Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Korupsi merupakan kejahatan luar biasa karena menyebabkan terjadinya kerugian negara dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Modus yang digunakan juga semakin beragam dan canggih. Oleh karena itu dikeluarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugas pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh KPK dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan sinergi dan kesamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Di sini, peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Pada kegiatan yang sifatnya represif, masyarakat dapat langsung menjadi pelapor dugaan tindak pidana korupsi terutama di birokrasi dan layanan publik, sedangkan dari sisi preventif, tindakan utama pemberantasan korupsi dapat dimulai dari kesadaran diri masing-masing untuk mematuhi hukum dan menjauhi tindakan koruptif. Masyarakat pada umumnya antikorupsi, namun pada realitanya seringkali melakukan tindakan yang koruptif atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi lahan korupsi. Sebagai lembaga publik yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, KPK diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Selain pelaporan ke DPR dan audit BPK, KPK juga perlu mengetahui persepsi dan harapan masyarakat terhadap kinerja dan capaian KPK sebagai salah satu wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat. Untuk itu, KPK secara berkala melakukan survei yang ditujukan untuk mendapatkan pemahaman mengenai persepsi dan harapan masyarakat terhadap korupsi dan KPK. Sasaran kegiatan Survei Persepsi Masyarakat terhadap korupsi dan KPK tahun 2011 (SPM 2011) ini adalah untuk memacu pembenahan internal KPK baik berupa kritik, masukan dan saran agar KPK lebih handal, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 1
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
Undang-Undang
yang
diamanatkan.
Selain
itu
informasi
mengenai
2011
pemahaman
masyarakat terkait korupsi dan KPK dapat membantu mengembangkan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi, juga menjadi alat ukur efektivitas kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya. 1.2. Tujuan Penelitian Tujuan pelaksanaan SPM tahun 2011 ini adalah untuk:
1. Mendapatkan gambaran perkembangan pemahaman masyarakat mengenai korupsi. Hal ini meliputi: kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi.
2. Mengetahui perkembangan persepsi masyarakat mengenai KPK. Hal ini meliputi kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap KPK, serta penilaian dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK. Hasil SPM tahun 2011 diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi yang efektif maupun evaluasi dari perencanaan strategis KPK yang sudah dikembangkan sebelumnya. 1.3. Metode Survei 1.3.1. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data primer SPM tahun 2011 menggunakan metode wawancara langsung (tatap muka) dengan responden. Alat bantu yang digunakan dalam wawancara langsung ini adalah kuesioner terstruktur. 1.3.2. Lokasi dan Responden Kriteria pemilihan lokasi survei adalah: a) Secara geografis mewakili wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur; b) Merupakan daerah ibukota provinsi yang merupakan representasi sebagai kota besar;
c) Memiliki aktivitas ekonomi, politik dan potensi pembangunan yang relatif tinggi, yang di antaranya dapat dilihat dari jumlah usia produktif, luas wilayah, kepadatan penduduk, nilai PDRB perkapita, dan indeks pembangunan manusia; ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 2
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
d) Menjadi prioritas utama yang masuk dalam wilayah kegiatan pencegahan KPK di tahun 2011 Berdasarkan kriteria tersebut terpilih 10 kota besar, dengan rincian sebagai berikut : Tabel I.1 Lokasi Sampel dan Sebaran Responden No
Indeks Usia Produktif Kepadatan PDRB Pembangunan (≼ 20 Tahun) Penduduk Perkapita Manusia (25%) (25%) (25%) (25%)
Daerah
1
Kota Medan
2
Jumlah Sampel
1,139,147
7,660
20,839
75.40
203
Kota Palembang
779,832
3,347
12,856
73.60
136
3
Kota Bandar Lampung
455,073
4,010
8,374
73.50
118
4
DKI Jakarta
5,656,281
13,324
57,290
76.10
506
5
Kota Bandung
1,449,333
13,704
15,101
74.30
247
6
Kota Semarang
892,446
3,847
7,361
75.30
132
7
Kota Surabaya
1,685,228
7,986
34,779
74.60
260
8
Kota Samarinda
353,469
800
22,724
75.10
125
9
Kota Makassar
705,343
6,787
13,097
76.60
162
Kota Manado
240,860
2,584
12,607
76.30
111
10
Total
2000
Sumber: Data diolah
Survei ini menggunakan purposive sampling dalam melakukan pemilihan responden dengan kriteria responden sebagai berikut: a) Usia minimal 20 tahun; b) Pendidikan minimal lulusan SMA; c) Mewakili kelompok profesi populasi (masyarakat) (meliputi mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri/polisi/militer, wiraswasta, profesional dan lainnya (ibu rumah tangga, pensiunan, dsb); Kriteria tersebut ditetapkan untuk mendapatkan responden yang dinilai telah memiliki cukup
pengetahuan,
serta
mengikuti
perkembangan
informasi
mengenai
politik,
ekonomi, hukum, dan sosial, sehingga dapat menjawab pertanyaan kuesioner.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 3
Dengan
menggunakan
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
tingkat
selang
kepercayaan
(confidence
level)
99%
dan
kepercayaan (confidence interval) sebesar 5% serta total populasi (penduduk berusia 20 tahun ke atas) berjumlah 134.202.924 orang (BPS, 2005) maka jumlah minimum responden berdasarkan perhitungan statistik adalah 666 (Sun Yang: 1998). Dengan mempertimbangkan waktu survei dan anggaran yang tersedia, maka jumlah responden untuk survei ini ditetapkan minimal berjumlah 2000 orang. Tabel berikut menjelaskan 10 kota yang terpilih sekaligus penyebaran sampel respondennya pada ke 10 kota tersebut yang didasarkan pada rasio antara usia produktif, kepadatan penduduk, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia masingmasing sebesar 25%:25%:25%: 25%. 1.3.3. Pelaksana SPM tahun 2011 dilakukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, pada tahap pengumpulan data primer, KPK melakukan kerjasama melalui sistem swakelola dengan pihak perguruan tinggi di 10 wilayah survei. 1.3.4. Analisis Data Analisis data dilakukan secara deskriptif statistik (nilai tengah, ukuran dispersi, dan tabulasi silang) yang digunakan untuk menggambarkan baik karakteristik, kesadaran, pengetahuan, sikap, maupun perilaku responden terhadap korupsi ataupun KPK. 1.3.4. Keluaran Keluaran SPM tahun 2011 ini berupa laporan hasil analisis data secara nasional. Namun demikian, untuk kebutuhan internal, isi laporan dapat dielaborasi berdasarkan daerah maupun karakteristik tertentu yang telah didefinisikan dalam kuesioner.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 4
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
BAB II KARAKTERISTIK RESPONDEN
Jumlah responden dalam SPM 2011 secara keseluruhan adalah 2000 orang, terdiri dari 61 persen pria (1 211 orang) dan 39 persen wanita (789 orang). Responden tersebut tersebar di 10 kota pada 10 wilayah sampel, dengan rincian sebaran sebagai berikut. Tabel II.1. Jumlah Responden Berdasarkan Lokasi dan Wilayah Sampel dan Sebarannya No
Lokasi
Provinsi
(%) 10.15
1
Medan
2
Bandar Lampung Lampung
118
5.90
3
Palembang
Suma te ra Se latan
136
6.80
4
Jakarta
DKI Jakarta
506
25.30
5
Bandung
Ja w a Barat
247
12.35
6
Surabaya
Ja w a Timur
260
13.00
7
Semarang
Ja w a Tengah
132
6.60
8
Makassar
Sulaw e si Se latan
162
8.10
9
Manado
Sulaw e si Utara
111
5.55
Samarinda
Kalimantan Timur
125
6.25
2000
100
10
Suma te ra Utara
Jumlah Responden 203
Total
Sumber: Data diolah
Ditinjau dari tingkat pendidikan, sebagian besar responden adalah tamatan SMA (57,65%), kemudian diikuti oleh tamatan S-1 (29,05%), dan sisanya adalah lulusan Akademi dan Pascasarjana seperti ditunjukkan oleh tabel II.2 berikut:
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 5
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Tabel II.2 Status Pekerjaan Responden No
Tingkat Pendidikan
Jumlah Responden
%
1153
57.65
1
Tamat SMA
2
Tamat Akademi
144
7.20
3
Tamat S1
581
29.05
4
Tamat S2/S3
122
6.10
2000
100
Total Sumber: Data diolah
Apabila dikaitkan dengan status pekerjaan, maka mahasiswa menduduki porsi terbesar yaitu 20,45% kemudian diikuti oleh pegawai swasta dengan 15,5%, PNS 14,95% dan wiraswasta/pengusaha sebesar 11,75%, sisanya adalah TNI/POLRI, profesional, ibu rumah tangga dan pekerja sektor informal dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.3 di bawah ini. Tabel II.3 Tingkat Pendidikan Responden No
Status Pekerjaan
Jumlah
%
1
Mahasisw a
409
20.45
2
Pegaw ai Negeri Sipil (PNS)
299
14.95
3
TNI/POLRI
151
7.55
4
Pegaw ai Sw asta
310
15.50
5
W irasw asta/Pe ngusaha
235
11.75
6
Profe sional
126
6.30
7
Ibu Rumah Tangga
177
8.85
8
Sektor Informal
113
5.65
9
Lain-lain
180
9.00
2000
100
Total
Sumber: Data diolah
Sebagian besar responden dalam survei ini pengeluaran per bulannya berada di sekitar Rp. 1 juta sampai Rp. 2,5 juta dan di bawah Rp. 1 juta, dan hanya sebagian kecil yang berada di antara Rp. 2,5 juta sampai 5 juta dan di atas Rp. 5 juta, seperti ditunjukkan ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 6
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
oleh Tabel II.4 berikut. Tabel II.4
No
Nilai Pengeluaran Rata-rata Responden/Bulan
Pengeluaran (Rp)
Jumlah Responden
%
1
Di baw ah 1 juta
617
30.85
2
1 juta sd. 2.5 juta
852
42.60
3
Diatas 2.5 juta sd. 5 juta
400
20.00
4
Di atas 5 juta
131
6.55
2000
100
Total Sumber: Data diolah
Karakteristik responden yang ditampilkan tersebut diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi nyata responden sehingga mempermudah dalam menganalisis hasil survei SPM 2011 serta menetapkan program kerja pada tahun-tahun berikutnya.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 7
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
BAB III PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KORUPSI
Survei Persepsi Masyarakat mengenai Korupsi membagi pembahasan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu persepsi masyarakat mengenai kesadaran korupsi, pengetahuan mengenai korupsi, sikap terhadap korupsi, serta persepsi masyarakat terhadap kecenderungan perilaku korupsi. Output dari bagian ini adalah pengukuran indeks pengetahuan masyarakat mengenai korupsi yang akan digunakan sebagai evaluasi pencapaian salah satu target bidang pencegahan KPK seperti yang disyaratkan dalam perencanaan strategis KPK. 3.1 Kesadaran Mengenai Korupsi Untuk
mengukur
mengembangkan
kesadaran
masyarakat
mengenai
korupsi,
penelitian
ini
beberapa instrumen pertanyaan. Pertanyaan pertama mengukur
secara langsung paparan (exposure) kasus-kasus korupsi terhadap masyarakat untuk melihat apakah masyarakat sadar mengenai korupsi yang terjadi di sekitar mereka. Pertanyaan kedua dilakukan untuk melihat kasus-kasus yang mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Pertanyaan terakhir pada bagian ini menggambarkan persepsi masyarakat mengenai kelaziman korupsi di Indonesia. Sebagai pembanding, survei korupsi di Hongkong ditunjukkan untuk membandingkan perbedaan persepsi masyarakat Hongkong dan masyarakat Indonesia terhadap kelaziman korupsi di masing-masing Negara/Wilayah. Sebagian besar jawaban responden pada pertanyaan pertama menyatakan pernah mendengar atau mengetahui kasus korupsi dalam 1 tahun terakhir (99,05%). Pertanyaan ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi dari responden terhadap korupsi. Jawaban dari responden secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 8
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
Persentase
99.05
0
20
40
0.95
60
80
2011
Tidak Ya
100
Gambar 3.1 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah anda mengetahui/mendengar kasus korupsi yang pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir?�.
Terdapat tiga besar (modus) kasus korupsi yang mendapatkan perhatian masyarakat dan sering disebutkan yaitu kasus pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, kasus Bank Century, Wisma Atlet dan Nazaruddin. Kasus korupsi lain yang menjadi perhatian sebagian kecil responden adalah kasus penyuapan yang melibatkan Arthalita Suryani, Kasus Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan, Kasus BLBI, Kasus korupsi APBD di sejumlah daerah, Kasus kriminalisasi KPK yang melibatkan pimpinan KPK, dan kasus yang melibatkan Anggodo serta kasus-kasus korupsi lain di daerah di mana responden berdomisili.
