawab â&#x20AC;&#x2DC;petugas langsungâ&#x20AC;&#x2122; adalah pada Peradilan Umum - MA (Manado) sebesar 97%. Kombinasi 2 atau lebih perantara adalah pada unit layanan Lelang di KPKNL - Kemenkeu (Banjarmasin) sebesar 100%.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Cara Perantara/Calo Beroperasi pada Unit Layanan di Instansi Vertikal

Instansi Vertikal

67%

5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%)

20% 13%

Tidak pernah melihat calo Sembunyi-sembunyi Terang-terangan

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Lapas - Kemenkumham (Banda Aceh)

100

Lapas - Kemenkumham (Denpasar)

100

Kadastral - BPN (Semarang)

100

Peradilan Tilang - MA (Surabaya)

100

Sertifikat - BPN (Semarang)

100

Kadastral - BPN (Denpasar)

100

Paspor - Kemenkumham (Surabaya)

100

Gambar 4.14. Cara Perantara/Calo Beroperasi di Instansi Vertikal (dalam %)

Gambar 4.14 menunjukkan bahwa cara calo beroperasi saat mendekati pengguna layanan, 13% mengatakan dengan terang-terangan, 20% secara sembunyi-sembunyi dan 67% menyatakan tidak pernah melihat calo. Unit layanan yang calonya beroperasi secara terang-terangan diantaranya adalah layanan-layanan di BPN (Denpasar) 100% responden. Hal ini merupakan nilai negatif pada petugas unit layanan. Bila unit layanan tidak cepat melakukan perbaikan, maka akan semakin memicu terjadinya tindakan korupsi pada unit layanan saat proses pengurusan layanan. Keberadaan perantara/calo di instansi vertikal sangat mempengaruhi keadilan dalam proses pengurusan layanan. Adanya calo dapat merugikan para pengguna layanan yang dalam proses pengurusan layanan tidak menggunakan jasa calo. Namun calo tersebut dirasa menguntungkan keberadaannya bagi para pengguna layanan yang tidak mau mengurus sendiri. 4. Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan Salah satu faktor yang dapat memicu para pengguna layanan menggunakan jasa perantara/calo selama proses pengurusan layanan adalah kondisi fasilitas yang tersedia di unit layanan tersebut. Gambar 4.15 menjelaskan fakta mengenai kondisi fasilitas di instansi vertikal dalam lingkungan kerja saat proses pengurusan layanan. Dari total 8.580 responden, terdapat 12% responden yang menyatakan kondisi fasilitas di instansi vertikal kurang memadai. Namun 72% responden menyatakan bahwa kondisi fasilitas di instansi vertikal sudah memadai. Bahkan 14% responden menyatakan dengan tegas bahwa kondisi fasilitas yang tersedia sangat memadai. Salah satu unit layanan yang responden menyatakan kondisi fasilitas sangat memadai yaitu unit layanan Pasang baru dan kembali â&#x20AC;&#x201C; PT. PLN (Surabaya) 97% responden. Secara detail kondisi fasilitas pada unit unit layanan 5 tertinggi dan 5 terendah dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Instansi Vertikal

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan pada Unit Layanan di Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%) Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Surabaya)

72%

Pengusaha kena pajak - Kemenkeu (Ambon)

SP2D di KPPN - Kemenkeu (Palu)

SP2D di KPPN - Kemenkeu (Palembang)

14% 12% 1%

Tambah Daya - PT. PLN (Surabaya)

94 30

Adm. Pernikahan - Kemenag (Medan)

Sertifikat - BPN (Denpasar)

Sangat memadai

Peradilan Tilang - MA (Surabaya)

Kurang memadai

Adm. Pernikahan - Kemenag (Surabaya)

Memadai

37 100

Paspor - Kemenkumham (Surabaya)

Tidak memadai

Gambar 4.15. Kondisi Fasilitas di Instansi Vertikal

5. Suasana/Kondisi di Sekitar Pelayanan Suasana lingkungan kerja di unit layanan juga mempengaruhi keinginan para pengguna layanan untuk mengurus layanan sendiri atau tidak. Gambar 4.16 menjelaskan bahwa suasana di instansi vertikal menurut pengalaman responden saat mengurus layanan adalah nyaman (86% responden), tenang (81% responden), ruangan teratur dan rapi (87% responden) serta tahapan layanan teratur (87% responden). Secara umum penilaian responden terhadap suasana lingkungan kerja di instansi vertikal cukup baik. Namun masih ada responden yang merasa tidak puas dengan suasana lingkungan kerja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas lingkungan kerja vertikal harus terus-menerus dilakukan untuk kepentingan kepuasan pengguna layanan. 87%

86%

87%

81%

Ya Tidak

14%

Nyaman

19% 13%

Tenang

Ruangan teratur dan rapi

13%

Tahapan layanan teratur

Gambar 4.16. Suasana Lingkungan Kerja di Instansi Vertikal

4.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Vertikal Sistem administrasi dalam layanan publik disusun dari 3 (tiga) sub-indikator yaitu kepraktisan SOP, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil dari penilaian responden terhadap ketiga sub-indikator ini mencerminkan pengelolaan administrasi pada layanan publik, sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 4.15

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal Tabel 4.15. Nilai Indikator Sistem Administrasi beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR

SUB-INDIKATOR

Sistem Administrasi (0.280)

6,38

Kepraktisan SOP (0.281)

6,61

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,42

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,69

Indeks integritas indikator sistem administrasi tingkat vertikal adalah 6,38. Pemanfaatan teknologi merupakan sub indikator yang masih memerlukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar minimal. Peringkat indeks integritas sistem administrasi dari 7 instansi vertikal dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16. Peringkat Indeks Integritas Sistem Administrasi Instansi Vertikal NO

NILAI

Kementerian Keuangan

PEMERINTAH DAERAH

7,06

Mahkamah Agung

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 6,00

PT. PLN (Persero)

6,59

Kementerian Agama

5,98

Kepolisian Negara RI

6,29

Badan Pertanahan Nasional

5,93

Kementerian Hukum dan HAM

6,17

Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional merupakan 2 instansi vertikal yang memiliki indeks Sistem Administrasi masih di bawah 6. Namun demikian, PT PLN (Persero), Kepolisian RI, Kemenkumham dan MA nilainya juga masih di sekitar 6. Hanya Kementerian Keuangan yang memiliki indeks Sistem Administrasi di atas 7. Selanjutnya masing-masing sub indikator dalam sistem administrasi akan dijelaskan pada bagian berikut. 1. Kepraktisan SOP Nilai sub indikator kepraktisan SOP adalah 6,61. Nilai sudah mencapai standar minimal yang ditetapkan. Kepraktisan SOP pada tingkat vertikal ditunjukkan oleh mudahnya prosedur pengurusan layanan, mudahnya persyaratan pengurusan layanan, ketepatan waktu penyelesaian pengurusan layanan dan wajarnya biaya pengurusan layanan seperti pada Gambar 4.17. Jika dilihat dari sisi prosedur yang menyatakan prosedur wajar dan mudah sebanyak 86% responden, sementara yang menyatakan bahwa persyaratan wajar dan mudah sebanyak 88%. Dari sisi waktu, yang menyatakan tepat waktu bahkan lebih cepat dari waktu yang ditetapkan sebanyak 74%. Selain itu, 80% pengguna layanan menyatakan bahwa biaya yang dibayarkan tergolong wajar dan murah. Namun demikian, masih terdapat responden yang menyatakan prosedur sulit dan tidak jelas (14%), persyaratan sulit dan tidak jelas (12%), waktu lambat dan tidak jelas (26%) serta biaya mahal dan tidak jelas (20%). 69%

68%

59%

57%

29%

19% 8%

Prosedur Wajar

16% 12%

Persyaratan

3% Waktu

Biaya

Wajar

Tepat waktu

Wajar

Mudah

Lambat

Mahal

Sulit

Murah

Tidak jelas prosedurnya

Tidak jelas batas waktunya Lebih cepat dari ditetapkan

Tidak jelas biayanya

Gambar 4.17. Penilaian Pengguna Layanan atas Standar Operasi Prosedur di Instansi Vertikal

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

2. Keterbukaan Informasi Keterbukaan informasi layanan publik sangatlah membantu pengguna layanan pada saat proses pengurusan layanan. Pengguna layanan senang bila informasi tersebut diumumkan secara terbuka dan dijelaskan tanpa ditanya, sehingga dengan mudah mereka akan mentaati seluruh tahapan prosedur yang ditetapkan. Nilai sub indikator keterbukaan informasi adalah 6,42. Nilai sudah mencapai standar minimal yang ditetapkan. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden menyatakan informasi layanan sudah diumumkan secara terbuka sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.18. 46%

44%

34%

25%

34% 24% 21%

22% 18% 13%

17% 11%

Prosedur

18%

17%

Persyaratan

Waktu

18% 7%

23%

Biaya

Diumumkan terbuka

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

Gambar 4.18. Tingkat Keterbukaan Informasi di Instansi Vertikal

Gambar 4.18 menjelaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi melalui prosedur, persyaratan, waktu dan biaya di instansi vertikal cukup baik. Dari hasil survei pada seluruh target pengguna layanan sebagian besar pengguna layanan menyatakan informasi diumumkan secara terbuka yaitu 69% pengguna layanan pada prosedur, 68% pengguna layanan pada persyaratan, 51% pengguna layanan pada waktu dan 52% pengguna layanan pada biaya. Selebihnya pengguna layanan menyatakan informasi dijelaskan petugas jika ditanya atau tanpa ditanya. Bahkan pengguna layanan menjumpai tidak ada pengumuman atau penjelasan dari petugas layanan mengenai informasi terkait dengan pengurusan layanan. 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Nilai sub indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah 5,69. Nilai tersebut masih di bawah standar minimal yang ditetapkan. Sebagian besar pengguna layanan menyatakan tidak pernah menggunakan teknologi informasi dalam pengurusan layanan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.19.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Instansi Vertikal

Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Unit Layanan di Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%)

Lapas - Kemenkumham (Banda Aceh)

100

Lapas - Kemenkumham (Jayapura)

100

Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Denpasar)

100

Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Surabaya)

100

Tambah Daya - PT. PLN (Palu)

100

Peradilan Umum - MA (Makassar)

100

Peradilan Umum - MA (Palembang)

100

Tidak pernah pernah

Pasang baru dan kembali - PT. PLN (Ambon)

Adm. Pernikahan - Kemenag (Manado)

100

Kadastral - BPN (Ambon)

100

Tidak tahu cara penggunaannya karena tidak pernah dijelaskan

Tidak pernah karena tidak memerlukan

Tidak pernah karena teknologi yang ada tidak berfungsi

Pernah

Tidak pernah karena tidak ada teknologi

Gambar 4.19. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi di Instansi Vertikal

Gambar 4.19 menginformasikan bahwa 68% responden tidak pernah menggunakan teknologi informasi pada saat proses pegurusan layanan di instansi vertikal. Selengkapnya alasan responden tidak menggunakan teknologi informasi dapat dilihat pada Gambar 4.19. Salah satu unit layanan yang tidak ada teknologi informasi menurut pengamatan responden yaitu Peradilan Umum (MA) di Palembang dan Makasar, layanan administrasi pernikahan (Kemenag-Manado) dan Pemetaan Kadastral (BPN-Ambon). Dalam rangka transparansi dan kecepatan layanan, unit layanan sebaiknya menyediakan perangkat teknologi informasi. Umumnya tujuan pengguna layanan menggunakan teknologi informasi tersebut adalah untuk mengetahui informasi terkait layanan yang diurus dan informasi tentang unit layanan, untuk memproses layanan, atau untuk mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan.

4.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Vertikal Perilaku individu yang negatif pada petugas layanan maupun pengguna layanan adalah salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindakan korupsi. Terdapat 3 (tiga) subindikator dalam menilai perilaku individu tersebut yaitu keadilan dalam layanan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi dan perilaku pengguna layanan. Nilai indikator perilaku individu dan sub indikatornya dapat dilihat pada Tabel 4.17. Tabel 4.17. Nilai Indikator Perilaku Individu beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR Perilaku Individu (0.280)

SUB-INDIKATOR 6,65

Keadilan dalam Layanan (0.413)

7,09

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi (0.327)

6,57

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

6,03

Indeks integritas indikator perilaku korupsi pada instansi vertikal adalah 6,65. Nilai tersebut didukung keadilan dalam layanan (nilai 7,09), ekspektasi petugas terhadap gratifikasi (nilai 6,57) dan perilaku pengguna layanan (nilai 6,03). Secara umum penilaian pengguna layanan atas keadilan dalam layanan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi dan perilaku pengguna layanan cukup baik. Peringkat indeks integritas perilaku individu instansi vertikal dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Tabel 4.18. Peringkat Indeks Integritas Perilaku Individu Instansi Vertikal NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Kementerian Keuangan

7,66

Kementerian Agama

6,34

PT. PLN (Persero)

6,53

Badan Pertanahan Nasional

6,27

Mahkamah Agung

6,47

Kepolisian Negara RI

6,08

Kementerian Hukum dan HAM

6,42

Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 sub indikator dari indikator perilaku individu akan disampaikan pada bagian berikut. 1. Keadilan dalam Layanan Nilai sub indikator keadilan dalam layanan adalah 7,09. Nilai sudah lebih dari standar minimal yang ditetapkan. Perilaku individu salah satunya dapat dilihat dari sikap, penampilan dan keahlian petugas yang melayani para pengguna layanan. Penilaian responden terhadap sikap, penampilan dan keahlian petugas di instansi vertikal dapat dilihat pada Gambar 4.20. 86.4%

84.1%

10.4% 5.3% 0.2% Sikap Melayani Sangat melayani Kurang melayani Tidak melayani

83.2%

13%

10.3% 3.1%

0.2%

Penampilan Rapi dan Sopan Sangat Rapi dan sangat sopan Kurang rapi dan kurang sopan Tidak rapi dan tidak sopan

3.6%

0.2%

Keahlian Menguasai tugasnya Sangat menguasai tugasnya Kurang menguasai tugasnya Tidak menguasai tugasnya

Gambar 4.20. Penilaian Pengguna Layanan terhadap Petugas di Instansi Vertikal

Berdasarkan Gambar 4.20, dilihat dari sikap petugas layanan, responden yang mengatakan sikap petugas mau melayani dan sangat melayani sebanyak 94,5% responden. Dari penampilan petugas, responden yang mengatakan penampilan petugas rapi dan sopan bahkan sangat rapi dan sangat sopan sebanyak 96,7% responden. Dari keahlian petugas, responden yang mengatakan petugas menguasai dan sangat menguasai tugasnya sebanyak 96,2% responden. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap petugas yang melayani di instansi vertikal relatif baik dan tidak ada keluhan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

Instansi Vertikal

Pembedaan Perlakuan Petugas pada Unit Layanan di Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%)

65% 29% 6%

Tidak membedakan

Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Lapas - Kemenkumham (Mataram)

100

Lapas - Kemenkumham (Manado) Lapas - Kemenkumham (Jayapura)

Ya, kadang-kadang Ya, selalu

Peradilan Tilang - MA (Jayapura) 3

Paspor - Kemenkumham (Jayapura)

100

Paspor - Kemenkunham (Surabaya)

100

Gambar 4.21. Pembedaan Perlakuan Petugas di Instansi Vertikal

Selain itu, cara petugas unit layanan dalam melayani para pengguna layanan misalnya dengan tidak membeda-bedakan sikap atau perilaku dalam memberikan layanan selama proses pengurusan juga mempengaruhi responden untuk tidak menggunakan jasa calo/perantara. Gambar 4.21 menunjukkan bahwa masih ada petugas unit layanan di instansi vertikal yang cenderung membeda-bedakan sikap atau perlakuannya pada setiap pengguna layanan yang menggunakan unit layanan tersebut. Gambar 4.21 menjelaskan fakta perilaku petugas layanan di 5 unit layanan dengan nilai tertinggi dan 5 unit layanan terendah di instansi vertikal saat proses pengurusan layanan. Seluruh responden di unit layanan Paspor â&#x20AC;&#x201C; Kemenkumhan (Jayapura) merasakan selalu ada pembedaan perlakuan dari petugas unit layanan saat proses pengurusan layanan. Di unit layanan Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham - Manado dan Jayapura) pembedaan perlakukan juga dominan dirasakan pengguna layanan. 2. Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi Perilaku petugas layanan yang juga berpengaruh terhadap integritas layanan adalah ekspektasi petugas terhadap gratifikasi. Nilai sub indikator ekspektasi petugas terhadap gratifikasi adalah 6,57. Nilai sudah mencapai standar minimal yang ditetapkan. Fakta dari pengguna layanan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.22 memperlihatkan terdapat 70% responden menjawab tidak ada yang berinisiatif memberikan atau meminta uang tambahan saat pengurusan layanan. Sebanyak 3% responden menjawab bahwa petugas layanan yang meminta adanya uang tambahan tersebut secara langsung namun tidak terbuka, bahkan ada 8% mengaku petugas layanan meminta secara langsung dan terbuka. Pada unit layanan dengan nilai 5 tertinggi dan 5 terendah di unit layanan Peradilan umum (MA - Palu) 100% responden menyatakan petugas yang meminta uang tambahan secara langsung. Sedangkan di layanan Peradilan Umum, Pemetaan Kadastral, layanan administrasi pernikahan dan layanan pembuatan sertifikat yang semua ada di Kota Palu, permintaan secara langsung dan terbuka masih sangat dominan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

Instansi Vertikal

Cara Petugas Meminta Uang Tambahan pada Unit Layanan di Instansi Vertikal 5 Tertinggi dan 5 Terendah (dalam%) Adm. Pernikahan - Kemenag (Denpasar)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Jayapura)

100

Adm. Pernikahan - Kemenag (Pontianak)

100

Lapas - Kemenkumham (Ambon)

100

Lapas - Kemenkumham (Denpasar)

100

70% 17%

Sertifikat - BPN (Palu)

Tidak ada yang berinisiatif

Adm. Pernikahan - Kemenag (Palu) Inisiatif responden

Kadastral - BPN (Palu)

Langsung terbuka

Paspor - Kemenkumham (Surabaya)

100

Peradilan Umum - MA (Palu)

100

Langsung tidak terbuka Melalui pihak lain

Gambar 4.22. Cara Petugas Meminta Uang Tambahan di Instansi Vertikal

3. Perilaku Pengguna Layanan Kebiasaan pemberian uang tambahan pada pengurusan layanan publik semata-mata bukan karena diminta oleh petugas layanan. Inisiasi pemberian dari pengguna layanan juga berperan dalam suburnya praktik gratifikasi di layanan publik. Pada Gambar 4.22 terlihat bahwa 17% pengguna layanan menyatakan bahwa inisiatif pemberian uang tambahan dalam proses layanan berasal dari pengguna layanan sendiri.

4.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Instansi Vertikal Pencegahan korupsi dalam layanan publik dapat diukur melalui sub indikator tingkat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Nilai Indikator Pencegahan Korupsi beserta Sub Indikator Instansi Vertikal INDIKATOR Pencegahan Korupsi (0.313)

SUB-INDIKATOR 4,94

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,91

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

5,00

Tabel 4.19 menunjukkan penilaian responden dari 7 instansi vertikal pada 20 kota atau dengan total responden 8.580 atas indikator pencegahan korupsi adalah 4,94. Nilai ini masih berada jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh KPK 6,00. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat upaya anti korupsi (4.91) pada layanan publik vertikal masih rendah dan mekanisme pengaduan masyarakat (5.00) masih kurang berjalan. Peringkat indeks integritas pencegahan korupsi instansi vertikal dapat dilihat pada Tabel 4.20. Tabel 4.20. Peringkat Indeks Integritas Pencegahan Korupsi Instansi Vertikal NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Kementerian Keuangan

5,61

Mahkamah Agung

4,55

PT. PLN (Persero)

5,37

Kementerian Hukum dan HAM

4,44

Badan Pertanahan Nasional

5,07

Kementerian Agama

3,50

Kepolisian Negara RI

4,89

Seluruh instansi vertikal mendapatkan nilai pencegahan korupsi di bawah standar minimal yang ditetapkan. Belum terlihat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat dalam sistem layanan publik yang mereka tetapkan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Tingkat Sektor Publik Vertikal

1. Tingkat Upaya Anti Korupsi Nilai sub indikator tingkat upaya anti korupsi adalah 4,91. Nilai ini masih jauh di bawah standar minimal yang ditetapkan KPK. Sebagian besar responden menyatakan hanya menemukan 1 bentuk media kampanye/media anti korupsi pada unit layanan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.23.

1 media

2-5 media

Tidak ada

Lebih dari 5 media

Gambar 4.23. Program Kampanye/Media Anti Korupsi di Instansi Vertikal

Bentuk-bentuk media anti korupsi yang dilaksanakan di instansi vertikal umumnya hanya dengan menempel/memasang stiker/poster/spanduk anti korupsi di area sekitar loket pelayanan. Selengkapnya bentuk-bentuk media anti korupsi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.24

Stiker/poster/spanduk Atribut (pin, baju, topi, dll)

85% 4%

Workshop/seminar petugas

Workshop/seminar masyarakat

Buku/modul/komik

Gambar 4.24. Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi di Instansi Vertikal

Sebagian besar responden (85% responden) menyatakan bentuk media anti korupsi berupa sticker/poster/spanduk yang ditempel di sekitar loket pelayanan. Sedangkan bentuk lainnya tidak cukup signifikan (3-4%). Semakin banyak media anti korupsi pada layanan publik diharapkan semakin dapat mengurangi terjadinya tindakan korupsi pada saat proses pengurusan layanan. 2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Mekanisme pengaduan masyarakat mengukur respon petugas dan unit layanan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan terkait ketidakpuasan dalam pengurusan layanan. Nilai sub indikator mekanisme pengaduan masyarakat adalah 5,00. Nilai masih di bawah standar minimal yang ditetapkan KPK. Sebagian besar responden menyatakan hanya terdapat 1 bentuk media pengaduan masyarakat dan tidak ditindaklanjutinya pengaduan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.25 dan 4.26.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 4 Indeks Integritas Sektor Publik Tingkat Vertikal

85%

85% 66%

22%

15%

Ada media

Tidak ada media

Mudah

Sulit

12% 7%

Sangat mudah

satu

dua

lebih dari dua

Gambar 4.25. Tingkat Aksesibilitas Media Pengaduan/Pengajuan Komplain di Instansi Vertikal

Dari total 8580 responden, 15% responden menyatakan tidak ada media pengaduan di instansi vertikal dan 85% responden menyatakan ada media pengaduan. Ketersediaan media pengaduan tersebut berdasarkan pengalaman responden mudah dan sangat mudah diakses (92%). Namun ada juga responden yang merasa sulit mengakses media yang ada (8%). Tingkat kemudahan aksesibilitas media tersebut tergantung pada jumlah media yang ada di unit layanan tersebut. Sebanyak 65% responden menyatakan terdapat satu media pengaduan, 22% responden menyatakan terdapat dua media pengaduan dan 12% responden menyatakan terdapat lebih dari dua media pengaduan. Semakin banyak jumlah media yang ada di suatu unit layanan maka akan semakin memudahkan para pengguna layanan dalam mengakses media pengaduan tersebut. Kemudahan responden dalam menyampaikan pengaduan tidak efektif apabila tidak ada tindak lanjut atau tanggapan petugas. Berdasarkan pengalaman pengguna layanan, tanggapan petugas atas pengaduan dapat dilihat pada Gambar 4.26.

Diabaikan

Ditindaklanjuti Tidak pernah menggunakan

Ditampung Ditanggapi

Gambar 4.26. Respon Petugas terhadap Pengaduan di Instansi Vertikal

Berdasarkan pengalaman pengguna layanan, bentuk respon dari petugas layanan terhadap pengaduan para pengguna layanan hanya dalam bentuk ditampung (40%). Beberapa ditanggapi, namun hanya sedikit yang ditindaklanjuti. Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upayaupaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam rangka meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah Survei integritas sektor publik di tingkat daerah dilakukan terhadap 3 unit layanan pada Pemerintah Kota/ Kabupaten, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jumlah unit layanan secara keseluruhan 180, tersebar di 60 Pemerintah Daerah dengan total responden 5.670 orang.

5.1. Total Integritas Tingkat Daerah Indeks integritas tingkat daerah disusun berdasarkan variabel pengalaman integritas dengan 2 indikator, pengalaman korupsi dan cara pandang terhadap korupsi, dan variabel potensi integritas dengan 4 indikator yaitu lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi. Keenam indikator tersebut disusun masing-masig oleh 2-5 sub-indikator. Hasil perhitungan terhadap 5.670 responden diperoleh nilai integritas tingkat daerah sebesar 6,00. Nilai tersebut diperoleh dari indeks pengalaman integritas 6,14 dan potensi integritas 5,70. Pada tingkat sub-indikator masih terdapat 3 sub-indikator di variabel pengalaman integritas yang nilainya di bawah 6, yaitu jumlah/besaran gratifikasi (5,39), waktu pemberian gratifikasi (5,97), dan tujuan pemberian gratifikasi (5,89). Sedangkan pada potensi integritas, 5 sub-indikator yaitu kebiasaan pemberian gratifikasi (5,46), pemanfaatan teknologi informasi (5,22), perilaku pengguna layanan (5,44) tingkat upaya anti korupsi (4,42), dan mekanisme pengaduan masyarakat (4,54) masih memerlukan perbaikan lebih intensif karena nilainya yang masih lebih rendah dari 6. Lihat Tabel 5.1 berikut. Tabel 5.1. Indeks Integritas, Variabel, Indikator dan Sub Indikator Tingkat Daerah INTEGRITAS

VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR

SUB-INDIKATOR

Pengalaman Korupsi (0.250)

6,25

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

6,11

6,14

Lingkungan Kerja (0,127)

6,69

Integritas Total (1.00) = 6,00 Potensi Integritas (0,333)

5,70

Sistem Administrasi (0,280)

Perilaku Individu (0,280) Pencegahan Korupsi (0,313)

6,04

6,31

4,45

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,39

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,69

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

5,97

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

6,78

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

5,89

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

5,46

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

8,65

Keterlibatan Calo (0.221)

6,68

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,48

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan(0.123)

7,38

Kepraktisan SOP(0.281)

6,13

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,19

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,22

Keadilan dalam Layanan (0.413)

6,96

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)

6,19

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

5,44

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,42

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

4,54

Peringkat dan nilai indeks integritas daerah tahun 2011 dari 60 pemerintah daerah yang disurvei KPK ditunjukkan oleh Tabel 5.2 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah Tabel 5.2. Nilai dan Peringkat Integritas Tingkat Daerah NO

KOTA

INTEGRITAS

KOTA

INTEGRITAS

Pemko Dumai

7,77

Pemko Makassar

6,29

Pemko Bukittinggi

7,67

Pemko Palangkaraya

6,26

Pemko Bitung

7,62

Pemko Jambi

6,22

Pemko Yogyakarta

7,60

Pemko Cilegon

6,10

Pemko Batam

7,55

Pemko Palu

6,07

Pemko Pontianak

7,54

Pemko Bandar Lampung

6,02

Pemko Gorontalo

7,45

Pemko Banda Aceh

5,99

Pemko Surakarta

7,43

Pemko Malang

5,94

Pemko Banjarbaru

7,43

Pemko Medan

5,59

Pemko Surabaya

7,42

Pemko Bima

5,56

Pemko Denpasar

7,33

Pemko Binjai

5,54

Pemko Tanjung Pinang

7,31

Pemprov Jakarta

5,54

Pemko Pare-pare

7,29

Pemko Lhokseumawe

5,23

Pemkab Sidoarjo

7,23

Pemko Bekasi

5,08

Pemko Samarinda

7,14

Pemkab Jember

5,05

Pemko Mataram

7,14

Pemko Kendari

4,90

Pemko Padang

7,11

Pemko Manado

4,70

Pemko Pekalongan

7,08

Pemko Cirebon

4,67

Pemko Banjarmasin

6,92

Pemko Pematang Siantar

4,65

Pemko Kediri

6,90

Pemko Tangerang

4,46

Pemko Madiun

6,86

Pemko Lubuk Linggau

4,38

Pemko Kupang

6,86

Pemko Bogor

4,27

Pemko Bandung

6,68

Pemko Palembang

4,25

Pemko Ambon

6,64

Pemko Bengkulu

4,18

Pemkab Banyumas

6,53

Pemko Ternate

4,07

Pemko Pekanbaru

6,51

Pemkab Manokwari

3,70

Pemko Balikpapan

6,49

Pemko Semarang

3,61

Pemko Jayapura

6,47

Pemko Serang

3,54

Pemko Pangkal Pinang

6,42

Pemko Depok

3,50

Pemkab Mamuju

6,29

Pemko Metro

3,15

Tabel 5.2 menjelaskan terdapat 60% pemerintah daerah dengan indeks integritas diatas nilai standar minimum yang telah ditetapkan (6,00). Peringkat terbaik integritas secara nasional tahun 2011 dicapai oleh Pemerintah Kota Dumai kemudian disusul oleh Pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Pemerintah Kota Bitung. Dua puluh delapan atau 40% Pemerintah Daerah lainnya masih belum memenuhi standar minimal integritas yang ditetapkan KPK. Lima instansi yang memperoleh nilai integritas terendah adalah Pemerintah Kota Metro (3,15), Pemerintah Kota Depok (3,50), Pemerintah Kota Serang (3,54), Pemerintah Kota Semarang (3,61), dan Pemerintah Manokwari Kota (3,70). Indeks rata-rata masing-masing unit layanan yang disurvei di 60 Pemerintah Daerah menunjukkan nilai standar mendekati 6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan nilai 6,21 merupakan unit layanan yang nilainya paling tinggi dibanding 2 unit layanan lain yang disurvei. KTP merupakan unit layanan dengan nilai masih di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh KPK. Gambar 5.1 menjelaskan hal tersebut

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah 6,21%

6,07% 5,71%

IMB

SIUP

KTP

Gambar 5.1. Indeks Integritas Unit Layanan Tingkat Daerah

Unit layanan dengan nilai integritas 10 tertinggi di daerah, didominasi oleh layanan SIUP dan IMB, baru disusul KTP. SIUP di Pemerintah Kota Pekanbaru (8,0) dan Pemerintah Kota Bitung (7,92) merupakan unit layanan yang memperoleh nilai tertinggi. Layanan IMB di Pemerintah Kota Bitung dengan skor 7,82 merupakan nilai skor integritas IMB tertinggi, dan KTP di Pemerintah Kota Dumai dengan nilai 7,82 adalah yang tertinggi untuk skor layanan KTP. 8,00

SIUP Pemko Pekanbaru

7,92

7,82

SIUP Pemko Bitung

KTP Pemko Dumai

7,82

7,78

IMB Pemko Bitung

IMB Pemko Batam

7,77

SIUP KTP Pemko Pemko Surakarta Pontianak

7,77

SIUP Pemko Padang

7,76

IMB Pemko Surakarta

7,77

IMB Pemkab Sidoarjo

Gambar 5.2. Indeks Integritas 10 Unit Layanan Tertinggi Tingkat Daerah

Dari sepuluh nilai integritas terendah pada 10 unit layanan tingkat daerah seluruhnya memperoleh nilai di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh KPK. Nilai integritas terendah adalah layanan KTP Pemerintah Kota Manado dengan nilai 2,51, disusul oleh SIUP Pemerintah Kabupaten Manokwari nilai 2,82, dan IMB Pemerintah Kota Metro nilai 2,87.

3,38

SIUP Pemko Depok

3,34

KTP Pemko Metro

3,32

3,27

SIUP KTP Pemko Pemko Semarang Palembang

3,25

SIUP Pemko Metro

3,24

SIUP Pemko Bogor

3,24

IMB Pemko Semarang

2.87

IMB Pemko Metro

2.82

SIUP KTP Pemkab Pemko Manokwari Manado

Gambar 5.3. Indeks Integritas 10 Unit Layanan Terendah Tingkat Daerah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

2.51

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Secara umum unit layanan SIUP cukup mendominasi dari unit layanan dengan nilai 10 terendah, disusul oleh KTP dan IMB.

