Demokrasi dan Civil Society

Muhammad AS Hikam

DEMOKRASI DAN CIVIL SOCIETY Pengantar Franz Magnis-Suseno

LP3ES

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT) Hikam, Muhammad AS

Demokrasi dan civil society / Muhammad AS Hikam – Jakarta Pustaka LP3ES, 1996

xvii + 297 hal. ; 23 cm.

Bibliografi

Indeks

ISBN 979-8391-63-2

1.

Demokrasi

I. Judul

Edisi e-book, Juni 2015 Cetakan kedua, September 1999 Cetakan pertama, Agustus 1996 Penerbit : Pustaka LP3ES Indonesia, anggota IKAPI Jl. S. Parman 81, Jakarta 11420, Telp. 567 4211-13, 566 3525, 566 3527 Hak cipta pada pengarang Bab 2, 5 dan Bab 7 diterjemahkan oleh Nur Iman Subono Disunting oleh Abdul Mun’im DZ Disain Sampul: Awan Dewangga Desktop publishing: Pustaka LP3ES Indonesia

Untuk Prof. Manfred Henningsen

Daftar Isi

Pengantar Penerbit ix Ucapan Terima Kasih x Pengantar: Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuan Frans Magnis-Suseno xi Pendahuluan Civil Society di Indonesia: Sekarang dan Masa Mendatang 1 BAGIAN I Dari Hegemoni Negara Menuju Demokratisasi 9 Bab 1 : Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi: Telaah atas Teori dan Beberapa Studi Kasus 11 Bab 2 : Dibalik Pemilihan Umum: Problem dan Prospek Demokratisasi di Indonesia 52 Bab 3 : Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society:

Sebuah Tatapan Reflektif atas Indonesia 82 BAGIAN II Politik Arus Bawah Titik Tolak Kebangkitan Civil Society 101 Bab 4 : Politik Arus BAwah dan Studi Pembangunan: Penelusuran Teori dan Aplikasi Riset 103

Bab 5 :

Bab 6 :

Bab 7 :

Politik Arus BAwah dan Civil Society: Telaah terhadap Demokrasi di Indonesia 119 Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia: Hubungan Negara dengan Civil Society 139 Perlawanan Sosial : Telaah Teoretis dan Beberapa Studi Kasus 158

BAGIAN III Munculnya Hegemoni Baru dan Perlunya Artikulasi Baru 185 Bab 8 : Bahasa, Politik dan Penghampiran Discursive Practice�: Sebuah Catatan Awal 187 Bab 9 : Cendekiawan dan Masalah Pemberdayaan Civil Society di Indonesia di Indonesia: Sebuah Upaya Pencairan Relevansi 207 Bab 10 : Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 228 Bab 11 : Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil Society 242 Bab 12 : Reformasi dan Redemokrasi Melalui Pembangunan Civil Society: Mencermati Peran LSM di Indonesia 250 Bibliografi 273 Indeks 283

Pengantar Penerbit

Program penerbitan buku “Seri Demokrasi� yang kami laksanakan sejak tahun 1992, telah menerbitkan sejumlah buku. Buku ini adalah buku kedelapan setelah Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik (William R. Liddle, 1992), Transisi Menuju Demokrasi: Kasus Amerika Latin (1993), Transisi Menuju Demokrasi: Tinjauan Berbagai Perspektif (1993), dan Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian (1993), yang di editori oleh Guillermo O’Donnel, Phillipe C. Schimitter dan Laurence Whitehead, Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Campton (Boyd R. Compton, 1993) dan Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman (Syamsuddin Haris, 1995).

Buku ini menantang ilmuwan sosial dan pihak-pihak yang mempunyai kepedulian pada pemberdayaan masyarakat untuk memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif. Kendati kondisi Civil Society di Indonesia masih jauh dari mampu untuk menjadi kekuatan penyeimbang dari kekuatan negara, namun dengan munculnya kelompok-kelompok prodemokrasi alternatif dan aksi-aksi protes belakangan ini, pertanda semakin intensnya kehendak masyarakat untuk semakin mandiri dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi inilah yang harus didukung, agar demokratisasi yang sedang berlangsung di negeri ini terus berkembang.

Ucapan Terima Kasih

Setelah dalam penantian cukup lama, dan kadang terselip rasa putus asa, buku ini akhirnya terbit juga. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memungkinkan terwujudnya buku ini. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Hawaii di Honolulu dan LP3ES memberi saya kesempatan untuk melakukan penjelajahan intelektual dan mengekspresikan ide-ide melalui tulisan.

Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada ketiga lembaga tersebut. Ucapan terimakasih yang sa,a disampaikan kepada guru, temanteman dan para kolega saya di universitas maupun LIPI. Terutama para profesor saya di Universitas Hawaii: Bob Stauffer, Alvin So, Peter Manicas dan Wimal Dissanayake. Juga kepada Cindy, David, Val. Changzoo, Andy, Louis dan Douglas di Amerika Serikat dan AE Priyono, E Shobirin, A. Mun’im DZ dan lain-lain yang terlalu banyak untuk disebutkan satu per satu.

Kepada Gus Dur, Marsillam, A. Rahman Tolleng, Bondan Gunawan, saya berterima kasih atas kesabaran mereka mendengarkan dan mengomentari pandangan-pandangan saya. Juga untuk Pak Thee Kian Wie dan almarhum Pak Abdurrahman Surjomiharjo dari PEP-LIPI saya ucapkan terima kasih atas dorongan mereka selama saya menimba ilmu, sahabat dan pembimbing intelektual saya, Prof. Manfred Henningsen yang telah membuka mata dan batin saya untuk memberi perhatian kepada permasalahan civil society di Indonesia.

Pengantar Kedaulatan Rakyat, Bukan Kedaulatan Tuan Franz Magnis-Suseno

Lebih dari 50 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perwujudan kenegaraan demokratis tetap merupakan agenda yang masih di depan kita. Keberhasilan pemerintahan Orde Baru dalam bidang pembangunan ekonomi, perwujudan administrasi kenegaraan dan politik luar negeri tidak dibarengi keberhasilan dalam pembangunan kehidupan demokratis. Ciri khas suasana politik dalam pemerintahan Orde Baru adalah pendekatan top down. Kebijakan massa mengambang, penataan kembali kehidupan kepartaian, domestikasi pemilihan umum, gaya pelaksanaan sidang umum MPR, lemahnya fungsi DPR, menyusutnya ciri-ciri negara hukum menjadi negara kekuasaan, kekhawatiran tak proporsional alat-alat negara terhadap pertemuan, rapat, seminar yang bernada kritis : semua itu dan banyak unsur lain telah menciptakan suasana yang segala-galanya tergantung dari koneksi dengan penguasa.

Bukan seakan-akan defisit demokrasi sama sekali tidak disadari.

Pasang-surut gelombang keterbukaan dan ketertutupan membuktikan bahwa pemerintah pun samar-samar merasa bahwa belum semuanya beres dalam struktur-struktur kekuasaan politik di negara kita. Tetapi sampai sekarang pola usaha-usaha peningkatan keterbukaan bersifat on-off dan bukan off-on. Seakan-akan sudah menjadi nasib bahwa setiap gelombang keterbukaan berakhir dalam ketertutupan lagi.

Maka tidak mengherankan kalau bahasa pemerintah sekitar demokrasi berkesan mineur dan defensif. Mengatakan dengan terus terang

xii Demokrasi dan Civil Society

bahwa demokrasi dianggap (masih?) kurang tepat jarang ada yang berani.

Daripada bicara terus terang, dipergunakan istilah “Demokrasi Pancasila� yang merupakan demokrasi yang lain dari semua demokrasi yang ada dan dengan demikian merupakan sarana cukup andal untuk menangkis segala tuntutan demokratisasi lebih nyata dari bawah (apakah saya keliru kalau mendapat kesan bahwa akhir-akhir ini istilah Demokrasi Pancasila kurang dipakai lagi? Memang, istilah itu telah menjadi bulan-bulanan, dijadikan bahan lelucon dan sinisme – Demokrasi Pancasila sebagai demokrasi bukanbukan; memakai istilah itu semakin membawa bahaya bahwa bersama dengan istilah itu Pancasila sendiri akan tidak ditanggapi secara serius lagi oleh generasi muda, sesuatu yang tentu saja fatal andaikata sampai terjadi).

Masih juga demokrasi kadang-kadang disebut -- biasanya dalam satu deretan dengan hak-hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup -sebagai harus dicurigai sebagai kedok kelompok-kelompok yang itikadnya dicurigai mengusahakan rencana-rencana gelap mereka. Pokoknya, bicara demokrasi membuat pelbagai pihak dalam sistem kekuasaan di negara kita merasa tidak enak.

Tentu hal ini dapat dimengerti. Memang tidak mudah untuk menjelaskan mengapa 51 tahun sesudah Proklamasi Kemerdekaan, kemerdekaan rakyat untuk tidak hanya dibina dan dibimbing, melainkan menyatakan pendapat serta memperjuangkannya secara konstitusional melalui organisasi dan partai yang ingin mereka bentuk sendiri memang belum juga terwujud.

Akan tetapi nada mineur itu tidak boleh membuat kita buta terhadap sebuah kenyataan lain yang juga cukup mencolok, yaitu suara-suara prodemokrasi tetap tidak hilang. Malah sebaliknya, di kalangan intelegensia independen indonesia berkeyakinanbahwa demi keselamatan kelangsungan pembangunan substansi demokratis kehidupan bangsa indonesia perlu ditingkatkan semakin kuat. Sebagian besar spektrum para pemerhati nasib bangsa segala aliran sependapat bahwa kita mempunyai defisit demokrasi dan memerlukan lebih banyak demokrasi. Ada yang menuntut perubahan cukup menyeluruh, dan ada yang mau mengusahakan demokratisasi melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan memanfaatkan strukturstruktur politik khas 30 tahun terakhir. Artinya, dalam kesinambungan dengan uang telah tercapai. Tetapi tidak banyak yang tidak berpendapat bahwa masuknya bangsa indonesia ke dalam abad ke-21 perlu disertai pendemokratisan kehidupan politik secara nyata.

Pengantar xiii

Ada beberapa alasan mengapa kita tidak puas dengan kadar demokratis yang ada sekarang. Ada yang lebih prinsipiil dan ada yang lebih pragmatis.

Dalam hal ini alasan-alasan prinsipiil tidak boleh dianggap remeh. Kita senantiasa tidak boleh melupakan bahwa kesatuan bangsa indonesia bersifat etis-historis dan bukan etnik-alami. Secara alami -- dari sudut bahasa, budaya, letak geografis, penghayatan keagamaan -- suku-suku di seantero nusantara tidak merupakan kesatuan. Bahwa mereka sekarang merupakan kesatuan adalah kesatuan cita-cita kebangsaan, dan cita-cita itu tumbuh bersama pengalaman sejarah bersama, suatu sejarah penuh pengalaman-pengalaman mendalam : pengalaman ketertindasan dan penderitaan, dan pengalaman perjuangan bersama, kejayaan, bergeloranya semangat, kesatuan bangsa itu hidup dari realitas cita-citanya. Apabila cita-cita yang mendasari perjuangan kemerdekaan bersama tidak tercapai, dasar kesatuan itu berada dalam bahaya longsor.

Nah, kerakyatan jelas merupakan salah satu dari cita-cita inti yang melandasi perjuangan kemerdekaan. Dalam perjuangan itu rakyat Indonesia melawan para penjajah. Dan negara yang diperjuangkan mesti berdasarkan “kedaulatan rakyat� dan bukan “daulat tuanku�. Kerakyatan merupakan tuntutan inti normatif yang mendasari keharusan penciptaan demokrasi Indonesia. Negara ini hanyalah negara Indonesia apabila dalam kenyataan merupakan milik rakyat. Bahwa tentang bentuk transmisi kedaulatan rakyat ke dalam institusi-institusi kehidupan politik sejak BPUPKI terdapat pandangan-pandangan yang berbeda, tidak boleh menutupi konsensus tentang kerakyatan itu. Dan kerakyatan tidak dapat menjadi nyata kecuali lewat sistem institusional kekuasaan politik yang disebut demokrasi.

Begitu pula kesadaran bahwa dalam kondisi budaya pascatradisional demokrasi adalah satu-satunya pola pemerintahan biasa dan lestari yang legitim terungkap dalam pengakuan universalitas hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak demokrasi. Atau dengan kata lain apabila kekuasaan tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan kekuatan gaib atau para dewa atas seseorang, apabila masyarakat sadar bahwa di hadapan Tuhan semua orang sama dalam derajat kemanusiaan, pemerintahan yang tidak demokratis tidak bisa tidak kehilangan legitimasinya.

Di sini kita sebenarnya sudah memasuki pertimbangan yang lebih pragmatis. Legimitasi, dalam hal demokrasi: legimitasi etis, bukanlah

xiv Demokrasi dan Civil Society

masalah teoretis, melainkan praktis. Kekuasaan politik hanya dapat stabil apabila berdasarkan pengakuan oleh mereka yang dikuasai. Adalah Hannah Arendt yang dengan jernih memperlihatkan bahwa kekuasaan (power) harus dibedakan dengan tajam dari paksaan dan penindasan (force). Kekuasaan adalah suatu pola hubungan antar manusia yang tinggi derajatnya dan hidup dari pengakuan bebas mereka yang berada dalam hubungan kekuasaan itu.

Bisa saja suatu struktur kekuasaan didirikan atas dasar keperluan sesaat (itulah legitimasi pragmatis: pihak yang secara nyata mampu mengatasi kemelut kenegaraan berhak, bahkan diharapkan, memegang kekuasaan; pemerintahan militer sering berdasarkan legitimasi pragmatis, suatu legitimasi yang secara etis harus dianggap sah) atau keyakinan ideologis (yang biasanya juga tidak seluruhnya lepas dari segi-segi pragmatis, seperti misalnya perjuangan kaum Leninis di Rusia menjelang Revolusi Oktober).

Akan tetapi dalam jangka panjang legitimasi ideologis (kep cayaan rezim bahwa dia memiliki monopoli atas teori pemerintahan yang benar) dan pragmatis tidak dapat tidak lama kelamaan memudar: Situasi yang diatasi secara pragmatis, justru karena diatasi, tidak lagi mengancam, dan ideologi pendukung kekuasaan elite ideologis semakin membosankan masyarakat dan tidak dipercayai lagi. Maka dalam sepuluh tahun terakhir kita telah melihat sekian banyak rezim ideologis (terutama komunisme Soviet) dan rezim berkekuasaan murni (misalnya di seluruh Amerika Latin) satu demi satu telah runtuh dengan sendirinya. Stabilitas politik yang lestari tidak dapat dibangun di luar struktur-struktur demokratis yang nyata.

Sistem pemerintah Orde Baru begitu kokoh legitimasinya (pada hakikatnya: legitimasi pragmatis) tidak hanya karena membawa bangsa Indonesia ke luar dari kemelut tahun 1965, melainkan karena berhasil mengakhiri kekacauan, ketidakpastian, disrupsi ekonomis dan deretan kekagetan yang khas bagi seluruh 20 tahun pertama kemerdekaan. Kontras antara apa yang tercapai oleh pemerintahan Orde Baru dalam waktu cukup singkat: kebebasan dari pemberontakan, pembangunan ekonomis yang sistematis dan suksesnya meyakinkan, normalisasi kehidupan bangsa di semua dimensi, dengan situasi di mana sebelumnya, sehingga sistem pemerintahan Orde Baru dengan sendirinya memiliki legitiinasi yang kokoh dalam pandangan rakyat Indonesia. Akan tetapi kontras pengalaman yang mendasari pengakuan terhadap pemerintahan Orde

Pengantar xv

Baru itu sekarang sudah menjadi sejarah sendiri. Sementara pemerintah, sama seperti setiap pemerintah, bergulat dengan sekian banyak masalah dan terlibat dalam sekian banyak krisis legitimasi kecil. Itulah sebab lebih mendasar mengapa stabilitas yang mejadi merek dagang pemerintahan Orde Baru tidak akan dapat dipertahankan terus kalau basis legitimatifnya tidak diperbarul. Apabila -- sebagaimana diharapkan oleh kebanyakan kita -- prestasi-prestasi dan momentum pembangunan Orde Baru yang begitu mengesankan mau dipertahankan, serta sekian banyak masalah -- sebagian serius -- yang kita hadapi mau ditangani dengan efektif, peningkatan kadar demokrasi dalam sistem politik Indonesia tidak boleh ditunda lagi.

Sebagai catatan kecil: salah satu gejala internasional yang meng­ khawatirkan adalah menguatnya kecondongan-kecondongan primor­ dialistik dan sektarian. Berhadapan dengan tantangan ini pun demokratisasi diperlukan. Meskipun belum tentu bahwa demokrasi dapat mengatasi masalah itu, akan tetapi yang jelas bahwa tanpa demokrasi masalah itu tidak mungkin diatasi. Dapat dipastikan bahwa andaikata di Aljazair, FIS yang “fundamentalistik� dibiarkan mencapai kekuasaan secara demokratis, pemerintahannya tentu tidak akan mencapai tingkat kekerasan dan fanatisme sektarian sedemikian tidak proporsional sebagaimana kita menyaksikannya sekarang. Dalam sistem nondemokratis, akses ke kekuasaan dan tanggung jawab seluruhnya tergantung dari koneksi. Dengan demikian jelas bahwa sistem itu condong menciptakan suasana cemburu, iri hati, sarat dengan desas­ -desus, serta perasaan tak berdaya apabila tidak termasuk inner circle. Akibatnya yang merasa berada di luar otomatis cenderung menjadi lebih radikal, primordial, fundamentalistik, fanatik etnik dan sebagainya.

Sedangkan dalam suasana demokratis, masing-masing pihak harus menunjukkan diri sebagai pelaku yang bertanggung jawab, hal mana hanya akan berhasil apabila bukan hanya inti para anggota inner circle, melainkan masyarakat umum merasa tetap aman.

Tetapi apakah telah ada syarat-syarat budaya dan sosial peningkatan kadar demokrasi di Indonesia? Di tempat ini masalah civil society yang keberadaannya dianggap sebagai syarat kemungkinan pembangunan demokrasi akan muncul. Tentu kita harus menghindari tautologi.

Kalau civil society didefinisikan dengan terlalu luas, ia disamakan dengan masyarakat yang mandiri yang identik dengan demokrasi. Civil Society kiranya sesuatu di antara masyarakat tradisional -- yang tidak berawasan

xvi Demokrasi dan Civil Society

civil/kewarganegaraan modern, melainkan hanyut dalam masalahmasalah di lingkungan lokal dan primordial sendiri -- di satu pihak dan masyarakat dalam sistem totaliter yang seluruhnya ditata dan mendapat seluruh identitas sosialnya dari penataan negara di lain pihak. Dalam arti ini, civil society di Indonesia nampak sudah mulai ada di mana-mana, meskipun masih lemah dan cenderung ke nostalgia primordial. Jadi civil society tidak sama dengan kelas menengah. Di Indonesia banyak petani/ penduduk desa berwawasan cukup luas, berpengalaman hidup di kota, sadar bahwa penghasilan mereka tergantung dari pasar internasional dan sebagainya. Hal yang sama berlaku bagi para nelayan, apalagi bagi kelaskelas berpenghasilan rendah di kota-kota; buruh pabrik dan perusahaan modern, sektor informal (kaki lima), wiraswasta lokal dan sebagainya.

Mereka adalah orang yang berpikir tentang baik-buruknya pemerintah, mempunyai cita-cita politik, merupakan fan klub sepakbola nasional, tahu siapa Mike Tyson dan sebagainya.

Orang-orang ini sudah berkesadaran politik dan mampu mengambil sikap. Maka omongan tentang “nilai-nilai Timur” dengan nada bahwa “rakyat” tidak memikirkan “hak-hak” mereka, apalagi hak-hak demokratis, melainkan puas asal bisa hidup tenteram dan dengan senang menyerahkan kepemimpinan kepada seorang bapak adalah tidak lebih dari bla-bla-bla.

Apakah rakyat kita sudah “matang” untuk demokrasi dengan demikian merupakan masalah semu. Mereka harus diberi haknya (sebagaimana ditetapkan, misalnya, dalam Undang-Undang Dasar 1945) dan kita akan melihatnya. Yang menjadi syarat keberhasilan demokrasi di Indonesia (dan, tentu saja, di mana pun) bukanlah kematangan rakyat masalah semu itu, melainkan organisasi sistem demokratis secara konstitusional serta kehendak politik elite pra­demokratis yang memegang kekuasaan. Unsurunsur berikut kiranya paling menentukan. Pertama, sistem pemilihan umum yang mana dan bagaimana komposisi MPR dan DPR ditentukan secara konkret. Apa hak dan wewenang MPR dan DPR? Apakah pemerintah kuat atau lemah (jelaslah bahwa dalam negara seperti Indonesia di mana senang atau tidak senang pemerintah memainkan peranan yang jauh lebih besar daripada di negara-negara industri maju, pemerintah harus kuat kedudukannya, misalnya seperti menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan seperti menurut Undang-Undang Dasar Sementara)? Apakah pemerintah sungguh-sungguh dapat dituntut pertanggungjawabannya (accountability) dan apakah ada kontrol efektif ? Kedua, undang-undang

Pengantar xvii

dasar paling baik pun tidak akan efektif, apabila dalam kenyataan elite yang berkuasa tidak memberi kesempatan untuk mempergunakannya, melainkan sekadar memakainya sebagai tameng legitimasi. Pemantapan pemerintahan demokratis memang tergantung juga dari kehendak, baik seluruh elite kekuasaan lama, dan baru apabila pemerintahan demokratis sudah established ia dapat mengembangkan kemampuan untuk secara nyata memantapkan dan membela diri.

Lima puluh satu tahun Kemerdekaan sudah lebih dari cukup untuk membuat rakyat Indonesia siap untuk berdemokrasi. Lagi pula, untuk membangun kehidupan yang nyata-nyata demokratis, tidak perlu membuat sistem konstitusional baru (meskipun mekanisme-mekanisme hukum konkret sangat perlu diadakan: terutama undang-undang kepartaian yang menggantikan yang antikedaulatan rakyat dan sistem pemilihan umum yang cocok dengan kondisi kita), karena Undang­-Undang Dasar 1945 (sekurang-kurangnya untuk masa sekarang) cukup cocok (defisit demokratis sistem kita sekarang bukan karena UUD 1945, melainkan karena UUD 1945 tetap belum juga mau dilaksanakan secara murni dan konsekuen). Bangsa Indonesia kiranya sudah siap untuk masuk ke tahap baru perjalanannya: tahap biasa/normal pembangunan yang demokratis, sesudah dasar-dasar kenegaraan diletakkan di bawah pemerintahan dua presiden pertama Republik ini. Kalau demokratisasi terus ditunda-tunda, ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dapat mencapai tingkat yang membahayakan.

Itulah sebabnya rangkaian studi tentang civil society dalam buku Dr. Mohammad AS Hikam ini begitu penting. Segi-segi kunci yang perlu diperhatikan dalam usaha perwujudan kehidupan demokratis di Indonesia dibahas di dalamnya. Yang melatarbelakangi penelitian tentang scgi-segi terpenting civil society di Indonesia adalah cita-cita demokrasi. Tulisantulisan dalam buku ini menembus mitos-mitos tentang kendala budaya demokrasi Indonesia dan dengan demikian menghadapkan kita pada tantangan-tantangan yang sebenarnya, dalam keyakinan penulis bahwa waktu sudah matang bagi penciptaan kehidupan lebih demokratis di Indonesia.

xviii Demokrasi dan Civil Society

Pendahuluan Civil Society di Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang

Pencarian Konsep Istilah civil society, yang kini sering diterjemahkan dengan masyarakat kewargaan atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia. Harus diakui ,bahwa pemahaman atas terminologi tersebut masih akan terus berkembang dan karenanya persilangan pendapat menjadi tidak terelakkan. Namun saya kira hal ini wajar, mengingat hal serupa juga terjadi di negara­-negara yang sudah lebih lama mengenal dan menggunakan term tersebut, baik di dalam wacana ilmiah maupun keseharian. Justru dengan keragaman dalam pemahaman ini, sintesis-sintesis baru dan gagasan-­gagasan orisinal diharapkan muncul, sehingga bisa menyumbangkan pemahaman yang lebih baik untuk konteks Indonesia.

Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero dan bahkan, menurut Manfred Riedel, lebih ke belakang sampai Aristoteles. Yang jelas, Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societes civilis dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian civil society dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok/ kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilahistilah seperti koinonia politike, societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschaft, civil society, dan societa civile dipakai secara bergantian dengan polis, civitas, etat, staat, state, dan stato. Maka ketika JJ Rousseau menggunakan istilah societes

2

Demokrasi dan Civil Society

civile, ia memahaminya sebagai negara yang mana salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.

Barulah pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (social formation) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat Pencerahan (Enlightenment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezimrezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori pembedaan ini antara lain para filsuf pencerahan Skotlandia yang dimotori oleh Adam Ferguson dan beberapa pemikir Eropa seperti Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes, dan Tom Paine.

Dalam perkembangannya, civil society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa civil society tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. Civil society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Pandangan Hegel tentang civil society, yang ia samakan dengan buergerliche Gesellschaft, belakangan mendapat dukungan kuat, termasuk dari Karl Marx.

Namun konsepsi Hegelian dan Marxian tentang civil society yang bercorak sosiologis itu menimbulkan persoalan, karena ia mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi intinya. Ini disebabkan, terutama pada Hegel, posisi negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal. Hanya pada dataran negaralah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh, sehingga posisi dominan negara menjadi ber­ makna positif. Jika civil society kehilangan dimensi politiknya dan akan terus tergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.

Konsep Hegelian yang memberi posisi unggul terhadap negara ini kemudian dikritik oleh pemikir-pemikir modern seperti Robert Mohl, JS Mills, Anne de Stael, dan Alexis de Tocqueville. Mereka, terutama yang belakangan ini, sepakat untuk mengembalikan dimensi kemandirian dan pluralitas dalam Civil society. Bagi de Tocqueville, kekuatan politik dan

Pendahuluan

3

civil society-lah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan negara. Jika pada Marx, civil society diletakkan pada dataran basis material dari hubungan produksi kapitalis oleh karenanya, disamakan dengan kelas borjuasi, maka Gramsci melihatnya sebagai super struktur dimana proses perebutan posisi hegemonik terjadi. Pemahaman Gramsci memberi tekanan penting pada cendekiawan yang merupakan aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik. Gramsci, dengan demikian, melihat adanya sifat kemandirian dan politis dari civil society, kenclatipun pada instansi terakhir ia juga amat dipengaruhi oleh basis material (ekonomi).

Pengertian civil society yang saya pergunakan dalam buku ini bersifat ekletik, walaupun acuan utamanya adalah pengertian yang dipergunakan oleh de’Tocqueville. Civil society dapat didefinisikan sebagai wilayah­-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain: kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public sphere), tempat dimana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Dari pengertian civil society di atas, maka ia mewujud dalam berbagai organisasi/asosiasi yang dibuat oleh masyarakat di luar pengaruh negara. Lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban, dan juga kelompok-kelompok kepentingan (interest groups) adalah pengejawantahan kelembagaan civil society. Tentu saja tidak semua pengelompokkan tersebut lantas memiliki kemandirian yang tinggi ketika berhadapan dengan negara atau mampu mengambil jarak dari kepentingan ekonomi. Oleh karena itu kondisi civil society harus dimengerti sebagai suatu proses yang bisa mengalami pasang surut, kemajuan dan kemunduran, kekuatan dan kelemahan dalam perjalanan sejarahnya.

