Survei Integritas Sektor Publik 2013 Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pusat dan Vertikal Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Jakarta, 16 Desember 2013
1
Agenda 1. Definisi, Tujuan dan Metodologi
2. Indeks Integritas Nasional
3. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik
4. Indeks Integritas Pusat
5. Indeks Integritas Vertikal
6. Kesimpulan dan Saran
7. Rencana ke Depan 2
Agenda
1. Definisi, Tujuan dan Metodologi
3
Definisi, Tujuan dan Metodologi Definisi dan Tujuan • Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka menilai kualitas layanan publik dari sudut pandang pengguna layanan • Bagi KPK, hasil survei dalam bentuk Indeks menunjukkan outcome yang dicapai oleh K/L/O/P dalam upaya anti korupsi yang dilakukan • Tujuan: 1. Mengetahui tingkat integritas layanan publik; 2. Memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi
4
Definisi, Tujuan dan Metodologi Metodologi Obyek Survei dan Responden INSTANSI PUSAT
• 20 Instansi Pusat, @2 unit layanan, total: 40 unit layanan • Jumlah Responden: 1.200 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan)
INSTANSI VERTIKAL
• 5 Instansi Vertikal di 33 Kota, @1-2 unit layanan, total : 264 unit layanan di 33 ibu kota provinsi • Jumlah responden 8.160 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 60 sampel per unit layanan)
INSTANSI PEMDA INSTANSI PEMDA
• 60 Pemerintah Daerah, @ 3 unit layanan, total: 180 unit layanan • Jumlah responden 5.640 orang (rata-rata 30 sampel per unit layanan kecuali Jakarta 110 sampel per unit layanan) • 85 Instansi Pusat, Vertikal dan Daerah
TOTAL
• Sebaran lokasi: DKI Jakarta dan sekitarnya, 33 Ibukota provinsi, 27 kota besar
• 484 Unit Layanan • Jumlah responden 15.000 orang
5
Waktu Pengumpulan Data Primer: Mei – September 2013
Definisi, Tujuan dan Metodologi Metodologi Unit Layanan INSTANSI PEMDA
• Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) • Layanan Kesehatan Dasar • Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
INSTANSI VERTIKAL
• Mahkamah Agung: Administrasi Sidang Peradilan Agama • Kemenkumham: • Paspor • Layanan Lembaga Pemasyarakatan • Kementerian Agama: Administrasi Pernikahan • Kepolisian RI : • SIM • SKCK • BPN: • Peralihan Hak atas Tanah • Peningkatan Hak atas Tanah
INSTANSI PUSAT
• Pengadaan Barang dan Jasa • 1 layanan lainnya (bervariasi antar instansi) 6
Agenda
2. Indeks Integritas Nasional
8
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013
1. Indeks Integritas Nasional
2. Indeks tanpa PBJ
Note: Total Pusat Total Daerah
= Pusat + Vertikal = Daerah + Vertikal
9
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013
10
Indeks Integritas Nasional Nilai Tahun 2013 INTEGRITAS Indeks
Tanpa VARIABEL pbj Pengalaman Integritas (0.667)
Indeks
7,19
Tanpa INDIKATOR pbj
7,24
Pengalaman Korupsi (0.250)
Indeks 7,25
Cara Pandang Terhadap 7,17 Korupsi (0.750)
Lingkungan Kerja (0.127) 7,70 Integritas Total (1.00)
6,80
Tanpa SUB-INDIKATOR pbj Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
6,93
Tanpa pbj 7,01
7,36
7,43
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,29
7,34
Arti Pemberian Gratifikasi (0.250)
7,05
7,06
Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750)
7,22
7,26
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
6,62
6,68
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,70
9,81
8,22
8,16
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100) 7,65
7,70
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,58
7,60
Kepraktisan SOP(0.281)
7,04
7,03
6,30 Keterbukaan Informasi (0.584)
6,20
6,13
Pemanfaatan Teknologi Informasi (0.135)
5,56
5,51
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,42
7,41
6,32
6,27
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5,64
5,60
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4,55
4,43
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4,51
4,54
7,32 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550) 7,21
