Survei persepsi masyarakat integritas pemilu 2013 by acch portal

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

LAPORAN HASIL PENELITIAN

SURVEI PERSEPSI MASYARAKAT

TERHADAP INTEGRITAS PEMILU

2013 DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

“pilih yang berintegritas dengan cara berintegritas”

www.kpk.go.id | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Ringkasan Eksekutif Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan juga menjadi saringan terhadap para politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi di eksekutif dan legislatif dapat menjadi indikasi bahwa pemilu belum efektif dalam menghasilkan politisi-politisi dan partai politik yang berintegritas. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membantu mewujudkan para pemimpin dan partai politik yang berintegritas melalui pemilu yang berintegritas semakin signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi. Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu (SPM Integritas Pemilu) tahun 2013 berusaha untuk memperlihatkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap integritas para peserta pemilu, termasuk agenda pemberantasan korupsi. Survei ini diharapkan juga dapat menjadi alat ukur tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang berintegritas dan membantu kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu poin penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan survey dalam mengumpulkan data dan informasi, gambaran tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Pengumpulan data primer SPM Integritas Pemilu tahun 2013 menggunakan metode wawancara langsung (tatap muka) dengan responden. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur. Pada tahun 2013 ada 16 Provinsi, 80 Kabupaten/kota1 yang melaksanakan Pemilukada. Agar lebih fokus pada hasil yang diharapkan dan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka pengambilan sampel penelitian ditujukan kepada daerah yang akan dan telah melaksanakan pemilukada provinsi pada tahun 2013 di Indonesia dan mewakili Indonesia bagian Barat, bagian Tengah dan bagian Timur. Berdasarkan kriteria tersebut di atas, terpilih 10 kota yaitu: Medan (Provinsi Sumatera Utara), Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), DKI Jakarta, Bandung (Provinsi Jawa Barat), Surabaya (Provinsi Jawa Timur), Samarinda (Provinsi Kalimantan Timur), Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Denpasar (Provinsi Bali), Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan) dan Ambon (Provinsi Maluku). Khusus untuk DKI Jakarta, meskipun Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan tahun 2012, tetap dimasukan dalam lokasi survei karena merupakan ibu kota negara dan menjadi barometer politik nasional. Penentuan sebaran responden di 10 kota didasarkan pada rasio antara jumlah penduduk, kepadatan penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 30 : 30 : 20 : 20. Kota DKI Jakarta mendapat porsi responden paling besar yaitu sebanyak 300 orang dan kota Ambon yang terkecil sebanyak 45 orang. Jumlah responden dalam SPM Integritas Pemilu tahun 2013 secara keseluruhan adalah 1220 orang (melebihi target awal sebanyak 1200 responden), terdiri dari 44.67% pria (545 orang) dan 55.33% wanita (675 orang).

Data berdasarkan pada jadwal pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2013, diunduh dari http://www.kpu.go.id/dmdocuments/%2819.2.2013%29%20AMJ%20PEMILUKADA%202013.pdf

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Survei ini secara umum mengukur 3 variabel yakni; Variabel Pengetahuan dan Kesadaran akan Pemilu yang beritegritas, dan Variabel memilih dengn cara yang berintegritas. Hasil dari survey terhadap 3 variabel tersebut antara lain; 1. Dari 3 variabel utama yang diukur oleh Survei ini, maka Variabel Pengetahuan dan kesadaran akan Pemilu yang berintegritas adalah variabel yang paling rendah pencapaiannya atau paling perlu menjadi perhatian bagi KPK dibanding dua variabel lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta berikut; a. Integritas belum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hanya 26.39% responden yang menyatakan pernah mendengar, membaca atau mengetahui kata â&#x20AC;&#x153;integritasâ&#x20AC;? dan hanya 7.43% responden yang memahami â&#x20AC;&#x153;integritasâ&#x20AC;? sesuai dengan definisi KPK b. 78.20% responden sudah mengetahui tentang apa itu politik uang, dan 71.72% responden juga sepakat bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia. Bahkan nyaris seluruh responden (92.70%) menyatakan bahwa pemimpin dan politisi yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia c. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan pemilu yang berhubungan dengan integritas pelaksanaan pemilu juga masih rendah. Dari enam aturan yang ditanyakan, kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum pemilu diadakan merupakan aturan yang paling diketahui oleh masyarakat (69.92%) sedangkan aturan yang membatasi jumlah sumbangan dana kampanye merupakan yang paling sedikit diketahui masyarakat (33,69%) d. Dalam memilih partai politik 20,9% responden menjadikan perilaku dari kader partai sebagai referensi utama, sementara hanya 10,16% responden yang menjadikan ideology sebagai referensi utama dalam memilih partai politik. e. Dalam memulih calon pemimpin, perilaku dan karakter calon pimpinan menjadi referensi yang paling banyak dipilih oleh responden (22,38%), namun masih ditemui adanya responden yang menjadikan agama sebagai referensi dalam memilih calon pemimpin. 18,01% responden di Jakarta menjadikan agama sebagai acuan dalam memilih calon pemimpin f. Nilai jujur, sudah menjadi nilai yang mayoritas diacu oleh responden dalam memilih karakter calon pemimpin (54,59%). Dari ketiga nilai yang diusung KPK ternyata nilai adil hanya dijadika referensi bagi 6,31% responden dan nilai tanggung jawab hanya dijadikan referensi oleh 11,89% responden 2. Untuk variabel memilih pemimpin yang berintegritas, hasilnya ternyata cukup positif. Secara umum masyarakat sepakat menginginkan figure calon pemimpin yang berintegritas. Hal ini terlihat dalam survei ini antara lain ketika responden dihadapkan pada beberapa contoh perilaku negatif kandidat, maka jawaban responden cenderung tidak mendukung kandidat yang bersangkutan. Perilaku yang banyak ditolak responden adalah bila kandidat tidak melaporkan dan membayar pajak secara jujur 84% menyatakan tidak mendukung perilaku tersebut. 3. Untuk variabel memilih dengan cara yang berintegritas, sudah tercatat beberapa hal positif yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk memilih dengan cara yang berintegritas. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi sebagai berikut; 70,8% responden setuju bahwa perilaku perilaku kandidat/calon pemimpin yang membiarkan tim sukses kampanyenya melakukan kecurangan aturan adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Namun masih dijumpai responden yang menyatakan bahwa perilaku menjanjikan/memberikan uang atau materi kepada masyarakat menjelang pemilu (politik uang) adalah perilaku yang lumrah (11,8%) bahkan 6,31% responden menyatakan hal tesebut adalah tindakan yang baik

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Terdapat beberapa poin penting yang dapat ditindaklanjuti oleh KPK berdasarkan hasil survei ini, diantaranya : 1. Melakukan sosialisasi terhadap kata Integritas dengan menggunakan istilah yang lebih membumi dan dikenal oleh masyarakat 2. Masyarakat sudah sepakat untuk memilih yang pemimpin yang berintegritas namun tidak memiliki informasi memadai tentang figure calon yang akan dipilih. Untuk itu KPK bisa bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk menampilkan figure dari calon pemimpin yang sebenarnya. 3. Menyusun program intervensi yang strategis ke masyarakat yang bertujuan mensosialisasikan nilai-nilai integritas dalam menyambut Pemilu 2014.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

iii

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Kata Pengantar Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, oleh karenaNya maka laporan Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik. Survei ini bertujuan untuk memperlihatkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap integritas para peserta pemilu, termasuk agenda pemberantasan korupsi. Survei ini diharapkan juga dapat menjadi alat ukur tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang berintegritas dan membantu kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu poin penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, masih ada beberapa kekurangan yang terjadi, hal itu dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang kami miliki. Oleh sebab itu masukan dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan laporan ini. Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam persiapan, pelaksanaan maupun pembuatan laporan. Kiranya kerjasama yang telah terjalin dapat terbangun lebih baik dan efektif lagi dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di masa mendatang. Deputi Bidang Pencegahan KPK

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Kamus Definisi •

Integritas: kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu (pemilih) yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten. Nilai-nilai yg dimasukkan dalam survei ini adalah Kejujuran, Keadilan, Bertanggung jawab

•

Kejujuran dioperasionalkan dalam bentuk mengutarakan sikap/pendapat pribadi/organisasi yang mengandung unsur kebenaran, kebaikan dan kegunaan; kesamaan antara ucapan/tulisan/perbuatan dengan fakta;

•

Keadilan dioperasionalkan dalam bentuk memenuhi hak orang lain; mematuhi kewajiban yang mengikat diri sendiri; tidak berpihak pada golongan/kelompok tertentu, namun berpihak hanya pada kebenaran

•

Tanggung jawab dioperasionalkan dalam bentuk teguh hingga terlaksananya tugas; tekun melaksanakan kewajiban hingga selesai; bersedia menerima konsekuensi dari apa yang dilakukan

•

Politik uang: segala bentuk pemberian (janji, uang/barang dan atau jasa) dari calon pemimpin, caleg, partai politik maupun tim suksesnya kepada masyarakat menjelang dan atau saat pemilu dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon atau partai tertentu dalam pemilu.

•

Kemampuan calon pemimpin atau kader parpol artinya prestasi-prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pemimpin atau kader parpol tsb.

•

Janji politik, visi, misi, dan program artinya janji politik, visi, misi dan program yang ditawarkan oleh calon pemimpin atau parpol.

•

Perilaku dan karakter calon pemimpin atau kader parpol artinya perilaku dan karakter sehari-hari yang ditunjukan oleh calon pemimpin kader parpol tersebut.

•

Rekam jejak calon pemimpin atau kader parpol artinya segala pengalaman para calon pemimpin atau kader parpol yang bersih dari tindak pidana dan permasalahan etika di masa lalu.

•

Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Integritas meliputi pengetahuan responden terhadap integritas, politik uang dan referensi-referensi responden dalam memilih parpol dan calon pemimpin yang didasarkan pada karakter dan perilaku, visi dan misi, serta kemampuannya.

•

Memilih Pemimpin yang Berintegritas meliputi sikap dan perilaku responden terhadap integritas calon pemimpin seperti praktik politik uang, pengemplang pajak, tindakan koruptif, tindakan asusila/etika, dan tindakan SARA.

•

Memilih dengan cara yang berintegritas meliputi sikap pemilih terhadap praktik politik uang dan memilih dengan mencari informasi visi, misi dan rekam jejak parpol/calon pemimpin

•

Referensi dalam memilih calon pemimpin parpol adalah apa yang menjadi dasar responden memilih calon pemimpin atau parpol dalam pemilu. Terkait integritas pemilu, referensi yang dinilai adalah: perilaku dan karakter kader calon pemimpin atau parpol; visi, misi dan program calon pemimpin atau parpol; rekam jejak kader calon pemimpin atau parpol; dan kemampuan calon pemimpin atau kader parpol | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 •

Perilaku dan karakter pemimpin ideal adalah perilaku dan karakter yang menurut responden harus dimiliki oleh calon pemimpin. Dalam integritas pemilu, perilaku dan karakter yang diharapkan adalah jujur, adil dan tanggung jawab

•

Program kerja prioritas pemimpin ideal adalah program kerja yang menurut responden harus diprioritaskan oleh calon pemimpin. Dalam integritas pemilu, program kerja yang diharapkan adalah pembenahan sistem birokrasi/pelayanan publik dan pencegahan korupsi

•

Kemampuan yg perlu dimiliki pemimpin ideal adalah kemampuan yang menurut responden harus dimiliki oleh calon pemimpin. Dalam integritas pemilu, kemampuan yang diharapkan adalah leadership, manajerial dan prestasi kerja di bidang masing-masing.

•

Sikap Terhadap Perilaku Pemimpin Terkait Integritas adalah sikap responden (setuju/tidak setuju) terhadap perilaku-perilaku yang menunjukan integritas calon pemimpin seperti praktik politik uang, tindakan korupsi, tindakan asusila/etika, dsb.

•

Perilaku Terhadap Perilaku Pemimpin Terkait Integritas adalah (perubahan) perilaku responden terhadap perilaku-perilaku yang menunjukan integritas calon pemimpin seperti praktik politik uang, tindakan korupsi, tindakan asusila/etika, dsb.

•

Sikap Terhadap Perilaku Pemilih Terkait Integritas adalah sikap responden (setuju/tidak setuju) terhadap perilaku-perilaku yang menunjukan integritas pemilih terhadap praktik politik uang dan pencarian informasi rekam jejak dan visi, misi para calon pemimpin/parpol.

•

Program pencegahan korupsi meliputi pelaporan LHKPN, pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, fakta/zona integritas/wilayah bebas korupsi, sistem audit, dll.

•

Program pembenahan sistem birokrasi/layanan publik meliputi manajemen SDM aparatur negara (rekrutmen s.d. pensiun), penilaian kinerja, pembangunan SOP, sistem reward & punishment, dll.

•

Kepemimpinan meliputi visi, misi dan tujuan, kemampuan berpikir strategis, menjadi teladan dan inspirasi bagi yang dipimpin

•

Manajerial meliputi kemampuan mengelola organisasi dlm segala aspek sumber daya, membuat skala prioritas kerja dan kebijakan, menjalankan organisasi seusai rencana dan sumber daya, mengevaluasi target capaian.