4

Demokrasi dan Civil Society

Akar-akar Civil Society di Indonesia Kalau konsep di atas kita terapkan di Indonesia, maka bisa dikatakan bahwa secara historis kelembagaan civil society telah muncul ketika proses transformasi akibat modernisasi terjadi dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Jadi akar-akar civil society di Indonesia bisa dirunut secara historis semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain, adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elite pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke-20.

Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini.

Dalam perjalanannya, pertumbuhan civil society Indonesia pernah mengalami suatu masa yang cukup menjanjikan bagi pertumbuhannya.

Hal ini terjadi pada masa pascarevolusi (tahun 1950-an), pada saat organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka.

Tambahan pula, pada periode ini, negara yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elite penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem Demokrasi Parlementer. Tak pelak lagi, ia menciptakan kekuatan masyarakat yang pada saatnya akan mampu untuk menjadi penyeimbang atau pengawas terhadap kekuatan negara.

Sayang sekali, iklim demikian tak berlangsung lama sehingga dapat membuat civil society di negeri kita bisa memiliki akar yang kokoh. Yang terjadi justru sebaliknya. Civil society yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi-distorsi dalam manyarakat pun meruyak.

Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan civil society.

Malahan, ormas-ormas dan lembaga-lembaga sosial berubah menjadi alat bagi merebaknya politik aliran dan pertarungan berbagai ideologi. Dapat dikatakan bahwa ketika dasawarsa 1950-an berakhir dan dasawarsa 1960an dimulai, civil society yang baru berkembang di negeri kita telah mengalami kemandekan bahkan kemunduran.

Pendahuluan

5

Kondisi civil society demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Soekarno. Yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan dengan dukungan elite kekuasaan yang baru. Kendati demikian upaya ini harus menunggu sampai munculnya Orde Baru untuk benarbenar berhasil. Di bawah rezim Demokrasi Terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra-revolusi.

Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.

Tumbangnya rezim Soekarno dan munculnya Orde Baru menunjuk­ kan proses restrukturisasi politik, ekonomi dan sosial mendasar yang membawa dampak-dampak tersendiri bagi perkembangan civil society di Indonesia. Pada dataran sosial-ekonomi akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga mendorong terjadinya perubah­ an struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris. Kelas-kelas sosial baru dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, utamanya terbentuknya kelas menengah yang ada di wilayah urban. Demikian pula dengan semakin tingginya tingkat pendidikan anggota masyarakat, maka tuntutan akan perbaikan kualitas kehidupan pun menjadi semakin tinggi.

Pada dataran politik, Orde Baru melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini tentu saja harus dibayar dengan merosotnya kemandirian dan partisipasi politik anggota masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempit­ nya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada.

Akibatnya, kondisi civil society dan pertumbuhannya di bawah Orde Baru menampilkan berbagai paradoks. Misalnya, dengan semakin berkembangnya kelas menengah ia seharusnya semakin mandiri sebagai pengimbang kekuatan negara seperti yang terjadi di negara-negara kapitalis Barat. Namun tidak demikian kenyataannya. Kelas menengah yang tumbuh ternyata memiliki ciri yang berbeda dengan yang tumbuh di Barat akibat proses modernisasi, yakni adanya ketergantungannya yang sangat tinggi

6

Demokrasi dan Civil Society

terhadap negara. Hal ini terutama tampak pada kelas kapitalis Indonesia yang berkembang melalui kedekatan dengan negara dan elite penguasa.

Apa yang dikenal sebagai ersatz capitalism (kapitalis semu) di Indonesia adalah perwujudan yang membedakannya dengan kelas kapitalis di Barat.

Lebih dari itu berbeda dengan di Barat, kelas menengah di negeri ini juga masih belum mampu mengatasi problem kultural yang berbentuk keterkaitan primordial. Maka terjadilah pemilahan kelas menengah pribumi dan nonpribumi, Muslim dan non-Muslim, bahkan Jawa dan non-Jawa. Walaupun ini sering diingkari atau ditutup-tutupi secara formal, dalam kenyataan sulit diingkari bahwa pemilahan ini sangat berpengaruh terhadap munculnya solidaritas di kalangan para anggota­nya. Akibatnya, negara dengan mudah melakukan penetrasi dan pence­gahan bagi timbulnya solidaritas kelas menengah yang solid. Setiap upaya dari elemen-elemen dalam kelas menengah untuk memperluas kemandiriannya akan segera dihentikan, antara lain, dengan memanipu­lasi sekat-sekat primordial ini.

Paradoks lain kita lihat dalam posisi LSM dan ormas-ormas yang sering disebut sebagai tulang punggung civil society. Tidak diragukan lagi, gejala perkembangan LSM dan ormas di Indonesia di masa Orde Baru sangat menggembirakan. Jumlahnya yang sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 10.000 merupakan potensi yang sangat besar bagi sebuah civil society yang kuat di negeri ini. Kendati demikian, sekali lagi kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kondisi LSM — dan ormas —saat ini masih sangat lemah ketika harus berhadapan dengan kekuatan negara. LSM di Indonesia karena berbagai hal, masih harus tergantung kepada negara dan lembaga-lembaga donor, baik dari dalam maupun luar negeri. Bagi ormas-ormas sosial dan keagamaan, maka ancaman campur tangan dan intervensi negara terhadap mereka, seperti yang terlihat pada kasus-kasus NU, HKBP, dan sebagainya masih belum menghilang. Bagi kebanyakan ormas yang ingin survive atau berkem­bang cepat, tak ada jalan lain kecuali masuk dalam jaringan kooptasi negara.

Paradoks yang terakhir adalah dalam soal fungsi pers. Perkembangan civil society di Barat, seperti dikatakan oleh Habermas, amat ditentukan oleh perkembangan ruang publik bebas. Di sini pers adalah salah satu wahana bagi tercipta dan terjaganya wacana bebas yang paling potensial. Di bawah Orde Baru, pertumbuhan pers bisa dikatakan amat pesat dari segi kuantitas dan teknologi yang digunakan. Namun seiring dengan itu, belum terjadi

Pendahuluan

7

perubahan berarti pada sisi kebebasan pers yang akan menstimulir wacana kreatif dan dialog-dialog bebas bagi warga masya­rakat. Praktik-praktik pembreidelan pers dan sensor masih berlaku, demikian juga dengan pembatasan-pembatasan bagi debat publik lewat lembaga perizinan.

Memang benar bahwa pers di Indonesia sering berhasil menerobos batasan-batasan yang dikenakan kepada mereka lewat berbagai cara. Toh secara umum is masih lemah sebagai salah satu pilar utama perkembangan civil society.

Lantas bagaimana dengan kondisi cendekiawan yang oleh Gramsci diharap menjadi aktor pelopor perkembangan civil society? Menurut hemat saya, perkembangan kehidupan intelektual di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, manakala kita saksikan miskinnya pemikiran-pemikiran alternatif yang muncul dari mereka. Bahkan trend yang sedang berlaku adalah kaum cendekiawan makin banyak yang merasa aman ketika dekat dengan pusat-pusat kekuasaan. Mereka berdalih bahwa upaya transformasi yang mereka lakukan akan lebih efektif jika mereka ada di dalam. Ini merupakan tragedi bagi tradisi cendekiawan bebas yang pernah ada pada generasi kaum pergerakan atau yang dimiliki oleh kaum agamawan pada masa lalu.

Dari diskusi di atas, tampaklah bahwa kondisi civil society di Indonesia pada saat ini masih jauh dari mampu untuk menjadi kekuatan peng­ imbang dari kekuatan negara. Bahkan, saya kira, perkembangan civil society masih harus menghadapi berbagai ganjalan internal yang tak ringan.

Kecenderungan sektarianisme yang akhir-akhir ini dianggap semakin marak, merupakan salah satunya. Jika hal ini tetap tak teratasi, maka civil society yang diharapkan sebagai wahana bagi proses demokratisasi hanya akan berupa angan-angan belaka.

Prospek Pemberdayaan Civil Society Dengan mengajukan beberapa problema di atas, tidak berarti kita harus meremehkan berbagai upaya pemberdayaan civil society di Indo­nesia saat ini. Justru kita harus menggarisbawahi setiap kiprah pem­berdayaan itu sebagai langkah penting bagi perkembangan civil society, walaupun sambil selalu memperhatikan keterbatasan dan kendala-­kendala yang sedang dan akan dihadapinya.

8

Demokrasi dan Civil Society

Kalau kita perhatikan, maka selama lima tahun terakhir telah terjadi gejolak-gejolak berarti yang memiliki dampak positif bagi perkembangan civil society di masa depan. Munculnya kelompok-kelompok pro­demokrasi alternatif seperti Forum Demokrasi (Fordem), SBSI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kelompok-kelompok solidaritas, maraknya kelompok diskusi mahasiswa, menjamurnya aksi-aksi protes kaum buruh dan petani, kesemuanya bisa dianggap sebagai pertanda semakin intensnya kehendak masyarakat untuk semakin mandiri dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis.

Juga sukses-sukses yang diperlihatkan oleh PDI dalam KLB di Surabaya, NU di Cipasung, Tempo di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), petani Jenggawah, buruh PT Great River, dan sebagainya mengindikasikan masih adanya kekuatan masyarakat yang tak bisa dengan mudah ditundukkan oleh negara. Dengan keberhasilan itu, maka Negara -- paling tidak untuk sementara -- semakin dituntut untuk melakukan sharing dan memberi keleluasaan bagi kelompokkelompok strategis dalam masyarakat. Legitimasi yang dinikmati negara akan mengalami erosi apabila ia masih tetap bersikukuh.

Karenanya, yang mendesak untuk dilakukan di masa depan adalah bagaimana kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat semakin mampu untuk mengatasi perbedaan orientasi dengan menciptakan linkage dan network yang kuat bagi pemberdayaan civil society. Berbagai rintisan yang telah dan sedang dilakukan, semisal Interfidei, harus ditingkatkan dan didukung. Begitu pula diperlukan pemikiran-pemikiran alternatif yang bisa dipakai sebagai common plalform bagi proses pemberdayaan ini.

Di sinilah kaum.cendekiawan, termasuk mahasiswa, harus melakukan pilihan. Akankah mereka mampu tampil sebagai pionir pemberdayaan civil society ataukah justru sebaliknya, menjadi instrumen dari elite kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompok sendiri. Jika alternatif pertama yang dipilih, maka salah satu tugas yang dibebankan pada mereka adalah menciptakan pemikiran alternatif bagi masyarakat yang memiliki jangkauan ke masa depan.

BAGIAN KESATU

Dari Hegemoni Negara Menuju Demokrasi

10 Demokrasi dan Civil Society

Bab 1 Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi Telaah Atas Teori dan Beberapa Studi Kasus*

Studi mengenai, negara akhir-akhir ini kembali menjadi salah satu topik utama dalam disiplin ilmu politik. Berkembangnya literatur mengenai negara, terutama negara kapitalis, adalah salah satu buktinya.1 Meskipun demikian, sejauh mengenai kajian teoretis tentang negara di Dunia Ketiga, literatur-literatur tersebut tampaknya tidak bergerak cu­kup jauh. Kajian mengenai sifat, perkembangan, dan kemungkinan­-kemungkinan adanya krisis yang mengancam negara kapitalis seperti AS dan negara-negara Eropa Barat memang telah banyak dikerjakan.2 Begitu pula perdebatan-

*Tulisan ini pernah disampaikan dalam seminar Jurnal Ilmu Politik, AIPI, Jakarta, 14 Maret 1990, dan dimuat dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor. 8.

1 Untuk survai mengenai perkembangan teori tentang negara bisa ditemukan misalnya dalam B. Jessop, The Capitalist State Marxist Theories and Method. New York: New York University Press, 1982; T. Skocpol, “Bringing the State Back In.” Dalam P. Evans, et.al, (eds.). Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1986: D. Held, Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press, 1987, untuk menyebut hanya beberapa di antaranya.

2 B. Jessop, The Capitalist State, op. cit.; mengenai krisis negara kapitalis, lihat misalnya tulisan-tulisan C. Offe, “Advanced Capitalism and the Welfare State.” Politics and Society.

Summer: 479-88, 1972: “The Capitalist State and the Problem of Policy Formation.” Dalam L. Linberg, et.al., (eds.), Stress and Contradiction in Modern Capitalism. Lexington Mass: D.C. Heath, 1973; dan “Struktural Problems of the Capitalist State.” Dalam K. von Boyne, (ed.), German Political Studies, Vol. 1. Beverly Hills: Sage, 1974. Juga J. Hebermas, dalam Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 1975.

12 Demokrasi dan Civil Society

perdebatan teoretis antara kubu liberal-pluralis dan kubu Marxis,3 dan di dalam kubu Marxis sendiri telah banyak kita ketahui4 dan harus diakui bahwa perdebatan tersebut cukup produktif.5 Sayang sekali, hal tersebut tampaknya tidak berkembang dalam kaitan­nya dengan studi negara di Dunia Ketiga.

Percobaan-percobaan untuk menutup kekurangan ini memang te­ lah dilakukan. Salah satu di antaranya adalah munculnya sebuah ke­rangka teoretis tentang negara di Dunia Ketiga yang terkenal dengan nama model negara Otoriter Birokratik (selanjutnya disebut OB). Model ini dikembangkan dari pengalaman-pengalaman dan latar belakang sejarah beberapa negara Amerika Latin yang mengikuti jalan kapitalis dalam proses modernisasi mereka. Model ini sekaligus merupakan sebuah kritik terhadap muncul dan berkuasanya rezim-rezim otoriter di wilayah tersebut, seperti Brazil pada 1964, Guatemala, Argentina (se­belum Alfonsin), Chile (setelah Allende), Peru, Bolivia, dan seterusnya. Tak pelak lagi model OB ini dipengaruhi oleh teori Marxis tentang kapitalisme, meskipun ia ,juga menggunakan penghampiran-peng­hampiran dari paradigma modernisasi.

Yang terakhir ini kelihatan, misalnya, dalam penjelasan mereka tentang proses modernisasi dan perkembangan politik. Tampaknya model OB ini telah berkembang melewati batas-batas wilayah Amerika Latin dan telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena negara-negara berkembang di belahan dunia yang lain.

Tulisan ini mencoba untuk melakukan tinjauan kritis terhadap mo­ del OB yang dikembangkan oleh tokoh-tokohnya seperti Guiliermo 3 Lihat P. Evans, et.al., (eds.), Bringing the State, op. cit., untuk perspektif liberalpluralis dan R. Levine dan J. Lembcke (eds.). Recapturing Marxism: An Appraisal of Recent Trends in Sociological Theory. New York: Praeger, 1987, terutama bab yang ditulis oleh R. Levine, “Bringing the Class Back In,” untuk mengetahui kritik kubu Marxis.

4 Karya B. Jessop, The Capitalist State, op.cit., masih merupakan acuan terbaik.

Untuk lebih detail dalam perdebatan ini, lihat N. Poulantzas, Political Power and Social Classes.

Paris: Maspero, 1968 dan R. Miliband, The State in Capitalist Society. London: Wiedenfeld and Nicolson, 1969. Debat yang paling populer antara kedua pemikir Marxis ini antara lain menghasilkan dua pan­dangan teoretis yang berlawanan. Poulantzas biasanya dimasukkan dalam kubu strukturalis, sedang Miliband dalam kubu instrumentalis.

5 Lihat komentar M. Carnoy, dalam The State and Political Theory. Princeton: Princeton University Press, 1984. Pada hemat penulis, Carnoy lebih cenderung memihak kepada analisis struktural tentang negara.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 13

O’Donnell,6 David Collier,7 dan J. Malloy,8 dan sebagainya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa prinsip dasar model OB; asal-usul tumbuhnya negara OB; dan beberapa kontradiksi di dalamnya. Lebih jauh, akan dipaparkan pula analisis kritis mengenai apa yang akhir-akhir ini populer dengan sebutan redemokratisasi. Yang terakhir ini berkaitan erat dengan persoalan negara otoriter, sebab ia dianggap sebagai upaya pemulihan demokrasi setelah rezim-rezim otorier tumbang. Dalam tulisan ini penulis juga akan menyertakan beberapa kasus sebagai ilustrasi.

Perspektif Teoretis Model Negara Otoriter-Birokratik Gejala tumbuhnya negara OB adalah sebagai gejala sistem politik sebagai salah satu respon terhadap apa yang disebut sebagai promo deepening (perluasan) dari industrialisasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara kapitalis pinggiran. Menurut O’Donnell,9 negara tampil sebagai sebuah kekuatan politik yang tidak hanya “relatif mandiri” berhadapan dengan faksi-faksi elite pendukungnya10 serta masyarakat sipil (civil society), tetapi ia telah menjadi kekuatan dominan yang 6 G. O’Donnell, dapat dianggap sebagai salah satu pencetus awal model OB ini lewat studinya yang diterbitkan oleh UC Berkeley, Modernization and Bureucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics. Berkeley, CA: IIS UC Berkeley, 1973. Tulisan O’Donnell yang lain mengenai negara OB misalnya “Corporatism and the Question of the State.”

Dalam J. Malloy, (ed.), Authoritarianism and Corporatism in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1977; “Tensions in the Bureucratic Authoritarian State and the Question of Democracy.” Dalam D. Collier, The New Authoritarianism in Latin America Princeton, NJ: Princeton University Press, 1979; dan sebuah karya bersama P. Schmitter dan L. Whitehead. Transition from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy. Vol 3. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1986.

7 D. Collier, “Overview on the Bureaucratic Authoritarian Model.” Dalam D. Collier, (ed.), The New Authoritarian, op.cit.

8 Ibid.

9 G. O’Donnell, Modernization, op.cit., and Corporatism, op.cit.

10 Konsep kemandirian relatif (relative autonomy) ini dipopulerkan oleh N.Poulantzas.

Lihat N. Poulantzas, Political Power, op.cit. Untuk kritik terhadap konsep ini, lihat misalnya F. Block, Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism. Philadelphia: Temple University Press, 1987. Pandangan Block mirip dengan yang dimiliki O’Donnell, yaitu bahwa negara mengatasi masyarakat sipil.

14 Demokrasi dan Civil Society

mampu mengatasi keduanya. Ini disebabkan antara lain karena OB memang diciptakan terutama untuk melakukan pengawasan yang kuat terhadap masyarakat sipil (civil society), terutama dalam upaya mencegah massa rakyat di bawah dari keterlibatan politik yang terlampau aktif agar proses akselerasi industrialisasi tidak terganggu. Negara, dengan de­mikian, tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik raksasa yang terpadu, dinamis, menyebar, represif, birokratis, dan teknokratis.

Negara OB muncul sebagai kekuatan yang terpadu karena ia melibatkan diri hampir di segala bidang kegiatan. Keterlibatan negara tidak hanya di dalam politik formal, tetapi merasuk sampai kepada kegiatankegiatan ekonomi, sosial-budaya (termasuk ideologi). Oleh sebab itu, negara juga jauh lebih dinamis ketimbang pertumbuhan civil society, dan pengaruhnya menyebar sampai ke wilayah-wilayah yang paling kecil seperti rumah tangga dan bahkan individu-individu. Hal ini selanjutnya berkaitan erat dengan sifat represif negara OB, karena untuk mencegah keterlibatan massa rakyat, ia perlu melakukan peng­awasan yang ketat, termasuk dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Pada jenjang administratif, negara OB amat tergantung pada struktur birokratik yang menjamin kemampuan negara untuk menanggulangi akibat-akibat yang ditimbulkan oleh proses diferensiasi sebagai salah satu hasil modernisasi. Untuk itu, negara juga tergantung pada ke­mampuan-kemampuan teknokratik yang diperlukan oleh logika in­dustrialisasi dan modernisasi. Seperti diketahui, yang terakhir ini memerlukan tumbuhnya suatu kelompok orang yang ahli dalam aplikasi teknik-teknik efisiensi sebagai penjabaran dari rasionalitas formal. 11 Sifat teknokratik ini pun ada kaitannya dengan hubungan yang kuat antara negara OB dengan kapital dan pembagian kerja internasional.

Berikutnya, munculnya negara OB dapat dilihat dari hubungan dialektis antara tiga aspek penting dalam proses modernisasi di wilayah-­ wilayah kapitalis pinggiran. Aspek-aspek tersebut mencakup indus­ trialisasi, pengaktifan massa di bawah, dan tumbuhnya peranan “kerja teknokratik” dalam birokrasi-birokrasi publik maupun swasta.12 O’Donnell misalnya mengatakan bahwa negara OB muncul pada suatu lokasi historis 11 Mengenai peran rasionalitas formal dalam proses modernisasi ini, lihat dalam karya-karya Max Weber seperti Economy and Society, New York: Bedminter Press, 1968.

12 Ibid.

13 Ibid , hal. 27.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 15

tertentu, yaitu pada fase industrialisasi, terutama setelah terjadi kejenuhan pertumbuhan dan ekspansi ekonomi horizontal yang pernah dicapai lewat strategi industri substitusi impor (ISI). Pada fase inilah kemudian negara terpaksa beralih strategi untuk mengupayakan suatu integrasi vertikal melalui pendekatan industrialisasi yang berorientasi ekspor (OEI). Situasi peralihan inilah yang disebut O’Donnell sebagai tahap perluasan ( deepening) industrialisasi. Pada tahap ini produk-produk domestik manufaktur barangbarang modal dan perantara dicoba ditingkatkan dan untuk keperluan tersebut, maka kebijakan­-kebijakan ekonomi ortodoks diperlukan.

Untuk menunjang proses perluasan ini maka diperlukan beberapa hal. Di antara yang penting adalah peningkatan keahlian dan kemampuan teknologi, bantuan modal yang lebih besar, serta adanya pasar di dalam maupun di luar negeri yang cukup besar untuk menampung produksi.

Dalam kaitan inilah keterlibatan perusahaan-perusahaan besar asing (MNC) serta para investor dan dana asing menjadi penting sekali artinya bagi proses deepening ini. Dan ini pada gilirannya akan membawa dampak besar terhadap kebijakan -kebijakan ekonomi dan politik domestik.

Ortodoksi dalam kebijakan ekonomi menjadi penting dalam rangka “menghadapi krisis ekonomi dan untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang yang sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang acap kali ditentukan sendiri oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan badanbadan pemberi dana internasional.”13 Walaupun demikian, perlu diketahui bahwa berkembangnya akti­vitas politik massa tidak berkurang dalam tahap perluasan industrialisasi ini.

Salah satu sebab dari berlanjutnya aktivitas politik massa tersebut adalah bahwa kecenderungan populis biasanya di dorong oleh negara sebelum proses deepening itu dimulai.14 Akibatnya aktivitas massa itu bisa menjadi semacam ancaman terhadap ortodoksi kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dilancarkan. Hasilnya adalah tumbuhnya “jurang antara kebutuhan dan kemampuan, berkembangnya pemogokan-pemogokan, kemacetankemacetan dalam partai politik, dan krisis-krisis ekonomi serta politik 14 Karena untuk mendorong tumbuhnya industri pengganti barang impor diperlukan antara lain stimulasi politik berupa nasionalisme ekonomi. Ini pada gilirannya memberi kesempatan bagi populisme untuk berkembang.

16 Demokrasi dan Civil Society

yang berat.”15 Di situlah akhirnya negara OB muncul. Negara ini memiliki kekhawatiran yang akut terhadap aktivitas politik massa rakyat, dan karenanya ia selalu mencoba memperlemah dan membungkamnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, termasuk di antaranya adalah penggunaan kekerasan dan mekanisme korporatisasi negara. Bagi O’Donnell, pentingnya korpo-ratisasi negara terutama terletak pada adanya kontradiksi antara negara dan sektor massa rakyat dalam sistem negara OB tersebut.16 Proses industrialisasi secara logis diiringi pula oleh proses diferen­ siasi peran-peran dan fungsi-fungsi dalam masyarakat. Proses tersebut membawa akibat semakin besarnya peran yang diemban oleh para teknokrat dalam proses sosial. Mereka semakin diperlukan tenaga dan keahliannya dalam sektor-sektor birokrasi umum (baik sipil maupun militer) dan swasta. Ciri khas kaum teknokrat adalah bahwa mereka ini tidak tertarik dengan aktivitas politik dan umumnya kurang perhatian terhadap keaktifan politik massa rakyat, yang bagi mereka hanya men­jadi “kendala-kendala bagi pertumbuhan ekonomi.” Ideologi kaum teknokrat adalah profesionalisme yang, menurut Alfred Stepan,17 lebih condong mendukung intervensi militer dalam kegiatan-kegiatan politik, ekonomi, dan sosial. Para teknokrat tersebut dengan demikian amat mudah menjalin suatu hubungan koalisi dengan militer dan atau ke­lompok borjuis nasional yang pada akhirnya merupakan tulang pung­gung sistem negara OB. Negara OB secara alamiah, dengan demikian, amat peka terhadap krisis-krisis internal yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Negara-negara seperti Brazil pada 1964, Argentina pada 1966, dan 1976, Chile setelah Allende, dan Uruguay pada 1973, kesemuanya merupakan kasus-kasus yang menunjukkan bahwa krisis-krisis ekonomi dan politik dapat mengantarkan militer ke puncak kekuasaan. Meskipun demikian, fenomena negara OB tidak berarti homogen. Sebaliknya, negaranegara OB berbeda-beda menurut waktu dan tempatnya. Ke­kuatan dan

15 O’Donnell, Corporatism, op.cit.

16 Ibid.

17 A. Stepan, The State and Society Peru in Comparative Perspective. Princeton: Princeton University Press, 1978.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 17

kelemahan suatu negara OB juga tergantung pada ketegangan-ketegangan yang sifatnya internal yang tumbuh sebagai akibat dari kondisi-kondisi politik dan ekonomi yang diciptakan untuk mem­beri keleluasaan investasiinvestasi oleh modal dari dalam negeri dan asing.

Dalam hubungan ini, peran yang dimainkan oleh kelompok borjuis nasional sebagai penengah antara negara dan investor asing menjadi penting. Kelompok tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam memelihara stabilitas ekonomi dan politik dalam negara OB. Kenyataan ini muncul karena hanya kelompok inilah yang mampu bermain dan mengatasi konflik kepentingan antara negara dan pemilik kapital internasional. Dalam konflik semacam ini, negara mempunyai dua kepentingan: di suatu pihak ia memerlukan dukungan modal dari kapital internasional untuk memelihara kesinambungan pertumbuhan ,dalam jangka panjang, tetapi di pihak lain ia senantiasa menghadapi keharusan untuk memperkecil pengaruh modal asing agar stabilitas dalam masyarakat tetap terjaga seiring dengan proses pertumbuhan kapitalisme domestik.

Tak diragukan lagi bahwa kelompok borjuis nasional ini memiliki kekuatan tawar menawar yang cukup besar dalam sementara negara OB. Kelompok ini, umpamanya, sering berhasil mencari peluang-peluang kekuasaan dan lewat kekuasaan tersebut ia dapat melakukan tawar-menawar dengan pihak kapital internasional. Bahkan, dengan bantuan negara, pada suatu waktu ia mampu mengalahkan kapital internasional dalam beberapa bidang eksploitasi bisnis yang menguntungkan. Negara dalam kasus seperti ini merasa berkepentingan untuk membantu kelompok borjuis nasional berhubung ia juga harus memelihara integrasi nasional dan stabilitas di dalam negeri. Menurut O’Donnel,18 hal ini dimungkinkan karena: Negara memiliki produk-produk dan jasa-jasa strategis yang sama dengan mereka (kelompok borjuis nasional, penulis) dan yang hanya bisa dieksploitasi oleh mereka berdua; wilayah-wilayah di mana kapital internasional hanya bisa diikutsertakan bila bekerja sama dengan partner nasional, baik umum maupun swasta; bermacam-macam “kontrol� terhadap penanaman modal asing dan bentuk-bentuk asosiasi di mana kapital internasional harus menerimanya karena kontrol-kontrol tersebut justru akan memberikan jaminan terhadap risiko-risiko politik yang (bila tidak) mungkin bisa diciptakan oleh sekutusekutunya itu.