7,74 Keterlibatan Calo (0.221)
6,82 Potensi Integritas (0.333)
6,02
5,98 Sistem Administrasi (0.280) 6,35
Perilaku Individu (0.280) 6,60 Pencegahan Korupsi (0.313)
4,54
6,57 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327) 4,46
Indeks
11
Agenda
3. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik
12
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Layanan yang disurvei • • • •
Pada 2013, layanan PBJ merupakan obyek yang disurvei di tingkat pusat dan daerah Nilai PBJ di tingkat pusat relatif lebih baik dibandingkan di tingkat daerah Nilai PBJ di tingkat pusat menaikkan nilai integritas sektor publik secara keseluruhan Fakta seputar layanan PBJ: 1. Responden adalah pemenang tender atau calon pemenang tender yang mengikuti tender sampai dengan tahap akhir proses layanan 2. Perusahaan Pemenang Tender yang diperoleh dari website LPSE seringkali tidak dapat ditemukan alamat dan nama perusahaannya setelah dilakukan cek lapang oleh surveyor (Perusahaan fiktif). 3. Banyak pemenang tender yang menolak menjadi responden dalam survei ini dengan alasan tidak mau mengungkap fakta yang dialami dalam proses tender 4. Personil perusahaan yang melakukan pengurusan administrasi layanan PBJ seringkali orang yang berbeda dengan personil lainnya di perusahaan yang melakukan deal-deal tertentu dengan panitia/pejabat PBJ 5. Sebagian besar PBJ sudah dilakukan secara on line sehingga pertemuan tatap muka minim dilakukan dan mengakibatkan kesulitan mencari responden yang melakukan proses pbj dengan tatap muka. 6. Pemenang tender yang menjadi responden sering mengungkapkan kekhawatiran jika menyampaikan fakta yang sesungguhnya sebagaimana pertanyaan dalam kuesioner akan mengakibatkan tidak menang di pengadaan berikutnya 7. Pemenang tender dan Panitia PBJ seringkali ‘bekerjasama’ yang bertujuan menguntungkan kedua belah pihak dalam proses PBJ 13
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Pengalaman Korupsi Apakah biaya total yang Anda keluarkan sesuai dengan biaya resmi layanan? (dalam %)
TIDAK SESUAI
14
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Pengalaman Korupsi Dalam mengurus layanan, berapa kali Anda memberikan biaya tambahan?
MEMBERI
Kapan biaya tambahan Anda berikan?
MEMBERI
15
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Cara Pandang terhadap Korupsi
TUJUAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Apa tujuan Anda memberikan biaya tambahan?
ALASAN PEMBERIAN GRATIFIKASI
Apa alasan utama Anda memberikan biaya tambahan?
16
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Pengalaman Integritas-Cara Pandang terhadap Korupsi
Apa pendapat Anda tentang uang tambahan dalam pengurusan layanan publik?
17
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Lingkungan Kerja Bagaimana intensitas praktek pemberian uang tambahan di layanan yang Anda datangi?
18
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Lingkungan Kerja Apakah Anda melihat calo? Siapa yang menjadi calo?
MELIHAT CALO
19
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Bagaimana Kepraktisan SOP dalam layanan yang Anda datangi?
20
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Bagaimana Anda mengetahui informasi di unit layanan yang Anda datangi?
21
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Sistem Administrasi Apakah Anda memanfaatkan teknologi informasi di unit layanan yang Anda datangi?
22
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Perilaku Individu Apakah Petugas Layanan melakukan pembedaan perlakuan terhadap pengguna layanan?
23
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Perilaku Individu Siapa yang berinisiatif memberikan uang tambahan? Bagaimana cara?
CARA MEMINTA
Bagaimana perilaku pengguna layanan dalam memberikan uang tambahan?
CARA MEMBERI
24
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Pencegahan Korupsi Apakah unit layanan yang Anda datangi memiliki kegiatan/media anti korupsi?
