Survei Integritas Sektor Publik 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Daerah Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Jakarta, 16 Desember 2013
1
Agenda 1. Definisi, Tujuan dan Metodologi
2. Indeks Integritas Nasional
3. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik
4. Indeks Integritas Daerah
5. Kesimpulan dan Saran
6. Rencana ke Depan
2
Agenda
1. Definisi, Tujuan dan Metodologi
3
Definisi, Tujuan dan Metodologi Definisi dan Tujuan • Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka menilai kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan • Bagi KPK, hasil survei dalam bentuk Indeks menunjukkan outcome yang dicapai oleh K/L/O/P dalam upaya anti korupsi yang dilakukan • Tujuan: 1. Mengetahui tingkat integritas layanan publik; 2. Memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
4
Definisi, Tujuan dan Metodologi Metodologi Obyek Survei dan Responden INSTANSI PUSAT
• 20 Instansi Pusat, @2 unit layanan, total: 40 unit layanan • Jumlah Responden: 1.200 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan)
INSTANSI VERTIKAL
• 5 Instansi Vertikal di 33 Kota, @1-2 unit layanan, total : 264 unit layanan di 33 ibu kota provinsi • Jumlah responden 8.160 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)
INSTANSI PEMDA INSTANSI PEMDA
• 60 Pemerintah Daerah, @ 3 unit layanan, total: 180 unit layanan • Jumlah responden 5.640 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan) • 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah
TOTAL
• Sebaran lokasi: DKI Jakarta dan sekitarnya, 33 Ibukota provinsi, 27 kota besar
• 484 Unit Layanan • Jumlah responden 15.000 orang
5
Waktu Pengumpulan Data Primer: Mei – September 2013
Definisi, Tujuan dan Metodologi Metodologi Unit Layanan INSTANSI PEMDA
• Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Layanan Kesehatan Dasar • Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
INSTANSI VERTIKAL
• Mahkamah Agung: Administrasi Sidang Peradilan Agama • Kemenkumham: • Paspor • Layanan Lembaga Pemasyarakatan • Kementerian Agama: Administrasi Pernikahan • Kepolisian RI : • SIM • SKCK • BPN: • Peralihan Hak atas Tanah • Peningkatan Hak atas Tanah
INSTANSI PUSAT
• Pengadaan Barang dan Jasa • 1 layanan lainnya (bervariasi antar instansi) 6
Agenda
2. Indeks Integritas Nasional
7
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013
1. Indeks Integritas Nasional
2. Indeks tanpa PBJ
Note: Total Pusat Total Daerah
= Pusat + Vertikal = Daerah + Vertikal
8
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013
9
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013 INTEGRITAS Indeks
Tanpa VARIABEL pbj Pengalaman Integritas (0.667)
Indeks
7,19
Tanpa INDIKATOR pbj
7,24
Pengalaman Korupsi (0.250)
Indeks 7,25
Cara Pandang Terhadap 7,17 Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127) 7,70 Integritas Total (1.00)
6,80
Tanpa SUB-INDIKATOR pbj Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
6,93
Tanpa pbj 7,01
7,36
7,43
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,29
7,34
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)
7,05
7,06
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7,22
7,26
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6,62
6,68
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,70
9,81
8,22
8,16
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7,65
7,70
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,58
7,60
Kepraktisan SOP(0.281)
7,04
7,03
6,30 Keterbukaan Informasi (0.584)
6,20
6,13
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5,56
5,51
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,42
7,41
6,32
6,27
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5,64
5,60
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4,55
4,43
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4,51
4,54
7,32 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 7,21
7,74 Keterlibatan Calo (0.221)
6,82 Potensi Integritas (0.333)
6,02
5,98 Sistem Administrasi (0.280) 6,35
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6,60 4,54
6,57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) 4,46
Indeks
10
Agenda
3. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik
11
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Layanan yang disurvei • • • •
Pada 2013, layanan PBJ merupakan obyek yang disurvei di tingkat pusat dan daerah Nilai PBJ di tingkat pusat relatif lebih baik dibandingkan di tingkat daerah Nilai PBJ di tingkat daerah sebarannya relatif lebar Fakta seputar layanan PBJ: 1. Responden adalah pemenang tender atau calon pemenang tender yang mengikuti tender sampai dengan tahap akhir proses layanan 2. Perusahaan Pemenang Tender yang diperoleh dari website LPSE seringkali tidak dapat ditemukan alamat dan nama perusahaannya setelah dilakukan cek lapang oleh surveyor (Perusahaan fiktif). 3. Banyak pemenang tender yang menolak menjadi responden dalam survei ini dengan alasan tidak mau mengungkap fakta yang dialami dalam proses tender 4. Personil perusahaan yang melakukan pengurusan administrasi layanan PBJ seringkali orang yang berbeda dengan personil lainnya di perusahaan yang melakukan deal-deal tertentu dengan panitia/pejabat PBJ 5. Sebagian besar PBJ sudah dilakukan secara on line sehingga pertemuan tatap muka minim dilakukan dan mengakibatkan kesulitan mencari responden yang melakukan proses pbj dengan tatap muka. 6. Pemenang tender yang menjadi responden sering mengungkapkan kekhawatiran jika menyampaikan fakta yang sesungguhnya sebagaimana pertanyaan dalam kuesioner akan mengakibatkan tidak menang di pengadaan berikutnya 7. Pemenang tender dan Panitia PBJ seringkali ‘bekerjasama’ yang bertujuan menguntungkan kedua 12 belah pihak dalam proses PBJ
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Pengalaman Korupsi Apakah biaya total yang Anda keluarkan sesuai dengan biaya resmi layanan? (dalam %)
TIDAK SESUAI
13
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Pengalaman Korupsi Dalam mengurus layanan, berapa kali Anda memberikan biaya tambahan?