•

Pengalaman/Prestasi meliputi seluruh bukti-bukti prestasi/pengalaman seseorang yang menunjukan kemampuan pada bidangnya di masa sebelumnya.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif .............................................................................................................................. i Kata Pengantar ....................................................................................................................................iv Kamus Definisi ..................................................................................................................................... v Daftar Isi ............................................................................................................................................ vii 1

PENDAHULUAN .......................................................................................................................... 1 1.1

Latar Belakang ..................................................................................................................... 1

1.2

Tujuan Penelitian .................................................................................................................. 2

1.3

Metodologi ........................................................................................................................... 2

1.3.1

Metode Pengambilan Data ................................................................................................. 2

1.3.2

Lokasi Survei.................................................................................................................... 3

1.3.3

Kriteria dan Jumlah Responden ........................................................................................... 3

1.3.4

Pelaksanaan dan Waktu Survei ........................................................................................... 4

1.3.5

Sekilas Konsep, Analisis Data dan Penyusunan Indeks .......................................................... 5

1.4

Pelaporan ............................................................................................................................ 6

KARAKTERISTIK RESPONDEN .................................................................................................... 7

PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT INTEGRITAS DALAM PEMILU .............. 9

3.1

Pengetahuan Terhadap Integritas ............................................................................................ 9

3.2

Pengetahuan Terhadap Politik Uang ...................................................................................... 13

3.3

Pengetahuan Terhadap Peraturan Pemilu Terkait Integritas ...................................................... 17

PERTIMBANGAN MASYARAKAT DALAM MEMILIH PARTAI POLITIK DAN ...................................... 21 4.1

Referensi Masyarakat Dalam Memilih Partai ........................................................................... 22

4.2

Referensi Masyarakat Memilih Calon Pemimpin ................................................................... 24

SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS PEMILIH ...................................... 29 5.1

Sikap Pemilih Terhadap Integritas ......................................................................................... 29

5.2

Perilaku Pemilih Terhadap Integritas ...................................................................................... 31

INDEKS INTEGRITAS PEMILIH ................................................................................................... 34 6.1

Sekilas Metodologi Penyusunan Indeks .................................................................................. 34

6.2

Hasil Pembobotan ............................................................................................................... 34

6.3

Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu ..................................................................................... 36

6.3.1

Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Tingkat Nasional......................................................... 36 | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

vii

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 6.3.2 7

Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Tingkat Kota .............................................................. 38

KESIMPULAN ............................................................................................................................ 40 7.1

Kesimpulan ........................................................................................................................ 40

Lampiran ............................................................................................................................................ a

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

viii

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Di tahun 2012-2015, KPK berusaha untuk terus mengembangkan konsep integritas yang kemudian disosialisasikan dan ditanamkan dalam berbagai program pemberantasan korupsi. KPK berkeyakinan bahwa keutuhan nilai-nilai luhur dari sikap dan perilaku seseorang merupakan modal utama bagi keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pembangunan integritas menurut rencana strategis KPK perlu diwujudkan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat individu maupun tingkat organisasi dan juga di seluruh sektor, terlebih sektor politik. Membangun integritas di sektor Politik menjadi begitu penting terutama jika dilihat dari perspektif pemberantasan korupsi. Terwujudnya politik yang berintegritas merupakan modal berharga demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, rendahnya integritas dalam berpolitik dapat membuat kekuasaan hanya menjadi alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan golongan dengan mengorbankan kepentingan publik. Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pemilu juga dapat menyaring para calon pemimpin tersebut berdasarkan referensi tertentu dari pemilih, termasuk referensi tingkat integritas calon pemimpin tersebut. Masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pemimpin baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat menjadi indikasi bahwa proses pemilihan pemimpin yang ada belum efektif dalam menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Pemilu yang merupakan salah satu proses memilih pemimpin, memiliki peran strategis karena melibatkan rakyat secara langsung. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membantu mewujudkan para pemimpin yang berintegritas melalui pemilu yang berintegritas semakin signifikan dalam agenda pemberantasan korupsi. Untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat, sesuai dengan pasal 41 ayat (1) dan (3) UU No. 31 Tahun 19992 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perlu adanya persepsi dan pemahaman yang benar dalam masyarakat mengenai perbuatan/tindakan apa saja yang terkait dalam tindak pidana

Pasal 41 UU 31 tahun 1999: (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 korupsi. Salah satu upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Survei Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Pemilu (SPM Integritas Pemilu) tahun 2013 menghadirkan gambaran persepsi, tingkat pemahaman, sikap dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap integritas para calon pemimpin dan partai politik, termasuk di dalamnya halhal yang terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemimpin adalah seluruh politisi calon legislatif maupun eksekutif. Survei ini diharapkan juga dapat menjadi alat ukur tingkat pemahaman dan ekspektasi masyarakat mengenai pemilu yang berintegritas dan membantu kinerja KPK dalam upaya mewujudkan sistem politik yang berintegritas sebagai salah satu poin penting strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian Tujuan pelaksanaan survei persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu adalah: 1. Mendapatkan gambaran mengenai pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap integritas calon/kandidat legislatif dan eksekutif serta pemilih dalam pemilu. 2. Mengetahui kecenderungan sikap dan perilaku masyarakat terhadap integritas calon/kandidat legislatif dan eksekutif serta pemilih dalam pemilu. 3. Sebagai bahan referensi bagi penyusunan program intervensi KPK untuk meningkatkan Integritas masyarakat dalam Pemilu

1.3 Metodologi Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan survei dalam mengumpulkan informasi, gambaran tentang pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap integritas pemilu. Hasil penelitian ini akan dijadikan baseline bagi pengukuran integritas pemilu di tahun berikutnya.

1.3.1 Metode Pengambilan Data Metode pengambilan data dilakukan pada kota-kota yang sudah ditentukan oleh KPK sebagai wilayah intervensi program Pemilu Berintegritas melalui metode random sampling. Kesepuluh kota tersebut juga mewakili tiga bagian Indonesia: Barat, Tengah dan Timur. Pengumpulan data primer SPM Integritas Pemilu tahun 2013 menggunakan metode wawancara langsung (tatap muka) dengan responden. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

1.3.2 Lokasi Survei Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas, terpilih 10 kota, yaitu: Medan, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Mataram, Denpasar, Makassar dan Ambon. Menurut data dari KPU3, kesepuluh kota tersebut akan dan telah melaksanakan pemilukada pada tahun 2013. Namun, dalam SPM Integritas Pemilu ini, responden tidak ditanyakan khusus mengenai pemilukada saja, namun pemilu secara umum, termasuk pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

1.3.3 Kriteria dan Jumlah Responden Kriteria responden dalam SPM Integritas Pemilu adalah: a) Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah; b) Sehat Rohani dan Jasmani; c) Berdomisili di kota survei yang telah ditentukan berdasarkan KTP; d) Bukan anggota TNI/POLRI aktif; Kriteria tersebut dibuat menyerupai persyaratan seseorang yang memiliki hak memilih dalam Pemilu dan hanya ditambahkan domisili responden harus pada kota dimana survei dilakukan. Hal ini agar seluruh pemilih dalam pemilu memiliki kesempatan untuk disurvei dalam SPM Integritas Pemilu tahun 2013. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terakhir (2009) sebanyak 176.367.056 orang. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan asumsi populasi berdistribusi normal, sebagai berikut:

Dimana:

N 1+Ne2

n = Ukuran sampel N = Ukuran populasi e = Presisi (persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan), pada penelitian ini digunakan 5%.

Sehingga didapatkan: n = 176.367.056 / (1 + 176.367.056 (0.05)2) = 400 Dari penghitungan statistik tersebut terlihat bahwa jumlah minimum responden adalah 400. Namun, dengan pertimbangan kebutuhan analisis per kota, ketersediaan anggaran dan sumber daya, maka jumlah responden untuk survei ini ditetapkan minimal berjumlah 1200 orang. 3

www.kpu.go.id/dmdocuments/2819.2.2013/pemilukada2013.pdf

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Tabel 1.1 Penentuan Sebaran Responden pada 10 kota

Daerah

Jumlah Penduduk (2010) 30% 788,589

Kepadatan Penduduk (2010) 30% 6,171

9,607,787

PDRB per kapita (2010)

IPM Kota (2010)

Jumlah Sampel (pembulatan)

20% 15,848

20% 77.94

14,469

89,728

77.60

300

402,843

6,428

11,988

72.32

331,254

1,109

10,390

78.56

Palembang

1,455,284

3,962

36,016

76.23

Medan

2,097,610

7,916

39,719

77.36

125

Makasar

1,338,663

6,718

27,645

78.79

100

Samarinda

727,500

929

33,147

77.05

Surabaya

2,765,487

7,889

74,186

77.28

160

Bandung

2,394,873

14,283

34,241

76.06

160

Total

1,909,890

69,874

372,908

769.2

1,200

Denpasar

Jakarta*

Mataram

Ambon

* Data Jakarta adalah data provinsi, Jumlah penduduk yang dihitung adalah 20% penduduk Jakarta Sumber: Sensus dan BPS, 2010

Dari tabel di atas, penentuan sebaran responden di 10 kota didasarkan pada rasio antara jumlah penduduk, kepadatan penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan bobot 30:30:20:20. Kota DKI Jakarta mendapat porsi responden paling besar yaitu sebanyak 300 orang dan kota Ambon yang terkecil sebanyak 45 orang. Penentuan responden pada masing-masing kota dilakukan secara acak dan bertahap pada tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT. Pada masing-masing tingkat diambil masing-masing 20% keterwakilan. Setelah itu, penentuan individu untuk menjadi responden dilakukan dengan pengacakan pada DPT/DPS pada tingkat RT dengan menggunakan interval dengan pembagi sesuai dengan jumlah responden yang dibutuhkan pada RT tersebut.

1.3.4 Pelaksanaan dan Waktu Survei Pelaksana SPM Integritas Pemilu tahun 2013 adalah Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK. Dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pengumpulan dan entri data primer, Direktorat Litbang bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan juga perguruan tinggi negeri, terutama perguruan tinggi negeri yang telah memiliki Nota Kesepakatan Bersama yang telah terjalin sebelumnya. Waktu pelaksanaan survei lapangan dilaksanakan serentak di 10 kota antara tanggal 24 Juni â&#x20AC;&#x201C; 12 Juli 2013. Berbagai pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana survei adalah: a. Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara untuk kota Medan b. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya untuk kota Palembang | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Pertanian Bogor untuk kota Jakarta d. Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran untuk kota Bandung e. Magister Manajemen Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk kota Surabaya f.

Laboratorium Statistika Jurusan Matematika Universitas Udayana untuk kota Denpasar

g. Nusra Institute untuk kota Mataram h. Centre For Research And Public Policy Studies untuk kota Samarinda i.

Jurusan Matematika Universitas Hasanuddin untuk kota Makassar

Jurusan Matematika Universitas Pattimura untuk kota Ambon

1.3.5 Sekilas Konsep, Analisis Data dan Penyusunan Indeks Dalam konteks SPM Integritas Pemilu kali ini, KPK mendefinisikan integritas sebagai kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu (pemilih) yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten. Sedangkan nilai perilaku yang digunakan untuk mengukur integritas politik (pemilu) adalah Jujur, Adil dan Tanggung jawab. Ketiga nilai tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: ď&#x201A;ˇ

Irisan hasil diskusi pakar di KPK dan berbagai literatur terkait budaya dan psikologi menyebutkan nilai-nilai utama yang perlu ada dalam diri seseorang adalah ketiga nilai tersebut

ď&#x201A;ˇ

Relevan dengan konteks pemilu yg memiliki azas jujur & adil (jurdil)

ď&#x201A;ˇ

Fokus dan simplifikasi program pengukuran dan program intervensi KPK ke depan

Dari sisi pemilih, integritas dilihat pada dua aspek, yaitu pemilih yang memilih parpol/calon pemimpin yang berintegritas dan pemilih yang memilih dengan cara yang berintegritas. Sedangkan calon pemimpin yang berintegritas dilihat dari nilai/karakter dan perilaku jujur, adil dan tanggung jawab yang dimiliki; program visi misi yang jelas termasuk program anti korupsi; dan kemampuan atau prestasi yang telah ditunjukan. Sedangkan indikator memilih dengan cara berintegritas, dilihat dari penolakan terhadap politik uang; memilih parpol atau calon pemimpin berdasarkan visi misi dan program; dan sifat pro-aktif mencari informasi mengenai visi misi dan program serta rekam jejak kandidat. Berangkat dari konsep tersebut dan hasil survei yang didapatkan, analisis data dilakukan secara deskriptif statistik (nilai tengah, ukuran dispersi, dan tabulasi silang) yang digunakan untuk menggambarkan baik karakteristik, kesadaran, pengetahuan, sikap, maupun perilaku responden terhadap integritas para kandidat legislatif dan eksekutif dan cara memilih yang berintegritas dalam pemilu. | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Hasil survei juga dijadikan indeks yang dinamakan Indeks Integritas Pemilih dalam Pemilu (Indeks Integritas Pemilu). Hasil survei diberikan skor pada setiap variabel, indikator dan sub-indikator yang digunakan. Selain itu, dilakukan juga Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) untuk melakukan pembobotan pada setiap variabel, indikator dan sub-indikator. Peserta FGD yang melakukan pembobotan adalah pegawai KPK dari berbagai unit yang terkait. Dalam penyusunan indeks ini, variabel yang sebelumnya ditetapkan hanya 2 (dua), yaitu Memilih Pemimpin Yang Berintegritas dan Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas, ditambah satu variabel yaitu variabel Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas. Variabel ini pada dasarnya termasuk dalam dua variabel sebelumnya, namun karena saling beririsan dan untuk lebih memudahkan pembobotan, maka Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas dipisahkan menjadi variabel tersendiri. Gambaran skema variabel, indikator dan sub-indikator yang akan dipergunakan dalam pengukuran indeks integritas pemilih dalam pemilu tahun 2013 tersaji pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Skema Variabel, Indikator dan Sub-indikator Survei Integritas Pemilih dalam Pemilu 2013

1.4

Pelaporan

Keluaran SPM Integritas Pemilu tahun 2013 ini berupa laporan hasil analisis data secara nasional. Namun demikian, untuk kebutuhan internal, isi laporan juga mengelaborasi data berdasarkan daerah maupun karakteristik tertentu yang telah didefinisikan dalam kuesioner.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jumlah responden dalam SPM Integritas Pemilu tahun 2013 secara keseluruhan adalah 1220 orang (melebihi target awal sebanyak 1200 responden). Responden tersebut tersebar di 10 kota, dengan rincian sebaran seperti ditunjukan pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Sebaran Jumlah Responden No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Medan Palembang Jakarta Bandung Surabaya Denpasar Mataram Samarinda Makassar Ambon

