PELAYANAN PUBLIK Dalam Perspektif SURVEI INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK KPK
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Jakarta, 24 November 2013
1
Agenda •Tupoksi KPK Bag.1 •KPK dan Pelayanan Publik •Survei Integritas Layanan Sektor Publik Bag.2 •Indeks Integritas – Kepolisian RI •Rekomendasi Bag.3 •Penutup
2
Bag.1.1 Tugas dan Fungsi KPK
2
3
Tugas Supervisi (PS.8)
4
Bag.1.2 UU No.25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik
5
UU No.25 Tahun 2009 Pelayanan Publik Standar Pelayanan Publik 1. Dasar hukum penyelenggaraan layanan; 2. Persyaratan (Teknis dan administratif); 3. Sistem, mekanisme dan Prosedur; 4. Jangka waktu penyelesaian; 5. Biaya/tarif; 6. Produk pelayanan; 7. Sarana prasarana dan/ fasilitas; 8. Kompetensi pelaksana; 9. Pengawasan internal; 10. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 11. Jumlah pelaksana sesuai beban kerja; 12. Jaminan pelayanan; 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; 14. Evaluasi kinerja pelaksana.
6
6
Bag.1.2 KPK dan Layanan Publik • Koordinasi dan Supervisi Layanan Publik Surveillance/Penelitian masalah saran perbaikan pemantauan tindak lanjut • Survei Integritas Layanan Publik Penilaian integritas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan
7
7
Bag.2.1 Sekilas Survei Integritas Sektor Publik KPK Gambaran Umum • Survei Integritas telah dilaksanakan KPK sejak tahun 2007 – saat ini • Ruang Lingkup: 1. Pengalaman Integritas: Pengalaman Korupsi dan Cara Pandang terhadap Korupsi 2. Potensi Integritas: Lingkungan Kerja, Sistem Administrasi, Perilaku Individu, Pencegahan Korupsi. • Peserta: Unit Layanan di Pusat, Vertikal, Pemerintah Daerah
8
Sekilas Survei Integritas Sektor Publik KPK Tujuan • Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik; • Memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
Metode Penelitian • Survei, penggunaan kuesioner sebagai instrumen. Pertemuan dan pengisian kuesioner dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. • Responden adalah responden yang mengurus langsung layanan dalam satu tahun terakhir. • Skor Berkisar 0-10. Semakin mendekati nilai 10 menunjukkan kondisi yang ideal. • Pengumpulan Data dilakukan pada periode Juni – Oktober 2012
9
Sekilas Survei Integritas Sektor Publik KPK Tahun 2012 INSTANSI PEMDA
• 60 Pemerintah Daerah • 180 Unit Layanan (KTP, IMB dan SIUP) • Sampel sebanyak 5.640 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan)
INSTANSI VERTIKAL
• 5 Instansi Vertikal di 33 Kota • 8 Unit Layanan Vertikal (total 264 unit layanan) • Sampel sebanyak 8.160 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)
INSTANSI PUSAT
• 20 Instansi Pusat • 40 Unit Layanan • Sampel sebanyak 1.200 responden
TOTAL
• 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah • 484 Unit Layanan • Sampel sebanyak 15.000 (rata-rata 30 responden per unit layanan kecuali Jakarta) 10
10
Indeks Integritas Tahun 2012
“Indeks Integritas Nasional tahun 2012 sebesar 6,37 atau meningkat dibandingkan Indeks Integritas Nasional tahun 2011 (yang mencapai 6,31)�
11
12
Detil Indeks Integritas Tahun 2012 INTEGRITAS
VARIABEL Pengalaman Integritas (0.667)
6.89
INDIKATOR
6.98 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
6.86
Integritas Total (1.00) = 6.37 5.34
Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
Pengalaman Korupsi (0.250)
Lingkungan Kerja (0.127)
Potensi Integritas (0.333)
SUB-INDIKATOR
Sistem Administrasi (0.280)
6.52 7.18
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
6.93
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)
6.67
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
6.93
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) 7.11 Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) 5.99 Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5.43 9.51 7.77 7.68 7.58 6.57 5.84 5.39
Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Perilaku Individu (0.280) 6.24 Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
7.16
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
3.02
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
3.87
Pencegahan Korupsi (0.313)
3.23
5.98 5.11
13
Bag.2.2 Indeks Integritas Kepolisian 2007 - 2012 Skor Integritas Kepolisian 8 6.84
7 6
SKOR
5
6.48
6.13
5.76
4.81
4.6
4 3 2 1 0 Series3
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.81
6.13
6.84
4.6
5.76
6.48
4
Bag.2.2 Indeks Integritas Kepolisian 2007 - 2012 No
Layanan
2007 2008 2009
2010 2011 2012
SKOR TOTAL
4.81
6.13
6.84
4.60
5.76
√
√
√
√
√
√
√
√
1.
Pembuatan dan Perpanjangan SIM
2.
Pembuatan SKCK
3.
Layanan Pengaduan (Pencurian, dll)
√
4.
Retribusi SIM/STNK/BPKB
√
5.
Penanganan TPU/TPK/Narkoba & Lakalantas
6.