18 G. O’Donnell, Corporatism, op.cit., hal. 63.

18 Demokrasi dan Civil Society

Jelaslah bahwa di dalam perspektif teoretis negara OB ini, negara bukan hanya instrumen dari kelas yang dominan seperti kelompok nasional walaupun mungkin yang terakhir ini memiliki posisi tawar -menawar yang cukup kuat. Begitu juga negara tidak selalu tunduk kepada kemauan kapital internasional. Negara OB tidak hanya mandiri secara relatif terhadap masyarakat sipil, tetapi ia malahan mengatasinya. Hubungan antara keduanya cenderung seperti hubungan antara penjajah dengan si terjajah di mana yang pertama terus-menerus meningkatkan pengawasannya secara efektif. Lebih khusus lagi, negara menyingkirkan sektor massa dari partisipasi. Tetapi pada saat yang sama ia pun mampu memberi beberapa peluang kepada kelompok borjuis nasional untuk mengembangkan kegiatannya demi kesinambungan per­tumbuhan ekonomi dan ia memberi keleluasaan terhadap para penanam modal asing. Singkat kata, posisi negara adalah amat kuat, walaupun tidak berarti ia tak pernah diganggu oleh konflik-konflik kepentingan antara kelompok borjuis nasional, modal asing, dan sektor massa.

Di dalam upaya mengorganisasikan konflik-konflik kepentingan tersebut, maka penggunaan jaringan-jaringan korporatis merupakan hal yang sentral dalam negara OB. Terutama dalam upaya untuk meng­ konsolidasi kekuatan yang mampu menyingkirkan pengaruh massa, maka apa yang disebut sebagai mekanisme korporatisasi negara19 ber­ peran penting. Korporatisasi negara adalah suatu sistem penyingkiran sektor massa lewat pengawasan-pengawasan, depolitisasi, serta tekanan-­ tekanan yang memungkinkan terciptanya stabilitas jangka pendek dan kemungkinan stabilitas jangka panjang yang bisa diperkirakan dalam hubungan-hubungan sosial yang diperlukan oleh pola-pola baru untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Ada pun mekanisme pengawasan dan pencegahan yang biasanya diakui dalam korporasitasi negara ter­sebut antara lain, adalah: Represi terhadap pemimpin-pemimpin massa yang muncul “dari bawah”; kooptasi terhadap mereka yang bagaimanapun juga perlu “disaring”;

19 Korporatisasi negara dibedakan dengan korporatisasi masyarakat, di mana yang terakhir ini lebih bersifat sukarela sehubungan dengan proses-proses diferensiasi dalam masyarakat karena semakin canggihnya peran-peran dan fungsi-fungsi dalam masyarakat.

Lihat J. Malloy, Authoritarianism, op,cit.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 19

kemampuan untuk membubarkan dan menekan organisasi-organisasi yang mudah dipengaruhi oleh para pemimpin “pembangkang�; dan juga kemampuan mengatasi reaksi-reaksi yang sudah dapat diperkirakan dengan cara memberikan hukuman-hukuman berat bagi siapa saja yang mencoba melanggar keharusan-keharusan untuk tunduk.20

Lebih jauh, jaringan korporatisasi negara tersebut tidak hanya di­ lancarkan terbatas terhadap sektor massa, namun tak terkecuali juga terhadap kelompok elite. Ini menjelaskan mengapa, walaupun kelom­pok ini telah memiliki kelebihan posisi tawar-menawar, namun pada instansi terakhir ia masih tetap harus tunduk kepada dominasi kekuatan negara.

Korporasi negara terhadap kelompok elite borjuasi nasional ini dilakukan demi menjaga mereka agar tetap dalam posisi tergantung Kepada proteksi negara, misalnya dalam masalah dukungan finansial dan politik. Itulah sebabnya di berbagai negara OB, kepatuhan baik kelas bawah maupun kelompok elite tetap sama-sama dipelihara dan dipertahankan sekuat mungkin oleh negara.

Di dalam kerangka korporasi demikian, dapatlah diperkirakan bahwa peranan militer, birokrasi, dan para teknokrat amat menonjol. Kelompok militer jelas akan mampu memberikan jaminan keamanan bagi negara karena monopolinya terhadap alat-alat pemaksa, sementara birokrasi yang meluas akan menopang kemampuan administratif dan organisatoris bagi kepentingan pengawasan oleh negara. Sementara itu para teknokrat siap memberikan jasa-jasa keahlian mereka dalam bidang-bidang teknologi dan manajemen yang amat diperlukan bukan saja dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam rangka pengendalian dan pengawasan proses-proses sosial. Tak pelak lagi, munculnya aliansi segi tiga antara militer, birokrasi, dan teknokrat menjadi salah satu ciri yang kurang-lebih merata di dalam negara OB, ciri lain yang telah disebutkan di muka yaitu dukungan dari borjuasi nasional dan kapital internasional.

Walaupun demikian, kemungkinan adanya krisis dalam negara OB tetap ada. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kontradiksi yang menyatu dalam aliansi segi tiga tadi, di samping konflik yang terpendam antara negara dan sektor massa di bawah. Menurut pendapat O’Donnell, 20 G. O’Donnell, Corporatism, op.cit., hal. 69.

20 Demokrasi dan Civil Society

ketegangan-ketegangan bisa timbul di dalam negara OB yang secara potensial bisa membawanya ke arah krisis. Dia menggarisbawahi kasus ketegangan antara militer dan kelompok elite borjuis nasional, padahal keduanya merupakan basis kelas dari sebuah negara OB. Misalnya saja, ketegangan tersebut bisa timbul karena kecenderungan militer yang amat berkonsentrasi terhadap integrasi nasional, sementara faksi elite borjuis lebih menyukai denasionalisasi civil society yang terjadi karena proses akumulasi kapital yang terutama dilakukan oleh partnernya, yaitu kapital internasional. Hasil dari ketegangan tersebut adalah kemungkinan meluasnya aktivitas negara serta aparaturnya, sebagai salah satu cara untuk mengatasi pengaruh-pengaruh penetrasi kapital internasional tersebut.

Namun demikian, pihak yang terakhir ini pun secara logis tak akan tinggal diam. Ia akan berusaha dengan bermacam-macam cara memaksakan kehendaknya, misalnya menciptakan persyaratan-persyaratan tertentu sebelum menanamkan modalnya. Dengan demikian, ambivalensi elemenelemen nasionalis dalam kelompok militer dan elite nasional berhadapan dengan kapital internasional akan terus-menerus menciptakan ketegangan di dalam negara OB. Itulah sebabnya, maka kontradiksi dan ketegangan internal membuat negara OB amat peka terhadap kemungkinan erosi yang diaki­batkan oleh faksi-faksi, kelas pendukungnya. Dan ini menjelaskan pula mengapa dalam negara OB ada kecenderungan kuat terjadinya aliansi militer-teknokratbirokrat yang sengaja dibuat untuk melakukan koor­ dinasi sistem kelembagaan dan menciptakan susunan lembaga-lembaga baru yang diperkuat dengan kemampuan pengambilan keputusan. Lembaga-lembaga baru ini biasanya dipisahkan dari induknya yang semula telah dianggap terlalu dipengaruhi oleh pihak-pihak luar. Upaya-­upaya yang cenderung “Sisyphean”21 macam ini bisa diperkirakan kerap kali gagal dalam praktik, dan karenanya kontradiksi dan ketegangan internal dalam negara makin mendorong negara OB menjadi sistem yang monolitik, tetapi amat rawan.

21 Sebuah ungkapan yang diambil dari salah satu mitologi Yunani (Sisyphus) yang menggambarkan sebuah upaya yang sia-sia. Dalam negara OB, upaya untuk menciptakan lembaga-lembaga baru yang tidak akan dicemari oleh pengaruh-pengaruh dari luar, seperti kapital asing, senantiasa tidak berhasil dengan baik. Lihat G. O’Donnell, Tensions, op.cit., hal. 311.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 21

Dilihat dari kaca mata massa di bawah, maka tumbuhnya negara OB jelas merupakan kekalahan yang berat baginya. Dengan berbagai mekanisme penyingkiran yang sistematis, negara, sampai pada tingkat tertentu, memang berhasil menegakkan keteraturan (order) dalam masyarakat sipil. Ini memang dikehendaki agar supaya proses aku­mulasi, kapital tetap lestari. Tetapi dalam praktik, di beberapa negara OB sektor massa di bawah ternyata tidak disingkirkan secara total. Ada beberapa kasus di mana negara mengizinkan berdirinya partai politik yang mendapat dukungan luas dari masyarakat, tetapi yang tetap dekat dengan negara, PRI di Meksiko, misalnya merupakan partai politik yang ditopang oleh negara dalam rangka membentuk kuasi perwakilan bagi sektor massa di bawah.

PRI sebagai partai yang berkuasa di sini dapat dianggap sebagai partai yang didukung negara yang digunakan untuk memonopoli dukungan masyarakat dari bawah.

Karena penyempitan partisipasi dari bawah dalam kebanyakan negara OB, maka pada umumnya negara tersebut sering dilanda oleh krisis legitimasi dari rakyat. Krisis legitimasi ini umumnya berkisar pada isu-isu sentral seperti mengenai hak asasi manusia, nasionalisme eko­nomi, dan tuntutan terhadap keadilan yang lebih bermakna. Jadi, kecemasan yang dirasakan oleh sebuah sistem dominasi yang secara bersamaan dernikian menekan tetapi tidak aman itu berasal dari kekhawatiran bahwa lawan-lawan (yang walaupun tampaknya diam, tetapi toh ada) pada suatu waktu bersatu dalam isu-isu tersebut dan berubah menjadi sebuah ledakan dahsyat, yang bukan saja akan menghancurkan negara OB tetapi juga sistem sosial yang telah membantu menegakkannya.... Kegagalan-kegagalan usaha untuk menciptakan kembali suatu bangsa yang harmonis dan terpadu, kelanggengan civil society yang diam, dan keganasan dominasi yang ditopang oleh negara OB, kesemuanya adalah basis ketidakamanan dominasi ini.22

Dampak dari ancaman yang muncul dari krisis legitimasi tersebut antara lain adalah bahwa negara OB makin lama akan makin condong menggantungkan diri pada penggunaan kekerasan dan pemaksaan untuk mempertahankan dominasinya. Dengan demikian, secara langsung maupun tidak, isu yang berkaitan dengan demokratisasi akan selalu menjadi tema sentral yang senantiasa menghantui negara OB sebagai 22 O’Donnell, ibid., hal. 316.

22 Demokrasi dan Civil Society

sebuah tuntutan yang sah dari civil society. Dalam kata-kata O’Donnell, maka masalah demokratisasi bukan saja merupakan “titik kelemahan sistem dominasi ini,” namun lebih-lebih lagi, ia “berisi sebuah dinamika yang mungkin dapat menjadi unsur pemersatu dalam suatu upaya jangka panjang untuk mendirikan sebuah masyarakat yang lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental.”23 Secara ringkas, perspektif teori negara OB ini memandang munculnya negara yang dominan di wilayah-wilayah pinggiran bersamaan dengan proses industrialisasi dan ekspansi kapitalis dari pusat. Karena itulah, negara OB dapat disebut sebagai negara kapitalis dalam pengertian bahwa ia dibangun di atas kerangka ideologi pembangunan kapitalistik. Negara OB muncul setelah terjadinya suatu proses industrialisasi yang berhasil mencapai hasil yang cukup berarti, yang sebenarnya juga merupakan salah satu hasil peran serta sektor massa di bawah. Meskipun demikian setelah strategi industrialisasi yang mengandalkan substitusi impor itu jenuh, maka negara mulai mengubah strategi menjadi industri yang berorientasi ekspor, dalam mana negara yang mengambil kebijakan ekonomi dengan strategi integrasi vertikal. Ini dilakukan agar negara memperoleh dukungan dari modal asing, mampu untuk menciptakan pasaran di dalam dan luar negeri, serta menjamin kelangsungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Untuk itu, negara menyingkirkan sektor massa rakyat dan melenyapkan aktivitas politik yang pernah dinikmati sebelumnya. Upaya ini dimungkinkan keberhasilannya dengan penghapusan atau penyempitan saluran dan akses politik, serta pengawasan yang ketat terhadap basis organisatoris dari keaktifan massa tersebut. Mekanisme seperti korporasi negara memainkan peranan penting dalam proses yang terakhir ini. Karenanya hubungan dialektis antarnegara kelompok borjuis nasional. Kapital asing, dan sektor massa rakyat, maka mungkin saja negara OB terancam krisis yang muncul dari dalam. Krisis jenis ini biasa muncul karena beberapa sebab: karena kontradiksi dalam kelas dominan pendukung negara OB; karena ketegangan-ketegangan antara negara dan kapital asing; dan karena ketegangan antara negara OB sendiri dengan sektor massa rakyat. Krisis tersebut pada akhirnya akan menampakkan diri dalam berbagai bentuknya, misalnya keresahan-­keresahan politik, ekonomi, dan sosial. Tentu saja 23 Ibid.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 23

terjadinya krisis-krisis itu nanti akan amat tergantung pada kondisi-kondisi spesifik dari negara itu sendiri, pada seberapa jauh keterlibatan kapital asing, kekuatan militer negara tersebut, dan tak kurang pentingnya adalah juga hubungan kelas-kelas dalam masyarakat. Agar supaya dapat mencegah munculnya krisis yang mengancam kelangsungannya, pada umumnya negara OB mempercayakan pada penggunaan kekerasan. Walaupun demikian, negara OB juga menggunakan keahlian-keahlian birokratik dan teknokratik, bukan saja dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengawasi civil society.

Kritik Atas Model Otoriter Birokratik Model negara OB tak syak lagi telah berkembang menjadi salah satu penghampiran yang paling populer tentang sistem politik dan negara beberapa negara Dunia Ketiga. Untuk sebagian besar, ini disebabkan oleh klaim teoretis model tersebut yang mampu menawarkan kerangka teori tentang negara yang melewati batas-batas politik di wilayah asalnya, Amerika Latin. Terutama apabila negara-negara tersebut juga terlibat dengan masalah-masalah industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Jadi, para penganut model negara OB juga berlaku di wilayah-wilayah lain yang memiliki pengalaman pembangunan lewat jalan kapitalis. Terutama di negara-negara Asia, seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Filipina, Singapura, dan Indonesia, di mana modernisasi dimengerti dalam kerangka akumulasi kapital, pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan akselerasi industrialisasi yang maju, maka gejala-gejala politik yang lama seperti yang terjadi di Amerika Latin pun akan muncul pula. Di negaranegara tersebut, proses modernisasi me­mang telah mampu menciptakan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti. Namun semuanya masih belum menjamin bahwa proses demokratisasi politik juga akan tercapai. Selanjutnya, penganut model OB akan mengatakan bahwa kemungkinan negara-negara akan terjatuh pada kekuasaan otoriter atau mengalami terjadinya proses diksolasi politik di tingkat bawah. Bahkan, kemungkinan terbentuknya rezim-rezim militer yang bekerja sama dengan kaum teknokrat dan birokrat pun cukup terbuka seperti halnya di beberapa negara Amerika Latin.

24 Demokrasi dan Civil Society

Walaupun klaim-klaim teoretis tersebut mungkin beralasan, tetapi model negara OB ini tetap mengundang kritik-kritik tajam, baik dari lawan maupun simpatisannya. Pada kenyataannya, dari para simpatisan model OB sendiri telah muncul serangkaian otokritik yang dimaksud­kah untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan asumsi dasarnya. Para ilmuwan seperti Cardoso, Collier, Cotler, Hirschman, Kaufman, Serra, Malloy, Stepan, dan bahkan O’Donnell sendiri menyadari sepenuhnya beberapa kelemahan model yang dimaksudkan untuk menjelaskan gejala-gejala politik di negara-negara berkembang. Oleh karenanya, mereka telah berusaha pula untuk me­revisi dan memperluas model OB lewat berbagai kritik teori dan studi­-studi kasus.

Kritik terhadap model ini adalah kecenderungan ekonomisme yang kuat. Cardoso,24 mengatakan bahwa kecenderungan ekonomisme ini menjadi sebab mengapa model OB gagal membedakan antara negara kapitalis dengan berbagai macam rezim yang mungkin bisa berada di dalamnya. Dalam pandangan Cardoso, kemungkinan adanya beberapa macam rezim dalam negara kapitalis bisa dibayangkan, misalnya rezim-rezim demokratis, otoriter, korporatis, dan bahkan mungkin rezim fasis. Model negara OB yang ekonomistik tidak akan mampu melihat hal ini, karena ia menggunakan konsep-konsep yang linear, hubungan sebab akibat yang tunggal mengenai hubungan antara negara dan rezim. Model ini “menganggap bahwa untuk setiap “tahap” akumulasi terdapat satu jenis rezim yang cocok.”25 Pada kenyataannya, lanjut Cardoso, munculnya rezim OB tidaklah secara eksklusif berkaitan dengan motif-motif ekonomi. Jika semua negara kapitalis di wilayah pinggiran dianggap negara OB, maka tampaknya akan sulit untuk memasukkan negara seperti Venezuela dan Costa Rica, yang jelas demokratis, di dalam kategori itu. Jadi bagi Cardoso apa yang disebut sebagai negara OB sebetulnya hanyalah salah satu tipe rezim dalam suatu negara kapitalis yang cirinya antara lain adalah konsentrasi kekuasaan di tangan cabang-cabang eksekutif. Adalah karena “semakin kuatnya pihak eksekutif dan makin berpengaruhnya kapasitas teknik pihak eksekutif (sebagai pencerminan rasionalitas formal) yang menandai rezim24 Lihat kritik FH. Cardoso, dalam “On the Characterization of the Authoritarian Regimes in Latin Amerika,” dalam D. Collier, The New Authoritarian, op.cit.

25 FH. Cardoso On the Characterization, op.cit., hal.39.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 25

rezim (OB) tersebut.�26 Dalam rezim seperti ini, biasanya militer memiliki kekuatan veto terhadap keputusan-keputusan politik, namun ia tidak selalu memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan­keputusan ekonomi. Akibatnya, bentrokan-bentrokan antara militer dan kelompok eksekutif yang lain menjadi sulit dielakkan. Kelanggengan sebuah rezim OB lebih banyak tergantung pada pilihan-pilihan jenis pendelegasian otoritas militer kepada cabang-cabang eksekutif lain.

Cardoso memang sependapat dengan argumen O’Donnell, bahwa hubungan antara negara dan civil society tidaklah lewat perwakilan demokratis, namun lewat kooptasi. Jadi, “mereka yang mengontrol aparat-aparat negara menyeleksi berbagai macam orang untuk ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, suatu proses seleksi yang akan melebar bahkan mencakup sektor masyarakat yang paling kuat maupun sektor masyarakat kelas bawah.�27 Lebih jauh, kelompok kepentingan dalam rezim OB tidaklah mendapat legitimasi sebagaimana layaknya wakil-wakil rakyat.

Tetapi justru para birokratlah yang dipercayai untuk memegang tampuk pimpinan dalam aparatur negara, yang pada gilirannya akan menentukan siapa saja yang bisa berperan serta atau siapa yang tidak. Cardoso di sini tampaknya ber­pandangan sama dengan O’Donnell terutama mengenai kontrol negara terhadap civil society lewat mekanisme korporatisasi. Tetapi, ternyata Cardoso tidak sependapat dengan O’Donnell mengenai eliminasi total terhadap sektor massa di bawah rezim-rezim OB. Menurut Cardoso, kelompok militer cenderung membiarkan mobilisasi massa sampai pada tingkat tertentu untuk memperkecil pengaruh partai politik. Dengan demikian, anggapan bahwa organisasi buruh atau sektor massa di­ singkirkan di bawah rezim OB tidak sepenuhnya benar.

Oleh karena aktivitas politik dari sektor massa masih ada (walaupun relatif kecil), maka kapasitas kontrol dari rezim OB juga akan bervariasi.

Hal tersebut akan sangat tergantung pada beberapa faktor. Di antaranya adalah situasi pada saat rezim itu mulai berkuasa, tingkat kelemahan civil society, dan faktor-faktor teknis yang mungkin meningkatkan atau mengendurkan kapasitas kontrol tersebut. Ada atau tidaknya krisis-krisis dalam rezim OB sangat ditentukan oleh kapasitas kontrol ini. Mekanisme­ 26 Ibid., hal. 41.

27 Ibid., hal. 43.

26 Demokrasi dan Civil Society

-mekanisme represif yang senantiasa berkembang dalam rezim ini, justru merupakan pertanda adanya faktor destabilisasi yang potensial dan yang memperkecil kemampuan rezim tersebut untuk menyerap seluruh terhadapnya.

Kritik atas penjelasan O’Donnell yang ekonomistik tentang negara OB juga dilancarkan oleh Hirschman28 dan Jose Serra.29 Mereka berdua mengatakan bahwa pada hakikatnya, faktor-faktor ekonomi bukanlah yang mendorong terbentuknya negara OB. Kenyataan menunjukkan bahwa proses perluasan (deepening) industrialisasi yang terjadi setelah kejenuhan strategi ISI sama sekali tidak bertanggung jawab atas munculnya negara OB. Pada kasus seperti Brazil, misalnya, Serra menunjukkan bahwa pada tahap perluasan dalam ekonomi Brazil pada 1950, justru bukan negara OB yang secara aktif memotori proses industrialisasi yang ditujukan kepada ekspor. Juga tidak benar bahwa yang membawa negara OB di Brazil pada dekade 60-an adalah proses perluasan industrialisasi itu. Tetapi proses terakhir ini baru menjadi penting pada dekade 70-an, sepuluh tahun setelah berdirinya negara OB di sana.

Kritik Hirschman menyatakan bahwa ekonomisme ala O’Donnell adalah semacam reduksionisme yang mengesampingkan peran penting yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan ideologi dan politik di dalam proses terbentuknya negara OB. Di dalam pengkajian kritisnya mengenai Amerika Latin, Hirschman berpendapat bahwa tak satu pun dari rezimrezim otoriter di wilayah tersebut ditegakkan demi strategi pertumbuhan ekonomi. Mengikuti ulasan Serra, ia juga menyatakan bahwa proses perluasan industrialisasi bukanlah leitmotif kelompok militer dan teknokrat untuk mendirikan negara OB.30

28 Kritik A.O. Hirschman, dituangkan dalam tulisannya “The Turn to Authoritarianism in Latin America and The Search for Its Economic Determinants,” dalam D. Collier, The New Authoritarianism, op.cit.

29 Lihat artikel J. Serra, “There Mistaken Theses Regarding the Connection Between Industrialization and The Authoritarianism,” dalam D. Collier The New Authoritarianism, op.cit.

30 A.O. Hirschman, The Turn, op.cit.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 27

Kecenderungan kuat O’Donnell untuk memberikan tempat utama pada faktor ekonomi juga diserang oleh Kaufman.31 Dalam pandang­annya konsep-konsep O’Donnell hanya akan membawa pada harapan mekanistik bahwa “faktor-faktor ekonomi dalam setiap keadaan akan menghasilkan hasil-hasil politik yang sama. Lebih buruk lagi, negara­-negara yang dikaji diharapkan akan menempuh jalan yang lurus menuju hasil OB yang telah diperkirakan sebelumnya.”32 Menurut studi-studi empiris yang dilakukan Kaufman di beberapa negara Amerika Latin, asumsi demikian tidak cukup didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Ia menunjukkan misalnya kasus Uruguay, di mana jumlah yang cukup besar massa kritis yang terdiri dari para teknokrat tampaknya tidak diperlukan lebih dulu bagi munculnya negara OB di sana. Sama halnya dengan Cardoso, Kaufman juga mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang seragam antara tipe-tipe rezim tertentu dengan tahap-tahap industrialisasi, yaitu misalnya bahwa rezim populis adalah sebagai pendahulu pada tahap awal industrialisasi sebelum disusul oleh rezim OB. Ada tumpang tindih (overlap) antara populisme dengan proses industrialisasi di mana yang pertama menciptakan tekanan-tekanan terhadap negara yang pada gilirannya memaksa yang terakhir ini me­nuju otoriterisme. Kaufman sependapat dengan Hirschman dan Serra bahwa rezim OB tidak secara langsung punya kaitan dengan proses deepening.

Menurutnya, kenyataan menunjukkan bahwa kecil sekali adanya konsensus di dalam rezim itu sendiri mengenai perlunya suatu strategi pembangunan yang khas, dengan komitmen-komitmen terhadap stabilitas jangka pendek yang umumnya menjadi perhatian lebih utama. Lebih jauh upaya-upaya represif yang paling kuat tampaknya lebih berkaitan dengan tujuan-tujuan stabilitas ketimbang kepada antagonisme jangka panjang yang dihasilkan oleh perubahanperubahan dalam struktur industri.33

31 Lihat artikel R. Kaufman, “Industrial Change and Authoritarian Rule in Latin America: A Concrete Review of the Bureaucratic Authoritarian Model,” dalam D. Collier, The New Authoritarianism, op.cit.

32 R. Kaufman, Industrial Change, op.cit., hal. 247.

33 Ibid., hal. 248.

28 Demokrasi dan Civil Society

Akhirnya, studi-studi Kaufman juga lebih melahirkan beberapa per­ tanyaan serius tentang isu ketergantungan negara OB terhadap dukungan-­ dukungan luar, dalam rangka mempertahankan tujuan-tujuan jangka panjangnya. Meskipun pada dasarnya ia setuju dengan asumsi dasar bahwa negara OB mencari dan memperoleh bantuan finansial dan teknologi dan kapital internasional, tetapi ia ingin menekankan adanya faktor-faktor dinamis dalam negara OB yang membuatnya mampu mempertahankan dominasinya dengan memperkecil ketergantungannya terhadap pengaruhpengaruh asing itu. Dalam hal ini, faktor-faktor nonpolitik memainkan peranan penting, misalnya: besar-kecilnya negara, kekuatan-kekuatan pasar di dalam negeri, sumber daya alam, keuntungan geografis, dan sebagainya. Singkatnya, dinamika negara OB tidak harus hanya dilihat dari hubungannya dengan dukungan eksternal, tetapi juga dengan ciri-ciri khusus dalam negeri. Akibatnya, penjelasan teoritis yang dikembangkan dari model negara OB hanya akan bermanfaat sejauh ia memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan tiap-tiap negara, termasuk di antaranya proses-proses penyatuannya dengan sistem dunia dan industrialisasi.