Mengenai kelaziman korupsi di Indonesia, sebagian besar responden mengatakan bahwa korupsi merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia. Jumlah responden
yang
menyatakan korupsi merupakan suatu hal yang lazim mencapai 92,1% responden, sisanya menyatakan sebaliknya (6,6%) atau tidak tahu (1,3%) (Tabel III.1). Respon ini dapat dijadikan barometer mengenai hal berikut: (1) Seberapa jauh/dekat kejadian korupsi pada kehidupan masyarakat Indonesia. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan masih banyak terjadi di masyarakat, dan masyarakat dapat dengan mudah menemukan perbuatan ini di lingkungan mereka, (2) Sebagai alat ukur/evaluasi KPK secara tidak langsung untuk melihat sejauh mana dampak keberhasilan upaya-upaya dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dalam bidang pencegahan hasil ini dapat digunakan untuk mengukur apakah upaya yang telah dilakukan KPK dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai kelaziman korupsi di Indonesia. Dalam bidang penindakan apakah penanganan kasus saat ini telah memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga mengurangi tindak pidana korupsi.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 9
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Tabel III.1 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah korupsi merupakan suatu hal yang umum (lumrah/sering) terjadi di Indonesia�? (%) No
Respon
2011
1
Ya
92.10
2
Tidak
6.60
3
Tidak Tahu
1.30
Total
100
Sumber: Data diolah
Hasil survei yang menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap korupsi pada penelitian ini serupa dengan hasil yang didapatkan pada penelitian sejenis mengenai korupsi pada Desember 2006 (Inacon, 2006). Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa kesadaran responden terhadap fenomena korupsi cukup tinggi dan pengetahuan mereka terhadap kasus-kasus korupsi terkini juga baik. Bandingkan hasil tersebut dengan hasil survei pada pertanyaan yang sama yang diperoleh Hongkong selama tahun 2005-2008 seperti yang terlihat pada Tabel III.2. Tabel
tersebut
menunjukkan
pemberantasan korupsi di
secara
tidak
langsung
keberhasilan
upaya-upaya
Hongkong dalam hal ini Independent Comission Against
Corruption (ICAC) sehingga dapat mengubah persepsi kelaziman korupsi.
Jika tahun
2005 jumlah yang menyatakan korupsi sebagai suatu hal yang tidak biasa berjumlah 67,6% , pada tahun 2008 jumlahnya meningkat menjadi 71,2%. Walaupun kemudian terjadi penurunan di tahun 2009 menjadi 59,90%, namun kemudian kembali meningkat menjadi 71% di tahun 2010. Perbandingan antara Hongkong dan Indonesia paling tidak memberikan gambaran mengenai perbedaan persepsi yang terjadi di antara masyarakat Indonesia dan Hongkong.
Tabel III.2 Respon Masyarakat Hongkong Terhadap Kelaziman Korupsi 2005-2010 (%) No
Respon
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1
Ya
29,1
33,,7
28,8
28,6
30,9
20,9
2
Tidak
67,6
65,4
68,8
71,2
59,9
71,0
3
Tidak Tahu
3,3
1,0
2,6
0,2
9,2
8,1
Sumber: Independent Comission Against Corruption (ICAC) Annual Survei 2010
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 10
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
3.2 Pengetahuan Mengenai Korupsi Pengetahuan
responden
mengenai
korupsi
pada
penelitian
ini
diukur
dengan
menggunakan beberapa indikator. Pertama dengan melihat apakah responden dapat mengidentifikasi jenis-jenis korupsi sesuai dengan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan
yang
memahami
dan
bahaya
berlaku. tingkatan
Kedua
dengan
dampak
melihat
korupsi.
apakah
Ketiga
responden
dengan
melihat
pengetahuan responden terhadap sektor-sektor yang menurut mereka paling parah tingkat korupsinya sehingga perlu diprioritaskan penanganannya.
3.2.1 Identifikasi Kategori Perbuatan Korupsi Jenis-jenis korupsi berdasarkan perundangan dipaparkan secara tidak langsung dengan menggunakan contoh perilaku yang masuk kategori pada tindak pidana korupsi tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Responden kemudian diminta pendapatnya mengenai apakah tindakan tersebut masuk dalam kategori korupsi atau tidak. Pendekatan ini lebih sesuai digunakan dibanding jika responden ditanyakan mengenai apakah mereka mengetahui mengenai definisi korupsi sesuai dengan peraturan yang ada atau menanyakan mengenai apakah mereka mengetahui mengenai peraturan tersebut.
Survei ini mengelompokkan dan memberikan contoh tindak pidana korupsi kedalam beberapa kelompok yaitu: (1) korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara, (2) korupsi yang menyangkut suap menyuap,
(3) korupsi yang menyangkut
penggelapan dalam jabatan, (4) korupsi yang menyangkut pemerasan, (5) korupsi yang menyangkut perbuatan curang,
(6) korupsi
yang
menyangkut benturan
kepentingan dalam pengadaan, (7) korupsi terkait gratifikasi, dan (8) tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi. Pengembangan contoh dibuat sedekat mungkin dengan realitas kejadian korupsi yang mungkin dialami dan mudah dipahami oleh responden. 1. Pendapat Masyarakat Secara Umum Terhadap Kategori Perbuatan Korupsi Untuk
menilai
apakah
masyarakat
dapat
mengidentifikasi
jenis
korupsi
yang
menyangkut kerugian keuangan Negara sebuah pertanyaan diajukan mengenai apakah perbuatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai panitia pengadaan barang/jasa ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 11
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
yang
memenangkan
tender
kepada
perusahaan
saudaranya
sendiri,
2011
meski
penawarannya bukan yang paling baik dan paling murah dapat digolongkan ke dalam korupsi. Jawaban responden terkait contoh perbuatan di atas adalah 72,15% menyatakan bahwa tindakan tersebut termasuk korupsi, 16,7% menyatakan bukan merupakan merupakan
korupsi korupsi
mengidentifikasi
dan
11,15%
atau
bahwa
bukan.
perbuatan
tidak
mengetahui
Meski tersebut
sebagian termasuk
apakah besar
tindakan
tersebut
responden
korupsi,
masih
dapat
terdapat
sejumlah 16,7% responden yang memiliki pemahaman yang salah dan 11,15% yang bahkan tidak tahu mengenai apakah perbutan tersebut korupsi atau bukan. Tabel III.3 menjelaskan respon masyarakat terhadap pertanyaan yang disampaikan terkait kategori perbuatan korupsi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Penilaian korupsi yang menyangkut suap-menyuap dilakukan dengan mengajukan sebuah pertanyaan mengenai ‘apakah pelanggar lalu lintas yang memberikan uang damai kepada polisi lalu lintas daripada ditilang dan menjalani persidangan dapat digolongkan ke dalam korupsi?’ Respon dari responden umumnya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan korupsi (83,45%), sisanya sebesar 12,05% berpendapat sebaliknya dan sebanyak 4,5% responden yang tidak tahu mengenai apakah perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perbuatan korupsi. Jika dibandingkan respon pada kategori jawaban sebelumnya, nampak bahwa pada kategori ini, semakin banyak responden yang dapat mengidentifikasi perbuatan tersebut masuk dalam kategori korupsi. Dimasa mendatang, dengan usaha sosialisasi berkelanjutan, konsisten dan terintegrasi dari KPK beserta pihak terkait diharapkan jumlah masyarakat yang dapat mengidentifikasi perbuatan ini sebagai korupsi semakin meningkat.
Untuk mengukur tingkat pengetahuan mayarakat terhadap jenis korupsi yang menyangkut penggelapan dalam jabatan, pertanyaan situasional seperti ‘Apakah pegawai negeri yang sengaja memalsu laporan keuangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya termasuk ke dalam korupsi?’ disampaikan kepada masyarakat. Sebanyak 94% responden dapat mengidentifikasi perbuatan ini sebagai korupsi. Sisanya sebesar 2,5% mengatakan hal ini bukan merupakan korupsi dan sebanyak 3,5% responden yang tidak tahu mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk korupsi ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 12
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
atau bukan. Respon ini tentunya sangat baik dan menunjukkan tingkat pengetahuan yang cukup dari masyarakat dalam mengidentifikasi korupsi yang tergolong pada penggelapan dalam jabatan. Jika seseorang mendapatkan tugas sebagai Panitia pengadaan barang/jasa kemudian ikut
terlibat
langsung
dalam
pengadaan
yang
diurus/diawasinya,
hal
ini
menempatkan seseorang/panitia tersebut pada posisi yang dapat mengakibatkan benturan/konflik kepentingan. Jika mengacu pada peraturan yang ada, perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Hanya 52,5% responden beranggapan perbuatan ini termasuk korupsi. Masih terdapat 32,2% beranggapan perbuatan itu bukan korupsi dan 15,3% menyatakan tidak tahu. Di antara kategori jenis tindak pidana korupsi, kategori perbuatan korupsi yang berhubungan benturan/konflik kepentingan dalam pengadaan barang
dan
jasa
(PBJ)
merupakan
salah
satu
kategori
korupsi
yang
masih
membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat lebih jauh.
Perbuatan pejabat yang meminta tips atau fasilitas lain pada pengusaha yang sedang mengikuti tender di instansi pejabat tersebut seringkali menempatkan pengusaha pada posisi yang serba salah. Jika tidak mengikuti permintaan, maka resiko kehilangan tender merupakan sebuah kemungkinan yang harus dihadapi. Tindakan dari pejabat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah kepada pemerasan. Menyikapi hal ini, sebanyak 75,05% responden beranggapan bahwa tindakan
tersebut merupakan korupsi. Sebanyak
15,15%
beranggapan bahwa
tindakan tersebut bukan merupakan korupsi dan 9,80% tidak tahu bahwa hal tersebut merupakan korupsi/bukan.
Perbuatan pengawas bangunan yang dengan sengaja membiarkan pembangunan gedung tidak sesuai dengan standar dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang dan masuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Sebanyak 81,80% responden dapat mengidentifikasikan hal ini dengan baik. Meski demikian, masih terdapat 9,60% responden yang salah mengidentifikasi dan 8,60% bahkan tidak mengetahui bahwa perbuatan ini tergolong dalam tindak pidana korupsi atau bukan.
Meski bukan kosa kata baru dalam kamus Indonesia, gratifikasi dan pengaturannya ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 13
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
relatif baru diundangkan jika dibandingkan dengan tindak pidana korupsi lainnya yang dituangkan dalam Pasal 12 B Undang Undang No. 20 Tahun 2001. Hasil survei pada tindakan pegawai negeri yang menerima gratifikasi menunjukkan bahwa hanya 56,55% responden yang beranggapan bahwa perbuatan ini termasuk korupsi sedangkan 31,15% beranggapan bukan korupsi. Masih ada
12,3% responden yang
tidak tahu apakah perbuatan tersebut tergolong korupsi atau bukan. Hal ini mengindikasikan
kurangnya
pemahaman
terhadap
jenis
korupsi
menyangkut
gratifikasi sehingga mengisyaratkan kebutuhan sosialisasi lebih jauh oleh KPK pada masyarakat. Tabel III.3 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda, apakah kondisi berikut ini merupakan korupsi?�. No
Jenis Korupsi
Pertanyaan
Respon (%) Ya Tidak Tidak tahu 72.15 16.70 11.15
1
Korupsi yang Apakah pe rbuatan PNS se bagai Panitia Menyangkut Ke rugian Pengadaan Barang dan Jas a yang Ne gara me me nangkan tender kepada perusahaan saudaranya sendiri me ski penaw arannya bukan yang paling baik dan paling murah dapat dikategorikan perbuatan korupsi?
2
Korupsi yang Menyangkut Suap Menyuap
Apakah pe langgar lalu lintas yang me mberikan uang damai kepada polisi lalu lintas daripada ditilang dan me njalani persidangan dapat digolongkan ke dalam korupsi?
83.45
12.05
4.50
3
Korupsi yang menyangkut Pe ngge lapan dalam Jabatan
Apakah Pe gaw ai Ne ge ri yang se ngaja me malsukan laporan keuangan tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya dapat digolongkan ke dalam korupsi?
94.00
2.50
3.50
4
Korupsi yang te rmasuk Be nturan Ke pe ntingan dalam Pe ngadan Barang dan Jasa
Apakah pe rbuatan yang dilakukan sebagai panitia pengadaan barang dan jasa ikut te rlibat langsung dalam pengadaan yang se dang diurus/diaw asinya dapat dikategorikan ke dalam korupsi?
52.50
32.20
15.30
5
Korupsi yang Menyangkut Pe me rasan
Apakah pe jabat Pemerintah yang me minta tips atau fasilitas ke pada pengusaha yang se dang mengikuti tende r di instansinya dapat digolongkan ke dalam korupsi?
75.05
15.15
9.80
6
Korupsi yang Menyangkut Pe rbuatan Curang
Apakah pe rbuatan pengaw as bangunan yang dengan sengaja me mbiarkan pembangunan gedung tidak sesuai dengan standar dapat dikate gorikan se bagai perbuatan curang dan masuk ke dalam korupsi?
81.80
9.60
8.60
7
Korupsi te rkait Gratifikasi
56.55
31.15
12.30
8
Tindak Pidana Lain te rkait Korupsi
Apakah perbuatan Pegaw ai Ne geri menerima diskon khusus/voucher belanja dan pihak pemasok barang di instansinya dapat dikate gorikan ke dalam korupsi? Apakah perbuatan orang yang menolak membe rikan ke te rangan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang dike tahuinya dapat di kategorikan ke dalam korupsi?
51.70
29.50
18.80
Sumber: Data diolah
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 14
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Dalam rangka menilai kategori Tindak pindana lain terkait korupsi, survei ini mangajukan pertanyaan ‘apakah orang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang diketahuinya termasuk ke dalam korupsi?’ terdapat 51,7% responden beranggapan perbuatan ini termasuk korupsi sedangkan 29,5% beranggapan perbuatan itu bukan korupsi dan 18,8% menyatakan tidak tahu.
Bila dibandingkan dengan hasil survei tahun 2010, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hal tingkat pengetahuan masyarakat dalam mengkategorikan perbuatan korupsi. Tiga kategori korupsi yang paling tidak diketahui oleh masyarakat bahwa perbuatan tersebut tergolong dalam korupsi adalah benturan kepentingan dalam PBJ, korupsi terkait gratifikasi dan tindak pidana lain terkait korupsi. Jika pada tahun 2010 masyarakat yang tahu bahwa panitia pengadaan barang dan jasa yang ikut terlibat langsung dalam pengadaan yang sedang diurusnya termasuk melakukan korupsi 52,7 % maka pada tahun 2011 relatif stagnan 52,5%.
