Penilaian Masyarakat Terhadap Pembangunan Hukum Sudut Pandang Survei Integritas
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jakarta, Rabu, 6 November 2013 Dipaparkan pada Seminar Background Study RPJMN Bidang Hukum dan HAM 2015-2019 “Penilaian Masyarakat Terhadap Pembangunan Hukum dan HAM 2010-2013
Agenda
Penilaian Masyarakat melalui Indeks Integritas Nasional
• Sekilas IIN • Indeks Integritas Pusat, Indeks Integritas Vertikal, Indeks Integritas Daerah • Indeks Integritas Kementerian/Lembaga Terkait Bidang Hukum
• Langkah-Langkah yang perlu dilakukan
Rekomendasi
2
Penilaian Masyarakat melalui Indeks Integritas Nasional
Sekilas Indeks Integritas Nasional
3
I. Sekilas Indeks Integritas Nasional Tujuan • Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik; • Memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
Metode Penelitian • Survei, penggunaan kuesioner sebagai instrumen. Pertemuan dan pengisian kuesioner dilakukan dengan wawancara tatap muka langsung. • Responden adalah responden yang mengurus langsung layanan dalam satu tahun terakhir. • Skor Berkisar 0-10. Semakin mendekati nilai 10 menunjukkan kondisi yang ideal. • Pengumpulan Data dilakukan pada periode Juni – Oktober 2012 4
II. Responden Survei 2012 INSTANSI PEMDA
• 60 Pemerintah Daerah • 180 Unit Layanan (KTP, IMB dan SIUP) • Sampel sebanyak 5.640 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan)
INSTANSI VERTIKAL
• 5 Instansi Vertikal di 33 Kota • 8 Unit Layanan Vertikal (total 264 unit layanan) • Sampel sebanyak 8.160 responden (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)
INSTANSI PUSAT
• 20 Instansi Pusat • 40 Unit Layanan • Sampel sebanyak 1.200 responden
TOTAL
• 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah • 484 Unit Layanan • Sampel sebanyak 15.000 (rata-rata 30 responden per unit layanan kecuali Jakarta) 5
Penilaian Masyarakat melalui Indeks Integritas Nasional
Skor Indeks Integritas Nasional Pusat, Daerah, Vertikal
6
Perkembangan Nilai IIN 2007-2012
7
Nilai IIN 2010 -2012 2010
2011
2012
Keterangan
IIN
5.42
6.31
6.37
Trend meningkat
IIN Instansi Pusat
6.16
7.07
6.86
Ada penurunan
IIN Instansi Vertikal
5.26
6.40
6.34
Ada penurunan
IIN Pemerintah Daerah
5.07
6.00
6.32
Trend meningkat
IIN Instansi Terkait Bidang Hukum dan Ham
5.18 (4.975)
6.11 (5.985)
646
Trend Meningkat
Kepolisian
4.65
4.59 (EI)
5.74
4.62 (PI) Kementerian Hukum dan HAM
5.30
5.53 (EI)
-
-
6.23
5.60
6.11 (EI) 4.58 (PI)
6.23
6.36
6.63
6.57
Trend meningkat
7.12
Trend meningkat
5.47 6.34
5.83 -
7.06 5.32
5.80
Pengadilan Negeri
6.48
5.82
4.82 (PI) Mahkamah Agung
5.74
6.91 5.21
-
-
-
-
-
-
Stagnan
Indeks Integritas Nasional (IIN) 2012 • Rata-rata Indeks Integritas Nasional (IIN) di tahun 2012 adalah 6,37; • Secara nasional, rata-rata Indeks Integritas Pusat (IIP) lebih tinggi dibandingkan Indeks Integritas Daerah dan Vertikal; • Secara nasional, ada 45 persen (atau 38 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian nilai indeks integritasnya masih di bawah rata-rata nasional dan ada 20 persen (atau 17 instansi/pemerintah daerah) yang pencapaian indeks integritasnya masih di bawah standar yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu 6,00; 9
Detail Indeks Integritas Nasional (IIN) 2012 INTEGRITAS
VARIABEL
Pengalaman Integritas (0.667)
6.89
INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) Frekuensi Pemberian Gratifikasi 6.98 (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 6.86 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7.11
Integritas Total (1.00) = 6.37 Potensi Integritas (0.333)
5.34 Sistem Administrasi (0.280)
5.99
Perilaku Individu (0.280)
6.24
Pencegahan Korupsi (0.313)
3.23
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
6.52 7.18 6.93 6.67 6.93 5.43 9.51 7.77 7.68 7.58 6.57 5.84 5.39 7.16 5.98 5.11 3.02
10 3.87
V. Indeks Integritas Pusat (IIP) 2012 • Rata-rata nilai integritas Instansi Pusat = 6,86 dengan nilai potensi integritas (5,97) yang lebih rendah dari nilai pengalaman integritas (7,31); • Pada instansi pusat, pemanfaatan teknologi informasi, tingkat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat nilainya masih rendah (di bawah 6); • 11 instansi pusat dari 20 sampel mendapatkan nilai integritas di atas rata-rata indeks integritas pusat. Unit layanan dengan nilai integritas di atas rata-rata indeks integritas pusat berjumlah 21 unit layanan dari 40 unit layanan yang disurvei; • Hanya 1 instansi pusat yang nilainya di bawah 6,00 dan juga hanya terdapat 1 unit layanan yang nilainya di bawah 6,00 11