Setelah memaparkan beberapa catatan kritis terhadap model OB ini, penulis akan mencoba mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya sebagai pisau analisis dalam memahami sifat, karakter, dan perkembangan negara-negara Dunia Ketiga. Pertama-tama, tampaknya model ini cukup memberikan pandangan-pandangan teoretis yang luwes dan dinamis mengenai sifat-sifat negara-negara di Dunia Ketiga melebihi kerangkakerangka perspektif instrumentalisme dan strukturalisme yang diajukan oleh sebagian para Marxian. Ia juga berusaha meninggalkan pandanganpandangan kubu liberal-pluralis yang umumnya mengabaikan peranan negara dalam menentukan aktivitas politik, ekonomi dan sosial di Dunia Ketiga. Lebih penting lagi, model ini memberikan perhatian yang cukup terhadap peran sistem kapitalis dunia dalam membentuk dan mempengaruhi terwujudnya negara dalam kerangka proses akumulasi kapital dalam skala global. Dengan demikian, ia juga meninggalkan teori ketergantungan34 yang cenderung mengabaikan dinamika internal dari 34 A.G. Frank, “Latin America: Underdevelopment or Revolution?: Essay in the Development of Underdevelopment and the Immediate Enemy,� New York: Monthly Review, 1969.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 29

negara-negara pinggiran dan berusaha menjelaskan tumbuhnya negara dalam kerangka perkembangan dan konflik antarkelas sosial. Model ini juga menaruh perhatian besar terhadap mekanisme-mekanisme korporatisasi yang digunakan oleh negara dalam dominasinya terhadap civil society. Khususnya, peran militer dan teknokrat amat diperhatikan dalam menentukan proses-proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, dan sosial di Dunia Ketiga, dan bagaimana aliansi antara keduanya serta kapital nasional dan internasional diciptakan. Dengan demikian, perkaitan dialektis antara kekuatan-kekuatan internal dan eksternal diperhitungkan dengan cukup cermat. Meskipun ada ke足cenderungan ekonomisme dalam model ini, tetapi tampaknya akhir足-akhir ini ada keinginan kuat dari para pendukungnya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan kritik-kritik dan reformulasi terhadap asumsi足-asumsi dasarnya.

Kelemahan model ini adalah masih kecilnya kemampuan yang dimilikinya untuk bisa menjelaskan permasalahan negara-negara di luar Amerika Latin. Mereka yang akan menggunakan model ini untuk menjelaskan kasus-kasus di Asia dan Afrika, mau tak mau masih harus melakukan banyak revisi terhadap asumsi-asumsi dasarnya. Hal ini terutama disebabkan oleh asal-usul model OB yang berangkat dari pengalaman negara-negara di kawasan Amerika Latin yang jelas punya perbedaan kesejarahan yang mencolok dengan wajah Asia dan Afrika. Memang beberapa upaya telah dilakukan untuk menerapkan model ini di negaranegara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Filipina. Tetapi masih harus dilihat secara kritis apakah model ini mampu memberikan penjelasanpenjelasan yang cukup terpadu dan menyeluruh yang pada akhirnya nanti akan dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih mendalam dan bukan hanya pemaksaan model terhadap pernyataan yang ada. Untuk sementara, tampaknya harus diakui bahwa model negara OB masih dalam tahap perkembangan awal dan masih me足merlukan banyak perbaikan.

Model negara OB juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dalam analisisnya terhadap sektor massa. Menurut hemat penulis, dalam model itu belum jelas sejauh mana perlawanan yang dilakukan oleh sektor massa di bawah harus diterangkan. Memang telah cukup banyak dijelaskan mengenai mekanisme kontrol oleh negara yang kelas elite. Tetapi belum begitu tampak penjelasan mengenai upaya-upaya kelas bawah menciptakan

30 Demokrasi dan Civil Society

apa yang disebut Gramsci sebagai counter­hegemoni35 dari massa terhadap negara dan kelas elite. Padahal kajian ini penting, agar kita memperoleh pemahaman yang tidak sepihak mengenai dinamika internal negara OB. Kalau tidak demikian, maka pemahaman kita cenderung mengabaikan dinamika lapisan bawah yang sudah pasti memiliki kemampuan perlawanan tertentu menghadapi kontrol yang ketat dari atas.

Oleh karenanya, masih diperlukan suatu pemahaman yang berorientasi ke bawah, misalnya saja mengamati bagaimana cara kelas pekerja dan petani mencoba bertahan dari kontrol tersebut, dan juga cara-cara apa yang mereka pakai (baik yang terorganisasi maupun tidak) dalam usaha mereka menyalurkan aspirasi politik, dan seterusnya.

Juga penting misalnya menganalisis cara-cara mereka yang berada di lapisan bawah untuk memperbesar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan oleh negara dengan menggunakan saluran-saluran informal.

Pemakaian jalur-jalur hubungan patron-klien, menurut hemat penulis, masih sering digunakan oleh lapisan bawah dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik, terutama di tingkat loka1.36 Hubunganhubungan patron-klien ini boleh jadi malahan mampu menerobos batas- batas blrokrasi dan organisasi politik yang membatasi ruang gerak sektor massa. Dengan demikian akan diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara negara dan civil society di tingkat bawah dan bagaimana keduanya berusaha saling mempengaruhi.37 35 A. Gramsci, Selection from the Prison Notebooks. London: Lawrence & Wishart, 1971. Untuk pemahaman tentang pemikiran politik Antonio Gramsci, lihat karangan J. Femia, Gramsci’s Political Thought. Oxford: Clarendon Press, 1981. Untuk diskusi mengenai konsep hegemoni, lihat W. Adamson, Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory. Berkeley: University of California, 1982.

36 Lihat misalnya studi J. Scott, Weapons of The Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985. Walaupun kecenderungan semakin menipisnya hubungan patron-klien semakin nyata, tetapi tidak berarti jalur semacam ini tidak dipergunakan lagi.

37 Untuk kajian tentang isu-isu ini, lihat misalnya, M. Burawoy, The Politics of Production: Factory Regimes Under Capitalism and Socialism. London: Verso, 1987. Juga B. Kerkvliet, Everyday Politics in the Philippines: Class and Status Relations in A Central Luzon Village. Berkeley: University of California Press, forthcoming. Meskipun kedua buku tersebut menganalisis dua wilayah yang berbeda, kota dan desa, tetapi keduanya mencoba melihat dinamika politik kelas bawah yang ternyata memiliki kompleksitasnya sendiri dan kemampuan untuk melawan penindasan, baik yang dilakukan oleh negara maupun kelas elite.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 31

Yang terakhir ini membawa kita pada kritik terhadap model OB yang kurang jelas dalam masalah konflik kelas, baik di tingkat elite maupun di lapisan bawah. Kecuali Cardoso yang telah berusaha memberikan analisis yang cukup memadai mengenai kelas dominan dalam rezim OB, maka umumnya analisis model OB memperlihatkan kecenderungan yang statis terhadap kelas O’Donnell, misalnya, kurang begitu tajam menjelaskan apa yang disebut sebagai kelas borjuis atas (upper bourgeoisie): siapa yang menempati kelas itu dan terdiri dari apa saja kelas tersebut.

Demikian pula dalam menjelaskan sektor massa, tersirat adanya kecederungan menganggap sektor tersebut sebagai suatu kelas yang utuh dan homogen. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya; lapisan bawah pun mengalami konflik-konflik yang ikut mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan mobilisasi. Kecenderungan statis dalam analisis mengenai kelas-kelas dalam masyarakat inilah yang menurut penulis juga perlu diperbaiki.

Proses Redemokratisasi Rezim Otoriter Masalah transformasi dari suatu rezim otoriter menuju rezim de­ mokratis menjadi sebuah topik pembicaraan di kalangan para pengkaji politik semenjak akhir dekade 70-an. Terutama setelah dunia menya­ ksikan bergugurannya sistem demokrasi dan bermunculannya penguasa­ penguasa otoriter (baik yang sipil maupun militer) pada dekade 60-an, khususnya di Dunia Ketiga. Yang menjadi keprihatinan ialah kenyataan bahwa walaupun apa yang disebut proses modernisasi telah dilancarkan dengan semangat tinggi, dan menghasilkan laju petumbuhan ekonomi yang berarti, tetapi dalam hal demokratisasi politik sebaliknya hampir, atau sama sekali, tidak terjadi. Di kawasan Asia, beberapa rezim otoriter masih tetap memegang tampuk kekuasaan seperti Korsel, Thailand, Filipina di bawah Marcos, Singapura, dan seterusnya. Di Amerika Latin rezim-rezim serupa memegang kontrol politik di beberapa negara se­perti di Brazil, Chile, Argentina, Bolivia, dan sebagainya.

Rezim-rezim otoriter tersebut rata-rata menyebut diri mereka sebagai pembela pembangunan nasional dan modernisasi. Kaum cendekiawan dan teknokrat yang berdiri di belakang rezim-rezim itu pun dengan gigihnya membela dengan argumen bahwa rezim otoriter lebih mampu memberikan jaminan bagi stabilitas politik, karena berhasil menggencet

32 Demokrasi dan Civil Society

provokasi kelompok radikal kiri, dan mengatur serta melindungi proses pembangunan ekonomi dengan baik. Rezim otoriter Dunia Ketiga, tak diragukan lagi, memang bekerja sama dengan para teknokrat, birokrat, dan pemilik kapital dalam negeri maupun asing. Di samping itu, mereka juga mendapat sokongan penuh dari negara-negara kapitalis di Barat, baik yang berbentuk dana, teknologi canggih, maupun bantuan-bantuan yang berupa dukungan politik dan militer.

Kenyataan-kenyataan ironis ini telah sempat mengguncang para­digma dominan dalam ilmu politik, khususnya paradigma modernisasi,38 yang sejak semula amat optimis dengan asumsi bahwa proses pembangunan ekonomi akan berlangsung membawa kepada demokratisasi politik, Setelah mengalami keguncangan sebentar pada awal dekade 70-an, paradigma dominan ini kembali lagi dengan optimisme baru, yaitu isu pemulihan demokrasi di negara Dunia Ketiga. Optimisme ini cukup mendasar, setidaknya apabila dilihat di permukaan. Umpamanya saja, peristiwaperistiwa mundurnya militer dari panggung politik di Amerika Latin dan Asia, dapat dianggap sebagai pertanda dimulainya proses redemokratisasi itu. Demikian pula munculnya isu keterbukaan yang muncul di negaranegara seperti Brazil, Argentina, Bolivia, Equador, Korea dan lainlain telah disambut dengan gembira sebagai pertanda yang menjanjikan akan munculnya demokrasi yang murni di negara-negara itu. Peristiwa tumbangnya Marcos dan pelaksanaan pemilu di Korea Selatan pun lantas dengan serta merta ditanggapi dengan optimis­ate dan antusiasme yang sama besar.

Tetapi, optimisme semacam ini tidak bertahan terlalu lama. Kritikkritik tajam terhadap apa yang disebut sebagai redemokratisasi itu pun bermunculan, terutama datang dari kubu Marxis. Menurut Karen Remmer,39 perkembangan terakhir (tentang redemokratisasi) di Amerika Latin, misalnya, adalah “terlampau dibesar-besarkan dengan risiko telah meremehkan kemungkinan sebaliknya.”40 Menurut pendapatnya, apa 38 Lihat misalnya, S. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968; G. Almond, Political Development: 39 K. Remmer, “Redemocratization and the Impact of Authoritarian Rule in Latin America.” Comparative Politics, April 1985.

40 Ibid., hal. 253.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 33

yang disebut sebagai keterbukaan di beberapa negara Amerika Latin tidak bisa menutupi kenyataan yang terpampang di depan mata bahwa separuh dari negara-negara di wilayah anak benua tersebut masih berada di bawah kekuasaan rezim otoriter. Demikian pula, ternyata permasalahan yang telah mengakibatkan runtuhnya rezim-rezim demokratis, sampai pada akhir dekade 60-an dan awal 70-an belum juga terselesaikan. Bagi Remmer, yang bisa dikatakan dalam kondisi politik seperti sekarang adalah “suatu periode tak menentu yang ditandai dengan kehancuran rezim-rezim mapan, baik otoriter maupun demokratik.”41 Essay in Heuristic Theories, Boston: Little Brown, 1970; dan juga G. Almond D.Verba, The Civic Culture, Princeton: Princeton University Press, 1963. Untuk kritik terhadap pendekatan mereka, lihat R. King, The State in Modern Society. New Directions in Political Sociology. Chatam, NJ: Chatam House Publisher , 1986.

Kesan pesimis seperti ini juga bisa ditangkap dalam buku ya dimaksudkan untuk memperjelas masalah redemokratisasi. Buku ya diedit oleh O’Donnell dan kawan-kawan pada 1986 itu, Transisi dari Penguasa Otoriter: Prospek Menuju Demokrasi,42 merupakan kumpulan karangan dari beberapa pakar politik yang menaruh perhatian terhadap proses demokratisasi di Eropa Selatan dan Amerika Latin. Walaupun beberapa di antara penulis yang cukup optimistis tentang proses itu, tetapi kesan yang tertangkap secara umum adalah keragu-raguan mengenainya.43 Dengan kata lain, pemulihan demokrasi di kedua kawasan, masih perlu dipermasalahkan dan tidak bisa disebut sebagai hal yang sudah pasti atau, kalau toh memang terjadi, akan berproses secara seragam.

Redemokratisasi, tampaknya harus dimengerti sebagai suatu proses yang ditandai oleh suatu situasi peralihan. Jadi jauh dari selesai atau sempurna. Oleh karenanya, menurut O’Donnell, pengertian transisi atau peralihan dalam proses redemokratisasi itu dibatasi:

41 Ibid.

42 G. O’Donnell, et.al., (eds,), Transition from Authoritarian, op.cit.

43 Lihat tinjauan A. MacEwan, “Transition from Authoritarian Rule: A Review.”

Latin America Perspective. 58, 15, Summer, 1988.

34 Demokrasi dan Civil Society

pada satu sisi oleh upaya penghancuran rezim otoriter, dan di sisi yang lain oleh penciptaan sejenis demokrasi, kembalinya jenis rezim otoriter yang lain, atau munculnya suatu alternatif revolusioner.44

Karena situasi peralihan inilah maka sifat dasar proses redemokratisasi ini adalah kecairannya. Dalam situasi demikian, tidak ada satupun kekuatan politik dominan yang bebas dari tantangan-tantangan Penguasa yang lama dan baru, masih saling bertentangan satu sama lai untuk mendefinisikan situasi yang sedang berubah di depan mata. Kasus Filipina pasca Marcos merupakan contoh yang jelas.45 Setelah tumbangnya rezim Marcos, rezim baru di bawah Aquino masih harus melakukan banyak upaya redefinisi situasi yang akan dijadikannya sebagai pangkal tolak untuk memulihkan demokrasi. Tetapi ini sama sekali tak mudah. Tantangan-tantangan bermunculan, baik dari sisa-sisa pendukung rezim lama, maupun dari kelompok lain yang anti rezim Aquino, seperti usaha kudeta oleh kelompok militer yang diorganisir oleh Kolonel Honasan. Kegagalan atau keberhasilan Aquino dalam mengatasi tantangan-tantangan ini amat menentukan prospek demokrasi di Filipina. Sebab bila gagal menyelesaikan dengan baik, bisa jadi Filipina kembali jatuh ke tangan rezim otoriter dari jenis yang lain. Jadi benarlah asumsi bahwa dalam proses pemulihan demokrasi, “para aktor berjuang bukan saja untuk memuaskan kepentingan jangka pendek atau kepentingan pihak-pihak yang akan diwakili, tetapi juga mendefinisikan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya akan ikut menentukan siapa yang kalah dan menang di masa depan.”46 Dalam situasi serba tak jelas itulah masa depan demokrasi justru akan ditentukan. Hampir dipastikan bahwa apabila kekuatan-kekuatan demokrasi gagal memenangkan kompetisi tersebut, maka upaya untuk melakukan pemulihan demokrasi akan berbalik hasilnya: bukan sebuah rezim demokratis yang tegak, melainkan justru sebuah rezim represif dan otoriter.

44 G. O’Donnell, et.al., (eds.), Transition from Authoritarian, op.cit., hal.6.

45 Mengenai hal ini, lihat F. Nemenzo, “A Season of Coups: Milit Intervention in Philippine Politics.” Diliman Review, 34, 5/6, 1986. Tenta kesulitan rezim Aquino memenuhi tuntutan lapisan bawah, lihat G. Hawes “Aquino and Her Administration: A View from Countryside.” Pacific Affairs, 62, 1, Spring, 1989.

46 O’Donnell, et.al., (eds.), loc.cit.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 35

Dari kritik tadi, segera menjadi jelas bahwa apa yang juga disebut­sebut sebagai upaya keterbukaan politik di Dunia Ketiga tidak bisa hanya diterima begitu saja. Seyogianyalah bila dilakukan analisis krisis mengenai sifat dan ciri-ciri rezim otoriter yang ada, dan apa dampaknya terhadap civil society sebelum dan sesudah transformasi diupayakan. Bila tidak demikian, akan mustahil untuk bisa membuat gambaran tentang kondisi-kondisi internal sosial, politik, ekonomi tiap-tiap negara Dunia Ketiga di mana demokrasi akan dicoba ditegakkan. Yang didapat paling-paling hanyalah suatu generalisasi yang didapat dari pengalaman sebuah negara tertentu yang lantas diterapkan untuk semua negara.

Satu hal lagi yang juga patut diperhatikan adalah bahwa analisis tentang redemokratisasi tidak boleh hanya berpangkal dari kondisikondisi internal sebuah negara. Tetapi tak kalah penting adalah faktor keterkaitan negara itu dengan konteks internasional. Redemokratisasi, seperti juga proses-proses politik yang lain, bukanlah terjadi dalam suatu kokosongan. Menurut Su,47 orang tak mungkin melakukan analisis yang memadai mengenai proses redemokratisasi di Dunia Ketiga tanpa berusaha mengkaitkannya dengan politik global. Ini semakin relevan bila diingat bahwa dunia modern telah didominasi oleh sebuah sistem dunia, atau apa yang oleh Wallerstein48 disebut sebagai sistem kapitalis dunia.

Proses-proses politik apa pun yang terjadi di Dunia Ketiga, akan sulit dipahami tanpa melibatkan pengaruh konteks global terhadapnya. Tentu saja ini sama sekali tidak berarti mengingkari adanya tingkat kemandirian tertentu yang dimiliki oleh setiap negara. Yang ingin ditekankan di sini adalah bahwa sejauh menyangkut proses politik Dunia Ketiga, ia tidak mungkin dipisahkan secara ekonomi, sosial, dan politik dari sistem yang sama dalam skala global. Sistem ini bukan saja berperan sebagai kendala, melainkan bisa juga menjadi semacam faktor pendorong bagi proses redemokratisasi. Sebab proses ini bagaimanapun juga adalah suatu proses dialektis antara pelaku-pelaku (negara, pe­mimpin politik, civil society, dan sebagainya) dengan struktur global tersebut.

47 Z. Su, “On Latin America’s Process of Democratization.� Latin America Perspective, 58, 15, Summer, 1988.

48 Wallerstein, The Capitalist World-Economy. London: Cambridge University Press, 1979. Lihat juga bukunya Historical Capitalism, London: Verso, 1984.

36 Demokrasi dan Civil Society

Jadi, dimensi utama yang perlu dianalisis dalam proses redemokratisasi adalah dampak rezim otoriter terhadap sistem politik yang ada. Remmer, dalam studi kasusnya mengenai proses redemokratisasi di Amerika Latin, terutama Brazil dan Argentina, menemukan adanya, kesinambungan dan ketaksinambungan politik dalam rezim-rezim oto­ riter dan rezim pro demokrasi. Yang menurutnya lebih berkesinambungan adalah misalnya sistem partai politik. Yang terakhir ini tam­paknya tetap mampu mempertahankan keberadaannya bahkan dalam sistem otoriter yang paling represif sekalipun. Tetapi perlu diketahui, rezim otoriter juga telah melakukan transformasi fundamental terhadap civil society yang akan menjadi kendala paling besar bagi pemulihan demokrasi di negara-negara Amerika Latin. Perubahan mendasar ini mencakup: (1) terciptanya konflikkonflik dan pemilahan-pemilahan (cleavages) baru dalam masyarakat; (2) redefinisi terhadap kepercayaan dan loyalitas politik warga masyarakat; (3) upaya-upaya pembatasan arus informasi; (4) pembatasan aktivitas politik bagi partai politik dan serikat buruh;49 (5) redefinisi kebijakan-kebijakan umum; dan (6) perubahan mendasar dalam aturan-aturan serta kegiatankegiata pemilihan.50 Dari studi kasus yang dilakukan oleh Remmer tadi, ternyata bahwa proses pemulihan demokrasi tidak berlangsung semudah yang dibayangkan oleh para penganut paradigma modernisasi/liberal-pluralis. Proses tersebut bukan hanya berhenti pada penumbangan penguasa otoriter semata, melainkan juga (dan lebih penting) “penciptaan suatu kerangka pranatapranata khusus yang dapat mewadahi kemampuan berbagai macam partai dan kelompok politik untuk mengejawantahkan kepentingan-kepentingan mereka.51 Oleh karenanya, redemokratisasi adalah jauh dari sekadar upaya pemulihan dari status quo politik, ekonomi, dan sosial. Ia juga melibatkan transformasi nilai-nilai, praktik-praktik , dan pranata-pranata politik yang telah diciptakan oleh rezim otoriter sebelumnya. Di sinilah pentingnya memperhitungkan dimensi waktu berkuasanya rezim otoriter di satu negara; semakin lama rezim itu bercokol, semakin sulit pula melakukan perubahan fundamental menuju redemokratisasi.

49 Lihat J. Valezuela, “Labour Movements in Transition to Democracy” Comparative Politics, Juli 1989.

50 Lihat T. Rochon dan M. Mittchell, “Social bases of the Transition to Democracy in Brazil.” Comparative Politics, April 1989.

51 K. Remmer, Redemocratization, op.cit., hal. 268.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 37

Studi kasus yang lain di Amerika Latin dilakukan oleh Roberts.52 Sama dengan Remmer, ia pun meneliti pentingnya dimensi kesinambungan dan ketaksinambungan rezim otoriter. Penemuan Roberts menyatakan bahwa rezim otoriter di Amerika Latin telah menyingkirkan dan melemahkan aktivitas politik sektor massa di bawah, sehingga menyulitkan rezim itu sendiri ketika ia memerlukan mobilisasi massa untuk mendukungnya.

Kegagalan kebanyakan rezim otoriter untuk meratakan pembagian pendapatan adalah yang paling bertanggungjawab dalam melemahkan aktivitas politik massa. Demikian juga, rezim otoriter telah kehilangan legitimasi ideologis dari bawah, sehingga hegemoni ideologi negara senantiasa mendapat perlawanan. Misalnya saja, ideologi nasionalisme (politik, ekonomi, dan sosial) yang sering dipergunakan oleh rezim otoriter di Amerika Latin ternyata tidak selalu efektif sebagai formula legitimasi.

Tak pelak lagi, akhirnya rezim tersebut “menjadi semakin sempit dan terisolir, dengan kemampuan pelembagaan kewenangan politik yang amat terbatas melalui campuran antara sistem perwakilan, kooptasi, dan manipulasi.�53 Keadaan ini pada akhirnya hanya membuat ketergantungan rezim terhadap kekerasan dan represi membesar.

Melihat permasalahan politik dan ekonomi yang dihadapi oleh rezimrezim otoriter di Amerika Latin ini, maka Roberts berpendapa bahwa euphoria menyambut redemokratisasi di kawasan itu patut dipertanyakan.

Paling tidak, ada dua masalah pokok yang harus di­jawab: bagaimanakah stabilitas ekonomi di negara-negara otoriter tersebut, dan berikutnya, kesulitan-kesulitan apakah yang akan muncul dan dihadapi oleh rezim baru yang akan melakukan pemulihan demo­krasi setelah begitu lama di bawah rezim otoriter.

Bagi Roberts yang mengikuti tesis Cardoso tentang model pem­ bangunan ketergantungan yang terlambat, maka tampaknya Negara-­negara di Amerika Latin belum mampu menyingkirkan kemacetan­-kemacetan struktural yang berasal dari model pembangunan kapitalistik itu. Misalnya, krisis-krisis yang ditimbulkan oleh utang-utang yang berjumlah besar, ketergantungan terhadap impor barang-barang modal, kelemahan dalam 52 Lihat K. Roberts, “Democracy and the Dependent Capitalist State in Latin America.� Monthly Review, Oktober 1985.

53 Ibid., hal. 18.

38 Demokrasi dan Civil Society

menghadapi fluktuasi pasar internasional, dan se­terusnya, menandai “kegagalan strategi “perluasan” industrialisasi me­lalui integrasi vertikal.”54 Padahal jelas bahwa proses redemokratisasi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan rezim-rezim baru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut.

Pada dimensi politik-ideologi, Roberts juga meragukan ketulusan beberapa rezim militer di Amerika Latin untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada orang-orang sipil untuk memperoleh kekuasa­ an. Paling tidak, menurutnya, penarikan diri kelompok militer dari jabatan politik bukanlah sekaligus berarti penarikan diri dari aktivitas politik praktis. “Kelompok militer mungkin akan terus menggunakan kekuasaan di belakang layar, dan mungkin akan membatasi ruang gerak pranatapranata politik.” Oleh karenanya, apa yang terjadi pada masa peralihan nanti adalah semacam tawar-menawar antara kelompok mi­liter dan sipil untuk menciptakan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu bagi proses redemokratisasi.

Jelaslah di sini bahwa di kebanyakan negara berkembang, proses redemokratisasi juga dibayangi oleh dilema hubungan sipil militer. Di satu pihak, mungkin saja terjadi pengaktifan kembali dalam sektor sipil dan pengunduran kelompok militer dari jabatan-jabatan politik. Tetapi di pihak lain, pengaktifan itu senantiasa di bawah ancaman militer yang lebih condong kepada konservatisme politik. Keberhasilan dan ke­gagalan proses redemokratisasi akan tergantung juga pada “perjanjian” antara pihak militer dan orang-orang sipil: yang pertama akan menurunkan tingkat keterlibatan politiknya dan memberi tempat bagi pihak yang kedua untuk makin aktif dan mandiri.55 Meskipun demikian, pada konjungtur sejarah, saat ini hal tersebut kelihatannya kurang populer di negara-negara berkembang. Hal ini ada kaitannya dengan dukungan yang diterima oleh rezim militer di negara berkembang dari luar, khususnya dari kekuatan kapitalis dunia. Ini berarti, masalah redemokratisasi masih harus memperhitungkan pengaruh sistem internasional yang ada.

54 Ibid., hal. 19.

55 Ibid.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 39

Sebenarnya anggapan bahwa proses redemokratisasi itu tak terpisahkan dari dimensi internasional, telah umum diakui baik oleh kubu liberal-pluralis maupun Marxis.56 Tetapi pada umumnya analisis kubu liberal pluralis lebih cenderung untuk mengatakan bahwa dimensi sistem internasional ini kurang begitu berperan dalam proses-proses politik internal suatu negara. Redemokratisasi lalu lebih dilihat dari sisi kemampuan suatu negara untuk melakukan transformasi dari suatu rezim otoriter menuju rezim liberal-demokratik dengan mengandalkan kapasitas-kapasitas politik yang sudah dimiliki seperti partai politik, budaya politik, ideologi politik, dan sebagainya. Sistem internasional memiliki peran sekunder dalam hal ini.

Pandangan yang agak meremehkan dimensi sistem internasional ini tentu saja mendapat kritik tajam dari kubu Marxis. Menurut yang terakhir ini, negara di Dunia Ketiga secara umum tergantung pada sistem internasional, terutama sistem kapitalis dunia. Jadi, proses redemokratisasi tak mungkin dipahami secara tuntas tanpa mengkaji operasi-operasi yang dilakukan oleh sistem internasional di negara berkembang. Termasuk di sini mengkaji secara kritis peran MNC, lembaga keuangan internasional, dan peran lembaga militer dan politik internasional.