Sedangkan terkait
gratifikasi, pada tahun 2010, 61% masyarakat tahu bahwa perbuatan PNS menerima diskon khusus/voucher dari pemasok adalah korupsi. Angka tersebut menurun menjadi 56,55% di tahun 2011. Sedangkan untuk tindak pidana lain terkait korupsi, responden yang menyatakan perbuatan tersebut termasuk korupsi sebesar 54,6% menurun menjadi 51,7% di tahun 2011. Berdasarkan data tersebut, maka secara umum pandangan masyarakat tentang korupsi belum banyak berubah sehingga masih diperlukan upaya yang sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kategori perbuatan korupsi kepada masyarakat. 2. Kategori Pekerjaan yang Masih Membutuhkan Usaha Sosialisasi Lebih Intensif Terdapat
perbedaan
variasi
pemahaman
dalam
mengidentifikasi
korupsi
pada
responden dengan latar belakang profesi/perkerjaan berbeda. Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa kategori korupsi yang menyangkut benturan kepentingan, gratifikasi dan tindak pidana lain terkait korupsi paling tidak mengindikasikan adanya perbedaan tersebut. Tabulasi silang yang dilakukan pada data pekerjaan dan respon dari responden pada ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 15
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
pertanyaan terkait kategori korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa menghasilkan informasi tambahan bahwa kelompok terbanyak dari mereka yang memberikan jawaban yang keliru justeru terdapat pada Mahasiswa
(45,41%),
TNI/POLRI
(35,33%),
sektor
informal
(32,14%),
ibu
rumahtangga (27,84%), serta Pegawai Negeri Sipil (27,09%). Persentase yang menjawab tidak tahu juga paling besar pada Mahasiswa (17,63%) dan Ibu Rumah Tangga (17,05%). Kondisi ini cukup wajar mengingat mahasiswa dan Ibu Rumah Tangga bukanlah pihak yang sering bersentuhan dengan proses pengadaan barang dan jasa. Namun jawaban tidak tahu yag disampaikan oleh PNS sebesar 15,05% dan TNI/ POLRI sebesar 12,67% cukup mengecewakan karena kedua profesi ini yang paling sering bersentuhan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Informasi ini sekaligus memberikan arah pada usaha sosialisasi yang dapat dilakukan oleh KPK ke depan terkait masih kurangnya pemahaman kelompok masyarakat tertentu terhadap jenis korupsi yang menyangkut benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya mengenai informasi ini dapat dilihat pada Gambar3.2.
Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS)
36.96
45.41 57.86
TNI/POLRI Pegawai Swasta
27.09
52 52.75
Wiraswasta/ Pengusaha Profesional
35.33 30.74
61.7 57.6
Ibu Rumah Tangga Sektor Informal
27.84 32.14
66.11 0
20
12.67 16.5
22.98 32.8
55.11 50.89
Lain-lain
17.63 15.05
40
17.05 16.96
22.78 60
15.32 9.6
80
Tidak Tahu Tidak Ya
11.11 100
Gambar 3.2. Identifikasi Jenis Korupsi Terkait Benturan Kepentingan dalam PBJ berdasarkan Pekerjaan (%)
Tabulasi silang yang dilakukan terhadap kategori korupsi terkait gratifikasi dengan variabel pekerjaan menunjukkan bahwa TNI/POLRI (38,67%), mahasiswa (38,41%), dan PNS (31,44%) merupakan pihak yang masih membutuhkan penjelasan mengenai jenis korupsi ini (Lihat Gambar 3.3). Kondisi ini tidak berbeda jauh dengan pengetahuan 3 kelompok ini terhadap kategori korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Walaupun mengecewakan, fakta ini harus ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 16
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
mendapat perhatian lebih dari KPK mengingat kelompok PNS dan TNI/POLRI merupakan kelompok yang paling besar terkena kasus korupsi yang masuk dalam kategori gratifikasi. Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/POLRI Pegawai Swasta Wiraswasta/ Pengusaha Profesional Ibu Rumah Tangga Sektor Informal Lain-lain
47.83 55.85 50.67 61.82 57.02 60 61.93 57.14 67.78 0
20
40
38.41 31.44 38.67 26.54 28.51 28.8 27.84 29.46 23.33 60
80
13.77 12.71 10.67 11.65 14.47 11.2 10.23 13.29 8.89
Tidak Tahu Tidak Ya
100
Gambar 3.3. Identifikasi Jenis Korupsi terkait Gratifikasi berdasarkan Pekerjaan (%)
Survei yang sama (SPM 2008, 2009,2010) secara konsisten menunjukkan hasil yang identik mengenai perlunya usaha sosialisasi lebih intensif dilakukan terkait gratifikasi. Jika pada tahun 2009 jumlah proporsi responden yang setuju bahwa perbuatan ini bukan merupakan korupsi berjumlah 28,09% tahun 2010, pada tahun 2011 hasilnya menjadi 31,15% yang mengatakan bahwa perbuatan ini sebagai sesuatu yang wajar dan bukan sebagai korupsi hal ini berarti bahwa kegiatan sosialisasi tentang gratifikasi dapat dilakukan lebih intensif.
Pada kategori tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi, pertanyaan 'Apakah perbuatan orang yang menolak memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus korupsi yang diketahuinya dapat dikategorikan korupsi', kelompok yang paling banyak memberikan respon yang salah berasal dari Profesional (41.6%), TNI/POLRI (37.33%), serta Mahasiswa (30.92%) (Gambar 3.4).
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 17
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
Mahasiswa
50.97
30.92
18.12
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
51.17
28.09
20.74
37.33
16
TNI/POLRI
46.67
Pegawai Swasta
58.9
Wiraswasta/ Pengusaha
22.98
52.77
Profesional
18.12
28.51
42.4
41.6
16
55.11
22.73
22.16
Sektor Informal
52.68
27.68
19.64
47.78 0
20
33.89 40
60
Tidak Tahu Tidak Ya
18.72
Ibu Rumah Tangga Lain-lain
2011
18.33 80
100
Gambar 3.4. Identifikasi Jenis Tindak Pidana Lain Terkait Korupsi berdasarkan Pekerjaan (%)
Hasil survei di atas memberikan arah bagi KPK mengenai kategori tindakan korupsi yang masih membutuhkan sosialisasi lebih jauh. Pemahaman mengenai konflik kepentingan, gratifikasi dan tindak pidana lain terkait korupsi merupakan tiga kategori tindakan korupsi yang mengemuka dalam penelitian ini. Pengetahuan mengenai korupsi penting dikarenakan hal ini merupakan dasar dari pembentukan sikap dan perilaku masyarakat terhadap korupsi. Beberapa kajian dalam ranah akademis dan praktis menemukan adanya hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi antara pengetahuan, kesadaran dan sikap serta perilaku yang terbentuk. Berbagai teori ditawarkan dalam ranah akademis untuk menjelaskan hubungan antara variabel tersebut.
Hasil survei sejenis pada tahun 2006 (KPK, 2006; INACON, 2006) menemukan beberapa hal tambahan terkait pengetahuan masyarakat mengenai korupsi, yaitu: (1) Kemungkinan terdapat perbedaan pemahaman yang diakibatkan adanya perbedaan jenjang pendidikan dimana responden mahasiswa dan umum cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik, lebih detail dan lebih konseptual dibandingkan responden SMP dan SMA (hal ini kemudian dijadikan salah satu alasan munculnya kriteria pendidikan minimal SMP pada penelitian ini); (2) terkait definisi korupsi ditemukan bahwa masyarakat cenderung kesulitan mendefinisikan korupsi, definisi cenderung
terlalu
sempit
atau
malah
melebar;
(3)
Tentang
aturan
hukum,
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 18
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
masyarakat umumnya tahu bentuk hukum secara umum tapi tidak tahu aturan perundangannya; dan (4) Seperti halnya pada penelitian ini, pada tahun 2006 pun masyarakat cukup baik dan tahu mengenai kasus korupsi terbaru.
Meski proporsi responden yang berhasil mengidentifikasi perbuatan di atas sebagai korupsi merupakan mayoritas namun apakah pengetahuan mengenai hal itu saja cukup untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat, masih diperlukan kajian lebih mendalam untuk menjawab hal tersebut. Ke depan menjadi tugas KPK untuk merancang dan memberikan jenis pengetahuan yang diperlukan dan seberapa jauh tingkat pemahamannya kepada masyarakat sehingga dapat membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. 3.2.2 Memahami Bahaya dan Tingkatan Dampak Korupsi Selain mampu mengidentifikasi korupsi, pengetahuan lain yang dibutuhkan adalah pemahaman
mengenai
bahaya
korupsi.
Pemahaman
mengenai
hal
ini
dapat
membantu meningkatkan mengenai dampak yang ditimbulkan dari korupsi baik bagi diri maupun pihak lain sehingga dapat membantu membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Berdasarkan
Gambar 3.5. diketahui bahwa dampak terbesar korupsi jika
diurutkan dari nilai proporsi, pendapat responden terdapat pada variabel pemborosan keuangan
negara
(95,1%)
dan
terendah
pada
tidak
terjaminnya
keamanan
masyarakat (62,55%). Jika dilihat berdasarkan faktor yang terbentuk pada penelitian ini maka faktor pertama yaitu Bahaya bahwa korupsi dapat menyebabkan kerugian keuangan negara/perekonomian dan menghambat pembangunan merupakan bahaya yang dipersepsikan paling berdampak besar diikuti oleh
faktor kedua yaitu korupsi
menimbulkan pengurangan penerimaan negara (pajak,cukai,bea masuk) dan faktor ketiga yang menyatakan bahwa korupsi dapat menciptakan ketidakpercayaan pada peradilan (lihat Gambar 3.5).
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 19
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
95.10
P emboros an Keuangan N egara
4.550.35
92.05
P engurangan P enerimaan N egara (P ajak, C ukai, Bea)
6.851.10
88.30
Ketidakperc ayaan pada P eradilan
2011
10.25 1.45
Ketidakperc ayaan pada DP R, DP RD dan DP D
86.40
11.35 2.25
Ketidakperc ayaan terhadap P emerintah P us at dan Daerah
85.50
12.85 1.65
75.70
Semakin s ulitnya menc ari pekerjaan
19.35
74.55
Sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan yang memadai
21.90
71.75
M eningkatkan biaya pembangunan infras truktur
4.95
18.65
3.55 9.60
H arga-harga barang menjadi mahal
71.35
22.30
Sulitnya mendapatkan pelayanan kes ehatan yang memadai
71.25
24.00
4.75
Berkurangnya partis ipas i mas yarakat dalam pemilihan
69.10
26.45
4.45
62.55
T idak terjaminnya keamanan mas yarakat 0
Berdampak Tinggi
20
30.90
40
60
Berdampak Rendah
80
6.35
6.55 100
Tidak Berdampak
Gambar 3.5 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda, apakah Korupsi berdampak pada hal-hal berikut ini?�. (%)
Ketika responden ditanyakan apakah mereka pernah merasakan dampak dari korupsi dan apakah dampak tersebut terasa secara langsung atau tidak langsung, sebagian besar responden (74,5%) menyatakan pernah merasakan dampak korupsi, nilai ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 81,9%. Dari yang merasakan dampak korupsi sebanyak 46,98% mengatakan merasakan dampak langsung dari korupsi dan sebagian lagi mengatakan bahwa dampak yang dirasakan bersifat tidak langsung (52,01%). Pertanyaan ini penting untuk mengelaborasi strategi komunikasi yang sesuai bagi KPK dalam mengkomunikasikan dan mengkampanyekan gerakan melawan
korupsi.