Jumlah Responden 125 97 310 166 161 80 70 66 100 45

Persentase (%) 10.25 7.95 25.41 13.61 13.20 6.56 5.74 5.41 8.20 3.69

Ditinjau dari tingkat pendidikan, 559 responden adalah tamatan SMA (45.82%), kemudian diikuti oleh tamatan SMP sebanyak 231 responden (18.93%), tamatan SD 189 responden (15.49%) dan sisanya adalah lulusan Sarjana, Akademi Diploma, Tidak tamat SD dan Pascasarjana seperti ditunjukkan oleh Grafik 2.1 berikut:

Dilihat dari jenis pekerjaan responden, kebanyakan responden berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 30.98%. Profesi wiraswasta dan karyawan swasta menjadi profesi dominan berikutnya yaitu sebesar 25.00% dan 16.15%. Secara lengkap, jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada Grafik 2.2 di bawah ini. | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Grafik 2.2 Jenis Pekerjaan Responden TIDAK MENJAWAB DLL SWASTA PROFESIONAL PNS PENSIUNAN MAHASISWA IRT INFORMAL WIRASWASTA

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

Dari sisi pengeluaran rata-rata bulanan, kebanyakan responden memiliki pengeluaran antara Rp. 1.750.001 sampai Rp. 2.500.000 sebanyak 280 responden (22.95%), antara Rp. 1.250.001 sampai Rp. 1.750.000 sebanyak 234 responden (19.18%) dan antara Rp. 2.500.001 sampai Rp. 3.500.000 sebanyak 228 responden (18.69%) seperti ditunjukan pada Tabel 2.2 berikut: Tabel 2.2 Pengeluaran Responden (Rata-rata Per Bulan) Pengeluaran Rata-rata Per Bulan > Rp 3.500.000 Rp. 2.500.001 – Rp. 3.500.000 Rp. 1.750.001 – Rp. 2.500.000 Rp. 1.250.001 – Rp. 1.750.000 Rp. 900.001 – Rp. 1.250.000 Rp 600.000 – Rp. 900.000 < Rp 600.000

Jumlah Persentase Responden 140 11.48% 228 18.69% 280 22.95% 234 19.18% 122 10.00% 79 6.48% 137 11.23%

Karakteristik responden yang ditampilkan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi nyata responden sehingga mempermudah dalam menganalisis hasil SPM Integritas Pemilu 2013 serta menetapkan program kerja dan intervensi pada tahun-tahun berikutnya.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TERKAIT INTEGRITAS DALAM PEMILU

Untuk variabel pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait integritas dalam pemilu pada SPM Integritas Pemilu 2013 dilihat dalam tiga hal yakni; Pertama, pengetahuan dan keasadaran masyarakat atas tindak pidana korupsi; Kedua, Pengetahuan dan kesadaran masyarakat atas politik uang, dan ketiga, pengetahuan masyarakat terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hal-hal terkait integritas dalam pemilu. Jawaban dari pertanyaan survey terkait ke-3 hal tersebut menggambarkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan integritas, politik uang dan peraturan-peraturan terkait integritas dalam pemilu.

3.1

Pengetahuan Terhadap Integritas

Hal pertama yang diukur dalam SPM Integritas Pemilu 2013 adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap integritas. Hal ini dilakukan dengan menanyakan secara langsung kepada responden mengenai kata “integritas”.

Grafik 3.1 Persentase Jumlah Responden Yang Menyatakan Pernah Mendengar, Membaca atau Mengetahui Tentang Integritas 60% 40% 20% 0% Ya

Medan

Palembang

Jakarta

Bandung

Surabaya

Denpasar

Mataram

Samarinda

Makassar

Ambon

Total

51.20%

13.40%

31.83%

18.67%

23.60%

28.75%

12.86%

12.31%

22.00%

33.33%

26.39%

Grafik 3.1 memperlihatkan bahwa kata “integritas” bukan kata yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Hanya 26.39% responden yang menyatakan pernah mendengar, membaca atau mengetahui kata “integritas”. Bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya jumlahnya tidak mencapai 40%. Dari 10 kota, hanya ada dua satu yang jumlah respondennya menyatakan pernah mendengar, membaca atau mengetahui kata “integritas” yaitu Medan dengan 51.20%. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan responden, hasilnya tidak mengejutkan. Kebanyakan responden yang mengenal kata integritas adalah responden dengan tingkat pendidikan tinggi, meskipun persentasenya juga hanya 61.24%, sedangkan responden dengan tingkat pendidikan rendah dan menengah, kebanyakan tidak mengenal kata integritas. Hal ini dapat menyimpulkan | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 bahwa pengenalan kata integritas masih terbatas di lingkungan akademis saja. Hal ini mungkin dikarenakan oleh sosialisasi terhadap integritas baru secara massif dilakukan di lingkungan akademis saja. Secara lengkap, pengetahuan terhadap integritas berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 3.2.

Grafik 3.2 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Integritas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi (S1, S2, S3) Menengah (SMA, Diploma) Rendah (tidak lulus SD, SD, SMP) 0% TIDAK YA

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Rendah (tidak lulus SD, SD, SMP) 92.01

Menengah (SMA, Diploma) 67.20

Tinggi (S1, S2, S3) 38.76

7.99

32.80

61.24

Lebih jauh, survei juga menanyakan pemahaman arti kata “integritas” kepada 26.39% responden yang menyatakan pernah mendengar, membaca atau mengetahui tentang integritas. Hasil kemudian dianalisis dengan membandingkan pemahaman arti kata “integritas” menurut responden dengan arti kata “integritas” yang dimiliki oleh KPK. Dalam SPM Integritas Pemilu 2013 ini integritas didefinisikan oleh KPK sebagai “kesatuan dan keselarasan akan pikiran, sikap dan perilaku terhadap nilai-nilai tertentu dalam tingkat individu (pemilih) yang dilakukan dengan penuh komitmen secara konsisten”. Tabel 3.1 Kesesuaian Pemahaman Responden Dengan Definisi Integritas Menurut KPK No

Kota

1 2 3 4 5 6

Medan Palembang Jakarta Bandung Surabaya Denpasar

Tidak Sesuai/ Tidak Tahu

Sebagian Sesuai

Sesuai

79.69%

10.94%

9.38%

92.86%

7.14%

0.00%

25.25%

57.58%

17.17%

93.75%

4.69%

1.56%

72.50%

20.00%

7.50%

70.83%

20.83%

8.33%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Tabel 3.1 Kesesuaian Pemahaman Responden Dengan Definisi Integritas Menurut KPK [lanjutan] No

Kota

7 8 9 10

Mataram Samarinda Makassar Ambon Gabungan

Tidak Sesuai/ Tidak Tahu

Sebagian Sesuai

Sesuai

90.00%

10.00%

0.00%

75.00%

12.50%

90.91%

9.09%

0.00%

73.33%

20.00%

6.67%

71.46%

21.10%

7.43%

Tabel 3.1 menunjukan persentase jumlah responden yang dapat memahami arti kata “integritas” sesuai dengan definisi yang dimiliki KPK. Dari seluruh responden yang menyatakan pernah mendengar, membaca atau mengetahui tentang integritas, 71.46% memahami arti “integritas” tidak sesuai dengan definisi KPK dan hanya 7.43% responden yang memahami “integritas” sesuai dengan definisi KPK. Jika dilihat dari keseluruhan populasi, persentase ini lebih kecil lagi yaitu hanya 0.03% atau hanya 31 dari 1220 responden. Jika dilihat per kota lokasi survei, terdapat dua kota yang seluruh respondennya tidak bisa menjawab arti kata integritas sesuai dengan yang KPK inginkan yaitu Kota Palembang dan Makassar. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bagi KPK dan berbagai pihak yang menyerukan kata “integritas” kepada masyarakat sebagai bagian dari gerakan moral untuk pencegahan atau pemberantasan korupsi karena kata tersebut ternyata masih cukup asing di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh KPK. Pertama, mengganti kata “integritas” dengan padanannya yang lebih “membumi” di tengah masyarakat. Kedua, sosialisasi terhadap kata “integritas” yang lebih intensif dan masif masih harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga pesan untuk mencegah korupsi dengan mengedepankan integritas dapat tersampaikan dengan tepat. Jika kedua opsi tersebut tidak dipilih, seruan untuk mengedepankan integritas demi mencegah korupsi di Indonesia hanya akan menjadi retorika yang dipahami oleh segelintir orang saja.

…hanya 7.43% responden yang memahami “integritas” sesuai dengan definisi KPK. Jika dilihat dari keseluruhan populasi, persentase ini lebih kecil lagi yaitu hanya 0.03% atau hanya 31 dari 1220 responden.

Hal menarik lainnya terlihat ketika tingkat integritas direpresentasikan dengan tindak perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin. Pertanyaan diajukan kepada responden untuk melihat kesadaran responden terhadap tingkat integritas para pemimpin baik di pusat maupun daerah melalui tindak pidana korupsi yang umum terjadi di Indonesia. Ketika responden diminta menilai apakah para pemimpin kerap tersangkut kasus korupsi merupakan hal | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 yang umum terjadi di Indonesia, mayoritas responden menyatakan hal tersebut merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia.

Grafik 3.3 Persentase Jawaban Responden Terhadap Kelaziman Pemimpin Tersangkut Kasus Korupsi di Indonesia 100% 80% 60% 40% 20% 0%

Medan

Palembang

Jakarta

Bandung

Surabaya

Denpasar

Mataram

Samarinda

Makassar

Ambon

Gabungan

96.00%

91.75%

95.82%

88.55%

95.03%

90.00%

85.71%

83.08%

94.00%

97.78%

92.70%

TIDAK TAHU

1.60%

8.25%

2.57%

6.63%

1.86%

1.25%

7.14%

10.77%

5.00%

2.22%

4.18%

TIDAK

2.40%

0.00%

1.61%

4.82%

3.11%

8.75%

7.14%

6.15%

1.00%

0.00%

3.11%

Sebanyak 92.70% responden menyatakan bahwa pemimpin yang tersangkut kasus korupsi merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia dan hanya 3.11% yang menyatakan tidak. Jika dilihat per kota, persentase responden yang menyatakan pemimpin tersangkut kasus korupsi adalah suatu hal yang biasa terjadi selalu di atas 80%. Hal ini dapat menandakan bahwa kasus korupsi yang melibatkan pemimpin masih marak terjadi dan mayoritas masyarakat telah sadar terhadap kasuskasus korupsi di Indonesia. Hal ini kemungkinan besar juga dibantu oleh peran media yang telah memberitakan kasus-kasus korupsi sebagai berita utama kepada masyarakat. Selanjutnya, ketika responden ditanyakan pendapatnya mengenai lokus korupsi yang melibatkan pemimpin, jawabannya cukup beragam. Sebanyak 42.87% menyatakan kasus korupsi yang melibatkan pemimpin lebih banyak terjadi di pusat dan hanya 9.75% menyatakan lebih banyak di daerah. Sedangkan responden yang menjawab sama banyak antara pusat dan daerah adalah sebesar 37.87% dan yang tidak tahu sebesar 9.51%. Jika dilihat per kota, komposisi jawaban tiap kota juga berbeda-beda. Di kota Medan dan Ambon, kebanyakan responden menyatakan kasus korupsi di pusat dan daerah sama banyaknya, sedangkan di kota Denpasar, Mataram, Samarinda dan Makassar, mayoritas responden menyatakan kasus korupsi lebih banyak terjadi di pusat. Pada kotakota lain seperti Palembang, Jakarta, Bandung dan Surabaya, tidak terdapat jawaban yang dominan

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 terhadap lokus korupsi yang melibatkan para pemimpin. Hasil persentase secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 3.4 di bawah.

Grafik 3.4 Jawaban Responden Terhadap Banyaknya Lokus Korupsi PUSAT

Total Ambon Makassar Samarinda Mataram Denpasar Surabaya Bandung Jakarta Palembang Medan

DAERAH

42.87%

SAMA BANYAK

TIDAK TAHU

9.75%

28.89%

37.87% 44.44% 11.00% 29.00% 13.85% 12.31% 4.29% 18.57% 13.75% 20.00% 6.83% 44.10% 15.06% 33.13% 5.47% 45.66% 4.12% 43.30% 52.80%

20.00%

50.00% 53.85% 55.71% 55.00% 40.99% 38.55% 44.37% 43.30% 25.60% 15.20%

9.51% 6.67% 10.00% 20.00% 21.43% 11.25% 8.07% 13.25% 4.50% 9.28% 6.40%

3.2 Pengetahuan Terhadap Politik Uang Pengetahuan dan kesadaran responden berikutnya yang ditanyakan dalam SPM Integritas Pemilu 2013 adalah mengenai politik uang. Politik uang dalam SPM Integritas Pemilu 2013 diartikan sebagai pemberian materi atau janji dengan segala bentuknya dari calon pemimpin, partai politik maupun tim suksesnya kepada masyarakat menjelang pemilu dengan tujuan mempengaruhi pilihan masyarakat menjelang dan atau pada masa pemilu, namun tidak termasuk pemberian yang dilakukan di luar masa pemilu. Hampir sama dengan pertanyaan mengenai integritas, responden juga ditanya mengenai pengetahuan mereka terhadap politik uang, kelaziman praktik politik uang di Indonesia dan frekuensi terjadinya praktik politik uang antara pusat dan daerah.