Sebagai ilustrasi, studi yang dilakukan oleh Petras barangkali cukup relevan. Ia memandang rezim-rezim otoriter di negara berkembang berperan sebagai alat kekuatan kapitalis dunia bagi upaya ekspansi globalnya. Baginya negara-negara yang ia namakan “Neo-Fasis” seperti Brazil, Chile, Uruguay, Argentina, dan sebagainya itu telah menjadi pelayan dari kepentingan sistem kapitalis dunia. Di negara-negara seperti ini, kontrol yang ketat yang dilakukan oleh negara terhadap civil society terutama dimaksudkan “untuk memberi jaminan yang diminta ole korporasi kapital.”57 Untuk itu, negara berusaha menyelesaikan konflik konflik kelas dan kontradiksi sosial di dalamnya melalui “transformasi kapitalistis secara 56 Lihat G. O’Donnell, et al., (eds.), Transition from Authoritarian, op.cit.; J. Petras, et.al., Class, State and Power in the Third World. London: Zed Press, 1981; P. Evans, Dependent Development: The Alliance of Multinationals, State and Local Capital in Brazil. Princeton: Princeton University Press, 1979. P. Evans, et al. (eds.), Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press, 1986; Z. Su, On Latin America’s, op. cit.; MacEwan, Transition from Authoritarian, op cit.

57 J. Petras, et. al., Class, State, op.cit., hal. 132.

40 Demokrasi dan Civil Society

besar-besaran terhadap masyarakat, mencakup ketidakmerataan dalam skala masif, kekakuan sosial, pengumpulan surplu tenaga kerja yang besar, dan bentuk-bentuk rekolonisasi, yaitu me dirikan kembali berbagai wilayah ekspor di mana perusahaan multi nasional... mampu memiliki kedaulatan teritorialnya. “58 Analisis Petras ini tentu saja harus diterima dengan hati-hati, karena ia masih terlampau instrumentalistik. Misalnya ia mengabaikan faktor kemandirian relatif yang bagaimanapun masih dimiliki oleh negara-negara berkembang dalam kancah sistem internasional. Karena sebenarnya terlalu pagi untuk menuduh mereka hanya sebagai pelayan bagi ekspansi kapitalis.

Kajian terhadap negara-negara di Dunia Ketiga akan kurang berarti tanpa memperhatikan kemampuan negara sebagai pelaku yang mandiri dalam sistem dunia. Kemandirian relatif negara bukan hanya berkaitan dengan kelas-kelas yang berlawanan dalam masyarakat seperti yang ditekankan oleh Poulantzas,59 tetapi lebih dari itu juga kemandirian dalam sistem internasional.60 Sampai sejauh mana kemandirian ini akan dapat diperluas, amat tergantung pada berbagai faktor seperti posisi geopolitik, ukuran besar-kecilnya negara, kapasitas teknologi, penduduk, latar belakang historis, dan sebagainya. Dengan demikian, Petras terlampau berlebihan jika mengatakan negara-negara otoriter menjadi semacam boneka bagi MNC (meskipun kita tahu bahwa mereka amat tergantung pada bantuannya).

Analisis Petras harus ditinjau kembali dengan memberikan porsi kepada derajat kemandirian negara berkembang apabila kita akan mengkaji proses redemokratisasi.

Namun lepas dari kritik tersebut, kenyataan bahwa sistem inter­ nasional berperan sebagai faktor kendala dan pendorong bagi proses redemokratisasi haruslah diakui. Studi yang dilakukan Remmer di muka antara lain menyarankan berperannya situasi internasional yang kondusif bagi penciptaan dasar-dasar proses redemokratisasi di suatu negara. Jadi, menurut dia, suatu historical timing amat diperlukan dan berpengaruh terhadap 58 Ibid.

59 N. Poulantzas, Political Power, op.cit.

60 T. Scopol, “Bringing The State Back In.� Dalam P. Evans, et.al., (eds.), Bringing the State, op.cit. Lihat juga F. Block, Revising State Theory: Essays in Politics and Post industrialism.

Philadelphia: Temple University Press, 1987; dan N. Hamilton, The Limits of State Autonomy: Post-Revolutionary Mexico, Princeton: Princeton University Press, 1982.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 41

proses itu. Kasus Venezuela dan Kolumbia yang dikenal sebagai dua rezim demokratik yang paling awet bisa dipakai sebagai tolok ukur. Kedua rezim tersebut ternyata muncul secara bersamaan dengan datangnya gelombang demokratisasi pada dekade 50-an.61 Demikian juga apa yang terjadi di Iran, Nikaragua, dan Filipina. Gelombang demokratisasi yang terjadi juga dipengaruhi oleh kondisi internasional yang mendukung. Menurut Farhi, dua negara pertama dipengaruhi oleh merosotnya hegemoni AS serta kuatnya tekanan internasional bagi rezim otoriter untuk menghargai hak-hak asasi manusia.62 Sementara di Filipina, kejatuhan Marcos juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan global yang kondusif bagi ide-ide pembaruan, seperti misalnya peredaan ketegangan Barat dan Timur.

Dimensi internasional itu pula yang menjelaskan mengapa ada perbedaan intensitas perjuangan menuju redemokratisasi. Kawasan Amerika Latin berbeda dengan Asia Tenggara dalam hal desakan untuk melakukan proses itu. Pada yang pertama, maka negara adikuasa seperti konflik-konflik mendapat tantangan, sehingga kawasan tersebut sering dilanda konflik-konflik anti rezim otoriter. Sementara pada yang kedua, penetrasi Barat tampak lebih stabil. Hal ini sebagian disebabkan muncu­ lnya rezim-rezim di Asia Tenggara yang menjadi sekutu AS. Proses redemokratisasi di wilayah ini pun akan melalui jalan yang berbeda dari yang ada di Amerika Latin.

Pada akhirnya, dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut sebagai redemokratisasi dari rezim otoriter bukanlah suatu proses otomatis hasil pembangunan ekonomi maupun modernisasi seperti yang dibayangkan oleh penganut paradigma modernisasi. Ketimbang melihat proses itu sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya, maka akan lebih bermanfaat kiranya bila dari awal kita melihatnya sebagai sesuatu yang problematik. Dengan demikian, kita akan lebih kritis dalam mengamati rintangan-rintangan serta kendala-kehdala yang dihadapi oleh kekuatan-kekuatan demokratik dalam upaya mereka melakukan transformasi politik, ekonomi, dan sosial, setelah rezim otoriter mengalami kejatuhan.

Dengan pengamatan yang kritis itulah kita akhirnya bisa memahami mengapa, misalnya setelah sekian lama dan sekian banyak percobaan 61 K. Remmer, Redemocratization, op.cit., hal. 259.

62 F. Farhi, State Disintegration and Urban-Based Revolutionary Crisis: A Comparative Analisys of Iran and Nicaragua, mss, 1986.

42 Demokrasi dan Civil Society

untuk mendirikan rezim demokratis di Dunia Ketiga, ternyata rezimrezim otoriter atau konservatif bukannya berkurang. Kita malahan juga bisa mempertanyakan, apakah proses redemokratisasi tersebut hanya merupakan sebuah cara untuk melegitimasikan ketergantungan suatu negara terhadap negara luar. Sebab, bila jalan pikiran Wallerstein benar, maka kemungkinan besar apa yang disebut redemokratisasi itu adalah sekadar mekanisme penyesuaian bagi keterlibatan yang semakin dalam serta partisipasi yang makin luas di dalam kerangka sistem kapitalis dunia.63 Jelaslah kiranya bahwa konsep-konsep seperti redemokratisasi dan semacamnya harus dipahami secara berbeda dengan yang terdapat dalam paradigma dominan, yang melihatnya sebagai jalan lurus menuju suatu titik yang telah dapat diprediksi sebelumnya.

Strategi Menuju Redemokratisasi Setelah meninjau secara kritis asumsi dasar dari redemokratisasi dan permasalahannya, sampailah kita pada persoalan mekanisme dan strategi untuk menuju proses itu. Di sini penulis hanya akan menggunakan model yang diajukan oleh Alfred Stepan.64 Ia mengajukan berbagai strategi yang telah, sedang, dan mungkin akan ditempuh dalam proses redemokratisasi.

Strategi-strategi ini secara kasar dapat diruntut dari tiga sumber utama, yaitu: 1. Penjajahan dari luar dan peperangan internal, 2. Transformasi internal dari elite rezim otoriter menuju rezim demokratik, dan 3. Kekuatan internal kelompok oposisi yang menumbangkan kekuasaan otoriter yang berkuasa.

Dari sumber yang pertama, strategi yang bisa dikembangkan ada tiga macam yaitu: restirasi internal setelah penjajahan dari luar; reformulasi internal; dan pembuatan rezim demokratik yang dipantau dari luar.

Dari sumber kedua, maka proses redemokratisasi sebenarnya diprakarsai oleh elite rezim otoriter itu sendiri. Paling tidak ada tiga basis kelembagaan politik dari kelompok elite yang memulai proses ini: pertama, 63 J. Wallerstein, Historical, op.cit.

64 A. Stepan, “Paths towards Redemocratization. Theoretical and Comparative Consederations,� dalam O’Donnell, et al., (eds.), Transition from Authoritarian, op.cit.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 43

kepemimpinan politik dari kelompok elite sipil; kedua, kelompok militer sebagai lembaga yang bertindak menentang rezim otoriter, baik sipil atau militer.

Sementara itu dari sumber ketiga, Stepan melihat ada empat kelompok strategi yang berbeda yang diciptakan untuk melakukan redemokratisasi.

Pertama, penghentian rezim otoriter atas prakarsa masyarakat. Kedua, pakta yang dibuat oleh partai-partai politik. Ketiga, pemberontakan terorganisasi yang dipelopori oleh partai-partai reformis. Keempat adalah perang revolusioner di bawah ideologi Marxisme.

Karena keterbatasan tempat, penulis tidak akan menguraikan model Stepan selengkapnya. Di sini cukup diberikan beberapa garis besar (highlights), khususnya yang relevan dengan proses redemokratisasi di Dunia Ketiga. Dalam hal ini, tekanan penting akan diberikan kepada dua sumber yang terakhir (kedua dan ketiga).

Redemokratisasi oleh Elite dalam Rezim Otoriter Seperti dikemukakan di muka, maka redemokratisasi dimungkinkan setelah beberapa tokoh elite dalam rezim otoriter (militer ataupun sipil) berusaha membuka jalan bagi kembalinya pranata-pranata demokrasi.

Keputusan untuk go democracy itu akhirnya muncul setetah melalui perhitungan kelompok elite, bahwa kepentingan-kepentingan jangka panjang mereka akan lebih terjamin bila diperjuangkan lewat lingkungan politik yang demokratis.65 Kasus yang terjadi di Argentina atau Korea Selatan misalnya, mendekati model ini. Di kedua negara itu, rezim militer berusaha membuka jalan bagi proses demokratis karena desakan­-desakan dari kelompok elite mereka sendiri. Kemenangan Alfonsin di Argentina setelah perang Malvinas dan berkuasanya Roh Tae Wo setelah mundurnya Chun Do Hwan dapat dilihat dari model ini.

Pada model seperti ini, maka ada beberapa titik kelemahan.66 Pertama, adanya kemungkinan yang selalu terbuka bagi penghentian proses redemokratisasi dari pemegang kekuasaan karena situasi yang muncul setelah keterbukaan itu ternyata dianggap terlampau mahal untuk 65 A. Stepan, Paths, op. cit., hal. 65-66.

66 Ibid

44 Demokrasi dan Civil Society

ditanggung. Kedua, karena sebenarnya redemokratisasi itu lebih ditujukan untuk menjamin kelangsungan kepentingan elite, maka bisa jadi bahwa peluang bagi demokrasi itu hanya diberikan secara terbatas. Ketiga, kemungkinan bahwa aparat keamanan dari rezim otoriter terus melakukan usaha-usaha untuk mempertahankan hak-haknya tetap ada dan ini akan mengganggu proses tersebut.

Pada kasus redemokratisasi yang dipelopori oleh elite sipil dalam rezim otoriter, maka desakan-desakan untuk melakukan perubahan timbul dari setidaknya tiga hal. Pertama, karena semakin kuatnya desakan dari bawah atau kelompok pendukung rezim lainnya disebabkan tuntutantuntutan ekonomi dan politis yang kuat. Kedua, karena se­makin kuatnya krisis legitimasi terhadap elite itu sendiri. Ketiga, karena adanya keyakinan dari elite penguasa bahwa mereka bisa mempertahankan kekuasaan lewat pemilihan, sehingga mereka rela membuka peluang ke arah redemokratisasi.

Ancaman bagi proses redemokratisasi elite sipil ini datang dari kelompok militer sebagai lembaga yang khawatir akan terjadinya kemerosotan kekuasaan. Ini disebabkan adanya kekhawatiran bahwa kontrol atas militer pun akan diperkuat dalam redemokratisasi nanti, sehingga akan melenyapkan privilese-privilese yang semula dinikmati di bawah rezim otoriter Bila redemokratisasi itu datang dari elite militer yang sedang berkuasa, maka biasanya ini muncul dari pribadi-pribadi kepemimpinan militer. Kasus Brazil pada 1974 merupakan contoh. Dalam strategi ini, jelas diperlukan munculnya figur-figur militer yang berwibawa serta tumbuhnya kekuatan sipil pendukungnya yang semakin besar. Ini disebabkan karena militer sebagai lembaga sering curiga bahwa proses redemokratisasi nanti akan mengurangi kepentingan-kepentingannya. Jika demikian, maka mungkin sekali pihak militer sebagai lembaga akan bergerak menghalang-halangi pemimpin mereka melakukan transformasi. Jika dukungan dari pihak sipil kurang kuat, maka kemungkinan redemokratisasi yang dirintis oleh tokoh militer ini pun akan meng­_ hadapi rintangan berat Jika militer sebagai lembaga sendiri yang menghendaki adanya demokratisasi, maka menurut Stepan, ini merupakan pilihan terbaik bagi Dunia Ketiga. Militer sebagai lembaga pada suatu waktu bisa jadi menginginkan redemokratisasi karena rezim otoriter yang didukungnya

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 45

mulai menunjukkan gejala-gejala membatasi ruang gerak dan kepen­ tingannya. Tetapi kasus seperti ini bukannya tak mengandung kele­mahan.

Sebab, proses redemokratisasi seperti ini juga menghendaki dukungan kuat dari civil society. Sayang sekali di Dunia Ketiga tidak ada, karena kuatnya pengaruh rezim otoriter.

Secant ringkas dapatlah dikatakan bahwa proses redemokratisasi dengan strategi (elite) ini, mirip dengan apa yang disebut oleh Barrington Moore dan Trimberger67 sebagai revolusi dari atas. Redemokratisasi semacam ini hanya mungkin berhasil dalam jangka panjang bila ada keutuhan dan kesatuan koalisi dari militer, kelas borjuis, dan birokrat.

Karena itu, strategi top-down ini malahan sering mengasingkan partisipasi massa. Kegagalan mempertahankan koalisi inilah yang akhirnya membawa kehancuran percobaan-percobaan demokratisasi di Amerika Latin.

Di wilayah ini, kelompok elite militer dan sipil tidak pernah berhasil mempertahankan infrastruktur politik dalam jangka waktu yang cukup lama karena lemahnya koalisi tersebut.

Redemokratisasi dari Kekuatan Oposisi Dari sumber ketiga, Stepan melihat ada empat macam strategi menuju redemokratisasi.68 Pertama, adalah kekuatan oposisi yang dibuat oleh rakyat untuk menentang rezim otoriter. Kekuatan semacam ini muncul dari lapisan bawah (grass roots), seperti misalnya protes mahasiswa, pemogokanpemogokan buruh, protes petani, dan sebagainya. Kelemahan strategi seperti ini adalah bahwa ia biasanya hanya menimbulkan pergantian kepemimpinan dalam rezim saja, tanpa disertai perombakan total menuju rezim yang demokratik. Gerakan-gerakan lapisan bawah mungkin saja berhasil menciptakan krisis-krisis bagi pemerintahan. Tetapi di Dunia Ketiga, hal ini umumnya hanya akan memperkuat posisi militer sebagai lembaga dalam politik.

Strategi kedua dari pihak oposisi ini adalah proses redemokratisasi yang lahir dari pakta dan koalisi partai-partai yang menentang rezim 67 Lihat B. Moore, Social Origin Dictatorship and Democracy: Lord and Peasants in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966; dan A Trimberger, “A Theory of Elite Revolutions.� Dalam J. Goldstone (ed.), Revolutions: Theoretical, Comparative and Historical Studies. San Diego: Harcourt B. Jovanovich, 1986.

68 A. Stepan, Paths, op. cit.

46 Demokrasi dan Civil Society

otoriter. Pakta partai-partai oposisi ini diupayakan sebagai strategi menumbangkan gkan rezim otoriter untuk membuka peluang bagi rezim demokratis yang akan dibuat setelah itu. Jika strategi ini sukses, ia memang lebih berkekuatan transformatif ketimbang yang pertama tadi, karena ia jelas didukung secara luas oleh kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat. Tentu saja ada beberapa syarat agar pakta yang dibuat oleh partai-partai oposisi tersebut efektif. Menurut Stepan, paling kurang ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, adanya kepemimpinan koalisi yang memiliki kapasitas organisatoris dan ideologis yang memadai untuk menciptakan koalisi yang besar di antara partai-partai antirezim otoriter. Kedua, adanya kepatuhan dan kesetiaan yang kuat dari para pengikut koalisi terhadap pakta tersebut.

Kasus di Chile akhir-akhir ini merupakan contoh keberhasilan stra足tegi ini. Partai-partai koalisi oposisi ternyata mampu menumbangkan rezim militer. Patrico Aylwin, tokoh Partai Kristen Demokrat yang didukung koalisi partai-partai lain mengalahkan rezim otoriter Pinochet yang sejak 1973 berkuasa. Ini berarti, proses redemokratisasi yang berasal dari pakta partai-partai oposisi berhasil meretas jalan menuju redemokratisasi. Yang menarik adalah bagaimana perkembangan se足lanjutnya dari pakta partaipartai ini. Kelemahan yang terdapat dalam kasus Chile ini adalah rapuhnya koalisi Partai Kristen Demokrat dengan kelompok-kelompok Marxis pendukungnya. Demikan juga, ancaman dari militer sebagai lembaga tampaknya masih tetap kuat. Ini dibuktikan dengan keberhasilan Pinochet tetap sebagai Kepala Staf AB Chile yang memiliki hak-hak istimewa menurut konstitusi baru republik ini.

Singkatnya, kemampuan pakta dan koalisi partai-partai oposisi dalam proses redemokratisasi akan ditentukan oleh tingkat kepaduan dan keutuhannya. Sekali saja koalisi itu runtuh, maka militer akan muncul lagi sebagai kekuatan politik dan sekali lagi proses redemo足kratisasi menjadi terhambat.

Strategi ketiga adalah revolusi yang dipimpin oleh sebuah partai reformis. Kemungkinan proses redemokratisasi cukup besar bila revolusi itu berhasil, karena ada basis partai dan ideologi yang menjadi pe足 nopangnya. Partai-partai semacam Partai Kristen Demokrat atau Sosial Demokrat umumnya memiliki ideologi prodemokrasi yang kuat sehingga

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 47

kalau mereka memegang tampuk kepemimpinan, reformasi-reformasi politik, ekonomi, dan sosial akan dilakukan.

Kelemahan strategi ini adalah keterbatasan partai-partai reformis ini dalam menggunakan alat-alat pemaksa. Oleh sebab itu, mereka sering terpaksa melakukan koalisi dengan militer yang akan ditugasi menangani masalah ini. Akibatnya adalah kemungkinan adanya tekanan-tekanan politik pihak militer yang akan berusaha membatasi reformasi yang di anggap merugikan pihaknya. Kelemahan lain adalah terbatasnya dukung­ an dari luar. Menurut Stepan, kebanyakan partai-partai reformis ini hanya memiliki sekutu luar yang berada dalam jaringan kapitalis dunia. Oleh karenanya, reformasi mereka pun terbatas lingkupnya dan kemungkinan besar masih ada dalam batas-batas sistem kapitalis tersebut.

Strategi terakhir adalah perang revolusi yang dipimpin oleh organisasi berideologi Marxis. Godaan untuk menggunakan strategi redemokratisasi jenis ini memang kuat, karena bila berhasil ia akan menciptakan perubahan struktur-struktur politik, ekonomi, dan sosial yang amat mendasar. Revolusi-revolusi partai komunis seperti di Rusia, Cina, Kuba, Vietnam, dan Nikaragua, merupakan kasus-kasus di mana perubahan-perubahan fundamental berhasil dilakukan.

Sayang sekali dalam perkembangannya, janji redemokratisasi itu sering tak terpenuhi setelah revolusi. Kecuali untuk beberapa kasus (Nikaragua yang menghasilkan pemilihan umum demokratis setelah Sandinista menang dengan upaya redemokratisasi Gorbachev di Soviet), yang tcrjadi adalah munculnya rezim otoriter atau malah totaliter baru setelah kemenangan partai komunis. Soviet di bawah Stalin, Kuba di bawah Castro, dan Cina di bawah Mao merupakan contoh-contoh yang terkenal. Di sini, partai komunis setelah revolusi melahirkan kelas baru dan struktur politik, ekonomi, dan sosial baru yang sentralistik dan menutup partisipasi bebas dari masyarakat.

Demikian pula, reformasi-reformasi yang dilakukan oleh partai – partai komunis ternyata lebih banyak mempersulit civil society, terutama di lapisan bawah yang mula-mula menjadi pendukung utamanya.

Industrialisasi di bawah Stalin, misalnya telah menciptakan keterasingan kaum petani. Di Cina, Mao juga gagal menciptakan industrialisasi yang menopang kehidupan para petani. Percobaan Deng dengan “Empat

48 Demokrasi dan Civil Society

Modernisasi�-nya masih belum banyak diketahui dampaknya terhadap proses demokratisasi politik. Kasus tragedi Tian Anmen malahan bisa disebut sebagai kemunduran proses redemokratisasi di Cina.

Dari diskusi di atas, penulis menyimpulkan bahwa strategi menuju redemokratisasi pun seyogianya dilihat sebagai model-model deskriptif dan tentatif. Kenyataannya, strategi yang diambil oleh suatu negara biasanya tumpang-tindih. Tak ada satu pun dari strategi di atas yang berlaku umum.

Faktor-faktor kondisi spesifik tiap negara, seperti latar belakang sejarah, struktur politik, sumber daya nasional, ideologi, dan juga kaitan dengan sistem dunia, kesemuanya berdampak terhadap pilihan-pilihan strategi menuju redemokratisasi.

Kubu liberal pluralis telah gagal memahami dinamika rezim otoriter, sehingga resep yang diberikan untuk redemokratisasi melalui strategi top-down hanya memperbesar keterasingan mereka yang di bawah. Apa yang disebut pelembagaan politik oleh Huntington, atau pluralistik oleh Apton tampaknya tidak mampu mengubah rezim-rezim otoriter telah bertanggung jawab dalam memperkuat kekuasaan negara sedangkan pluralisasi juga menciptakan dislokasi-di.slokasi sosial dan politik lapisan bawah. Ditambah lagi dengan kecenderungan pembangunan yang biasa terhadap daerah perkotaan, maka alienasi sektor massa dari proses politik juga semakin besar. Tak pelak lagi, rezim otoriter di negara-­negara berkembang tampil makin kuat dibanding dengan civil society, Sebaliknya, paradigma Marxian yang menyarankan redemokrat­isasi secara revolusioner gagal mengantisipasi proses politik setelah revolusi terjadi. Di negara-negara komunis, sentralisasi kekuasaan po­litik di tangan partai menjadikan partisipasi politik terhambat. Demikian juga sentralisasi pengambilan keputusan telah membuat kemacetan serta terpusatnya kekuasaan pada negara. Ini berarti juga terasingnya masyarakat sipil dari proses-proses politik yang pada gilirannya hanya mengesahkan munculnya rezim otoriter baru.

Menurut hemat penulis, strategi apa pun yang akan ditempuh dalam proses redemokratisasi, maka ia harus menuju kepada dua hal pokok.

Karena menurut David Held,69 proses redemokratisasi adalah suatu 69 D. Held, Models of Democracy. Stanford, CA: Stanford University Press, 1987.

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 49

proses yang bersisi dua hal. Di satu pihak menghendaki suatu negara yang kuat yang mampu menjadikan kekuatan pelindung, penengah konflik, dan kekuatan redistributif bagi civil society. Di pihak lain, menghendaki derajat kemandirian civil society yang semakin tinggi sehingga ia mampu berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan ke­mauan sendiri.

Jadi dua sasaran proses redemokratisasi adalah menyangkut suatu upaya restrukturisasi kekuatan negara dan civil society. Transformasi rezim saja jelas tidak cukup, karena ia hanya mengenai satu sisi proses itu saja.

Yang harus dilakukan adalah, pembatasan yang jelas terhadap kekuasaan dan wewenang-wewenang negara, dan memperluas keman­dirian civil society dalam proses politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian civil society, maka sangat penting adanya “pembatasan kekuatan-kekuatan korporatif dalam mempengaruhi dan menghambat agenda-agenda politik, pembatasan kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat (baik yang menjadi wakil-wakil kelompok industri ataupun orgar isasi­ organisasi yang memiliki buruh-buruh di industri kunci) untuk mem­perjuangkan kepentingan secara tak terkontrol, dan menipiskan privilese-­privilese yang dimiliki oleh sementara kelompok sosial (seperti kelompok-kelompok ras tertentu) dengan mengorbankan kelompok lain.70 Dalam rangka restrukturisasi kekuasaan dan wewenang negara, maka menurut Held diperlukan terbentuknya lembaga-lembaga kenegaraan yang terpusat yang akan berfungsi bagi penerapan perundang-undangan, menjamin pelaksanaan hak-hak, membuat kebijakan­ kebijakan, dan membendung konflik-konflik kepentingan yang tak terelakkan akan terjadi. Untuk menjamin terlaksananya hal-hal tersebut, diperlukan adanya lembaga-lembaga elektoral yang sehat, seperti sistem-sistem perwakilan dan partai-partai politik yang kompetitif, agar wewenang dan koordinasi kegiatan-kegiatan di atas bisa berjalan baik.

Dari pandangan tersebut, nyatalah bahwa proses redemokratisasi bukanlah suatu proses linear seperti yang dibayangkan oleh kubu liberalpluralis dan Marxis. Ia adalah proses transformatif yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Proses redemokratisasi lebih layak dimengerti 70 Ibid., hal. 286

50 Demokrasi dan Civil Society

sebagai proses yang konjungtural, yang mengandaikan adanya saling pengaruh antarberbagai faktor yang pada gilirannya menciptakan suatu keadaan atau peristiwa yang khas.

Kesimpulan Tulisan ini mencoba melakukan analisis kritis tentang teori negara OB proses redemokratisasi dari rezim otoriter yang kini sedang hangat dibicarakan. Dari analisis tersebut dapat dikemukakan beberapa pokokpokok kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa model negara OB mempunyai beberapa kekuatan dan kelemahan sebagai teori negara untuk menjelaskan fenomena negara di Dunia Ketiga di luar Amerika Latin.

2. Kekuatannya antara lain terletak pada terobosan-terobosan epis­ temologis yang melihat negara bukan hanya sebagai perpanjangan dari masyarakat atau alat kelas penguasa, tetapi negara di sini dianggap memiliki tingkat independensi dan kemandirian yang tinggi.

3. Kekuatan model ini adalah juga dalam melihat munculnya negara dalam kaitannya dengan proses modernisasi, terutama industrial­isasi. Dengan demikian, sebuah negara Dunia Ketiga yang mengambil jalan yang sama dapat mengambil pelajaran dari model ini.

4. Kelemahan model ini adalah kecenderungan ekonomistiknya, se­hingga mengabaikan dimensi-dimensi lain yang juga penting dalam pemunculan negara OB, termasuk dimensi kelas sosial.

5. Kemampuannya untuk menjelaskan fenomena politik dan negara di luar Amerika Latin juga masih perlu diuji dengan studi-studi kasus yang lain. Generalisasi yang dibuat oleh model ini harus diterima dengan hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi spesifik di negara Dunia Ketiga yang lain.

