Penanganan Pengaduan Masyarakat - Hasil Survei Integritas Sektor Publik - WBS KPK
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas
• • • • •
•
Sarana pengaduan masyarakat adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan layanan publik KPK secara reguler (sejak tahun 2007) mengukur integritas layanan publik di tingkat pusat dan daerah melalui Survei Integritas Layanan Publik (SI) Obyek SI adalah layanan publik di tingkat pusat, vertikal dan pemerintah daerah Unit layanan SI Pemerintah Daerah tahun 2012: KTP, SIUP dan IMB Nilai SI diperoleh dari data primer dari pengguna layanan. Hanya pengguna layanan yang langsung merasakan layanan yang dijadikan responden Pengaduan Masyarakat merupakan sub indikator dari indikator pencegahan korupsi yang diukur dalam survei
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas Indikator dan Sub Indikator yang diukur dalam Survei Integritas Sektor Publik
•
Dibandingkan dengan indikator dan sub indikator lainnya, nilai pencegahan korupsi dan pengaduan masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dalam penanganannya
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas
Unit Layanan Pemerintah Daerah: • 54 persen pengguna layanan publik di tingkat daerah menyatakan bahwa layanan publik yang mereka datangi tidak memiliki media pengaduan masyarakat
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas
Unit Layanan Pemerintah Daerah: • Dari aduan yang masuk, hanya 26 persen pengguna layanan yang menyatakan bahwa aduan ditindaklanjuti oleh petugas layanan.
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas • Faktor penyebab rendahnya nilai pengaduan masyarakat pada Survei Integritas Layanan Publik – Tingkat Daerah: 1. Layanan tidak memiliki sarana pengaduan masyarakat 2. Sarana pengaduan disediakan hanya sebagai ‘pelengkap’ layanan publik, tetapi tidak berfungsi 3. Memiliki sarana pengaduan, tetapi tidak disosialisasikan ke pengguna layanan 4. Tidak memiliki sistem pengelolaan pengaduan, sehingga pengaduan hanya sekedar ditampung 5. Pengelolaan pengaduan dilakukan tetapi hasilnya tidak disampaikan kepada pengadu 6. Layanan tidak memiliki sumberdaya yang cukup untuk mengelola pengaduan pengguna layanan
Pengaduan Masyarakat-Hasil Survei Integritas • Perbaikan yang bisa dilakukan - berdasarkan Hasil Survei Integritas Layanan Publik Tingkat Daerah: 1. 2. 3. 4.
Menyediakan sarana/prasarana pengaduan yang representatif Menciptakan sistem pengelolaan pengaduan Menyediakan sumberdaya yang cukup dalam pengelolaan pengaduan Melakukan sosialisasi yang terarah kepada pengguna layanan terkait fungsi dan manfaat 5. Menciptakan sistem dan akses yang mudah bagi pengguna layanan dalam menyampaikan aduan
Whistle Blowing System - KPK
• Merupakan sarana bagi whistleblower menyampaikan pengaduan melalui media internet, mengenai dugaan TPK yang telah atau akan terjadi, di lingkungan mereka. • Memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor (anonymous reporting) • Menyediakan fasilitas kotak komunikasi untuk berkomunikasi dengan petugas di KPK, yang hanya bisa diakses menggunakan nama samaran dan kata sandi pelapor • Untuk yang tidak punya waktu dan tidak ingin publikasi
Whistle Blowing System - KPK •
•
•
Siapa yang menjadi Whistleblower/Pelapor ? • seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut Siapa yang dilaporkan? • melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya • meresahkan masyarakat; dan/atau • kerugian negara minimal Rp 1 milyar. (Pasal 11 UU No.30/2002 tentang KPK) Apa yang dilaporkan? Delik : kerugian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, pidana lain yang terkait dengan TPK (UU No.31/1999 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan TPK)
Whistle Blowing System - KPK • Penanganan KWS – Eksternal: Oleh Tim KWS (7 orang)
• Perlindungan terhadap Pelapor/Saksi – Komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor dan isi informasi. – Apabila diperlukan dapat memberikan pengamanan fisik (Pasal 6 PP 71/2000)
– Kerjasama dengan LPSK (Nota Kesepahaman Nomor : SPJ-12/01/08/2010 – KEP066/I.6/LPSK/08/2010 tentang Kerjasama dalam pelaksanaan perlindungan saksi atau pelapor)
Isian Pengaduan KWS
Isian Pengaduan KWS
Mengirim Pengaduan dan Membuat Kotak Komunikasi
Terima Kasih