JUMLAH
Apa Bentuk Kampanye/Media Anti Korupsi yang Anda lihat?
25
Fakta Korupsi dalam Layanan Publik Potensi Integritas-Pencegahan Korupsi Apakah terdapat media pengaduan? Bagaimana
Bagaimana respon petugas terhadap pengaduan yang disampaikan?
PERNAH
26
Agenda
4. Indeks Integritas Pusat
27
Indeks Integritas Pusat Nilai Tahun 2013 INTEGRITAS
VARIABEL
INDIKATOR
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
Pengalaman 7,61 I ntegritas (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
7,38
7,57 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
7,59
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,67
Cara Pandang Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Terhadap Korupsi 7,62 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) (0.750)
7,70 7,59
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392)
8,04
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,95
Lingkungan Kerja 8,34 Keterlibatan Calo (0.221) (0.127)
I ntegritas Total (1.00) = 7,37 Potensi I ntegritas (0.333)
8,34
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
7,76
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,60
Kepraktisan SOP(0.281) Sistem Administrasi 6,91 6,74 Keterbukaan I nformasi (0.584) (0.280)
Perilaku I ndiv idu (0.280)
7,15 6,74
Pemanfaatan Teknologi I nformasi (0.135)
5,90
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,81
7,51 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)
7,42
Perilaku Pengguna Layanan (0.260) Pencegahan Korupsi (0.313)
5,94
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750) Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
7,14 28
6,28 4,91
Indeks Integritas Pusat Nilai Tahun 2013 1. Indeks dengan PBJ
Note: Total Pusat
2. Indeks tanpa PBJ
= Pusat + Vertikal 29
Indeks Integritas Pusat Indeks Integritas 10 Instansi Tertinggi Tingkat Pusat Tahun 2013
No.
Instansi
Indeks Integritas Pengalaman Potensi Total
1 Badan Pengawas Obat dan Makanan
7,95
7,17
7,69
2 Kementerian Lingkungan Hidup
7,85
7,23
7,64
3 RS. Fatmawati
7,99
6,77
7,58
4 Badan Koordinasi Penanaman Modal
7,80
7,11
7,57
5 Kementerian Pertanian
7,71
7,03
7,49
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7,85
6,69
7,46
7 RS. Cipto Mangunkusumo
7,79
6,75
7,45
8 Kementerian Kesehatan
7,75
6,73
7,41
9 Kementerian Komunikasi dan Informatika
7,58
7,07
7,41
10 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7,57
7,06
7,40 30
Indeks Integritas Pusat Indeks Integritas 10 Instansi Terendah Tingkat Pusat Tahun 2013 No.
Instansi
Indeks Integritas Pengalaman Potensi Total
11 Kementerian Keuangan
7,64
6,86
7,38
12 Kementerian Perindustrian
7,49
6,99
7,32
13 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
7,60
6,73
7,31
14 Kementerian Perdagangan
7,42
6,99
7,28
15 Kementerian Luar Negeri
7,52
6,70
7,24
16 Kementerian Perhubungan
7,30
7,09
7,23
17 Kementerian Kehutanan
7,62
6,32
7,19
18 Kementerian Kelautan dan Perikanan
7,24
6,88
7,12
19 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
7,41
6,45
7,09
20 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6,96
6,73
6,88 31
Indeks Integritas Pusat Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi
TOTAL
1
Ba da n Penga wa s Oba t da n Ma ka na n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
8,01
7,26
7,76
2
Ba da n Koordi na s i Pena na ma n Moda l
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,91
7,09
7,64
3
Kementeri a n Komuni ka s i da n Informa ti ka
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,92
7,07
7,63
4
Kementeri a n Tena ga Kerja da n Tra ns mi gra s i
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,92
7,05
7,63
5
RS. Fa tma wa ti
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,99
6,74
7,57
6
Kementeri a n Perta ni a n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,83
7,04
7,57
7
Kementeri a n Kel a uta n da n Peri ka na n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,72
7,25
7,56
8
Kementeri a n Li ngkunga n Hi dup
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,79
7,07
7,55
9
Kementeri a n Perda ga nga n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,75
6,93
7,48
10
RS. Ci pto Ma ngunkus umo
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,74