6. Mengenai proses redemokratisasi, maka ia juga harus dimengerti bukan sebagai sesuatu proses linear, tetapi sebagai proses dialektis antara faktor-faktor internal (negara, civil society, ideologi,

Negara Birokratik Otoriter dan Redemokratisasi 51

dan sebagainya) dengan faktor eksternal (sistem kapitalis dunia, politik internasional).

7. Analisis terhadap proses redemokratisasi harus memperhatikan dimensi-dimensi pokok, seperti dimensi waktu lamanya rezim oto­riter berkuasa, dimensi kelas-kelas dalam masyarakat, dimensi ideologi, serta dimensi internasional yang mempengaruhi.

8. Redemokratisasi bukanlah proses yang bisa diprediksi sebelumnya, tetapi merupakan proses yang terbuka (open-ended). Proses tersebut lebih merupakan proses transformatif di mana arahnya amat di­ tentukan oleh sejauh mana pembatasan-pembatasan wewenang dan kekuasaan negara diberikan, sejauh mana kemandirian civil society ditingkatkkan.

Bab 2 Dibalik Pemilihan Umum Problem dan Prospek Demokratisasi di Indonesia*

Akhir-akhir ini, muncul berbagai isyarat politik yang mengindikasikan kebangkitan gerakan demokrasi di negeri ini. Beberapa pernyataan kritis yang berkaitan dengan kebutuhan adanya restrukturisasi dan lebih terbukanya koridor politik telah muncul di media massa dan dalam pembicaraan publik lainnya, yang tidak hanya diungkapkan oleh kalangan oposisi, namun muncul juga dari beberapa orang dalam kalangan elite.1 Selain itu, hadir juga berbagai debat terbuka di antara para politisi dan pengamat mengenai kapabilitas dari sistem politik yang ada, dalam mendorong demokratisasi di Indonesia dalam waktu dekat ini.2 Selan• Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Monday Series Seminar, East West Center’s Institute of Culture and Communication, Honolulu-Hawaii, 27 April 1992.

1 Satu dari pernyataan politik yang paling akhir yang berkaitan dengan perlunya reformasi politik datang dari Menteri Dalam Negeri, Jenderal (Pum.) Rudini yang secara terbuka mengkritik “pendekatan keamanan” yang selama ini menjadi simbol politik Orde Baru. Pernyataannya dikutip ketika ia mengatakan bahwa “pemerintah tidak dapat lebih lama lagi menerapkan model pendekatan keamanan, yang meletakan doktrin stabilitas di atas semua persoalan.” Pendekatan ini, menurutnya, akan menghasilkan hambatan terhadap dinamika politik masyarakat, karena masyarakat yang ingin menjalankan kewajiban dan hak-hak politik mereka akan sewenang-wenang dituduh sebagai sumber dari instabilitas politik. Lihat Editor, No.14, 21 Desember 1991, hal. 12-13. Meskipun persoalan ini bukan hal yang baru dari sudut kritik terhadap rezim, namun tetap saja ini menimbulkan kontroversi di antara para elite, karena persoalan ini menyentuh urat syaraf yang dalam dari sistem politik yang sedang berjalan.

2 Saya di sini tidak akan membicarakan debat mengenai jenis demokrasi seperti apa yang kiranya sesuai untuk Indonesia. Cukup saja dikatakan bahwa prmlkiran Demokrasi Pancasila yang dipertahankan oleh rezim masihlah bisa diperdebatkan. Kritik yang tajam telah dibuat untuk memperlihatkan lemahnya lembaga-lembaga politik yang ada seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR/DPRD) dan

Di Balik Pemilihan Umum 53

jutnya, beberapa isu politik penting yang biasanya dikategorikan sebagai “sensitif ” seperti suksesi kepresidenan telah dibicarakan secara luas di masyarakat. Kenyataannya, isu suksesi telah mendominasi diskursus politik di negeri ini, sekurang-kurangnya, dalam lima tahun terakhir ini.3 Di tingkat masyarakat, kecenderungan atas kebangkitan demokrasi muncul ke permukaan setelah lama mereda sejak awal tahun 1970-an.

Dengan demikian, pendirian Forum Demokrasi pada tanggal 3 April 1991, misalnya, diharapkan banyak orang, baik aktivis politik maupun kalangan analis sebagai jalan kembalinya kalangan intelektual ke dalam tahap dan fungsi politik berupa katalis dari gerakan demokrasi di masa mendatang.4 Demikian juga, menjamurnya berbagai kelompok studi yang dibentuk oleh mahasiswa di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, telah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menjalankan fungsi sebagai saluran aspirasi politik masyarakat dan cara efektif mengontrol lembaga eksekutif. Ada banyak berbagai tuntutan untuk perubahan yang fundamental dalam aturan main politik saat ini seperti sistem kepartaian, prosedur pemilihan, dan struktur lembaga perwakilan, baik secara regional maupun nasional.

3 Isu ini semakin nyata ketika Presiden Soeharto telah berulang-ulang menyatakan keinginannya untuk berhenti (pensiun) dari jabatannya. Namun tidak jelas apakah ini dapat diterjemahkan secara tersirat. Kenyataannya dia tetap tidak memiliki saingan dan kelihatannya tidak ada indikasi yang jelas bahwa dia telah mempersiapkan penggantinya.

Berlanjutnya Soeharto sebagai presiden untuk masa mendatang karenanya tidak dipertimbangkan oleh banyak orang sebagai suatu isu. Namun lebih pada kebutuhan akan suatu konsensus baru dan peraturan yang lebih transparan mengenai soal kepresidenan yang sejauh ini sangat kabur. Di sudut yang lain, juga terdapat suatu pandangan yang kuat bahwa konsensus dan peraturan seperti itu tidak diperlukan, karena Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas mengenai soal kepresidenan. Tetapi banyak ahli dalam soal hukum perundang-undangan menyatakan bahwa dua kali masa jabatan kepresidenan adalah yang paling cocok buat Indonesia.

4 Forum Demokrasi (Fordem) adalah kelompok yang terorganisir secara longgar yang didirikan oleh beberapa intelektual terkemuka yang memiliki kepedulian terhadap demokratisasi di Indonesia. Dipimpin oleh seorang intelek­tual Islam yang sangat terkemuka saat ini, Abdurrahman Wahid, telah menarik banyak kalangan intelektual dari berbagai latar belakang yang berbeda. Meskipun tetap dipertahankan posisi sebagai organisasi yang longgar, namun Fordem terlibat secara aktif dalam praktik dan diskursus politik melalui pernyataan­-pernyataan mereka tentang demokrasi di Indonesia. Fordem menerima sedikit tekanan dari negara, meskipun terdapat beberapa “kejadian” yang menunjukkan bahwa negara tidak akan mengizinkan Fordem berkembang sebagai suatu gerakan politik yang kuat. Lihat Kompas, 6 Maret 1992, hal 1; dan Tempo, 24 April 1992; C. Brown, “Political Development 1990-1991”, dalam H. Hill, (ed.)., Indonesia Assessment. Canberra: ANU,1991, hal. 38-52.

54 Demokrasi dan Civil Society

mewakili perjuangan mahasiswa dalam mempertahan­kan peran tradisional mereka sebagai suatu kekuatan sosial-politik utama di dalam masyarakat.5 Berbagai aktivitas dari kelompok-kelompok pembela (advocacy) hakhak asasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kepedulian utamanya berkaitan dengan program pembangunan berbasis masyarakat, dipandang oleh beberapa pengamat politik sebagai isyarat lain yang menjanjikan masa depan gerakan demokrasi di Indonesia.6 Meskipun terdapat perkembangan yang menarik tersebut, kita tidak dapat langsung melompat ke suatu kesimpulan bahwa kecenderungan ini akan secara otomatis mengarah ke pemerintahan yang sepenuhnya demokratis dalam waktu dekat ini. Justru sebaliknya, masih terdapat beberapa alasan untuk mempertanyakan fenomena politik di atas telah merefleksikan kenyataan politik yang karena masih ada persoalan-persoalan mendasar yang berkaitan dengan demokratisasi di negeri ini yang belum terpecahkan. Gambaran yang menjanjikan di atas, bahkan dapat mengecoh mereka yang tidak paham dengan kerumitan situasi politik Orde Baru yang tidak selalu dapat diuraikan melalui pendekatan­-pendekatan politik konvensional dalam ilmu politik.

Hemat saya, untuk memahami proses-proses politik kontemporer di negeri ini, termasuk gerakan demokrasi di dalamnya, seseorang tidak 5 Beberapa kelompok studi di berbagai universitas dibentuk setelah adanya “Normalisasi Kehidupan Kampus� (NKK) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakhiri aktivitas politik mahasiswa pada 1978. Kelompok studi tersebut, yang selalu kritis terhadap pemerintah, telah dikontrol dan diawasi secara ketat karena mereka dilihat berpotensi untuk menciptakan instabilitas politik. Baru-barn ini, beberapa mahasiswa dari kelompok studi tersebut telah dipenjarakan dengan tuduhan terlibat dalam aktivitas-aktivitas subversif.

6 Kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi kurang ditekan, walaupun tidak berarti mereka terbebas dari pengawasan negara. Laporan-laporan dari kelompokkelompok ini telah memperlihatkan bahwa para pengacara mereka menghadapi kesulitan dalam menemui klien mereka ketika kliennya di bawah tanggungjawab pemerintah.

Dana yang terbatas juga merupakan suatu masalah utama bagi kelompok-kelompok seperti ini. Sementara itu, kalangan LSM kebanyakan bergantung kepada subsidi dan kontrak pemerintah, atau dukungan donor luar negeri seperti dari USAID, Bank Dunia, NOVIB, CIDA, dan lainnya. Meskipun kerja mereka sangat penting di dalam mendorong pembangunan dari bawah, tetapi banyak dari mereka juga memperoleh kritik karena menjadi kurang peka terhadap kebutuhan rakyat bawah dan cenderung bertingkah sebagai agen-agen pembangunan birokrasi. Kontrol terhadap kalangan LSM berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang secara nyata banyak melakukan tekanan terhadap mereka melalui berbagai peraturan dan kebijakan.

Di Balik Pemilihan Umum 55

demokrasi di Indonesia, adalah penting untuk menekankan peranan negara dalamnya. Ini benar, karena negara di bawah Orde Baru telah menjadi dominan dan intervensionis di dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.8 Jika demokratisasi memerlukan perkembangan suatu civil society yang kuat dan mandiri, dan kemudian ini diikuti bahwa pemahaman akan dialektika yang berkaitan antara negara dan masyarakat adalah penting.9 Dengan demikian masalah-masalah politik di Indonesia dewasa ini akan dapat dipahami secara lebih baik dengan melampaui pendekatan kelembagaan yang umum. Dalam tulisan ini saya akan berusaha untuk menguji proses demokratisasi dengan memfokuskan pada hubungan dialektika antara negara dan masyarakat, peran kelas menengah dan gerakan intelektual, dan akhirnya dinamika politik arus bawah (grass roots) di bawah Orde Baru. Akan diuraikan bahwa pelembagaan dan praktikpraktik politik yang ada tidak dapat diperlakukan sebagai suatu entitas tersendiri yang dapat memadai menjelaskan proses-proses politik yang ada, dan sebenarnya, kecenderungan demokrasi di masa depan. Lebih baik, ini secara terus-menerus dikaitkan dengan faktor-faktor yang memungkinkan kita berusaha mengatasi lintasan politik Indonesia melampaui penampakannya.

Pemilu Tanpa Distribusi Kekuasaan Ketika pemilihan umum berlangsung pada bulan Juni 1992, is adalah pemilu kelima masa Orde Baru. Ini, untuk pastinya, hanya satu dari 8 Analisis politik seperti itu terhadap politik Indonesia yang menaruh perhatian terhadap negara telah dikerjakan oleh beberapa ilmuwan politik dan sosiolog. Sebagai misal, lihat Arief Budiman (ed.), State and Civil Society in Indonesia, Clayton, Victoria: Monash University Press, 1990; M. Mas’oed, The Indonesian Economy and Political Structure during the Early New Order, 1966-1971, Disertasi Ph.D, The Ohio State University, 1983; D. King, “The Indonesia’s New order as Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference does it Make?� dalam B. Anderson, dan A. Kahin (eds.)., Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate: Itacha: Modern Indonesian Project, 1982, hal. 104-116.

9 Dalam situasi sekarang ini, adalah tidak berguna untuk berharap bahwa negara akan kehilangan kontrol dominannya. Kenyataannya dengan menggunakan konsep negara integralistik, ini akan menjadi lebih intervensionis. Konsep ini aslinya berasal dari penafsiran Supomo atas Undang-Undang Dasar 1945. Ini memperoleh dukungan yang kuat dari Orde Baru karena menyediakan basis teoretis yang kokoh bagi negara yang kuat yang dibutuhkan selama pembentukankan awal rezim.

56 Demokrasi dan Civil Society

berbagai “prestasi” politik yang telah ditegaskan oleh pemerintah. Cerita keberhasilan politik yang lain juga telah dinyatakan oleh rezim, yakni pemeliharaan keamanan dan stabilitas politik untuk waktu yang relatif lama yang memungkinkan negara berkonsentrasi pada program pembangunan nasional; pengurangan yang tajam atas konflik politik berdasarkan ikatan primordial yang telah menganggu negeri ini di masa lalu; memperkenalkan ideologi negara, Pancasila, sebagai faktor pe­mersatu dalam masyarakat yang sangat heterogen; dan tak kurang pentingnya, kembalinya posisi yang terhormat dari negeri ini sebagai aktor dalam pergaulan internasional dan regional.10 Namun demikian, dari sudut pandang kritis, pemerintah belum berhasil untuk memenuhi janjinya dalam mendorong proses demo­kratisasi.

Ada perdebatan yang terus berlangsung, baik di dalam maupun di luar lingkungan akademis mengenai sampai sejauh mana “cerita keberhasilan” politik di atas merupakan potret realitas politik di negeri ini.11 Kerusuhankerusuhan regional baru-baru ini di Lampung, Aceh, dan yang terakhir di Timor Timur telah menunjukkan bahwa regional­isme dan masalah integrasi nasional masih belum selesai. Lebih jauh, cara pemerintah pusat menangani kerusuhan-kerusuhan ini telah meng­undang kecaman, baik dari dalam negeri maupun internasional, atas soal-soal hak asasi di Indonesia. Kasus Timor Timur, khususnya, telah memaksa pemerintah untuk melakukan penyelidikan nasional, yang merupakan pertama kalinya, setelah munculnya desakan-desakan dalam negeri dan internasional atas kasus tersebut.12 10 Konferensi Negara-negara Non-Blok di Jakarta hanya salah satu bukti terbaru, di samping peran Indonesia dalam resolusi konflik di tingkat regional dan intemasional seperti di Timur Tengah dan Kamboja.

11 Beberapa kalangan oposisi politik dan juga kalangan analisis politik luar yang kritis terhadap pemerintah secara umum mengabaikan prestasi politik seperti ini, khususnya sejauh berkaitan dengan isu-isu hak-hak asasi dan demokratisasi. Terdapat laporan dan penilaian kritis yang melimpah terhadap kinerja Orde Baru yang berkaitan dengan isu-isu tersebut. Lembaga hak asasi dan oposan semacam itu seperti kelompok Petisi 50, Amnesti Interansional, Asia Watch, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan beberapa aktivis hak asasi secara umum sependapat bahwa pemerintah telah mengabaikan masalah hak asasi dan demokratisasi demi pembangunan.

12 Namun demikian, kerusuhan regional lainnya seperti di Lampung dan Aceh mendapat sedikit perhatian. Tidak ada suatu tim pencari fakta nasional yang dibentuk.

Namun pelaksanaan pengadilan terus berjalan bagi mereka yang dituduh mendalangi

Di Balik Pemilihan Umum 57

Orde Baru, dalam tinjauan ulang, telah menghadapi desakan yang kian meningkat untuk menjadi lebih tanggap terhadap partisipasi politik dari masyarakat. Sedikit banyak tuntutan-tuntutan tersebut merefleksikan berkembangnya rasa frustrasi dan ketidaksabaran di dalam masyarakat terhadap keengganan pemerintah untuk berbagi kekuasaan dengan mereka.

Banyak kelompok aktivis politik bahkan melihat jenis nuansa politik seperti ini sebagai “kemandekan politik� (political stagnation).13 Suasana ini telah memperkuat status-quo politik yang akibat jangka panjangnya akan digugat meski dalam prestasi politik Orde Baru. Mereka menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menangani isu-isu politik utama seperti konflik perburuhan, keluhan petani atas pemukiman dan peremajaan tanah mereka, monopolisasi aktivitas-aktivitas ekonomi yang strategis dan penting oleh beberapa klompok konglomerat dan keluarga elite.

Malahan pemerintah cende­rung menangani masalah-masalah ini secara setengah-hati, dan baru ditangani apabila masalah-masalah tersebut telah mengancam akan menghancurkan tatanan sosial yang ada.14

kerusuhan. Mungkin dapat dinyatakan bahwa kurangnya tekanan internasional telah menghasilkan situasi yang tenang-tenang saja, di samping suatu fakta bahwa Timor Timur tetap sebagai isu yang kontroversial di forum internasional.

13 Lihat Tempo, 13 April 1991, hal. 19; 18 Mei 1991, hal. 22.

14 Banyak yang telah diberitakan oleh media massa, dalam maupun luar negeri, mengenai tumbuhnya keresahan di antara buruh dan tani di Indonesia baru-baru ini. Di antara yang diberitakan secara luas adalah unjuk rasa buruh di seluruh kota-kota industri terkemuka seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (JABODETABEK) dan luar Jawa.

Juga banyak protes petani yang didokumentasikan seperti kasus unjuk rasa petani di Cimacan, Badega, dan Kedungombo. Yang belakangan ini khususnya menerima perhatian internasional karena keterlibatan Bank Dunia dalam kasus ini. Isu monopoli telah menjadi suatu pengetahuan masyarakat. Satu kasus yang terbaru adalah monopoli cengkeh oleh BPPC, suatu konsorsium swasta para pedagang cengkeh yang diketuai salah seorang putra Presiden. Monopoli memperoleh kritik tidak hanya oleh kalangan politisi, tetapi juga oleh banyak kalangan ekonomi, karena secara jelas ini akan menempatkan petani cengkeh dalam suatu situasi ekonomi yang sangat buruk dan melumpuhkan ekonomi nasional secara keseluruhan. BPPC pada akhirnya didesak untuk melepaskan hak monopolinya setelah menjadi nyata bahwa mereka tidak mampu menangani persoalan-persoalan seperti harga dasar, kelebihan produksi, dan pemasaran cengkeh kepada perusahaan-perusahaan rokok.

58 Demokrasi dan Civil Society

Satu isu penting yang berkaitan dengan masa depan demokrasi di negeru ini adalah kecenderungan ketidakpedulian politik di kalangan anak muda. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh majalah Editor, tahun 1991 terhadap kalangan muda Jakarta, sebagai contoh, memperlihatkan bahwa 68,03% dari 972 responden tidak ingin terlibat dalam organisasi sosialpolitik. Hanya 10% dari mereka yang berpartisipasi dalam partai politik.

Meskipun penelitian ini hampir tidak dapat mewakili keadaan umum jiwa politik generasi muda Indonesia, tetapi ini mungkin menunjukkan, di atas permukaan, adanya persoalan yang berhubungan dengan partisipasi politik di kalangan muda. Apabila dilihat bahwa mayoritas pemilih adalah berasal dari kategori ini dan masa depan politik Indonesia bergantung pada mereka, jelaslah bahwa politik kaum muda akan menjadi isu sangat penting dalam tahun-tahun yang akan datang.

Beberapa orang melihat bahwa masalah politik ini berakar dari kepuasan diri sendiri generasi muda sebagai hasil meningkatnya per­ tumbuhan ekonomi dan kebudayaan santai yang berkaitan dengan masyarakat modern. Namun demikian, ada juga yang melihatnya se. bagai satu bukti dari kegagalan pemerintah, yang menekankan stabilitas dan keamanan, untuk melibatkan generasi muda dalam proses politik dan menyediakan mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam sistem politik yang ada. Model politik yang ada menyulitkan pemerintah untuk mendorong mereka terlibat dalam politik di luar jaringan politik yan diakui negara.15 Akhirnya, isu penting lainnya yang akan menentukan masa depan demokrasi di negeri ini adalah kondisi politik masyarakat arus bawah, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pedesaan di mana mereka merupakan lebih dari 80% masyarakat Indonesia. Para analis umumnay sepakat bahwa satu dari strategi politik yang sangat luar biasa dari Orde 15 Pendekatan keamanan dijalankan secara efektif melalui suatu model negara korporatis untuk melaksanakan pengkaderan politik di kalangan anak muda. Dengan demikian, pengkaderan politik yang umum dilaksanakan dengan karakteristik melalui organisasi tertentu yang jaringan politiknya secara tertutup berkaitan dengan partai politik yang ada, khususnya Golkar. Peran organisasi semacam KNPI, AMPI, FKPPI adalah penting sebagai suatu jaringan politik untuk pengkaderan politik di kalangan anak muda.

Sebagai perbandingan, banyak organisasi pemuda independen secara umum tidak mampu memberikan jalan bagi kader-kader terbaik mereka untuk menjadi figur politik di masa depan. Umumnya, pengkaderan politik dari organisasi-organisasi independen semacam ini dilakukan melalui cara-cara korporatif dari para pengurus organisasi politik.

Di Balik Pemilihan Umum 59

Baru adalah keberhasilannya mencegah masyarakat bawah untuk terlibat dalam aktivitas politik sebagaimana tahun 1950-an yang telah dituduh mengakibatkan gangguan pada stabilitas politik nasional. Melalui apa yang dikenal sebagai kebijakan “massa mengambang”,16 penyingkiran politik atas masyarakat arus bawah telah menjadi alat politik yang efektif untuk mempertahankan kestabilan politik selama lebih dari 20 tahun. Namun beberapa kritik mengungkapkan bahwa stabilitas politik sebagai hasil dari kebijakan seperti ini, untuk jangka panjang, tidak dapat mendorong demokrasi politik. Sejauh stabilitas tetap mengalienasi masyarakat dari proses-proses politik, yang terjadi adalah suatu pseudostabilitas yang sangat mudah goyah di dalam suatu situasi krisis yang disebabkan oleh masalah-masalah ekonomi atau konflik elite yang keras di tingkat pusat. Selain itu, terdapat juga suatu bahaya yang permanen dari ketergantungan masyarakat pada negara sehingga menyulitkan pembangunan infrastruktur demokrasi.

Menurut pendapat saya, persoalan ketergantungan masyarakat pada negara sangat penting untuk dibahas. Berbagai pengalaman negara-negara Amerika Latin dan Asia telah memperlihatkan bahwa kegagalan berbagai eksperimen demokrasi yang didorong dari atas disebabkan oleh tidak hadirnya atau tidak memadainya praktik-praktik dan infra­struktur politik akibat di bawah rezim otoriter untuk waktu yang lama. Kesulitan sosialisasi praktik-praktik politik demokrasi telah menciptakan kekalahan yang tidak diharapkan yakni, perluasan stabilitas di bawah rezim otoriter-represif, atau dalam kasus yang lain, rasa frustrasi, “kembali dari potongan” proses-proses demokrasi yang seringkali diakhiri de­ngan pengambilalihan oleh militer.17 16 Kebijakan ini sebenarnya telah mencegah paitai politik di luar Golkar untuk mendapatkan jalur formal ke wilayah pedesaan. Sementara itu, Golkar tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan ini karena dapat menggunakan birokrasi negara untuk memobilisasi masyarakat pedesaan demi kepentingan politiknya. Meskipun menerima kritik terus-menerus, tidak ada tanda-tanda bahwa kebijakan semacam ini akan dihapuskan di waktu yang dekat ini. Untuk pembicaraan atas kebijaksanaan ini, lihat A. Moertopo. The Acceleration and Modernization of 25 Years’ Development. Jakarta: CSIS, 1973; K. Ward, “Indonesia’s Modernization: Ideology and Practice” dalam R. Mortimer, (ed.)., Showcase State: The Illusion of Indonesia’s ‘Accelerating Development’. Sydney: Angus and Robertson, 1973, hal. 67-82.

17 Perkembangan di Peru dan Filipina bare-bare ini menunjukkan bahaya­ nya demokratisasi dari atas tanpa infrastruktur demokrasi yang memadai dalam masyarakat dan peninggalan masa yang panjang di bawah rezim otoriter. Dalam kasus Peru, ketidaksabaran elite sipil dan militer telah menjerumuskan negara dalam suatu

60 Demokrasi dan Civil Society

Dengan demikian, kekuasaan negara yang luas di bawah Orde Baru harus dipertimbangkan sebagai suatu faktor yang menentukan laju demokratisasi di Indonesia. Adalah jelas bahwa Orde Baru telah berhasil dalam menjalankan tuntutan akan suatu negara yang kuat sebagaimana dimaksud oleh penyusun UUD 1945, yang harus menghadapi masalahmasalah kesatuan nasional dari negara baru dan soal heterogenitas dari masyarakat baru. Sejarah pascakolonial Indonesia telah menunjukkan kegagalan berbagai pemerintahan di bawah rezim terdahulu dalam melaksanakan ide tersebut dalam praktik yang hanya menghasilkan hambatan-hambatan politik, ekonomi dan sosial. Dan juga benar bahwa kecenderungan “sangat berkembang” dari negara saat ini dapat berten­ tangan dengan pemerintahan dernokrasi di masa mendatang.

Karena itu, persoalan utamanya adalah menemukan strategi pem­ berdayaan politik yang memadai di masyarakat dalam rangka mencegah kekuasaan negara menjadi berlebihan, yang hanya akan memberikan peluang rezim otoriter tetap berkuasa. Dalam pandangan saya, ini tidak akan bertentangan dengan keinginan para penyusun UUD, yang pada dasarnya juga sepakat dengan suatu masyarakat yang kohesif dan kuat.

Menurut pendapat saya, satu dari strategi yang sangat penting adalah untuk memberdayakan civil society yang ada, yang telah hampir kehi­langan vitalitasnya di bawah tekanan negara dewasa ini.18 Di Indonesia, strategi ini ketidakpastian dan ancaman pemberontakan bersenjata dari kelompok-kelompok oposisi, khususnya kelompok garis kiri. Dalam kasus Filipina, proses demokratisasi tetap terlihat dalam era rezim pasca-Aquino. Terlihat bahwa rezim Aquino sejauh ini telah gagal untuk membangun dan mendorong suatu pemerintahan demokrasi melalui kekuatan rakyat dan malahan dirinya terlihat dalam suatu posisi yang defensif berhadapan dengan sayap kanan dan kiri yang tetap kuat.