5.2. Pengalaman Integritas Tingkat Daerah Pengalaman integritas tingkat daerah dengan nilai 6,14 disusun dari indikator pengalaman korupsi dan cara pandang terhadap korupsi, dengan nilai masing-masing 6,25 dan 6,11. Dari hasil survei pada unit layanan tingkat daerah yang dilakukan, menghasilkan nilai indikator dan sub indikator seperti dijelaskan pada Tabel 5.3 Tabel 5.3. Nilai Pengalaman Integritas beserta Indikator dan Sub Indikator Tingkat Daerah VARIABEL

Pengalaman Integritas (0,667)

INDIKATOR

6,14

SUB-INDIKATOR

Pengalaman Korupsi (0.250)

6,25

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0,750)

6,11

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,39

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,69

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

5,97

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

6,78

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

5,89

Meskipun nilai variabel dan indikator sudah diatas standar minimum, masih ada sub-indikator dengan nilai di bawah 6,00 yaitu jumlah/ besaran gratifikasi (5,39), waktu pemberian gratifikasi (5,97), dan tujuan pemberian gratifikasi (5,89). Nilai tertinggi indeks pengalaman integritas diatas 8 diperoleh Pemerintah Kota Bukit Tinggi, Pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang. Indeks pengalaman integritas terendah 2,59 yang diperoleh Pemerintah Kota Metro menunjukkan terjadi rentang nilai yang lebar antar Pemerintah Daerah, Tabel 5.4 menjelaskan hal tersebut. Tabel 5.4. Nilai Pengalaman Integritas di Tingkat Daerah NO

NILAI

Pemko Bukittinggi

PEMERINTAH DAERAH

8,18

Pemkab Banyumas

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 6,81

Pemko Dumai

8,14

Pemko Palu

6,74

Pemko Tanjung Pinang

8,06

Pemko Banda Aceh

6,66

Pemko Bitung

7,98

Pemko Pekanbaru

6,64

Pemko Batam

7,94

Pemko Cilegon

6,60

Pemko Yogyakarta

7,88

Pemkab Mamuju

6,52

Pemko Samarinda

7,87

Pemko Palangkaraya

6,49

Pemko Pontianak

7,86

Pemko Jayapura

6,42

Pemko Surabaya

7,83

Pemko Bandar Lampung

6,41

Pemko Gorontalo

7,71

Pemko Makassar

6,40

Pemko Pare-pare

7,67

Pemko Malang

6,13

Pemko Surakarta

7,64

Pemko Bima

5,77

Pemko Banjarbaru

7,63

Pemko Kendari

5,71

Pemkab Sidoarjo

7,62

Pemprov Jakarta

5,51

Pemko Kediri

7,58

Pemko Binjai

5,47

Pemko Denpasar

7,55

Pemkab Jember

5,45

Pemko Madiun

7,54

Pemko Medan

5,33

Pemko Pekalongan

7,49

Pemko Lhokseumawe

5,22

Pemko Mataram

7,39

Pemko Bekasi

4,80

Pemko Padang

7,32

Pemko Pematang Siantar

4,79

Pemko Banjarmasin

7,18

Pemko Cirebon

4,57

Pemko Bandung

7,14

Pemko Manado

4,33

Pemko Kupang

7,13

Pemko Tangerang

4,19

Pemko Jambi

6,90

Pemko Bogor

3,94

Pemko Balikpapan

6,89

Pemko Palembang

3,84

Pemko Ambon

6,82

Pemko Ternate

3,68

Pemko Pangkal Pinang

6,82

Pemko Bengkulu

3,49

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

NILAI

Pemko Lubuk Linggau

PEMERINTAH DAERAH

3,47

Pemkab Manokwari

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 3,25

Pemko Serang

3,30

Pemko Semarang

3,14

Pemko Depok

3,26

Pemko Metro

2,59

Pada kombinasi unit layanan dan Pemerintah Daerah dengan nilai 5 tertinggi dan 5 terendah, terlihat bahwa SIUP dan IMB mendominasi peringkat tertinggi, dan Pemerintah Kota Dumai merupakan Pemerintah Daerah yang dominan dengan nilai pengalaman integritas tinggi. Nilai pengalaman integritas 5 terendah ditempati oleh seluruh unit layanan yang disurvei, yaitu KTP, SIUP dan IMB. Pemerintah Kota Metro merupakan Pemerintah Daerah yang unit layanannya dominan berada di 5 terbawah. Gambar 5.4 menjelaskan kondisi tersebut.

SIUP - Pemko Bitung

8,19

SIUP - Pemko Pekanbaru

8,19

SIUP - Pemko Dumai

8,19

IMB - Pemko Dumai

8,19

IMB - Pemko Batam

8,19

SIUP - Pemko Metro

2,69

IMB - Pemko Semarang

2,68

IMB - Pemko Metro

2,38

SIUP - Pemkab Manokwari

2,02 1,71

KTP - Pemko Manado

Gambar 5.4. Nilai Pengalaman Integritas Unit Layanan Tingkat Daerah (5 Tertinggi dan 5 Terendah)

5.2.1. Pengalaman Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah Pengalaman korupsi yang langsung dirasakan masyarakat pada saat proses pengurusan layanan adalah dalam bentuk biaya tambahan (gratifikasi) yang harus dibayarkan oleh pengguna layanan di luar biaya resmi, berapa kali biaya tambahan (gratifikasi) tersebut diberikan serta berapa besarnya dan kapan gratifikasi tersebut diberikan. Tabel 5.5. Nilai Indikator Pengalaman Korupsi Beserta Sub Indikator Tingkat Daerah INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)

SUB-INDIKATOR 6,25

Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)

5,39

Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)

6,69

Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)

5,97

Nilai indikator pengalaman korupsi di tingkat daerah adalah 6,25. Nilai ini terbentuk berdasarkan ketiga sub-indikator sebagaimana pada Tabel 5.5. Meskipun nilai ini sudah di atas standar minimum yang ditetapkan, namun masih terdapat sub-indikator dengan nilai di bawah 6,00, yaitu jumlah/besaran gratifikasi (5,39), dan waktu pemberian gratifikasi (5,97). Pengalaman korupsi pada Pemerintah Daerah menunjukkan rentang nilai yang cukup lebar. Lima Pemerintah Daerah dengan nilai tertinggi 8,00 yang dicapai Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Dumai, dan Pemerintah Kota Bukittinggi. Nilai kelima pemerintah kota tersebut berbeda

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

dengan 2 Pemerintah Daerah dengan nilai terendah yaitu Pemerintah Kota Serang (2,87), dan Pemerintah Kota Metro (2,72). Kondisi ini menunjukkan standar layanan publik yang bervariasi antar daerah.

Tabel 5.6. Nilai Pengalaman Korupsi Tingkat Daerah NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Pemko Yogyakarta

8,00

Pemko Jambi

6,88

Pemko Banjarbaru

8,00

Pemko Palu

6,71

Pemko Samarinda

8,00

Pemko Makassar

6,63

Pemko Dumai

8,00

Pemko Pekanbaru

6,61

Pemko Bukittinggi

8,00

Pemko Jayapura

6,53

Pemko Tanjung Pinang

7,95

Pemko Palangkaraya

6,48

Pemko Pare-pare

7,95

Pemko Bandar Lampung

6,44

Pemko Bitung

7,95

Pemko Bima

6,09

Pemko Surabaya

7,91

Pemkab Jember

5,96

Pemko Surakarta

7,85

Pemko Malang

5,93

Pemko Gorontalo

7,84

Pemko Kendari

5,73

Pemko Denpasar

7,78

Pemko Medan

5,69

Pemko Batam

7,77

DKI Jakarta

5,50

Pemko Kediri

7,73

Pemko Binjai

5,28

Pemko Pekangan

7,70

Pemko Manado

5,08

Pemko Madiun

7,64

Pemko Bekasi

5,00

Pemko Banjarmasin

7,62

Pemko Lhokseumawe

4,77

Pemko Pontianak

7,62

Pemko Cirebon

4,40

Pemko Bandung

7,53

Pemko Pematang Siantar

4,33

Pemkab Sidoarjo

7,52

Pemko Tangerang

4,25

Pemko Mataram

7,44

Pemko Bogor

4,19

Pemko Padang

7,35

Pemko Ternate

4,10

Pemko Kupang

7,33

Pemko Palembang

4,03

Pemko Balikpapan

7,27

Pemko Depok

3,74

Pemkab Mamuju

7,07

Pemko Bengkulu

3,63

Pemko Pangkal Pinang

7,05

Pemkab Manokwari

3,42

Pemkab Banyumas

6,94

Pemko Semarang

3,41

Pemko Cilegon

6,92

Pemko Lubuk Linggau

3,10

Pemko Ambon

6,88

Pemko Serang

2,87

Pemko Banda Aceh

6,88

Pemko Metro

2,72

Tiga indikator Pengalaman Korupsi yang diukur dijelaskan pada bagian berikut: 1. Jumlah/Besaran Gratifikasi

Nilai sub-indikator jumlah/besaran gratifikasi 5,39 menunjukkan masih terdapat layanan yang menerima biaya melebihi biaya resmi yang telah ditetapkan. Terdapat 37 persen (dari total 5.670 responden) yang mengaku memberikan biaya tambahan pada saat mengurus layanan. Biaya tambahan yang dibayarkan cukup bervariasi, namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar membayar biaya tambahan lebih dari 50% dari biaya resmi yang ditetapkan, seperti ditunjukkan oleh Gambar 5.5 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

100

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Jumlah Gratifikasi pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

Pemda

<50% dari biaya resmi >50% dari biaya resmi Sesuai

SIUP - Pemko Tangerang

100

SIUP - Pemko Semarang

100

SIUP - Pemko Metro

100

SIUP - Pemko Lubuk Linggau

100

SIUP - Pemko Bogor

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

IMB - Pemko Banjarbaru

100

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.5. Persentase Jumlah Gratifikasi yang Pengguna Layanan Bayarkan di Tingkat Daerah

Pada unit layanan dengan nilai jumlah/besaran gratifikasi 5 terendah, terlihat bahwa unit layanan SIUP mendominasi pemberian biaya tambahan yang nilainya lebih dari 50% dari biaya resmi. Bahkan 100% pengguna layanan yang memberi gratifikasi memberikannya lebih dari 100%. 2. Frekuensi Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub-indikator frekuensi pemberian gratifikasi adalah 6,69. Nilai tersebut menunjukkan seberapa sering pemberian gratifikasi dilakukan oleh pengguna layanan yang menyatakan pernah memberikan biaya tambahan. Hasilnya dari 37% responden yang memberikan biaya tambahan, sebagian besar (30%) responden menyatakan pernah memberikan uang tambahan setidaknya satu kali dalam pengurusan layanan. Sisanya 5% menyatakan memberikan uang tambahan sebanyak 2 kali dan 2% lebih dari 2 kali. Frekuensi Gratifikasi pada Unit Layanan Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

Pemda

SIUP - Pemko Serang

IMB - Pemko Metro

SIUP - Pemkab Manokwari SIUP - Pemko Cirebon KTP - Pemko Lhokseumawe

lebih dari 2 kali

2 kali

1 kali

tidak pernah

70 83

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

IMB - Pemko Banjarbaru

100

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.6. Frekuensi Pemberian Gratifikasi pada Unit Layanan di Tingkat Daerah Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Pada tingkat unit layanan dan Pemerintah Daerah, terlihat bahwa SIUP di Pemerintah Kota Serang 70% pengguna layanannya menyatakan membayar biaya tambahan lebih dari 2 kali. Pada IMB di Pemerintah Kota Metro 83% mengaku memberikan biaya tambahan sebanyak 2 kali dan pada KTP di Pemerintah Kota Lhokseumawe 53% menyatakan memberikan 1 kali. 3. Waktu Pemberian Gratifikasi Indeks integritas sub indikator waktu pemberian gratifikasi adalah 5,97. Waktu pemberian gratifikasi menunjukkan kapan pemberian uang tambahan dilakukan oleh pengguna layanan. Pada responden yang menyatakan memberikan biaya tambahan, 48% diantaranya mengaku memberikan biaya tambahan di awal pengurusan, 8% mengaku saat pengurusan, dan 30% di akhir pengurusan. Bahkan terdapat 14% responden yang mengaku memberikan biaya tambahan pada 2 atau 3 tahap pengurusan. Pemberian uang tambahan/ gratifikasi di awal dan saat proses pengurusan layanan umumnya ditujukan untuk mempercepat dan atau untuk memperlancar proses layanan. Pemda

Waktu Pemberian Biaya Tambahan pada Unit Layanan Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

IMB - Pemko Metro SIUP - Pemko Metro

Awal Proses Tengah proses Kombinasi 2 atau 3 proses Akhir proses Tidak memberi

SIUP - Pemkab Manokwari

14 97

SIUP - Pemko Lubuk Linggau

100

IMB - Pemko Lubuk Linggau

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

IMB - Pemko Banjarbaru

100

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.7. Waktu Pemberian Biaya Tambahan di Unit Layanan di Tingkat Daerah

Pada unit layanan dengan nilai waktu pemberian gratifikasi 5 terendah dijelaskan bahwa pada SIUP, waktu pemberian biaya tambahan biasanya pada awal pengurusan dan ditengah/saat pegurusan. Sedangkan pada IMB pemberian biaya tambahan juga dilakukan pada awal pengurusan(Pemerintah Kota Lubuk Linggau) dan pada Pemerintah Kota Metro didominasi ditengah/saat pengurusan.

5.2.2. Cara Pandang Masyarakat terhadap Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah Upaya meningkatkan integritas tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak pemberi layanan, tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak pengguna layanan. Masyarakat sebagai pengguna layanan seharusnya dapat diberdayakan dengan mengubah atau memperbaiki cara pandang mereka terhadap korupsi, khususnya praktik pemberian gratifikasi yang terjadi di unit layanan publik. Cara pandang seseorang terhadap pemberian gratifikasi ini akan mempengaruhi sikap dan keputusan seseorang untuk memberi atau tidak memberi gratifikasi. Survei Integritas Sektor Publik 2011

101

102

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Tabel 5.7. Nilai Indikator Cara Pandang Korupsi Beserta Sub Indikator Tingkat Daerah INDIKATOR

Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)

SUB-INDIKATOR 6,11

Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)

6,78

Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)

5,89

Nilai indikator cara pandang terhadap korupsi pada tingkat daerah adalah 6,11, disusun oleh 2 (dua) sub-indikator yaitu arti pemberian gratifikasi dengan nilai 6,78 dan tujuan pemberian gratifikasi dengan nilai 5,89, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.7. Nilai sub-indikator tujuan pemberian gratifikasi adalah sub-indikator yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar yang ditetapkan oleh KPK. Nilai cara pandang masyarakat terhadap korupsi pada tingkat daerah terbaik dengan nilai 8 dicapai oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Dumai, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, dan Pemerintah Kota Batam. Nilai tertinggi tersebut memiliki rentang yang cukup lebar dibanding dengan nilai terendah dari Pemerintah Kota Metro yang sebesar 2,55. Dari 60 Pemerintah Daerah, 32 % nilainya masih di bawah 6,00, sehingga untuk unit layanan ditingkat daerah masih banyak yang harus dilakukan perbaikan.

Tabel 5.8. Nilai Cara Pandang Terhadap Korupsi di Tingkat Daerah NO

NILAI

Pemko Bukittinggi

PEMERINTAH DAERAH

8,24

Pemko Banda Aceh

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 6,59

Pemko Dumai

8,18

Pemko Palangkaraya

6,50

Pemko Tanjung Pinang

8,09

Pemko Bandar Lampung

6,39

Pemko Batam

8,00

Pemko Jayapura

6,39

Pemko Bitung

7,98

Pemkab Mamuju

6,34

Pemko Pontianak

7,93

Pemko Makassar

6,32

Pemko Yogyakarta

7,84

Pemko Cilegon

6,29

Pemko Samarinda

7,82

Pemko Malang

6,19

Pemko Surabaya

7,81

Pemko Kendari

5,70

Pemko Gorontalo

7,67

Pemko Bima

5,67

Pemkab Sidoarjo

7,65

Pemko Binjai

5,54

Pemko Surakarta

7,57

DKI Jakarta

5,51

Pemko Pare-pare

7,57

Pemko Lhokseumawe

5,37

Pemko Kediri

7,54

Pemkab Jember

5,28

Pemko Banjarbaru

7,51

Pemko Medan

5,21

Pemko Madiun

7,50

Pemko Pematang Siantar

4,94

Pemko Denpasar

7,48

Pemko Bekasi

4,74

Pemko Pekalongan

7,42

Pemko Cirebon

4,63

Pemko Mataram

7,37

Pemko Tangerang

4,16

Pemko Padang

7,32

Pemko Manado

4,08 3,86

Pemko Kupang

7,06

Pemko Bogor

Pemko Banjarmasin

7,04

Pemko Palembang

3,78

Pemko Bandung

7,01

Pemko Lubuk Linggau

3,59

Pemko Jambi

6,91

Pemko Ternate

3,54

Pemko Ambon

6,80

Pemko Serang

3,44

Pemko Balikpapan

6,77

Pemko Bengkulu

3,44

Pemkab Banyumas

6,77

Pemkab Manokwari

3,19

Pemko Palu

6,75

Pemko Depok

3,10

Pemko Pangkal Pinang

6,74

Pemko Semarang

3,05

Pemko Pekanbaru

6,64

Pemko Metro

2,55

Dua sub-indikator Arti Pemberian Gratifikasi dan Tujuan Pemberian Gratifikasi dijelaskan lebih rinci pada bagian berikut:

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

1. Arti Pemberian Gratifikasi Nilai sub indikator arti pemberian gratifikasi tingkat daerah menunjukkan bagaimana masyarakat mengartikan biaya-biaya atau imbalan yang mereka keluarkan, apakah tergolong korupsi atau tidak. Nilai 6,78 mengGambarkan bahwa masyarakat cukup paham arti dari pemberian gratifikasi. Gambar 5.8 menjelaskan sebanyak 68% responden mengartikan pemberian gratifikasi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan memalukan (41% dan 27%). Sedangkan 32% lainnya menjawab bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan. Pemda

Pendapat Pengguna Layanan atas Biaya Tambahan pada Unit Layanan Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

KTP - Pemkab Manado KTP - Pemkab Mamuju

SIUP - Pemko Cirebon KTP - Pemko Banjarbaru KTP - Pemko Lubuk Linggau

3 20

7 30

7 3

SIUP - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Pontianak

100

IMB - Pemko Dumai

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Batam

100

Boleh dan sering dilakukan

Hanya boleh dilakukan kalau terpaksa

Melanggar hukum dan harus dilaporkan

Harus dilakukan

Boleh dilakukan asalkan tidak terlalu sering

Memalukan dan tercela

Gambar 5.8. Pendapat Pengguna Layanan Tingkat Daerah atas Biaya Tambahan di Tingkat Daerah

Lima nilai terendah Arti Pemberian Gratifikasi didominasi oleh unit layanan KTP. Umumnya pengguna layanan KTP menyatakan bahwa pemberian gratifikasi pada layanan KTP boleh dilakukan. Bahkan di Pemko Manado sebagian besar pengguna layanan KTP (55%) menyatakan bahwa gratifikasi harus dilakukan dalam rangka mendapatkan layanan. 2. Tujuan Pemberian Gratifikasi Nilai sub-indikator tujuan pemberian gratifikasi tingkat daerah adalah 5,89. Berdasarkan fakta yang dijumpai di unit layanan, tujuan utama penguna layanan memberikan uang tambahan atau gratifikasi adalah untuk mempercepat waktu pengurusan layanan (68%). Tujuan lain adalah untuk memastikan bahwa layanan akan selesai tepat waktu (14%), meluluskan proses layanan walaupun syarat tidak terpenuhi (7%) dan menghindarkan perlakuan semena-mena dari petugas layanan (2%)

Survei Integritas Sektor Publik 2011

103

104

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Pemda

Petugas semena-mena

Tujuan Memberikan Biaya Tambahan pada Unit Layanan Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

IMB - Pemko Metro

SIUP - Pemko Metro

SIUP - Pemko Bogor

57 40 53

KTP - Pemko Metro

KTP - Pemko Lubuk Linggau

33 7

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

Tidak ada tujuan

IMB - Pemko Banjarbaru

100

Memastikan tepat waktu

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Meluluskan syarat pengurusan

Mempercepat waktu

Tidak memberi

Gambar 5.9. Tujuan Memberikan Biaya Tambahan di Tingkat Daerah

Pada unit layanan IMB tujuan pengguna layanan memberikan biaya tambahan umumnya adalah untuk meluluskan syarat pengurusan, pada SIUP mempercepat waktu dan meluluskan syarat pengurusan dan untuk mempercepat waktu adalah tujuan pada layanan KTP. Bila dikaji lebih dalam alasan utama pengguna layanan memberikan biaya tambahan/ gratifikasi saat proses pengurusan layanan dapat dilihat pada Gambar 5.10. Dari pengguna layanan yang mengaku memberikan uang tambahan/ gratifikasi 66% memiliki alasan negatif, yaitu karena diminta petugas (45%), karena petugas mempersulit (14%), dan karena petugas malas melayani (7%). Hanya 26% responden yang memberikan alasan karena puas dengan layanan petugas (25%) dan karena petugas ramah (7%). Dan sisanya 2% responden memberikan uang tambahan dengan alasan kasihan kepada petugas yang gajinya kecil. Pemda

Alasan Memberikan Biaya Tambahan pada Unit Layanan Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %) SIUP - Pemko Semarang

100

SIUP - Pemko Metro

100

KTP - Pemko Metro

100

IMB - Pemko Semarang

100

IMB - Pemko Metro

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

Petugas mempersulit

IMB - Pemko Banjarbaru

100

Puas dengan pelayanan petugas

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Kasihan gaji petugas kecil Petugas ramah Petugas malas melayani

Petugas meminta Tidak memberi

Gambar 5.10. Alasan Memberikan Biaya Tambahan di Tingkat Daerah Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Pada 5 unit layanan dengan nilai terendah, yakni untuk pelayanan SIUP, KTP dan IMB semuanya memberikan uang tambahan/ gratifikasi dikarenakan petugas yang meminta kepada pengguna layanan. Sedangkan pada 5 tertinggi pengguna layanan tidak memberi biaya tambahan sama sekali. Data tentang pengalaman integritas yang dihasilkan dalam survei ini, mencerminkan kondisi rill dari unit layanan berdasarkan pengalaman yang langsung dirasakan pengguna layanan saat mengurus layanan dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

5.3. Potensi Integritas Tingkat Daerah Potensi integritas tingkat daerah dengan nilai 5,70 memberikan kontribusi 0.333 terhadap nilai integritas. Potensi integritas merupakan variabel penting dalam memperkecil peluang terjadinya korupsi. Variabel potensi integritas terdiri dari 4 indikator yaitu, lingkungan kerja (6,69), sistem administrasi (6,04), perilaku individu (6,31), dan pencegahan korupsi (4,45). Masing-masing indikator terdiri dari 2-5 sub-indikator dengan nilai seperti ditunjukkan oleh Tabel 5.9.

Tabel 5.9. Nilai Variabel Potensi Integritas beserta Indikator dan Sub-Indikator Tingkat Daerah VARIABEL

INDIKATOR

SUB-INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0,127)

Potensi Integritas (0,333)

5,70

6,69

Sistem Administrasi (0,280)

6,04

Perilaku Individu (0,280)

6,31

Pencegahan Korupsi (0,313)

4,45

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

5,46

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

8,65

Keterlibatan Calo (0.221)

6,68

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,48

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan(0.123)

7,38

Kepraktisan SOP(0.281)

6,13

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,19

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,22

Keadilan dalam Layanan (0.413)

6,96

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)

6,19

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

5,44

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,42

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

4,54

Nilai potensi integritas tingkat daerah dari 60 Pemerintah Daerah sampel adalah 5,95. Nilai tersebut masih berada di bawah standar minimum yang ditetapkan oleh KPK (6,00). Beberapa perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka memperkecil peluang terjadinya korupsi, adalah dengan menghilangkan kebiasaan pemberian gratifikasi (5,46), meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (5,22), mengubah perilaku pengguna layanan (5,44), meningkatkan upaya anti korupsi (4,42), dan memperjelas mekanisme pengaduan masyarakat (4,54). Nilai potensi integritas dari 60 Pemerintah Daerah berkisar antara 7,03 â&#x20AC;&#x201C; 3,29. Dua Pemerintah Daerah dengan nilai potensi integritas terendah adalah Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Kota Kendari. Tabel 5.10 menjelaskan kondisi tersebut.

Tabel 5.10. Peringkat Indeks Potensi Integritas Tingkat Daerah NO

NILAI

Pemko Dumai

PEMERINTAH DAERAH

7,03

Pemko Batam

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 6,76

Pemko Yogyakarta

7,02

Pemko Padang

6,70

Pemko Banjarbaru

7,02

Pemko Mataram

6,65

Pemko Surakarta

7,00

Pemko Bukittinggi

6,64

Pemko Gorontalo

6,92

Pemko Surabaya

6,61

Pemko Bitung

6,92

Pemko Jayapura

6,57

Pemko Pontianak

6,91

Pemko Pare-pare

6,54

Pemko Denpasar

6,87

Pemkab Sidoarjo

6,46

Survei Integritas Sektor Publik 2011

105

106

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

NILAI

Pemko Banjarmasin

PEMERINTAH DAERAH

6,39

Pemko Madiun

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 5,52

Pemko Kupang

6,32

Pemko Manado

5,43 5,26

Pemko Ambon

6,28

Pemko Bandar Lampung

Pemko Pekanbaru

6,26

Pemko Lhokseumawe

5,25

Pemko Pekalongan

6,26

Pemko Cilegon

5,20

Pemko Lubuk Linggau

6,20

Pemko Bima

5,12

Pemko Medan

6,11

Pemko Palembang

5,06

Pemko Makassar

6,09

Pemko Tangerang

5,01

Pemkab Banyumas

5,95

Pemko Bogor

4,92

Pemkab Mamuju

5,83

Pemko Cirebon

4,87

Pemko Tanjung Pinang

5,81

Pemko Ternate

4,86

Pemko Palangkaraya

5,80

Pemko Jambi

4,85

Pemko Bandung

5,77

Pemko Palu

4,74

Pemko Balikpapan

5,69

Pemko Banda Aceh

4,64

Pemko Samarinda

5,69

Pemkab Manokwari

4,61

Pemko Binjai

5,68

Pemko Semarang

4,55

Pemko Bekasi

5,64

Pemko Pematang Siantar

4,38

Pemko Pangkal Pinang

5,61

Pemko Metro

4,29

DKI Jakarta

5,61

Pemkab Jember

4,25

Pemko Bengkulu

5,56

Pemko Serang

4,04

Pemko Malang

5,56

Pemko Depok

3,99

Pemko Kediri

5,53

Pemko Kendari

3,29

Gambar 5.11 menjelaskan nilai potensi integritas 5 tertinggi dan 5 terendah berdasarkan unit layanan dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Kendari mendominasi nilai potensi integritas rendah untuk 3 layanan, yakni KTP, IMB, maupun SIUP. Sedangkan unit layanan SIUP mendominasi nilai tertinggi potensi integritas. 7,65

SIUP - Pemko Pare-pare SIUP - Pemko Pekanbaru

7,61

SIUP - Pemko Padang

7,58

SIUP - Pemko Surakarta

7,41

KTP - Pemko Dumai

7,39

IMB - Pemko Metro SIUP - Pemko Kendari

3,49

KTP - Pemko Serang

3,36

KTP - Pemko Kendari

3,30

IMB - Pemko Kendari

3,86

3,07

Gambar 5.11. Nilai Tertinggi dan Terendah Potensi Integritas Unit Layanan Tingkat Daerah

5.3.1. Lingkungan Kerja di Layanan Publik Tingkat Daerah Lingkungan kerja dalam layanan publik harus didukung oleh fasilitas yang memadai, suasana pelayanan yang nyaman dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Tujuannya adalah mendorong pengguna layanan maupun petugas layanan supaya tidak melakukan penyimpangan dalam rangka memperlancar proses pengurusan layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Tabel 5.11. Nilai Indikator Lingkungan Kerja beserta Sub Indikator Tingkat Daerah INDIKATOR

Lingkungan Kerja (0,127)

SUB-INDIKATOR

6,69

Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)

5,46

Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)

8,65

Keterlibatan Calo (0.221)

6,68

Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)

7,48

Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan(0.123)

7,38

Nilai integritas indikator lingkungan kerja adalah 6,69. Sub indikator pertemuan di luar prosedur, fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan dan suasana/kondisi di sekitar pelayanan sudah relatif baik dengan nilai lebih dari 7. Namun demikian bukan berarti kebiasaan pengguna layanan memberikan gratifikasi telah hilang sama sekali (5,46). Nilai lingkungan kerja berdasarkan Pemerintah Daerah berkisar antara 4,06 â&#x20AC;&#x201C; 8,90. Masih terdapat 33 % Pemerintah Daerah yang nilainya di bawah standar yang ditetapkan KPK. Lihat Tabel 5.12 berikut.

Tabel 5.12. Nilai Lingkungan Kerja di Tingkat Daerah NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Pemko Samarinda

8,90

Pemko Bandar Lampung

6,75

Pemko Bukittinggi

8,86

DKI Jakarta

6,71

Pemko Dumai

8,77

Pemko Pekalongan

6,66

Pemko Yogyakarta

8,68

Pemko Palangkaraya

6,38

Pemkab Sidoarjo

8,58

Pemkab Banyumas

6,35

Pemko Pare-pare

8,55

Pemko Malang

6,31

Pemko Batam

8,48

Pemko Banda Aceh

6,29

Pemko Banjarbaru

8,36

Pemko Cilegon

6,16

Pemko Pontianak

8,34

Pemko Bogor

6,14

Pemko Surabaya

8,10

Pemkab Jember

6,09

Pemko Denpasar

8,08

Pemko Tangerang

5,89

Pemko Padang

8,03

Pemkab Mamuju

5,88

Pemko Bitung

7,95

Pemko Manado

5,73

Pemko Mataram

7,05

Pemko Bekasi

5,71

Pemko Kediri

7,90

Pemko Bima

5,68

Pemko Gorontalo

7,86

Pemko Tanjung Pinang

5,64

Pemko Palu

7,64

Pemko Jambi

5,40

Pemko Jayapura

7,60

Pemko Medan

5,36

Pemko Makassar

7,56

Pemko Kendari

5,19

Pemko Pekanbaru

7,53

Pemko Binjai

5,17

Pemko Ambon

7,49

Pemko Depok

5.01

Pemko Pematang Siantar

7,49

Pemko Serang

4.91

Pemko Balikpapan

7,48

Pemko Palembang

4.91

Pemko Pangkal Pinang

7,40

Pemko Semarang

4.78

Pemko Surakarta

7,27

Pemko Bengkulu

4.77

Pemko Madiun

7,12

Pemko Lhokseumawe

4.57

Pemko Kupang

7,10

Pemko Ternate

4.51

Pemko Banjarmasin

7,05

Pemko Metro

4.23

Pemko Bandung

6,99

Pemkab Manokwari

4.09

Pemko Cirebon

6,89

Pemko Lubuk Linggau

4.06

Penjelasan sub indikator lingkungan kerja disampaikan pada bagian berikut: 1. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi Kebiasaan pengguna dan petugas layanan dalam memberi maupun meminta biaya tambahan (gratifikasi) dalam rangka mendapatkan layanan publik ternyata masih sulit diubah. Sebesar 56% responden menyatakan bahwa pemberian gratifikasi memang Survei Integritas Sektor Publik 2011

107

108

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

masih terjadi dalam pengurusan layanan publik, dengan intensitas selalu terjadi (7%), sering terjadi (20%) dan kadang-kadang terjadi (29%). Lihat Gambar 5.12.