Detail Indeks Integritas Pusat (IIP) 2012 INTEGRITAS
VARIABEL
INDIKATOR
Pengalaman Korupsi (0.250) Pengalaman Integritas 7.31 (0.667) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) Frekuensi Pemberian Gratifikasi 7.32 (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 7.31 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
8.00
Integritas Total (1.00) = 6.86 Potensi Integritas (0.333)
5.97 Sistem Administrasi (0.280)
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6.24
7.22
3.79
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
7.01 7.42 7.33 7.18 7.35 7.23 9.66 8.34 7.80 7.78 6.69 6.10 5.95 7.58 7.15 6.73 3.63
12 4.28
VI. Indeks Integritas Vertikal (IIV) 2012 • Rata-rata nilai Integritas Instansi Vertikal = 6,34, dengan nilai potensi integritas (5,27) lebih rendah dibandingkan nilai pengalaman integritas (6,88); • Pada instansi vertikal, kebiasaan pemberian gratifikasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku pengguna layanan, tingkat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat yang nilainya masih rendah (di bawah 6); • Ada 2 instansi vertikal (Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional) dari 5 sampel instansi vertikal yang disurvei mendapatkan nilai integritas di bawah rata-rata Indeks Integritas Vertikal (6,34); • Tidak ada instansi vertikal yang nilai indeks integritasnya di bawah 6,00 dan juga tak ada unit layanan yang nilainya di bawah 6,00. Hal-
13
Detail Indeks Integritas Vertikal (IIV) 2012 INTEGRITAS
VARIABEL Pengalaman Integritas (0.667)
6.88
INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 6.95 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 6.85 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
6.95
Integritas Total (1.00) = 6.34 Potensi Integritas (0.333)
Sistem 5.27 Administrasi (0.280) Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6.00
6.05
3.25
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
6.47 7.15 6.91 6.74 6.89 5.17 9.45 7.63 7.64 7.53 6.51 5.89 5.40 7.08 5.77 4.76 3.10
14 3.70
IIV Tahun 2012
Skor IIV Berdasarkan Instansi
No. 1 2 3 4 5
Instansi Kementerian Hukum dan HAM Kepolisian Republik Indonesia Mahkamah Agung Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agama
Indeks Integritas Pengalaman
Potensi
Total Instansi Vertikal
7.12 7.06 6.91 6.61 6.53
5.47 5.32 5.21 5.13 5.14
6.57 6.48 6.34 6.12 6.07
15
IIV Tahun 2012
Skor IIV Berdasarkan Unit Layanan Indeks Integritas
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Unit Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Paspor Lembaga Pemasyarakatan Administrasi Persidangan Surat Izin Mengemudi Peralihan Hak Pendaftaran Tanah Administrasi Pernikahan di KUA Sertifikat hak atas Tanah
Instansi Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Mahkamah Agung Kepolisian Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional Kementerian Agama Badan Pertanahan Nasional
Pengalaman
Potensi
7.40 7.25 6.99 6.91 6.73 6.78 6.53 6.44
5.43 5.50 5.44 5.21 5.23 5.09 5.14 5.16
Total Unit Layanan 6.74 6.67 6.47 6.34 6.23 6.22 6.07 6.02
16
VII. Indeks Integritas Daerah (IID) 2012 • Rata-rata Nilai Integritas Daerah = 6,32 dengan nilai potensi integritas (5,30) lebih rendah dari nilai pengalaman integritas (6,82). Nilai potensi integritas masih berada di bawah standar minimal yang ditetapkan KPK; • Pada tingkat daerah, masih terdapat 8 sub indikator yang nilainya masih di bawah 6, yaitu kebiasaan pemberian gratifikasi, keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi, perilaku pengguna layanan, tingkat upaya anti korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat; • Terdapat 16 pemerintah daerah (dari 60) yang mendapatkan nilai integritas di bawah standar KPK (6,00). 17
Detail Indeks Integritas Daerah (IID) 2012 INTEGRITAS
VARIABEL
INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250)
Pengalaman Integritas 6.82 Cara Pandang (0.667) Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 6.95 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 6.78 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7.14