6,91
7,46
11
Kementeri a n Lua r Negeri
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,82
6,75
7,46
12
Kementeri a n Pendi di ka n da n Kebuda ya a n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,70
6,93
7,44
13
Ba da n Na s i ona l Penempa ta n da n Perl i ndunga n TKI
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,68
6,93
7,43
14
Kementeri a n Kes eha ta n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,83
6,47
7,38
15
Kementeri a n Pa ri wi s a ta da n Ekonomi Krea ti f
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,59
6,81
7,33
16
Kementeri a n Perhubunga n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,57
6,82
7,32
17
Kementeri a n Keua nga n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,50
6,91
7,31
18
Kementeri a n Energi Sumber Da ya Mi nera l
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,68
6,50
7,29
19
Kementeri a n Kehuta na n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
7,65
6,47
32 7,26
20
Kementeri a n Peri ndus tri a n
Penga da a n Ba ra ng da n Ja s a
6,97
6,67
6,87
Indeks Integritas Pusat 10 Unit Layanan Non PBJ tertinggi
No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
1 Kementerian Perindustrian
LS Pro Pustan SNI
8,00
7,31
7,77
2 Kementerian Lingkungan Hidup
Jasa Pengolahan Limbah B3
7,91
7,36
7,73
3 Badan Pengawas Obat dan Makanan
Pendaftaran Ijin Edar Makanan
7,90
7,01
7,60
4 RS. Fatmawati
Rawat Inap Non Jaminan
7,99
6,79
7,59
5 Badan Koordinasi Penanaman Modal
Ijin Usaha
7,69
7,15
7,51
6 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Bantuan Penelitian
8,00
6,45
7,49
7 Kementerian Keuangan
Administrasi Sengketa Pajak
7,77
6,80
7,45
8 Kementerian Kesehatan
Ijin Edar Alat Kesehatan
7,67
6,96
7,44
9 RS. Cipto Mangunkusumo
Rawat Inap Non Jaminan
7,85
6,41
7,37
Rekomendasi Ijin Impor Beras Tertentu
7,56
6,99
7,37
10 Kementerian Pertanian
33
Indeks Integritas Pusat 10 Unit Layanan Non PBJ terendah No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
11 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
Surat Keterangan Terdaftar
7,52
6,96
7,33
12 Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pengujian Perangkat Telekomunikasi
7,30
6,94
7,18
13 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
7,28
6,92
7,16
14 Kementerian Perdagangan
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
7,14
6,99
7,09
15 Kementerian Luar Negeri
Izin Exit Permit
7,32
6,55
7,06
16 Kementerian Perhubungan
Ijin Penyelenggara Angkutan Pariwisata
7,04
7,11
7,06
17 Kementerian Kehutanan
Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
7,36
5,99
6,90
18 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI Pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
7,14
5,91
6,73
19 Kementerian Kelautan dan Perikanan
Ijin Penangkapan Ikan
6,76
6,51
6,68
20 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Tanda Pendaftaran Pembuatan Film Iklan
6,33
6,69
6,45
34
Agenda
5. Indeks Integritas Vertikal
35
Indeks Integritas Vertikal Nilai Tahun 2013 INTEGRITAS
VARIABEL
INDIKATOR
SUB-INDIKATOR Jumlah / Besaran Gratifikasi (0.210)
Pengalaman 7,10 I ntegritas (0.667)
Pengalaman Korupsi (0.250)
7,19 Frekuensi Pemberian Gratifikasi (0.550)
Potensi I ntegritas (0.333)
7,33
Waktu Pemberian Gratifikasi (0.240)
7,20
Cara Pandang Arti Pemberian Gratifikasi (0.250) Terhadap Korupsi 7,07 Tujuan Pemberian Gratifikasi (0.750) (0.750)
6,98
6,24
Kebutuhan Pertemuan di Luar Prosedur (0.164)
9,77
Pencegahan Korupsi (0.313)
7,63
Suasana/Kondisi di sekitar Pelayanan (0.123)
7,56 6,89 6,08
Pemanfaatan Teknologi I nformasi (0.135)
5,53
Keadilan dalam Layanan (0.413)
7,32
6,27 Ekspektasi Petugas terhadap Gratifikasi(0.327)
4,66
8,05
Fasilitas di Sekitar Lingkungan Pelayanan (0.100)
Kepraktisan SOP(0.281) Sistem Administrasi 5,91 6,24 Keterbukaan I nformasi (0.584) (0.280)
Perilaku I ndiv idu (0.280)
7,10
Kebiasaan Pemberian Gratifikasi (0.392) Lingkungan Kerja 7,52 Keterlibatan Calo (0.221) (0.127)
I ntegritas Total (1.00) = 6,71
6,82
5,89
Perilaku Pengguna Layanan (0.260)
5,09
Tingkat Upaya Anti Korupsi (0.750)
4,68
Mekanisme Pengaduan Masyarakat (0.250)
4,58
36
Indeks Integritas Vertikal Indeks Integritas 5 Instansi VertikalTahun 2013
No.