Pemda

Intensitas Praktir Pemberian Uang Tambahan pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

SIUP - Pemko Metro 44%

29%

20%

Selalu terjadi Sering terjadi Kadang-kadang terjadi Tidak Pernah

SIUP - Pemko Serang

IMB - Pemko Metro

KTP - Pemko Binjai

KTP - Pemko Manado

IMB - Pemko Dumai

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Bitung

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.12. Intensitas Praktik Pemberian Uang Tambahan di Tingkat Daerah

Nilai kebiasaan pemberian gratifikasi berdasarkan unit layanan dan Pemerintah Daerah dengan nilai 5 tertinggi dan 5 terendah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5.12, mengGambarkan bahwa kebiasaan pemberian gratifikasi dominan terjadi pada unit layanan SIUP dan KTP, sedangkan IMB merupakan unit layanan yang relative minim terjadi pemberian gratifikasi. Pemerintah Kota Metro adalah Pemerintah Daerah dengan kebiasaan pemberian gratifikasi yang relatif tinggi terutama untuk SIUP dan IMB, disamping Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kota Manado. 2. Kebutuhan Pertemuan di luar Prosedur Secara umum, kebutuhan pengguna layanan untuk melakukan pertemuan di luar prosedur sudah sangat minimal. Nilai 8,65 menunjukkan hal tersebut. Namun demikian masih ada 20% dari pengguna layanan yang mengaku pernah melakukan pertemuan di luar prosedur. Sebagian besar melakukannya hanya 1 kali (14%), namun ada juga yang 2 kali (4%), dan lebih dari 2 kali (2%)

Pemda

Persentase Responden Melakukan Pertemuan pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

SIUP - Pemko Metro SIUP - Pemko Serang IMB - Pemko Metro

Lebih dari 2 kali 2 kali

33 3

57 20

KTP - Pemko Binjai

KTP - Pemko Manado

IMB - Pemko Dumai

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Bitung

100

1 kali

IMB - Pemko Batam

100

Tidak Pernah

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.13. Persentase Responden Melakukan Pertemuan di Tingkat Daerah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

3 3 7 3

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Pada tingkat unit layanan dan Pemerintah Daerah dengan nilai 5 tertinggi dan 5 terendah, unit layanan IMB tercatat sebagai unit layanan yang tidak membutuhkan pertemuan di luar prosedur. SIUP dan KTP merupakan unit layanan yang masih memiliki peluang melakukan pertemuan diluar prosedur. Berdasarkan survei, dari 20% dari pengguna layanan pada tingkat daerah yang melakukan pertemuan di luar prosedur, tujuan utamanya adalah untuk mempercepat waktu (43%), dan melengkapi syarat (36%), tujuan lainnya adalah dalam rangka negosiasi biaya 8% dan negosiasi syarat yang tidak terpenuhi (13%). Lihat Gambar 5.14 Pemda

Tujuan Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur pada Unit Layanan di Tingkat Vertikal 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

36%

43%

KTP - Pemko Manado

SIUP - Pemko Manokwari 20

SIUP - Pemko Lhokseumawe

13%

KTP - Pemko Lhokseumawe IMB - Pemko Lhokseumawe

10 13 100 100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

IMB - Pemko Balikpapan

100

IMB - Pemko Ambon

100

Negosiasi syarat

Mempercepat waktu

3 10 7

IMB - Pemko Bitung

63 23

3 20

IMB - Pemko Batam

Negosiasi Biaya

Melengkapi syarat

Tidak Melakukan

Gambar 5.14. Tujuan Melakukan Pertemuan di Luar Prosedur di Tingkat Daerah

Ketiga unit layanan pada Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan bahwa tujuan dilakukannya pertemuan diluar prosedur adalah dalam rangka mempercepat waktu, melengkapi syarat, dan negoisasi syarat. Sementara pada unit layanan KTP di Pemerintah Kota Manado untuk negoisasi syarat dan mempercepat waktu adalah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan mempercepat waktu adalah tujuan utama yang ingin dicapai di unit layanan SIUP Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam melakukan pertemuan diluar prosedur.

3. Keterlibatan Calo Keterlibatan calo dalam pengurusan layanan di tingkat daerah masih cukup signifikan. Sebesar 46% pengguna layanan menyatakan bahwa calo masih beroperasi di unit layanan yang mereka datangi (Gambar 5.15) Pemda

Perantara Calo yang beroperasi pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

SIUP - Pemko Metro

54%

13% 12%

Petugas lain

Kombinasi 2 atau lebih perantara

Orang yang bekerja di sekitar unit

Orang luar

Petugas langsung

Tidak melihat calo

77 100

SIUP - Pemko Depok 57

KTP - Pemko Metro IMB - Pemko Metro

IMB - Pemko Depok

100

IMB - Pemko Mataram

100

IMB - Pemko Manado

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Bitung

100

IMB - Pemko Batam

100

Gambar 5.15. Perantara Calo yang Beroperasi di Tingkat Daerah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

109

110

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Berdasarkan pengamatan pengguna layanan, calo tersebut adalah orang luar (13%), petugas langsung layanan (9%), petugas lain yang bekerja di instansi tetapi tidak langsung berhubungan dengan layanan (6%), orang luar yang bekerja di sekitar unit layanan (6%) dan 12% pengguna layanan melihat bahwa calo berasal dari kombinasi 2 atau lebih diantara pihak-pihak yang disebutkan tersebut. Pada unit layanan SIUP dan IMB Pemerintah Kota Depok, pengguna layanan menyatakan bahwa 100% calo berasal dari petugas yang langsung mengurus layanan. Kondisi yang memprihatinkan ini juga terjadi di unit layanan SIUP, KTP, dan IMB di Pemerintah Kota Metro. Selain petugas langsung, petugas lain yang bekerja di institusi tersebut tetapi tidak langsung terlibat pada proses layanan juga ada yang berperan sebagai calo.

Terang-terangan Sembunyi-sembunyi Tidak pernah melihat calo

KTP - Pemko Manado

SIUP - Pemko Malang

SIUP - Pemko Semarang

IMB - Pemko Ternate

IMB - Pemko Semarang

IMB - Pemko Dumai

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Bitung

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

Gambar 5.16. Cara Perantara/Calo Beroperasi pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi dalam (%)

Cara calo beroperasi saat mendekati pengguna layanan adalah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Unit layanan tertinggi yang calonya beroperasi secara terangterangan KTP - Pemko Manado (Manado) 93% dan secara sembungi-sembunyi IMB Pemko Semarang (Semarang) 30%. Lebih jelasnya cara calo beroperasi di tingkat daerah pada unit layanan 5 tertinggi dan 5 terendah dapat dilihat pada Gambar 5.16. 4. Fasilitas dan Suasana Unit Layanan Keberadaan fasilitas dalam unit layanan merupakan salah satu sebab pengguna layanan mengambil keputusan mengurus sendiri layanannya atau memilih menggunakan jasa perantara. Sebagian besar pengguna layanan (85%) menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia di unit layanan yang mereka datangi memadai dan hanya 15% yang menyatakan kurang/tidak memadai. Pemda

Kondisi Fasilitas pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %) 40

KTP - Pemko Jember

74%

KTP - Pemko Manado KTP - Pemko Bima 2%

11%

13%

KTP - Pemko Serang

13 20

KTP - Pemko Metro

SIUP - Pemko Ambon

IMB - Pemko Surakarta

Sangat memadai

IMB - Pemko Banda Aceh

Kurang memadai

KTP - Pemko Palangkaraya

Tidak memadai

Memadai

Survei Integritas Sektor Publik 2011

IMB - Pemko Ambon

37 20

Gambar 5.17. Kondisi Fasilitas di Tingkat Daerah

63 80

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Gambar 5.17 menjelaskan kondisi fasilitas di unit layanan tingkat daerah. Pada tingkat unit layanan di daerah, terutama pada layanan KTP masih terdapat fasilitas yang menurut pengguna layanan tidak memadai. Kondisi tersebut jelas terjadi di Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kota Manado, Pemerintah Kota Bima, dan Pemerintah Kota Metro. Sedangkan pada layanan IMB, pengguna layanan menilai fasilitas yang disediakan relatif memadai. Gambar 5.18 menjelaskan bahwa suasana pada tingkat daerah menurut pengalaman pengguna layanan saat pengurusan layanan adalah nyaman (88%), tenang (86%), teratur dan rapi (88%) serta tahapan layanan teratur (84%). Namun masih ada pengguna layanan menyatakan suasana tidak nyaman (12%), tidak tenang (14%), tidak teratur dan rapi (12%) serta tahapan layanan tidak teratur (16%). Hal ini menunjukkan bahwa mempertahankan dan meningkatkan kualitas unit layanan harus terus dilakukan, bila tidak hal ini dapat memicu pengguna layanan untuk menggunakan jasa calo saat proses pengurusan layanan. 88%

86%

88%

84%

Tidak Ya

12%

Nyaman

14%

Tenang

16%

12%

Ruang Rapi dan Teratur

Tahapan Layanan yang teratur

Gambar 5.18. Suasana Lingkungan Kerja di Tingkat Daerah

5.3.2. Sistem Administrasi di Layanan Publik Tingkat Daerah Tiga sub-indikator dalam sistem administrasi yaitu kepraktisan SOP, Keterbukaan Informasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam layanan publik di tingkat daerah nilainya masih berkisar antara 5 dan 6. Lihat Tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13. Nilai Indikator Sistem Administrasi beserta Sub Indikator Tingkat Daerah INDIKATOR Sistem Administrasi (0,280)

SUB-INDIKATOR 6,04

Kepraktisan SOP(0.281)

6,13

Keterbukaan Informasi (0.584)

6,19

Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)

5,22

Nilai sistem administrasi tingkat daerah (6,04) tidak jauh dari standar yang ditetapkan KPK. Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan subindikator yang masih memerlukan perbaikan karena nilainya masih di bawah standar minimal yang ditetapkan (5,22). Namun demikian, nilai 2 subindikator lainnya yaitu kepraktisan SOP dan keterbukaan informasi juga masih perlu ditingkatkan. Dari total 60 kota target survei, Gambaran indeks integritas ditunjukkan oleh Tabel 5.14 berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

111

112

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah Tabel 5.14. Indeks Integritas Sistem Administrasi di Tingkat Daerah NO

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

PEMERINTAH DAERAH

NILAI

Pemko Banjarbaru

8,19

Pemko Bekasi

5,95

Pemko Pekanbaru

7,87

Pemko Tangerang

5,88

Pemko Pontianak

7,35

Pemko Tanjung Pinang

5,86

Pemko Gorontalo

7,33

Pemko Cirebon

5,82

Pemko Padang

7,22

Pemkab Jember

5,78

Pemko Dumai

7,21

Pemko Kupang

5,69

Pemko Bitung

7,17

Pemko Banda Aceh

5,68

Pemko Malang

7,09

Pemko Serang

5,68

Pemko Surakarta

7,06

Pemko Depok

5,66

Pemko Ambon

6,83

Pemko Lubuk Linggau

5,65

Pemko Medan

6,82

Pemko Pare-pare

5,58

Pemko Bukittinggi

6,81

Pemko Lhokseumawe

5,58

Pemko Surabaya

6,77

Pemko Bandung

5,57

Pemko Jayapura

6,75

Pemko Binjai

5,52

Pemko Madiun

6,74

Pemko Metro

5,48

Pemko Denpasar

6,65

Pemko Bengkulu

5,45

Pemko Kediri

6,64

Pemko Cilegon

5,34

Pemko Makassar

6,61

Pemko Pekalongan

5,34

Pemkab Banyumas

6,59

Pemko Palembang

5,29

Pemko Palangkaraya

6,58

Pemko Manado

5,28 5,27

Pemkab Sidoarjo

6,52

Pemko Balikpapan

Pemko Bima

6,47

Pemko Bogor

5,24

Pemko Batam

6,34

Pemko Jambi

5,16

Pemko Banjarmasin

6,32

Pemko Pangkal Pinang

4,94

Pemko Bandar Lampung

6,29

Pemko Kendari

4,78

Pemko Yogyakarta

6,29

Pemko Semarang

4,77

Pemkab Mamuju

6,20

Pemko Samarinda

4,73

Pemko Mataram

6,14

Pemkab Manokwari

4,61

Pemko Palu

6,11

Pemko Ternate

4,37

DKI Jakarta

5,96

Pemko Pematang Siantar

3,94

Nilai Sistem Administrasi Tingkat Daerah berkisar antara 3,94 sampai 8,19. Nilai tinggi 8,19 menunjukkan sistem administrasi dalam layanan IMB, SIUP, dan KTP yang baik di Pemerintah Kota Banjarbaru, sebaliknya yang terjadi di Pemerintah Kota Pematang Siantar dengan nilai 3,94. Gambaran lebih lanjut mengenai 3 sub-indikator dari sistem administrasi akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Kepraktisan SOP Kepraktisan SOP mencerminkan tingkat efektifitas prosedur pengurusan layanan, syarat, biaya dan waktu pengurusan layanan. Hasil survei pada unit layanan di tingkat daerah menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna layanan menilai prosedur, persyaratan, dan biaya pengurusan unit layanan cukup wajar dengan ketepatan waktu pengurusan layanan yang cukup baik. Bahkan 4% pengguna layanan menyatakan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan dan 12% menyatakan biaya layanan murah. Namun demikian masih ada pengguna layanan yang menjawab bahwa terdapat kesulitan dalam prosedur (13%) dan persyaratan (15%), kelambatan dalam waktu (25%) serta mahalnya biaya (17%). Jawaban pengguna layanan dalam hal ketidak jelasan prosedur (11%), persyaratan (6%), waktu (14%) dan biaya (10%) seharusnya mendapat perhatian dari penanggung jawab unit layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah 62%

57% 50%

46%

29%

29% 13%

25% 15%

11%

Prosedur

17%

14% 6%

12%

10%

Persyaratan

Waktu

Biaya

Wajar

Tepat waktu

Wajar

Mudah

Lambat

Mahal

Sulit

Tidak jelas prosedurnya

Tidak jelas persyaratannya

Tidak jelas batas waktunya Lebih cepat dari waktu yang ditetapkan

Murah Tidak jelas biayanya

Gambar 5.19. Penilaian SOP Pengurusan di Tingkat Daerah

2. Keterbukaan Informasi Dalam mencegah ketidakjelasan prosedur, persyaratan, biaya dan ketidaktepatan waktu dalam pengurusan layanan, ketersediaan informasi pada setiap unit layanan menjadi penting dan sangat membantu responden saat pengurusan layanan. Tingkat keterbukaan informasi pada unit layanan publik di tingkat daerah dijelaskan pada Gambar 5.20

29%

27%

31% 26%

24%

28%

26%

2% Prosedur

29%

26%

24%

22% 18%

18%

16%

28%

16%

Persyaratan

1% Waktu

Biaya

Diumumkan terbuka

Dijelaskan petugas tanpa ditanya

Diumumkan terbuka dan dijelaskan petugas tanpa ditanya

Tidak ada pengumuman/penjelasan petugas

Dijelaskan petugas hanya jika ditanya

Gambar 5.20. Tingkat Keterbukaan Informasi Layanan Tingkat Daerah

Keterbukaan informasi mengenai prosedur, syarat, waktu dan biaya yang disajikan oleh unit layanan di tingkat daerah sangatlah membantu responden pada saat proses pengurusan layanan. Gambar 5.20 mengGambarkan bahwa prosedur, persyaratan, waktu dan biaya secara umum telah diumumkan secara terbuka, dan dijelaskan petugas. Namun masih saja ada prosedur (2%), persyaratan (1%), waktu (4%), dan biaya (5%) yang menurut pengguna layanan tidak jelas karena tidak diumumkan/ dijelaskan oleh petugas.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi yang juga menjadi dasar pengukuran dalam sistem administrasi pemanfaatannya masih terbatas. Hanya terdapat 17% pengguna layanan yang pernah memanfaatkan teknologi informasi yang ada di unit layanan. Tujuan pengguna layanan menggunakan teknologi informasi adalah untuk memproses layanan (47%), mengetahui informasi terkait layanan yang diurus (43%) dan mengetahui status penyelesaian pengurusan layanan (10%). Survei Integritas Sektor Publik 2011

113

114

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Pernah 83%

Untuk memproses layanan

47%

Mengetahui informasi terkait yang diurus

17%

43%

Mengetahui status penyelesaian

10%

Tidak pernah Pernah

Gambar 5.21. Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi Layanan Tingkat Daerah

Nilai yang rendah pada pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik tingkat daerah, merupakan masukan bagi penanggung jawab unit layanan untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam membantu efisiensi dan efektifitas layanan publik.

5.3.3. Perilaku Individu di Layanan Publik Tingkat Daerah Individu yang terlibat dalam proses layanan publik bisa menjadi faktor terjadinya gratifikasi selain faktor lemahnya sistem dalam lembaga tersebut. Individu yang dimaksud dapat berasal dari internal unit layanan, yaitu petugas yang memberikan pelayanan maupun yang berasal dari eksternal, yaitu masyarakat pengguna unit layanan. Salah satu faktor yang berasal dari individu internal adalah sikap atau perlakuan petugas dalam memberikan pelayanan. Petugas yang cenderung membeda-bedakan pelayanan, mendorong pengguna layanan untuk memberikan uang tambahan pada petugas tersebut agar mendapat perlakuan istimewa dalam proses pelayanan. Tiga sub-indikator dalam menilai perilaku individu yaitu keadilan dalam layanan, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi dan perilaku pengguna layanan. Tabel 5.15. Nilai Indikator Perilaku Individu beserta Sub Indikator INDIKATOR Perilaku Individu (0,280)

SUB-INDIKATOR 6,31

Keadilan dalam Layanan (0.413)

6,96

Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)

6,19

Perilaku Pengguna Layanan (0.260)

5,44

Nilai indikator perilaku individu adalah 6,31, walaupun nilai indikator perilaku individu di atas 6,00, masih terdapat nilai sub indikator yang kurang baik, yaitu perilaku pengguna layanan dengan nilai 5,44. Dari total 60 kota yang menjadi target survei, Gambaran indeks integritas perilaku individu ditunjukkan oleh Tabel 5.16 berikut.

Tabel 5.16. Indeks Integritas Perilaku Individu pada Tingkat Daerah NO

NILAI

Pemko Yogyakarta

PEMERINTAH DAERAH

7,82

Pemko Lubuk Linggau

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 7,52

Pemko Gorontalo

7,82

Pemko Dumai

7,44

Pemko Samarinda

7,80

Pemko Banjarmasin

7,43

Pemko Pare-pare

7,78

Pemko Padang

7,36

Pemko Bukittinggi

7,75

Pemko Pontianak

7,35

Pemko Surabaya

7,70

Pemko Pangkal Pinang

7,25

Pemko Surakarta

7.68

Pemko Pekalongan

7,24

Pemko Batam

7.66

Pemko Mataram

7,24

Pemko Denpasar

7.60

Pemko Ambon

7,23

Pemkab Sidoarjo

7.57

Pemko Bitung

7,14

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

NILAI

Pemko Pekanbaru

PEMERINTAH DAERAH

7,13

Pemko Bekasi

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 5,92

Pemko Palangkaraya

7,06

Pemko Banda Aceh

5,85

Pemko Kediri

6,95

Pemko Medan

5,79

Pemko Pematang Siantar

6,83

DKI Jakarta

5,74

Pemko Bandung

6,79

Pemko Tangerang

5,70

Pemko Makassar

6,78

Pemko Bengkulu

5,54

Pemko Kupang

6,78

Pemkab Jember

5,51

Pemko Balikpapan

6,72

Pemko Jambi

5,51

Pemko Banjarbaru

6,55

Pemko Bogor

5,25

Pemko Manado

6,49

Pemko Palu

5,23

Pemko Jayapura

6,49

Pemko Tanjung Pinang

5,08

Pemkab Mamuju

6,48

Pemko Palembang

4,94

Pemkab Banyumas

6,40

Pemkab Manokwari

4,87

Pemko Madiun

6,39

Pemko Semarang

4,84

Pemko Cilegon

6,35

Pemko Lhokseumawe

4,66

Pemko Bima

6,24

Pemko Ternate

4,43

Pemko Cirebon

6,23

Pemko Serang

4,12

Pemko Bandar Lampung

6,06

Pemko Depok

3,73

Pemko Binjai

6,05

Pemko Kendari

3,63

Pemko Malang

6,05

Pemko Metro

2,99

Perilaku individu dalam layanan publik tingkat daerah ditunjukkan oleh sistem layanan yang adil, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi yang rendah, dan perilaku pengguna layanan telah ditunjukkan oleh layanan-layanan publik di Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Pare-pare, Pemerintah Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan Pemerintah Kota Metro, Pemerintah Kota Kendari, dan Pemerintah Kota Depok dengan nilai 2,99 â&#x20AC;&#x201C; 3,73 menunjukkan kondisi sebaliknya. Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 subindikator perilaku individu disampaikan pada bagian berikut: 1. Keadilan dalam Layanan Tindakan dan sikap petugas unit layanan dalam memberikan layanan tanpa pembedaan perlakuan dalam hal apapun juga kepada pengguna layanan merupakan definisi dari keadilan dalam layanan. Terkait dengan keadilan dalam memberikan layanan, terdapat 38% responden mengaku bahwa petugas layanan memberikan perlakuan yang berbeda pada saat pengurusan layanan. Pemda

Pembedaan Perlakuan Petugas Layanan Tingkat Daerah Unit Layanan 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

62% 34% 4%

Ya, selalu Ya, kadang-kadang Tidak membedakan

IMB - Pemko Bogor

KTP - Pemko Lhokseumawe

KTP - Pemko Palu

KTP - Pemko Manado

SIUP - Pemko Mamuju

40 23

IMB - Pemko Bukittinggi

100

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

IMB - Pemko Banjarbaru

100

IMB - Pemko Ambon

100

Gambar 5.22. Pembedaan Perlakuan Petugas Layanan Tingkat Daerah

Survei Integritas Sektor Publik 2011

115

116

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

Unit layanan yang secara umum dinilai pengguna layanannya kurang adil dalam memberikan layanan adalah layanan KTP. Kondisi tersebut terutama terjadi di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Palu, dan Pemerintah Kota Manado. Sedangkan layananyang relatif adil memberikan perlakuan menurut pengguna layanan adalah IMB. 2. Ekspektasi Petugas Terhadap Gratifikasi Perilaku petugas layanan lainnya yang juga berpengaruh terhadap integritas layanan adalah ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, artinya petugas layanan melalui sinyalsinyal tertentu baik langsung maupun tidak langsung mengharapkan imbalan/ gratifikasi dari pengguna layanan. Hasil survei menunjukkan bahwa 41% pengguna layanan menjawab pemberian uang tambahan terjadi salah satunya karena petugas meminta uang tambahan/gratifikasi. Gambar 5.23 menjelaskan dari 41% pengguna layanan yang mengaku memberikan gratifikasi pada petugas, 9% diantaranya menjawab karena petugas layanan meminta uang tambahan secara langsung dan terbuka, 6% pengguna layanan menjawab petugas layanan meminta langsung tetapi tidak terbuka dan 2% lainnya menjawab melalui pihak lain. Cara Petugas Meminta Uang Tambahan

Pemda

Unit Layanan 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

59% 24% 2%

Melalui pihak lain

100

IMB - Pemko Metro

100

KTP - Pemko Metro

IMB - Pemko Kendari

KTP - Pemko Kendari

IMB - Pemko Dumai

100

IMB - Pemko Bukittinggi

100

Langsung terbuka

IMB - Pemko Bitung

100

Responden berinisiatif memberi

IMB - Pemko Batam

100

IMB - Pemko Banjarmasin

100

Langsung tidak terbuka

Tidak ada yang berinisiatif

SIUP - Pemko Metro

Gambar 5.23. Cara Petugas Meminta Uang Tambahan di Layanan Tingkat Daerah

Pada unit layanan IMB dan SIUP di Pemerintah Kota Metro cara petugas meminta uang tambahan dengan cara langsung terbuka, sedangkan pada KTP di Pemerintah Kota yang sama juga dengan cara langsung dan terbuka.

3. Perilaku Pengguna Layanan Inisiasi adanya uang tambahan dalam layanan publik bukan semata-mata dari petugas layanan. Pengguna layanan juga berperan dalam suburnya praktik adanya uang tambahan di layanan publik. Data menunjukkan bahwa 24% pengguna layanan menyatakan bahwa inisiatif memberikan uang tambahan kepada petugas layanan berasal dari pengguna layanan sendiri (Gambar 5.23).

5.3.4. Pencegahan Korupsi di Layanan Publik Tingkat Daerah Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah gratifikasi adalah dengan melakukan tindakan pencegahan korupsi. Upaya tersebut salah satunya dapat diukur melalui upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan pengguna layanan yang dilakukan oleh unit layanan.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah Tabel 5.17. Nilai Indikator Pencegahan Korupsi beserta Sub Indikator INDIKATOR Pencegahan Korupsi (0,313)

SUB-INDIKATOR 4,45

Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)

4,42

Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)

4,54

Fakta menunjukkan bahwa dibandingkan dengan indikator lain, pencegahan korupsi di tingkat daerah memiliki nilai yang paling rendah. Nilai pencegahan korupsi pada seluruh unit layanan yang di survey di tingkat daerah 4,45. Nilai ini masih jauh di bawah standar minimum yang ditetapkan KPK (6,00). Kondisi ini berarti tingkat upaya anti korupsi (4,42) dan mekanisme pengaduan masyarakat (4,54) masih kurang memadai dan perlu segera dibenahi. Penyebaran nilai integritas pencegahan pada 60 Pemerintah Daerah menunjukkan nilai dengan rentang yang cukup lebar antara 0,87 - 6,48. Terdapat 18 % Pemerintah Daerah yang nilainya di bawah 6. Bahkan masih terdapat 6 Pemerintah Daerah dengan nilai pencegahan korupsi di bawah 2,0. Tabel 5.18. Indeks Integritas Pencegahan Korupsi di Tingkat Daerah NO

NILAI

Pemko Tanjung Pinang

PEMERINTAH DAERAH

6,48

Pemko Bukittinggi

PEMERINTAH DAERAH

NILAI 4,59

Pemko Lubuk Linggau

6,38

Pemkab Sidoarjo

4,54

Pemko Yogyakarta

6,30

Pemko Bandung

4,53

Pemko Surakarta

6,20

Pemko Manado

4,50

Pemko Kupang

6,15

Pemko Ambon

4,45

Pemko Bitung

6,08

Pemko Balikpapan

4,40

Pemko Medan

6,08

Pemko Metro

4,40

Pemko Jayapura

6,06

Pemko Makassar

4,40

Pemko Pekalongan

6,05

Pemko Pangkal Pinang

4,03

Pemko Mataram

6,05

Pemko Semarang

4,01

Pemko Bengkulu

6,00

Pemko Bogor

3,84

Pemko Denpasar

5,91

Pemko Jambi

3,77

Pemko Banjarbaru

5,85

Pemko Palangkaraya

3,75

Pemko Ternate

5,82

Pemko Cilegon

3,64

Pemko Dumai

5,80

Pemko Pekanbaru

3,53

Pemko Lhokseumawe

5,77

Pemko Malang

3,43

Pemko Binjai

5,71

Pemko Samarinda

3,37

Pemko Batam

5,63

Pemko Tangerang

3,25

Pemko Pontianak

5,54

Pemko Bandar Lampung

3,01

Pemko Pare-pare

5,48

Pemko Madiun

3,00 2,70

Pemko Gorontalo

5,36

Pemko Bima

Pemko Banjarmasin

5,26

Pemko Depok

2,32

Pemko Bekasi

5,10

Pemko Kediri

2,32

Pemko Padang

5,09

Pemko Serang

2,15

Pemko Palembang

5,01

Pemko Cirebon

1,97

Pemko Surabaya

4,89

Pemko Banda Aceh

1,97

Pemkab Mamuju

4,89

Pemko Palu

1,91

Pemkab Banyumas

4,83

Pemko Pematang Siantar

1,32

DKI Jakarta

4,74

Pemkab Jember

1,01

Pemkab Manokwari

4,60

Pemko Kendari

0,87

Penyebaran detail mengenai sub-indikator Tingkat Upaya Anti Korupsi dan Mekanisme Pengaduan Masyarakat, ditunjukkan pada bagian berikut.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

117

118

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

1. Tingkat Upaya Anti Korupsi Program kampanye anti korupsi pada unit layanan di tingkat daerah saat ini masih rendah. Dari seluruh responden (5.670 orang) mengaku melihat media yang tersedia hanya 1 media sebanyak 61%, 2 â&#x20AC;&#x201C; 5 media sebesar 5%, dan bahkan tidak melihat adanya media sebesar 34%. Frekuensi kegiatan kampanye anti korupsi masih rendah, sehingga masih kurang efektif mencegah korupsi pada unit layanan publik. Pemda

Program Kampanye Anti Korupsi pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

61%

34% 5%

SIUP - Pemko Malang

100

SIUP - Pemko Kendari

100

SIUP - Pemko Jember

100

SIUP - Pemko Depok

100

SIUP - Pemko Cirebon

100

IMB - Pemko Yogyakarta 2-5 media Tidak ada media Satu media Lebih dari 5 media

SIUP - Pemko Yogyakarta IMB - Pemko Tanjung Pinang SIUP - Pemko Pare-pare

60 10 3

IMB - Pemko Pare-pare

40 90 97 100

Gambar 5.24. Program Kampanye Anti Korupsi di Tingkat Daerah

Pada unit layanan dengan nilai program kampanye anti korupsi 5 terbaik dan 5 terendah, SIUP merupakan layanan yang dominan tidak pernah melakukan kegiatan kampanye anti korupsi seperti yang terjadi di Pemerintah Kota Malang, Pemerintah Kota Kendari, Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kota Depok, dan Pemerintah Kota Cirebon. Sedangkan Pemerintah Kota Pare-pare, Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan kota yang unit layanannya (SIUP dan IMB) memiliki kegiatan kampanye anti korupsi yang paling sering. Dari pengguna layanan yang menyatakan ada kegiatan kampanye, bentuk kegiatan kampanye anti korupsi yang dilakukan paling dominan hanyalah pemasangan stiker/ poster/spanduk (91%). Bentuk kegiatan kampanye yang lain tidak signifikan. Lihat Gambar 5.25 Pemda

91%

Stiker/poster/spanduk

67%

33%

Atribut (pin,baju,topi,dll)

Workshop/seminar petugas

Workshop/seminar masyarakat

Buku/modul/komik

Ada Tidak ada

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Gambar 5.25. Bentuk-Bentuk Kegiatan/Media Anti Korupsi di Tingkat Daerah

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah

2. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Selain kampanye anti korupsi, faktor lain yang menjadi ukuran apakah suatu instansi telah melaksanakan pencegahan korupsi, yaitu adanya mekanisme pengaduan masyarakat. Sub indikator ini menunjukkan respon petugas unit layanan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengguna layanan pengaduan masyarakat merupakan salah satu cara masyarakat mengontrol unit layanan. Dari pengaduan yang masuk, unit layanan dapat melakukan pembenahan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Terkait media pengaduan, sebagian besar pengguna layanan (55%) menjawab bahwa media pengaduan yang tersedia di unit layanan hanya satu media. Sisanya ada yang menjawab dua media (16%), dan lebih dari dua (6%). Namun yang perlu menjadi perhatian adalah 23% responden menjawab bahwa unit layanan tidak menyediakan media pengaduan. Tingkat Aksesibilitas dan Media Pengaduan pada Unit Layanan

Pemda

di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

23%

55%

100

SIUP - Pemko Pematang Siantar

100

SIUP - Pemko Metro

100

SIUP - Pemko Kendari

100

SIUP - Pemko Jember

100

16%

Satu

Dua

Tidak ada media

Lebih dari dua

64%

21%

SIUP - Pemko Samarinda

KTP - Pemko Ternate

SIUP - Pemko Tanjung Pinang

IMB - Pemko Surakarta

SIUP - Pemko Surakarta

SIUP - Pemko Bitung Mudah

Tidak tersedia

Sulit

Sangat mudah

Gambar 5.26. Tingkat Aksesibilitas dan Media Pengaduan di Tingkat Daerah

Bagaimana tingkat kemudahan/aksesibilitas penguna layanan dalam menyampaikan pengaduan dapat dilihat dalam Gambar 5.26, sebanyak 64% responden merasa mudah, namun masih ada 9% responden yang menyatakan sulit mengakses media pengaduan dan bahkan tidak tersedia akses terhadap media pengaduan (21%). Pada unit layanan dengan nilai tingkat aksesbilitas media 5 tertinggi dan 5 terendah, layanan SIUP merupakan layanan yang menurut pengguna layanannya memiliki aksesibilitas yang paling rendah, 100% pengguna layanannya menyatakan tidak tersedia media pengaduan di unit layanan tersebut (Gambar 5.26). Kemudahan responden menyampaikan pengaduan, harus ditindaklanjuti dengan tanggapan petugas terhadap pengaduan tersebut. Bagaimana unit layanan tingkat daerah di 60 kota yang menjadi target survei, merespon semua pengaduan yang disampaikan oleh pengguna layanan ditunjukkan oleh Gambar 5.27.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