pemahaman
Salah
mengenai
satu
korupsi
tantangan serta
dalam
bahaya
kampanye
korupsi
dan
adalah
komunikasi
bahwa
korupsi
merupakan sebuah konsep abstrak yang seperti dikemukakan dari hasil survei dampaknya bagi sebagian responden tidak dirasakan secara langsung. Tantangan yang timbul dari hal ini menyangkut bagaimana membuat konsep tersebut relevan dan kontekstual bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat memvisualkan abstraksi konsep dan menghubungkan hal tersebut dengan dirinya sehingga dapat mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang diharapkan oleh KPK. Komunikasi secara intens mengenai
jenis-jenis
korupsi,
dampak
dan
bahaya
korupsi
disamping
upaya
penindakan terhadap tindak pidana korupsi yang konsisten diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memvisualkan abstraksi konsep korupsi. ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 20
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
74.5
P ers entas e
0
20
40 Ya
60
80
46.98
P ers entas e
25.5
0
100
T idak
20 Langs ung
Gambar 3.6 Jawaban atas Pertanyaan “Apakah Anda merasakan dampak dari korupsi?”. (%)
2011
52.01
40
60
1.01
80
T idak Langs ung
100
T idak tahu
Gambar 3.7 Jawaban atas Pertanyaan “Apakah dampak tersebut langsung atau tidak langsung?” (%)
Jika dikaitkan dengan dengan daerah survei, maka terlihat bahwa secara umum masyarakat
masih
banyak
yang
belum
mengetahui
dampak
dari
korupsi
atau
masyarakat semakin permisif dengan korupsi dan dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa masyarakat di wilayah Kota Makassar, Bandung dan Surabaya masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif dan peran kedeputian pencegahan untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang dampak korupsi dan upaya-upaya pencegahan yang harus dilakukan. Gambaran lebih detail ditunjukkan pada Gambar 3.8. Surabaya
68.08
31.92
Semarang
87.12
Bandung
12.88
66.26
Manado
33.74 81.98
Palembang
18.02
75
Makassar
25
64.2
Medan
35.8 87.68
12.32
73.73
Lampung Samarinda
26.27
82.4
Jakarta
17.6
73.12 0
20
26.88
40 Ya
60
80
100
Tidak
Gambar 3.8 Jawaban atas Pertanyaan “Apakah Anda merasakan dampak dari korupsi ? berdasarkan daerah survei” (%)
3.2.3 Prioritas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tiga sektor yang diusulkan responden menjadi prioritas pemberantasan tindak pidana ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 21
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
korupsi
menurut
responden
adalah:
(1)
Bidang
keuangan,
2011
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Perbankan (23,53%) (2) Bidang Pemerintahan dalam Negeri dan Daerah, Aparatur Negara (18,22%), (3) Bidang Hukum, HAM dan Keamanan (15,53%) dan (4) Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat (10,87%). Bidang lain yang menjadi perhatian responden dengan nilai di bawah 10 persen adalah: (1) Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (8,7%), (2) Bidang Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UMKM (8,28%), (3) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (4,22%), (4) Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Kelautan (3,4%), (5) Bidang Pertahanan, Luar Negeri dan Informasi (2,82%), (6) Bidang Agama, Sosial, dan Pemberdayaan Perempuan (2,60%), dan (7) Bidang Energi, Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi (2,07%). Hasil survei ini memberikan arah bagi KPK untuk memfokuskan usaha pemberantasan korupsi pada tiga bidang yang dipersepsikan penting dan kritis dalam upaya pemberantasan korupsi. Fokus pada bidang ini dapat membantu KPK dalam memenuhi
ekspektasi
sumberdaya KPK
masyarakat
di
satu
sisi
dan
optimalisasi
penggunaan
di tengah keterbatasan sumber daya yang ada di sisi lain. Jika
dibandingkan dengan hasil SPM 2010 yang menempatkan sektor keuangan dan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi prioritas pertama maka hasil yang didapatkan pada tahun ini menunjukkan adanya konsistensi harapan masyarakat agar KPK menempatkan bidang keuangan dan pembangunan sebagai prioritas utama. Bidang Keuangan, P erenc anaan P embangunan Nas ional
2 3 .5 3
Bidang P emerintahan Dalam N egeri dan Daerah
1 8 .2 2
Bidang H ukum, H A M dan Keamanan
1 5 .5 3
Bidang P erhubungan, P ekerjaan U mum, P erumahan Rakyat
1 0 .8 7
Bidang P endidikan, P emuda dan O lahraga, P ariwis ata
8 .4 7
Bidang P erdagangan, P erindus trian, I nves tas i, Koperas i
8 .2 8
Bidang T enaga Kerja dan T rans migras i, Kependudukan
4 .2 2
Bidang P ertanian, P erkebunan, Kehutanan, Kelautan
3 .4
Bidang P ertahanan, Luar N egeri dan I nformas i
2 .8 2
Bidang A gama, Sos ial, dan P emberdayaan P erempuan
2 .6
Bidang E nergi Sumber Daya M ineral, Ris et
2 .0 7 0
5
10
15
20
25
P ers entas e
Gambar 3.9 Prioritas Bidang Pemberantasan Korupsi Menurut Responden (%)
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 22
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
3.3 Sikap Mengenai Korupsi Definisi secara sederhana mengenai sikap adalah evaluasi terhadap konsep, produk ataupun perilaku. Evaluasi yang terbentuk memiliki arah dan nilai berupa penilaian baik atau buruk, tinggi atau rendah. Sikap yang dinilai pada penelitian ini adalah sikap responden secara umum mengenai korupsi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat tidak langsung di mana responden diminta untuk menilai sikap mereka terhadap perilaku korupsi. Empat pertanyaan yang diajukan mencakup apakah perbuatan-perbuatan berikut ini merupakan perbuatan yang buruk – baik (skala satu (1) yang cenderung kearah buruk sampai dengan empat (4) yang berarti cenderung baik) adalah: (1) Seseorang memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi untuk pengurusan KTP/SIM/Paspor/dll
wajar dilakukan sebagai
ucapan terima kasih, (2) Pegawai Negeri menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa ijin yang sah, (3) Seseorang tidak keberatan memberikan sesuatu kepada petugas layanan publik agar layanan lebih cepat, (4) Seseorang bersedia membayar sejumlah uang asal diterima di sekolah favorit/diterima sebagai PNS. Nilai rerata yang dihasilkan
kemudian dikembangkan
untuk meilhat arah
terhadap korupsi. Konsensus/persetujuan yang tinggi sesuatu
yang
buruk
didapatkan
pada
perbuatan
dari sikap
responden
mengenai korupsi sebagai seseorang
yang
bersedia
memberikan uang agar dapat diterima sebagai PNS atau di sekolah yang berkualitas (94.75%) dan terendah pada perbuatan gratifikasi berupa pemberian uang tambahan diluar ketentuan resmi(75.45%). Detail mengenai hal tersebut dapat dilihat pada Tabel III.5. Tabel III.5 Apakah perilaku berikut ini merupakan suatu hal yang Baik atau Buruk? No
Situasi
Baik (%)
Buruk (%)
Tidak Tahu (%)
1
Seseorang memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi untuk pengurusan KTP/SIM/Paspor/dll w ajar dilakukan sebagai ucapan terima kasih
21.35
75.45
3.20
2
Pegaw ai Negeri menggunakan mobil dinas di luar jam kerja tanpa ijin yang sah
6.05
89.90
4.05
3
Seseorang tidak keberatan memberikan sesuatu kepada petugas layanan publik agar layanan lebih cepat
13.70
81.80
4.50
4
Seseorang bersedia membayar sejumlah uang asal diterima di sekolah favorit/diterima sebagai PNS
3.65
94.75
1.60
Sumber: Data diolah ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 23
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Hasil ini seperti hasil yang didapatkan pada survei sejenis yang diadakan tahun 2006 menunjukkan sikap yang negatif terhadap korupsi. Pengembangannya adalah, SPM 2011 memberikan rata-rata penilaian yang dapat dijadikan dasar untuk menunjukkan pengembangan
arah
sikap
masyarakat
terhadap
korupsi
yaitu
apakah
setiap
tahunnya secara agregat arah sikap tersebut semakin negatif atau sebaliknya di tengah usaha KPK membentuk sikap dan perilaku anti korupsi. Bila dibandingkan dengan hasil SPM di 2010 persentase sikap responden terhadap perilaku koruptif tidak mengalami perubahan yang signifikan. 3.4 Perilaku Mengenai Korupsi Untuk mengukur perilaku korupsi, survei ini melihat kecenderungan perilaku yang akan dilakukan oleh responden (konatif). Kecenderungan perilaku yang diukur adalah perilaku
positif
(konstruktif)
yang
diharapkan
dilakukan
oleh
responden
jika
mengetahui korupsi yang terjadi di sekeliling mereka. Dalam hal ini adalah perilaku melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya pada pihak berwenang. Rata-rata nilai yang diperoleh adalah 2,52 (skala 1 (tidak melaporkan) – 4 (melaporkan)) yang menunjukkan kecenderungan responden untuk melaporkan korupsi yang terjadi di sekeliling mereka. Sebanyak 55,45% responden menyatakan akan melaporkan sedangkan 29,15% menyatakan tidak akan melapor serta 15,4% menyatakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nilai ini menurun cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, sebanyak 69,5% responden menyatakan akan melaporkan, 25,5% tidak melaporkan dan 4,5% menyatakan tidak tahu. Survei yang sama yang dilakukan dengan metode berbeda pada tahun 2006 (Inacon, 2006) menemukan bahwa adanya kecenderungan perilaku masyarakat untuk takut melapor, memilih tindakan anti korupsi yang sesuai dengan keadaan diri dan memilih tindakan kolektif yang belum tentu bersifat konstruktif (demo dan lainnya).
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 24
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
55.45
P ers entas e
0
29.15
20
40 M elapor
60 T idak M elapor
2011
15.4
80
100
T idak tahu
Gambar 3.10. Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apa yang anda lakukan jika melihat kasus korupsi di sekeliling Anda?”. (%)
Analisis lebih jauh mengenai kecenderungan perilaku melapor dihubungkan dengan pekerjaan menemukan bahwa Profesi Wiraswasta/Pengusaha (37,45%), diikuti oleh profesional (35,71%), dan sektor informal (35,71%) merupakan 3 (tiga) profesi teratas yang memiliki jumlah proporsi terbesar dari responden yang tidak ingin melaporkan korupsi yang terjadi di sekitar mereka (Gambar 3.11). Menarik untuk ditelaah lebih jauh mengenai adanya fenomena kejadian ini, dampaknya dan antisipasi tindakan yang harus dilakukan oleh KPK.
Mahasiswa
58.25
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
26.89
54.18
TNI/POLRI
27.76 79.47
Pegawai Swasta
27.74
51.06
Profesional Ibu Rumah Tangga Sektor Informal
11.49
50
35.71
14.29
50.85
34.46
14.69
35.71
54.44 0
16.45
37.45
44.64
Lain-lain
18.06 9.93 10.6
55.81
Wiraswasta/ Pengusaha
14.86
20
19.64
28.33 40
60
Tidak Tahu Tidak Ya
17.22 80
100
Gambar 3.11. Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apa yang anda lakukan jika melihat kasus korupsi di sekeliling Anda? Berdasarkan Pekerjaan” (%)
Satu hal yang bisa ditarik dari hal ini adalah bahwa keputusan untuk melapor nampaknya bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi masyarakat terutama bagi 3 profesi yang disebutkan di atas. Bila ditelaah, orang yang berprofesi terutama di 2 ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 25
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
bidang
yaitu
peluangnya
profesional melihat
dan
dan
pengusaha/wiraswasta
terkontaminasi
korupsi
sebenarnya
(yang
cukup
merugikan
2011
besar
negara).
Interpretasi lebih jauh mengindikasikan adanya perhitungan antara manfaat dan dampak (biaya) yang diakibatkan oleh tindakan melapor. Dampak yang timbul oleh perbuatan yang dilakukan akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh pelapor dengan kata lain menjadi biaya yang harus ditanggung. Resiko yang timbul tidak hanya masalah resiko keamanan (ancaman fisik) dan finansial (kehilangan bisnis, mata pencaharian, karir dan lainnya) tetapi juga mencakup resiko psikologis (beban pikiran) dan sosiologis (bagaimana respon dan dampaknya dari dan bagi lingkungan seperti rekan kerja, kerabat dan keluarga). Belum lagi biaya waktu, tenaga, pikiran dan moneter yang ditimbulkan akibat menjalani proses pelaporan tersebut. Jika perhitungan biaya dan resiko mendominasi manfaat maka keengganan melaporkan perkara korupsi merupakan hasilnya.
Jika respon melapor merupakan salah satu respon perilaku yang diharapkan maka penting bagi KPK untuk mendorong terjadinya perilaku ini. Mengurangi resiko dan biaya yang timbul apakah itu dengan mendorong implementasi program dan instrumen
kebijakan
perlindungan
saksi,
memudahkan
akses
pelaporan,
dan
sosialisasi terintegrasi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan probabilitas kejadian melapor.
Kecenderungan perilaku koruptif juga diukur dengan mengajukan pertanyaan yang menempatkan responden pada situasi yang berpotensi korupsi. Menarik respon dari responden ketika mereka dihadapkan pada situasi menghadapi layanan yang lama dan berbelit padahal persyaratan sudah lengkap sesuai aturan. Sebanyak 59.75 % menyatakan akan melaporkan kondisi ini pada pihak yang berwenang, 16.3% akan membiarkan kondisi tersebut, dengan resiko waktu pengurusan akan lebih lama, 11.25% berusaha mempercepat layanan dengan membayar lebih, dan lainnya sebanyak 12.7%, (Gambar 3.12). Data ini hanya sedikit berbeda dengan tahun 2010 yang menjelaskan bahwa 63,6% menyatakan akan melapor kepada yang berwenang, 16,6% membiarkan kondisi tersebut dan 11,9% akan membayar lebih serta yang menyatakan akan melakukan upaya lainnya sebesar 7,9%.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 26
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
11.25
P ers entas e
0
59.75
20 Berus aha memperc epat layanan dengan membayar lebih
16.3
40
60
M elaporkan kondis i ini pada pihak yang berwenang
12.7
80
M embiarkan kondis i ters ebut, dengan res iko waktu lebih lama
2011
100 Lainnya
Gambar 3.12. Jawaban Responden atas Pertanyaa “Apa yang anda lakukan jika menghadapi layanan yang lama dan berbelit, padahal persyaratan sudah lengkap sesuai aturan ?�. (%)
3.5 Indeks Pemahaman Korupsi dan Target Pencapaian Strategis KPK Dalam
perencanaan
strategis
KPK
2008-2011
dicantumkan
beberapa
target
pencapaian berdasarkan perspektif internal sehubungan pelaksanaan Survei Persepsi Masyarakat. Target tersebut adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap anti korupsi yang diukur dari meningkatnya indeks pemahaman tindak pidana korupsi dengan besaran seperti yang terlihat pada Tabel III.6 di bawah ini. Tabel III.6 Target Pencapaian Indeks Pemahaman Korupsi
Target
2008
2009
2010
2011
% kenaikan Indeks Pemahaman Korupsi
20%
20%
20%
20%
Sumber: Perencanaan Strategis KPK 2008-2011
Perhitungan indeks dilakukan secara sederhana dengan membandingkan indeks tahun berjalan dengan tahun yang dijadikan dasar perhitungan. Hasil perhitungan nilai tahun 2011 adalah 74,73 (merupakan elaborasi nilai untuk pertanyaan nomor 4 dan 6) untuk nilai pemahaman akan pengetahuan dan bahaya korupsi. Penilaian ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 75,71%. Namun nilai ini masih jauh dari target pencapaian KPK pada tahun 2011 yang ditetapkan sebesar 90.8%. ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 27
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Berdasarkan data dan informasi di atas, secara umum persepsi masyarakat tentang korupsi terkait kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memberikan pemahaman tentang korupsi yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 28
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
BAB IV PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KPK Persepsi masyarakat terhadap KPK diukur dalam empat bagian mencakup: (1) kesadaran terhadap KPK, (2) Pengetahuan terhadap tugas KPK, (3) Sikap terhadap KPK termasuk di dalamnya Penilaian terhadap kinerja KPK, dan (4) kecenderungan perilaku terhadap KPK. Skala pengukuran yang digunakan meilbatkan skala interval dan nominal. Skala interval memiliki range 1-4 dengan nilai 0 untuk menangkap respon dari responden
yang tidak tahu atau tidak menjawab. Pengukuran berkala
mengenai persepsi masyarakat terhadap KPK penting untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat berada dibelakang dan mendukung KPK serta berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi. Dukungan yang tinggi mengisyaratkan sesuatu yang positif dan dukungan moral bagi KPK untuk melaksanakan program-program pemberantasan korupsi. Sebaliknya Persepsi negatif memberikan alarm
bahwa kemungkinan
terdapat sesuatu yang salah atau dipersepsikan salah oleh masyarakat mengenai KPK.