Grafik 3.5 Pengetahuan Masyarakat Terhadap Politik Uang Gabungan Ambon Makassar Samarinda Mataram Denpasar Surabaya Bandung Jakarta Palembang Medan

78.20%

21.80%

86.67%

13.33% 71.00%

29.00% 46.15% 44.29%

53.85% 55.71% 62.50%

37.50%

82.61%

17.39% 72.89%

27.11%

90.03%

9.97% 73.20%

26.80%

92.00%

8.00% 0%

20%

40% YA

60%

80%

100%

TIDAK

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Grafik 3.5 memperlihatkan bahwa sebanyak 78.20% responden mengetahui politik uang dan sisanya 21.80% tidak mengetahui tentang politik uang. Jika dilihat per kota, hasilnya juga relatif sama, kebanyakan masyarakat di kota tersebut sudah mengetahui politik uang. Hanya ada tiga kota dimana responden yang mengetahui politik uang kurang dari 70% yaitu Samarinda (53.85%), Mataram (55.71%) dan Denpasar (62.50%). Apakah hal ini mengindikasikan politik uang tidak marak di tiga kota tersebut? Nampaknya masih terlalu dini untuk sampai kepada kesimpulan tersebut. Rendahnya pengetahuan atau kesadaran terhadap politik uang pada tiga kota tersebut mungkin juga disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak sadar terhadap politik uang menjelang dan atau pada saat penyelenggaraan pemilu. Tabel 3.2 Pengetahuan Politik Uang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Rendah (tidak lulus SD, SD, SMP) Menengah (SMA, Diploma) Tinggi (S1, S2, S3)

Ya 74.30% 81.05% 78.29%

Tidak 25.70% 18.95% 21.71%

Jika dilihat dari tingkat pendidikan responden, pengetahuan terhadap politik uang di tiap kelompok tingkat pendidikan cukup merata. Tabel 3.2 menunjukan bahwa tiap kelompok pendidikan memiliki tingkat pengetahuan politik uang yang sudah cukup baik dengan persentase pada kisaran 70 â&#x20AC;&#x201C; 80%. Hal cukup menarik terlihat pada kelompok tingkat pendidikan menengah yang memiliki tingkat pengetahuan politik uang sedikit lebih baik dibanding tingkat pendidikan tinggi. Sebanyak 81.05% responden pada kelompok tingkat pendidikan menengah menyatakan pernah tahu atau melihat atau mendengar politik uang sedangkan pada kelompok tingkat pendidikan tinggi hanya 78.29%.

Grafik 3.6 Jenis Politik Uang Yang Populer di Masyarakat PEMBERIAN SANDANG 3% PEMBAGIAN SEMBAKO 14%

PERBAIKAN DLL FASUM 5% 1%

PEMBERIAN UANG 77%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Grafik 3.6 menunjukan bahwa ketika responden yang mengetahui politik uang ditanya mengenai bentuk-bentuk politik uang, jawaban langsung responden atau yang pertama keluar dari responden (Top of Mind) yang paling dominan adalah pemberian uang (77%), pembagian sembako (14%) dan pemberian sandang (3%). Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada responden mengenai keumuman praktik politik uang di Indonesia. Sebanyak 71.72% responden menyatakan bahwa praktik politik uang dalam pemilu merupakan hal yang umum terjadi di Indonesia dan hanya 2.70% yang menyatakan tidak, sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu. Jika dilihat per kota, terdapat tiga kota yang respondennya menyatakan praktik politik uang adalah suatu hal yang biasa terjadi dengan angka persentase lebih dari 80%, yaitu Ambon (86.67%), Jakarta (84.89%) dan Medan (88.00%). Secara lengkap jawaban responden tiap kota dapat dilihat pada Grafik 3.7.

Grafik 3.7 Persentase Jawaban Responden Terhadap Kelaziman Praktik Politik Uang di Indonesia 100% 90% 80%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Medan

88.00%

Palemban g 70.10%

Jakarta

Bandung

Surabaya

Denpasar

Mataram

Samarinda

Makassar

Ambon

Total

84.89%

66.87%

77.02%

56.25%

44.29%

29.23%

64.00%

86.67%

71.72%

TIDAK TAHU

11.20%

27.84%

14.15%

30.12%

18.01%

38.75%

48.57%

70.77%

32.00%

11.11%

25.57%

TIDAK

0.80%

2.06%

0.96%

3.01%

4.97%

5.00%

7.14%

0.00%

4.00%

2.22%

2.70%

Jawaban responden ini perlu dijadikan peringatan bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu di Indonesia karena praktik politik uang merupakan indikator penting untuk melihat tingkat integritas pemilu. Tingginya praktik politik uang dalam pemilu dapat diartikan bahwa tingkat integritas pemilu tersebut rendah.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Grafik 3.8 Perbandingan Kelaziman Praktik Politik Uang dan Kelaziman Kasus Korupsi Yang Melibatkan Pemimpin 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% Medan

Palembang

Jakarta

Bandung

Surabaya

Lazim Praktik Politik Uang

Denpasar

Mataram

Samarinda Makassar

Ambon

Lazim Tersangkut Kasus Korupsi

Jika digabungkan antara kelaziman kasus korupsi yang melibatkan pemimpin dan kelaziman praktik politik uang di Indonesia, korelasi jawaban responden antar keduanya dapat terlihat pada masingmasing kota. Tren persentase responden pada di 10 kota yang menyatakan kasus korupsi yang melibatkan pemimpin lazim terjadi menyerupai tren persentase responden terhadap lazimnya praktik politik uang. Sebagai contoh, persentase responden di Jakarta yang menjawab kasus korupsi yang melibatkan pemimpin lazim terjadi di Indonesia lebih tinggi dibanding Bandung dan Palembang, maka persentase responden di Jakarta yang menjawab praktik politik uang lazim terjadi di Indonesia juga lebih tinggi dibanding Bandung dan Palembang. Terjadinya fenomena ini tentu menjadi hal menarik karena dua aktifitas yang memperlihatkan tingkat integritas yang rendah dari para pemimpin di negeri ini dianggap lazim terjadi oleh sebagian besar masyarakat. Memang perlu penggalian informasi dan analisis lebih lanjut mengenai fenomena ini, terutama mengenai apakah masyarakat memiliki persepsi yang sama antara politik uang dengan korupsi karena politik uang sangat mirip dengan salah satu tipologi korupsi, yaitu suap. Hal ini menjadi penting karena jika memang masyarakat mempersepsikan politik uang sebagai suap, maka pertanyaannya selanjutnya adalah sejauh apa masyarakat menerima praktik politik uang tersebut. Beberapa penelitian sebelumnya dan bagian berikutnya dalam laporan ini yang menunjukan bahwa sebagian masyarakat cukup permisif terhadap politik uang perlu menjadi perhatian karena secara tidak langsung dapat mengartikan bahwa masyarakat juga permisif terhadap praktik suap menyuap. Ketika responden ditanyakan pendapatnya mengenai lokus dari praktik politik uang, jawabannya cukup beragam dan tidak ada yang terlalu dominan. Sebanyak 21.89% menyatakan politik uang banyak terjadi di daerah dan 19.02% menyatakan lebih banyak di pusat, sedangkan 29.51% menyatakan sama banyaknya antara pusat dan daerah. Jika dilihat per kota, komposisi jawaban tiap kota juga berbeda-beda. Di kota Ambon, kebanyakan responden menyatakan politik uang banyak | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 terjadi di daerah, sedangkan di kota Medan dan Palembang, mayoritas responden menyatakan praktik politik uang di pusat maupun daerah sama banyaknya. Yang cukup menarik juga, persentase responden yang menyatakan tidak tahu mengenai lokus politik uang banyak terjadi cukup tinggi juga. Secara total, 29.59% responden menyatakan tidak tahu dimana lokus politik uang banyak terjadi. Di kota Denpasar, Mataram dan Samarinda, responden yang menjawab tidak tahu merupakan yang paling dominan dengan persentase di atas 40%. Beragamnya jawaban masyarakat mengenai lokus dari praktik politik uang kemungkinan karena pengalaman dan informasi yang dimiliki masyarakat berbeda-beda. Perlu pendalaman lebih lanjut terhadap hasil survei ini untuk menganalisis persepsi yang beragam terhadap lokus praktik politik uang. Secara lengkap hasil survei dapat dilihat pada Grafik 3.9. Grafik 3.9 Lokus Praktik Politik Uang Menurut Masyarakat

100% 90% 80% 70% 60% TIDAK TAHU

50%

SAMA BANYAK

40%

PUSAT

30%

DAERAH

20%

10% 0% TIDAK TAHU

Medan 12.80%

Palembang 29.90%

Jakarta 15.43%

Bandung 36.14%

Surabaya 24.22%

Denpasar 48.75%

Mataram 57.14%

Samarinda 70.77%

Makassar 37.00%

Ambon 15.56%

Total 29.59%

SAMA BANYAK

52.80%

47.42%

31.83%

25.30%

29.19%

16.25%

12.86%

0.00%

28.00%

22.22%

29.51%

PUSAT

15.20%

7.22%

39.23%

10.84%

14.29%

20.00%

7.14%

4.62%

12.00%

15.56%

19.02%

DAERAH

19.20%

15.46%

13.50%

27.71%

32.30%

15.00%

22.86%

24.62%

23.00%

46.67%

21.89%

3.3 Pengetahuan Terhadap Peraturan Pemilu Terkait Integritas Hal lain yang juga ditanyakan kepada responden adalah peraturan-peraturan pemilu yang terkait dengan integritas. Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat dan juga meminta pendapat masyarakat terhadap urgensi aturan-aturan tersebut untuk menjaga integritas kandidat dan pemilu itu sendiri. Adapun aturan-aturan yang ditanyakan sebanyak enam peraturan, sebagai berikut: 1. Aturan yang mewajibkan kandidat melaporkan harta kekayaannya sebelum pemilu diadakan 2. Aturan yang melarang seseorang yang pernah dihukum karena pidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri dalam pemilu | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 3. Aturan yang mewajibkan kandidat untuk melaporkan dana kampanyenya 4. Aturan yang membatasi jumlah sumbangan kampanye baik perorangan maupun korporasi 5. Aturan yang melarang kandidat, parpol dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih 6. Aturan yang dapat membatalkan seseorang sebagai kandidat karena diketahui menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih Tabel 3.3 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Integritas No 1 2 3 4 5 6

Aturan

Tahu

Tidak Tahu

Aturan yang mewajibkan kandidat melaporkan harta kekayaannya sebelum pemilu diadakan Aturan yang melarang seseorang yang pernah dihukum karena pidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri dalam pemilu Aturan yang mewajibkan kandidat untuk melaporkan dana kampanyenya Aturan yang membatasi jumlah sumbangan kampanye baik perorangan maupun korporasi Aturan yang melarang kandidat, parpol dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih Aturan yang dapat membatalkan seseorang sebagai kandidat karena diketahui menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

69.92

30.08

55.66

44.34

51.56

48.44

33.69

66.31

57.30

42.70

43.77

56.23

Tabel 3.3 memperlihatkan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang terkait dengan integritas kandidat relatif rendah. Dari enam aturan yang ditanyakan, kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan sebelum pemilu diadakan merupakan aturan yang paling diketahui oleh masyarakat (69.92%) sedangkan aturan yang membatasi jumlah sumbangan dana kampanye merupakan yang paling sedikit diketahui masyarakat, dengan persentase hanya mencapai 33.69%. Sedangkan aturan-aturan yang lain, persentase tingkat pengetahuan masyarakat hanya berkisar pada angka kurang dari 60%. Hasil ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh elemen yang terlibat dalam pemilu untuk lebih mensosialisasikan aturan-aturan tersebut sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap aturan yang mengatur hal-hal terkait integritas dapat lebih meningkat. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap aturan-aturan ini akan lebih mengefektifkan fungsi aturan-aturan tersebut sebagai alat kontrol yang menjaga integritas kandidat dan pemilu secara keseluruhan. Ketika masyarakat diminta untuk menilai aturan-aturan tersebut (terlepas dari tahu atau tidak terhadap aturan-aturan tersebut), mayoritas masyarakat berpendapat bahwa aturan-aturan tersebut penting untuk menjaga integritas kandidat. Aturan mengenai pelaporan harta kekayaan | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 kandidat sebelum pemilu diadakan misalnya, 50% responden berpendapat bahwa aturan tersebut penting dan 33% menyatakan sangat penting. Begitu juga aturan yang mewajibkan kandidat untuk melaporkan dana kampanyenya, 54% responden menyatakan penting dan 24% menyatakan sangat penting. Aturan yang paling dianggap tidak penting/kurang penting dari keenam aturan tersebut adalah aturan yang membatasi jumlah sumbangan dana kampanye. Sebanyak 17% responden menyatakan tidak penting dan 20% responden berpendapat kurang penting. Namun begitu, responden yang menganggap penting dan sangat penting terhadap aturan ini tetap lebih dominan dengan persentase masing-masing 50% dan 14%. Grafik 3.10 Penilaian Masyarakat Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Integritas Dalam Pemilu

Aturan yang melarang seseorang yang pernah dihukum karena pidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri dalam pemilu

Aturan yang mewajibkan kandidat melaporkan harta kekayaannya sebelum pemilu diadakan 50%

50% 33% 8% Tidak Penting

10% Kurang Penting

7% Penting

Sangat Penting

Aturan yang dapat membatalkan seseorang sebagai kandidat karena diketahui menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

Tidak Penting

7% Kurang Penting

12%

Tidak Penting

Kurang Penting

Penting

Sangat Penting

Aturan yang membatasi jumlah sumbangan kampanye baik perorangan maupun korporasi 50%

53% 10%

37%

25%

17%

20%

Sangat Penting

Tidak Penting

Kurang Penting

14% Penting

Sangat Penting

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Grafik 3.10 Penilaian Masyarakat Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Integritas Dalam Pemilu [lanjutan]

Aturan yang melarang kandidat, parpol dan/atau tim kampanye menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih

Aturan yang mewajibkan kandidat untuk melaporkan dana kampanyenya 54%

51% 11% Tidak Penting

25%

12% Kurang Penting

Penting

Sangat Penting

10%

12%

Tidak Penting

Kurang Penting

24%

Penting

Sangat Penting

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukan bahwa masyarakat memandang penting aturan-aturan yang bisa menjaga integritas kandidat dan pemilu meskipun masyarakat tidak mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga integritas melalui peraturan-peraturan yang cukup tinggi merupakan modal berharga untuk mewujudkan pemimpin berintegritas, namun hal ini harus dibarengi dengan sosialisasi yang lebih giat kepada seluruh lapisan masyarakat yang berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat belum mengetahui aturan-aturan yang mendukung integritas kandidat. Dengan semakin banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan tersebut, diharapkan fungsi kontrol integritas dari para kandidat dan pemilu secara umum dapat lebih efektif lagi.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