Pelanggaran Lalu lintas
√ √
√
6.48
√ √
15
Detil Indeks Integritas Tahun 2012 No
Kota/Kab
SKCK
SIM
No
Kota/Kab
SKCK
SIM
1
Tanjung Pinang
7.09
6.88
18
Yogyakarta
6.79
6.00
2
Banjarmasin
7.44
6.92
19
Manado
6.25
6.41
3
Banda Aceh
6.59
6.74
20
Palu
6.81
4.93
4
Mataram
6.68
6.71
21
Semarang
6.82
5.46
5
Palembang
6.85
6.84
22
Jayapura
7.58
6.61
6
Gorontalo
7.19
6.60
23
Pekanbaru
6.78
6.14
7
Kupang
6.71
6.49
24
Bengkulu
6.41
5.94
8
Serang
7.08
6.66
25
Ternate
6.78
6.61
9
Denpasar
6.76
6.76
26
DKI Jakarta
6.33
5.85
10
Ambon
6.83
6.75
27
Kab. Manokwari
7.26
6.46
11
Pangkalpinang
6.77
6.13
28
Surabaya
6.79
5.65
12
Padang
6.55
6.41
29
Pontianak
7.09
5.91
13
Makassar
6.55
6.26
30
Kendari
6.29
5.63
14
Jambi
6.83
6.09
31
Bandung
6.70
5.00
15
Medan
6.65
6.60
32
Kab Mamuju
6.14
6.87
16
Palangkaraya
6.61
6.10
33
Bandar Lampung
5.46
5.17
17
Samarinda
6.73
5.98
Bag.3.1 Rekomendasi – Layanan Publik Kepolisian RI 16
1. Indikator: Pengalaman Korupsi Sub Indikator: Jumlah / Besaran Gratifikasi ď‚› Rekomendasi: Unit layanan Publik di Kepolisian RI wajib melakukan sosialisasi besaran biaya resmi/sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menempelkan daftar biaya pengurusan layanan di loket/unit layanan yang dapat dengan mudah diakses pengguna layanan. Petugas layanan dapat menjelaskan besaran dan dasar perhitungan/rincian biaya layanan. 2. Indikator: Lingkungan Kerja Sub Indikator: Kebiasaan Pemberian Gratifikasi ď‚› Rekomendasi: Unit layanan menciptakan suasana, desain dan layout ruangan yang memungkinkan tidak terjadi kontak antara petugas dan pengguna layanan. Jikalau harus ada, pertemuan antara petugas dan pengguna sebaiknya dilakukan di tempat yang terbuka dan dapat dimonitor oleh banyak orang sehingga jika terjadi pemberian suap dapat segera terlihat. Pimpinan Instansi/Unit Layanan Publik di Kepolisian RI harus menanamkan dan mempraktekkan sikap bahwa birokrat adalah pelayan masyarakat dan memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap.
17
Rekomendasi – Layanan Publik Kepolisian RI 3. Indikator: Sistem Administrasi Sub Indikator: Pemanfaatan Teknologi Rekomendasi: Instansi/Unit Layanan Publik di Kepolisian RI menyediakan fasilitas berbasis IT untuk memudahkan pengguna layanan dalam mengakses data, jenis layanan, dan berbagai informasi seputar layanan (biaya, waktu prosedur dan alur) serta informasi yang berkaitan dengan pengurusan layanan. Unit layanan/instansi menggunakan sistem antrian untuk memberi keadilan bagi pengguna layanan yang datang lebih dulu ke lokasi layanan. 4. Indikator: Perilaku Individu Sub Indikator: Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi Rekomendasi: 1) Pimpinan instansi menanamkan kepada petugas dan mempraktekkan bahwa petugas adalah pelayan masyarakat; 2) Instansi perlu membangun mekanisme reward dan punishment terhadap kinerja petugas Unit Layanan Publik di Kepolisian RI, misal memberikan sanksi bagi petugas layanan yang meminta imbalan dan menerima suap. Sub Indikator: Perilaku Pengguna Layanan Rekomendasi: melakukan sosialisasi kepada pengguna layanan publik di Kepolisian RI untuk tidak melakukan pemberian imbalan/tips/biaya tambahan kepada petugas.
18
Rekomendasi – Layanan Publik Kepolisian RI 5. Indikator: Pencegahan Korupsi Sub Indikator: Tingkat Upaya Anti Korupsi  Rekomendasi: Melakukan sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan layanan publik di Kepolisian RI dengan cara menempel stiker/poster/spanduk antikorupsi di area sekitar loket pelayanan, menyebarkan buku/modul tentang antikorupsi,memutar video/film/iklan antikorupsi di monitor di sekitar unit layanan, mengadakan workshop/seminar tentang antikorupsi kepada petugas dan melibatkan masyarakat secara aktif. 6. Indikator: Pencegahan Korupsi Sub Indikator: Mekanisme Pengaduan Masyarakat  Rekomendasi: Menyediakan fasilitas/media pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat pengguna layanan publik di Kepolisian RI (baik melalui kotak pengaduan, sms pengaduan, saluran (hotline) pengaduan, email dan sebagainya). Instansi/unit layanan menciptakan sistem prosedur penanganan pengaduan masyarakat dan ditindaklanjuti/direspon oleh petugas.
15
Bag.3.1 Rekomendasi Umum 1.
2.
3.
Seluruh unit layanan publik dan instansi/pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan secara efektif; Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan; Unit layanan publik pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif.
16
Bag.3.2 Penutup KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.
17
Terima Kasih
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jaksel 12920 Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456 Email: informasi@kpk.go.id