4.1 Kesadaran terhadap KPK Secara umum kesadaran masyarakat mengenai institusi KPK cukup tinggi sehingga dapat dijadikan modal awal yang positif bagi KPK untuk mendorong responden masuk kedalam tahapan berikutnya dalam program-program KPK yang melibatkan mereka. Dalam konsekuensi model tahapan komunikasi Awareness Interest Desire Action (AIDA)
maka
tahapan
berikutnya
yang
dapat
ditempuh
adalah
berusaha
menimbulkan ketertarikan dan Keinginan/preferensi terhadap KPK hingga dapat menggerakkan perilaku masyarakat.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 29
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
97.85
T elevis i
62.85
Surat Kabar I nternet
26.2
Radio
24.55 14.95
P os ter/Spanduk/Booklet/Stic ker
11.65
Sos ialis as i/ Kampanye
2.15
Lainnya 0
20
40
60
80
100
P ers entas e
Gambar 4.1. Jawaban Responden atas Pertanyaan “Dari mana anda mengetahui tentang KPK?�. (%)
Jika ditinjau dari sumber informasi utama yang digunakan oleh responden terkait informasi untuk mengetahui perihal KPK maka dapat dikatakan bahwa sumber utama berasal dari TV 97,85%, Surat kabar 62,85%, Internet 26,2%, Radio 24,55%, Poster/ Spanduk/ Booklet/Stiker 14,95%, Sosialisasi/Kampanye 11,65%, lainnya 2,15% (Gambar 4.1).
Hasil survei mengenai sumber informasi di atas selain menunjukkan media habit dari responden juga menunjukkan bahwa selama ini KPK, dengan sengaja atau tanpa sengaja mengandalkan publikasi sebagai bauran komunikasi utama dalam mencapai masyarakat/publik. Cara ini memiliki kelebihan dalam hal efisiensi sumber daya yang digunakan dan cakupan luas area yang terlingkupi dan dampak yang diberikan. Hanya saja hal ini memiliki dampak meminimalkan fungsi pengendalian (kontrol) usaha komunikasi KPK. Sebagai contoh, pemberitaan terhadap upaya-upaya KPK yang tidak memiliki nilai jual tinggi dalam hal berita tidak dapat disampaikan secara optimal ataupun hasil dari pemberitaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang isinya bukan keluaran KPK dapat tidak sesuai dengan tujuan komunikasi yang diharapkan. Dengan kata lain kontrol terhadap pesan yang disampaikan maupun dampak yang dapat ditimbulkan mungkin tidak sepenuhnya berada ditangan KPK. Untuk itu diperlukan upaya tambahan untuk mengimbangi agar komunikasi yang dilakukan dapat
lebih
optimal
dalam
membantu
mencapai
tujuan
KPK.
Pengembangan
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 30
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
berkelanjutan dari strategi komunikasi, seperti prioritas target, cakupan wilayah, isi pesan yang harus disampaikan baik mengenai korupsi maupun KPK serta bauran komunikasi yang digunakan
merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan
oleh KPK.
4.2 Pengetahuan terhadap Tugas KPK Undang-Undang 30 Tahun 2002 memberikan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab
KPK
diantaranya
adalah:
1)
mengkaji
sistem
administrasi
lembaga
pemerintah/negara dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik, 2) Mendaftar dan
memeriksa
Laporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara
(LHKPN),
3)
Menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan milik negara, 4) Melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi, 5) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi, 6) Menerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat, 7) Melakukan Koordinasi dan Supervisi dengan/terhadap lembaga penegak hukum/penyelenggara negara lainnya. Pemahaman masyarakat mengenai tugas-tugas ini dapat membantu KPK dalam mengembangkan dukungan yang diperlukan terkait pelaksanaan tugas. Kesadaran terhadap tugas diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai KPK sebagai sebuah organisasi dan
arti
keberadaannya.
Gambar
4.2
memberikan
ilustrasi
mengenai
tingkat
pengetahuan masyarakat terhadap tugas-tugas KPK. Mahasiswa Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI/POLRI Pegawai Swasta Wiraswasta/ Pengusaha Profesional Ibu Rumah Tangga Sektor Informal Lain-lain
58.25 54.18
26.89 27.76 79.47
55.81 51.06 50 50.85 44.64 54.44 0
20
27.74 37.45 35.71 34.46 35.71 28.33 40
60
14.86 18.06 9.93 10.6 16.45 11.49 14.29 14.69 19.64 17.22 80
Tidak Tahu Tidak Ya
100
Gambar 4.2. Jawaban atas Pertanyaan “Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja KPK mengenai pelaksanaan tugas-tugas dibawah ini�.(%) ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 31
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Dari tujuh item tugas KPK yang ditanyakan, tingkat pengetahuan dari responden terhadap tugas KPK bervariasi. Umumnya responden memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai tugas-tugas KPK seperti: 1. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi (87.05% Tahu, 12.95% Tidak Tahu), 2. Melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan pendidikan anti korupsi (74.45% Tahu, 25.55% Tidak Tahu), 3. Mendaftar dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (72.95% Tahu, 27.05% Tidak Tahu), 4. Menerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat (78% Tahu, 22% Tidak Tahu). 5. Melakukan
Koordinasi
dan
Supervisi
dengan/terhadap
lembaga
penegak
hukum/penyelenggara negara lainnya (71% Tahu, 29% Tidak Tahu). Beberapa tugas masih membutuhkan usaha lebih jauh dari KPK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ketingkat yang lebih tinggi seperti tugas: 1. Menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan milik negara (56.5% Tahu, 43.5% Tidak Tahu); 2. Mengkaji sistem administrasi lembaga
pemerintah/negara dalam rangka
perbaikan kualitas pelayanan publik (58.05% Tahu, 41.95% Tidak Tahu). Jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh pada tahun 2010 maka jumlah proporsi responden yang mengetahui tugas KPK pada tahun 2011 secara keseluruhan mengalami penurunan. Terdapat 4 tugas KPK yang secara signifikan mengalami penurunan informasi dalam pandangan masyarakat yaitu: melakukan sosialisasi dan pendidikan
antikorupsi,
mendaftar
dan
memeriksa
LHKPN,
mengkaji
sistem
administrasi serta menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai dan menjadi acuan bagi KPK dalam rencana program sosialisasi yang dilakukan oleh KPK pada tahun berikutnya. Kondisi ini sekaligus memberikan nilai kepada KPK sebagai organisasi apakah program sosialisasi yang dilakukan selama ini terutama terkait tugas pokok KPK ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 32
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
sudah tersampaikan ke masyarakat dengan baik ataukah belum (lihat Tabel IV.1).
Tabel IV.1 Perbandingan Pengetahuan Responden Terhadap Tugas KPK 2008-2011 No
Tugas KPK
2008
1
Melakukan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Kasus TPK
2 3 4 5 6 7
2009
2010
2011
-
-
92.7
87.05
Menerima Pengaduan Dugaan TPK
72.89
86.87
80.1
78.00
Melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Anti Korupsi
62.69
67.69
83.4
74.45
70.56
84.8
82.3
72.95
-
-
72.7
71.00
47.97
53.08
67.2
58.05
48.84
53.43
65.1
56.50
Mendaftar dan Memeriksa LHKPN Melakukan Koordinasi dan Supervisi Mengkaji Sistem Administrasi Menerima Laporan dan Menetapkan Status Gratifikasi
Sumber : Laporan SPM 2008, 2009, 2010 dan Data diolah 2011
4.3 Pernilaian terhadap Kinerja KPK Dalam Survei Persepsi Masyarakat 2011, penilaian kinerja KPK oleh masyarakat ditunjukkan oleh penilaian responden terhadap pelaksanaan tugas KPK, tingkat kepuasan responden terhadap upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh KPK serta dampak keberadaan KPK yang dirasakan oleh masyarakat. 4.3.1 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Tugas-Tugas KPK Penilaian responden terhadap kinerja KPK diukur dengan menggunakan skala interval 1 sampai dengan 4. Mendekati skala
1 menunjukkan kecenderungan
buruk
dan
mendekati skala 4 menunjukkan kecenderungan baik. Pada penelitian ini, responden yang berhak menilai adalah responden yang mengetahui mengenai tugas-tugas KPK pada
bidang
yang
relevan
dengan
yang
dinilai.
Hasil
penilaian
responden
menunjukkan bahwa penilaian tertinggi didapatkan pada kinerja KPK dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi (TPK) yang mendapatkan nilai 2,92, diikuti oleh pelaksanaan melakukan sosialisasi dan
menyelenggarakan
pendidikan
anti
korupsi (2,91),
tugas
mendaftar
dan
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 33
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
memeriksa LHKPN (2,89), menerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi (2,83), mengkaji sisem administrasi lembaga pemerintah/negara dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik (2,71), melakukan Koordinasi, Supervisi dan Monitor dengan/terhadap lembaga penegak hukum/penyelenggara negara lainnya (2,71), dan menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan milik negara (2,51). Jika cut off point yang dihitung berdasarkan nilai tengah (median) dari skala jatuh pada nilai 2,5 dimana diatas 2,5 menunjukkan kecenderungan baik dan dibawah nilai tersebut cenderung kearah buruk maka nilai rerata kinerja KPK dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut cenderung ke arah baik.
Analisis lebih jauh dilakukan untuk melihat proporsi perbandingan dari responden yang mengatakan kinerja KPK pada pelaksanaan tugas tersebut sudah baik dan buruk dilakukan dengan mengubah skala interval ke dalam skala nominal. Hasil analisis menunjukkan
bahwa
tiga
(3)
terbesar
proporsi
terbanyak
responden
yang
memberikan penilaian belum optimalnya kinerja KPK pada pelaksanaan tugas mengkaji sisem administrasi lembaga pemerintah/negara dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik (39,49%), menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan milik negara (37,81%), dan melakukan koordinasi, supervisi, dan monitor kasus tindak pidana korupsi (35,08%). Selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.3. 60.03
M elakukan Koordinas i, Supervis i dan M onitor
35.08 32.29
4.89
M enerima pengaduan dugaan T P K
63.57
M elakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan T P K
65.72
32.46
1.83
M elakukan s os ialis as i dan pendidikan anti korups i
65.43
31.65
2.93
54.47
M enerima laporan gratifikas i dan menetapkan s tatus nya
37.81
66.85
M endaftar dan memeriks a (LH KP N )
30.1
57.53
M engkaji s is tem adminis tras i lembaga pemerintah/negara 0
20 Baik
39.49 40 Buruk
60
80
4.13
7.72 3.05 2.98 100
T idak tahu
Gambar 4.3 Jawaban atas Pertanyaan “Bagaimana penilaian anda terhadap kinerja KPK mengenai pelaksanaan tugas-tugas berikut?�. (%)
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 34
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
4.3.2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Upaya yang Dilakukan oleh KPK Berikut adalah penilaian (kepuasan) masyarakat terhadap upaya yang telah dilakukan oleh KPK terkait tugas KPK yang dilakukan selama ini.
1. Kepuasan Masyarakat terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh
KPK
Penilaian kinerja terhadap kecukupan upaya pencegahan TPK dilakukan untuk mengetahui harapan dan persepsi masyarakat pada upaya yang telah dilakukan oleh KPK saat ini. Dalam skala interval 1 sampai 4 (1 tidak cukup dan 4 cukup) nilai rerata yang didapatkan adalah 2,08 yang menunjukkan nilai yang mendekati nilai tengah dari skala. Analisis lebih jauh dengan memodifikasi skala tersebut menunjukkan bahwa nilai 2,08 mencerminkan adanya perbedaan pandangan responden dalam menilai kecukupan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sebanyak 59,7% beranggapan tidak cukup sedangkan 35,85% beranggapan cukup.
35.85
P ers entas e
0
59.7
20
40 C ukup
T idak C ukup
60
7.57
80
100
T idak tahu
Gambar 4.4 Jawaban Responden atas Pertanyaa “Apakah KPK telah melakukan upaya yang cukup untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi?�. (%)
Data pembanding yang digunakan (Survei SPM, 2010) menunjukkan bahwa jumlah dari responden yang menunjukkan ketidakpuasan (46,3%) cenderung lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang puas (52,5%). Data memperlihatkan bahwa dibandingkan data tahun 2010 telah terjadi penurunan kepuasan responden sebesar 16,65% terhadap kinerja pencegahan KPK pada tahun 2011. Hasil ini merupakan masukan yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja pada bagian terkait. Persepsi ketidakcukupan upaya yang dilakukan dapat berupa cakupan, intensitas atau variasi upaya yang dilakukan. Diperlukan elaborasi lebih jauh untuk mendapatkan jawaban mengenai hal ini. Evaluasi internal dan identifikasi terhadap upaya-upaya ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 35
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
yang sudah dilakukan sejauh ini dapat menjadi langkah awal yang baik. Tabel IV.2 Perbandingan Penilaian Kinerja Pencegahan KPK (%) No
Respon
2010
2011
1
Tidak Puas
46,30
59,70
2
Puas
52,50
35,85
Sumber: Data diolah 2011 dan SPM 2010 (n=2500), SE-3)
2. Kepuasan Masyarakat terhadap Upaya KPK dalam Memberikan Sosialisasi mengenai Korupsi dan Kegiatan Anti Korupsi Pemahaman yang baik mengenai korupsi dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh korupsi
merupakan
modal
dasar
bagi
masyarakat
untuk
melakukan
gerakan
pemberantasan korupsi. Pengetahuan yang cukup dapat membantu membentuk sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Untuk itu penting mengukur mengenai kinerja KPK di bidang ini sebagai refleksi untuk melihat hubungan antara
tingkat upaya yang dilakukan
dengan ekspektasi yang
diharapkan masyarakat terkait upaya tersebut. Gambar 4.5 memberikan ilustrasi mengenai penilaian kepuasan terhadap upaya sosialisasi KPK.