119

120

Bab 5 Integritas Sektor Publik Tingkat Daerah Pemda

Respon Petugas Terhadap Pengaduan pada Unit Layanan di Tingkat Daerah 5 Terendah dan 5 Tertinggi (dalam %)

71% 29%

Tidak pernah

Pernah

SIUP - Pemko Malang

100

SIUP - Pemko Kendari

100

SIUP - Pemko Jember

100

SIUP - Pemko Depok

100

SIUP - Pemko Cirebon

100

IMB - Pemko Yogyakarta

SIUP - Pemko Yogyakarta

IMB - Pemko Tanjung Pinang 53%

30%

SIUP - Pemko Pare-pare IMB - Pemko Pare-pare

23 30

33 3

100 93

100

10%

Ditolak

Ditindaklanjuti

Diabaikan

Ditanggapi

Ditampung

Gambar 5.27. Respon Petugas Terhadap Pengaduan di Layanan Tingkat Daerah

Kemudahan responden menyampaikan pengaduan akan efektif bila petugas menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Seyogyanya, pengalaman 71% responden yang menyampaikan pengaduan kepada unit layanan, hanya 10% saja yang ditindaklanjuti. Masih ada 53% dan 30% responden mengaku pengaduan yang disampaikan hanya sebatas ditampung dan ditanggapi saja oleh unit layanan. Bahkan ada 6% dan 1% respoden yang mengaku bahwa pengaduan yang disampaikan tersebut diabaikan dan ditolak. Upaya menaikkan nilai potensi integritas menunjukkan keseriusan unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi secara komprehensif di luar upaya penindakan yang dilakukan. Semakin intensif usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan potensi integritas, maka semakin efektif pula upaya pemberantasan korupsi bisa dilakukan di unit layanan dan instansi yang bersangkutan. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upayaupaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 6 Simpulan dan Rekomendasi

121

Simpulan dan Rekomendasi

Survei Integritas Sektor Publik 2011

122

Bab 6 Simpulan dan Rekomendasi

Simpulan dan Rekomendasi Indeks Integritas Nasional (6.31) pada tahun 2011 secara umum telah mencapai nilai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK namun nilainya tidak terlalu jauh dari standar minimal tersebut. Unit layanan tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan berorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanan. Adapun simpulan dan saran yang diambil dari hasil survei berikut saran KPK bagi para Pimpinan unit layanan tersaji dalam tabel berikut : SIMPULAN

HASIL SURVEI

REKOMENDASI

Indeks integritas sektor publik di Indonesia tahun 2011 masih rendah dan tidak terlalu jauh dari nilai standar minimum yang ditetapkan oleh KPK sebesar 6.00

Rata-rata Indeks Integritas Sektor Publik: â&#x20AC;˘ Indeks Integritas Nasional (IIN) : 6.31 â&#x20AC;˘ Indeks Integritas Pusat Pusat (IIP) : 7.07 â&#x20AC;˘ Indeks Integritas Vertikal (IIV) : 6.40 â&#x20AC;˘ Indeks Integritas Daerah (IID) : 6.00

Instansi di tingkat Pusat, Vertikal dan Daerah yang membawahi unit layanan publik melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan komponen penyusun integritas, yaitu Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas. 1. Pengalaman Korupsi Instansi/Unit layanan perlu melakukan sosialisasi besaran biaya resmi pengurusan layanan serta memberikan sanksi terhadap petugas layanan yang menerima atau meminta imbalan/tips/biaya tambahan dalam melayani masyarakat dalam mengurus layanan publik 2. Cara Pandang terhadap Korupsi Pimpinan Instansi/Unit Layanan harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat, melakukan sosialisasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengingatkan kepada petugas layanan dan pengguna layanan tentang arti pemberian gratifikasi. 3. Lingkungan Kerja Unit layanan harus menciptakan suasana/desain/ layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang sehingga proses pemberian suap dapat segera terlihat. Unit layanan perlu menyediakan fasilitas yang memadai dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang nyaman, tenang, rapi dan tahapan yang teratur untuk meminimalisir penggunaan calo. 4. Sistem Administrasi Unit layanan/Instansi harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem administrasi pada unit layanan publik dengan menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan maupun fasilitas yang telah ada dijalankan oleh petugas layanan dan dimanfaatkan oleh pengguna layanan. SOP/sistem/ aturan mengenai prosedur, waktu dan biaya harus dapat diketahui/diumumkan kepada pengguna layanan sehingga mempermudah pengguna layanan saat mengurus layanan. 5. Perilaku Individu Unit layanan/instansi memastikan bahwa terdapat keadilan dalam layanan dan tidak ada perbedaan perlakuan petugas dalam memberi layanan sehingga memicu pengguna layanan berinisiatif memberikan uang tambahan, salah satunya dengan cara menerapkan sistem antrian. Unit layanan memastikan petugas siap melayani, berpenampilan rapi dan sopan serta menguasai tugas dan tanggung jawabnya.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Bab 6 Simpulan dan Rekomendasi

SIMPULAN

HASIL SURVEI

REKOMENDASI 6. Pencegahan Korupsi Unit layanan/instansi meningkatkan kegiatan kampanye anti korupsi yang efektif kepada petugas dan pengguna layanan serta dan menyediakan sarana pengaduan layanan yang mudah diakses. Setiap pengaduan yang masuk ditindaklanjuti oleh petugas.

Nilai pengalaman integritas sektor publik di Indonesia tahun 2011 dapat mencapai nilai standar minimun yang ditetapkan KPK (6,00) namun nilai ini tidak terlalu jauh dari nilai standar minimum tersebut.

Nilai Pengalaman integritas sektor publik adalah : • Tingkat Nasional : 6.48 • Tingkat Pusat : 7.45 • Tingkat Vertikal : 6.55 • Tingkat Daerah : 6.14

Perlu ditetapkan perbaikan pada : 1. Jumlah/besaran gratifikasi Sosialisasi besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab masih terjadi ketidaksesuaian biaya saat pengurusan layanan 2. Waktu pemberian gratifikasi Unit layanan harus menciptakan suasana/desain/ layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jika harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang, sehigga lebih menyulitkan terjadinya suap/gratifikasi terutama pada saat di awal pertemuan 3. Tujuan pemberian gratifikasi Perlu diterapkan aturan yang jelas dan tegas serta dilakukan sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan guna memberikan pengertian yang benar tentang tindakan pemberian gratifikasi.

Nilai potensi integritas sektor publik di Indonesia tahun 2011 masih berada di bawah nilai minimum yang ditetapkan oleh KPK yaitu 6.00

Nilai Potensi integritas sektor publik adalah : • Tingkat Nasional : 5.97 • Tingkat Pusat : 6.30 • Tingkat Vertikal : 6.10 • Tingkat Daerah : 5.70

Perlu ditetapkan perbaikan pada: 1. Kebiasaan Pemberian Gratifikasi: Pimpinan Instansi/Unit Layanan harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat dan memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui penyediaan perangkat informasi yang dapat mudah diakses pengguna layanan dan melakukan sosialisasi tentang tatacara penggunaan perangkat tersebut. 3. Perilaku Pengguna Layanan: Instansi/Unit layanan perlu menciptakan mekanisme yang dapat memastikan bahwa seluruh perangkat baik itu berupa SOP/sistem/aturan dijalankan oleh petugas layanan agar pengguna layanan dapat merasakan keadilan dalam pengurusan layanan sehingga inisiatif memberi/ meminta uang tambahan baik oleh pengguna atau petugas layanan dapat diminimalisi 4. Tingkat Upaya Antikorupsi: Melakukan sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan dengan cara menempel stiker/poster/spanduk antikorupsi di area sekitar loket pelayanan, menyebarkan buku/ modul tentang antikorupsi, memutar video/film/ iklan antikorupsi di monitor di sekitar unit layanan, mengadakan workshop/seminar tentang antikorupsi kepada petugas dan melibatkan masyarakat secara aktif. 5. Mekanisme Pengaduan Masyarakat: Menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Pengaduan tersebut harus dapat ditindaklanjuti/direspon oleh petugas.

Survei Integritas Sektor Publik 2011

123

Lampiran

Survei Integritas Sektor Publik 2011

123

124

Lampiran

Lampiran 1.

Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas Nasional dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

PENGALAMAN

POTENSI

INTEGRITAS

Pemko Dumai

INSTANSI

8,14

7,03

7,77

Pemko Bukittinggi

8,18

6,64

7,67

Pemko Bitung

7,98

6,92

7,62

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,99

6,80

7,60

Pemko Yogyakarta

7,88

7,02

7,60

Kementerian Keuangan

7,88

6,93

7,56

Pemko Batam

7,94

6,76

7,55

Pemko Pontianak

7,86

6,91

7,54

Kementerian Kesehatan

7,82

6,94

7,52

PT. Jamsostek (Persero)

7,79

6,96

7,52

Kementerian Perindustrian

7,89

6,74

7,51

PT. Pelindo II (Persero)

7,73

7,04

7,50

Kementerian Perhubungan

7,84

6,73

7,47

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,99

6,39

7,46

Kementerian Pertanian

7,75

6,86

7,45

Pemko Gorontalo

7,71

6,92

7,45

Pemko Surakarta

7,64

7,00

7,43

Pemko Banjarbaru

7,63

7,02

7,43

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,04

6,20

7,43

Pemko Surabaya

7,83

6,61

7,42

Kementerian Pendidikan Nasional

7,91

6,41

7,41

PT. Pertamina (Persero)

7,70

6,80

7,40

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,83

6,41

7,36

Pemko Denpasar

7,55

6,87

7,33

Pemko Tanjung Pinang

8,06

5,81

7,31

PT. PELNI (Persero)

8,02

5,85

7,30

Pemko Pare-pare

7,67

6,54

7,29

Kementerian ESDM

7,72

6,32

7,26

Pemkab Sidoarjo

7,62

6,46

7,23

Pemko Samarinda

7,87

5,69

7,14

Pemko Mataram

7,39

6,65

7,14

Pemko Padang

7,32

6,70

7,11

BNP2TKI

7,64

6,04

7,11

Kementerian Kehutanan

7,69

5,91

7,09

Pemko Pekalongan

7,49

6,26

7,08

Pemko Banjarmasin

7,18

6,39

6,92

Kementerian Perdagangan

7,71

5,30

6,91

Pemko Kediri

7,58

5,53

6,90

Pemko Madiun

7,54

5,52

6,86

Pemko Kupang

7,13

6,32

6,86

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,01

5,99

6,68

Pemko Bandung

7,14

5,77

6,68

Pemko Ambon

6,82

6,28

6,64

Pemkab Banyumas

6,81

5,95

6,53

Pemko Pekanbaru

6,64

6,26

6,51

Pemko Balikpapan

6,89

5,69

6,49

Pemko Jayapura

6,42

6,57

6,47

Pemko Pangkal Pinang

6,82

5,61

6,42

PT. PLN (Persero)

6,45

6,23

6,38

Mahkamah Agung

6,63

5,83

6,36

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

PENGALAMAN

POTENSI

INTEGRITAS

Pemko Makasar

INSTANSI

6,40

6,09

6,29

Pemkab Mamuju

6,52

5,83

6,29

Pemko Palangkaraya

6,49

5,80

6,26

Pemko Jambi

6,90

4,85

6,22

Pemko Cilegon

6,60

5,10

6,10

Kementerian Hukum dan HAM

6,23

5,80

6,09

Badan Pertanahan Nasional

6,18

5,84

6,07

Pemko Palu

6,74

4,74

6,07

Pemko Bandar Lampung

6,41

5,26

6,02

Pemko Banda Aceh

6,66

4,64

5,99

Pemko Malang

6,13

5,56

5,94

Kepolisian Negara RI

5,74

5,82

5,76

Pemko Medan

5,33

6,11

5,59

Pemko Bima

5,77

5,12

5,56

Pemko Binjai

5,47

5,68

5,54

DKI Jakarta

5,51

5,61

5,54

Kementerian Koperasi dan UKM

5,91

4,74

5,52

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,28

5,79

5,44

Kementerian Agama

5,40

5,42

5,41

Pemko Lhokseumawe

5,22

5,25

5,23

Pemko Bekasi

4,80

5,64

5,08

Pemkab Jember

5,45

4,25

5,05

Pemko Kendari

5,71

3,29

4,90

Pemko Manado

4,33

5,43

4,70

Pemko Cirebon

4,57

4,87

4,67

Pemko Pematang Siantar

4,79

4,38

4,65

Pemko Tangerang

4,19

5,01

4,46

Pemko Lubuk Linggau

3,47

6,20

4,38

Pemko Bogor

3,94

4,92

4,27

Pemko Palembang

3,84

5,06

4,25

Pemko Bengkulu

3,49

5,56

4,18

Pemko Ternate

3,68

4,86

4,07

Pemkab Manokwari

3,25

4,61

3,70

Pemko Semarang

3,14

4,55

3,61

Pemko Serang

3,30

4,04

3,54

Pemko Depok

3,26

3,99

3,50

Pemko Metro

2,59

4,29

3,15

Survei Integritas Sektor Publik 2011

125

126

Lampiran

Lampiran 2.

Indeks Integritas Nasional (IIN), Pengalaman Integritas Nasional dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

SIUP - Pemko Pekanbaru

Unit Layanan

Pekanbaru

Kota

8,19

7,61

8,00

P5KP - Kementerian Keuangan

Mataram

8,07

7,81

7,98

P5KP - Kementerian Keuangan

Padang

8,07

7,77

7,97

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Denpasar

8,19

7,45

7,94

Lelang - Kementerian Keuangan

Padang

8,05

7,72

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Padang

8,17

7,48

7,94

Lelang - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,45

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,43

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,40

7,93

SIUP - Pemko Bitung

Bitung

8,19

7,37

7,92

P5KP - Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,36

7,91

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Surabaya

8,19

7,34

7,91

P5KP - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,17

7,35

7,90

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Mataram

8,00

7,71

7,90

Lelang - Kementerian Keuangan

Makasar

8,14

7,39

7,89

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Surabaya

7,96

7,71

7,88

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Semarang

8,17

7,23

7,86

P5KP - Kementerian Keuangan

Manado

8,17

7,20

7,85

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palembang

7,96

7,64

7,85

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,07

7,36

7,83

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,05

7,37

7,82

IMB - Pemko Bitung

Bitung

8,06

7,35

7,82

KTP - Pemko Dumai

Dumai

8,04

7,39

7,82

P5KP - Kementerian Keuangan

Palembang

8,17

7,11

7,82

SKCK - Kepolisian Negara RI

Pontianak

8,19

7,07

7,82

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

8,15

7,13

7,81

Lelang - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,05

7,29

7,80

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

8,10

7,16

7,79

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Denpasar

8,10

7,17

7,79

IMB - Pemko Batam

Batam

8,19

6,96

7,78

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

8,00

7,34

7,78

Izin Belajar Luar negeri - Kementerian Pendidikan Nasional

DKI Jakarta

7,98

7,39

7,78

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Manado

8,04

7,25

7,78

P5KP - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

7,13

7,78

Izin Agen Domestik - PT. Pertamina (Persero)

DKI Jakarta

8,02

7,28

7,77

SIUP - Pemko Padang

Padang

7,86

7,58

7,77

KTP - Pemko Pontianak

Pontianak

8,15

7,00

7,77

SIUP - Pemko Surakarta

Surakarta

7,95

7,41

7,77

P5KP - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,15

6,99

7,76

IMB - Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

8,11

7,05

7,76

IMB - Pemko Surakarta

Surakarta

7,96

7,35

7,76

SIUP - Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,87

7,75

Lelang - Kementerian Keuangan

Palembang

7,95

7,35

7,75

IMB - Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,84

7,74

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Kupang

7,79

7,64

7,74

KTP - Pemko Malang

Malang

7,98

7,25

7,74

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Mataram

8,06

7,11

7,74

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,19

6,84

7,74

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Mataram

7,93

7,33

7,73

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

7,06

7,73

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

SIM - Kepolisian Negara RI

Pontianak

8,19

6,81

7,73

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Ambon

8,05

7,07

7,72

Unit Layanan

API-P - BKPM

Kota

DKI Jakarta

8,00

7,16

7,72

Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) - Kementerian Kelautan dan Perikanan

DKI Jakarta

7,95

7,27

7,72

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Makasar

7,87

7,43

7,72

SIUP - Pemko Ambon

Ambon

8,13

6,86

7,71

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,96

7,21

7,71

KTP - Pemko Jayapura

Jayapura

8,07

7,00

7,71

P5KP - Kementerian Keuangan

Makasar

7,96

7,20

7,71

Lelang - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,94

7,71

IMB - Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,93

7,27

7,71

IMB - Pemko Ambon

Ambon

8,02

7,07

7,70

SIUP - Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,72

7,65

7,70

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,95

7,19

7,70

SIUP - Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,91

7,25

7,69

P5KP - Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,19

7,69

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,98

7,11

7,69

IMB - Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,19

6,66

7,68

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

8,01

7,02

7,68

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

6,92

7,68

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Ambon

7,98

7,06

7,67

KTP - Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,66

7,67

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Denpasar

7,91

7,15

7,66

P5KP - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

7,02

7,66

SIUP - Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,61

7,65

SIUP - Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,87

7,22

7,65

P5KP - Kementerian Keuangan

Denpasar

7,87

7,18

7,64

General Cargo - PT. Pelindo II

DKI Jakarta

7,87

7,17

7,64

Lelang - Kementerian Keuangan

Manado

7,91

7,09

7,64

SIUP - Pemko Surabaya

Surabaya

8,02

6,89

7,64

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Padang

7,98

6,94

7,63

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,01

7,63

P5KP - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,02

6,84

7,63

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,71

7,46

7,63

Lelang - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

6,87

7,61

JKK - PT. Jamsostek (Persero)

DKI Jakarta

7,78

7,27

7,61

SIUP - Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

7,90

7,04

7,61

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Ambon

7,98

6,85

7,60

Lelang - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,00

6,81

7,60

SIUPAL - Kementerian Perhubungan

DKI Jakarta

7,94

6,93

7,60

IP-Tekstil - Kementerian Perindustrian

DKI Jakarta

7,96

6,84

7,59

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Palu

8,05

6,68

7,59

P5KP - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,98

6,81

7,59

Lelang - Kementerian Keuangan

Kupang

7,86

7,03

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,54

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

8,02

6,71

7,58

IMB - Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,75

7,21

7,57

SIM - Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,74

7,24

7,57

IMB - Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,87

6,93

7,56

100

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

DKI Jakarta

8,02

6,64

7,56

101

IMB - Pemko Mataram

Mataram

7,96

6,76

7,56

Survei Integritas Sektor Publik 2011

127

128

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

102

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Unit Layanan

Padang

Kota

8,07

6,53

7,56

103

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,13

6,41

7,56

104

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,86

6,96

7,56

105

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan Kementerian Pertanian

DKI Jakarta

8,07

6,52

7,55

106

SIUP - Pemko Pontianak

Pontianak

7,82

7,00

7,55

107

Lelang - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,87

6,92

7,55

108

SIUP - Pemko Mataram

Mataram

7,93

6,75

7,54

109

IMB - Pemko Surabaya

Surabaya

7,86

6,90

7,54

110

SIUP - Pemko Batam

Batam

7,85

6,90

7,53

111

SPI-P â&#x20AC;&#x201C; Kementerian Kesehatan

DKI Jakarta

7,83

6,93

7,53

112

IMB - Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,95

6,68

7,53

113

IMB - Pemko Padang

Padang

8,06

6,48

7,53

114

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

8,00

6,60

7,53

115

Lelang - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,95

6,70

7,53

116

Izin Edar Alat Kesehatan - Kementerian Kesehatan

DKI Jakarta

7,81

6,94

7,52

117

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

8,17

6,23

7,52

118

Lelang - Kementerian Keuangan

Denpasar

7,89

6,75

7,51

119

SKCK â&#x20AC;&#x201C; Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,93

6,67

7,51

120

Pendataan dan Ticketing ke daerah tujuan di Terminal Selapajang - BNP2TKI

DKI Jakarta

7,87

6,79

7,51

121

Izin Penyiaran TV - Kementerian Komunikasi dan Informatika

DKI Jakarta

8,19

6,14

7,51

122

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Padang

8,04

6,45

7,51

123

P5KP - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,85

6,83

7,51

124

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Ambon

7,91

6,69

7,50

125

SIUP - Pemko Denpasar

Denpasar

7,72

7,05

7,50

126

SIP - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DKI Jakarta

7,86

6,79

7,50

127

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Mataram

8,00

6,50

7,50

128

SKCK - Kepolisian Negara RI

Jayapura

7,79

6,88

7,49

129

KUA - Kementerian Agama

Pontianak

8,19

6,10

7,49

130

Pendaftaran MD/ML - Badan Pengawas Obat dan Makanan

DKI Jakarta

7,78

6,89

7,48

131

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,90

6,65

7,48

132

Izin Prinsip Penanaman Modal

DKI Jakarta

7,98

6,44

7,47

133

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

7,85

6,70

7,47

134

SKCK - Kepolisian Negara RI

Padang

8,13

6,16

7,47

135

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Pontianak

8,19

6,02

7,47

136

P5KP - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,14

6,10

7,46

137

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,13

6,12

7,46

138

Lelang - Kementerian Keuangan

Mataram

7,95

6,48

7,46

139

Lelang - Kementerian Keuangan

Medan

7,54

7,30

7,46

140

KTP - Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,56

7,24

7,45

141

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Denpasar

7,67

6,97

7,44

142

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Medan

7,55

7,21

7,44

143

SIUP - Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,06

6,21

7,44

144

SPPT SNI - Kementerian Perindustrian

DKI Jakarta

7,83

6,64

7,43

145

JHT - PT. Jamsostek (Persero)

DKI Jakarta

7,81

6,66

7,43

146

KTP - Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,85

6,58

7,43

147

KTP - Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,94

6,38

7,42

148

SIUP - Pemko Kupang

Kupang

7,79

6,67

7,42

149

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Medan

7,74

6,77

7,42

150

IMB - Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,72

6,79

7,41

151

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Denpasar

7,98

6,26

7,41

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

152

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan - Kementerian ESDM

Unit Layanan

DKI Jakarta

Kota

7,80

6,62

7,41

153

P5KP - Kementerian Keuangan

Medan

7,42

7,38

7,41

154

Lelang - Kementerian Keuangan

Palu

8,19

5,86

7,41

155

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Medan

7,53

7,13

7,40

156

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,74

6,72

7,40

157

IMB - Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,17

5,82

7,39

158

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,86

6,46

7,39

159

IMB - Pemko Manado

Manado

7,38

160

Layanan Kapal (Jasa Pandu, Tunda, Tambat) - PT. Pelindo II (Persero)

DKI Jakarta

7,59

6,90

7,36

161

SIUP - Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,62

6,83

7,36

162

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Kupang

7,60

6,87

7,36

163

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Yogyakarta

7,90

6,29

7,36

164

IMB - Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,87

6,30

7,35

165

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik Kementerian Pertanian

DKI Jakarta

7,42

7,20

7,35

166

Izin Station Radio - Kementerian Komunikasi dan Informatika

DKI Jakarta

7,89

6,26

7,35

167

IMB - Pemko Makasar

Makasar

7,75

6,56

7,35

168

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Medan

7,44

7,17

7,35

169

Izin Trayek AKAP - Kementerian Perhubungan

DKI Jakarta

7,74

6,53

7,34

170

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Kupang

7,63

6,76

7,34

171

KTP - Pemko Batam

Batam

7,78

6,42

7,33

172

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,86

6,26

7,33

173

Lelang - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,05

5,87

7,32

174

SIUP - Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,68

6,60

7,32

175

P5KP - Kementerian Keuangan

Bandung

7,57

6,78

7,31

176

KTP - Pemko Denpasar

Denpasar

7,59

6,75

7,31

177

Layanan Muatan Barang Kontainer - PT. PELNI (Persero)

DKI Jakarta

8,02

5,90

7,31

178

Layanan Informasi Status Kasasi - Mahkamah Agung

DKI Jakarta

7,54

6,85

7,31

179

IMB - Pemko Pontianak

Pontianak

7,60

6,74

7,31

180

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandung

7,75

6,36

7,29

181

IMB - Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,90

6,08

7,29

182

IUPHHKHT - Kementerian Kehutanan

DKI Jakarta

7,48

6,89

7,28

183

Layanan Muatan Barang General Cargo - PT. PELNI (Persero)

DKI Jakarta

8,02

5,81

7,28

184

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

7,82

6,18

7,27

185

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Makasar

7,79

6,23

7,27

186

Peradilan Tilang - Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,59

6,60

7,26

187

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,39

7,00

7,26

188

SIM - Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,57

6,65

7,26

189

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,06

5,63

7,25

190

Pembuatan dan Perpanjangan Paspor

Denpasar

7,29

7,17

7,25

191

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Kupang

7,70

6,36

7,25

192

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

8,14

5,44

7,24

193

Perijinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan - Badan Pengawas Obat dan Makanan

DKI Jakarta

7,89

5,94

7,24

194

Sertifikat â&#x20AC;&#x201C; Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,98

5,75

7,24

195

SKCK â&#x20AC;&#x201C; Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,53

6,65

7,24

196

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Medan

7,31

7,07

7,23

197

SIUP - Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,82

5,98

7,21

198

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru - Kementerian Perdagangan

DKI Jakarta

7,92

5,78

7,21

199

KTP - Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

7,95

5,74

7,21

200

SIUP - Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,92

7,21

Survei Integritas Sektor Publik 2011

129

130

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

201

SKAT - Kementerian Kelautan dan Perikanan

Unit Layanan

DKI Jakarta

8,04

5,51

7,20

202

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

7,91

5,77

7,20

203

KUA - Kementerian Agama

Denpasar

7,84

5,85

7,18

204

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,73

6,09

7,18

205

P5KP - Kementerian Keuangan

Kupang

7,32

6,89

7,18

206

IMB - Pemkab Mamuju

Mamuju

7,53

6,47

7,18

207

IMB - Pemko Denpasar

Denpasar

7,35

6,81

7,17

208

P5KP - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,04

5,40

7,16

209

KUA - Kementerian Agama

Medan

7,48

6,52

7,16

210

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

7,95

5,57

7,16

211

SKCK - Kepolisian Negara RI

Makasar

7,68

6,08

7,15

212

KUA - Kementerian Agama

Yogyakarta

7,64

6,13

7,14

213

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,64

6,10

7,13

214

KTP - Pemko Bitung

Bitung

7,68

6,03

7,13

215

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

7,80

5,72

7,11

216

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

7,90

5,53

7,11

217

IMB - Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,64

7,11

218

KTP - Pemko Samarinda

Samarinda

7,90

5,51

7,10

219

SIUP - Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,45

6,38

7,09

220

KTP - Pemko Surabaya

Surabaya

7,62

6,04

7,09

221

KTP - Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

7,94

5,39

7,09

222

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandung

7,16

6,92

7,08

223

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,29

6,67

7,08

224

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,20

6,80

7,07

225

KTP - Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,12

6,88

7,04

226

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri - Kementerian Pendidikan Nasional

DKI Jakarta

7,84

5,44

7,04

227

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,21

6,69

7,04

228

Izin SPBU - PT. Pertamina (Persero)

DKI Jakarta

7,38

6,32

7,03

229

izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan - Kementerian Kehutanan

DKI Jakarta

7,76

5,58

7,03

230

SIUP - Pemko Jambi

Jambi

8,01

5,07

7,03

231

IMB - Pemko Madiun

Madiun

7,76

5,56

7,03

232

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,35

6,37

7,02

233

SIUP - Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

7,70

5,64

7,01

234

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Padang

7,22

6,59

7,01

235

Tilang - Mahkamah Agung

Palembang

7,53

5,96

7,01

236

UPIWP - Kementerian ESDM

DKI Jakarta

7,59

5,82

7,00

237

IMB - Pemko Kediri

Kediri

7,69

5,60

6,99

238

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Palembang

7,29

6,37

6,98

239

Pelayanan Pengelolaan Property Bandara PT. Angkasa Pura II (Persero)

DKI Jakarta

7,70

5,50

6,97

240

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

7,09

6,72

6,97

241

KTP - Pemko Kediri

Kediri

7,70

5,52

6,97

242

SIUP - Pemko Madiun

Madiun

7,85

5,22

6,97

243

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,20

6,47

6,96

244

IMB - Pemko Kupang

Kupang

7,05

6,79

6,96

245

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

7,16

6,52

6,95

246

SIM - Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,59

5,60

6,93

247

Tilang - Mahkamah Agung

Makasar

7,60

5,59

6,93

248

SIUP - Pemko Palu

Palu

7,83

5,06

6,91

249

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Ambon

7,00

6,70

6,90

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Kota

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

250

SIUP - Pemkab Mamuju

Unit Layanan

Mamuju

Kota

7,75

5,20

6,90

251

IMB - Pemko Palu

Palu

8,02

4,61

6,88

252

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,10

6,44

6,88

253

SIUP - Pemkab Banyumas

Banyumas

7,26

6,10

6,87

254

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

7,16

6,23

6,85

255

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

7,34

5,88

6,85

256

KTP - Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,12

6,32

6,85

257

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,33

5,83

6,83

258

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

7,05

6,38

6,83

259

IMB - Pemko Jambi

Jambi

7,90

4,65

6,82

260

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Makasar

7,73

4,99

6,82

261

SIUP - Pemko Bandung

Bandung

7,16

6,11

6,81

262

SKCK - Kepolisian Negara RI

Kupang

7,13

6,16

6,81

263

IMB - Pemko Bandung

Bandung

7,14

6,11

6,80

264

SKCK - Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,93

6,46

6,77

265

KTP - Pemko Surakarta

Surakarta

7,02

6,23

6,76

266

IMB - Pemkab Banyumas

Banyumas

7,04

6,16

6,75

267

KUA - Kementerian Agama

Jayapura

6,75

268

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Denpasar

7,65

4,91

6,74

269

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Jayapura

6,75

6,69

6,73

270

SIUP - Pemko Kediri

Kediri

7,36

5,48

6,73

271

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,05

6,08

6,73

272

SIUP - Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

7,78

4,59

6,72

273

KTKNL - BNP2TKI

DKI Jakarta

7,42

5,28

6,71

274

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

6,93

6,23

6,70

275

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

7,70

4,71

6,70

276

KTP - Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

7,36

5,38

6,70

277

SKCK - Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,14

5,79

6,69 6,67

278

Tilang - Mahkamah Agung

Jayapura

6,68

6,66

279

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Kupang

6,88

6,21

6,66

280

KTP - Pemkab Jember

Jember

7,64

4,67

6,65

281

KTP - Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

7,08

5,75

6,64

282

SIUP - Pemko Binjai

Binjai

6,70

6,47

6,62

283

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

6,86

6,10

6,61

284

Pelayanan Pengujian Mutu Barang Kementerian Perdagangan

DKI Jakarta

7,50

4,82

6,61

285

KTP - Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,53

4,76

6,61

286

KTP - Pemko Madiun

Madiun

7,00

5,78

6,59 6,57

287

KTP - Pemko Makasar

Makasar

7,20

5,32

288

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Padang

6,51

6,70

6,57

289

SKCK - Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,92

5,77

6,54

290

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Medan

6,44

6,75

6,54

291

Lelang - Kementerian Keuangan

Bandung

6,72

6,14

6,53

292

Tilang - Mahkamah Agung

Banda Aceh

7,05

5,45

6,52

293

Tilang - Mahkamah Agung

Bandar Lampung

6,90

5,77

6,52

294

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,94

5,65

6,51

295

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,59

6,36

6,51

296

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

6,66

6,22

6,51

297

KUA - Kementerian Agama

Makasar

7,22

5,06

6,50

298

SKCK - Kepolisian Negara RI

Palembang

6,52

6,46

6,50

299

SIM - Kepolisian Negara RI

Kupang

6,72

6,03

6,49

300

KUA - Kementerian Agama

Banjarmasin

6,58

6,22

6,46

Survei Integritas Sektor Publik 2011

131

132

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

301

No KTP - Pemko Bandung

Unit Layanan

Bandung

Kota

7,12

5,09

6,44

302

SIUP - Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

6,81

5,69

6,44

303

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,36

6,56

6,43

304

IMB - Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,18

4,94

6,43

305

Lelang - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

6,81

5,62

6,41

306

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Pontianak

7,20

4,76

6,39

307

Tilang - Mahkamah Agung

Yogyakarta

6,69

5,80

6,39

308

Pelayanan Cargo - PT. Angkasa Pura II (Persero)