PERTIMBANGAN MASYARAKAT DALAM MEMILIH PARTAI POLITIK DAN CALON PEMIMPIN

Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa â&#x20AC;&#x153;kedaulatan berada di tangan rakyatâ&#x20AC;? dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Makna yang termaktub dari kalimat kedaulatan berada di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat memilih wakilnya 4 Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu menunjukkan bahwa rakyat berdaulat atas seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan negaranya. Dalam Pemilu, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih siapa yang dapat mewakili mereka dalam mengelola negara. Sistem pemilu saat ini memudahkan masyarakat untuk tidak sekedar memilih partai politik (parpol), namun memilih kandidat yang ditawarkan oleh partai politik. Melalui proses ini diharapkan masyarakat juga ikut bertanggung jawab atas kualitas anggota dewan (legislatif) yang nantinya akan mewakili dirinya. Sayangnya peluang peran pemilih yang makin besar itu tidak disambut oleh masyarakat, buktinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah semakin menurun. Data partisipasi pemilih pada tiga kali pemilu legislatif menunjukkan kecenderungan penurunan. Dari angka 92,99 % di Pemilu 1999, turun menjadi 84,07 % pada Pemilu 2004. Lalu, terus turun pada angka 70,99 % di Pemilu 2009. Tingkat partisipasi pada pemilu legislatif juga tidak berbeda jauh jika diperbandingkan dengan data pemilukada di 11 provinsi dalam kurun waktu 2012-2013. Mulai dari Papua Barat, Nangroe Aceh Darussalam, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Jawa Barat, dan terakhir Sumatera Utara. Secara rata-rata tingkat partisipasi berada pada angka 68,82%5. Untuk Pemilukada Jawa Tengah dan Jawa Timur, tingkat partisipasinya juga tidak lebih dari 60 %. Banyak analisis yang menghubungkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan rendahnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akibat banyaknya kader parpol yang tersandung kasus korupsi. Namun butuh penelitian lebih lanjut untuk menguji hal tersebut. SPM terhadap Integritas Pemilu 2013 salah satunya juga bertujuan untuk menilai referensi masyarakat dalam memilih partai politik dan calon pemimpin. Hal-hal apa saja yang menjadi acuan 4 5

Penjelasan UU no.8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD http://www.ayovote.com/menyoal-partisipasi-pemilih/

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya dalam pemilu. Tentunya sebagai Institusi Negara yang bertugas memberantas korupsi, KPK berharap nilai-nilai kejujuran, adil dan bertanggung jawab yang dimiliki partai politik atau calon kepala daerah/negara dijadikan acuan oleh masyarakat dalam menentukan pilihannya.

4.1 Referensi Masyarakat Dalam Memilih Partai SPM terhadap Integritas Pemilu 2013 memotret referensi masyarakat dalam memilih partai. Alasan yang mendorong masyarakat untuk memilih partai tertentu menjadi bahan analisis yang menarik untuk menilai tingkat kedewasaan masyarakat dalam memilih. Diharapkan semakin dewasa pemilih semakin logis dan rasional pilihannya. Berdasar hasil SPM terhadap Integritas Pemilu 2013, secara umum terdapat 3 hal yang menjadi referensi masyarakat dalam memilih yakni kemampuan kader parpol, janji politik dan perilaku dan karakter dari kader partai, seperti yang terlihat dalam grafik 4.1. Grafik 4.1. Referensi Masyarakat Memilih Partai Politik

17.93 14.77

17.28

17.69

15.50

16.16

0.67

Terdapat hal yang menarik melihat hasil dari grafik 4.1 tersebut, yakni ideologi parpol bukan menjadi pertimbangan utama dalam memilih partai politik, hanya 14,77

responden yang

mempertimbangkan memilih parpol karena ideologinya. Hal ini sesuai dengan analisis dari para ahli yang menyatakan bahwa partai politik saat ini cenderung pragmatis dan melupakan platform atau ideologi yang dianut6 Dengan menggunakan pertanyaan yang sama yakni â&#x20AC;&#x153;hal apa yang menjadi pertimbangan saudara dalam memilih parpolâ&#x20AC;?, ternyata jawaban terbanyak yang langsung menjadi respon pertama dari responden, atau dikategorikan sebagai jawaban yang merupakan top of mind dari responden adalah 6

Diutarakan oleh Syamsudin Haris dan J. Cristiadi dalam Focus Group Discussion Sistem Politik Berintegritas di KPK 4-5 September 2013

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 perilaku dari kader partai yakni sebanyak 20,9 % seperti yang terlihat dalam grafik 4.2. Analisis dari fenomena ini adalah perilaku dan karakter dari kader partai adalah hal yang umumnya dekat dan ditemui langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat seketika bisa menilai kualitas dari parpol yang akan dipilihnya melalui karakter dan perilaku kader-kader parpol yang mereka lihat langsung. Grafik 4.2. Referensi Masyarakat Memilih Partai Politik (Jawaban Top of Mind) 19.02%

10.16% 3.85%

20.90% 17.05%

14.84% 9.84% 4.34%

Jika dibandingkan antara kota, ternyata terdapat perbedaan yang menarik mengenai referensi masyarakat dalam memilih partai. Dalam tabel 4.1. terlihat bahwa lebih dari separuh responden di Kota Ambon (55,56%) menjadikan rekam jejak sebagai referensi mereka dalam memilih partai politik. Artinya partai yang pernah berkuasa dan memiliki rekam jejak baik mempunyai potensi besar untuk dipilih kembali di Ambon. Sementara bagi partai yang belum pernah menunjukkan bukti atau rekam jejak yang kuat akan sulit menang di Ambon. Hal ini berbeda dengan responden di Jakarta. 28,06% responden di Jakarta menjadikan janji politik sebagai referensi mereka dalam memilih parpol, tertinggi dibandingkan referensi lainnya. Artinya sepanjang memiliki janji politik yang baik, maka peluang partai politik untuk dipilih di Jakarta masih terbuka lebar, meski partai tersebut belum memiliki rekam jejak yang baik.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Tabel 4.1. Referensi Masyarakat Memilih Partai Politik Berdasarkan Kota (Jawaban Top of Mind) No

Kota

Ideologi

Janji politik

Kemampuan kader

Ketokohan

Perilaku kader

Rekam jejak

Lain-lain

Tidak Menjawab

Medan

21.60%

12.00%

27.20%

4.80%

17.60%

14.40%

2.40%

0.00%

Palembang

5.15%

23.71%

13.40%

7.22%

15.46%

28.87%

0.00%

6.19%

3 4

Jakarta Bandung

11.94% 7.83%

28.06% 15.66%

22.26% 10.84%

8.71% 9.04%

17.74% 22.29%

10.65% 20.48%

0.32% 13.86%

0.32% 0.00%

Surabaya

14.29%

16.77%

11.18%

13.04%

34.78%

6.21%

0.00%

3.73%

Denpasar

5.00%

15.00%

35.00%

2.50%

15.00%

8.75%

1.25%

17.50%

Mataram

10.00%

11.43%

17.14%

5.71%

10.00%

Samarinda

0.00%

16.92%

15.38%

9.23%

24.62%

6.15%

23.08%

4.62%

Makassar

6.00%

17.00%

7.00%

18.00%

23.00%

10.00%

0.00%

19.00%

Ambon

4.44%

11.11%

6.67%

15.56%

55.56%

0.00%

Total

10.16%

19.02%

17.05%

9.59%

20.90%

14.84%

3.85%

4.59%

4.2 Referensi Masyarakat Memilih Calon Pemimpin Setelah adanya amandemen ke-4 Undang Undang Dasar 1945, pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR, mulai pada pemilu 2004 dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dikenal dengan istilah Pilpres. Demikian pula sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mulai dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005 untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah kabupaten Kutai Kartanegara. Artinya sudah sekitar 9 tahun masyarakat Indonesia terlibat secara aktif dalam pemilihan pemimpin secara langsung dan selama itu pula seharusnya telah terjadi pendewasaan pola pikir di masyarakat mengenai tanggung jawab mereka dalam memilih pemimpin yang tepat dalam Pilpres atau Pemilukada. Masyarakat diharapkan untuk makin sadar bahwa memilih calon pemimpin yang tepat, akan bermanfaat bagi perbaikan daerah mereka di masa depan. Untuk itu dalam SPM terhadap integritas Pemilu 2013 juga ditelaah tentang apa yang menjadi referensi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya. Berdasarkan hasil survei, jawaban yang merupakan top of mind dari responden terkait referensi terbanyak dari responden dalam memilih calon pimpinan adalah berdasarkan perilaku dan karakternya seperti yang terlihat dalam grafik 4.3 berikut;

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Grafik 4.3. Referensi Masyarakat Memilih Partai Politik (Jawaban Top of Mind)

Lainnya Tidak Menjawab Rekam jejak Profesi Popularitas Perilaku dan karakter Partai pendukung Ketokohan Kemampuan calon Kedekatan dengan masyarakat Janji politik Ideologi Gender Asal daerah Agama

1.97% 2.54% 6.64% 1.23% 1.23% 22.38% 3.52% 9.34% 16.48% 13.93% 8.28% 3.93% 0.08% 0.41% 8.03%

Dalam grafik 4.3, terlihat bahwa jenis kelamin, asal daerah, profesi dan popularitas tidak menjadi referensi utama pemilih dalam memilih calon pemimpin, sementara perilaku dan karakter calon pemimpin menjadi referensi yang paling banyak dipilih oleh responden. Jika dibedakan berdasarkan kota, secara umum tidak terdapat perbedaan referensi memilihi calon pemimpin seperti yang terlihat dalam tabel 4.2. Terdapat beberapa hal menarik yang bisa dilihat di tabel 4.2. Jakarta yang merupakan kota dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dan masyarakatnya yang majemuk ternyata 18,01% respondennya menyatakan bahwa agama merupakan referensi utama mereka dalam memilih calon pemimpin. Tertinggi dibanding referensi lainnya. Sementara di Ambon tidak ada satupun responden yang dengan spontan menjawab bahwa alasan agama dijadikan referensi pertama dalam memilih pemimpin, padahal kota ini pernah mengalami konflik SARA.

â&#x20AC;Ś18,01% responden di Jakarta menjadikan agama sebagai referensi memilih calon pemimpin sementara tidak satupun responden di Ambon berpendapat sama

Analisis tentang dijadikannya agama sebagai referensi memilih calon pemimpin di Jakarta ini menjadi sangat menarik. Hal ini bisa saja dikarenakan bahwa pada saat survei dilakukan, Jakarta baru saja melakukan Pemilukada. Isu agama pada saat Pemilukada Jakarta menjadi salah satu isyu kampanye yang disuarakan, sehingga membekas oleh sebagian responden di | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Jakarta, selain kemungkinan memang adanya kelompok masyarakat yang ekstrim terhadap agama mereka sehingga memilih pemimpin pun berdasarkan agamanya. Kota yang dominan mengedepankan perilaku dan karakter sebagai referensi untuk memilih pemimpinnya adalah Surabaya, Makasar dan Ambon, sedangkan Palembang adalah satu-satunya kota yang mayoritas respondennya menjawab ketokohan adalah referensi mereka dalam memilih pemimpin. Tabel 4.2. Referensi Masyarakat Memilih Calon Pemimpin Berdasarkan Kota (Jawaban Top of Mind) No

Referensi

Medan

Palembang

Jakarta

Bandung

Surabaya

Denpasar

Mataram

Samarinda

Makassar

Ambon

Agama

8.80%

3.09%

18.01%

5.42%

2.48%

2.50%

15.71%

1.54%

1.00%

0.00%

Asal daerah

0.80%

0.00%

0.32%

0.00%

0.62%

0.00%

1.43%

1.54%

0.00%

Gender

0.00%

1.25%

0.00%

Ideologi

12.00%

1.03%

3.54%

2.41%

5.59%

1.25%

1.43%

0.00%

3.00%

6.67%

Janji politik

4.00%

20.62%

9.32%

8.43%

8.07%

7.50%

7.14%

4.62%

4.00%

4.44%

13.60%

8.25%

14.47%

13.25%

19.88%

12.50%

7.14%

24.62%

8.00%

15.56%

31.20%

12.37%

16.08%

9.64%

12.42%

33.75%

15.71%

18.46%

6.00%

17.78%

4.00%

24.74%

4.82%

13.25%

4.97%

11.25%

8.57%

3.08%

16.00%

15.56%

1.60%

2.06%

7.72%

3.61%

1.24%

7.50%

0.00%

1.00%

0.00%

17.60%

19.59%

14.47%

25.90%

32.92%

12.50%

27.14%

18.46%

38.00%

26.67%

Kedekatan dengan masyarakat Kemampuan calon

6 7 8

Ketokohan

9 10

Partai pendukung Perilaku dan karakter

Popularitas

0.00%

4.12%

0.32%

3.61%

0.00%

1.25%

0.00%

1.54%

2.00%

0.00%

Profesi

0.00%

1.03%

2.57%

1.20%

0.62%

0.00%

1.54%

1.00%

2.22%

Rekam jejak

6.40%

0.00%

7.07%

7.83%

10.56%

2.50%

7.14%

0.00%

9.00%

11.11%

Lainnya

0.00%

0.32%

5.42%

0.00%

20.00%

1.00%

0.00%

Tidak Menjawab

0.00%

3.09%

0.96%

0.00%

0.62%

6.25%

8.57%

4.62%

10.00%

0.00%

SPM Integritas Pemilu 2013 mendalami dengan lebih detil, karakter dan perilaku seperti apa yang menjadi referensi responden dalam memilih pemimpin. Nilai dari karakter dan perilaku pemimpin yang berintegritas menurut hipotesa KPK adalah pemimpin yang jujur, adil dan bertanggung jawab. Survei dilakukan untuk melihat apakah nilai jujur, adil dan bertanggung jawab telah menjadi nilai yang dipilih oleh responden dalam menentukan karakter calon pemimpin yang dipilihnya.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Tabel 4.3. Referensi Masyarakat Memilih Calon Pemimpin Berdasarkan Kota (Jawaban Top of Mind) No