31.15
P ers entas e
0
60.85
20
40 C ukup
60
T idak C ukup
8
80
100
T idak tahu
Gambar 4.5 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah KPK sudah cukup memberikan pengetahuan umum/sosialisasi mengenai korupsi dan kegiatan anti korupsi?�. (%)
Nilai rerata 1,92 menunjukkan arah pendapat responden yang memandang bahwa upaya yang telah dilakukan belumlah cukup untuk menjawab ekspektasi masyarakat. Penjabaran lebih lanjut menginformasikan sebanyak 60,85% responden mengatakan belum cukup dan 31,15% mengatakan cukup. Bila dibandingkan dengan hasil SPM ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 36
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
tahun 2010, terjadi penurunan penilaian dengan rincian sebagai berikut : sebanyak 58,7% responden menyatakan belum cukup dan 39% menyatakan cukup (lihat Gambar 4.5).
3. Kepuasan Masyarakat Terhadap Keterbukaan Akses Pengaduan/laporan Tindak Pidana Korupsi KPK Meski sebagian besar responden mengetahui bahwa tugas ini merupakan salah satu tugas yang diemban KPK (78%) dan memberikan penilaian baik (63,57% responden), namun ketika ditanyakan apakah upaya membuka akses pengaduan dari masyarakat upaya yang dilakukan sudah memadai, 55,7% mengatakan belumlah cukup dan sisanya 29,85% mengatakan cukup. Berdasarkan data tahun 2010, diketahui bahwa terjadi penurunan penilaian responden terhadap kecukupan akses pengaduan KPK. Hal ini menunjukkan bahwa meski responden memberikan apresiasi pada upaya yang telah dilakukan, namun upaya ini belumlah cukup dalam memenuhi ekspektasi mereka terhadap akses pengaduan. Untuk itu peningkatan dapat dilakukan tidak hanya pada alternatif akses dan saluran distribusi tetapi juga pada upaya komunikasinya.
Gambar 4.6 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah KPK sudah memadai membuka akses
29.85
P ers entas e
0
55.7
20
40 C ukup
60 T idak C ukup
14.45
80
100
T idak tahu
pengaduan/laporan tindak pidana korupsi dari masyarakat?�. (%)
4. Kepuasan Masyarakat Terhadap Upaya Penindakan KPK Penilaian responden pada kecukupan upaya penindakan KPK mendapatkan nilai rerata 2,09. Hasil penilaian memperlihatkan bahwa masih terdapat 59,3% responden yang mengatakan upaya yang dilakukan belumlah cukup dalam memenuhi ekspektasi ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 37
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
mereka. 36,6% menilai usaha yang dilakukan sudah cukup.
36.6
P ers entas e
0
59.3
20
40 C ukup
60 T idak C ukup
4.1
80
100
T idak tahu
Gambar 4.7 Jawaban atas Pertanyaan “Apakah KPK telah melakukan upaya yang cukup dalam penindakan Korupsi�. (%)
Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2010, diketahui bahwa pada tahun 2011 terdapat penurunan penilaian terhadap kinerja KPK sebesar 19,6 % dibandingkan 2010 dalam upaya penyelidikan, penyidikan maupun upaya penuntutan KPK (lihat Tabel IV.3). Tabel IV.3 Perbandingan Penilaian Kinerja Penindakan KPK No
Respon
2010
2011
1
Cukup
56.20
36.60
2
Tidak Cukup
42.60
59.30
3
Tidaktahu
1.20
4.10
Sumber: Data diolah 2011 dan SPM tahun 2010 (n=2500, SE-3)
3. Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja KPK Penilaian pada kinerja KPK secara umum dari responden mendapatkan nilai 1,92. Analisis
lebih
jauh
untuk
melihat
komposisi
proporsi
pendapat
responden
menunjukkan bahwa responden yang tidak puas sebesar 69% dan hanya sebesar 27,7% yang menyatakan puas terhadap kinerja KPK.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 38
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
27.7
P ers entas e
0
69
20
40 P uas
T idak P uas
60
2011
3.3
80
100
T idak tahu
Gambar 4.8 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah anda puas dengan kinerja KPK selama ini?�. (%)
Bila dibandingkan dengan data tahun 2010 terdapat penurunan kepuasan kinerja sebesar 21,7%. Pada tahun 2010 sebanyak 49,4% menyatakan puas terhadap kinerja KPK. Tabel IV.4 Perbandingan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja KPK No
Responden
2010
2011
1
Puas
49,40
27,70
2
Tidak Puas
49,40
69,00
3
Tidaktahu/tidak jawab
1,20
3,30
Sumber: Data SPM 2010 dan Data Diolah 2011
Sebagai bahan perbandingan hasil survei yang dilakukan oleh Harian KOMPAS, periode April 2005 sampai dengan November 2011 ditampilkan. Terlihat bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja KPK mengalami fluktuasi namun dengan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.9. Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil survei yang dilaksanakan KPK dan Harian Kompas di Tahun 2011.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 39
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
November 'Januari 'Agustus 'Juni November September 'Februari 'Juni 'Maret 'Desember 'Agustus 'Desember 'Juni April
2011 2011 2010 2010 2009 2009 2009 2008 2008 2007 2007 2006 2005 2005
32
67 44 40 44
51 57 55 57 52 61
40 46 35
44
49
27
67
36 32 41 46 33 0
20
60 66 55 45 61 40 Puas
60 Tidak Puas
80
2011
1 5 3 2 3 2 4 7 6 4 3 4 10 6 100
Tidak tahu
Gambar 4.9 Kepuasan Terhadap Kinerja KPK (versi harian Kompas, November 2011)
Hasil penilaian ini, walaupun cukup mengecewakan namun memberikan masukan dan kesempatan yang baik bagi KPK untuk merefleksikan upaya-upaya yang dilakukan sejauh ini. Tindakan evaluasi menyeluruh dan pemahaman lebih dalam mengenai harapan masyarakat atas upaya yang seharusnya, diharapkan dapat mengidentifikasi arah tindakan perbaikan kedepan. Satu hal yang pasti, harapan dan tuntutan masyarakat terhadap KPK cukup tinggi dan hal ini mesti disikapi sebagai suatu amanat dan dijawab dengan kinerja tinggi. 4.3.3
Dampak Keberadaan KPK
Pada akhirnya, pengukuran keberhasilan dan tercapainya hasil dari suatu kegiatan/upaya anti korupsi yang dilakukan oleh KPK tidaklah hanya diukur melalui output yang dihasilkan tetapi dari dampak yang diberikan dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut. Sebuah pertanyaan yang menarik disampaikan mengenai apakah usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh KPK memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat. Beberapa pernyataan mengenai dampak ini dikembangkan dari penelitian SPM sebelumnya (2008 dan 2009).
Dampak keberadaan KPK bagi responden dirasakan paling besar pada semakin ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 40
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
banyaknya orang tahu dan anti terhadap korupsi (3,07), banyaknya koruptor yang ditangkap dan diadili (2,91), meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi (2,7), semakin banyaknya keuangan negara yang terselamatkan (2,51). Dampak lain seperti layanan publik semakin baik, penyelenggara negara semakin takut melakukan korupsi, pemberian dan penerimaan gratifikasi dan suap oleh/ke pejabat negara semakin berkurang mendapatkan nilai yang moderat. Artinya meski sebagian responden menyatakan berdampak namun terdapat bagian
responden lain yang
berpendapat sebaliknya. Hasil lebih komprehensif terkait persentase dapat dilihat pada Tabel IV.5 di bawah. Tabel IV.5 Jawaban Responden Atas Pertanyaan “Apakah anda merasakan bahwa keberadaan KPK berdampak pada hal berikut?�. (%)
No
Dampak Keberadaan KPK
Berdampak
Tidak Berdampak
Tidak tahu
1
Semakin banyak orang tahu dan anti terhadap korupsi
71.35
26.00
2.65
2
Layanan publik (seperti KTP,IMB,SIM,SIUP,dsb) semakin baik
47.80
49.05
3.15
3
Pungutan liar dalam pelayanan publik semakin berkurang
40.60
55.25
4.15
4
Penyelenggara negara semakin takut melakukan korupsi
41.55
54.00
4.45
5
Banyak koruptor yang ditangkap dan diadili
65.05
32.00
2.95
6
Pemberian dan Penerimaan gratifikasi (hadiah) dan suap kepada/oleh pejabat negara berkurang
45.55
44.30
10.15
7
Semakin banyak keuangan negara yang terselamatkan
52.35
41.05
6.60
8
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi
58.45
36.15
5.40
Sumber: Data diolah 2011
Jika membandingkan data yang dihasilkan oleh SPM 2008, 2009 dan 2010 mengenai dampak keberadaan KPK seperti yang terlihat pada Tabel IV.6 terlihat bahwa terjadi penurunan dampak keberadaan KPK menurut responden dibandingkan tahun 2010 untuk
semua
indikator
yang
terdapat
pada
pertanyaan.
Penurunan
tersebut
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 41
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
seharusnya menjadikan perhatian yang serius bagi KPK, terutama dalam menetapkan program kegiatan pada tahun – tahun berikutnya Tabel IV.6 Perbandingan Penilaian Dampak Keberadaan KPK 2008-2011 (%)
No
Dampak Keberadaan KPK
2008
2009
2010
2011
-
67.85
83.20
71.35
1
Semakin banyak orang tahu dan anti terhadap korupsi
2
Banyak koruptor yang ditangkap dan diadili
60.25
93.36
78.70
65.05
3
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi
-
-
67.50
58.45
4
Semakin banyak keuangan negara yang terselamatkan
-
-
71.40
52.35
5
Layanan publik (seperti KTP,IMB,SIM,SIUP,dsb) semakin baik
48.74
57.48
61.50
47.80
6
Pemberian dan Penerimaan gratifikasi (hadiah) dan suap kepada/oleh pejabat negara berkurang
-
51.60
57.90
45.55
7
Penyelenggara negara semakin takut melakukan korupsi
-
-
61.10
41.55
8
Pungutan liar dalam pelayanan publik semakin berkurang
-
42.62
53.30
40.60
Sumber: SPM 2008, 2009, 2010 dan data diolah 2011
4.4 Sikap terhadap KPK Beberapa persoalan yang ditanyakan terkait sikap responden dalam menilai KPK, yaitu: (1) tingkat kepercayaan masyarakat kepada KPK, (2) Kebutuhan akan keberadaan KPK, (3) independensi KPK, (4) penggunaan kewenangan KPK, dan (5) integritas pimpinan dan personel KPK. 4.4.1 Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap KPK Hasil survei terkait sikap masyarakat terhadap KPK menunjukkan bahwa 47,1% dari keseluruhan responden masih percaya bahwa KPK dapat bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Untuk yang menyatakan tidak percaya mencapai 46,9% bahwa KPK dapat bertugas
memberantas korupsi, sedangkan ada 6% responden yang
menyatakan tidak tahu (Gambar 4.10). Nilai rerata yang didapatkan dalam penilaian ini adalah 2,36 yang menunjukkan hal yang sama yaitu bahwa sebagian besar masyarakat masih mempercayai KPK dapat memberantas korupsi. ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 42
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
47.1
P ers entas e
0
46.9
20
40
P erc aya
6
60
T idak P erc aya
2011
80
100
T idak tahu
Gambar 4.10. Jawaban atas Pertanyaan “Apakah anda percaya KPK dapat bertugas memberantas korupsi di Indonesia?�. (%)
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK merupakan salah satu indikator yang digunakan kepentingan
dalam yang
mengukur terdapat
kinerja di
KPK
dalam
berdasarkan
perencanaan
perspektif
strategis
KPK
pemangku 2008-2011.
Pencapaian penilaian target tahun ini diharapkan meningkat 10% dibandingkan tahun dasar (dikarenakan penilian ini baru terdapat pada SPM tahun 2008 maka tahun dasar adalah tahun 2008 dan bukan 2007 seperti yang disyaratkan dalam perencanaan strategis KPK). Tabel IV.7 Target Pencapaian Tingkat Kepercayaan Publik KPK 2008-2011 (%) Sasaran Strategik
Kepercayaan Publik terhadap KPK
KPI Rata-rata peningkatan indeks dari angka dasar tahun 2007 yang akan diperoleh melalui survei persepsi
2008
2009
2010
2011
10%
10%
10%
10%
Sumber: Perencanaan Strategis KPK 2008-2011
Data menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan KPK dalam melakukan tugasnya mengalami pasang surut. Jika pada tahun 2008, sebanyak 69% responden percaya pada kemampuan KPK, maka tahun 2009 terjadi peningkatan yang cukup baik menjadi 86%, tetapi kemudian menurun lagi ke 69% tahun 2010, bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK tahun 2011 turun lagi menjadi 47% bila dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2008 (lihat Tabel IV.8).
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 43
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Tabel IV.8 Perbandingan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemampuan KPK 2008-2011 (%) No.