Integritas Total (1.00) = 6.32 Potensi Integritas (0.333)
5.30 Sistem Administrasi (0.280)
5.92
Perilaku Individu (0.280)
6.32
Pencegahan Korupsi (0.313)
3.09
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
6.48 7.16 6.89 6.46 6.89 5.44 9.56 7.85 7.71 7.60 6.63 5.73 5.24 7.19 6.06 5.26 2.78 4.02
18
Penilaian Masyarakat melalui Indeks Integritas Nasional
Skor Indeks Integritas Kementerian/ Lembaga Terkait Bidang Hukum
19
Detail Indeks Integritas Kementerian/Lembaga Terkait Bidang Hukum 2012 INTEGRITAS
VARIABEL Pengalaman Integritas (0.667)
6.88
INDIKATOR Pengalaman Korupsi (0.250) Cara Pandang Terhadap Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127)
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210) 6.95 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240) Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) 6.85 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
6.95
Integritas Total (1.00) = 6.34 Potensi Integritas (0.333)
Sistem 5.27 Administrasi (0.280) Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6.00
6.05
3.25
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164) Keterlibatan Calo (0.221) Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123) Kepraktisan SOP(0.281) Keterbukaan Informasi (0.584) Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135) Keadilan dalam Layanan (0.413) Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
6.47 7.15 6.91 6.74 6.89 5.17 9.45 7.63 7.64 7.53 6.51 5.89 5.40 7.08 5.77 4.76 3.10
20 3.70
IIV Tahun 2012
Skor IIV Berdasarkan Instansi
No. 1 2 3
Instansi Kementerian Hukum dan HAM Kepolisian Republik Indonesia Mahkamah Agung
Indeks Integritas Pengalaman
Potensi
Total Instansi Vertikal
7.12 7.06 6.91
5.47 5.32 5.21
6.57 6.48 6.34
21
IIV Tahun 2012
Skor IIV Berdasarkan Unit Layanan Indeks Integritas
No. 1 2 3 4 5 6
Unit Layanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Paspor Lembaga Pemasyarakatan Administrasi Persidangan Surat Izin Mengemudi Peralihan Hak Pendaftaran Tanah
Instansi Kepolisian Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Mahkamah Agung Kepolisian Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional
Pengalaman
Potensi
7.40 7.25 6.99 6.91 6.73 6.78
5.43 5.50 5.44 5.21 5.23 5.09
Total Unit Layanan 6.74 6.67 6.47 6.34 6.23 6.22
22
Rekomendasi
Langkah-Langkah yang perlu dilakukan
23
Tantangan ke Depan ∗ Pola yang muncul adalah masih rendahnya nilai potensi integritas. ∗ Permasalahan integritas ∗ I = C1 + A + E – C2 ; ∗ I : integrity, C1: Competency, A: Accountability, E: Ethics, C2: Corruption (Fredrick Galtung)
Hal-
24
Permasalahan Integritas
Organisasi
Integritas
Budaya
Individu
25
Organisasi
26
Perbaikan Potensi Integritas Lingkungan Kerja •Kebiasaan Pemberian Gratifikasi •Kebutuhan pertemuan diluar prosedur •Keterlibatan calo •Fasilitas layanan
Sistem Administrasi •Kepraktisan SOP •Keterbukaan Informasi •Pemanfaatan TI
Perilaku Individu •Keadilan layanan •Ekspektasi petugas terhadap gratifikasi •Perilaku pengguna layanan
Pencegahan Korupsi •Tingkat upaya anti korupsi •Mekanisme pengaduan masyarakat
Integritas Organisasi Manajemen Resiko
Dukungan Sumber Daya
Struktur dan Fungsi Organisasi
Monitoring
Panduan dan Peraturan
Penegakan
Nilai, Visi dan Tujuan
Kepemimpinan
Komunikasi
Integritas Organisasi
Lingkungan/Budaya Organisasi
Langkah-Langkah yang Dapat Dilakukan
29
Kesimpulan dan Saran KPK dalam perannya sebagai trigger mechanism sangat mendorong upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui perbaikan layanan publik. Potret kondisi aktual pelayanan publik terkait dengan transparansi, suap, pungutan liar, gratifikasi, sistem administrasi, perilaku individu, lingkungan kerja dan upaya-upaya pencegahan korupsi ini dilakukan juga dalam upaya meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terutama di sektor layanan publik.
30
Kesimpulan dan Saran 1. Seluruh unit layanan publik dan instansi/pemerintah daerah memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan 2. Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan 3. Unit layanan publik pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif
31
Terima Kasih
Direktorat Penelitian dan Pengembangan Jl. HR Rasuna Said Kav C1 Jaksel 12920 Telp. (021) 2557 8300 Fax. (021) 5289 2456 Email: informasi@kpk.go.id 32