DKI Jakarta

6,33

6,48

6,38

309

IMB - DKI Jakarta

DKI Jakarta

6,74

5,66

6,38

310

SKCK - Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,72

5,67

6,37

311

Tilang - Mahkamah Agung

Manado

7,79

3,48

6,35

312

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Bandung

6,87

5,27

6,34

313

KTP - Pemko Mataram

Mataram

6,28

6,44

6,33

314

KTP - Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

6,85

5,28

6,33

315

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

6,82

5,35

6,33

316

IMB - Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

6,55

5,82

6,31

317

SIM - Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,58

5,70

6,29

318

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,23

6,29

6,25

319

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Medan

5,86

7,02

6,25

320

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,39

5,94

6,24

321

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,70

5,28

6,23

322

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

6,22

6,23

6,22

323

KUA - Kementerian Agama

Bandar Lampung

6,62

5,40

6,21

324

SIUP - Pemko Cilegon

Cilegon

6,74

5,15

6,21

325

KTP - Pemko Kupang

Kupang

6,55

5,49

6,20

326

IMB - Pemko Bima

Bima

6,55

5,40

6,17

327

IMB - Pemko Malang

Malang

6,65

5,14

6,15

328

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Banda Aceh

6,34

5,68

6,12 6,11

329

KTP - Pemko Cilegon

Cilegon

6,70

4,93

330

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

6,38

5,55

6,10

331

SIUP - Pemko Kendari

Kendari

7,40

3,49

6,10

332

IMB - Pemko Medan

Medan

6,02

6,26

6,10

333

Pelayanan Display Produk Unggulan Kementerian Koperasi dan UKM

DKI Jakarta

6,41

5,45

6,09

334

KTP - Pemko Tangerang

Tangerang

6,28

5,68

6,08

335

SIUP - Pemko Medan

Medan

5,90

6,38

6,06

336

IMB - Pemko Banda Acehv

Banda Aceh

6,70

4,76

6,05

337

KTP - Pemko Padang

Padang

6,05

6,03

6,04 6,03

338

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

6,44

5,20

339

KTP - Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

6,14

5,78

6,02

340

SIM - Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,21

5,51

5,98

341

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,28

5,36

5,97

342

KTP - Pemkab Banyumas

Banyumas

6,14

5,60

5,96

343

IMB - Pemko Binjai

Binjai

6,22

5,44

5,96

344

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,99

5,85

5,94

345

Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus - Kementerian Agama

DKI Jakarta

6,04

5,66

5,91

346

SIUP - Pemko Jayapura

Jayapura

5,64

6,41

5,90

347

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

7,18

3,28

5,88

348

SIM - Kepolisian Negara RI

Jayapura

5,65

6,20

5,83

349

KUA - Kementerian Agama

Ambon

5,78

5,87

5,81

350

IMB - Pemko Jayapura

Jayapura

5,56

6,29

5,80

351

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

6,40

4,58

5,79

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

352

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Unit Layanan

Manado

Kota

5,96

5,43

5,78

353

SIUP - Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

5,57

6,21

5,78

354

IMB - Pemko Cilegon

Cilegon

5,90

5,51

5,77

355

SIM - Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

6,03

5,21

5,76

356

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Ambon

5,77

5,71

5,75

357

KUA - Kementerian Agama

Kupang

5,73

5,75

5,74

358

SKCK - Kepolisian Negara RI

Medan

5,33

6,50

5,72

359

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

5,42

6,10

5,65

360

SIUP - Pemko Bekasi

Bekasi

5,45

6,06

5,65

361

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

5,63

5,56

5,61

362

Tilang - Mahkamah Agung

Bandung

6,31

4,22

5,61

363

IMB - Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

5,69

5,41

5,60

364

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

5,80

5,18

5,59

365

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

6,00

4,78

5,59

366

SKCK - Kepolisian Negara RI

Bandung

5,97

4,74

5,56

367

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Makasar

5,56

368

KUA - Kementerian Agama

Banda Aceh

5,88

4,88

5,55

369

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

5,66

5,33

5,55

370

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Bandar Lampung

5,32

5,92

5,52

371

KUA - Kementerian Agama

Padang

5,24

6,07

5,52

372

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,64

5,17

5,48

373

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

5,22

5,95

5,46

374

IMB - Pemko Palembang

Palembang

5,18

5,98

5,45

375

SIUP - Pemko Cirebon

Cirebon

5,61

5,07

5,43

376

SIUP - DKI Jakarta

DKI Jakarta

5,14

5,99

5,43

377

IMB - Pemko Bogor

Bogor

5,75

4,73

5,41

378

KTP - Pemko Bima

Bima

5,68

4,82

5,39

379

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,17

5,82

5,39 5,38

380

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Padang

5,34

5,46

381

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Balikpapan

5,34

5,41

5,36

382

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Mataram

5,08

5,87

5,34

383

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

5,26

5,43

5,32

384

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

5,09

5,72

5,30

385

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

5,69

4,50

5,29

386

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

5,12

5,59

5,28

387

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

4,65

6,38

5,23

388

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

5,46

4,74

5,22 5,20

389

KTP - Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

5,51

4,58

390

SKCK - Kepolisian Negara RI

Mataram

4,76

6,06

5,19

391

KTP - Pemko Bekasi

Bekasi

5,11

5,23

5,15

392

SIUP - Pemko Bima

Bima

5,09

5,15

5,11

393

KTP - DKI Jakarta

DKI Jakarta

5,03

5,10

5,06

394

SKCK - Kepolisian Negara RI

Manado

4,30

6,43

5,01

395

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Surabaya

5,50

3,90

4,97

396

SIUP

Makasar

4,24

6,39

4,96

397

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik Kementerian Koperasi dan UKM

DKI Jakarta

5,40

4,04

4,95

398

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Semarang

4,69

5,46

4,95

399

SKCK - Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

5,20

4,39

4,93

400

SIM - Kepolisian Negara RI

Mataram

4,36

6,01

4,91

401

IMB - Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

4,54

5,62

4,90

402

IMB - Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

4,64

5,43

4,90

403

SKCK - Kepolisian Negara RI

Ambon

4,24

6,01

4,83

Survei Integritas Sektor Publik 2011

133

134

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

404

SIM - Kepolisian Negara RI

Unit Layanan

Padang

Kota

4,52

5,44

4,83

405

Perpanjangan Ijin KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

DKI Jakarta

4,42

5,62

4,82

406

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

4,46

5,50

4,81

407

KTP - Pemko Jambi

Jambi

4,80

4,84

4,81

408

Tilang - Mahkamah Agung

Semarang

4,92

4,60

4,81

409

KTP - Pemkab Mamuju

Mamuju

4,28

5,82

4,79

410

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

4,24

5,84

4,77

411

IMB - Pemko Kendari

Kendari

5,56

3,07

4,73

412

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Semarang

4,54

5,11

4,73

413

SIUP - Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,90

4,37

4,72

414

SIUP - Pemko Balikpapan

Balikpapan

4,87

4,38

4,71

415

KUA - Kementerian Agama

Bandung

4,52

5,10

4,71

416

KTP - Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,73

4,55

4,67

417

Tilang - Mahkamah Agung

Medan

4,01

5,94

4,65

418

KTP - Pemko Medan

Medan

4,08

5,70

4,62

419

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

4,26

5,30

4,61

420

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

3,53

6,67

4,58

421

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Manado

4,02

5,65

4,56

422

IMB - Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,74

4,21

4,56

423

SKCK - Kepolisian Negara RI

Semarang

4,66

4,35

4,56

424

IMB - Pemkab Jember

Jember

4,81

4,04

4,55

425

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

4,18

5,25

4,54

426

KTP - Pemko Ambon

Ambon

4,31

4,91

4,51

427

KTP - Pemko Cirebon

Cirebon

4,37

4,78

4,51

428

KUA - Kementerian Agama

Surabaya

4,52

4,50

4,51

429

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

3,99

5,47

4,48

430

IMB - Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,72

5,96

4,47

431

IMB - Pemko Bekasi

Bekasi

3,85

5,64

4,45 4,45

432

SIUP - Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,49

6,37

433

KTP - Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

4,22

4,86

4,43

434

KTP - Pemko Palu

Palu

4,37

4,56

4,43

435

SIM - Kepolisian Negara RI

Medan

3,87

5,48

4,41

436

Tilang - Mahkamah Agung

DKI Jakarta

4,33

4,55

4,40

437

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandung

4,24

4,66

4,38

438

IMB - Pemkab Manokwari

Manokwari

4,06

5,03

4,38

439

IMB - Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,66

5,52

4,28

440

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

4,12

4,49

4,24 4,24

441

IMB - Pemko Ternate

Ternate

3,96

4,81

442

SIUP - Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,68

5,34

4,23

443

KTP - Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,19

6,27

4,22

444

SIUP - Pemko Manado

Manado

3,90

4,81

4,20

445

KTP - Pemko Semarang

Semarang

3,76

4,98

4,17

446

KTP - Pemko Bogor

Bogor

3,38

5,70

4,15

447

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandung

3,63

5,12

4,13

448

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

3,51

5,38

4,13

449

IMB - Pemko Cirebon

Cirebon

3,74

4,75

4,08

450

KTP - Pemko Binjai

Binjai

3,50

5,14

4,05

451

KUA - Kementerian Agama

Palembang

3,57

4,98

4,04

452

KTP - Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,12

5,81

4,02

453

SIUP - Pemko Palembang

Palembang

3,47

5,13

4,02

454

SIUP - Pemko Ternate

Ternate

3,60

4,79

4,00

455

KTP - Pemko Ternate

Ternate

3,49

4,97

3,98

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

456

No SIUP - Pemkab Jember

Unit Layanan

Jember

Kota

3,90

4,04

3,95

457

SIUP - Pemko Malang

Malang

3,76

4,28

3,93

458

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

3,28

5,23

3,93

459

KTP - Pemkab Manokwari

Manokwari

3,66

4,40

3,91

460

KTP - Pemko Serang

Serang

4,17

3,36

3,90

461

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

3,67

4,32

3,89

462

KUA - Kementerian Agama

Mataram

3,20

5,28

3,89

463

KTP - Pemko Kendari

Kendari

4,16

3,30

3,87

464

SIM - Kepolisian Negara RI

Ambon

2,97

5,62

3,85

465

SIM - Kepolisian Negara RI

Manado

3,13

5,24

3,83

466

SKCK - Kepolisian Negara RI

Palu

3,25

4,97

3,82

467

KTP - Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

3,43

4,50

3,79

468

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Manado

2,92

5,46

3,77

469

SIM - Kepolisian Negara RI

Makasar

2,75

5,72

3,74

470

KUA - Kementerian Agama

Manado

2,81

5,54

3,72

471

SIUP - Pemko Tangerang

Tangerang

3,22

4,69

3,71

472

SIM - Kepolisian Negara RI

Palu

3,30

4,44

3,68

473

IMB - Pemko Depok

Depok

3,48

3,97

3,64

474

KUA - Kementerian Agama

DKI Jakarta

3,36

4,08

3,60

475

IMB - Pemko Tangerang

Tangerang

3,06

4,65

3,59

476

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

2,83

4,99

3,55

477

SIM - Kepolisian Negara RI

Palembang

2,93

4,77

3,54

478

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palu

2,90

4,69

3,50

479

KTP - Pemko Depok

Depok

3,20

4,05

3,48

480

Tilang - Mahkamah Agung

Palu

3,52

3,40

3,48

481

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Semarang

2,72

4,93

3,46

482

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

2,60

5,09

3,43

483

SIUP - Pemko Semarang

Semarang

2,98

4,33

3,43 3,41

484

IMB - Pemko Serang

Serang

2,92

4,38

485

IMTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DKI Jakarta

2,70

4,78

3,39

486

SIUP - Pemko Depok

Depok

3,09

3,95

3,38

487

KUA - Kementerian Agama

Semarang

2,93

4,21

3,36

488

KTP - Pemko Metro

Metro

2,70

4,63

3,34

489

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

2,35

5,30

3,33

490

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,95

4,06

3,32

491

SIM - Kepolisian Negara RI

Semarang

2,60

4,77

3,32

492

SIUP - Pemko Serang

Serang

2,80

4,37

3,32 3,30

493

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Manado

1,78

6,34

494

KTP - Pemko Palembang

Palembang

2,88

4,06

3,27

495

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

2,36

5,06

3,26

496

SIUP - Pemko Metro

Metro

2,69

4,37

3,25

497

SIUP - Pemko Bogor

Bogor

2,70

4,33

3,24

498

IMB - Pemko Semarang

Semarang

2,68

4,35

3,24

499

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,83

4,03

3,23

500

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,58

4,37

3,18

501

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,56

4,25

3,12

502

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Palu

2,47

4,35

3,10

503

IMB - Pemko Metro

Metro

2,38

3,86

2,87

504

Tilang - Mahkamah Agung

Surabaya

2,53

3,52

2,86

505

KUA - Kementerian Agama

Palu

2,41

3,74

2,85

506

SIUP - Pemkab Manokwari

Manokwari

2,02

4,41

2,82

507

KTP - Pemko Manado

Manado

1,71

4,10

2,51

Survei Integritas Sektor Publik 2011

135

136

Lampiran

Lampiran 3.

Indeks Integritas Total Pusat (IITP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi

PENGALAMAN

POTENSI

INTEGRITAS

Badan Koordinasi Penanaman Modal

INSTANSI

7,99

6,80

7,60

Kementerian Keuangan

7,88

6,93

7,56

Kementerian Kesehatan

7,82

6,94

7,52

PT. Jamsostek (Persero)

7,79

6,96

7,52

Kementerian Perindustrian

7,89

6,74

7,51

PT. Pelindo II (Persero)

7,73

7,04

7,50

Kementerian Perhubungan

7,84

6,73

7,47

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,99

6,39

7,46

Kementerian Pertanian

7,75

6,86

7,45

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,04

6,20

7,43

Kementerian Pendidikan Nasional

7,91

6,41

7,41

PT. Pertamina (Persero)

7,70

6,80

7,40

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,83

6,41

7,36

PT. PELNI (Persero)

8,02

5,85

7,30

Kementerian ESDM

7,72

6,32

7,26

BNP2TKI

7,64

6,04

7,11

Kementerian Kehutanan

7,69

5,91

7,09

Kementerian Perdagangan

7,71

5,30

6,91

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,01

5,99

6,68

PT. PLN (Persero)

6,45

6,23

6,38

Mahkamah Agung

6,63

5,83

6,36

Kementerian Hukum dan HAM

6,23

5,80

6,09

Badan Pertanahan Nasional

6,18

5,84

6,07

Kepolisian Negara RI

5,74

5,82

5,76

Kementerian Koperasi dan UKM

5,91

4,74

5,52

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,28

5,79

5,44

Kementerian Agama

5,40

5,42

5,41

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 4.

Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi

PENGALAMAN

POTENSI

INTEGRITAS

Badan Koordinasi Penanaman Modal

INSTANSI

7,99

6,80

7,60

Kementerian Kesehatan

7,82

6,94

7,52

PT. Jamsostek (Persero)

7,79

6,96

7,52

Kementerian Perindustrian

7,89

6,74

7,51

PT. Pelindo II (Persero)

7,73

7,04

7,50

Kementerian Perhubungan

7,84

6,73

7,47

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,99

6,39

7,46

Kementerian Pertanian

7,75

6,86

7,45

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,04

6,20

7,43

Kementerian Pendidikan Nasional

7,91

6,41

7,41

PT. Pertamina (Persero)

7,70

6,80

7,40

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,83

6,41

7,36

Mahkamah Agung

7,54

6,85

7,31

PT. PELNI (Persero)

8,02

5,85

7,30

Kementerian ESDM

7,72

6,32

7,26

BNP2TKI

7,64

6,04

7,11

Kementerian Kehutanan

7,69

5,91

7,09

Kementerian Perdagangan

7,71

5,30

6,91

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,01

5,99

6,68

Kementerian Koperasi dan UKM

5,91

4,74

5,52

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5,28

5,79

5,44

Kementerian Agama

5,23

5,64

5,37

Survei Integritas Sektor Publik 2011

137

138

Lampiran

Lampiran 5. No

Indeks Integritas Pusat (IIP), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Unit Layanan Pengalaman

Potensi

Integritas

Izin Belajar WNI Pada Sekolah International

Unit Layanan

Kementerian Pendidikan Nasional

Kota

7,98

7,39

7,78

Izin Agen Domestik (Agen LPG12kg dan 50kg)

PT. Pertamina (Persero)

8,02

7,28

7,77

Penerbitan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Badan Koordinasi Penanaman Modal

8,00

7,16

7,72

Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) (Baru dan Perpanjangn)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

7,95

7,27

7,72

Layanan Bongkar Muat Barang General Cargo

PT. Pelindo II (Persero)

7,87

7,17

7,64

Layanan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

PT. Jamsostek (Persero)

7,78

7,27

7,61

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan laut (SIUPAL)

Kementerian Perhubungan

7,94

6,93

7,60

Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Tekstil (IP-Tekstil)

Kementerian Perindustrian

7,96

6,84

7,59

Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman Pangan

Kementerian Pertanian

8,07

6,52

7,55

Surat Persetujuan Importir Psikotropika (SPI-P) (Pembuatan Baru)

Kementerian Kesehatan

7,83

6,93

7,53

Izin Edar Alat Kesehatan (Pembuatan Baru/ Perpanjangan)

Kementerian Kesehatan

7,81

6,94

7,52

Pendataan dan Ticketing ke daerah tujuan di Terminal Selapajang

BNP2TKI

7,87

6,79

7,51

Izin Penyiaran TV

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,19

6,14

7,51

Surat Ijin Pengerahan (SIP)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7,86

6,79

7,50

Pendaftaran MD/ML

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,78

6,89

7,48

Izin Prinsip Penanaman Modal

Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,98

6,44

7,47

Layanan Pencairan Jaminan Hari Tua (JHT)

PT. Jamsostek (Persero)

7,81

6,66

7,43

Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)

Kementerian Perindustrian

7,83

6,64

7,43

Izin Penyimpanan dan Pengangkutan

Kementerian ESDM

7,80

6,62

7,41

Layanan Kapal (Jasa Pandu, Tunda, Tambat)

PT. Pelindo II (Persero)

7,59

6,90

7,36

Layanan Pemberian Izin Pendaftaran Pupuk Organik

Kementerian Pertanian

7,42

7,20

7,35

Izin Station Radio

Kementerian Komunikasi dan Informatika

7,89

6,26

7,35

Izin Trayek AKAP (Antar Kota Antar Propinsi )

Kementerian Perhubungan

7,74

6,53

7,34

Layanan Muatan Barang Kontainer

PT. PELNI (Persero)

8,02

5,90

7,31

Layanan Informasi Status Kasasi

Mahkamah Agung

7,54

6,85

7,31

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHKHT)

Kementerian Kehutanan

7,48

6,89

7,28

Layanan Muatan Barang General Cargo

PT. PELNI (Persero)

8,02

5,81

7,28

Perijinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang yang termasuk dalam kategori makanan dan obat-obatan

Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,89

5,94

7,24

Persetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru (Permohonan Baru dan Perpanjangan)

Kementerian Perdagangan

7,92

5,78

7,21

Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi transmitter (SKAT)

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8,04

5,51

7,20

Penyetaraan Ijazah Luar Negeri

Kementerian Pendidikan Nasional

7,84

5,44

7,04

izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kementerian Kehutanan

7,76

5,58

7,03

Izin SPBU

PT. Pertamina (Persero)

7,38

6,32

7,03

Unit Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan (UPIWP)

Kementerian ESDM

7,59

5,82

7,00

Pelayanan Pengelolaan Property Bandara

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,70

5,50

6,97

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)

Unit Layanan BNP2TKI

7,42

5,28

6,71

Pelayanan Pengujian Mutu Barang

Kementerian Perdagangan

7,50

4,82

6,61

Pelayanan Cargo

PT. Angkasa Pura II (Persero)

6,33

6,48

6,38

Pelayanan Display Produk Unggulan

Kementerian Koperasi dan UKM

6,41

5,45

6,09

Pendaftaran/Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Kementerian Agama

6,04

5,66

5,91

Pelayanan Data Akses Pasar Domestik

Kementerian Koperasi dan UKM

5,40

4,04

4,95

Perpanjangan Ijin KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)

Kementerian Agama

4,42

5,62

4,82

Ijin Menggunakan tenaga Kerja Asing (IMTA)

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2,70

4,78

3,39

Lampiran 6.

Kota

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Instansi

PENGALAMAN

POTENSI

INTEGRITAS

Kementerian Keuangan

INSTANSI

7,88

6,93

7,56

PT. PLN (Persero)

6,45

6,23

6,38

Mahkamah Agung

6,61

5,80

6,34

Kementerian Hukum dan HAM

6,23

5,80

6,09

Badan Pertanahan Nasional

6,18

5,84

6,07

Kepolisian Negara RI

5,74

5,82

5,76

Kementerian Agama

5,41

5,40

5,41

Lampiran 7.

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas berdasarkan Unit Layanan

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pelayanan SP2D di KPPN

7,99

7,08

7,69

7,78

Pelayanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

7,96

7,02

7,65

7,77

Pelayanan Lelang di KPKNL ( Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang )

7,85

6,83

7,51

7,72

Pelayanan Pengurusan Impor Barang ( Bea Masuk) di DJBC

7,30

6,50

7,03

7,72

Layanan Tambah Daya

6,80

6,38

6,66

7,64

Peradilan Umum

6,66

5,98

6,44

7,61

Layanan Lembaga Pemasyarakatan

6,70

5,91

6,43

7,60

Peradilan Tilang

6,55

5,63

6,24

7,59

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

6,32

5,96

6,20

7,55

Layanan Pemasangan baru dan Pemasangan Kembali

6,10

6,09

6,10

7,53

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

6,18

5,92

6,09

7,52

Pembuatan Sertifikat

6,18

5,77

6,04

7,51

Pembuatan dan Perpanjangan Paspor

5,76

5,68

5,74

7,51

Layanan Administrasi Pernikahan di KUA

5,41

5,40

5,41

7,50

Pembuatan dan Perpanjangan SIM

5,16

5,67

5,33

7,48

Survei Integritas Sektor Publik 2011

139

140

Lampiran

Lampiran 8,

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pontianak

Kota

7,93

6,43

7,43

Yogyakarta

7,70

6,67

7,36

Padang

7,25

6,66

7,05

Denpasar

7,29

6,35

6,98

Kupang

7,18

6,48

6,95

Jayapura

6,97

6,81

6,92

Ambon

6,87

6,62

6,79

Bandar Lampung

7,09

5,87

6,68

Banjarmasin

6,83

6,26

6,64

Mataram

6,69

6,50

6,63

Surabaya

6,78

5,96

6,50

Medan

6,18

6,65

6,34

Banda Aceh

6,71

5,52

6,32

Makasar

6,59

5,75

6,31

DKI Jakarta

6,52

5,87

6,30

Bandung

6,19

5,60

5,99

Palembang

5,71

5,90

5,78

Balikpapan

5,34

5,41

5,36

Manado

4,93

5,80

5,22

Semarang

5,12

5,37

5,20

Palu

4,88

5,14

4,96

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 9, No

Indeks Integritas Vertikal (IIV), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan Kota Pengalaman

Potensi

Integritas

P5KP - Kementerian Keuangan

Unit Layanan Mataram

Kota

8,07

7,81

7,98

P5KP - Kementerian Keuangan

Padang

8,07

7,77

7,97

Pasang Baru – PT. PLN (Persero)

Denpasar

8,19

7,45

7,94

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Padang

8,05

7,72

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Padang

8,17

7,48

7,94

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,45

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,43

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,40

7,93

P5KP - Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,36

7,91

Pasang Baru – PT. PLN (Persero)

Surabaya

8,19

7,34

7,91

P5KP - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,17

7,35

7,90

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Mataram

8,00

7,71

7,90

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Makasar

8,14

7,39

7,89

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Surabaya

7,96

7,71

7,88

Bea Masuk di DJBC – Kemeneterian Keuangan

Semarang

8,17

7,23

7,86

P5KP - Kementerian Keuangan

Manado

8,17

7,20

7,85

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palembang

7,96

7,64

7,85

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,07

7,36

7,83

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,05

7,37

7,82

P5KP - Kementerian Keuangan

Palembang

8,17

7,11

7,82

SKCK – Kepolisian Negara RI

Pontianak

8,19

7,07

7,82

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

8,15

7,13

7,81

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,05

7,29

7,80

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

8,10

7,16

7,79

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Denpasar

8,10

7,17

7,79

Kadastral – Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

8,00

7,34

7,78

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Manado

8,04

7,25

7,78

P5KP - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

7,13

7,78

P5KP - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,15

6,99

7,76

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Palembang

7,95

7,35

7,75

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Kupang

7,79

7,64

7,74

Peradilan Tilang – Mahkamah Agung

Mataram

8,06

7,11

7,74

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,19

6,84

7,74

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Mataram

7,93

7,33

7,73

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

7,06

7,73

SIM – Kepolisian Negara RI

Pontianak

8,19

6,81

7,73

Sertifikat – Badan Pertanahan Nasional

Ambon

8,05

7,07

7,72

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Makasar

7,87

7,43

7,72

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,96

7,21

7,71

P5KP - Kementerian Keuangan

Makasar

7,96

7,20

7,71

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,94

7,71

Kadastral – Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,95

7,19

7,70

P5KP - Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,19

7,69

Sertifikat – Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,98

7,11

7,69

Kadastral – Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

8,01

7,02

7,68

Pasang Baru – PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

6,92

7,68

Peradilan Tilang – Mahkamah Agung

Ambon

7,98

7,06

7,67

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Denpasar

7,91

7,15

7,66

P5KP - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

7,02

7,66

P5KP - Kementerian Keuangan

Denpasar

7,87

7,18

7,64

Survei Integritas Sektor Publik 2011

141

142

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Unit Layanan Manado

Kota

7,91

7,09

7,64

Peradilan Tilang – Mahkamah Agung

Padang

7,98

6,94

7,63

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,01

7,63

P5KP - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,02

6,84

7,63

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,71

7,46

7,63

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

6,87

7,61

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Ambon

7,98

6,85

7,60

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,00

6,81

7,60

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Palu

8,05

6,68

7,59

P5KP - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,98

6,81

7,59

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Kupang

7,86

7,03

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,54

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

8,02

6,71

7,58

SIM – Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,74

7,24

7,57

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

DKI Jakarta

8,02

6,64

7,56

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Padang

8,07

6,53

7,56

Pasang Baru – PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,13

6,41

7,56

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,86

6,96

7,56

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,87

6,92

7,55

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

8,00

6,60

7,53

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,95

6,70

7,53

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

8,17

6,23

7,52

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Denpasar

7,89

6,75

7,51

SKCK – Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,93

6,67

7,51

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Padang

8,04

6,45

7,51

P5KP - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,85

6,83

7,51

Kadastral – Badan Pertanahan Nasional

Ambon

7,91

6,69

7,50

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Mataram

8,00

6,50

7,50

SKCK – Kepolisian Negara RI

Jayapura

7,79

6,88

7,49

KUA - Kementerian Agama

Pontianak

8,19

6,10

7,49

Kadastral – Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,90

6,65

7,48

Lapas – Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

7,85

6,70

7,47

SKCK – Kepolisian Negara RI

Padang

8,13

6,16

7,47

Peradilan Tilang – Mahkamah Agung

Pontianak

8,19

6,02

7,47

P5KP - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,14

6,10

7,46

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,13

6,12

7,46

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Mataram

7,95

6,48

7,46

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Medan

7,54

7,30

7,46

Tilang - Mahkamah Agung

Denpasar

7,67

6,97

7,44

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Medan

7,55

7,21

7,44

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Medan

7,74

6,77

7,42

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Denpasar

7,98

6,26

7,41

P5KP - Kementerian Keuangan

Medan

7,42

7,38

7,41

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Palu

8,19

5,86

7,41

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Medan

7,53

7,13

7,40

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,74

6,72

7,40

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,86

6,46

7,39

Tilang - Mahkamah Agung

Kupang

7,60

6,87

7,36

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Yogyakarta

7,90

6,29

7,36

100

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Medan

7,44

7,17

7,35

101

Tambah Daya – PT. PLN (Persero)