Respon
2008
2009
2010
2011
1
Tidak Percaya
31
14
29.10
46.90
2
Percaya
69
86
69
47,10
3
Tidak Tahu
NA
NA
1.90
6
Sumber: SPM 2008, 2009, 2010 dan data diolah 2011
Jika dilakukan perbandingan antara target dan hasil aktual yang didapatkan pada tahun 2008 hingga tahun 2011 seperti yang terlihat pada Tabel IV.9, nampak bahwa upaya yang telah dilakukan sejauh ini belum dapat mencapai target seperti yang diharapkan, bahkan hasil yang diperoleh mengalami penurunan dibandingkan apa yang dicapai pada tahun 2010. Jika pada tahun 2010 pencapaian di bawah target yang telah ditetapkan sebanyak 15% maka pada tahun 2011 terdapat gap penurunan sebesar 52% dari target yang diharapkan. Jika pada tahun 2010 sebanyak 69% masih percaya bahwa KPK dapat memberantas korupsi maka pada tahun 2011 tingkat kepercayaan tersebut turun menjadi 47%. Tabel IV.9 Pencapaian Tingkat Kepercayaan Terhadap Kemampuan KPK 2008-2011 (Berdasar Angka Indeks 2008) No.
Respon
2008
2009
2010
2011
1
Target
69
75
83
91
2
Pencapaian
69
86
69
47,10
3
Angka Indeks (%)
100
115
83
52
Sumber: Data diolah 2011
Hasil ini sekali lagi membuat KPK harus mengevaluasi kembali sejauh mana upayaupaya yang dilakukan pada tahun ini untuk mencari jawaban penurunan tingkat kepercayaan tersebut. Identifikasi masalah, apakah dominasi faktor eksternal atau internal yang menjadi penyebab dapat membantu KPK menentukan arah perbaikan ke depan.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 44
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
4.4.2 Kebutuhan Masyarakat terhadap KPK Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan KPK dalam memberantas korupsi memang masih pasang surut, karena dipengaruhi oleh banyak faktor internal dan eksternal. Namun demikian ternyata hampir keseluruhan responden (86,3%) berpandangan bahwa KPK masih dibutuhkan dalam rangka menghadapi koruptor dan memberantas
korupsi
di
Indonesia
(Gambar
4.11).
Nilai
rata-rata
3,52
juga
menunjukkan tingkat kebutuhan yang tinggi dari masyarakat terhadap keberadaan KPK.
86.3
P ers entas e
0
20
40 Dibutuhkan
10.75 2.95
60 T idak Dibutuhkan
80
100
T idak tahu
Gambar 4.11 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda apakah keberadaan KPK tetap dibutuhkan dalam rangka menghadapi Korupsi di Indonesia?�. (%)
Perbandingan terhadap data tahun 2010 dan 2011 menunjukkan ada penurunan sebesar 8,4% kebutuhan masyarakat terhadap KPK dibandingkan data tahun 2010. Namun responden masih menganggap KPK dibutuhkan dalam memberantas Korupsi di Indonesia terlepas dari ketidakpuasan mereka terhadap kinerja saat ini (lihat Tabel IV.10). Tabel IV.10 Perbandingan Kebutuhan akan Keberadaan KPK 2009-2011 (%) No.
Respon
2009
2010
2011
0.38
4.60
10,75
1
Tidak Dibutuhkan
2
Dibutuhkan
95.22
94.7
86,30
3
Tidak Tahu
2.25
0.70
2,95
Sumber: data diolah
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 45
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
4.4.3 Independensi KPK dalam Menangani kasus korupsi Tidak semua responden sependapat bahwa KPK bebas dari pengaruh siapapun (independen) dalam menangani kasus korupsi. Terdapat 52,3% responden yang memiliki persepsi bahwa KPK tidak independen, dan terdapat 32,1% responden berpendapat KPK independen dalam menangani kasus, sedangkan sisanya sebesar 15,6% menyatakan tidak tahu (Gambar 4.12). Nilai rata-rata yang didapatkan adalah 1,91 (dari interval 1=tidak independen sampai 4=independen), merupakan nilai yang mencerminkan bahwa responden berpendapat KPK dalam melaksanakan tugasnya tidak independen terhadap pengaruh dari luar.
32.1
P ers entas e
0
52.3
20 I ndependen
40
60
T idak I ndependen
15.6
80
100
T idak tahu
Gambar 4.12 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda, apakah KPK bebas dari pengaruh siapapun juga (independen) dalam menangani kasus korupsi?�.
Berdasarkan data memperlihatkan bahwa masih terdapat bagian masyarakat yang memandang KPK tidak independen dalam menangani kasus. Apapun penyebabnya (perlu penelaahan lebih jauh) penting bagi KPK untuk senantiasa mengkomunikasikan upaya-upaya yang dilakukannya, bersikap transparan, akuntabel, profesional dan yang paling penting adalah konsisten. Jika terdapat konsistensi dari penanganan kasus atau penggunaan pendekatan dalam menangani permasalahan, masyarakat akan melihat bahwa KPK konsisten dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Harapan ke depan KPK dapat meningkatkan nilai ini ke angka mendekati 4 yang menunjukkan masyarakat percaya bahwa KPK independen dalam menangani kasus korupsi.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 46
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
4.4.4 Penggunaan Kewenangan KPK Pro dan kontra mengenai kewenangan KPK sempat mengemuka beberapa waktu yang lalu di masyarakat. Hal tersebut menimbulkan urgensi akan pemahaman masyarakat terhadap kewenangan dan seberapa jauh masyarakat mempersepsikan penggunanan kewenangan KPK. Pemahaman mengenai hal ini dapat berfungsi sebagai deteksi dan peringatan dini bagi KPK, terutama dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait kewenangan yang dimiliki KPK. Sejauh ini terdapat 49,5% responden masih beranggapan bahwa
KPK belum melampaui kewenangannya,
sementara 26,3% berpandangan sebaliknya sedangkan sisanya sebesar 24,2%
26.3
P ers entas e
0
49.5
20
40
M elampaui
24.2
60
T idak M elampaui
80
100
T idak tahu
menyatakan tidak tahu(Gambar 4.13).
Gambar 4.13 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda, apakah dalam pelaksanaan tugasnya saat ini, KPK sudah melampaui kewenangannya?�.(%)
Pemantauan secara berkala pada nilai rata-rata yang diperoleh pada persoalan ini dapat
membantu
KPK
melihat
pergeseran
persepsi
dari
masyarakat
terhadap
penggunaan kewenangan KPK sehingga langkah antisipasi dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan. 4.4.5 Integritas Personel KPK Integritas
personel
KPK
mendapatkan
nilai
rata-rata
1,92
(dari
nilai
1=tidak
berintegritas, sampai 4=berintegritas), dimana 37,4 % berpendapat bahwa personel KPK berintegritas dan 39,85% beranggapan tidak berintegritas. Masih ada 22,75 % masyarakat yang menjawab tidak tahu integritas personel KPK (Gambar 4.14)
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 47
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
37.4
P ers entas e
0
39.85
20
40 Berintegritas
2011
22.75
60
80
T idak Berintegritas
100
T idak tahu
Gambar 4.14. Jawaban Responden atas Pertanyaan “Menurut anda,bagaimana integritas personel (pimpinan, penasehat dan pegawai) KPK�. (%)
Jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2009 dan 2010 maka nilai yang didapatkan pada tahun 2011 jauh menurun dan menimbulkan pertanyaan mengenai mengapa hal ini dapat terjadi. Jika pada tahun 2009, sebanyak 90,54% responden beranggapan bahwa personel KPK berintegritas, maka pada tahun 2011 hanya 37,4% yang berpandangan seperti itu (lihat Tabel IV.11). Tabel IV.11 Perbandingan Hasil SPM 2011 dan 2009 Mengenai Integritas Personel KPK (%) No.
Respon
1
Tidak Berintegritas
2
Berintegritas
3
Tidak Tahu
2009
2010
2011
9.46
33.30
39,85
90.54
55.80
37,40
NA
10.90
22,75
Sumber : SPM tahun 2009, 2010 dan data diolah 2011
Elaborasi lebih jauh mengenai hal ini diperlukan untuk memberikan jawaban terhadap penyebab kejadian. Apakah hal tersebut terjadi dikarenakan kasus-kasus yang terjadi pada personel KPK atau mantan personel ataukah karena banyaknya kejadian mengenai oknum yang mengaku KPK baik di Jakarta atau di daerah? Atau kombinasi keduanya?
Atau
disebabkan
faktor
lain
sehingga
menciptakan
citra
tersebut.
Identifikasi masalah yang baik dapat menghantarkan pada penggunaan pendekatan yang tepat oleh KPK untuk menjawab permasalahan sehingga upaya yang dilakukan nanti lebih dari hanya sekedar masalah pencitraan. ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 48
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Secara keseluruhan, informasi terkait sikap masyarakat kepada KPK merupakan masukan yang sangat berarti bagi KPK dalam rangka menetapkan dan menentukan strategi komunikasi kepada masyarakat.
4.5 Perilaku Terhadap KPK Penilaian perilaku responden terhadap KPK diukur dengan meilhat kecenderungan perilaku positif yang diharapkan dilakukan oleh responden pada suatu saat terbatas dimasa depan (konatif). Perilaku yang ingin dilihat meliputi perilaku pegawai negeri dalam hal:
(1) kecenderungan melaporkan LHKPN, (2) kecenderungan melaporkan
gratifikasi dan perilaku masyarakat umum dalam hal melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK.
4.5.1 Kecenderungan Melaporkan LHKPN Kecenderungan perllaku pegawai negeri umumnya positif terhadap keinginan untuk melaporkan harta kekayaan. Sebanyak 82,97% responden PNS menyatakan akan melaporkan
harta
kekayaannya
jika
mendapat
promosi
jabatan
sesuai
yang
disyaratkan KPK (Gambar 4.15). Tingginya persentase tersebut didukung juga oleh nilai
rata-rata
sebesar
3,36
yang
menunjukkan
bahwa
pada
interval
1-4,
kecenderungan pegawai negeri terkait pelaporan LHKPN adalah melaporkannya (1=tidak melaporkan, 4=melaporkan, 0=tidak tahu).
82.97
P ers entas e
0
20 M elaporkan
40
10.04 6.99
60
T idak M elaporkan
80
100
T idak tahu
Gambar 4.15 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Dalam 1 tahun kedepan, apabila anda mendapatkan promosi jabatan, Apakah anda akan melaporkan harta kekayaan anda dan perubahannya ke KPK sesuai yang disyaratkan?�. (%) ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 49
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Kecenderungan perilaku ini merupakan sesuatu yang positif bagi KPK dan harus ditindaklanjuti
dengan
upaya-upaya
untuk
mengurangi
disparitas
antara
kecenderungan perilaku dengan perilaku sebenarnya (apakah mereka melakukan hal tersebut pada saatnya) melalui upaya-upaya yang memudahkan mereka untuk melapor (akses, metode dll). Sebaiknya sosialisasi yang ditujukan tidak hanya bersifat awareness, tetapi reminder dan persuasi serta penciptaan budaya melapor sebagai bagian dari budaya organisasi dalam institusi pemerintahan.
Untuk menciptakan program yang lebih terarah, analisa bisa dilakukan dengan basis wilayah. Hasil tabulasi silang antara wilayah dengan kecenderungan PNS nya melaporkan LHKPN menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Palembang, Makassar dan Medan merupakan wilayah yang perlu mendapat sosialisasi lebih intensif. Hal tersebut dikarenakan pada wilayah-wilayah tersebut masih ada keengganan melaporkan LHKPN bagi pegawai negerinya. Gambaran lebih detail ditunjukkan oleh Tabel IV.12. Tabel IV.12 Kecenderungan Melaporkan LHKPN bagi Pegawai Negeri berdasarkan Wilayah (%) No
Kota
Melapor
Tidak Melapor
Tidak tahu
Total
94.44
2.78
2.78
100
100
0
0
100
1
Samarinda
2
Bandar Lampung
3
Medan
79.41
19.12
1.47
100
4
Makassar
78.05
9.76
12.2
100
5
Palembang
56.41
25.64
17.95
100
6
Surabaya
83.95
7.41
8.64
100
7
Jakarta
82.05
12.82
5.13
100
8
Manado
100
0
0
100
9
Bandung
85.92
4.23
9.86
100
Semarang
85.37
9.76
4.88
100
Total
82.97
10.04
6.99
100
10
Sumber: Data diolah
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 50
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
4.5.2 Kecenderungan Melaporkan Gratifikasi Seperti halnya pada kecenderungan perilaku pegawai negeri dalam melaporkan harta kekayaan,
responden
umumnya
memiliki
kecenderungan
perilaku
yang
positif
terhadap keinginan untuk melaporkan gratifikasi. Nilai rata-rata mencapai 2,91, yang menunjukkan kecenderungan pegawai negeri akan melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Data tersebut didukung oleh informasi bahwa 70,74% responden menyatakan akan melaporkan gratifikasi yang diterimanya apabila dirinya menerima gratifikasi. (Gambar 4.16).