MEMBERI
Kapan biaya tambahan Anda berikan?
MEMBERI
14
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Cara Pandang terhadap Korupsi
TUJUAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Apa tujuan Anda memberikan biaya tambahan?
ALASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Apa alasan utama Anda memberikan biaya tambahan?
15
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Cara Pandang terhadap Korupsi
Apa pendapat Anda tentang uang tambahan dalam pengurusan layanan publik?
16
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Lingkungan Kerja Bagaimana intensitas praktek pemberian uang tambahan di layanan yang Anda datangi?
17
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Lingkungan Kerja Apakah Anda melihat calo? Siapa yang menjadi calo?
MELIHAT CALO
18
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Bagaimana Kepraktisan SOP dalam layanan yang Anda datangi?
19
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Bagaimana Anda mengetahui informasi di unit layanan yang Anda datangi?
20
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Apakah Anda memanfaatkan teknologi informasi di unit layanan yang Anda datangi?
21
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Perilaku Individu Apakah Petugas Layanan melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengguna layanan?
22
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Perilaku Individu Siapa yang berinisiatif memberikan uang tambahan? Bagaimana cara?
CARA MEMINTA
Bagaimana perilaku pengguna layanan dalam memberikan uang tambahan?
CARA MEMBERI
23
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Pencegahan Korupsi Apakah unit layanan yang Anda datangi memiliki kegiatan/media anti korupsi?
JUMLAH
Apa Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi yang Anda lihat?
24
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Pencegahan Korupsi Apakah terdapat media pengaduan? Bagaimana
Bagaimana respon petugas terhadap pengaduan yang disampaikan?
PERNAH
25
Agenda
4. Indeks Integritas Daerah
26
Indeks Integritas Daerah Nilai Tahun 2013 INTEGRITAS Indeks
Tanpa VARIABEL pbj Pengalaman Integritas (0.667)
Indeks
7,23
Tanpa INDIKATOR pbj
7,48
Pengalaman Korupsi (0.250)
Indeks 7,27
Cara Pandang Terhadap 7,22 Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127) 7,81 Integritas Total (1.00)
6,82
Tanpa SUB-INDIKATOR pbj Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
6,98
Tanpa pbj 7,36
7,35
7,63
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,34
7,59
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)
7,00
7,17
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7,29
7,54
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6,83
7,43
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,57
9,87
8,45
8,47
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7,65
7,82
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,59
7,70
Kepraktisan SOP(0.281)
7,24
7,32
6,39 Keterbukaan Informasi (0.584)
6,24
6,16
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5,54
5,43
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,48
7,54
6,72
6,97
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
6,14
6,54
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4,01
3,60
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4,33
4,26
7,56 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 7,45
8,13 Keterlibatan Calo (0.221)
6,98 Potensi Integritas (0.333)
6,00
5,98 Sistem Administrasi (0.280) 6,42
Perilaku Individu (0.280) Pencegahan Korupsi (0.313)
6,88 4,09
7,09 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) 3,76
Indeks
27
Indeks Integritas Daerah Nilai Tahun 2013 1. Indeks dengan PBJ
2. Indeks tanpa PBJ
28
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 Tertinggi Tingkat Daerah Tahun 2013
No.
Instansi
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
1
Pemko Pare Pare
7,83
7,46
7,71
2
Pemko Surabaya
7,93
6,98
7,61
3
Pemko Bitung
7,66
7,29
7,54
4
Pemko Tanjung Pinang
7,87
6,77
7,50
5
Pemko Gorontalo
7,89
6,70
7,49
6
Pemko Pematang Siantar
7,79
6,63
7,41
7
Pemko Mataram
7,75
6,56
7,36
8
Pemko Denpasar
7,67
6,56
7,30
9
Pemko Bogor
7,66
6,54
7,29
Pemko Yogyakarta
7,56
6,71
7,28
10
29
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 Terendah di Tingkat Daerah Tahun 2013
No.