Kupang

7,63

6,76

7,34

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

102

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Unit Layanan Kupang

Kota

7,86

6,26

7,33

103

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,05

5,87

7,32

104

P5KP - Kementerian Keuangan

Bandung

7,57

6,78

7,31

105

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandung

7,75

6,36

7,29

106

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

7,82

6,18

7,27

107

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Makasar

7,79

6,23

7,27

108

Tilang - Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,59

6,60

7,26

109

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,39

7,00

7,26

110

SIM - Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,57

6,65

7,26

111

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,06

5,63

7,25

112

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Denpasar

7,29

7,17

7,25

113

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Kupang

7,70

6,36

7,25

114

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

8,14

5,44

7,24

115

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,98

5,75

7,24

116

SKCK - Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,53

6,65

7,24

117

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Medan

7,31

7,07

7,23

118

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

7,91

5,77

7,20

119

KUA - Kementerian Agama

Denpasar

7,84

5,85

7,18

120

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,73

6,09

7,18

121

P5KP - Kementerian Keuangan

Kupang

7,32

6,89

7,18

122

P5KP - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,04

5,40

7,16

123

KUA - Kementerian Agama

Medan

7,48

6,52

7,16

124

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

7,95

5,57

7,16

125

SKCK - Kepolisian Negara RI

Makasar

7,68

6,08

7,15

126

KUA - Kementerian Agama

Yogyakarta

7,64

6,13

7,14

127

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,64

6,10

7,13

128

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

7,80

5,72

7,11

129

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

7,90

5,53

7,11

130

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandung

7,16

6,92

7,08

131

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,29

6,67

7,08

132

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,20

6,80

7,07

133

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,21

6,69

7,04

134

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,35

6,37

7,02

135

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Padang

7,22

6,59

7,01

136

Tilang - Mahkamah Agung

Palembang

7,53

5,96

7,01

137

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Palembang

7,29

6,37

6,98

138

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

7,09

6,72

6,97

139

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,20

6,47

6,96

140

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

7,16

6,52

6,95

141

SIM - Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,59

5,60

6,93

142

Tilang - Mahkamah Agung

Makasar

7,60

5,59

6,93

143

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Ambon

7,00

6,70

6,90

144

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,10

6,44

6,88

145

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

7,16

6,23

6,85

146

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

7,34

5,88

6,85

147

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,33

5,83

6,83

148

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

7,05

6,38

6,83

149

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Makasar

7,73

4,99

6,82

150

SKCK - Kepolisian Negara RI

Kupang

7,13

6,16

6,81

151

SKCK - Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,93

6,46

6,77

152

KUA - Kementerian Agama

Jayapura

6,75

Survei Integritas Sektor Publik 2011

143

144

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

153

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Unit Layanan Denpasar

Kota

7,65

4,91

6,74

154

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Jayapura

6,75

6,69

6,73

155

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,05

6,08

6,73

156

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

6,93

6,23

6,70

157

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

7,70

4,71

6,70

158

SKCK - Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,14

5,79

6,69

159

Tilang - Mahkamah Agung

Jayapura

6,68

6,66

6,67

160

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Kupang

6,88

6,21

6,66

161

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

6,86

6,10

6,61

162

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Padang

6,51

6,70

6,57

163

SKCK - Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,92

5,77

6,54

164

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Medan

6,44

6,75

6,54

165

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Bandung

6,72

6,14

6,53

166

Tilang - Mahkamah Agung

Banda Aceh

7,05

5,45

6,52

167

Tilang - Mahkamah Agung

Bandar Lampung

6,90

5,77

6,52

168

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,94

5,65

6,51

169

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,59

6,36

6,51

170

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

6,66

6,22

6,51

171

KUA - Kementerian Agama

Makasar

7,22

5,06

6,50

172

SKCK - Kepolisian Negara RI

Palembang

6,52

6,46

6,50

173

SIM - Kepolisian Negara RI

Kupang

6,72

6,03

6,49

174

KUA - Kementerian Agama

Banjarmasin

6,58

6,22

6,46

175

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,36

6,56

6,43

176

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

6,81

5,62

6,41

177

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Pontianak

7,20

4,76

6,39

178

Tilang - Mahkamah Agung

Yogyakarta

6,69

5,80

6,39

179

SKCK - Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,72

5,67

6,37

180

Tilang - Mahkamah Agung

Manado

7,79

3,48

6,35

181

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Bandung

6,87

5,27

6,34

182

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

6,82

5,35

6,33

183

SIM - Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,58

5,70

6,29

184

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,23

6,29

6,25

185

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Medan

5,86

7,02

6,25

186

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,39

5,94

6,24

187

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,70

5,28

6,23

188

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

6,22

6,23

6,22

189

KUA - Kementerian Agama

Bandar Lampung

6,62

5,40

6,21

190

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Banda Aceh

6,34

5,68

6,12

191

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

6,38

5,55

6,10

192

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

6,44

5,20

6,03

193

SIM - Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,21

5,51

5,98

194

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,28

5,36

5,97

195

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,99

5,85

5,94

196

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

7,18

3,28

5,88

197

SIM - Kepolisian Negara RI

Jayapura

5,65

6,20

5,83

198

KUA - Kementerian Agama

Ambon

5,78

5,87

5,81

199

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

6,40

4,58

5,79

200

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,96

5,43

5,78

201

SIM - Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

6,03

5,21

5,76

202

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Ambon

5,77

5,71

5,75

203

KUA - Kementerian Agama

Kupang

5,73

5,75

5,74

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

204

SKCK - Kepolisian Negara RI

Unit Layanan Medan

Kota

5,33

6,50

5,72

205

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

5,42

6,10

5,65

206

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

5,63

5,56

5,61

207

Tilang - Mahkamah Agung

Bandung

6,31

4,22

5,61

208

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

5,80

5,18

5,59

209

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

6,00

4,78

5,59

210

SKCK - Kepolisian Negara RI

Bandung

5,97

4,74

5,56

211

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Makasar

5,56

212

KUA - Kementerian Agama

Banda Aceh

5,88

4,88

5,55

213

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

5,66

5,33

5,55

214

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Bandar Lampung

5,32

5,92

5,52

215

KUA - Kementerian Agama

Padang

5,24

6,07

5,52

216

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,64

5,17

5,48

217

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

5,22

5,95

5,46

218

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,17

5,82

5,39

219

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Padang

5,34

5,46

5,38

220

Bea Masuk di DJBC - Kementerian Keuangan

Balikpapan

5,34

5,41

5,36

221

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Mataram

5,08

5,87

5,34

222

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

5,26

5,43

5,32

223

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

5,09

5,72

5,30

224

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

5,69

4,50

5,29

225

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

5,12

5,59

5,28

226

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

4,65

6,38

5,23

227

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

5,46

4,74

5,22

228

SKCK - Kepolisian Negara RI

Mataram

4,76

6,06

5,19

229

SKCK - Kepolisian Negara RI

Manado

4,30

6,43

5,01

230

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Surabaya

5,50

3,90

4,97

231

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Semarang

4,69

5,46

4,95

232

SKCK - Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

5,20

4,39

4,93

233

SIM - Kepolisian Negara RI

Mataram

4,36

6,01

4,91

234

SKCK - Kepolisian Negara RI

Ambon

4,24

6,01

4,83

235

SIM - Kepolisian Negara RI

Padang

4,52

5,44

4,83

236

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

4,46

5,50

4,81

237

Tilang - Mahkamah Agung

Semarang

4,92

4,60

4,81

238

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

4,24

5,84

4,77

239

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Semarang

4,54

5,11

4,73

240

KUA - Kementerian Agama

Bandung

4,52

5,10

4,71

241

Tilang - Mahkamah Agung

Medan

4,01

5,94

4,65

242

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

4,26

5,30

4,61

243

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

3,53

6,67

4,58

244

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Manado

4,02

5,65

4,56

245

SKCK - Kepolisian Negara RI

Semarang

4,66

4,35

4,56

246

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

4,18

5,25

4,54

247

KUA - Kementerian Agama

Surabaya

4,52

4,50

4,51

248

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

3,99

5,47

4,48

249

SIM - Kepolisian Negara RI

Medan

3,87

5,48

4,41

250

Tilang - Mahkamah Agung

DKI Jakarta

4,33

4,55

4,40

251

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandung

4,24

4,66

4,38

252

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

4,12

4,49

4,24

253

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandung

3,63

5,12

4,13

254

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

3,51

5,38

4,13

Survei Integritas Sektor Publik 2011

145

146

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

255

KUA - Kementerian Agama

Unit Layanan Palembang

3,57

4,98

4,04

256

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

3,28

5,23

3,93

257

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

3,67

4,32

3,89

258

KUA - Kementerian Agama

Mataram

3,20

5,28

3,89

259

SIM - Kepolisian Negara RI

Ambon

2,97

5,62

3,85

260

SIM - Kepolisian Negara RI

Manado

3,13

5,24

3,83

261

SKCK - Kepolisian Negara RI

Palu

3,25

4,97

3,82

262

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Manado

2,92

5,46

3,77

263

SIM - Kepolisian Negara RI

Makasar

2,75

5,72

3,74

264

KUA - Kementerian Agama

Manado

2,81

5,54

3,72

265

SIM - Kepolisian Negara RI

Palu

3,30

4,44

3,68

266

KUA - Kementerian Agama

DKI Jakarta

3,36

4,08

3,60

267

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

2,83

4,99

3,55

268

SIM - Kepolisian Negara RI

Palembang

2,93

4,77

3,54

269

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palu

2,90

4,69

3,50

270

Tilang - Mahkamah Agung

Palu

3,52

3,40

3,48

271

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Semarang

2,72

4,93

3,46

272

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

2,60

5,09

3,43

273

KUA - Kementerian Agama

Semarang

2,93

4,21

3,36

274

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

2,35

5,30

3,33

275

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,95

4,06

3,32

276

SIM - Kepolisian Negara RI

Semarang

2,60

4,77

3,32

277

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Manado

1,78

6,34

3,30

278

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

2,36

5,06

3,26

279

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,83

4,03

3,23

280

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,58

4,37

3,18

281

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,56

4,25

3,12

282

Peradilan Umum - Mahkamah Agung

Palu

2,47

4,35

3,10

283

Tilang - Mahkamah Agung

Surabaya

2,53

3,52

2,86

284

KUA - Kementerian Agama

Palu

2,41

3,74

2,85

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Kota

Lampiran

Lampiran 10. No

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Keuangan Instansi

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Kementerian Keuangan

Padang

8,10

7,66

7,95

Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,38

7,92

Kementerian Keuangan

Pontianak

8,13

7,24

7,84

Kementerian Keuangan

Jayapura

8,10

7,33

7,84

Kementerian Keuangan

Palembang

8,03

7,37

7,81

Kementerian Keuangan

Mataram

8,01

7,33

7,78

Kementerian Keuangan

Makasar

7,99

7,34

7,77

Kementerian Keuangan

Manado

8,04

7,18

7,76

Kementerian Keuangan

Semarang

8,12

6,96

7,73

Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,07

7,06

7,73

Kementerian Keuangan

Denpasar

7,95

7,03

7,65

Kementerian Keuangan

Palu

8,02

6,69

7,58

Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,98

6,74

7,57

Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,91

6,80

7,54

Kementerian Keuangan

Kupang

7,66

7,19

7,50

Kementerian Keuangan

Surabaya

7,74

6,93

7,47

Kementerian Keuangan

Medan

7,49

7,26

7,42

Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,11

6,03

7,41

Kementerian Keuangan

Bandung

7,35

6,43

7,04

Kementerian Keuangan

Banda Aceh

7,64

5,55

6,94

Kementerian Keuangan

Balikpapan

5,34

5,41

5,36

Survei Integritas Sektor Publik 2011

147

148

Lampiran

Lampiran 11. No

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kepolisian Negara RI Instansi

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Kepolisian Negara RI

Pontianak

8,19

6,94

7,78

Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,55

6,65

7,25

Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,76

6,14

7,22

Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,44

6,52

7,13

Kepolisian Negara RI

Jayapura

6,72

6,54

6,66

Kepolisian Negara RI

Kupang

6,92

6,10

6,65

Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,58

6,38

6,51

Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,65

5,68

6,33

Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,56

5,64

6,26

Kepolisian Negara RI

Padang

6,32

5,80

6,15

Kepolisian Negara RI

makasar

5,22

5,90

5,44

Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

5,62

4,80

5,34

Kepolisian Negara RI

Medan

4,60

5,99

5,06

Kepolisian Negara RI

Mataram

4,56

6,04

5,05

Kepolisian Negara RI

Pelembang

4,72

5,62

5,02

Kepolisian Negara RI

Bandung

5,11

4,70

4,97

Kepolisian Negara RI

Manado

3,72

5,84

4,42

Kepolisian Negara RI

Ambon

3,61

5,82

4,34

Kepolisian Negara RI

Semarang

3,63

4,56

3,94

Kepolisian Negara RI

Palu

3,28

4,70

3,75

Lampiran 12. No

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Badan Pertanahan Nasional Instansi

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,96

7,15

7,70

Badan Pertanahan Nasional

Ambon

7,98

6,88

7,61

Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,94

6,20

7,36

Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

7,67

6,61

7,32

Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,60

6,32

7,18

Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

7,34

6,62

7,10

Badan Pertanahan Nasional

Medan

6,80

6,90

6,84

Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,07

6,26

6,80

Badan Pertanahan Nasional

Padang

6,86

6,64

6,79

Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

6,88

5,50

6,43

Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,49

6,15

6,38

Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,82

5,46

6,37

Badan Pertanahan Nasional

Bandung

6,18

6,16

6,18

Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,80

5,30

5,63

Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

5,40

5,41

5,40

Badan Pertanahan Nasional

makasar

5,06

4,64

4,92

Badan Pertanahan Nasional

Pelembang

4,20

5,41

4,61

Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

4,06

4,91

4,35

Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,89

4,04

3,28

Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,57

4,31

3,15

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 13. No

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Hukum dan HAM Pengalaman

Potensi

Integritas

Kementerian Hukum dan HAM

Instansi Ambon

7,63

6,84

7,37

Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

8,06

5,90

7,34

Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,58

6,56

7,24

Kementerian Hukum dan HAM

Denpasar

7,47

6,04

7,00

Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

7,59

4,94

6,70

Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

7,09

5,64

6,60

Kementerian Hukum dan HAM

Padang

6,69

5,96

6,44

Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

6,47

6,21

6,38

Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

6,78

5,40

6,32

Kementerian Hukum dan HAM

Palu

6,58

5,48

6,22

Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

6,20

6,22

6,21

Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,32

5,96

6,20

Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

6,26

5,56

6,02

Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

5,72

6,09

5,84

Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

5,31

6,70

5,78

Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

5,71

5,57

5,66

Kementerian Hukum dan HAM

makasar

5,94

4,98

5,62

Kementerian Hukum dan HAM

Pelembang

4,26

4,74

4,42

Kementerian Hukum dan HAM

Medan

3,62

5,74

4,33

Kementerian Hukum dan HAM

Manado

3,30

5,45

4,01

Lampiran 14. No

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Kementerian Agama Instansi

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

Kementerian Agama

Pontianak

8,19

6,10

7,49

Kementerian Agama

Denpasar

7,84

5,85

7,18

Kementerian Agama

Medan

7,48

6,52

7,16

Kementerian Agama

Yogyakarta

7,64

6,13

7,14

Kementerian Agama

Jayapura

6,75

Kementerian Agama

makasar

7,22

5,06

6,50

Kementerian Agama

Banjarmasin

6,58

6,22

6,46

Kementerian Agama

Bandar Lampung

6,62

5,40

6,21

Kementerian Agama

Ambon

5,78

5,87

5,81

Kementerian Agama

Kupang

5,73

5,75

5,74

Kementerian Agama

Banda Aceh

5,88

4,88

5,55

Kementerian Agama

Padang

5,24

6,07

5,52

Kementerian Agama

Bandung

4,52

5,10

4,71

Kementerian Agama

Surabaya

4,52

4,50

4,51

Kementerian Agama

Pelembang

3,57

4,98

4,04

Kementerian Agama

Mataram

3,20

5,28

3,89

Kementerian Agama

Manado

2,81

5,54

3,72

Kementerian Agama

DKI Jakarta

3,36

4,08

3,60

Kementerian Agama

Semarang

2,93

4,21

3,36

Kementerian Agama

Palu

2,41

3,74

2,85

Survei Integritas Sektor Publik 2011

149

150

Lampiran

Lampiran 15.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Mahkamah Agung

Pengalaman

Potensi

Integritas

Mahkamah Agung

Instansi Mataram

8,00

7,22

7,74

Mahkamah Agung

Ambon

7,98

6,96

7,64

Mahkamah Agung

Padang

8,02

6,74

7,60

Mahkamah Agung

Denpasar

7,82

6,62

7,43

Mahkamah Agung

Kupang

7,65

6,62

7,30

Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,40

6,54

7,11

Mahkamah Agung

makasar

7,70

5,91

7,10

Mahkamah Agung

Pelembang

7,41

6,16

7,00

Mahkamah Agung

Pontianak

7,70

5,39

6,93

Mahkamah Agung

Yogyakarta

7,30

6,04

6,88

Mahkamah Agung

Jayapura

6,72

6,68

6,70

Mahkamah Agung

Banda Aceh

6,70

5,56

6,32

Mahkamah Agung

Medan

5,77

6,54

6,02

Mahkamah Agung

Bandar Lampung

6,11

5,84

6,02

Mahkamah Agung

DKI Jakarta

6,18

5,60

5,98

Mahkamah Agung

Bandung

6,59

4,74

5,98

Mahkamah Agung

Manado

5,36

4,47

5,06

Mahkamah Agung

Semarang

4,73

4,86

4,77

Mahkamah Agung

Surabaya

4,01

3,71

3,92

Mahkamah Agung

Palu

3,00

3,88

3,29

Lampiran 16,

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas PT. PLN (Persero)

Instansi

Kota

Pengalaman

Potensi

Integritas

PT. PLN (Persero)

Surabaya

8,07

7,52

7,90

PT. PLN (Persero)

Denpasar

8,05

7,30

7,80

PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

6,99

7,70

PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,16

6,62

7,65

PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,72

7,09

7,52

PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,20

6,74

7,06

PT. PLN (Persero)

Kupang

7,26

6,48

7,00

PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,48

5,96

6,98

PT. PLN (Persero)

Medan

6,88

6,91

6,88

PT. PLN (Persero)

Mataram

6,54

6,18

6,42

PT. PLN (Persero)

Ambon

6,38

6,20

6,32

PT. PLN (Persero)

makasar

6,64

5,28

6,19

PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

6,26

5,72

6,08

PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

6,12

5,19

5,81

PT. PLN (Persero)

Pelembang

5,58

5,84

5,66

PT. PLN (Persero)

Bandung

5,40

6,02

5,60

PT. PLN (Persero)

Palu

5,48

5,68

5,54

PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

5,08

5,74

5,30

PT. PLN (Persero)

Semarang

3,70

5,20

4,20

PT. PLN (Persero)

Manado

2,90

6,00

3,93

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 17,

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Lelang di KPKNL Pengalaman

Potensi

Integritas

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Unit Layanan Padang

8,05

7,72

7,94

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,45

7,94

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Makasar

8,14

7,39

7,89

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,05

7,29

7,80

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Palembang

7,95

7,35

7,75

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,94

7,71

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Manado

7,91

7,09

7,64

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

6,87

7,61

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,00

6,81

7,60

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Kupang

7,86

7,03

7,58

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,87

6,92

7,55

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,95

6,70

7,53

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Denpasar

7,89

6,75

7,51

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Mataram

7,95

6,48

7,46

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Medan

7,54

7,30

7,46

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Palu

8,19

5,86

7,41

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,05

5,87

7,32

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Bandung

6,72

6,14

6,53

Lelang di KPKNL - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

6,81

5,62

6,41

Lampiran 18,

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengurusan Impor Barang (Bea Masuk) di DJBC Pengalaman

Potensi

Integritas

Bea Masuk - Kementerian Keuangan

Unit Layanan Semarang

Kota

8,17

7,23

7,86

Bea Masuk - Kementerian Keuangan

Medan

7,44

7,17

7,35

Bea Masuk - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,39

7,00

7,26

Bea Masuk - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,73

6,09

7,18

Bea Masuk - Kementerian Keuangan

Balikpapan

5,34

5,41

5,36

Survei Integritas Sektor Publik 2011

151

152

Lampiran

Lampiran 19,

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (P5KP) Pengalaman

Potensi

Integritas

P5KP – Kementerian Keuangan

Unit Layanan Mataram

8,07

7,81

7,98

P5KP – Kementerian Keuangan

Padang

8,07

7,77

7,97

P5KP – Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,36

7,91

P5KP – Kementerian Keuangan

Jayapura

8,17

7,35

7,90

P5KP – Kementerian Keuangan

Manado

8,17

7,20

7,85

P5KP – Kementerian Keuangan

Palembang

8,17

7,11

7,82

P5KP – Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

7,13

7,78

P5KP – Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,15

6,99

7,76

P5KP – Kementerian Keuangan

Makasar

7,96

7,20

7,71

P5KP – Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,19

7,69

P5KP – Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,98

7,02

7,66

P5KP – Kementerian Keuangan

Denpasar

7,87

7,18

7,64

P5KP – Kementerian Keuangan

Pontianak

8,02

6,84

7,63

P5KP – Kementerian Keuangan

Yogyakarta

7,98

6,81

7,59

P5KP – Kementerian Keuangan

Surabaya

7,85

6,83

7,51

P5KP – Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,14

6,10

7,46

P5KP – Kementerian Keuangan

Medan

7,42

7,38

7,41

P5KP – Kementerian Keuangan

Bandung

7,57

6,78

7,31

P5KP – Kementerian Keuangan

Kupang

7,32

6,89

7,18

P5KP – Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,04

5,40

7,16

Lampiran 20.

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan SP2D di KPPN Pengalaman

Potensi

Integritas

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Unit Layanan Padang

Kota

8,17

7,48

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Pontianak

8,19

7,43

7,94

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Ambon

8,19

7,40

7,93

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Mataram

8,00

7,71

7,90

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palembang

7,96

7,64

7,85

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Jayapura

8,07

7,36

7,83

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banjarmasin

8,05

7,37

7,82

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Denpasar

8,10

7,17

7,79

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Manado

8,04

7,25

7,78

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Kupang

7,79

7,64

7,74

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Makasar

7,87

7,43

7,72

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

DKI Jakarta

7,96

7,21

7,71

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Palu

7,94

7,01

7,63

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Semarang

8,10

6,54

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Yogyakarta

8,02

6,71

7,58

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Surabaya

7,86

6,96

7,56

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandar Lampung

8,13

6,12

7,46

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Medan

7,55

7,21

7,44

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Bandung

7,75

6,36

7,29

SP2D di KPPN - Kementerian Keuangan

Banda Aceh

8,06

5,63

7,25

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 21.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM Pengalaman

Potensi

Integritas

SIM â&#x20AC;&#x201C; Kepolisian Negara RI

Unit Layanan Pontianak

8,19

6,81

7,73

SIM - Kepolisian Negara RI

Surabaya

7,74

7,24

7,57

SIM - Kepolisian Negara RI

Yogyakarta

7,57

6,65

7,26

SIM - Kepolisian Negara RI

Denpasar

7,59

5,60

6,93

SIM - Kepolisian Negara RI

Kupang

6,72

6,03

6,49

SIM - Kepolisian Negara RI

Banda Aceh

6,58

5,70

6,29

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandar Lampung

6,23

6,29

6,25

SIM - Kepolisian Negara RI

Banjarmasin

6,21

5,51

5,98

SIM - Kepolisian Negara RI

Jayapura

5,65

6,20

5,83

SIM - Kepolisian Negara RI

DKI Jakarta

6,03

5,21

5,76

SIM - Kepolisian Negara RI

Mataram

4,36

6,01

4,91

SIM - Kepolisian Negara RI

Padang

4,52

5,44

4,83

SIM - Kepolisian Negara RI

Medan

3,87

5,48

4,41

SIM - Kepolisian Negara RI

Bandung

4,24

4,66

4,38

SIM - Kepolisian Negara RI

Ambon

2,97

5,62

3,85

SIM - Kepolisian Negara RI

Manado

3,13

5,24

3,83

SIM - Kepolisian Negara RI

Makasar

2,75

5,72

3,74

SIM - Kepolisian Negara RI

Palu

3,30

4,44

3,68

SIM - Kepolisian Negara RI

Palembang

2,93

4,77

3,54

SIM - Kepolisian Negara RI

Semarang

2,60

4,77

3,32

Lampiran 22.

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pengalaman

Potensi

Integritas

SKCK - Kepolisian RI

Unit Layanan Pontianak

Kota

8,19

7,07

7,82

SKCK - Kepolisian RI

Denpasar

7,93

6,67

7,51

SKCK - Kepolisian RI

Jayapura

7,79

6,88

7,49

SKCK - Kepolisian RI

Padang

8,13

6,16

7,47

SKCK - Kepolisian RI

Yogyakarta

7,53

6,65

7,24

SKCK - Kepolisian RI

Makasar

7,68

6,08

7,15

SKCK - Kepolisian RI

Kupang

7,13

6,16

6,81

SKCK - Kepolisian RI

Bandar Lampung

6,93

6,46

6,77

SKCK - Kepolisian RI

Surabaya

7,14

5,79

6,69

SKCK - Kepolisian RI

Banjarmasin

6,92

5,77

6,54

SKCK - Kepolisian RI

Palembang

6,52

6,46

6,50

SKCK - Kepolisian RI

Banda Aceh

6,72

5,67

6,37

SKCK - Kepolisian RI

Medan

5,33

6,50

5,72

SKCK - Kepolisian RI

Bandung

5,97

4,74

5,56

SKCK - Kepolisian RI

Mataram

4,76

6,06

5,19

SKCK - Kepolisian RI

Manado

4,30

6,43

5,01

SKCK - Kepolisian RI

DKI Jakarta

5,20

4,39

4,93

SKCK - Kepolisian RI

Ambon

4,24

6,01

4,83

SKCK - Kepolisian RI

Semarang

4,66

4,35

4,56

SKCK - Kepolisian RI

Palu

3,25

4,97

3,82

Survei Integritas Sektor Publik 2011

153

154

Lampiran

Lampiran 23.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan Sertifikat Pengalaman

Potensi

Integritas

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Unit Layanan Ambon

8,05

7,07

7,72

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,98

7,11

7,69

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Medan

7,74

6,77

7,42

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,86

6,26

7,33

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,98

5,75

7,24

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Padang

7,22

6,59

7,01

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,10

6,44

6,88

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

DKI Jakarta

7,34

5,88

6,85

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

6,66

6,22

6,51

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

6,82

5,35

6,33

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,39

5,94

6,24

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,70

5,28

6,23

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

5,42

6,10

5,65

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

5,63

5,56

5,61

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,64

5,17

5,48

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

5,12

5,59

5,28

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

4,46

5,50

4,81

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

4,12

4,49

4,24

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,83

4,03

3,23

Sertifikat - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,56

4,25

3,12

Lampiran 24.

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pengalaman

Potensi

Integritas

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Unit Layanan DKI Jakarta

8,00

7,34

7,78

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Yogyakarta

7,95

7,19

7,70

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Jayapura

8,01

7,02

7,68

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Ambon

7,91

6,69

7,50

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Mataram

7,90

6,65

7,48

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandar Lampung

8,14

5,44

7,24

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Kupang

7,35

6,37

7,02

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Pontianak

7,05

6,08

6,73

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Bandung

6,93

6,23

6,70

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Padang

6,51

6,70

6,57

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banda Aceh

6,94

5,65

6,51

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Banjarmasin

6,59

6,36

6,51

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Medan

5,86

7,02

6,25

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Manado

5,96

5,43

5,78

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Makasar

6,00

4,78

5,59

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Surabaya

3,99

5,47

4,48

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palembang

3,28

5,23

3,93

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Denpasar

3,67

4,32

3,89

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Semarang

2,95

4,06

3,32

Kadastral - Badan Pertanahan Nasional

Palu

2,58

4,37

3,18

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Kota

Lampiran

Lampiran 25.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pembuatan dan Perpanjangan Paspor Pengalaman

Potensi

Integritas

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Unit Layanan Denpasar

7,29

7,17

7,25

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

7,95

5,57

7,16

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

7,80

5,72

7,11

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,29

6,67

7,08

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

7,09

6,72

6,97

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

7,16

6,52

6,95

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

7,16

6,23

6,85

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,28

5,36

5,97

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

7,18

3,28

5,88

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

5,22

5,95

5,46

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Padang

5,34

5,46

5,38

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

5,26

5,43

5,32

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

5,09

5,72

5,30

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

4,65

6,38

5,23

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

5,46

4,74

5,22

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

4,24

5,84

4,77

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Mataram

4,26

5,30

4,61

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

4,18

5,25

4,54

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

3,51

5,38

4,13

Paspor - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

2,83

4,99

3,55

Lampiran 26.

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Lembaga Pemasyarakatan Pengalaman

Potensi

Integritas

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Unit Layanan Mataram

Kota

8,15

7,13

7,81

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Ambon

8,10

7,16

7,79

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Surabaya

8,00

6,60

7,53

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Pontianak

8,17

6,23

7,52

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Padang

8,04

6,45

7,51

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Kupang

7,85

6,70

7,47

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Yogyakarta

7,86

6,46

7,39

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Semarang

7,91

5,77

7,20

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palu

7,90

5,53

7,11

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

DKI Jakarta

7,05

6,38

6,83

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Denpasar

7,65

4,91

6,74

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Makasar

7,70

4,71

6,70

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banda Aceh

6,36

6,56

6,43

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Banjarmasin

6,22

6,23

6,22

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandar Lampung

6,38

5,55

6,10

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Bandung

6,40

4,58

5,79

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Palembang

5,69

4,50

5,29

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Jayapura

3,53

6,67

4,58

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Medan

2,60

5,09

3,43

Lapas - Kementerian Hukum dan HAM

Manado

2,36

5,06

3,26

Survei Integritas Sektor Publik 2011

155

156

Lampiran

Lampiran 27.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Administrasi Pernikahan di KUA Pengalaman

Potensi

Integritas

KUA – Kementerian Agama

Unit Layanan Pontianak

Kota

8,19

6,10

7,49

KUA – Kementerian Agama

Denpasar

7,84

5,85

7,18

KUA – Kementerian Agama

Medan

7,48

6,52

7,16

KUA – Kementerian Agama

Yogyakarta

7,64

6,13

7,14

KUA – Kementerian Agama

Jayapura

6,75

KUA – Kementerian Agama

Makasar

7,22

5,06

6,50

KUA – Kementerian Agama

Banjarmasin

6,58

6,22

6,46

KUA – Kementerian Agama

Bandar Lampung

6,62

5,40

6,21

KUA – Kementerian Agama

Ambon

5,78

5,87

5,81

KUA – Kementerian Agama

Kupang

5,73

5,75

5,74

KUA – Kementerian Agama

Banda Aceh

5,88

4,88

5,55

KUA – Kementerian Agama

Padang

5,24

6,07

5,52

KUA – Kementerian Agama

Bandung

4,52

5,10

4,71

KUA – Kementerian Agama

Surabaya

4,52

4,50

4,51

KUA – Kementerian Agama

Palembang

3,57

4,98

4,04

KUA – Kementerian Agama

Mataram

3,20

5,28

3,89

KUA – Kementerian Agama

Manado

2,81

5,54

3,72

KUA – Kementerian Agama

DKI Jakarta

3,36

4,08

3,60

KUA – Kementerian Agama

Semarang

2,93

4,21

3,36

KUA – Kementerian Agama

Palu

2,41

3,74

2,85

Lampiran 28. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Peradilan Tilang No

Pengalaman

Potensi

Integritas

Tilang – Mahkamah Agung

Unit Layanan Mataram

Kota

8,06

7,11

7,74

Tilang – Mahkamah Agung

Ambon

7,98

7,06

7,67

Tilang – Mahkamah Agung

Padang

7,98

6,94

7,63

Tilang – Mahkamah Agung

Pontianak

8,19

6,02

7,47

Tilang – Mahkamah Agung

Denpasar

7,67

6,97

7,44

Tilang – Mahkamah Agung

Kupang

7,60

6,87

7,36

Tilang – Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,59

6,60

7,26

Tilang – Mahkamah Agung

Palembang

7,53

5,96

7,01

Tilang – Mahkamah Agung

Makasar

7,60

5,59

6,93

Tilang – Mahkamah Agung

Jayapura

6,68

6,66

6,67

Tilang – Mahkamah Agung

Banda Aceh

7,05

5,45

6,52

Tilang – Mahkamah Agung

Bandar Lampung

6,90

5,77

6,52

Tilang – Mahkamah Agung

Yogyakarta

6,69

5,80

6,39

Tilang – Mahkamah Agung

Manado

7,79

3,48

6,35

Tilang – Mahkamah Agung

Bandung

6,31

4,22

5,61

Tilang – Mahkamah Agung

Semarang

4,92

4,60

4,81

Tilang – Mahkamah Agung

Medan

4,01

5,94

4,65

Tilang – Mahkamah Agung

DKI Jakarta

4,33

4,55

4,40

Tilang – Mahkamah Agung

Palu

3,52

3,40

3,48

Tilang – Mahkamah Agung

Surabaya

2,53

3,52

2,86

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 29. Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Peradilan Umum No

Pengalaman

Potensi

Integritas

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Unit Layanan Mataram

7,93

7,33

7,73

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Ambon

7,98

6,85

7,60

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

DKI Jakarta

8,02

6,64

7,56

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Padang

8,07

6,53

7,56

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Denpasar

7,98

6,26

7,41

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Medan

7,53

7,13

7,40

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Yogyakarta

7,90

6,29

7,36

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Makasar

7,79

6,23

7,27

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Kupang

7,70

6,36

7,25

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Palembang

7,29

6,37

6,98

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Banjarmasin

7,20

6,47

6,96

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Jayapura

6,75

6,69

6,73

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Pontianak

7,20

4,76

6,39

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Bandung

6,87

5,27

6,34

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Banda Aceh

6,34

5,68

6,12

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Bandar Lampung

5,32

5,92

5,52

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Surabaya

5,50

3,90

4,97

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Semarang

4,54

5,11

4,73

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Manado

2,92

5,46

3,77

Peradilan Umum – Mahkamah Agung

Palu

2,47

4,35

3,10

Lampiran 30,

Kota

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Tambah Daya Pengalaman

Potensi

Integritas

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Unit Layanan Surabaya

Kota

7,96

7,71

7,88

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,19

6,84

7,74

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

7,06

7,73

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Denpasar

7,91

7,15

7,66

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,71

7,46

7,63

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Palu

8,05

6,68

7,59

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Mataram

8,00

6,50

7,50

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Kupang

7,63

6,76

7,34

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Medan

7,31

7,07

7,23

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,64

6,10

7,13

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Bandung

7,16

6,92

7,08

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,20

6,80

7,07

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Ambon

7,00

6,70

6,90

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Makasar

7,73

4,99

6,82

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,99

5,85

5,94

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

5,80

5,18

5,59

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

5,66

5,33

5,55

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Semarang

4,69

5,46

4,95

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

Manado

4,02

5,65

4,56

Tambah Daya - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

2,35

5,30

3,33

Survei Integritas Sektor Publik 2011

157

158

Lampiran

Lampiran 31.

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan Pemasangan Baru dan Pemasangan Kembali Pengalaman

Potensi

Integritas

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Unit Layanan Denpasar

8,19

7,45

7,94

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Surabaya

8,19

7,34

7,91

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Padang

8,06

6,92

7,68

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Pontianak

8,13

6,41

7,56

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Yogyakarta

7,74

6,72

7,40

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

DKI Jakarta

7,82

6,18

7,27

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Jayapura

7,21

6,69

7,04

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandar Lampung

7,33

5,83

6,83

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Kupang

6,88

6,21

6,66

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banjarmasin

6,86

6,10

6,61

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Medan

6,44

6,75

6,54

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Banda Aceh

6,44

5,20

6,03

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Ambon

5,77

5,71

5,75

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Makasar

5,56

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palembang

5,17

5,82

5,39

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Mataram

5,08

5,87

5,34

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Bandung

3,63

5,12

4,13

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Palu

2,90

4,69

3,50

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Semarang

2,72

4,93

3,46

Pasang Baru - PT. PLN (Persero)

Manado

1,78

6,34

3,30

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Kota

Lampiran

Lampiran 32.

