SURVEY PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI & KPK 2009
Februari 2009
LATAR BELAKANG Pemberantasan korupsi belum efektif, sehingga dibuat UU 31/99 jo 20/2001 dan UU 30/2002 KPK adalah lembaga negara independen yg diberi amanat utk menciptakan Indonesia bebas korupsi Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dlm pemberantasan korupsi adalah terlibat dalam pengawasan lembaga negara (termasuk KPK) Survei persepsi masyarakat (SPM) adalah salah satu wujud penilaian dan pengawasan masyarakat terhadap sepak terjang KPK selama ini dan juga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia Selain gambaran penilaian masyarakat terhadap KPK, SPM juga menghasilkan harapan, kritik dan saran masyarakat terhadap perbaikan kinerja KPK di masa mendatang & strategi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depannya Hasil SPM 2008 memberikan masukan area yang perlu KPK tangani SPM merupakan metode yg efektif utk menggabungkan unsur harapan dan persepsi masyarakat mengenai upaya pemberantasan korupsi
TUJUAN Mendapatkan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi Mendapatkan gambaran pengetahuan masyarakat tentang KPK Mengukur tingkat pencapaian KPK dalam upaya penindakan dan pencegahan korupsi Mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK Mendapatkan kritik dan saran masyarakat terhadap KPK guna perbaikan di masa mendatang
METODOLOGI SURVEY Merupakan survey langsung menggunakan kuesioner dengan target responden masyarakat umum, kriteria: minimal lulusan SLTA dan mewakili kelompok Pegawai swasta, Mahasiswa, PNS/TNI/POLRI, Wiraswasta, Lainnya (Ibu Rumah Tangga, Pensiunan, dll) Wilayah survey: Palembang, Bandung, Samarinda, Manado, Yogyakarta dan Manado Target responden: 2000 responden Pemilihan responden dilakukan dengan teknik Purposive Random Sampling (artinya : Dapat di isi oleh siapapun yang memenuhi kriteria responden) Pelaksanaan survey dilakukan oleh Konsultan dengan pendanaan donor (AusAid) dengan nilai Rp. 675,290,000 juta Waktu pelaksanaan survey (Maret – Juni 2009) Spotcheck oleh Tim KPK menggunakan pendanaan APBN + Rp80 juta
PENENTUAN JUMLAH RESPONDEN Jumlah Proporsional Penduduk >=20 thd jumlah tahun(A)
Sampel Indonesia
2,000 134,202,924
Palembang
828,965
450
2069.26
159
400.61
500
314.72
315
1,538,228
835
9196.08
708
167.27
209
646.54
647
Yogyakarta
309,862
168
9534.22
734
32.50
41
425.79
426
Samarinda
363,307
197
506
39
718.00
896
257.83
258
Manado
254,076
138
1615.64
124
157.26
196
142.86
143
Denpasar
388,032
211
3043.87
234
127.48
159
212.26
212
2000
2,001
Bandung
Jumlah 6 Kota
3,682,470
Kepadatan Penduduk >=20thn(B)
Proporsional Luas Wilayah thd kepadatan Kab/Kota(C)
Proporsional Jumlah sampel Pembulatan thd luas wiayah (dengan proporsional A:B:C=30:50:20)
Perwakilan Daerah Sampel
25,965
1,603
TIMELINE DESKRIPSI Persiapan: KAK/TOR (Perencanaan) 1 Metodologi Pembuatan/perbaikan kuisioner Koordinasil 2
Penandatanganan kontrak dengan donor
3 Seleksi konsultan 4 Survei lapang (Konsultan) Pengolahan data dan penyusunan 5 laporan (konsultan) 6 Review Laporan (KPK) 7 Presentasi stakeholder Internal KPK 8 Revisi Laporan 9 Publikasi hasil survei
Januari
Februari
12 – 16 19 – 23 27 – 30 2 – 6 9 – 13
… …
Juli
Aug
Sept
Oct
Nov
6 – 10 13 – 17 21 – 24 27 – 31 3 – 7 10 – 14 18 – 21 24 – 28 31 – 4 7 – 11 14 – 17 21 – 25 28 – 2 5 – 9 12 – 16 19 – 23 26 – 30 2 – 6 9 – 13