Kota

Adil

Berani

Bertanggung jawab

Jujur

Karismatik

Sederhana

Lainnya

Tidak Menjawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Medan Palembang Jakarta Bandung Surabaya Denpasar Mataram Samarinda Makassar Ambon Total

4.80% 5.15% 8.04% 5.42% 6.21% 3.75% 8.57% 3.08% 9.00% 4.44% 6.31%

5.60% 5.15% 0.96% 3.61% 4.35% 3.75% 7.14% 0.00% 1.00% 11.11% 3.44%

12.00% 21.65% 4.50% 13.25% 12.42% 11.25% 14.29% 16.92% 15.00% 17.78% 11.89%

63.20% 53.61% 75.88% 39.76% 47.20% 58.75% 37.14% 27.69% 41.00% 55.56% 54.59%

3.20% 4.12% 10.29% 16.87% 14.91% 15.00% 12.86% 6.15% 12.00% 8.89% 10.90%

0.80% 8.25% 0.32% 6.02% 11.80% 7.50% 17.14% 9.23% 8.00% 2.22% 5.90%

10.40% 0.00% 0.00% 15.06% 0.00% 0.00% 1.43% 36.92% 13.00% 0.00% 6.23%

0.00% 2.06% 0.00% 0.00% 3.11% 0.00% 1.43% 0.00% 1.00% 0.00% 0.74%

Berdasarkan hasil survei nampak bahwa nilai jujur, sudah menjadi nilai yang mayoritas diacu oleh responden dalam memilih karakter calon pemimpin, seperti yang terlihat dalam tabel 4.3. Bahkan 75 % responden di Jakarta menjadikan calon pemimpin dengan karakter yang jujur sebagai calon yang akan mereka pilih. Dari ketiga nilai yang diusung KPK ternyata nilai adil belum menjadi referensi bagi pemilih untuk menentukan calon pemimpinnya. Karakter individu yang adil mungkin sulit didefinisikan masyarakat, sehingga bukan menjadi pilihan. Namun untuk nilai sederhana, juga tidak banyak dipilih oleh masyarakat, meski definisi dari kata sederhana sepertinya lebih mudah untuk dijabarkan. Hanya 5,9% responden yang menganggap sederhana menjadi referensi utama dalam memilih pemimpin Grafik 4.3 Referensi Masyarakat Memilih Kemampuan Calon Pemimpin (Jawaban Top of Mind) Lainnya

2.46%

Tidak menjawab

0.98%

Rekam jejak Managerial

Kepemimpinan

11.48% 8.44% 28.85%

42.38%

Kemampuan intelektual Kemampuan finansial

5.41%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Selain karakter tentu kompetensi calon pemimpin juga menjadi perhatian dalam SPM ini. Berdasarkan hasil survei, dari jawaban spontan pertama (top of mind) responden, ternyata 42,38% responden berpendapat bahwa calon pemimpin yang mereka pilih haruslah memiliki kemampuan intelektual yang baik, seperti yang tampak dalam grafik 4.3. Sedangkan kompetensi kepemimpinan, rekam jejak dan manajerial menjadi jawaban top of mind berikutnya yang banyak keluar dari mulut responden. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia percaya bahwa kemampuan akademis ataupun intelektual masih menjadi faktor paling penting bagi sebagian masyarakat bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Sedangkan rekam jejak atau prestasi kerja yang merupakan bukti kompetensi seseorang hanya menjadi referensi berikutnya bagi sebagian masyarakat.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

SIKAP DAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP INTEGRITAS PEMILIH DAN CALON PEMIMPIN

5.1 Sikap Pemilih Terhadap Integritas Untuk mengetahui sikap masyarakat terkait integritas pemilu, survei ini menilai sikap masyarakat terhadap dua hal, yaitu sikap masyarakat terhadap integritas calon pemimpin dan sikap masyarakat terhadap integritas pemilih. Sikap masyarakat terhadap integritas calon pemimpin dapat diungkapkan melalui pendapat responden atas beberapa perilaku buruk calon pemimpin. Hasilnya, secara umum masyarakat cenderung berpendapat bahwa perilaku-perilaku calon pemimpin yang buruk dalam kuisioner tergolong tidak baik. Ketidaksetujuan masyarakat ini terutama terlihat pada sikap masyarakat terhadap perilaku kandidat/calon pemimpin yang membiarkan tim sukses kampanyenya melakukan kecurangan aturan. Sebanyak 70.82% menjawab bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan 24.18% menyatakan kurang baik. Jika ada perbuatan yang mencerminkan integritas yang rendah dari calon pemimpin namun persentase masyarakat yang menganggap biasa saja masih relatif besar (lebih dari 15%) adalah perilaku menjanjikan/memberikan uang atau materi kepada masyarakat menjelang pemilu (politik uang), perilaku menonjolkan agama/ras/suku/profesi dirinya untuk meraih simpati dukungan masyarakat, dan calon pemimpin yang ikut serta pemilu namun masih memegang jabatan sebelumnya. Secara lebih detail, jawaban responden terlihat dalam Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1 Sikap Responden Terhadap Integritas Calon Pemimpin Jawaban Responden No

1 2 3 4 5 6

Perilaku

Kandidat / calon pemimpin menjanjikan / memberikan uang atau materi kepada masyarakat menjelang pemilu dengan alasan memenuhi kebutuhan/keinginan masyarakat Kandidat /calon pemimpin menonjolkan agama/ras/suku/ profesi dirinya untuk meraih simpati dukungan masyarakat Kandidat /calon pemimpin tidak melaporkan dana kampanye secara benar dan transparan Kandidat/calon pemimpin membiarkan tim sukses kampanyenya melakukan kecurangan aturan karena tim sukses kandidat lain juga melakukannya Kandidat/calon pemimpin yang masih memiliki masalah pajak bisnisnya namun berkampanye untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara/daerah Kandidat/calon pemimpin yang ikut serta pemilu namun masih memegang jabatan sebelumnya karena ditunjuk oleh parpolnya

Baik

Biasa Saja

Kurang Baik

Tidak Baik

6.64%

17.05%

31.89%

44.43%

8.20%

18.11%

30.41%

43.28%

2.05%

8.69%

29.34%

59.92%

0.25%

4.75%

24.18%

70.82%

0.98%

5.57%

26.80%

66.64%

8.52%

24.67%

30.08%

36.72%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Sementara itu, sikap masyarakat terhadap integritas pemilih diukur melalui beberapa pertanyaan terkait perilaku pemilih. Beberapa pilihan jawaban diberikan agar responden dapat menilai apakah perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam pertanyaan termasuk perbuatan baik, biasa saja, kurang baik atau tidak baik. Secara umum, hasilnya cenderung baik dalam arti masyarakat menilai perbuatan yang buruk termasuk buruk dan perbuatan yang baik termasuk baik kecuali dalam satu hal, yaitu ketika masyarakat menilai baik perbuatan pemilih yang menerima pemberian dari kandidat yang sesuai dengan pilihan hatinya. Padahal diharapkan dalam kondisi ideal, pemilih tidak menerima pemberian apapun dari kandidat, parpol atau tim sukses. Hal yang juga perlu dicermati adalah persentase yang menjawab â&#x20AC;&#x153;biasa sajaâ&#x20AC;? terhadap perilaku pemilih yang mencerminkan rendahnya integritas masih cukup tinggi (di atas 15%). Jawaban ini menunjukan masyarakat masih cukup permisif terhadap perilaku yang kurang berintegritas dalam pemilu. Hasil selengkapnya terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.2 Sikap Pemilih Terhadap Perilaku Pemilih No

Perilaku

Seorang pemilih menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim suksesmenjelang pemilu dengan alasan masyarakat bisa mendapatkan sesuatu secara langsung dari calon pemimpin/pemimpin hanya saat pemilu Seorang pemilih menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu dengan alasan kebutuhan ekonomi sehari-hari Seorang pemilih memberikan suaranya kepada calon pemimpin/parpol yang dapat memberikan/menjanjikan sesuatu paling besar kepadanya menjelang pemilu Seorang pemilih menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu namun tidak memberikan suaranya kepada calon pemimpin/parpol tersebut Seorang pemilih menerima pemberian dari calon pemimpin/parpol/tim sukses menjelang pemilu karena calon pemimpin/parpol/tim sukses tersebut memang pilihan nuraninya Seorang pemilih melakukan pencarian informasi mengenai rekam jejak seluruh calon pemimpin/parpol untuk menentukan pilihan dukungannya Seorang pemilih melakukan pencarian informasi mengenai visi, misi, program seluruh calon pemimpin/parpol untuk menentukan pilihan dukungannya

P2 P3 P4

P6 P7

Baik

Biasa Saja

Kurang Baik

Tidak Baik

2.87%

21.64%

36.97%

38.52%

6.64%

28.44%

31.23%

33.69%

2.70%

18.20%

32.70%

46.39%

5.66%

29.43%

32.13%

32.79%

31.39%

36.31%

23.03%

9.26%

62.46%

27.62%

7.05%

2.87%

63.28%

28.36%

5.98%

2.38%

Jika melihat jawaban responden berdasarkan kota, hal yang menarik adalah di kota Palembang, mayoritas responden menjawab biasa saja untuk perilaku pemilih yang menerima pemberian dari kandidat/tim sukses dengan berbagai alasan (pertanyaan nomor P1, P2 dan P4). Bahkan untuk | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 perilaku yang menerima pemberian karena calon pemimpin/parpol tersebut adalah pilihan nuraninya, persentase responden yang menjawab hal tersebut adalah perbuatan baik mencapai 63.92% dan biasa saja 27.84%, sedangkan yang menjawab kurang baik dan tidak baik hanya 5.15% dan 3.09%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di kota Palembang paling permisif terhadap pemberian menjelang pemilu dibanding daerah lain yang disurvei. Grafik 5.1 Sikap Responden Terhadap Perilaku Pemilih di Kota Palembang 70.00%

63.92%

60.00% 50.00%

46.39%

44.33%

45.36%

40.00%

35.05%34.02% 29.90%

27.84%

30.00%

24.74%

23.71% 21.65%

21.65% 17.53%

20.00% 10.00%

16.49%

15.46% 9.28%

8.25%

6.19%

5.15%

3.09%

0.00%

P2 BAIK

BIASA SAJA

P3 KURANG BAIK

TIDAK BAIK

5.2 Perilaku Pemilih Terhadap Integritas Pada bagian akhir, survei ini mengukur perilaku responden terhadap integritas calon pemimpin dengan melihat kecenderungan/keinginan berubah pada responden. Untuk itu responden diberikan pernyataan yang mengemukakan contoh-contoh perilaku negatif yang mungkin dilakukan kandidat/calon pemimpin dalam pemilu. Perilaku negatif yang dicontohkan antara lain: seandainya kandidat terbukti berbohong mengenai kisah pribadi hidupnya atau rumah tangganya, seandainya kandidat terbukti tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK secara jujur dan seandainya kandidat disangkakan melakukan korupsi. Diharapkan responden selaku pemilih dapat secara tegas tidak mendukung kandidat yang berbuat hal-hal seperti yang dicontohkan dalam pertanyaan. Hasil survei menunjukkan bahwa ketika responden dihadapkan pada beberapa contoh perilaku negatif kandidat, maka jawaban responden cenderung tidak mendukung kandidat yang bersangkutan. Meskipun demikian, ada perilaku yang ditolak oleh banyak responden atau di atas 80% dan ada pula perilaku yang ditolak oleh sejumlah kecil responden atau kurang dari 50%. Perilaku | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 yang banyak ditolak responden adalah bila kandidat tidak melaporkan dan membayar pajak secara jujur, sejumlah 84% menyatakan tidak mendukung perilaku tersebut. Perilaku lain yang banyak ditolak adalah bila kandidat terbukti tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK secara jujur, sejumlah 82.70% menyatakan tidak mendukung. Perilaku negatif yang tidak banyak ditolak oleh responden misalnya adalah bila kandidat memberikan sumbangan sembako pada warga di lingkungan sambil berkampanye agar warga memilihnya, hanya ditolak kurang dari 50% responden. Hal ini menarik karena ternyata kegiatan pembagi-bagian sembako oleh kandidat hanya membuat kurang dari 50% responden menjadi tidak mendukung kandidat. Secara lengkap, kecenderungan perubahan perilaku respoden dapat dilihat di Tabel 5.3. Tabel 5.3 Perilaku Responden Terhadap Perilaku Calon Pemimpin Jawaban Responden Tetap Tidak Ragu-Ragu Mendukung Mendukung

Pernyataan

Seandainya kandidat yang saya dukung terbukti berbohong mengenai kisah pribadi hidupnya atau rumah tangganya Seandainya kandidat yang saya dukung terbukti tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaannya kepada KPK secara jujur Seandainya kandidat yang saya dukung disangkakan melakukan perbuatan asusila Seandainyakandidat yang saya dukung pernah terkait suatu kecurangan dalam usaha/bisnis Seandainyakandidat yang saya dukung disangkakan melakukan korupsi Seandainya keluarga (istri dan anak) kandidat yang saya dukung terlibat dalam masalah hukum dan atau asusila Seandainya partai pendukung (kader lain) kandidat yang saya dukung terlibat dalam kasus korupsi dan atau tindakan asusila Seandainya kandidat yang saya dukung tidak melaporkan dan membayar pajak secara jujur Seandainya kandidat yang saya dukung memiliki visi misi program pro-rakyat yang tidak lebih baik dari kandidat lain Seandainya kandidat yang saya dukung memberikan sumbangan sembako pada warga di lingkungan saya sambil berkampanye agar warga memilihnya