Indeks Integritas Total Daerah (IITD), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas

Pengalaman

Potensi

Integritas

Dumai

Kota

8,14

7,03

7,77

Bukittinggi

8,18

6,64

7,67

Bitung

7,98

6,92

7,62

Batam

7,94

6,76

7,55

Pontianak

7,91

6,52

7,45

Gorontalo

7,71

6,92

7,45

Surakarta

7,64

7,00

7,43

Banjarbaru

7,63

7,02

7,43

Yogyakarta

7,73

6,73

7,40

Tanjung Pinang

8,06

5,81

7,31

Pare-pare

7,67

6,54

7,29

Sidoarjo

7,62

6,46

7,23

Samarinda

7,87

5,69

7,14

Pekalongan

7,49

6,26

7,08

Padang

7,26

6,67

7,06

Denpasar

7,34

6,44

7,04

Kupang

7,17

6,45

6,93

Kediri

7,58

5,53

6,90

Madiun

7,54

5,52

6,86

Jayapura

6,88

6,76

6,84

Ambon

6,86

6,55

6,76

Mataram

6,82

6,53

6,72

Banjarmasin

6,89

6,28

6,69

Surabaya

6,94

6,06

6,65

DKI Jakarta

6,92

6,09

6,64

Bandar Lampung

6,97

5,76

6,56

Banyumas

6,81

5,95

6,53

Pekanbaru

6,64

6,26

6,51

Pangkal Pinang

6,82

5,61

6,42

Makasar

6,56

5,81

6,31

Mamuju

6,52

5,83

6,29

Palangkaraya

6,49

5,80

6,26

Banda Aceh

6,71

5,36

6,26

Jambi

6,90

4,85

6,22

Medan

6,04

6,56

6,22

Balikpapan

6,51

5,62

6,21

Bandung

6,36

5,63

6,12

Cilegon

6,60

5,10

6,10

Malang

6,13

5,56

5,94

Bima

5,77

5,12

5,56

Binjai

5,47

5,68

5,54

Palembang

5,38

5,75

5,51

Lhokseumawe

5,22

5,25

5,23

Palu

5,21

5,07

5,16

Manado

4,83

5,73

5,13

Bekasi

4,80

5,64

5,08

Jember

5,45

4,25

5,05

Semarang

4,79

5,23

4,94

Kendari

5,71

3,29

4,90

Cirebon

4,57

4,87

4,67

Survei Integritas Sektor Publik 2011

159

160

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pematang Siantar

Kota

4,79

4,38

4,65

Tangerang

4,19

5,01

4,46

Lubuk Linggau

3,47

6,20

4,38

Bogor

3,94

4,92

4,27

Bengkulu

3,49

5,56

4,18

Ternate

3,68

4,86

4,07

Manokwari

3,25

4,61

3,70

Serang

3,30

4,04

3,54

Depok

3,26

3,99

3,50

Metro

2,59

4,29

3,15

Lampiran 33.

Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Instansi

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Dumai

Instansi

8,14

7,03

7,77

Pemko Bukittinggi

8,18

6,64

7,67

Pemko Bitung

7,98

6,92

7,62

Pemko Yogyakarta

7,88

7,02

7,60

Pemko Batam

7,94

6,76

7,55

Pemko Pontianak

7,86

6,91

7,54

Pemko Gorontalo

7,71

6,92

7,45

Pemko Surakarta

7,64

7,00

7,43

Pemko Banjarbaru

7,63

7,02

7,43

Pemko Surabaya

7,83

6,61

7,42

Pemko Denpasar

7,55

6,87

7,33

Pemko Tanjung Pinang

8,06

5,81

7,31

Pemko Pare-pare

7,67

6,54

7,29

Pemkab Sidoarjo

7,62

6,46

7,23

Pemko Samarinda

7,87

5,69

7,14

Pemko Mataram

7,39

6,65

7,14

Pemko Padang

7,32

6,70

7,11

Pemko Pekalongan

7,49

6,26

7,08

Pemko Banjarmasin

7,18

6,39

6,92

Pemko Kediri

7,58

5,53

6,90

Pemko Madiun

7,54

5,52

6,86

Pemko Kupang

7,13

6,32

6,86

Pemko Bandung

7,14

5,77

6,68

Pemko Ambon

6,82

6,28

6,64

Pemkab Banyumas

6,81

5,95

6,53

Pemko Pekanbaru

6,64

6,26

6,51

Pemko Balikpapan

6,89

5,69

6,49

Pemko Jayapura

6,42

6,57

6,47

Pemko Pangkal Pinang

6,82

5,61

6,42

Pemkab Mamuju

6,52

5,83

6,29

Pemko Makasar

6,40

6,09

6,29

Pemko Palangkaraya

6,49

5,80

6,26

Pemko Jambi

6,90

4,85

6,22

Pemko Cilegon

6,60

5,10

6,10

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pemko Palu

Instansi

6,74

4,74

6,07

Pemko Bandar Lampung

6,41

5,26

6,02

Pemko Banda Aceh

6,66

4,64

5,99

Pemko Malang

6,13

5,56

5,94

Pemko Medan

5,33

6,11

5,59

Pemko Bima

5,77

5,12

5,56

Pemko Binjai

5,47

5,68

5,54

DKI Jakarta

5,51

5,61

5,54

Pemko Lhokseumawe

5,22

5,25

5,23

Pemko Bekasi

4,80

5,64

5,08

Pemkab Jember

5,45

4,25

5,05

Pemko Kendari

5,71

3,29

4,90

Pemko Manado

4,33

5,43

4,70

Pemko Cirebon

4,57

4,87

4,67

Pemko Pematang Siantar

4,79

4,38

4,65

Pemko Tangerang

4,19

5,01

4,46

Pemko Lubuk Linggau

3,47

6,20

4,38

Pemko Bogor

3,94

4,92

4,27

Pemko Palembang

3,84

5,06

4,25

Pemko Bengkulu

3,49

5,56

4,18

Pemko Ternate

3,68

4,86

4,07

Pemkab Manokwari

3,25

4,61

3,70

Pemko Semarang

3,14

4,55

3,61

Pemko Serang

3,30

4,04

3,54

Pemko Depok

3,26

3,99

3,50

Pemko Metro

2,59

4,29

3,15

Survei Integritas Sektor Publik 2011

161

162

Lampiran

Lampiran 34,

No 1

Indeks Integritas Daerah (IID), Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Berdasarkan Unit Layanan

Unit Layanan SIUP

Instansi Pemko Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Pengalaman

Potensi

Integritas

8,19

7,61

8,00

SIUP

Pemko Bitung

Bitung

8,19

7,37

7,92

IMB

Pemko Bitung

Bitung

8,06

7,35

7,82

KTP

Pemko Dumai

Dumai

8,04

7,39

7,82

IMB

Pemko Batam

Batam

8,19

6,96

7,78

SIUP

Pemko Padang

Padang

7,86

7,58

7,77

KTP

Pemko Pontianak

Pontianak

8,15

7,00

7,77

SIUP

Pemko Surakarta

Surakarta

7,95

7,41

7,77

IMB

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

8,11

7,05

7,76

IMB

Pemko Surakarta

Surakarta

7,96

7,35

7,76

SIUP

Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,87

7,75

IMB

Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,84

7,74

KTP

Pemko Malang

Malang

7,98

7,25

7,74

SIUP

Pemko Ambon

Ambon

8,13

6,86

7,71

KTP

Pemko Jayapura

Jayapura

8,07

7,00

7,71

IMB

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,93

7,27

7,71

IMB

Pemko Ambon

Ambon

8,02

7,07

7,70

SIUP

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,72

7,65

7,70

SIUP

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,91

7,25

7,69

IMB

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,19

6,66

7,68

KTP

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,66

7,67

SIUP

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,61

7,65

SIUP

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,87

7,22

7,65

SIUP

Pemko Surabaya

Surabaya

8,02

6,89

7,64

SIUP

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

7,90

7,04

7,61

IMB

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,75

7,21

7,57

IMB

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,87

6,93

7,56

IMB

Pemko Mataram

Mataram

7,96

6,76

7,56

SIUP

Pemko Pontianak

Pontianak

7,82

7,00

7,55

SIUP

Pemko Mataram

Mataram

7,93

6,75

7,54

IMB

Pemko Surabaya

Surabaya

7,86

6,90

7,54

SIUP

Pemko Batam

Batam

7,85

6,90

7,53

IMB

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,95

6,68

7,53

IMB

Pemko Padang

Padang

8,06

6,48

7,53

SIUP

Pemko Denpasar

Denpasar

7,72

7,05

7,50

KTP

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,56

7,24

7,45

SIUP

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,06

6,21

7,44

KTP

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,85

6,58

7,43

KTP

Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,94

6,38

7,42

SIUP

Pemko Kupang

Kupang

7,79

6,67

7,42

IMB

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,72

6,79

7,41

IMB

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,17

5,82

7,39

IMB

Pemko Manado

Manado

7,38

SIUP

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,62

6,83

7,36

IMB

Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,87

6,30

7,35

IMB

Pemko Makasar

Makasar

7,75

6,56

7,35

KTP

Pemko Batam

Batam

7,78

6,42

7,33

SIUP

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,68

6,60

7,32

KTP

Pemko Denpasar

Denpasar

7,59

6,75

7,31

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

IMB

Pemko Pontianak

Instansi Pontianak

Kota

7,60

6,74

Integritas 7,31

IMB

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,90

6,08

7,29

SIUP

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,82

5,98

7,21

KTP

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

7,95

5,74

7,21

SIUP

Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,92

7,21

IMB

Pemkab Mamuju

Mamuju

7,53

6,47

7,18

IMB

Pemko Denpasar

Denpasar

7,35

6,81

7,17

KTP

Pemko Bitung

Bitung

7,68

6,03

7,13

IMB

Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,64

7,11

KTP

Pemko Samarinda

Samarinda

7,90

5,51

7,10

SIUP

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,45

6,38

7,09

KTP

Pemko Surabaya

Surabaya

7,62

6,04

7,09

KTP

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

7,94

5,39

7,09

KTP

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,12

6,88

7,04

SIUP

Pemko Jambi

Jambi

8,01

5,07

7,03

IMB

Pemko Madiun

Madiun

7,76

5,56

7,03

SIUP

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

7,70

5,64

7,01 6,99

IMB

Pemko Kediri

Kediri

7,69

5,60

KTP

Pemko Kediri

Kediri

7,70

5,52

6,97

SIUP

Pemko Madiun

Madiun

7,85

5,22

6,97

IMB

Pemko Kupang

Kupang

7,05

6,79

6,96

SIUP

Pemko Palu

Palu

7,83

5,06

6,91

SIUP

Pemkab Mamuju

Mamuju

7,75

5,20

6,90

IMB

Pemko Palu

Palu

8,02

4,61

6,88

SIUP

Pemkab Banyumas

Banyumas

7,26

6,10

6,87

KTP

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,12

6,32

6,85

IMB

Pemko Jambi

Jambi

7,90

4,65

6,82

SIUP

Pemko Bandung

Bandung

7,16

6,11

6,81

IMB

Pemko Bandung

Bandung

7,14

6,11

6,80

KTP

Pemko Surakarta

Surakarta

7,02

6,23

6,76

IMB

Pemkab Banyumas

Banyumas

7,04

6,16

6,75

SIUP

Pemko Kediri

Kediri

7,36

5,48

6,73

SIUP

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

7,78

4,59

6,72

KTP

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

7,36

5,38

6,70

KTP

Pemkab Jember

Jember

7,64

4,67

6,65

KTP

Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

7,08

5,75

6,64

SIUP

Pemko Binjai

Binjai

6,70

6,47

6,62

KTP

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,53

4,76

6,61

KTP

Pemko Madiun

Madiun

7,00

5,78

6,59

KTP

Pemko Makasar

Makasar

7,20

5,32

6,57

KTP

Pemko Bandung

Bandung

7,12

5,09

6,44

SIUP

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

6,81

5,69

6,44

IMB

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,18

4,94

6,43

IMB

DKI Jakarta

6,74

5,66

6,38

KTP

Pemko Mataram

Mataram

6,28

6,44

6,33

KTP

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

6,85

5,28

6,33

IMB

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

6,55

5,82

6,31

SIUP

Pemko Cilegon

Cilegon

6,74

5,15

6,21

KTP

Pemko Kupang

Kupang

6,55

5,49

6,20

IMB

Pemko Bima

Bima

6,55

5,40

6,17

100

IMB

Pemko Malang

Malang

6,65

5,14

6,15

101

KTP

Pemko Cilegon

Cilegon

6,70

4,93

6,11

Survei Integritas Sektor Publik 2011

163

164

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

102

SIUP

Pemko Kendari

Instansi Kendari

Kota

7,40

3,49

Integritas 6,10

103

IMB

Pemko Medan

Medan

6,02

6,26

6,10

104

KTP

Pemko Tangerang

Tangerang

6,28

5,68

6,08

105

SIUP

Pemko Medan

Medan

5,90

6,38

6,06

106

IMB

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

6,70

4,76

6,05

107

KTP

Pemko Padang

Padang

6,05

6,03

6,04

108

KTP

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

6,14

5,78

6,02

109

KTP

Pemkab Banyumas

Banyumas

6,14

5,60

5,96

110

IMB

Pemko Binjai

Binjai

6,22

5,44

5,96

111

SIUP

Pemko Jayapura

Jayapura

5,64

6,41

5,90

112

IMB

Pemko Jayapura

Jayapura

5,56

6,29

5,80

113

SIUP

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

5,57

6,21

5,78

114

IMB

Pemko Cilegon

Cilegon

5,90

5,51

5,77

115

SIUP

Pemko Bekasi

Bekasi

5,45

6,06

5,65

116

IMB

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

5,69

5,41

5,60

117

IMB

Pemko Palembang

Palembang

5,18

5,98

5,45

118

SIUP

Pemko Cirebon

Cirebon

5,61

5,07

5,43 5,43

119

SIUP

DKI Jakarta

5,14

5,99

120

IMB

Pemko Bogor

Bogor

5,75

4,73

5,41

121

KTP

Pemko Bima

Bima

5,68

4,82

5,39

122

KTP

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

5,51

4,58

5,20

123

KTP

Pemko Bekasi

Bekasi

5,11

5,23

5,15

124

SIUP

Pemko Bima

Bima

5,09

5,15

5,11

125

KTP

DKI Jakarta

5,03

5,10

5,06

126

SIUP

Pemko Makasar

Makasar

4,24

6,39

4,96

127

IMB

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

4,54

5,62

4,90

128

IMB

Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

4,64

5,43

4,90

129

KTP

Pemko Jambi

Jambi

4,80

4,84

4,81

130

KTP

Pemkab Mamuju

Mamuju

4,28

5,82

4,79

131

IMB

Pemko Kendari

Kendari

5,56

3,07

4,73

132

SIUP

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,90

4,37

4,72

133

SIUP

Pemko Balikpapan

Balikpapan

4,87

4,38

4,71

134

KTP

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,73

4,55

4,67

135

KTP

Pemko Medan

Medan

4,08

5,70

4,62

136

IMB

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,74

4,21

4,56

137

IMB

Pemkab Jember

Jember

4,81

4,04

4,55

138

KTP

Pemko Ambon

Ambon

4,31

4,91

4,51

139

KTP

Pemko Cirebon

Cirebon

4,37

4,78

4,51

140

IMB

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,72

5,96

4,47

141

IMB

Pemko Bekasi

Bekasi

3,85

5,64

4,45

142

SIUP

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,49

6,37

4,45

143

KTP

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

4,22

4,86

4,43

144

KTP

Pemko Palu

Palu

4,37

4,56

4,43

145

IMB

Pemkab Manokwari

Manokwari

4,06

5,03

4,38

146

IMB

Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,66

5,52

4,28

147

IMB

Pemko Ternate

Ternate

3,96

4,81

4,24

148

SIUP

Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,68

5,34

4,23

149

KTP

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,19

6,27

4,22

150

SIUP

Pemko Manado

Manado

3,90

4,81

4,20

151

KTP

Pemko Semarang

Semarang

3,76

4,98

4,17

152

KTP

Pemko Bogor

Bogor

3,38

5,70

4,15

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

153

IMB

Pemko Cirebon

Instansi Cirebon

Kota

3,74

4,75

Integritas 4,08

154

KTP

Pemko Binjai

Binjai

3,50

5,14

4,05

155

KTP

Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,12

5,81

4,02

156

SIUP

Pemko Palembang

Palembang

3,47

5,13

4,02

157

SIUP

Pemko Ternate

Ternate

3,60

4,79

4,00

158

KTP

Pemko Ternate

Ternate

3,49

4,97

3,98

159

SIUP

Pemkab Jember

Jember

3,90

4,04

3,95

160

SIUP

Pemko Malang

Malang

3,76

4,28

3,93

161

KTP

Pemkab Manokwari

Manokwari

3,66

4,40

3,91

162

KTP

Pemko Serang

Serang

4,17

3,36

3,90

163

KTP

Pemko Kendari

Kendari

4,16

3,30

3,87

164

KTP

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

3,43

4,50

3,79

165

SIUP

Pemko Tangerang

Tangerang

3,22

4,69

3,71

166

IMB

Pemko Depok

Depok

3,48

3,97

3,64

167

IMB

Pemko Tangerang

Tangerang

3,06

4,65

3,59

168

KTP

Pemko Depok

Depok

3,20

4,05

3,48

169

SIUP

Pemko Semarang

Semarang

2,98

4,33

3,43 3,41

170

IMB

Pemko Serang

Serang

2,92

4,38

171

SIUP

Pemko Depok

Depok

3,09

3,95

3,38

172

KTP

Pemko Metro

Metro

2,70

4,63

3,34

173

SIUP

Pemko Serang

Serang

2,80

4,37

3,32

174

KTP

Pemko Palembang

Palembang

2,88

4,06

3,27

175

SIUP

Pemko Metro

Metro

2,69

4,37

3,25

176

SIUP

Pemko Bogor

Bogor

2,70

4,33

3,24

177

IMB

Pemko Semarang

Semarang

2,68

4,35

3,24

178

IMB

Pemko Metro

Metro

2,38

3,86

2,87

179

SIUP

Pemkab Manokwari

Manokwari

2,02

4,41

2,82

180

KTP

Pemko Manado

Manado

1,71

4,10

2,51

Survei Integritas Sektor Publik 2011

165

166

Lampiran

Lampiran 35. No 1

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan KTP

Unit Layanan KTP

Instansi Pemko Dumai

Kota Dumai

Pengalaman

Potensi

Integritas

8,04

7,39

7,82

KTP

Pemko Pontianak

Pontianak

8,15

7,00

7,77

KTP

Pemko Malang

Malang

7,98

7,25

7,74

KTP

Pemko Jayapura

Jayapura

8,07

7,00

7,71

KTP

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,66

7,67

KTP

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,56

7,24

7,45

KTP

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,85

6,58

7,43

KTP

Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,94

6,38

7,42

KTP

Pemko Batam

Batam

7,78

6,42

7,33

KTP

Pemko Denpasar

Denpasar

7,59

6,75

7,31

KTP

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

7,95

5,74

7,21

KTP

Pemko Bitung

Bitung

7,68

6,03

7,13

KTP

Pemko Samarinda

Samarinda

7,90

5,51

7,10

KTP

Pemko Surabaya

Surabaya

7,62

6,04

7,09

KTP

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

7,94

5,39

7,09

KTP

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,12

6,88

7,04

KTP

Pemko Kediri

Kediri

7,70

5,52

6,97

KTP

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,12

6,32

6,85

KTP

Pemko Surakarta

Surakarta

7,02

6,23

6,76

KTP

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

7,36

5,38

6,70

KTP

Pemkab Jember

Jember

7,64

4,67

6,65

KTP

Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

7,08

5,75

6,64

KTP

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,53

4,76

6,61

KTP

Pemko Madiun

Madiun

7,00

5,78

6,59

KTP

Pemko Makasar

Makasar

7,20

5,32

6,57

KTP

Pemko Bandung

Bandung

7,12

5,09

6,44

KTP

Pemko Mataram

Mataram

6,28

6,44

6,33

KTP

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

6,85

5,28

6,33

KTP

Pemko Kupang

Kupang

6,55

5,49

6,20

KTP

Pemko Cilegon

Cilegon

6,70

4,93

6,11

KTP

Pemko Tangerang

Tangerang

6,28

5,68

6,08

KTP

Pemko Padang

Padang

6,05

6,03

6,04

KTP

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

6,14

5,78

6,02

KTP

Pemkab Banyumas

Banyumas

6,14

5,60

5,96

KTP

Pemko Bima

Bima

5,68

4,82

5,39

KTP

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

5,51

4,58

5,20 5,15

KTP

Pemko Bekasi

Bekasi

5,11

5,23

KTP

DKI Jakarta

5,03

5,10

5,06

KTP

Pemko Jambi

Jambi

4,80

4,84

4,81

KTP

Pemkab Mamuju

Mamuju

4,28

5,82

4,79

KTP

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,73

4,55

4,67

KTP

Pemko Medan

Medan

4,08

5,70

4,62

KTP

Pemko Ambon

Ambon

4,31

4,91

4,51

KTP

Pemko Cirebon

Cirebon

4,37

4,78

4,51

KTP

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

4,22

4,86

4,43

KTP

Pemko Palu

Palu

4,37

4,56

4,43

KTP

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,19

6,27

4,22

KTP

Pemko Semarang

Semarang

3,76

4,98

4,17

KTP

Pemko Bogor

Bogor

3,38

5,70

4,15

KTP

Pemko Binjai

Binjai

3,50

5,14

4,05

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

KTP

Pemko Bengkulu

Instansi Bengkulu

Kota

3,12

5,81

Integritas 4,02

KTP

Pemko Ternate

Ternate

3,49

4,97

3,98

KTP

Pemkab Manokwari

Manokwari

3,66

4,40

3,91

KTP

Pemko Serang

Serang

4,17

3,36

3,90

KTP

Pemko Kendari

Kendari

4,16

3,30

3,87

KTP

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

3,43

4,50

3,79

KTP

Pemko Depok

Depok

3,20

4,05

3,48

KTP

Pemko Metro

Metro

2,70

4,63

3,34

KTP

Pemko Palembang

Palembang

2,88

4,06

3,27

KTP

Pemko Manado

Manado

1,71

4,10

2,51

Survei Integritas Sektor Publik 2011

167

168

Lampiran

Lampiran 36. No 1

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan IMB

Unit Layanan IMB

Instansi Pemko Bitung

Kota Bitung

Pengalaman

Potensi

Integritas

8,06

7,35

7,82

IMB

Pemko Batam

Batam

8,19

6,96

7,78

IMB

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

8,11

7,05

7,76

IMB

Pemko Surakarta

Surakarta

7,96

7,35

7,76

IMB

Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,84

7,74

IMB

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,93

7,27

7,71

IMB

Pemko Ambon

Ambon

8,02

7,07

7,70

IMB

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,19

6,66

7,68

IMB

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,75

7,21

7,57

IMB

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,87

6,93

7,56

IMB

Pemko Mataram

Mataram

7,96

6,76

7,56

IMB

Pemko Surabaya

Surabaya

7,86

6,90

7,54

IMB

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,95

6,68

7,53

IMB

Pemko Padang

Padang

8,06

6,48

7,53

IMB

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,72

6,79

7,41

IMB

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,17

5,82

7,39

IMB

Pemko Manado

Manado

7,38

IMB

Pemko Balikpapan

Balikpapan

7,87

6,30

7,35

IMB

Pemko Makasar

Makasar

7,75

6,56

7,35

IMB

Pemko Pontianak

Pontianak

7,60

6,74

7,31

IMB

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,90

6,08

7,29

IMB

Pemkab Mamuju

Mamuju

7,53

6,47

7,18

IMB

Pemko Denpasar

Denpasar

7,35

6,81

7,17

IMB

Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,64

7,11

IMB

Pemko Madiun

Madiun

7,76

5,56

7,03

IMB

Pemko Kediri

Kediri

7,69

5,60

6,99

IMB

Pemko Kupang

Kupang

7,05

6,79

6,96

IMB

Pemko Palu

Palu

8,02

4,61

6,88

IMB

Pemko Jambi

Jambi

7,90

4,65

6,82

IMB

Pemko Bandung

Bandung

7,14

6,11

6,80

IMB

Pemkab Banyumas

Banyumas

7,04

6,16

6,75

IMB

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,18

4,94

6,43

IMB

DKI Jakarta

6,74

5,66

6,38

IMB

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

6,55

5,82

6,31

IMB

Pemko Bima

Bima

6,55

5,40

6,17

IMB

Pemko Malang

Malang

6,65

5,14

6,15 6,10

IMB

Pemko Medan

Medan

6,02

6,26

IMB

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

6,70

4,76

6,05

IMB

Pemko Binjai

Binjai

6,22

5,44

5,96

IMB

Pemko Jayapura

Jayapura

5,56

6,29

5,80

IMB

Pemko Cilegon

Cilegon

5,90

5,51

5,77

IMB

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

5,69

5,41

5,60

IMB

Pemko Palembang

Palembang

5,18

5,98

5,45

IMB

Pemko Bogor

Bogor

5,75

4,73

5,41

IMB

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

4,54

5,62

4,90

IMB

Pemko Pekanbaru

Pekanbaru

4,64

5,43

4,90

IMB

Pemko Kendari

Kendari

5,56

3,07

4,73

IMB

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,74

4,21

4,56

IMB

Pemkab Jember

Jember

4,81

4,04

4,55

IMB

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,72

5,96

4,47

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

IMB

Pemko Bekasi

Instansi Bekasi

Kota

3,85

5,64

Integritas 4,45

IMB

Pemkab Manokwari

Manokwari

4,06

5,03

4,38

IMB

Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,66

5,52

4,28

IMB

Pemko Ternate

Ternate

3,96

4,81

4,24

IMB

Pemko Cirebon

Cirebon

3,74

4,75

4,08

IMB

Pemko Depok

Depok

3,48

3,97

3,64

IMB

Pemko Tangerang

Tangerang

3,06

4,65

3,59

IMB

Pemko Serang

Serang

2,92

4,38

3,41

IMB

Pemko Semarang

Semarang

2,68

4,35

3,24

IMB

Pemko Metro

Metro

2,38

3,86

2,87

Survei Integritas Sektor Publik 2011

169

170

Lampiran

Lampiran 37. No 1

Indeks Integritas, Pengalaman Integritas dan Potensi Integritas Unit Layanan SIUP

Unit Layanan SIUP

Instansi Pemko Pekanbaru

Kota Pekanbaru

Pengalaman

Potensi

Integritas

8,19

7,61

8,00

SIUP

Pemko Bitung

Bitung

8,19

7,37

7,92

SIUP

Pemko Padang

Padang

7,86

7,58

7,77

SIUP

Pemko Surakarta

Surakarta

7,95

7,41

7,77

SIUP

Pemko Dumai

Dumai

8,19

6,87

7,75

SIUP

Pemko Ambon

Ambon

8,13

6,86

7,71

SIUP

Pemko Pare-pare

Pare-pare

7,72

7,65

7,70

SIUP

Pemko Banjarbaru

Banjarbaru

7,91

7,25

7,69

SIUP

Pemko Bukittinggi

Bukittinggi

8,17

6,61

7,65

SIUP

Pemko Yogyakarta

Yogyakarta

7,87

7,22

7,65

SIUP

Pemko Surabaya

Surabaya

8,02

6,89

7,64

SIUP

Pemkab Sidoarjo

Sidoarjo

7,90

7,04

7,61

SIUP

Pemko Pontianak

Pontianak

7,82

7,00

7,55

SIUP

Pemko Mataram

Mataram

7,93

6,75

7,54

SIUP

Pemko Batam

Batam

7,85

6,90

7,53

SIUP

Pemko Denpasar

Denpasar

7,72

7,05

7,50

SIUP

Pemko Tanjung Pinang

Tanjung Pinang

8,06

6,21

7,44

SIUP

Pemko Kupang

Kupang

7,79

6,67

7,42

SIUP

Pemko Gorontalo

Gorontalo

7,62

6,83

7,36

SIUP

Pemko Banjarmasin

Banjarmasin

7,68

6,60

7,32

SIUP

Pemko Bandar Lampung

Bandar Lampung

7,82

5,98

7,21

SIUP

Pemko Samarinda

Samarinda

7,85

5,92

7,21

SIUP

Pemko Pekalongan

Pekalongan

7,45

6,38

7,09

SIUP

Pemko Jambi

Jambi

8,01

5,07

7,03

SIUP

Pemko Lhokseumawe

Lhokseumawe

7,70

5,64

7,01

SIUP

Pemko Madiun

Madiun

7,85

5,22

6,97

SIUP

Pemko Palu

Palu

7,83

5,06

6,91

SIUP

Pemkab Mamuju

Mamuju

7,75

5,20

6,90

SIUP

Pemkab Banyumas

Banyumas

7,26

6,10

6,87

SIUP

Pemko Bandung

Bandung

7,16

6,11

6,81

SIUP

Pemko Kediri

Kediri

7,36

5,48

6,73

SIUP

Pemko Banda Aceh

Banda Aceh

7,78

4,59

6,72

SIUP

Pemko Binjai

Binjai

6,70

6,47

6,62

SIUP

Pemko Pangkal Pinang

Pangkal Pinang

6,81

5,69

6,44

SIUP

Pemko Cilegon

Cilegon

6,74

5,15

6,21

SIUP

Pemko Kendari

Kendari

7,40

3,49

6,10 6,06

SIUP

Pemko Medan

Medan

5,90

6,38

SIUP

Pemko Jayapura

Jayapura

5,64

6,41

5,90

SIUP

Pemko Palangkaraya

Palangkaraya

5,57

6,21

5,78

SIUP

Pemko Bekasi

Bekasi

5,45

6,06

5,65

SIUP

Pemko Cirebon

Cirebon

5,61

5,07

5,43

SIUP

DKI Jakarta

5,14

5,99

5,43

SIUP

Pemko Bima

Bima

5,09

5,15

5,11

SIUP

Pemko Makasar

Makasar

4,24

6,39

4,96

SIUP

Pemko Pematang Siantar

Pematang Siantar

4,90

4,37

4,72

SIUP

Pemko Balikpapan

Balikpapan

4,87

4,38

4,71

SIUP

Pemko Lubuk Linggau

Lubuk Linggau

3,49

6,37

4,45

SIUP

Pemko Bengkulu

Bengkulu

3,68

5,34

4,23

SIUP

Pemko Manado

Manado

3,90

4,81

4,20

SIUP

Pemko Palembang

Palembang

3,47

5,13

4,02

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Unit Layanan

Pengalaman

Potensi

SIUP

Pemko Ternate

Instansi Ternate

Kota

3,60

4,79

Integritas 4,00

SIUP

Pemkab Jember

Jember

3,90

4,04

3,95

SIUP

Pemko Malang

Malang

3,76

4,28

3,93

SIUP

Pemko Tangerang

Tangerang

3,22

4,69

3,71

SIUP

Pemko Semarang

Semarang

2,98

4,33

3,43

SIUP

Pemko Depok

Depok

3,09

3,95

3,38

SIUP

Pemko Serang

Serang

2,80

4,37

3,32

SIUP

Pemko Metro

Metro

2,69

4,37

3,25

SIUP

Pemko Bogor

Bogor

2,70

4,33

3,24

SIUP

Pemkab Manokwari

Manokwari

2,02

4,41

2,82

Survei Integritas Sektor Publik 2011

171

172

Lampiran

Lampiran 38, No

Indikator Instansi Nasional

Instansi Nasional

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Pemko Dumai

8,00

8,18

8,77

7,21

7,44

5,80

Pemko Bukittinggi

8,00

8,24

8,86

6,81

7,75

4,59

Pemko Bitung

7,95

7,98

7,95

7,17

7,14

6,08

Badan Koordinasi Penanaman Modal

8,00

7,99

7,03

7,09

5,83

Pemko Yogyakarta

8,00

7,84

8,68

6,29

7,82

6,30

Kementerian Keuangan

7,93

7,86

8,39

7,03

7,66

5,60

Pemko Batam

7,77

8,00

8,48

6,34

7,66

5,63

Pemko Pontianak

7,62

7,93

8,34

7,35

5,54

Kementerian Kesehatan

8,00

7,76

8,94

6,40

7,80

5,83

PT. Jamsostek (Persero)

8,00

7,72

8,89

7,17

8,03

5,06

Kementerian Perindustrian

8,00

7,86

8,94

5,68

7,82

5,83

PT. Pelindo II (Persero)