Instansi
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
51
Pemko Ba nda r La mpung
6,75
5,64
6,38
52
Pemkab Jember
6,58
5,76
6,31
53
Pemko Sema ra ng
6,39
6,10
6,29
54
Pemko Balikpapan
6,31
5,96
6,19
55
Pemko Pa l u
6,80
4,88
6,16
56
Pemko Bima
6,77
4,74
6,10
57
Pemko Peka nba ru
6,34
5,46
6,05
58
Pemko Bengkulu
6,51
5,09
6,04
59
Pemko Pa l a ngka ra ya
6,28
5,35
5,97
60
Pemko Jayapura
5,83
5,36
5,68 30
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 unit layanan PBJ tertinggi Tingkat Daerah 2013 No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
1
Pemko Pematang Siantar
Pengadaan Barang dan Jas a
7,89
7,75
7,84
2
Pemko Pare Pare
Pengadaan Barang dan Jas a
7,92
7,67
7,84
3
Pemko Mataram
Pengadaan Barang dan Jas a
7,71
7,35
7,59
4
Pemko Bogor
Pengadaan Barang dan Jas a
7,76
7,08
7,54
5
Pemkab Sidoarjo
Pengadaan Barang dan Jas a
8,09
6,06
7,41
6
Pemko Surabaya
Pengadaan Barang dan Jas a
7,70
6,78
7,40
7
Pemko Tanjung Pinang
Pengadaan Barang dan Jas a
7,85
6,47
7,39
8
Pemko Yogyakarta
Pengadaan Barang dan Jas a
7,57
6,98
7,37
9
Pemko Bekas i
Pengadaan Barang dan Jas a
7,48
7,04
7,33
Pemko Pekalongan
Pengadaan Barang dan Jas a
7,45
7,08
7,33
10
31
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 unit layanan PBJ Terendah Tingkat Daerah 2013
No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
51
Pemko Bi nja i
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
5,52
4,98
5,34
52
Pemka b Jember
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
5,02
5,57
5,20
53
Pemko Ba nda r La mpung
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
5,43
4,61
5,16
54
Pemko Ponti a na k
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,86
5,57
5,10
55
Pemko Kedi ri
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,71
5,84
5,09
56
Pemko Ba nja rba ru
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,83
5,56
5,07
57
Pemko Bi ma
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,81
4,89
4,84
58
Pemko Peka nba ru
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,51
5,17
4,73
59
Pemko Pa l a ngka ra ya
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,21
4,82
4,42
60
Pemko Pa l u
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
4,21
4,30
4,24 32
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 Unit Layanan Tertinggi non PBJ di Tingkat Daerah Tahun 2013 No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
1 Pemko Pare Pare
Surat Ijin Usaha Perdagangan
8,09
7,59
7,92
2 Pemko Gorontalo
Pusat Kesehatan Masyarakat
8,15
7,03
7,78
3 Pemko Tanjung Pinang Surat Ijin Usaha Perdagangan
7,86
7,58
7,77
4 Pemko Surabaya
Pusat Kesehatan Masyarakat
8,04
7,07
7,72
5 Pemko Banjarbaru
Pusat Kesehatan Masyarakat
8,10
6,81
7,67
6 Pemko Gorontalo
Surat Ijin Usaha Perdagangan
7,90
7,17
7,66
7 Pemko Bitung
Surat Ijin Usaha Perdagangan
7,65
7,63
7,64
8 Pemko Samarinda
Surat Ijin Usaha Perdagangan
7,88
7,09
7,61
9 Pemko Surabaya
Surat Ijin Usaha Perdagangan
8,04
6,71
7,60
10 Pemko Pontianak
Pusat Kesehatan Masyarakat
8,11
6,55
7,59 33
Indeks Integritas Daerah Indeks Integritas 10 Unit Layanan non PBJ Terendah di Tingkat Daerah Tahun 2013
No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
111 Pemko Pekanbaru
Surat Ijin Usaha Perdagangan
6,98
4,88
6,28
112 Pemko Kendari
Surat Ijin Usaha Perdagangan
6,65
5,40
6,24
113 Pemko Manado
Surat Ijin Usaha Perdagangan
6,15
6,35
6,22
114 Pemko Surakarta
Surat Ijin Usaha Perdagangan
5,86
6,19
5,97
115 Pemko Lubuk Linggau
Surat Ijin Usaha Perdagangan
6,52
4,81
5,95
116 Pemko Balikpapan
Surat Ijin Usaha Perdagangan
5,99
5,45
5,81
117 Pemkab Manokwari
Pusat Kesehatan Masyarakat
6,25
4,76
5,76
118 Pemko Jayapura
Pusat Kesehatan Masyarakat
5,83
5,56
5,74
119 Pemko Bengkulu
Surat Ijin Usaha Perdagangan
5,60
4,69
5,30
120 Pemko Jayapura
Surat Ijin Usaha Perdagangan
5,23
5,24
5,23 34
Agenda
6. Kesimpulan dan Saran
35
Kesimpulan dan Saran Indeks Integritas Nasional (6,80) pada Tahun 2013 secara umum telah mencapai nilai di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK namun nilainya tidak terlalu jauh dari standar minimal tersebut. Unit layanan tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan berorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanan dengan cara: 1. 2. 3.
Memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan Unit layanan publik pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif 36
Agenda
7. Rencana ke Depan
37
Rencana ke Depan 1. Penyempurnaan Metodologi Survei Integritas Sektor Publik; 2. Kajian Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
38
Terima Kasih
39