2 3 4 5 6 7 8 9 10

17,21%

4,84%

77,95%

14,34%

2,95%

82,70%

24,75%

8,69%

66,56%

14,59%

2,87%

82,54%

22,87%

8,03%

69,10%

26,39%

18,20%

55,41%

19,18%

19,67%

61,15%

12,62%

3,11%

84,26%

26,56%

31,97%

41,48%

27,70%

29,34%

42,95%

Bila ditelaah lebih jauh lagi, latar belakang pendidikan responden cukup mempengaruhi jawaban responden. Responden dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ke bawah cenderung permisif terhadap kegiatan bagi-bagi sembako | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 dengan persentase masing-masing 39.53% dan 34.20%, sementara responden dengan tingkat pendidikan tinggi lebih tegas tidak mendukung perbuatan kandidat tersebut. Data ini memberikan arah bagi upaya peningkatan integritas pemilih oleh KPK ataupun lembaga lain, bahwa prioritas sasaran sosialisasi perlu ditujukan bagi masyarakat pemilih dengan latar belakang pendidikan rendah. Perilaku responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat secara lengkap pada Tabel 5.4 di bawah. Tabel 5.4 Perilaku Responden Terhadap Praktik Politik Uang Calon Pemimpin Berdasarkan Pendidikan Tingkat Pendidikan Tetap Mendukung Ragu-Ragu Tidak Mendukung <SD 39.53% 27.91% 32.56% SD 25.40% 30.69% 43.92% SMP 34.20% 27.71% 38.10% SMA 29.70% 27.37% 42.93% DIPLOMA 20.29% 30.43% 49.28% S1 26.27% 24.58% 49.15% S2 20.00% 50.00% 30.00%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

INDEKS INTEGRITAS PEMILIH

6.1 Sekilas Metodologi Penyusunan Indeks KPK perlu memiliki baseline informasi kondisi masyarakat mengenai integritas dalam politik (pemilu). Untuk lebih memudahkan pendeskripsian informasi terhadap integritas pemilih dalam pemilu, hasil SPM Integritas Pemilu tahun 2013 dikonversi dalam bentuk indeks yang dinamakan sebagai Indeks Integritas Pemilih Dalam Pemilu (Indeks Integritas Pemilu). Indeks Integritas Pemilu disusun terhadap beberapa variabel dan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. Variabel dan indikator tersebut kemudian dibobot dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP merupakan metode analisis yang memungkinkan untuk mengintegrasikan kompleksitas, menentukan tujuan, membuat prioritas dan menentukan skor untuk setiap alternatif solusi. AHP menggunakan model keputusan dan bersifat matematis. AHP adalah sebuah kerangka proses pengambilan keputusan dengan memecah variabel atau indikator kedalam bagian-bagian tertentu dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel atau indikator dan mensintesiskan berbagai pertimbangan untuk menetapkan variabel yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. AHP digunakan untuk mendapatkan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan dengan skala pengukuran diskrit maupun kontinyu. Perbandingan berpasangan ini dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan atau kepentingan atau perasaan (intuisi). Metode ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang semula sulit untuk diukur, seperti pendapat, perasaan, perilaku dan kepercayaan. Indeks Integritas Pemilu menggunakan skala 0 â&#x20AC;&#x201C; 10 dimana 10 merupakan nilai tertinggi yang menunjukan tingkat integritas terbaik. Standar nilai minimum ditetapkan pada skor 6, yang mengartikan batas tingkat integritas pemilih, baik dari sisi pengetahuan, sikap dan perilaku, yang dianggap cukup untuk mewujudkan pemilu berintegritas. Di bawah skor 6, pemilih dianggap masih permisif terhadap hal-hal yang kurang berintegritas dan kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan terhadap integritas.

6.2 Hasil Pembobotan Hasil diskusi pembobotan menghasilkan bobot variabel terbesar ada pada Memilih Calon Pemimpin Yang Berintegritas sebesar 58.20%, sedangkan Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas memiliki bobot 30.90% dan sisanya 10.90% untuk bobot Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 Berintegritas. Hasil ini mengartikan bahwa memilih calon pemimpin yang berintegritas merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemilih. Jika dilihat dari nilai kepentingannya, memilih pemimpin yang berintegritas hampir dua kali lebih besar dari pada memilih dengan cara yang berintegritas. Secara lengkap bobot setiap variabel, indikator dan sub-indikator dapat dilihat pada Tabel 6.1. Tabel 6.1. Hasil Pembobotan Variabel, Indikator dan Sub-Indikator Indeks

Variabel

Bobot

Indikator Pengetahuan Tentang Integritas

4,5%

Pengetahuan Tentang Politik Uang

4,1%

Pengetahuan Tentang Aturan Pemilu Terkait Integritas

Referensi dalam memilih parpol

Integritas Pemilih dalam Pemilu

Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

Bobot

3,5%

7,2%

10,90%

Referensi dalam memilih calon pemimpin

11,0%

Perilaku dan Karakter Pemimpin yang ideal

33,3%

Program kerja Pemimpin yang ideal

15,6%

Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin ideal

20,7%

Sub Indikator

Bobot

Mendengar, membaca, mengetahui integritas Mengetahui arti integritas dengan benar/sesuai definisi KPK Mendengar, membaca, mengetahui politik uang Mengetahui bentuk-bentuk politik uang Mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur integritas penyelenggaraan Pemilu Pentingnya peraturan-peraturan yang mengatur integritas penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan kemampuan kader parpol Berdasarkan janji politik, visi, misi, dan program Berdasarkan perilaku dan karakter kader parpol Berdasarkan rekam jejak kader parpol Berdasarkan perilaku dan karakternya Berdasarkan kemampuan calon (prestasi kerja, pengalaman memimpin, pendidikan)

16,7% 83,3% 16,7% 83,3% 16,7%

83,3% 13,5% 6,3% 51,4% 28,8% 46,3% 15,2%

Berdasarkan janji politik, visi, misi, dan program Berdasarkan rekam jejak kandidat (bersih, keterlibatan skandal masa lalu)

7,1% 31,3%

Jujur

60,0%

Adil

20,0%

Tanggung jawab

20,0%

Program pencegahan korupsi

20,0%

Program pembenahan sistem birokrasi (layanan publik)

80,0%

Prestasi/Rekam jejak

24,7%

Leadership

62,2%

Managerial

13,1%

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Indeks

Variabel

Bobot

Memilih Pemimpin yang Berintegritas

58,20%

Memilih Dengan Cara yang Berintegritas

30,90%

Indikator Sikap terhadap Integritas Pemimpin Perilaku terhadap Integritas Pemimpin Sikap Terhadap Integritas Pemilih

Bobot

Sub Indikator

Bobot

12,5%

Sikap terhadap Integritas Pemimpin

100,0%

87,5%

Perilaku terhadap Integritas Pemimpin

100,0%

Sikap Terhadap Integritas Pemilih

100,0%

6.3 Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Skor integritas dalam SPM Integritas Pemilu 2013 dibagi menjadi dua bagian yaitu indeks pada tingkat nasional dan indeks tingkat kota. Indeks tingkat kota dibangun hanya berdasarkan responden pada kota tersebut sedangkan indeks tingkat nasional terbangun dari penilaian keseluruhan 1220 responden, bukan indeks komposit dari 10 kota yang di survei.

6.3.1 Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Tingkat Nasional Dengan bobot dari tiap variabel, indikator dan sub-indikator serta skor dari tiap pertanyaan yang telah ditentukan, didapatkan indeks integritas pemilih dalam pemilu tahun 2013. Indeks integritas pemilih tingkat nasional mencapai skor 7.27. Skor ini cukup menggembirakan karena bisa diartikan bahwa pemilih sudah memiliki tingkat integritas yang memadai dalam pemilu. Namun, jika melihat per variabel, indikator dan sub-indikator, masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan terutama dalam hal kesadaran dan pengetahuan pemilih terhadap hal-hal terkait integritas. Tabel 6.2 Skor Variabel Integritas Pemilih Dalam Pemilu Index Integritas Pemilih dalam Pemilu 7.27

Variabel

Bobot

Skor

Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

10.90%

4.63

Memilih Pemimpin Yang Berintegritas

58.20%

7.74

Memilih Dengan Cara yang Berintegritas

30.90%

7.32

Tabel 6.2 menunjukan bahwa skor untuk variabel Memilih Pemimpin Yang Berintegritas (7.74) dan Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas (7.32) sudah baik, namun pada variabel Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas masih rendah (4.63). Namun demikian, karena bobot variabel Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas paling kecil (10.90%) dibanding

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 variabel lainnya, maka rendahnya nilai Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat terhadap pemilu berintegritas tidak terlalu mempengaruhi skor Indeks Integritas Pemilu secara keseluruhan. Hasil ini juga menunjukan bahwa pada tataran sikap dan perilaku, masyarakat secara umum sudah dapat memilih secara berintegritas dan memilih pemimpin yang berintegritas. Namun, kebanyakan masyarakat belum banyak mengetahui atau menyadari hal-hal terkait integritas. Sebagai contoh, dalam bagian (3) laporan ini, terlihat bahwa mayoritas masyarakat belum paham apa arti â&#x20AC;&#x153;integritasâ&#x20AC;?. Dalam hal politik uang juga misalnya, telah banyak diversifikasi bentuk politik uang yang dilakukan oleh para pemimpin namun kebanyakan masyarakat hanya tahu dalam bentuk konservatif politik uang seperti pemberian uang menjelang pencoblosan. Tabel 6.3 Skor Indikator Untuk Variabel Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas Variabel

Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

Bobot

10.90%

Skor

4.63

Indikator Pengetahuan Tentang Integritas Pengetahuan Tentang Politik Uang Pengetahuan Tentang Aturan Pemilu Terkait Integritas Referensi dalam memilih parpol Referensi dalam memilih calon pemimpin Pengetahuan Tentang Perilaku dan Karakter Pemimpin yang ideal Pengetahuan Tentang Program Kerja Pemimpin yang ideal Pengetahuan Tentang Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin ideal

Bobot

Skor

4.50%

1.01

4.10%

4.05

3.50%

6.00

7.20%

4.77

11.00%

4.49

33.30%

6.49

15.60%

1.88

20.70%

4.41

Tabel 6.3 memperlihatkan bahwa skor mayoritas indikator Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas masih di bawah standar yang ditetapkan. Hanya Pengetahuan Tentang Aturan Pemilu Terkait Integritas dan Pengetahuan Tentang Perilaku dan Karakter Pemimpin Yang Ideal yang memiliki skor memenuhi standar yaitu 6.00 dan 6.49. Hal ini tentu perlu menjadi titik tekan KPK untuk terus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya melihat aspek-aspek tersebut dalam pemilu demi menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas baik. Meskipun sikap dan perilaku masyarakat pada dasarnya sudah mendukung untuk memilih secara berintegritas dan memilih calon pemimpin yang berintegritas, namun sikap dan perilaku tersebut bisa tidak terwujud dalam kenyataan jika | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 pengetahuan dan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap hal-hal menyangkut integritas. Hal ini dikarenakan sikap dan perilaku seseorang yang diharapkan dapat muncul, salah satunya adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau kesadaran yang dimiliki orang tersebut terhadap sesuatu yang diinginkan tersebut. Secara lengkap, hasil Indeks Integritas Pemilu tahun 2013 dapat dilihat dalam lampiran.

6.3.2 Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Tingkat Kota Skor integritas pada masing-masing kota juga tidak berbeda jauh jika dibanding dengan skor integritas tingkat nasional. Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu di tiap kota telah lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, yaitu 6,00. Jakarta menjadi kota dengan skor integritas pemilih paling tinggi yaitu 7,84 diikuti oleh Medan (7,70) dan Ambon (7,42). Surabaya, Palembang, dan Samarinda menjadi kota dengan skor integritas pemilih terendah yaitu berturut-turut 6,97, 6,41 dan 6,35. Jika dilihat pada tingkat variabel, kota Jakarta menjadi satu-satunya kota yang skor setiap variabelnya di atas 6,00. Serupa dengan skor di tingkat nasional, skor untuk variabel Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas juga tidak memuaskan di tiap kota. Hampir di seluruh kota kecuali Jakarta (6,04), skornya tidak mencapai standar 6,00. Kota Bandung, Samarinda dan Makassar menjadi kota yang memiliki skor paling rendah pada variabel ini yaitu berturut-turut 3,95, 3,43 dan 3,35. Untuk dua variabel lainnya, skor pada masing-masing kota sudah melebihi standar 6,00. Skor tertinggi untuk variabel Memilih Pemimpin Yang Berintegritas adalah 8,51 di kota Jakarta sedangkan skor tertinggi untuk variabel Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas adalah 8,04 di kota Medan. Selengkapnya skor integritas pemilih dalam pemilu per kota dapat di lihat pada Tabel 6.4. Tabel 6.4 Skor Integritas Pemilih Dalam Pemilu Pada 10 Kota

Kota

Skor Integritas

Skor Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

Medan

7,70

5,46

7,94

8,04

Palembang

6,41

4,26

6,72

6,59

Jakarta

7,84

6,04

8,51

7,20

Bandung

7,06

3,95

7,56

7,24

Surabaya

6,97

4,03

7,20

7,56

Denpasar

7,37

4,11

8,07

7,21

Mataram

7,39

4,12

8,15

7,12

Samarinda

6,35

3,43

6,34

7,41

Skor Memilih Pemimpin Yang Berintegritas

Skor Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Kota

Skor Integritas

Skor Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

Makassar

7,02

3,35

7,58

7,26

Ambon

7,42

4,27

7,87

7,69

Skor Memilih Pemimpin Yang Berintegritas

Skor Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas

Cerminan skor variabel-variabel di tiap kota menunjukan bahwa KPK dan seluruh pihak yang berkepentingan perlu menitikberatkan pada peningkatan aspek pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemilu berintegritas. Masyarakat di kota Bandung, Samarinda dan Makassar adalah tiga kota yang perlu menjadi prioritas utama di antara 10 kota lainnya untuk diberikan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemilu berintegritas. Jika dilihat secara keseluruhan, kota Palembang juga perlu mendapat perhatian khusus karena skor variabel di kota ini tidak ada yang mencapai 7,00. Pada variabel Memilih Pemimpin Yang Berintegritas dan Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas, kota Palembang hanya mendapat skor 6,72 dan 6,59. Hal ini menunjukan masyarakat Palembang juga memiliki sikap dan perilaku yang tidak sebaik di kota-kota lain terkait dengan integritas pemilu.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan 1. Pengetahuan dan Kesadaran Akan Pemilu Yang Berintegritas adalah variabel yang paling perlu menjadi perhatian bagi KPK karena masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap definisi integritas, politik uang, dan referensi dalam memilih calon pemimpin dan partai politik. 2. Untuk variabel Memilih Pemimpin Yang Berintegritas, hasilnya ternyata cukup positif. Secara umum masyarakat sepakat menginginkan figur calon pemimpin yang berintegritas. Hal ini terlihat dalam survei ini antara lain bahwa ketika responden dihadapkan pada beberapa contoh perilaku negatif kandidat, maka jawaban responden cenderung tidak mendukung kandidat yang bersangkutan. 3. Untuk variabel Memilih Dengan Cara Yang Berintegritas, sudah tercatat beberapa hal positif yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk memilih dengan cara yang berintegritas. 4. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam wilayah sistem politik, khususnya mewujudkan pemilu berintegritas.