18 Inti civil society yang saya gunakan di sini adalah mengikuti pemahaman postHegelian yang menolak doktrin negara sebagai suatu telos politik tertinggi. Civil society termasuk ruang publik yang bebas, organisasi sosial sukarela, korporasi ekonomi, dan sistem peradilan yang kuat. Pemberdayaan civil society sebagai suatu strategi demokratisasi telah memperoleh perhatian yang luas akhir-akhir ini, khususnya mengikuti runtuhnya negeri-negeri komunis di Eropa Timur. Perpustakaan mengenai civil society telah meningkat secara drastis meskipun diwarnai dengan perbedaan basis epistemologis dan implikasi politik yang luas, khususnya antara aliran pemikiran liberal dan Mantis. Untuk pembicara­ an yang berarti dalam negara dan civil society, lihat Keane, J (ed.), Civil Society and the State: A European Perspective. London: Verso, 1988; Arato, A, “Civil Society vs. the State”. Telos, 1981, 47, hal. 23-47; “Empire vs Civil Society”. Telos, 1981-1982, hal. 19-48; Mizstal, B,

Di Balik Pemilihan Umum 61

akan ditentukan oleh peran yang dimainkan oleh tiga agen sosial-politik, yakni kalangan intelektual (termasuk mahasiswa), kelas menengah, dan kekuatan-kekuatan politik-arus bawah, khususnya, namun tidak secara eksklusif, buruh dan tani. Kalangan intelektual, dalam sejarahnya, adalah agen perubahan sosial-politik dalam Indonesia modern melalui ide-ide baru dan sikap-sikap anti kemapanan mereka. Kemunculan kelas menengah bersamaan dengan proses pembangunan, meskipun masih dalam formasi yang dini, akan menjadi suatu kekuatan yang penting dalam perjuangan untuk memperdayakan civil society. Posisi strategis kelas ini akan menjadi suatu aset untuk demokratisasi di negeri ini dalam tahun-tahun yang akan datang.19 Akhirnya, elemen arus bawah akan memainkan peran penting di masa mendatang sebagai suatu sumber kekuatan sekaligus dalam saat yang bersamaan sebagai sasaran yang penting dalam pemberdayaan politik.

Dengan demikian, saling-kait antara faktor-faktor tersebut dengan negara tidak diragukan lagi akan menyumbang formasi masa depan dari suatu civil society yang kuat dan mandiri di Indonesia.

Segera semakin jelas bahwa tiga agen pemberdayaan civil society di Indonesia ini berada dalam posisi politik yang rentan dan masih tetap di bawah dominasi negara. Ini sebagian disebabkan karena kemerosotan peran intelektual dalam membangun diskursus-diskursus dan praktikpraktik sosial-politik di Indonesia dalam 20 tahun terakhir, depolitisasi masyarakat arus bawah, dan ketidakberdayaan kelas menengah untuk ber kembang secara mandiri dan kohesif sebagai suatu kelas yang mampu

Poland after Solidarity: Social Movement vs the State, New Burnswick: Transaction Book, 1985; Henningsen, M, Civil Society vs Socialism, Mss Honolulu, HI: Dept. of Political Science UH, 1991; Havel, V. et.al, The Power, op.cit., 1985; Budiman, A. (ed.), State, op.ctt., 1990.

19 Satu informasi mengenai kondisi kelas menengah Indonesia dan peran politiknya dapat dilihat dalam R. Tanter dan K. Young (eds.) . The Pollitics of Middle Class Indonesia, Clayton, Victoria: Monash University, 1990. Masih terdapat perdebatan yang tajam mengenai istilah kelas menengah yang dipakai dalam masyarakat Indonesia. Tanpa mempertimbangkan suatu definisi yang belum pasti, saya akan memakainya secara longgar dengan menunjuk pada kelas-kelas sosial yang posisinya mungkin memainkan peran sebagai penengah antara elite dan massa. Istilah konvensional dari borjuasi kecil masuk ke dalam kategori kelas menengah di Indonesia.

62 Demokrasi dan Civil Society

untuk melindungi kepentingannya berhadapan dengan pelanggaranpelanggaran negara dan elite penguasa.20 Perjuangan dalam pemberdayaan civil society sebagai suatu jalan utama dari proses-proses demokratisasi, menurut pandangan saya, hanya dapat dijalankan terutama melalui penemuan kembali peran intelektual dalam praktik-praktik dan diskursus-diskursus sosial-politik di Indonesia; memperkuat dan memperluas peran kelas menengah; dan pemberdayaan politik arus bawah. Akhir dari tulisan ini akan berusaha untuk menguji masalah-masalah yang mereka hadapi dan prospek dari perjuangan mereka.

Namun demikian, penekanan akan diberikan pada masalah-masalah politik yang berkaitan dengan kalangan intelektual dan masyarakat arus bawah, sementara mereka yang dari kelas menengah Indonesia hanya akan disinggung secara sepintas.

Keterlibatan Politik Kaum Intelektual Telah diketahui secara luas bahwa kalangan intelektual Indonesia secara historis memainkan peran yang penting dalam pembentukkan politik Indonesia modern. Semenjak awal abad kedua puluh, mereka menjadi pemimpin dalam gerakan nasionalis yang menjadi satu cara utama melawan kolonialisme. Tokoh-tokoh intelektual seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan Natsir, misalnya, adalah di antara tokohtokoh politik utama selama perjuangan untuk kemerdekaan dan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan di tahun 1945.

Selama periode yang disebut demokrasi liberal (1945-1959), mereka yang dari generasi intelektual pertama tidak hanya aktif dengan memberikan nasihat-nasihat intelektual untuk program dan kebijaksana­an sosial, ekonomi dan politik, namun mereka juga terlibat dalam aktivitas-

20 Satu informasi mengenai kondisi kelas menengah Indonesia dan peran politiknya dapat dilihat dalam R. Tanter dan K. Young (eds.) ... The Pollitics of Middle Class Indonesia, Clayton, Victoria: Monash University, 1990. Masih terdapat perdebatan yang tajam mengenai istilah kelas menengah yang dipakai dalam masyarakat Indonesia. Tanpa mempertimbangkan suatu definisi yang belum pasti, saya akan memakainya secara longgar dengan menunjuk pada kelas-kelas sosial yang posisinya mungkin memainkan peran sebagai penengah antara elite dan massa. Istilah konvensional dari borjuasi kecil masuk ke dalam kategori Kelas menengah di Indonesia.

Di Balik Pemilihan Umum 63

aktivitas politik secara nyata. Soekarno menjadi presiden per­tama negeri ini, Hatta menjadi wakil presiden pertama dan sekaligus perdana menteri.

Demikian juga Sjahrir, Natsir dan beberapa intelektual utama dari generasi pertama lainnya. Sebagai tinjauan ulang, mungkin dapat dinyatakan bahwa latar belakang mereka sebagai intelektual telah mewarnai nuansa politik di dalam suatu masa yang sangat demokratis, meskipun kadangkala tidak efisien secara politik.21 Peran politik intelektual masih saja menentukan, meskipun di bawah pemerintahan otoriter Soekarno. Pada saat itu, di samping masih aktifnya kalangan intelektual generasi pertama, juga muncul suatu generasi baru yang latar belakang pendidikan dan sosialnya lebih beragam dibandingkan sebelumnya, termasuk di sini para mahasiswa, yang memainkan peran sangat penting di dalam melicinkan jalan bagi Orde Baru untuk sampai pada kekuasaan di tahun 1965. Beberapa dari kalangan intelektual dalam periode tersebut menjadi pimpinan partai politik dan organisasi yang ada, sementara beberapa di antara mereka tetap berada di luar politik yang resmi, meskipun tetap memiliki pengaruh politik yang kuat. Akan tetapi, dalam masa kejayaan yang dikenal sebagai politik aliran di tahun 1950an, mereka tidak dapat melepaskan diri dari konflik politik yang berbasis ideologi.22 Kalangan intelektual dengan kecenderungan sosialis atau Marxis yang kental akan berafiliasi dengan partai komunis yang ada (PKI)

21 Dalam kenyataannya periode tersebut didominasi oleh kaum politisi ­intelektual.

Orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir dikenal balk sebagai intelektual maupun politisi kaliber hebat. Hakikat demokrasi politik In­ donesia sebelum rezim Soekarno adalah jelas, misalnya kemungkinan untuk terlibat dalam kontroversi dan konflik politik tanpa adanya ketakutan akan pem­balasan dari negara atau rival politik yang ada di kekuasaan. Bahkan pemilihan umum pertama di tahun 1955 secara luas dipertimbangkan sebagai pemilihan yang paling demokratis yang tidak pernah terjadi pada era pasca kemerdekaan.

22 Inti aliran “politik aliran” secara umum dicirikan sebagai pertentangan politik berdasarkan aliran politik yang lazim dalam masyarakat Indonesia pasca kolonial. Aliran ideologi ini berakar dalam agama, budaya politik, dan “isme-isme” modern seperti liberalisme, komunisme, sosialisme dan sebagainya. Untuk analisis yang mendalam, lihat C. Geertz, “The Javanese Village” dalam G. Skinner. (e.d)., Local, Etnic, and National Loyalties in Village Indonesia: A Symposium, New Haven: Yale University, 1959, hal. 37-41; dan B. Anderson, “The Idea of Power in Javanese Culture” dalam Language and Power: Exploring Political Culture in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1990, hal. 56-57.

64 Demokrasi dan Civil Society

atau partai-partai yang brforientasi sosialis lainnya seperti PSI dan Murba.

Mereka yang memiliki ideologi nasionalis-sekuler yang kuat bergabung atau mendukung partai nasionalis seperti PNI. Akhirnya, kalangan intelektual dengan orientasi keagamaan biasanya memberikan dukungan mereka pada keberadaan partai-partai politik dengan basis keagamaan seperti Masyumi, NU, Parkindo dan sebagainya.23 Sementara itu, kalangan intelektual independen, sedikit dalam jumlah serta kurang dikenal, juga aktif terlibat dalam praktik dan diskursus sosial dan politik melalui media massa dan kelompok studi. Kalangan intelektual ini umumnya kritis terhadap kecenderungan otoriter Soekarno dalam menangani politik Indonesia dan berhubungan dengan memburuknya secara cepat kehidupan sosial dan ekonomi di seluruh negeri.24 Setelah pembentukkan Orde Baru, kehidupan intelektual di Indone­sia telah menciptakan suatu bentuk yang sangat berbeda, khususnya sejauh ,berkaitan dengan peran politik mereka. Lenyap sudah posisi kesejarahan mereka sebagai salah satu agen utama dari praktik dan diskursus sosialpolitik. Sebaliknya, posisi mereka saat ini telah digantikan oleh kalangan teknokrat, yang telah muncul sangat berkuasa di bawah rezim Orde Baru sebagai satu faksi yang penting di dalam elite politik bersama dengan kalangan birokrat militer dan sipil dan juga masyarakat kelas kapitalis.

Jika pun ada, kalangan intelektual, khususnya mereka yang secara terbuka mengkritik pemerintah, berada dalam posisi yang defensif dan secara berkesinambungan di bawah tekanan politik negara.

23 Pengelompokan intelektual beriring dengan garis partai politik terjadi khususnya dalam era kejatuhan Soekarno pada awal 1960-an. Dengan demikian terdapat organisasi bawahan semacam itu yang dibentuk oleh partai-partai politik untuk mengakomodasi keintelektualan mereka seperti HSMI, CGMI, PMII, HSNI, GMNI, di samping organisasi independen seperti HMI. Kalangan intelektual independen jarang sekali membentuk suatu organisasi tertentu, dan sebaliknya mereka memilih untuk menyatakan aspirasi politiknya melalui pernyataan terbuka seperti Manifes Kebudayaan yang terkenal yang langsung diarahkan ke tindakan-tindakan represif rezim Soekarno terhadap kebebasan berekspresi dari kalangan intelektual dan seniman nonkomunis. Pam “Manikebuis� pada gilirannya menjadi pelopor gerakan anti-Soekarno di tahun 1960-an.

24 Ini berasal dari kalangan intelektual di mana Orde Baru asalnya mendapat dukungan. Beberapa dari mereka mendukung pembentukan Sekber Golkar, suatu organisasi dari kelompok fungsional yang berbeda dan tidak bergabung pada partai politik mana pun. Selanjutnya menjadi Golkar saat ini. Beberapa intelektual yang kecewa pada kinerja politik Golkar keluar dan menjadi para pengkritiknya.

Di Balik Pemilihan Umum 65

Dalam perkembangan yang terakhir, beberapa dari kalangan intelektual independen terus melanjutkan perjuangan mereka di luar jaringan politik formal. Beberapa dari mereka telah membentuk atau bergabung dengan kalangan LSM yang memiliki kegiatan masih berkaitan dengan aspirasi politik mereka. Kegiatan ini meliputi pembelaan hak asasi, program pengembangan masyarakat, program pendidikan, pelestarian lingkungan, dan gerakan koperasi. Beberapa intelektual terkenal terus aktif di dunia pers, meskipun mereka seringkali frustrasi karena adanya sensor negara atau sensor-diri pers.25 Ada juga kalangan intelektual yang bekerja di universitas dan lembagalembaga pendidikan dan penelitian lainnya. Posisi mereka agak sedikit berbeda dengan mereka yang berada di LSM atau mass media dalam hul mereka kurang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam tindakantindakan dan diskursus-diskursus publik. Khususnya mereka yang ada di lembaga-lembaga dan universitas-universitas negeri, kesempatan ini bahkan semakin kecil. Suatu kenyataan bahwa mereka termasuk organisasi KOPRI sudah cukup untuk membuat mereka mengekang diri mereka sendiri untuk terlalu aktif dalam praktik-praktik dan diskursus­-dikursus politik yang mungkin akan bertentangan dengan negara.26 Sebagai salah satu elemen kelas menengah, kalangan intelektual diharapkan dapat memainkan peranan utama untuk memperkuat kemandirian mereka dalam menghadapi intervensi negara yang kuat, dan membantu dalam mengembangkannya menjadi suatu basis bagi masyara­ 25 Peranan yang dimainkan oleh mass media dalam memberdayakan civil society memerlukan suatu analisis khusus yang tidak bisa dipenuhi dalam tulisan ini. Pers Indonesia masih tetap belum dapat menikmati kebebasan sebagaimana didapat selama tahun-tahun awal Orde Baru. Meskipun demikian, kita masih dapat menemui analisis kritis di media massa mengenai politik Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Surat kabar Nasional seperti Kompas, Suara Pembaruan, Media Indonesia dan majalah seperti Tempo dan Editor kadangkala menyajikan tulisan-tulisan kritis atau berita yang tidak selalu bersesuaian dengan garis posisi pemerintah atau dipertimbangkan peka secara politik.

26 Ini bukan berarti kalangan intelektual yang bekerja pada lembaga- l e m b a g a negara kurang kritis. Sebaliknya, beberapa intelektual terkemuka di Indonesia saat ini bekerja dengan negara dalam posisi yang berbeda seperti profesor, dosen, peneliti dan lainnya. Meskipun benar bahwa mereka dibatasi oleh peraturan negara dan kurang mampu untuk melakukan gerakan seperti rekan mereka di LSM atau media massa.

66 Demokrasi dan Civil Society

kat sipil. Namun, dalam situasi saat ini, kemampuan kepemimpinan seperti itu belum terlihat jelas. Masih terdapat kecenderungan yang kuat di antara anggota kelas menengah untuk menggunakan pendekatan birokrasi dalam menangani masalah-masalah mereka yang pada giliran­ nva membuat mereka semakin bergantung pada negara. Dalam banyak kasus, situasi ini disebabkan oleh keengganan negara untuk memberikan lebih banyak kebebasan bagi masyarakat kelas menengah untuk mengembangkan inisiatif karena ketakutan negara akan kehilangan kontrol atas diri mereka.27 Dalam 20 tahun terakhir ini, gerakan-gerakan politik yang dipelopori oleh kaum intelektual untuk mempertahankan tatanan yang demokratis hanya melahirkan hasil-hasil yang sangat minimal. Sebagai misalnya, gerakan mahasiswa yang dulu diharapkan menjadi suatu alat politlk yang efektif bagi masyarakat sebagaimana di masa lalu, berakhir dengan kekecewaan karena mereka dibungkam secara efektif oleh negara melalui cara-cara represif dan regulasi.28 Setelah kegagalan protes-protes mahasiswa di tahun 1974 dan 1978, aktivitas mereka telah dibatasi oleh negara menjadi kegiatan-kegiatan nonpolitik seperti aktivitas olah raga, 27 Banyak kasus birokratisasi semacam itu dapat ditunjukkan. Organisasi­-organisasi yang disponsori oleh negara seperti HIPMI, KADIN, FKPPI dan lainnya memperlihatkan ketergantungan kelas menengah pada perlindungan negara. Juga munculnya sejumlah anggota keluarga elite yang memasuki dunia usaha dan politik memiliki kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan yang lebih sejati dan alamiah dari wirausaha dan kepemimpinan politik dalam masyarakat. Inti dari politisi karbitan (half-baked politicians) dan orang kaya baru (the new rich people) adalah beberapa contoh untuk menunjukkan feno­mena tersebut.

28 Ini adalah takdir dari gerakan mahasiswa tahun 1974, Peristiwa Malari dan protes mahasiswa tahun 1978. Yang pertama ditumpas oleh militer dan beberapa aktivisnya di penjarakan atau dipaksa untuk mengakui keterlibatannya dalam aktivitas yang serupa. Yang belakangan berhasil dicegah sebelum ber­kembang menjadi kekuatan politik yang series melalui peraturan pemerintah yang melarang mahasiswa menggunakan kampus untuk kegiatan politik. Kebijak­an pemerintah yang paling efektif untuk mengawasi aktivitas mahasiswa adalah apa yang dikenal sebagai program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Kebijakan ini praktis telah menghentikan keterlibatan politik mahasiswa secara langsung di seluruh wilayah sejak tahun 1978. Beberapa upaya untuk mencabut kebijakan NKK tidak diterima oleh pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa Peristiwa Malari sebagian berhasil dalam memaksa pemerintah untuk merevisi beberapa kebijakannya dalam soal penanaman modal luar negeri, dan menjadi lebih peka terhadap masalah pemerataan pendapatan.

Di Balik Pemilihan Umum 67

diskusi dan rekreasi.29 Atas dasar itu, para mahasiswa yang memilih untuk menghindarinya, telah membentuk berbagai kelompok studi di luar kampus mereka. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, beberapa dari kelompok studi tersebut dicurigai oleh aparatur negara sebagai terlibat secara politik dalam diskusi-diskusi yang sensitif, atau bahkan secara politik merupakan tindakan subversif.30 Cerita tentang kehidupan intelektual di Indonesia di bawah Orde Baru semakin memburuk dengan tidak terjadinya debat kebudayaan dan filsafat dalam waktu yang lama yang mungkin menandakan vitalitas mereka.31 Dan bahkan kejadian-kejadian politik utama seperti runtuhnya rezim-rezim totaliter dan komunis di Blok Timur atau gerakan-gerakan demokrasi penting di negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Asia lainnya hanya dibicarakan dalam lingkaran intelektual yang sangat terbatas. Beberapa diskusi atas topik-topik khusus tersebut yang dapat dijumpai dalam media massa atau dalam beberapa pembicaraan intelektual sangat tidak mendalam atau gagal untuk membuatnya relevan dengan situasi politik di Indonesia.

Dalam lima tahun terakhir, bersamaan dengan kesulitan ekonomi nasional dan meningkatnya tuntutan untuk rekonstruksi politik, kalangan intelektual berupaya untuk kembali lagi dalam panggung politik nasional.

Pada waktu yang bersamaan, kelihatannya negara juga mempertimbangkan 29 Beberapa kritik percaya bahwa kondisi apatis politik saat ini di kalangan muda, antara lain, berasal dari proses depolitisasi mahasiswa. Lagipula, proses pembangunan ekonomi juga telah menciptakan sikap pragmatis dan indivi­dualistik di antara mereka.

Dengan demikian, istilah “mahasiswa sebagai suatu kekuatan moral� yang populer pada awal tahun 1970-an telah kehilangan makna, karena mahasiswa sekarang lebih tertarik pada keberhasilan ekonomi dan kurang responsif terhadap tanggung jawab sosial.

30 Protes-protes mahasiswa dalam kasus seperti Kedungombo, Cimacan, Badega, dan dukungan mereka terhadap protes buruh dan tani telah didokumentasikan secara baik di Indonesia dan luar negeri. Beberapa mahasiswa berani menempuh risiko ditahan atau dikeluarkan dari universitas. Meskipun sejauh ini, dampak politiknya masih tetap kecil untuk menjadi faktor yang menentukan dalam situasi politik Indonesia.

31 Kongres Kebudayaan Nasional terakhir yang diadakan di Jakarta diwarnai dengan kontroversi yang tajam di antara kalangan intelektual. Para peserta kongres kebanyakan para teknokrat dan intelektual propemerintah. Menurut berita media massa, kongresnya sendiri direkayasa oleh negara, yakni Kemen­terian Pendidikan dan Kebudayaan, yang membuat kalangan intelektual seperti Abdurrahman Wahid dan Emha Ainun Najib menolak untuk terlibat di dalamnya.

68 Demokrasi dan Civil Society

pentingnya melibatkan mereka untuk menggalang dukungan di masyarakat untuk menangani tekanan-tekanan ekonomi dan politik.

Ini tidak mengherankan bila negara telah mulai memberi lebih banyak perhatian pada komentar-komentar kalangan intelektual mengenai berbagai isu ekonomi dan politik seperti monopoli, konglomerasi, birokratisasi dan keterbukaan politik. Dan bahkan negara tampaknya bersama-sama kalangan intelektual dalam beberapa garis strategis seperti pendalaman antagonisme sosial dalam masyarakat, bahayanya monopoli oleh beberapa konglomerat dan keluarga elite, dmi lebih terbaru juga adalah masalah-masalah lingkungan akibat industrialisasi dan penggundulan hutan.

Beberapa contoh dapat diberikan di sini. Negara telah mengakui secara terbuka masalah bahaya politik yang terus-menerus yang berakar dari hubungan yang timpang antara “pribumi� vs “nonpribumi�, terutama masyarakat Cina. Pembicaraan ini secara mengejutkan berasal dari kalangan militer, yang selama ini menolak berbicara mengenai isu ini.

Dan juga pertemuan penting antara Presiden Soeharto dan para kong­ lomerat yang kebanyakan adalah warga negara Indonesia keturunan Cina, di peternakan Tapos, banyak pengamat melihatnya sebagai suatu bukti bahwa negara telah memperhatikan secara serius isu monopoli oleh para konglomerat.

Meskipun ada perkembangan positif, hal demikian tetap harus dilihat sampai sejauh mana arah seperti ini mungkin menggambarkan potret kembalinya kaum intelektual dalam panggung politik yang akan mendorong demokratisasi. Bahkan jika ini terjadi, orang masih biasa mempertanyakan kemampuan kaum intelektual untuk memperoleh kembali peranan kesejarahan mereka, mengingat kinerja mereka sejauh ini dan ketidakaktifan mereka yang lama di bawah rezim Orde Baru.

Kemunculan suatu gerakan intelektual seperti Forum Demokrasi (Fordem) mungkin tidak bisa diharap terlalu bayak meskipun ia lebih menjanjikan jika seseorang membandingkan dengan, sebagai misal, suatu organisasi intelektual yang ditopang oleh negara seperti Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kritik yang berkembang terhadap ICMI ini hanya mampu menjalankan program-programnya melalui perlindungan dan dukungan negara. Lagipula, ICMI juga dikritik karena hanya akan menciptakan suatu kondisi perpecahan, karena pada dasarnya ICMI

Di Balik Pemilihan Umum 69

adalah organisasi eksklusif. Saatnya telah tiba, menurut Ketua Fordem, Abdurrahman Wahid, untuk meninggalkan politik sektarian di belakang dan bergerak ke arah yang lebih konsiliasi dan inklusif. Rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa akan terancam oleh sikap sektarian seperti itu.

Arus Bawah Tersumbat Situasi politik di tingkat arus bawah di bawah Orde Baru dicirikan dengan ketidakhadiran partisipasi politik aktif dalam arti sebenarnya. Di daerah pedesaan khususnya, hanya aktivitas politik terbuka dan absah adalah pemilihan umum dan aktivitas politik lokal seperti pemilihan lurah.

Di daerah-daerah industri dan perkotaan, aktivitas politik masya足rakat kelas pekerja telah dibatasi dan di bawah kontrol kuat negara. Bahkan di saat terlihat munculnya kesadaran politik di kalangan petani dan buruh, seperti digambarkan oleh protes terbuka mereka baru-baru ini, kita mungkin tidak dapat mengharapkan bahwa ini akan secara otomatis mengkristalisasikan gerakan-gerakan mereka ke dalam suatu kekuatan politik arus bawah yang kuat yang mungkin mengakhiri isolasi politik mereka.

Disepakati oleh beberapa arsitek Orde Baru bahwa penggiatan politik di tingkat arus bawah akan bertentangan dengan seluruh pem足bangunan sosial-politik dan ekonomi negeri ini. Kenyataannya, ini menjadi sikap politik di Indonesia bahwa suatu penggiatan seperti itu hanya menimbulkan instabilitas permanen dan mengganggu pemba足ngunan ekonomi. Asumsi ini didukung oleh kemapanan relatif secara sosial dan politik di wilayah pedesaan dalam 20 tahun terakhir ini, yang telah memberikan prestasi terhadap proses pembangunan yang ber足I berkelanjutan.

Meskipun demikian, beberapa pengamat politik meragukan kemujaraban dari kebijakan seperti itu bagi pembangunan politik jangka panjang. Memang benar bahwa untuk waktu yang singkat, Orde Baru dapat mengasingkan masyarakat arus bawah tanpa mempengaruhi secara serius bekerjanya seluruh sistem politik. Namun, seperti banyak pcngalaman di negara-negara Dunia Ketiga lainnya memperlihatkan bahwa perombakan masyarakat yang cepat akibat dari pertumbuhan ekonomi, teknologi komunikasi modern, dan pendidikan yang lebih tinggi pada akhirnya akan meningkatkan tuntutan atas akses yang lebih di dalam proses-proses pembuatan kebijakan, yang berarti lebih adanya partisipasi. Akibatnya,

70 Demokrasi dan Civil Society

tidak hanya isolasi politik masyarakat bawah tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang, tetapi juga akan mcnghancurkan infrastruktur sosial dan ekonomi yang ada yang telah dibangun oleh rezim dengan biaya moral dan material yang mahal.

Sampai saat ini, sebagaimana banyak rezim kapitalis pinggiran, rezim Orde Baru telah memilih strategi meminimalkan keterlibatan politik sektor masyarakat dalam rangka mempertahankan percepatan akumulasi modal. Di bawah kebijakan “massa mengambang”, proses depolitisasi telah mengambil bentuk pembatasan aktivitas formal partai politik hanya sampai di tingkat distrik. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak berlaku bagi partai yang berkuasa, Golongan Karya (Golkar). Bagi daerah pedesaan, tidak secara keseluruhan bebas dari operasi politik Golkar, melalui aparatur negara di tingkat lokal dan regional, yang biasanya menjadi pejabat-pejabatnya.

Sebagai tambahan, negara juga menjalankan pengawasan politik di tingkat arus bawah melalui berbagai pengaturan kerja sama, kooptasi dan mobilisasi yang diorganisir. Sebagai contoh, pembentukkan kelurah­ an, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), organisasi pemuda, PKK, Kelompencapir, dan organisasi lainnya yang secara ektif di­gunakan oleh negara untuk pengawasan kegiatan politik, di samping fungsi mereka sebagai jaringan lokal aktivitas sosial dan ekonomi. Di daerah perkotaan, peran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sangat penting dalam mempertahankan tatanan politik para pekerja.

Kapasitas organisasi seperti ini dalam sumbangannya untuk mempertahankan “ketertiban dan keamanan” politik tidak dapat diabaikan.

Dalam penelitian saya di Jawa Barat, saya menemukan organisasi desa seperti itu menjadi penting untuk rekrutmen, kontrol dan peng wasan politik, dan juga sebagai pendidikan politik bagi masyarakat desa. Sebagai tambahan, mereka juga menjadi alat yang efektif untuk membuat dan memobilisasi pendapat umum pada isu-isu politik, ekonomi dan sosial tertentu di tingkat lokal. Di masyarakat di mana hubungan sosial berdasarkan patronklien masih kuat, posisi para pimpinan organisasi seperti ini sangat penting dalam membentuk soal-soal publik, termasuk politik, dalam masyarakat.