Instansi
Indeks Integritas Pengalaman Potensi Total
1
Mahkamah Agung
7,62
6,06
7,10
2
Kementerian Hukum dan HAM
7,40
6,17
6,99
3
Kepolisian Republik Indonesia
6,99
5,90
6,63
4
Kementerian Agama
7,03
5,55
6,54
5
Badan Pertanahan Nasional
6,67
5,72
6,36
37
Indeks Integritas Vertikal Indeks Integritas 8 Unit Layanan Vertikal Tahun 2013 No.
Instansi
Unit Layanan
Indeks Integritas Pengalaman Potensi TOTAL
1
Mahkamah Agung
Administrasi Sidang Peradilan Agama
7,62
6,06
7,10
2
Kementerian Hukum dan HAM
PASPOR
7,52
6,06
7,03
3
Kementerian Hukum dan HAM
Lembaga Pemasyarakatan
7,28
6,17
6,91
4
Kepolisian Republik Indonesia
Surat Keterangan Catatan Kepolisian
7,18
6,00
6,79
5
Kementerian Agama
Administrasi Pernikahan KUA
7,03
5,55
6,54
6
Kepolisian Republik Indonesia
Surat Ijin Mengemudi
6,81
5,69
6,43
7
Badan Pertanahan Nasional
Peralihan Hak atas Tanah
6,71
5,71
6,38
8
Badan Pertanahan Nasional
Peningkatan Hak atas Tanah
6,63
5,73
6,33
38
Indeks Integritas Vertikal Indeks Integritas Unit Layanan Vertikal (5 tertinggi & 5 terendah)
39
Agenda
6. Kesimpulan dan Saran 40
Kesimpulan dan Saran Indeks Integritas Nasional (6,80) pada Tahun 2013 secara umum telah mencapai nilai di atas standar minimal yang ditetapkan oleh KPK namun nilainya tidak terlalu jauh dari standar minimal tersebut. Unit layanan tetap perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan berorientasi memberikan layanan maksimal bagi pengguna layanan dengan cara: 1. 2. 3.
Memberikan perhatian yang serius pada upaya pencegahan korupsi di layanan publiknya, melalui edukasi anti korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat pengguna layanan Unit layanan publik meningkatkan upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka menciptakan pelayanan yang transparan, cepat dan adil bagi pengguna layanan Unit layanan publik pusat, vertikal maupun di daerah dengan skor rendah, harus melakukan upaya yang lebih serius dan keras dalam mengendalikan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam layanan publik. Sosialisasi kepada pemberi dan pengguna layanan sebaiknya dilakukan dengan lebih intensif
41
Agenda
7. Rencana ke Depan 42
Rencana ke Depan 1. Penyempurnaan Metodologi Survei Integritas Sektor Publik; 2. Kajian Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
43
Terima Kasih
44