70.74
P ers entas e
0
20 M elaporkan
40 T idak M elaporkan
15.07
60
80
14.19
100
T idak tahu
Gambar 4.16 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Dalam jangka 6 bulan kedepan, apabila anda menerima gratifikasi, Apakah Anda akan melaporkan setiap gratifikasi yang anda terima sehubungan dengan status anda sebagai PN/PNS kepada KPK?�. (%)
Kecenderungan perilaku ini merupakan sesuatu yang positif bagi KPK dan harus ditindaklanjuti
dengan
upaya-upaya
untuk
mengurangi
disparitas
antara
kecenderungan perilaku dengan perilaku sebenarnya (apakah mereka melakukan hal tersebut pada saatnya) melalui upaya-upaya yang memudahkan mereka untuk melapor (akses, metode dll). Seperti halnya pada LHKPN, sosialisasi yang ditujukan sebaiknya tidak hanya bersifat awareness, tetapi reminder dan persuasi serta penciptaan budaya melapor sebagai bagian dari budaya organisasi dalam institusi pemerintahan. Upaya khusus seperti penjelasan mengenai gratifikasi secara lebih rinci mengenai definisi, jenis dan batasan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami dan menerima aturan mengenai gratifikasi. Hasil survei mengenai gratifikasi yang menunjukkan masih terdapat bagian masyarakat yang belum memahami dan menganggap perbuatan melaporkan gratifikasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi oleh KPK. ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 51
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
Kemampuan
untuk
mengubah
paradigma
nilai
masyarakat
terkait
2011
gratifikasi
merupakan kunci keberhasilan penegakan aturan gratifikasi di samping konsistensi dari upaya penegakan aturan itu sendiri. Seperti halnya pada LHKPN, untuk menciptakan program yang lebih terarah, analisa bisa dilakukan dengan basis wilayah. Hasil tabulasi silang antara wilayah dengan kecenderungan PNS nya melaporkan gratifikasi menunjukkan bahwa wilayah-wilayah Palembang, Lampung, Semarang, Makassar, Medan, dan Surabaya merupakan wilayah yang harus mendapat sosialisasi lebih intensif. Hal tersebut dikarenakan di wilayahwilayah tersebut masih terdapat Pegawai Negeri dalam jumlah yang cukup siginifikan untuk melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Gambaran lebih detail ditunjukkan oleh Tabel IV.13 berikut. Tabel IV.13 Kecenderungan Melaporkan Gratifikasi bagi Pegawai Negeri Berdasarkan Wilayah (%) No
Kota
Melapor
Tidak Melapor
Tidak tahu
Total
1
Samarinda
83.33
5.56
11.11
100
2
Bandar Lampung
57.14
28.57
14.29
100
3
Medan
70.59
22.06
7.35
100
4
Makassar
68.29
14.63
17.07
100
5
Palembang
35.90
25.64
38.46
100
6
Surabaya
76.54
11.11
12.35
100
7
Jakarta
82.05
15.38
2.56
100
8
Manado
89.29
3.57
7.14
100
9
Bandung
70.42
11.27
18.31
100
Semarang
65.85
19.51
14.63
100
Total
70.74
15.07
14.19
100
10
Sumber: Data diolah 4.5.3 Kecenderungan Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi ke KPK Kecenderungan perilaku masyarakat umumnya positif terhadap keinginan untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi ke KPK. Nilai rata-rata 2,58 menunjukkan kecenderungan masyarakat melapor dibanding tidak melapor. Informasi pendukung ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 52
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
menyatakan bahwa sebanyak 58,7% responden mengatakan akan melaporkan ke KPK jika menemukan situasi korupsi disekitar mereka (Gambar 4.17). Nilai ini jauh menurun dibandingkan tahun 2010 yang menyatakan bahwa 72,4% responden akan melaporkan ke KPK jika menemukan situasi korupsi di sekitar mereka
58.7
P ers entas e
0
20 M elaporkan
25.95
40
60 T idak M elaporkan
15.35
80
100
T idak tahu
Gambar 4.17 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Jika anda mengetahui situasi korupsi disekitar lingkungan Anda dan kasus tersebut sesuai dengan kriteria penanganan kasus oleh KPK, Apakah anda akan melaporkan hal tersebut kepada KPK�. (%)
Walaupun terjadi penurunan dibanding data tahun 2010, namun kecenderungan perilaku yang melapor merupakan sesuatu yang positif bagi KPK dan harus ditindaklanjuti
dengan
upaya-upaya
untuk
mengurangi
disparitas
antara
kecenderungan perilaku dengan perilaku sebenarnya (apakah mereka melakukan hal tersebut pada saatnya) melalui upaya-upaya yang memudahkan mereka untuk melapor (akses, metode dll. Sosialisasi yang dilakukan sebaiknya ditujukan tidak hanya bersifat awareness tetapi juga kearah reminder dan persuasi untuk melapor kepada KPK.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 53
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Tabel IV.14 Kecenderungan Melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Wilayah (%) No
Kota
Melapor
Tidak Melapor
Tidak tahu
Total
1
Samarinda
68.80
12.80
18.40
100
2
Bandar Lampung
46.61
27.12
26.27
100
3
Medan
60.10
28.57
11.33
100
4
Makassar
56.79
26.54
16.67
100
5
Palembang
40.85
30.99
28.17
100
6
Surabaya
68.08
20.00
11.92
100
7
Jakarta
61.30
27.11
11.59
100
8
Manado
60.18
30.97
8.85
100
9
Bandung
61.51
21.03
17.46
100
Semarang
49.24
36.36
14.39
100
Total
59.03
25.74
15.23
100
10
Sumber: Data diolah
Untuk mendapatkan sasaran yang lebih tepat, informasi yang mengkaitkan wilayah dengan kecenderungan masyarakat melaporkan dugaan korupsi kepada KPK tentu saja sangat membantu KPK dalam menjalankan program sosialisasinya. Data tabulasi silang menunjukkan bahwa diperlukan upaya-upaya yang lebih keras untuk seluruh wilayah yang menjadi lokasi survei seperti ditunjukkan oleh Tabel IV.14.
86.3
P ers entas e
0
20
40 Ya
13.7
60
80
100
T idak
Gambar 4.18 Jawaban Responden atas Pertanyaan “Apakah anda bersedia memberikan data/informasi jika KPK membutuhkan data/informasi tersebut�. (%)
Gambar 4.18 memberikan ilustrasi mengenai kesediaan sebagian besar responden dalam memberikan data/informasi terkait pada KPK (86.3%). Seperti halnya pada bagian sebelumnya, kecenderungan perilaku ini merupakan sesuatu yang positif bagi KPK dan harus ditindaklanjuti dengan upaya-upaya yang memudahkan mereka untuk melapor (akses, metode dan lain-lain). ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 54
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
Uraian di atas menggambarkan bahwa telah terjadi penurunan persepsi masyarakat terhadap KPK secara umum. Penurunan tersebut meliputi kesadaran terhadap kehadiran KPK, pengetahuan terhadap tugas KPK, penilaian terhadap kinerja KPK, sikap terhadap KPK, serta perilaku masyarakat terhadap KPK. Nilai yang menurun ini diharapkan selain sebagai pelajaran berharga bagi perjalanan KPK juga mampu meningkatkan
semangat
personil
KPK
dalam
meningkatkan
kinerjanya.
Masih
diperlukan usaha yang komprehensif untuk mendekatkan KPK kepada masyarakat.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 55
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan Berdasarkan hasil Survei Persepsi Masyarakat (SPM) 2011 maka simpulan yang dapat diambil adalah: 1. Secara umum telah terjadi penurunan tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku anti korupsi di kalangan masyarakat dibanding tahun sebelumnya, hal ini terlihat dari jawaban masyarakat yang mengetahui kelaziman korupsi di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 94,1%, namun pada tahun 2011 angka tersebut turun mencapai 92,1%. Hal ini berarti tingkat kepedulian masyarakat terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia mengalami penurunan. 2. Kesadaran, pengetahuan, sikap, dan kecenderungan perilaku masyarakat terhadap korupsi relatif tinggi (lebih dari 50%). Namun, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kemunduran sikap dan perilaku permisif masyarakat terhadap korupsi meningkat. 3. Pemahaman masyarakat terhadap korupsi tahun 2011 sebesar 74,73%. Nilai tersebut belum memenuhi target yang ingin dicapai oleh KPK sebesar 90,8%. Nilai pemahaman tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 75,71%. 4. Masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup terkait tugas KPK terutama dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi (87,05%), (2) Menerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat (78%), (3) Melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan
pendidikan
anti
korupsi
(74,45%),
(4)
Mendaftar
dan
memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (72,95%). 5. Di lain pihak masyarakat memiliki pengetahuan yang rendah terkait tugas KPK terutama dalam melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 56
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
milik
negara
(56,5%),
(2)
Mengkaji
sistem
administrasi
2011
lembaga
pemerintah/negara dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik (58,5%), dan (3) Melakukan Koordinasi dan Supervisi dengan/terhadap lembaga penegak hukum/ penyelenggara negara lainnya (71%).
6. Tingkat kepuasan akan kinerja KPK secara umum mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu hanya mencapai 27,7% dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai 49,4%, hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil yang dilaksanakan Harian Kompas Periode November 2011 yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat hanya mencapai 32%. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagian besar tidak puas atas upaya-upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan KPK selama tahun 2011
7. Untuk tingkat kebutuhan masyarakat atas keberadaan KPK juga mengalami penurunan, yaitu mencapai 86,3% lebih rendah dibandingkan pada tahun 2010 yang mencapai angka 94,7%. Hasil ini menunjukkan masyarakat masih membutuhkan keberadaan KPK sepanjang KPK terus menunjukkan kinerja yang optimal dalam pemberantasan korupsi.
5.2. Saran Berdasarkan kesimpulan survei ini, maka saran yang disampaikan Direktorat Penelitian dan Pengembangan kepada Pimpinan KPK dan jajaran secara keseluruhan adalah: 1. KPK melakukan sosialisasi lebih intensif dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai jenis korupsi yang terkait konflik kepentingan, gratifikasi, dan tindak pidana lain terkait korupsi pada masyarakat terutama Mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, Pegawai Swasta dan Wiraswasta. 2. KPK mengkomunikasikan secara intensif mengenai jenis-jenis korupsi, dampak dan bahaya korupsi, di samping upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat membantu dalam memvisualkan konsep korupsi yang abstrak. 3. Agar dapat lebih memenuhi ekspektasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi maka KPK dapat memfokuskan upayanya pada tiga sektor yang mengemuka dan menjadi prioritas menurut responden yaitu: (1) Bidang keuangan, perencanaan ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 57
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
pembangunan nasional, perbankan (23,53%); (2) Bidang pemerintahan dalam negeri dan daerah, aparatur negara (18,22%); dan (3) Bidang hukum, HAM dan keamanan (15,53%).
4. Sebanyak 74,73% masyarakat pada tahun 2011 memiliki pemahaman yang baik dalam pengetahuan dan bahaya korupsi. Hasil perhitungan nilai tahun 2011 adalah 74,73% untuk nilai pemahaman pengetahuan dan bahaya korupsi. Jika target kenaikan adalah 20% dari target tahun dasar (karena angka indeks mengalami revisi, tahun dasar yang digunakan menjadi 2011) maka pada tahun 2011 target pencapaian nilai menjadi 90.8%. Pencapaian target ini merupakan tantangan yang tidak kecil di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada. Terdapat dua alternatif langkah yang dapat ditempuh oleh KPK, yang pertama adalah membuat target yang ada menjadi lebih realistis atau yang kedua menyesuaikan strategi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan jika ingin tetap mencapai target tadi. 5. Beberapa tugas masih membutuhkan usaha lebih jauh dari KPK untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi melalui sosialisasi, seperti tugas: (1) Menerima laporan gratifikasi (hadiah) dan menetapkan statusnya menjadi milik negara atau bukan milik negara; (2) mengkaji sistem administrasi lembaga pemerintah/negara dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik; dan (3) Melakukan
Koordinasi
dan
Supervisi
dengan/terhadap
lembaga
penegak
timbulnya
persepsi
hukum/penyelenggara negara lainnya. 6. Diperlukan
upaya
yang
komprehensif
dalam
menjawab
masyarakat mengenai rendahnya independensi KPK. Penting bagi KPK dalam melangkah untuk senantiasa mengkomunikasikan upaya-upaya yang dilakukannya, bersikap transparan, akuntabel, profesional, dan konsisten. Diharapkan hal ini dapat memperkecil peluang timbulnya persepsi negatif mengenai independensi KPK. 7. KPK perlu terus mendorong kecenderungan perilaku positif masyarakat seperti pelaporan
LHKPN,
gratifikasi
dan
dugaan
tindak
pidana
korupsi
ke
KPK.
Tindakan/kebijakan yang harus dilakukan oleh KPK ditujukan untuk mengurangi disparitas antara kecenderungan perilaku dengan perilaku sebenarnya melalui upayaupaya yang memudahkan mereka untuk melapor (akses, metode dll). 8. Untuk perbaikan survei ke depan: ____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 58
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
a. Perlu ditambah dengan pengukuran terhadap perilaku lampau responden untuk melihat disparitas antara sikap, kecenderungan perilaku korupsi dan perilaku korupsi sebenarnya oleh responden yang diukur dari apakah mereka pernah melakukan perbuatan koruptif di masa lalu. Hal ini mengingat pengukuran ini memiliki kelemahan dalam hal bahwa perilaku sebenarnya yang diambil oleh responden bisa saja berbeda dengan perilaku yang dikatakan pada saat survei sehingga survei tidak dapat melihat disparitas antara perilaku yang diharapkan dan perilaku sebenarnya dari responden. b. Perlu
dilakukan
peningkatan
alokasi
sumber
daya
finansial
untuk
memperbesar cakupan wilayah survei, jenis responden, dan peningkatan kompetensi
enumerator.
Hal
ini
bertujuan
untuk
memperbaiki
tingkat
generalisasi, akurasi sampling dan memperkecil bias yang mungkin terjadi.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 59
Laporan Survei Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi dan KPK
2011
VI. DAFTAR PUSTAKA
1. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2009), “Laporan Survei Persepsi Masyarakat 2009”, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2008), “Laporan Survei Persepsi Masyarakat 2008”, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
3. Direktorat Penelitian dan Pengembangan (2006), “Laporan Survei Persepsi Masyarakat 2006”, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (2007), “Stratejik Plan KPK 2007-2011” Dokumen Perencanaan Strategi KPK.
5. Inacon (2007), “Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Executive summary” Bahan Presentasi Riset Kuantitatif dan Kualitatif Mengenai Korupsi, Desember 2006.
____________________________________________________________________________________________________ Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2011 60