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

Lampiran 1. Tabel Indeks Integritas Pemilih Dalam Pemilu - 2013 Index Integritas Pemilih dalam Pemilu

Variabel

Bobot

Skor

Indikator

Skor

16.7%

2.62

83.3%

0.69

Mendengar, membaca, mengetahui politik uang (P5)

16.7%

7.84

Mengetahui bentuk-bentuk politik uang (P6)

83.3%

3.29

Mengetahui peraturan-peraturan yang mengatur integritas penyelenggaraan Pemilu (P9. 1 - 6)

16.7%

5.96

Pentingnya peraturan-peraturan yang mengatur integritas penyelenggaraan Pemilu (P10. 1 - 6)

83.3%

6.01

Berdasarkan kemampuan kader parpol (P11.2)

13.5%

5.13

Mendengar, membaca, mengetahui integritas (P1) 1.01 Mengetahui arti integritas dengan benar/sesuai definisi KPK (P2)

Pengetahuan Tentang Politik Uang

4.1%

4.05

3.5%

7.2%

6.00

4.77

4.63 Referensi dalam memilih calon pemimpin

7.27

Bobot

4.5%

Referensi dalam memilih parpol

10.90%

Sub Indikator

Pengetahuan Tentang Integritas

Pengetahuan Tentang A turan Pemilu Terkait Integritas

Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Pemilu Berintegritas

Bobot Skor

Perilaku dan Karakter Pemimpin yang ideal

Program kerja Pemimpin yang ideal

Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin ideal

11.0% 4.49

Berdasarkan janji politik, visi, misi, dan program (P11.3) 6.3%

4.97

Berdasarkan perilaku dan karakter kader parpol (P11.4)

51.4%

5.22

Berdasarkan rekam jejak kader parpol (P11.6)

28.8%

3.74

Berdasarkan perilaku dan karakternya (P12.5)

46.3%

5.26

Berdasarkan kemampuan calon (prestasi kerja, pengalaman memimpin, pendidikan) (P12.6)

15.2%

5.04

Berdasarkan janji politik, visi, misi, dan program (P12.7) 7.1%

3.73

Berdasarkan rekam jejak kandidat (bersih, keterlibatan skandal masa lalu) (P12.13)

31.3%

3.29

Jujur (P13.1)

60.0%

7.30

20.0%

4.76

Tanggung jawab (P13.3)

20.0%

5.81

Program pencegahan korupsi (P14.3)

20.0%

1.76

80.0%

1.91

33.3% 6.49 A dil (P13.2)

15.6% 1.88 Program pembenahan sistem birokrasi (layanan publik) (P14.1)

24.7%

3.31

20.7% 4.41 Leadership (P15.4)

Prestasi/Rekam jejak (P15.3)

62.2%

5.24

Managerial (P15.5)

13.1%

2.55

100%

7.39

100%

7.79

Sikap Terhadap Integritas Pemimpin 12.5% 7.39 Jawaban P16 (1 -6)

Memilih Pemimpin yang Berintegritas

58.20%

7.74

Memilih Dengan Cara yang Berintegritas

30.90%

7.32 Sikap Terhadap Integritas Pemilih

Perilaku Terhadap Integritas Pemimpin 87.5% 7.79 100%

7.32

Jawaban P18 (1 - 10), khusus pertanyaan no 6 dan 7, nilainya 0.5 Jawaban P17 (1-5) Jawaban P17 (6-7)

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

100%

6.19 8.46

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

2. Jawaban Arti Integritas Dari Responden Yang Menyatakan Pernah Mendengar, Membaca dan Mengetahui Kata Integritas Janji kandidat pemilih jati diri jati diri jati diri seseorang yang teruku dengan satu Kepribadian menunjukkan jati diri menyangkut kepribadian seseorang tentang jati diri berbicara sesuai dengan kenyataan (terbukti) bersikap dan bertindak jujur bicara sesuai kenyataan integritas itu jujur Jujur Jujur Jujur Jujur Jujur jujur dalam ucapan dan tindakan jujur dalam ucapan dan tindakan jujur dan adil jujur dan adil

jujur dan bertanggug jawab dengan segala tindakannya Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kejujuran Kejujuran kejujuran dan kebenaran dari perbuatan dan sesuai perkataan kejujuran dan kebenaran serta tindakan seseorang kejujuran dan kebenaran untuk tidak melakukan korupsi kejujuran dan kebenaran yang selalu dijunjung tinggi kejujuran dan tanggungjawab

Loyal loyal, teguh Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas Loyalitas loyalitas dalam organisasi loyalitas dan rekam jejak (track record) sifat dedikasi untuk memajukan negara ri sendiri cara memimpin cara memimpin cara memimpin yang satu sesuai dengan tujuan integritas dikaitkan dengan pemimpin, bagaimana pemimpin itu melakukan sesuatu untuk negaranya. kapasitas pemimpin kepemimpinan kepemimpinan kualitas dan cara pemimpin yang benar sesuai dengan tujuan yang di inginkan memimpin memimpin yang sehat pemimpin yang satu pemimpin yang menepati janji pemimpin yang menepati janji pemimpin yang menepati janji pemimpin yang mengiming-imingi seorang pemimpin bijak dan bijaksana dan taqwa terhadap tuhan yme suatu pandangan terhadap kepemimpinan menjunjung tinggi nilai agama yang tidak | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

kejujuran dari sebuah tindakan kejujuran yang harus dipertahankan kesesuaian dari perkataan (jujur) menjungjung tinggi sebuah kejujuran menjunjung nilai kejujuran menjunjung tinggi kejujuran orang yang menjunjung tinggi kejujuran tindakan seseorang yang jujur tindakan seseorang yang penuh kejujuran kebenaran atas tindakan seseorang kebenaran dalam menjunjung kejujuran sebuah bukti-bukti yang mendekati kepada sebenarnya Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kemampuan Kemampuan kemampuan dalam bersikap konsisten kemampuan memanage (mengorganisasi) masyarakat kemampuan menyatukan visi dan misi kemampuan orang untuk jujur, tanggung jawab, disiplin untuk menjalankan tugas kemampuan pemimpin kemampuan seseorang dalam kepemimpinan kemampuan seseorang dalam mengatur negara secara profesional dan proporsional kemampuan, kapabilitas di bidang sosial, ekonomi kemampuan, visi yang sinergis dengan masyarakat kesanggupan untuk menyatukan pendapat, visi dan misi mampu membuat perubahan secara bersama pemimpin yang mampu mempersatukan seluruh masyarakat mematuhi nilai/norma mengkuti aturan yang ada taat aturan tidak melanggar peraturan yang ada tidak melanggar peraturan yang ada

melakukan tindakan korupsi nilai moral yang harus dipertahankan nilai moral yang patut dipertahankan norma-norma dari kebenaran yang di junjung tinggi orang yang punya nilai moral sesuai dengan norma yang berlaku tindakan sesuai nilai dan mempunyai prinsip ikut mensukseskan pemilu/berpartisipasi ikut serta pemilu dan sukses kata yang dipakai pemilu kedudukan pemilu pelaksanaan pemilu yang bersih suasana pemilu, sikap pemilih jumlah penduduk tentang kependudukan penilaian kepada seorang pemimpin melakukan sesuatu dengan nyata perbuatan harus di laksanakan sesatu-satunya perilaku yang satu perilaku/sikap perkataan (yang) satu perkataan bai seorang pimimpin perkataan dan janji-janji pernyataan sikap pernyataan sikap tegas berkaitan dengan politik hubungan antara partai politik dan pemerintah hubungan antara partai politik dan pemerintah tentang politik mempunyai prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Prinsip Prepefesional Prepefesional Professional intergritas yang satu | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 tidak melanggar peraturan yang ada Kepercayaan Kepercayaan Kepercayaan kepercayaan kepada masyarakat kepercayaan pemilih mengembalikan kepercayaan tingkat kepercayaan cara kerja keinginan bekerja lebih satu kesamaan Kesatuan Kesatuan kesatuan bangsa kesatuan pendapat, mempunyai ide yang disatukan untuk mencapai tujuan kesatuan sikap cara memandang kesatuan wilayah, demografi menjaga nama peluang menyatukan wawasan nusantara Penyatuan penyatuan ide/gagasan penyatuan kembali penyatuan pendapat penyatuan/kesatuan penyatuan/kesatuan Persatuan Keseluruhan Keseluruhan keseluruhan dan kesempurnaan keseluruhan dan kesempurnaan melihat keseluruhan Menyeluruh pencapaian secara keseluruhan/mematuhi/mempunyai prestasi kesesuaian yang harus ditegaskan orang yang berpegang teguh pada prinsip orang yang mempertahankan prinsip secara teguh dan jujur pemahaman yang diyakini dan dipertanggungjawabkan punya keteguhan tidak tergoyahkan punya keteguhan yang tak tergoyangkan punya konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan

tetap memilih yang satu sebuah sikap dalam mempertahankan prinsip Sikap sikap jujur sikap tegas sikap tegas sikap tegas seorang pemimpin sikap teguh dalam mempertahankan prinsip sikap teguh dan mempertahankan prinsip sikap teguh mempertahankan prinsip sikap teguh tidak mau melaksanakan korupsi sikap untuk mencapai sesuatu sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip sopan,juju, dan dedikasi berhubungan dengan manusia Hubungan Hubungan hubungan social saling berhubungan, sosial, ekonomi bertanggugn jawab bertanggung jawab tanggung jawab tanggung jawab dan amanah tanggung jawab dan kejujuran tanggungjawab dan perbuatan mengembalikan sikap tegas terbuka dan adil bagus,visi, dan misi visi dan misinya di jalankan dengan satu wibawa seorang pemimpin yang dilandasi ucapan dan tindakan ucapan dapan dilakukan keteguhan dalam bertindak Konsisten Konsisten konsisten dengan ucapan konsisten dengan ucapan konsisten dengan ucapan konsisten dengan ucapan konsisten dengan ucapan konsisten dengan ucapan | Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013 punya sikap teguh dalam mempertahankan prinsip stabil, tidak mudah goyah keutuhan suatu Negara Kewibawaan kewibawaan seorang pemimpin kewibawaan yang teratur secara satu kewibawaan yang teratur secara satu kewibawaan yang teratur secara satu kewibawaan yang teratur secara satu kewibawaan yang teratur secara satu kewibawaan yang teratur secara satu Kinerja kinerja seseorang kinerja tentang pemerintah Kinerjanya berkomitmen dengan apa yang di ucapkan dapat menepati janji kesiapan seseorang utkberlaku lurus sesuai dgn keyakinan Keteguhan keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran keteguhan dalam memegang prinsip kejujuran

Konsistensi konsistensi dan kedisplinan dari keyakinan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma konsistensi terhadap sikap dan sifat melakukan yang diucaplan saat pemilu perbuatan dan perkataan seimbang dengan fakta perbuatan dan perkataan seimbang dengan fakta perbuatan sama dengan janjinya perbuatan sama dengan yang disansikan semua perbuatan sama dengan yang dijanjikan ucapan sesuai dengan tidakan kualitas seseorang mutu/kualitas Kesetiaan Kesetiaan kesetiaan, loyalitas, dedikasi mempertahankan prinsip dan tidak mau melakukan korupsi keteguhan yang tidak tergoyahkan keteguhan yang tidak tergoyahkan keteguhan yang tidak tergoyahkan ketetapan menjalni norma-norma kokoh untuk tidak mau melakukan korupsi kokoh untuk tidak mau melakukan korupsi Komitmen

Frekuensi kata atau frase yg sering muncul: Jujur/Kejujuran/Frase yang berarti kejujuran (50 kali) Keteguhan/Konsisten/Frase yang berarti konsisten (36) Memimpin/Pemimpin (24) Komitmen (21) Kemampuan/Kompetensi (20) Loyalitas (19) Kesatuan (16) Prinsip (15) Sikap (14) Tanggung jawab (10) Norma (10) Kebenaran (8) Keseluruhan (8)

Kewibawaan (8) Satu (8) Kepatuhan (7) Pemilu (7) Kepercayaan (7) Tegas (6) Sosial (5) Visi dan Misi (5) Politik (4) Tujuan (4) Kinerja (4) Profesional (4)

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK

Survei Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Pemilu 2013

3. Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Pada 10 Kota Yang Disurvei No Provinsi 1 Sumatera Utara 2 Sumatera Selatan 3 DKI Jakarta 4 Jawa Barat 5 Jawa Timur 6 Bali 7 Nusa Tenggara Barat 8 Kalimantan Timur 9 Sulawesi Selatan 10 Maluku Sumber: KPU

Jadwal Pelaksanaan Pilkada Gubernur 7 Maret 2013 6 Juni 2013 dan 4 September 2013 (Pemungutan Suara Ulang) 11 Juli 2012 (putaran 1) dan 20 September 2012 (putaran 2) 24 Februari 2013 29 Agustus 2013 15 Mei 2013 13 Mei 2013 10 September 2013 22 Januari 2013 11 juni 2013

| Direktorat Penelitian dan Pengembangan - KPK