PERAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI KELEMBAGAAN Aida Ratna Zulaiha Direktorat Litbang-KPK 14 Maret 2013
Tugas KPK UU 30/2002
Supervisi (Pasal 8)
Koordinasi (Pasal 7)
Monitoring (Pasal 14)
TUGAS KPK (Pasal 6)
Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11)
Pencegahan (Pasal 13) 2
Struktur Organisasi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK Pimpinan
Penasehat
Kedeputian Pencegahan
Kedeputian Penindakan
Kedeputian Informasi dan Data
Kedeputian Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Direktorat Penelitian dan Pengembangan
Direktorat Penyelidikan
Direktorat Pengolahan Informasi dan Data
Direktorat Pengawasan Internal
Biro Perencanaan dan Keuangan
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Direktorat Penyidikan
Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Direktorat Pengaduan Masyarakat
Biro Umum
Direktorat Gratifikasi
Direktorat Penuntutan
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan MAsyarakat
Biro Sumber Daya Manusia
Biro Hubungan Masyarakat
3
Dasar Hukum Kegiatan Direktorat Litbang KPK I. UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Pasal 6 huruf e: “..melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara 2. Pasal 8 ayat (1): “..KPK berwenang melakukan pengawasan,penelitian,atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik” 3. Pasal 14:“..KPK berwenang untuk : i. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; ii. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; iii. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut 4 tidak diindahkan
Dasar Hukum Kegiatan Direktorat Litbang KPK II. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 2. Pasal 2 menyebutkan : “Keuangan Negara sebagaimana pasal 1 angka 1 meliputi pasal 2 huruf (i) : Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.
III. UNCAC pasal 12 yang diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi):
“Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar akutansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut”.
5
Orientasi Litbang KPK Eksternal • Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/Lembaga Internasional/Perguruan Tinggi/NGO/Masyarakat
Internal • Pimpinan • Direktorat lain
6
Kegiatan Utama Litbang Penelitian
Kajian
Pengemban gan
Pemetaan
Kajian Sistem
Tindak lanjut Kajian/Penelitian
Studi
Kajian Kebijakan
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan
7
Penelitian (20102013)
Pemetaan: • Survei Integritas Sektor Publik • Penilaian Inisiatif Anti Korupsi • Survei Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi dan KPK
Studi: • Studi Biaya Sosial Korupsi • Pencegahan Korupsi berbasis Keluarga • Pengelolaan Gratifikasi • Pengelolaan LHKPN 8
Kajian (20102013) Kajian : • Pengelolaan Pupuk Bersubsidi • Penyelenggaraan Ibadah Haji • Pengusahaan Batubara • Pengelolaan Kawasan Hutan • Pengelolaan PNBP • Pengelolaan Jalan Nasional • Pengelolaan Bantuan Sosial di Kementerian dan Pemerintah Daerah, dsb 9
Pengembangan (2010-2013)
Tindak Lanjut terhadap Kajian/Penelitian: • Perbaikan Sistem Pertambangan Batubara di Indonesia • Perbaikan Sistem Pengelolaan Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah • Perbaikan Sistem Layanan Keimigrasian • Perbaikan Sistem Layanan Pemasyarakatan • Perbaikan Penyelenggaraan Peradilan Pajak • Perbaikan Sistem Pengelolaan Kehutanan, dsb • Perbaikan Sistem Layanan Haji,dsb 10
Outcome Internal
Eksternal
• Sebagai dasar pengambilan kebijakan pimpinan • Masukan bagi program kerja direktorat • Trigger Mechanism dalam perbaikan layanan publik • Pencegahan korupsi pada sistem di K/L/Pemda/BUMN
11
DISKUSI?
12
TERIMAKASIH
13