7,93

7,66

8,75

7,21

7,74

5,56

Kementerian Perhubungan

8,00

7,79

8,46

6,14

7,55

5,83

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8,00

7,99

8,64

7,07

7,47

3,91

Kementerian Pertanian

8,00

7,67

7,70

7,41

7,65

5,31

Pemko Gorontalo

7,84

7,67

7,86

7,33

7,82

5,35

Pemko Surakarta

7,85

7,57

7,27

7,06

7,68

6,20

Pemko Banjarbaru

8,00

7,51

8,36

8,19

6,55

5,85

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,00

8,05

8,25

4,75

7,74

5,29

Pemko Surabaya

7,91

7,81

8,10

6,77

7,70

4,89

Kementerian Pendidikan Nasional

8,00

7,88

8,87

7,12

7,67

3,66

PT. Pertamina (Persero)

8,00

7,60

8,92

6,70

7,79

5,15

Badan Pengawas Obat dan Makanan

8,00

7,78

7,75

6,00

7,07

5,66

Pemko Denpasar

7,78

7,48

8,08

6,65

7,60

5,91

Pemko Tanjung Pinang

7,95

8,09

5,64

5,86

5,08

6,48

PT. PELNI (Persero)

8,00

8,02

8,25

6,72

7,79

2,37

Pemko Pare-pare

7,95

7,57

8,55

5,58

7,78

5,48

Kementerian ESDM

7,87

7,68

8,58

6,46

7,39

4,33

Pemkab Sidoarjo

7,52

7,65

8,58

6,52

7,57

4,54

Pemko Samarinda

8,00

7,82

8,90

4,73

7,80

3,37

Pemko Mataram

7,44

7,37

7,95

6,14

7,24

6,05

Pemko Padang

7,35

7,32

8,03

7,22

7,36

5,09

BNP2TKI

8,00

7,53

6,74

7,00

3,94

Kementerian Kehutanan

8,00

7,59

7,91

6,43

7,76

2,98

Pemko Pekalongan

7,70

7,42

6,66

5,34

7,24

6,05

Pemko Banjarmasin

7,62

7,04

7,05

6,32

7,43

5,26

Kementerian Perdagangan

8,00

7,61

5,93

5,13

5,09

5,39

Pemko Kediri

7,73

7,54

7,90

6,64

6,95

2,32

Pemko Madiun

7,64

7,50

7,12

6,74

6,39

3,00

Pemko Kupang

7,33

7,06

7,10

5,69

6,78

6,15

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,31

6,92

6,16

6,04

6,74

5,21

Pemko Bandung

7,53

7,01

6,99

5,57

6,79

4,53

Pemko Ambon

6,88

6,80

7,49

6,83

7,23

4,45

Pemkab Banyumas

6,94

6,77

6,35

6,59

6,40

4,83

Pemko Pekanbaru

6,61

6,64

7,53

7,87

7,13

3,53

Pemko Balikpapan

7,27

6,77

7,48

5,27

6,72

4,40

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Instansi Nasional

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Pemko Jayapura

6,53

6,39

7,60

6,75

6,49

6,06

Pemko Pangkal Pinang

7,05

6,74

7,40

4,94

7,25

4,03

PT. PLN (Persero)

6,50

6,43

6,93

6,59

6,53

5,37

Mahkamah Agung

6,73

6,59

6,97

6,04

6,48

4,59

Pemko Makasar

6,63

6,32

7,56

6,61

6,78

4,40

Pemkab Mamuju

7,07

6,34

5,88

6,20

6,48

4,89

Pemko Palangkaraya

6,48

6,50

6,38

6,58

7,06

3,75

Pemko Jambi

6,88

6,91

5,40

5,16

5,51

3,77

Pemko Cilegon

7,05

6,45

6,31

5,50

6,31

3,18

Kementerian Hukum dan HAM

6,25

6,22

6,96

6,17

6,42

4,44

Badan Pertanahan Nasional

6,22

6,17

6,65

5,93

6,27

5,07

Pemko Palu

6,71

6,75

7,64

6,11

5,23

1,91

Pemko Bandar Lampung

6,44

6,39

6,75

6,29

6,06

3,01

Pemko Banda Aceh

6,88

6,59

6,29

5,68

5,85

1,97

Pemko Malang

5,93

6,19

6,31

7,09

6,05

3,43

Kepolisian Negara RI

5,92

5,68

6,47

6,29

6,08

4,89

Pemko Medan

5,69

5,21

5,36

6,82

5,79

6,08

Pemko Bima

6,09

5,67

5,68

6,47

6,24

2,70

Pemko Binjai

5,28

5,54

5,17

5,52

6,05

5,71

DKI Jakarta

5,50

5,51

6,71

5,96

5,74

4,74

Kementerian Koperasi dan UKM

5,97

5,88

5,74

4,93

6,15

2,92

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,84

5,43

6,52

5,81

6,13

5,14

Kementerian Agama

5,35

5,41

6,64

6,00

6,30

3,63

Pemko Lhokseumawe

4,77

5,37

4,57

5,58

4,66

5,77

Pemko Bekasi

5,00

4,74

5,71

5,95

5,92

5,10

Pemkab Jember

5,96

5,28

6,09

5,78

5,51

1,01

Pemko Kendari

5,73

5,70

5,19

4,78

3,63

0,87

Pemko Manado

5,08

4,08

5,73

5,28

6,49

4,50

Pemko Cirebon

4,40

4,63

6,89

5,82

6,23

1,97

Pemko Pematang Siantar

4,33

4,94

7,49

3,94

6,83

1,32

Pemko Tangerang

4,25

4,16

5,89

5,88

5,70

3,25

Pemko Lubuk Linggau

3,10

3,59

4,06

5,65

7,52

6,38

Pemko Bogor

4,19

3,86

6,14

5,24

5,25

3,84

Pemko Palembang

4,03

3,78

4,91

5,29

4,94

5,01

Pemko Bengkulu

3,63

3,44

4,77

5,45

5,54

6,00

Pemko Ternate

4,10

3,54

4,51

4,37

4,43

5,82

Pemkab Manokwari

3,42

3,19

4,09

4,61

4,87

4,60

Pemko Semarang

3,41

3,05

4,78

4,77

4,84

4,01

Pemko Serang

2,87

3,44

4,91

5,68

4,12

2,15

Pemko Depok

3,74

3,10

5,01

5,66

3,73

2,32

Pemko Metro

2,72

2,55

4,23

5,48

2,99

4,40

Survei Integritas Sektor Publik 2011

173

174

Lampiran

Lampiran 39, No

Indikator Instansi Pusat

Instansi Nasional

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Badan Koordinasi Penanaman Modal

8,00

7,99

7,04

7,10

5,84

Kementerian Kesehatan

8,00

7,76

8,94

6,40

7,80

5,83

PT. Jamsostek (Persero)

8,00

7,72

8,90

7,17

8,03

5,06

Kementerian Perindustrian

8,00

7,86

8,94

5,68

7,82

5,83

PT. Pelindo II (Persero)

7,93

7,66

8,75

7,20

7,74

5,56

Kementerian Perhubungan

8,00

7,78

8,46

6,14

7,55

5,83

Kementerian Kelautan dan Perikanan

8,00

7,99

8,64

7,06

7,47

3,90

Kementerian Pertanian

8,00

7,66

7,70

7,41

7,65

5,31

Kementerian Komunikasi dan Informatika

8,00

8,05

8,24

4,74

7,74

5,29

Kementerian Pendidikan Nasional

8,00

7,88

8,88

7,12

7,67

3,66

PT. Pertamina (Persero)

8,00

7,60

8,92

6,70

7,78

5,15

Badan Pengawas Obat dan Makanan

8,00

7,78

7,76

6,00

7,07

5,66

Mahkamah Agung

8,00

7,38

6,91

7,46

6,93

6,21

PT. PELNI (Persero)

8,00

8,02

8,25

6,72

7,79

2,37

Kementerian ESDM

7,83

7,66

8,46

6,38

7,25

4,26

BNP2TKI

8,00

7,53

6,74

7,00

3,94

Kementerian Kehutanan

8,00

7,49

8,25

6,43

7,77

3,88

Kementerian Perdagangan

8,00

7,61

5,93

5,13

5,09

5,38

PT. Angkasa Pura II (Persero)

7,30

6,92

6,15

6,04

6,74

5,20

Kementerian Koperasi dan UKM

5,97

5,88

5,74

4,93

6,15

2,92

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4,84

5,43

6,52

5,81

6,14

5,14

Kementerian Agama

5,06

5,29

5,47

6,26

5,92

4,91

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Lampiran 40, No

Indikator Instansi Vertikal

Instansi Nasional

Badan Pertanahan Nasional

6,22

6,17

6,65

5,93

6,27

5,07

Kementerian Agama

5,38

5,42

6,76

5,98

6,34

3,50

Kementerian Hukum dan HAM

6,25

6,22

6,96

6,17

6,42

4,44

Kementerian Keuangan

7,93

7,86

8,40

7,06

7,66

5,61

Kepolisian Negara RI

5,92

5,68

6,47

6,29

6,08

4,89

Mahkamah Agung

6,70

6,57

6,97

6,00

6,47

4,55

PT. PLN (Persero)

6,50

6,43

6,93

6,59

6,53

5,37

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Lampiran 41, No

Indikator Instansi Pemerintah Kota

Instansi Nasional

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Pemko Dumai

8,00

8,18

8,77

7,21

7,44

5,80

Pemko Bukittinggi

8,00

8,24

8,86

6,81

7,75

4,59

Pemko Bitung

7,95

7,98

7,95

7,17

7,14

6,08

Pemko Yogyakarta

8,00

7,84

8,68

6,29

7,82

6,30

Pemko Batam

7,77

8,00

8,48

6,34

7,66

5,63

Pemko Pontianak

7,62

7,93

8,34

7,35

5,54

Pemko Gorontalo

7,84

7,67

7,86

7,33

7,82

5,35

Pemko Surakarta

7,85

7,57

7,27

7,06

7,68

6,20

Pemko Banjarbaru

8,00

7,51

8,36

8,19

6,55

5,85

Pemko Surabaya

7,91

7,81

8,10

6,77

7,70

4,89

Pemko Denpasar

7,78

7,48

8,08

6,65

7,60

5,91

Pemko Tanjung Pinang

7,95

8,09

5,64

5,86

5,08

6,48

Pemko Pare-pare

7,95

7,57

8,55

5,58

7,78

5,48

Pemkab Sidoarjo

7,52

7,65

8,58

6,52

7,57

4,54

Pemko Samarinda

8,00

7,82

8,90

4,73

7,80

3,37

Pemko Mataram

7,44

7,37

7,95

6,14

7,24

6,05

Pemko Padang

7,35

7,32

8,03

7,22

7,36

5,09

Pemko Pekalongan

7,70

7,42

6,66

5,34

7,24

6,05

Pemko Banjarmasin

7,62

7,04

7,05

6,32

7,43

5,26

Pemko Kediri

7,73

7,54

7,90

6,64

6,95

2,32

Pemko Madiun

7,64

7,50

7,12

6,74

6,39

3,00

Pemko Kupang

7,33

7,06

7,10

5,69

6,78

6,15

Pemko Bandung

7,53

7,01

6,99

5,57

6,79

4,53

Pemko Ambon

6,88

6,80

7,49

6,83

7,23

4,45

Pemkab Banyumas

6,94

6,77

6,35

6,59

6,40

4,83

Pemko Pekanbaru

6,61

6,64

7,53

7,87

7,13

3,53

Pemko Balikpapan

7,27

6,77

7,48

5,27

6,72

4,40

Pemko Jayapura

6,53

6,39

7,60

6,75

6,49

6,06

Pemko Pangkal Pinang

7,05

6,74

7,40

4,94

7,25

4,03

Pemkab Mamuju

7,07

6,34

5,88

6,20

6,48

4,89

Pemko Makasar

6,63

6,32

7,56

6,61

6,78

4,40

Pemko Palangkaraya

6,48

6,50

6,38

6,58

7,06

3,75

Pemko Jambi

6,88

6,91

5,40

5,16

5,51

3,77

Pemko Cilegon

6,92

6,29

6,16

5,34

6,35

3,64

Pemko Palu

6,71

6,75

7,64

6,11

5,23

1,91

Pemko Bandar Lampung

6,44

6,39

6,75

6,29

6,06

3,01

Pemko Banda Aceh

6,88

6,59

6,29

5,68

5,85

1,97

Pemko Malang

5,93

6,19

6,31

7,09

6,05

3,43

Pemko Medan

5,69

5,21

5,36

6,82

5,79

6,08

Pemko Bima

6,09

5,67

5,68

6,47

6,24

2,70

Pemko Binjai

5,28

5,54

5,17

5,52

6,05

5,71

DKI Jakarta

5,50

5,51

6,71

5,96

5,74

4,74

Pemko Lhokseumawe

4,77

5,37

4,57

5,58

4,66

5,77

Pemko Bekasi

5,00

4,74

5,71

5,95

5,92

5,10

Pemkab Jember

5,96

5,28

6,09

5,78

5,51

1,01

Pemko Kendari

5,73

5,70

5,19

4,78

3,63

0,87

Pemko Manado

5,08

4,08

5,73

5,28

6,49

4,50

Pemko Cirebon

4,40

4,63

6,89

5,82

6,23

1,97

Pemko Pematang Siantar

4,33

4,94

7,49

3,94

6,83

1,32

Survei Integritas Sektor Publik 2011

175

176

Lampiran

Instansi Nasional

Pengalaman Korupsi

CaraPandang Terhadap Korupsi

Lingkungan Kerja

Sistem Administrasi

Perilaku Individu

Pencegahan Korupsi

Pemko Tangerang

4,25

4,16

5,89

5,88

5,70

3,25

Pemko Lubuk Linggau

3,10

3,59

4,06

5,65

7,52

6,38

Pemko Bogor

4,19

3,86

6,14

5,24

5,25

3,84

Pemko Palembang

4,03

3,78

4,91

5,29

4,94

5,01

Pemko Bengkulu

3,63

3,44

4,77

5,45

5,54

6,00

Pemko Ternate

4,10

3,54

4,51

4,37

4,43

5,82

Pemkab Manokwari

3,42

3,19

4,09

4,61

4,87

4,60

Pemko Semarang

3,41

3,05

4,78

4,77

4,84

4,01

Pemko Serang

2,87

3,44

4,91

5,68

4,12

2,15

Pemko Depok

3,74

3,10

5,01

5,66

3,73

2,32

Pemko Metro

2,72

2,55

4,23

5,48

2,99

4,40

Survei Integritas Sektor Publik 2011

7,72

5,61

Ambon

Bandar Lampung

6,85

5,65

5,28

0,00

5,48

3,23

3,12

Palembang

Balikpapan

Manado

Semarang

Palu

Makasar

DKI Jakarta

4,24

Banda Aceh

Bandung

7,42

6,23

Medan

6,33

6,51

Jayapura

Surabaya

7,33

Kupang

6,24

4,81

Denpasar

7,24

7,01

Padang

Mataram

7,69

Banjarmasin

6,88

Yogyakarta

Sertifikat

BPN

3,18

3,32

5,78

0,00

3,93

6,70

7,78

5,59

6,51

6,25

4,48

7,48

6,51

7,24

7,5

7,68

7,02

3,89

6,57

7,70

6,73

Kadastral

2,85

3,36

3,72

0,00

4,04

4,71

3,60

6,50

5,55

7,16

4,51

3,89

6,46

6,21

5,81

6,75

5,74

7,18

5,52

7,14

7,49

KUA

Kementerian Agama

5,32

4,13

4,77

0,00

3,55

6,85

5,22

4,54

5,97

5,23

5,88

4,61

5,46

7,11

6,95

6,97

5,30

7,25

5,38

7,08

7,16

Paspor

7,11

7,2

3,26

0,00

5,29

5,79

6,83

6,70

6,43

3,43

7,53

7,81

6,22

6,10

7,79

4,58

7,47

6,74

7,51

7,39

7,52

Lapas

Kementerian Hukum dan HAM

7,41

7,71

7,64

0,00

7,75

6,53

7,61

7,89

6,41

7,46

7,55

7,46

7,60

7,32

0,00

7,8

7,58

7,51

7,94

7,53

7,94

Lelang

7,69

7,78

7,85

0,00

7,82

7,31

7,66

7,71

7,16

7,41

7,51

7,98

7,76

7,46

7,91

7,90

7,18

7,64

7,97

7,59

7,63

PPKP

7,63

7,58

7,78

0,00

7,85

7,29

7,71

7,72

7,25

7,44

7,56

7,9

7,82

7,46

7,93

7,83

7,74

7,79

7,94

7,58

7,94

SP2D di KPPN

Kementerian Keuangan

0,00

7,86

0,00

5,36

0,00

7,18

0,00

7,35

7,26

0,00

Bea Masuk

Nilai dan Peringkat Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota

Pontianak

Kota

Lampiran 42,

3,68

3,32

3,83

0,00

3,54

4,38

5,76

3,74

6,29

4,41

7,57

4,91

5,98

6,25

3,85

5,83

6,49

6,93

4,83

7,26

7,73

SIM

3,82

4,56

5,01

0,00

6,50

5,56

4,93

7,15

6,37

5,72

6,69

5,19

6,54

6,77

4,83

7,49

6,81

7,51

7,47

7,24

7,82

SKCK

Kepolisian Negara RI

3,48

4,81

6,35

0,00

7,01

5,61

4,4

6,93

6,52

4,65

2,86

7,74

7,26

6,52

7,67

6,67

7,36

7,44

7,63

6,39

7,47

Tilang

3,10

4,73

3,77

0,00

6,98

6,34

7,56

7,27

6,12

7,40

4,97

7,73

6,96

5,52

7,60

6,73

7,25

7,41

7,56

7,36

6,39

P, Umum

Mahkamah Agung

7,59

4,95

4,56

0,00

5,94

7,08

3,33

6,82

5,59

7,23

7,88

7,5

5,55

7,13

6,90

7,07

7,34

7,66

7,73

7,63

7,74

Tambah Daya

3,50

3,46

3,30

0,00

5,39

4,13

7,27

5,56

6,03

6,54

7,91

5,34

6,61

6,83

5,75

7,04

6,66

7,94

7,68

7,40

7,56

Pasang Baru

PT. PLN (Persero)

Lampiran

Survei Integritas Sektor Publik 2011

177

8,01

7,91

7,22

4,46

7,86

6,66

Padang

Denpasar

Kupang

Jayapura

Survei Integritas Sektor Publik 2011

6,70

7,34

5,42

5,12

0,00

5,64

2,83

2,56

DKI Jakarta

Bandung

Palembang

Balikpapan

Manado

Semarang

Palu

7,74

Medan

4,12

6,82

Makasar

7,90

7,98

Mataram

Surabaya

Banda Aceh

6,59

6,39

Banjarmasin

2,58

2,95

5,96

0,00

3,28

6,93

8,00

6,00

6,94

5,86

3,99

8,14

8,05

5,63

Ambon

Bandar Lampung

7,35

3,67

6,51

7,95

7,98

7,05

7,10

Kadastral

Yogyakarta

Sertifikat

BPN

2,41

2,93

2,81

0,00

3,57

4,52

3,36

7,22

5,88

7,48

4,52

3,20

6,58

6,62

5,78

6,75

5,73

7,84

5,24

7,64

8,19

KUA

Kementerian Agama

5,26

3,51

4,24

0,00

2,83

7,16

5,46

4,18

6,28

4,65

7,18

4,26

5,22

7,80

7,16

7,09

5,09

7,29

5,34

7,29

7,95

Paspor

7,90

7,91

2,36

0,00

5,69

6,40

7,05

7,70

6,36

2,60

8,00

8,15

6,22

6,38

8,10

3,53

7,85

7,65

8,04

7,86

8,17

Lapas

Kementerian Hukum dan HAM

8,19

8,10

7,91

0,00

7,95

6,72

7,98

8,14

6,81

7,54

7,87

7,95

8,00

8,05

0,00

8,05

7,86

7,89

8,05

7,95

8,19

Lelang

7,94

8,10

8,17

0,00

8,17

7,57

7,98

7,96

8,04

7,42

7,85

8,07

8,15

8,14

8,19

8,17

7,32

7,87

8,07

7,98

8,02

PPKP

7,94

8,10

8,04

0,00

7,96

7,75

7,96

7,87

8,06

7,55

7,86

8,00

8,05

8,13

8,19

8,07

7,79

8,10

8,17

8,02

8,19

SP2D di KPPN

Kementerian Keuangan

0,00

8,17

0,00

5,34

0,00

7,73

0,00

7,44

7,39

0,00

Bea Masuk

3,30

2,60

3,13

0,00

2,93

4,24

6,03

2,75

6,58

3,87

7,74

4,36

6,21

6,23

2,97

5,65

6,72

7,59

4,52

7,57

8,19

SIM

3,25

4,66

4,30

0,00

6,52

5,97

5,20

7,68

6,72

5,33

7,14

4,76

6,92

6,93

4,24

7,79

7,13

7,93

8,13

7,53

8,19

SKCK

Kepolisian Negara RI

Nilai dan Peringkat Pengalaman Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota

Pontianak

Kota

Lampiran 43,

3,52

4,92

7,79

0,00

7,53

6,31

4,33

7,60

7,05

4,01

2,53

8,06

7,59

6,90

7,98

6,68

7,60

7,67

7,98

6,69

8,19

Tilang

2,47

4,54

2,92

0,00

7,29

6,87

8,02

7,79

6,34

7,53

5,50

7,93

7,20

5,32

7,98

6,75

7,70

7,98

8,07

7,90

7,20

P, Umum

Mahkamah Agung

8,05

4,69

4,02

0,00

5,99

7,16

2,35

7,73

5,80

7,31

7,96

8,00

5,66

7,64

7,00

7,20

7,63

7,91

8,06

7,71

8,19

Tambah Daya

2,90

2,72

1,78

0,00

5,17

3,63

7,82

5,56

6,44

8,19

5,08

6,86

7,33

5,77

7,21

6,88

8,19

8,06

7,74

8,13

Pasang Baru

PT. PLN (Persero)

178 Lampiran

7,07

5,56

Ambon

Bandar Lampung

6,23

5,23

4,49

5,88

6,10

5,59

0,00

5,17

4,03

4,25

Makasar

DKI Jakarta

Bandung

Palembang

Balikpapan

Manado

Semarang

Palu

7,02

4,37

4,06

5,43

0,00

7,34

4,78

5,65

6,77

5,28

Banda Aceh

5,47

6,65

6,36

5,44

6,69

7,02

6,37

4,32

6,70

7,19

6,08

Kadastral

Medan

5,35

6,22

Jayapura

Surabaya

6,26

Kupang

5,94

5,5

Denpasar

5,75

6,59

Padang

Mataram

7,11

Banjarmasin

6,44

Yogyakarta

Sertifikat

BPN

3,74

4,21

5,54

0,00

4,98

5,1

4,08

5,06

4,88

6,52

4,50

5,28

6,22

5,40

5,87

6,75

5,75

5,85

6,07

6,13

6,10

KUA

Kementerian Agama

5,43

5,38

5,84

0,00

4,99

6,23

4,74

5,25

5,36

6,38

3,28

5,30

5,95

5,72

6,52

6,72

5,72

7,17

5,46

6,67

5,57

Paspor

5,53

5,77

5,06

0,00

4,50

4,58

6,38

4,71

6,56

5,09

6,60

7,13

6,23

5,55

7,16

6,67

6,7

4,91

6,45

6,46

6,23

Lapas

Kementerian Hukum dan HAM

5,86

6,94

7,09

0,00

7,35

6,14

6,87

7,39

5,62

7,30

6,92

6,48

6,81

5,87

0,00

7,29

7,03

6,75

7,72

6,70

7,45

Lelang

7,19

7,13

7,2

0,00

7,11

6,78

7,02

7,20

5,40

7,38

6,83

7,81

6,99

6,10

7,36

7,35

6,89

7,18

7,77

6,81

6,84

PPKP

7,01

6,54

7,25

0,00

7,64

6,36

7,21

7,43

5,63

7,21

6,96

7,71

7,37

6,12

7,40

7,36

7,64

7,17

7,48

6,71

7,43

SP2D di KPPN

Kementerian Keuangan

0,00

7,23

0,00

5,41

0,00

6,09

0,00

7,17

7,00

0,00

Bea Masuk

Nilai dan Peringkat Potensi Integritas Unit Layanan Vertikal berdasarkan Integritas Kota

Pontianak

Kota

Lampiran 44,

4,44

4,77

5,24

0,00

4,77

4,66

5,21

5,72

5,70

5,48

7,24

6,01

5,51

6,29

5,62

6,20

6,03

5,60

5,44

6,65

6,81

SIM

4,97

4,35

6,43

0,00

6,46

4,74

4,39

6,08

5,67

6,50

5,79

6,06

5,77

6,46

6,01

6,88

6,16

6,67

6,16

6,65

7,07

SKCK

Kepolisian Negara RI

3,40

4,60

3,48

0,00

5,96

4,22

4,55

5,59

5,45

5,94

3,52

7,11

6,60

5,77

7,06

6,66

6,87

6,97

6,94

5,80

6,02

Tilang

4,35

5,11

5,46

0,00

6,37

5,27

6,64

6,23

5,68

7,13

3,90

7,33

6,47

5,92

6,85

6,69

6,36

6,26

6,53

6,29

4,76

P, Umum

Mahkamah Agung

6,68

5,46

5,65

0,00

5,85

6,92

5,30

4,99

5,18

7,07

7,71

6,50

5,33

6,10

6,70

6,80

6,76

7,15

7,06

7,46

6,84

Tambah Daya

4,69

4,93

6,34

0,00

5,82

5,12

6,18

5,56

5,20

6,75

7,34

5,87

6,10

5,83

5,71

6,69

6,21

7,45

6,92

6,72

6,41

Pasang Baru

PT. PLN (Persero)

Lampiran

Survei Integritas Sektor Publik 2011

179

180

Lampiran

Lampiran 45, Nilai dan Peringkat Unit Layanan Pemerintah Kota No

Kota

KTP

IMB

SIUP

Integritas

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pengalaman

Potensi

Ambon

4,51

4,31

4,91

7,70

8,02

7,07

7,71

8,13

6,86

Balikpapan

7,42

7,94

6,38

7,35

7,87

6,30

4,71

4,87

4,38

Banda Aceh

5,20

5,51

4,58

6,05

6,70

4,76

6,72

7,78

4,59

Bandar Lampung

4,43

4,22

4,86

6,43

7,18

4,94

7,21

7,82

5,98

Bandung

6,44

7,12

5,09

6,80

7,14

6,11

6,81

7,16

6,11

Banjarbaru

7,04

7,12

6,88

7,56

7,87

6,93

7,69

7,91

7,25

Banjarmasin

6,02

6,14

5,78

7,41

7,72

6,79

7,32

7,68

6,60

Banyumas

5,96

6,14

5,60

6,75

7,04

6,16

6,87

7,26

6,10

Batam

7,33

7,78

6,42

7,78

8,19

6,96

7,53

7,85

6,90

Bekasi

5,15

5,11

5,23

4,45

3,85

5,64

5,65

5,45

6,06

Bengkulu

4,02

3,12

5,81

4,28

3,66

5,52

4,23

3,68

5,34

Bima

5,39

5,68

4,82

6,17

6,55

5,40

5,11

5,09

5,15

Binjai

4,05

3,50

5,14

5,96

6,22

5,44

6,62

6,70

6,47

Bitung

7,13

7,68

6,03

7,82

8,06

7,35

7,92

8,19

7,37

Bogor

4,15

3,38

5,70

5,41

5,75

4,73

3,24

2,70

4,33

Bukittinggi

7,67

8,17

6,66

7,68

8,19

6,66

7,65

8,17

6,61

Cilegon

6,11

6,70

4,93

5,77

5,90

5,51

6,21

6,74

5,15

Cirebon

4,51

4,37

4,78

4,08

3,74

4,75

5,43

5,61

5,07

Denpasar

7,31

7,59

6,75

7,17

7,35

6,81

7,50

7,72

7,05

Depok

3,48

3,20

4,05

3,64

3,48

3,97

3,38

3,09

3,95

DKI Jakarta

5,06

5,03

5,11

6,38

6,74

5,66

5,43

5,14

5,99

Dumai

7,82

8,04

7,39

7,74

8,19

6,84

7,75

8,19

6,87

Gorontalo

7,45

7,56

7,24

7,53

7,95

6,68

7,36

7,62

6,83

Jambi

4,81

4,80

4,84

6,82

7,90

4,65

7,03

8,01

5,07

Jayapura

7,71

8,07

7,00

5,80

5,56

6,29

5,90

5,64

6,41

Jember

6,65

7,64

4,67

4,55

4,81

4,04

3,95

3,90

4,04

Kediri

6,97

7,70

5,52

6,99

7,69

5,60

6,73

7,36

5,48

Kendari

3,87

4,16

3,30

4,73

5,56

3,07

6,10

7,40

3,49

Kupang

6,20

6,55

5,49

6,96

7,05

6,79

7,42

7,79

6,67

Lhokseumawe

3,79

3,43

4,50

4,90

4,54

5,62

7,01

7,70

5,64

Lubuk Linggau

4,22

3,19

6,27

4,47

3,72

5,96

4,45

3,49

6,37

Madiun

6,59

7,00

5,78

7,03

7,76

5,56

6,97

7,85

5,22

Makasar

6,57

7,20

5,32

7,35

7,75

6,56

4,96

4,24

6,39

Malang

7,74

7,98

7,25

6,15

6,65

5,14

3,93

3,76

4,28

Mamuju

4,79

4,28

5,82

7,18

7,53

6,47

6,90

7,75

5,20

Manado

2,51

1,71

4,10

7,38

4,20

3,90

4,81

Manokwari

3,91

3,66

4,40

4,38

4,06

5,03

2,82

2,02

4,41

Mataram

6,33

6,28

6,44

7,56

7,96

6,76

7,54

7,93

6,75

Medan

4,62

4,08

5,70

6,10

6,02

6,26

6,06

5,90

6,38

Metro

3,34

2,70

4,63

2,87

2,38

3,86

3,25

2,69

4,37

Padang

6,04

6,05

6,03

7,53

8,06

6,48

7,77

7,86

7,58

Palangkaraya

6,70

7,36

5,38

6,31

6,55

5,82

5,78

5,57

6,21

Palembang

3,27

2,88

4,06

5,45

5,18

5,98

4,02

3,47

5,13

Palu

4,43

4,37

4,56

6,88

8,02

4,61

6,91

7,83

5,06

Pangkal Pinang

7,21

7,95

5,74

5,60

5,69

5,41

6,44

6,81

5,69

Survei Integritas Sektor Publik 2011

Lampiran

Kota

KTP

IMB

SIUP

Integritas

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pengalaman

Potensi

Integritas

Pengalaman

Potensi

Pekalongan

6,85

7,12

6,32

7,29

7,90

6,08

7,09

7,45

6,38

Pekanbaru

6,64

7,08

5,75

4,90

4,64

5,43

8,00

8,19

7,61

Pematang Siantar

4,67

4,73

4,55

4,56

4,74

4,21

4,72

4,90

4,37

Pontianak

7,77

8,15

7,00

7,31

7,60

6,74

7,55

7,82

7,00

Samarinda

7,10

7,90

5,51

7,11

7,85

5,64

7,21

7,85

5,92

Semarang

4,17

3,76

4,98

3,24

2,68

4,35

3,43

2,98

4,33

Serang

3,90

4,17

3,36

3,41

2,92

4,38

3,32

2,80

4,37

Sidoarjo

6,33

6,85

5,28

7,76

8,11

7,05

7,61

7,90

7,04

Surabaya

7,09

7,62

6,04

7,54

7,86

6,90

7,64

8,02

6,89

Surakarta

6,76

7,02

6,23

7,76

7,96

7,35

7,77

7,95

7,41

Tangerang

6,08

6,28

5,68

3,59

3,06

4,65

3,71

3,22

4,69

Tanjung Pinang

7,09

7,94

5,39

7,39

8,17

5,82

7,44

8,06

6,21

Ternate

3,98

3,49

4,97

4,24

3,96

4,81

4,00

3,60

4,79

Yogyakarta

7,43

7,85

6,58

7,71

7,93

7,27

7,65

7,87

7,22

Survei Integritas Sektor Publik 2011

181