Di daerah perkotaan, kondisi politik arus bawah tidak terlalu berbeda dengan wilayah pedesaan, meskipun buruh di pusat industri memiliki

Di Balik Pemilihan Umum 71

lebih banyak kesempatan untuk tampil dalam politik yang kadangkala melampaui batas-batas yang dijaga oleh negara. Dengan demikian, buruh di kota-kota industri seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan kota lainnya seringkali menjadi berita utama di media massa karena perjuangan mereka dalam memper­tahankan hak-haknya. Meskipun lebih aman untuk mengatakan bahwa gerakan-gerakan protes buruh belum mencapai suatu tahap di mana mereka dapat membuat suatu akibat yang besar pada konstalasi politik yang ada. Jika ada, gerakan-gerakan buruh umumnya dicirikan oleh organisasi mereka yang semrawut, sporadis dan dukungan buruh yang hangat-hangat tahi ayam, kepemimpinan yang tidak berpengalaman dan terpecah-pecah secara tajam, dan ketidakjelasan arah dan tujuan­nya. Adalah tidak mengherankan bahwa di banyak kasus pemogokan buruh dan protes yang lain, mereka dengan mudah dibungkam , baik oleh negara maupun perusahaan di mana mereka bekerja, baik melalui cara-cara persuasif atau represif. Jarang sekali, jika memang ada, ge­rakan buruh berhasil mencapai tuntutan-tuntutan mereka dipenuhi seperti upah yang layak, perlindungan kerja dan kesehatan yang baik, tempat tinggal yang memadai, atau bahkan hak untuk memiliki suatu serikat buruh lokal.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi para buruh terutama datang dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hubungan perburuhan. Per­ aturan-peraturan tersebut diciptakan sedemikian rupa, yang sebernarnya membuat ketidakmungkinan bagi masyarakat kelas pekerja untuk memiliki sebuah serikat buruh yang mandiri. Menurut laporan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hak dasar buruh Indonesia untuk berorganisasi masih tidak diakui. Di seluruh wilayah Indonesia, kira-kira dari 27.000 perusahaan dengan buruh lebih dari 25 (prasyarat minimum ,untuk mendirikan serikat pekerja), hanya 10.000 yang telah mendirikan suatu unit lokal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.32 Bahkan jika buruh membentuk satu unit lokal SPSI, organisasi 4rperti itu masih tetap menghadapi masalah yang lain. Yaitu keterlibatan para majikan dalam serikat buruh tersebut, yang diabsahkan oleh kebijakan perburuhan nasional di bawah prinsip-prinsip hubungan perburuhan 32 Kongres Kebudayaan Nasional di Jakarta 1990 diwarnai pertikaian yang tajam.

Peserta kongres kebanyakan para teknokrat dan intelektual pro­pemerintahan. Kongres itu sendiri disutradarai oleh negara yakni Mendikbud, sehingga budayawan terkemuka seperti Abdurrahman Wahid dan Emha Ainun Najib tidak mau hadir.

72 Demokrasi dan Civil Society

trilateral. Dengan demikian, menurut Hubungan Industrial Pancasila (HIP), falsafah hubungan buruh di Indonesia, inti konversional dari hubungan yang berlawanan antara buruh dan majikan tidak dapat dijalankan. Sebaliknya, hubungan tersebut dilihat sebagai mitra antara dua pihak, dan sebagai tambahan, negara menjadi wasit (me­diator) dalam kasus di mana ada konflik di antara kedua pihak tersebut. Di bawah prinsip seperti ini memungkinkan selama proses pem­bentukkan serikat buruh, kalangan majikan terlibat dan menentukan hasil -hasilnya .33 Sementara itu, usaha dari beberapa kalangan buruh dan aktivis politik untuk membentuk suatu serikat buruh yang terpisah di luar SPSI telah ditolak dan kadangkala dihadapi dengan jawaban yang keras dari negara.34 Yang belakangan ini terbukti dalam kasus Serikat Buruh Mer­ deka Setiakawan (SBMS). Dimotori oleh beberapa tokoh utama aktivis hak-hak asasi, serikat buruh ini dibentuk pada tanggal 14 November 1990 dan diupayakan untuk menjalankan strategi yang digunakan oleh Gerakan Solidaritas di Polandia, yakni pendirian serikat buruh bebas di luar organisasi resmi SPSI. Upaya ini terhempas karena penolakan pemerintah atas upaya tersebut, mengingat ini dilihat berlawanan de­ngan peraturan yang ada yang hanya mengakui satu payung nasional serikat pekerja, yakni SPSI. Negara juga mengambil suatu tindakan cepat terhadap para aktivis SBMS. Para pemimpinnya seluruhnya diinterogasi dan bahkan satu di antara mereka diculik oleh orang yang tidak dikenal Di beberapa wilayah, banyak anggota SBMS diserang secara brutal. Tanggapan keras ini tidak diragukan lagi memberikan suatu peringatan yang jelas terhadap berbagai usaha di masa depan untuk meluaskan partisipasi politik buruh melalui serikat buruh bebas.35 Meskipun ada kelemahan yang nyata dari politik arus bawah, kita tidak boleh berkecil hati untuk memahami peran mereka di masa mendatang dalam perkembangan civil society dan demokratisasi di Indonesia. Sebaliknya, masih tetap penting untuk mengamati dinamikanya dengan meneliti 33 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), “The Shackling of the Workers’ Right to Organize”, Indonesian Human Rights Forum, No. 1, Juli-September 1991, hal. 1.

34 Ini berdasarkan peraturan Kementerian Tenaga Kerja No. 1109, 1985 yang secara luas digunakan oleh pemilik perusahaan untuk mencampuri pembentukan unit lokal SPSI. 35 YLBH, The Shackling, op.cit., 1991, hal. 4; C. Brown, Political, op.cit., 1991, hal. 47.

Di Balik Pemilihan Umum 73

apa yang secara populer disebut sebagai politik sehari-hari di antara masyarakat bawah. Banyak penelitian pada topik ini telah memperlihatkan bahwa masyarakat bawah telah berjuang secara terus-menerus dan bertahan melawan eksploitasi sosial-ekonomi dan penindasan politik melalui cara-cara yang tidak jelas dan langsung. Ini pada gilirannya telah menyumbangkan terhadap dinamika gerakan demokrasi dalam masyarakat dan sampai tahap tertentu mengancam keabsahan rezim otoriter.36 Di Indonesia, di mana buruh dan tani secara praktis telah disingkirkan dari politik arus-utama, kegiatan-kegiatan politik yang paling penuh semangat dan tetap adalah di bawah permukaan dari penga­laman hidup sehari-hari masyarakat dan tempat kerja. Pengalaman ini mencakup cara di mana masyarakat yang tersubordinasi dapat di­mengerti, mensosialisasi dan menginternalisasi sistem politik yang ada; upaya-upaya mereka untuk mengatasinya di dalam pengalaman hidup mereka; dan jenis strategi yang mereka pakai di dalam berbagai sentuhan dengan eksploitasi dan penindasan yang berasal dari lembaga-lembaga dan kelompok masyarakat yang lebih berkuasa. Dalam kaitannya dengan proses demokratisasi, penting untuk meneliti lebih jauh sampai tingkat mana politik sehari-hari ini dapat dikaitkan dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas melampaui tempat mereka dan apa kekuatan dan kelemahan mereka di dalam mendukung perkembangan civil society.

Saya cenderung mengatakan bahwa melalui suatu penelitian seperti ini, kita akan mendapatkan pengertian yang mendalam mengenai dinamika politik arus bawah di Indonesia di bawah sistem politik 36 Ini juga benar dalam kasus pegawai negeri yang tidak termasuk dalam SPSI, karena mereka adalah anggota Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI).

Posisi politik mereka ini sangat sulit dan sedikit banyak menjadi kendala bagi solidaritas kelas pekerja. Tidak ada studi yang dilakukan sejauh ini yang meneliti para pekerja di departemen negara semacam itu. Penelitian saya sendiri di Badan Usaha Milik Negara dalam bidang pertambangan hanya mengindikasikan bahwa banyak dari mereka ingin memiliki serikat pekerja yang independen dibandingkan dengan keanggotaan yang ada dalam KORPRI. Salah satu alasan terpenting adalah fakta bahwa resolusi konflik dalam kondisi saat ini sangat bergantung pada organisasi, karena status pekerja ditentukan oleh posisi hirarkis mereka menurut peraturan pegawai negeri. Ini menyebabkan pekerja berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan para pemimpinnya. Na­mun, terlalu awal untuk menggeneralisasi dari penelitian ini, karena sejumlah besar pekerja juga merasa lebih nyaman dengan status mereka sebagai warga KORPRI karena banyak keuntungan yang mereka dapat sebagai pegawai negeri sipil.

74 Demokrasi dan Civil Society

yang berlangsung. Sebagai misal, adalah mungkin untuk mengetahui kebencian dari berbagai bagian dari masyarakat kelas bawah akibat banyak banyak faktor seperti sosial-ekonomi yang meningkat dalam masyarakat, perasaan sakit saat menjadi korban modernisasi, ketidakpercayaan pada politisi negara, dan sebagainya. Pada saat bersamaan mendengar komentarkomentar politik mereka mengenai korupsi politik dan penyalahgunaan oleh mereka yang ada di kekuasaan. Lebih dari itu, seseorang mungkin dapat meng­eksplorasi visi politik, harapan dan ketakutan mereka saat ini dan masa mendatang. Melalui keterlibatan mereka dalam aktivitas seharihari, dapat diharapkan untuk melihat pendekatan pragmatis mereka dalam kaitan­nya dengan kejadian-kejadian politik yang terjadi di komunitas dan tempat kerja mereka yang implikasinya mungkin bergema dalam kon­teks yang lebih luas.

Ini adalah pendirian saya bahwa masa depan demokrasi di Indo­nesia secara jelas ditentukan oleh sejauh mana kondisi politik arus bawah dapat diperbaiki dari keadaan sekarang ini. Setiap usaha ke arah lemokratisasi di masa depan akan sia-sia tanpa asumsi dasar ini. Sayang­nya, praktik dan diskursus politik dominan di Indonesia saat ini dicirikan oleh bias elitis mereka. Politik pada umumnya tetap monopoli pema­haman-diri elite. Karenanya, retorika politik yang mengatakan bahwa rakyat masih bodoh atau rakyat belum siap untuk demokrasi secara umum masih tetap dipertahankan, khususnya oleh aparatur negara dan para pejabat partai politik. Pembenaran-diri ini hanya menggambarkan intensitas keinginan untuk menyingkirkan masyarakat bawah dari politik. Pada saat bersamaan, ini juga berfungsi untuk lebih jauh menekan aspirasi politik dari masyarakat bawah yang mungkin melawan mereka kalangan elite.

Belum Ada Titik Terang Berdasarkan gambaran tersebut, saya berpendapat bahwa prospek demokrasi di Indonesia pasca-1992 tetap tidak jelas, meskipun kejadiankejadian baru-baru ini mungkin memberikan langkah yang menjanjikan.

Meskipun demikian, pengakuan keberhasilan pemerintah dalam mem­ bangun pelembagaan politik sampai sejauh ini, namun masih terdapat beberapa alasan tertentu untuk meragukan bahwa konstelasi politik Indonesia akan memperbaiki secara sungguh-sungguh dari tingkat saat

Di Balik Pemilihan Umum 75

ini. Bahkan dari perspektif kelembagaan, masih dapat diperdebatkan bahwa negara akan mengakhiri pendekatan keamanan dan kebijakan eksklusioner, seperti kebijakan massa mengambang dalam 10 tahun mendatang jika kecenderungan saat ini tetap sama. Dan juga terlalu awal untuk mengharapkan rezim akan berubah atau memperbaiki undang-­ undang yang berkaitan dengan partai politik dan organisasi massa yang mungkin membuka kemungkinan untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih sejati. Di bawah undang-undang yang berlaku saat ini, beberapa kritik mempertanyakan bahwa partai-partai politik yang ada sekarang diragukan sebagai mewakili aspirasi politik masyarakat, mengingat mereka dibentuk dari atas.

Bahkan dengan adanya pemilihan umum yang teratur sejauh ini, masih dapat tetap diperdebatkan bahwa wakil-wakil rakyat, baik di DPR maupun MPR, dapat memainkan peranannya sebagai agen pengontrol terhadap lembaga eksekutif. Ini terutama disebabkan undang-undang pemilu yang ada cenderung memihak terhadap partai yang berkuasa, Golkar, dan juga keterlibatan negara dalam menentukan calon-calon mereka.

Lagipula, sistem pemilihan itu sendiri, yakni sistem propor­sional memiliki kelemahan dalam soal ketidakmampuannya melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas serta memahami secara sungguh­sungguh aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan tertentu dari para pemi­lihnya dan wilayah yang diwakilinya.

Jika dari sudut kelembagaan, prospek proses demokrasi tidak pasti, maka suatu analisis yang mendalam dengan mengingat peranan negara dan kondisi civil society saat ini bahkan akan mengungkapkan prospek yang suram. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, struktur politik saat ini dicirikan dengan perkembangan yang tidak seimbang antara negara dan masyarakat di mana yang disebut duluan berada dalam suatu posisi yang sangat dominan berhadapan dengan masyarakat. Negara, karena asal-usul kesejarahannya, pada akhirnya cenderung sangat berkembang dan mengikis perkembangan masyarakat. Sebagai akibatnya, suatu upaya untuk membangun suatu civil society yang kuat dan mandiri hampir selalu menghadapi kendala-kendala serius dari negara. Ini dicontohkan dengan usaha negara untuk mendepolitisasi wilayah pedesaan, peng­ ingkaran hak kelas pekerja untuk memiliki serikat buruh independen, kelemahan kelas menengah yang semakin menjadi parasit, dan pencegahan kalangan

76 Demokrasi dan Civil Society

intelektual untuk memainkan peranan politik mereka dalam memperkuat perjuangan dewasa ini untuk demokratisasi.

Tentu saja ini bukan untuk mengatakan bahwa tidak ada yang dapat diharapkan dari rezim yang dapat membantu untuk menstimulasi kemajuan demokrasi di negeri ini. Saya kira terdapat beberapa wilayah di mana rezim telah melakukan beberapa prestasi yang positif yang dapat dikembangkan ke dalam sumber-sumber yang berguna bagi demokratisasi. Pembentukkan suatu negara yang kuat adalah suatu kasus yang tepat. Adalah jelas bahwa hanya di bawah rezim suatu ide dapat dijalankan, meskipun bukan tanpa akibat yang negatif. Kare­nanya, seseorang harus melihat sisi positifnya yang dapat menguntung­kan bagi masyarakat demokratis.

Negara yang relatif kuat dan mandiri jelas sekali dibutuhkan untuk memelihara suatu perasaan kedaulatan dan integrasi politik di negara yang berdaulat. Negara dapat berfungsi untuk menyediakan suatu dasar yang kokoh untuk pembangunan bagi pemerintahan yang demokratis, dan dapat melindungi warganya dari ancaman domestik (internal) mau­pun luar negeri (eksternal). Lagipula, bagi suatu masyarakat heterogen seperti Indonesia, negara kuat tetap sangat diperlukan untuk memper­tahankan integrasi dalam negeri di dalam masyarakat, di mana kekuatan sentrifugal masih tetap bertentangan di dalam pembangunan bangsa yang baru.

Proses pembangunan yang telah berlangsung di bawah rezim juga telah menghasilkan beberapa prestasi positif yang berguna untuk pembentukan suatu civil society yang mandiri. Sebagai misal, tersedianya sistem komunikasi modern telah memungkinkan masyarakat di seluruh wilayah memperoleh informasi yang berhubungan dengan soal-soal sosial-politik dan ekonomi secara cepat dan relatif adil, sesuatu yang tidak terbayangkan 20 tahun yang lalu. Pembangunan ekonomi yang terus menerus telah menciptakan banyak kesempatan yang tidak terduga bagi masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri dan juga mencapai tujuan-tujuan hidup mereka dalam kehidupan. Tanpa meng­abaikan banyak persoalan ekonomi yang tidak terpecahkan di negeri ini, hampir tidak dapat disangkal bahwa rezim Orde Baru harus diakui kinerja ekonominya. Infrastruktur ekonomi dalam negeri yang kuat jelas merupakan suatu modal yang penting bagi masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan keswadayaan dan kemandirian.

Pembangunan penting lain yang dikerjakan Orde Baru adalah lenyapnya konflik ideologi sebagai suatu faktor disintegrasi yang potensial

Di Balik Pemilihan Umum 77

dalam masyarakat. Meskipun banyak pengamat masih tetap skeptis mengenai sejauh mana perkembangan ini akan mempengaruhi sifat dasar pluralis masyarakat Indonesia,37 tetapi jelas bahwa Orde Baru mampu untuk mengakhiri konflik ideologi, sekurang-kurangnya untuk sementara. Prestasi ini, meskipun tetap dilihat secara kritis, dapat menjadi suatu basis yang kuat bagi demokratisasi karena bangsa ini sekarang mulai dapat melampaui polarisasi ideologi yang terbukti tidak menguntungkan. Masalah masa depan bukan lagi soal ideologi itu sendiri, namun kemungkinan memiliki multi-penafsiran atas ideologi tersebut dalam praktik dan diskursus politik.

Retorika politik dewasa ini mempertahankan bahwa Pancasila, ideologi nasional, adalah ideologi terbuka. Persoalannya tetap bahwa negara masih mendominasi penafsirannya dan sejauh ini tidak ada penafsiran lain yang berbeda dari negara yang diizinkan untuk dikembangkan.38 Dengan tidak mengabaikan banyak pembangunan yang positif di bawah Orde Baru sejauh ini, pemerintahan demokratis yang dicanang­kan para Bapak Pendiri masih suatu perjalanan yang panjang. Masih terdapat banyak persoalan yang berhubungan dengan syarat-syarat kehidupan demokratis partisipatoris yang sejati dan belum tertangani secara memuaskan. Satu di antaranya berkaitan dengan perkembangan civil society yang sejauh ini menderita karena kekuasaan negara yang berlebihan atas masyarakat. Dengan civil society yang lemah, sukar untuk membayangkan 37 Keberhasilan pemerintah dalam menyatukan berbagai ideologi di bawah ideologi negara Pancasila telah meningkatkan debat panas, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa orang ragu bahwa penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal hanyalah bersifat semu karena takut terhadap tekanan negara. Meskipun ada juga beberapa bukti yang menunjukkan hal sebaliknya , yakni bahwa penerimaan ini lebih kurang ikhlas terutama di kalangan kelompok Islam yang secara umum dilihat sebagai oposan yang sangat keras terhadap ide semacam itu. Dengan demikian, pernyataan beberapa organisasi Islam, khususnya NU (Nahdlatul Ulama) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia, untuk menerima Pancasila sebagai azas tunggal telah menandai berakhirnya konflik ideologi yang telah mengganggu Indonesia semenjak memperoleh kemerdekaan.

38 Inti dari Pancasila sebagai suatu ideologi terbuka belum terlalu jelas diungkapkan oleh pemerintah dalam arti sampai sejauh mana penafsiran ideologi dapat bergerak melampaui pemahaman yang resmi. Namun jelas bahwa program pemerintah P4 (Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di seluruh wilayah telah dikritik berbagai kalangan aktivis politik dan intelektual sebagai suatu usaha untuk memonopoli penafsiran ideologi nasional. Ada juga beberapa usulan untuk merubah sistem P4 saat ini, yang secara jelas merefleksikan pendekatan monolistik negara atas pemahaman Pancasila.

78 Demokrasi dan Civil Society

bahwa gerakan demokrasi seperti Solidaritas di Polandia atau Piagam 77 di Cekoslowakia, atau gerakan yang mirip di Uni Soviet dahulu, akan segera terjadi di sini. Kelemahan civil society semakin diperburuk oleh lemahnya pengaruh politik kalangan inte­lektual dan depolitisasi masyarakat arus bawah di bawah rezim yang sekarang. Hal itu membuat perkembangan civil society di Indonesia mengambil jalan yang berbeda dibandingkan negaranegara yang di­sebutkan tadi. Orang mungkin saja berharap bahwa gerakan intelektual seperti Forum Demokrasi akan menjadi kuat di masa depan dan me­mainkan peranan sebagai katalisator demokratisasi. Meskipun dalam situasi saat ini terlalu dini untuk mengharapkan pandangan optimistik seperti itu akan terjadi. Sebaliknya, terdapat suatu kemungkinan yang besar bahwa gerakan demokrasi saat ini tidak akan mampu men­ciptakan suatu jaringan yang kuat dengan masyarakat arus bawah. Jika ada, terdapat suatu bahaya bahwa ini akan berakhir sebagai gerakan elitis yang terisolasi dari seluruh masyarakat. Ini terutama karena suatu kenyataan bahwa negara dan aparatnya masih tetap mampu meng­asingkan kalangan intelektual tersebut melalui cara-cara korporatis dan re presif.39 Namun demikian interpretasi ini hanya bersifat hati-hati, jika bukan pesimis, tetapi tidak harus mencegah kita untuk melihat penafsiran lain yang mungkin menawarkan suatu pemahaman yang berbeda mengenai proses demokrasi di Indonesia. Lagipula, adalah penting untuk tetap terbuka terhadap berbagai penafsiran dan penafsiran ulang mengenai suatu situasi politik yang rumit yang dialami Indonesia. Selanjutnya, dengan adanya 39 Apa yang terjadi dengan para aktivis politik yang menentang pemerintah seperti kelompok Petisi 50, pembangkang Muslim, mahasiswa, dan beberapa tokoh utama di kalangan sipil dan militer, akan menjadi contoh yang baik. Kebanyakan dari para aktivis tersebut secara relatif terasing dari masyarakat dan pengaruh mereka juga terlalu terbatas, bahkan di antara kelas menengah, untuk menciptakan proyek kounter-hegemoni yang kuat melawan Orde Baru. Tentu Baja terdapat suatu perbedaan yang mendasar antara mereka dengan Forum. Demokrasi, di mana yang belakangan ini tidak dilihat oleh pemerintah sebagai suatu oposisi. Sementara itu, banyak anggota Forum Demokrasi memiliki dukungan akar-rumput yang kuat seperti Abdurrahman Wahid, ketua NU, dan Komo Mangunwijaya, seorang aktivis sosial dan intelektual Katolik ternama. Negara juga berhasil dalam membujuk beberapa aktivis politik untuk meninggalkan aktivitas politik mereka, di antara mereka adalah Jenderal (Purr) Yassin yang di awal tahun 1980-an meninggalkan kelompok Petisi 50. Cata-cara represif yang dipakai negara menghadapi para aktivis semacam itu telah dikenal secara baik dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi hak-hak asasi Internasional seperti Amnesti Internasional dan Asia watch.

Di Balik Pemilihan Umum 79

perubahan sosial dan ekonomi yang cepat sebagai akibat dari modernisasi, peta politik di negeri ini jauh dari kepastian. Selalu ada kemungkinan bahwa situasi transisi ini, beberapa kejadian yang tidak terduga dan bahkan tidak terpikirkan akan terjadi di mana hasilnya mungkin akan memiliki akibat yang mendalam terhadap seluruh tatanan politik yang ada. Kita telah menyaksikan banyak kejadian politik yang tiba-tiba terjadi di negaranegara lain di Asia, Eropa, Afrika dan Amerika Latin, di mana kondisikondisi sosial, politik dan ekonominya tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang ada di Indonesia.

Karenanya, saya mengakhiri tulisan ini dengan suatu pikiran yang tetap terbuka untuk mengundang diskusi yang mungkin pada gilirannya akan mendorong penelitian selanjutnya mengenai satu topik penting meskipun luas, seperti demokratisasi di Indonesia.

Bab 3 Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society Sebuah Tatapan Reflektif Atas Indonesia*

Pada akhir dasawarsa delapan puluhan, dunia menyaksikan se­rentetan peristiwa politik, yang oleh para pengamat dianggap sebagai awal dari sebuah proses demokratisasi yang akan terjadi dalam skala global. Runtuhnya tembok Berlin, keberhasilan gerakan Solidaritas di Polandia, yang kemudian disusul dengan maraknya gerakan pro­demokrasi di Hongaria, Cekoslowakia, dan tumbangnya rezim sosialis ­komunis di Yugoslavia, telah menawarkan janji-janji akan meluasnya proses demokratisasi di belahan bumi yang lain. Bahkan, untuk orang­-orang semacam Francis Fukuyama, proses itu merupakan pemenuhan pesan “profetis Hegelian”, the end of history, yang berwujud keme­nangan kapitalisme dan demokrasi liberal di seluruh muka bumi.1 Suasana euphoria yang melanda masyarakat Barat itu, sayang sekali tak berlangsung lama. Pelan tapi pasti, ia menyurut dan berganti dengan kenyataan-kenyataan keras yang mesti dihadapi. Proses demokratisasi yang semula diharapkan berlangsung lancar, ternyata harus berhadapan dengan * Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kritik dan komentar konstruktif atas tulisan ini, terutama kepada Marsillam Simanjuntak, A. Rachman Tolleng, Abdurrahman Wahid, Rocky Gerung, dan Bondan Gunawan, yang, tentu saja tak bertanggung jawab atas segala kekeliruan formulasi maupun interpretasi yang penulis lakukan. Tulisan ini pernah dimuat di Prisma No. 6, 1993.

1 Lihat F. Fukuyama, “The End of History”, dan kritik terhadapnya, misalnya A. Ryan, “Professor Hegel Goes to Washington.” The New York Review of Books. March 26, 1992. hal. 7-13

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 81

berbagai kendala internal dalam masyarakat di Eropa Timur, yang oleh Havel disebut “pascatotaliter.” Bermunculannya aksi-aksi protes bercorak rasial di Jerman dan Perancis, gejolak konflik etnis dan agama di Cekoslowakia, bekas Yugoslavia, dan bekas Uni Soviet., pemunculan kembali aspirasiaspirasi kaum komunis di Polandia dan Rusia, dan lain sebagainya, mau tak mau mengharuskan orang untuk paling tidak meninjau kembali tesis-tesis, prediksi-prediksi dan harapan­-harapan muluk yang pernah ditawarkan dan mencoba dengan lebih mendalam mencari alternatif jawaban yang lebih memadai.2 Di belahan Amerika Latin, Afrika dan Asia, proses (re)demokratisasi yang telah diperjuangkan semenjak pasca-Perang Dunia II pun mengalami berbagai kendala, baik internal maupun eksternal. Harapan bagi tumbangnya rezim-rezim otoriter dan semi totaliter di kawasan-kawasan tadi pernah begitu besar, misalnya pada dasawarsa 80-an ketika militer menunjukkan tanda-tanda untuk “kembali ke barak.” Sampai saat ini pun, harapan itu belum pupus meskipun tak lagi sebesar semula. Apa yang terjadi di Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Vietnam, dan Kamboja, untuk menyebut beberapa negara di Asia, menunjukkan bahwa proses demokratisasi tetap berlangsung meskipun dengan tingkat akselerasi, intensitas dan kualitas yang berbeda-beda. Demikian juga yang terjadi di Amerika Latin semisal Brazil, Chile, Argentina, Venezuela, Nikaragua dan Meksiko. Gerak proses (re)demokratisasi tampaknya masih cukup kuat, kendati tentu saja dengan tingkat akselerasi yang bervariasi. Di Afrika dan Timur Tengah, negara-negara seperti Mesir, Maroko, Nigeria, Sudan, Iran, Arab Saudi, Oman, terus-menerus me­lakukan proses perbaikan tata politik yang tampaknya menjanjikan demokratisasi.

Sayang sekali bahwa bersamaan dengan itu, masih banyak pula negaranegara di kawasan tersebut yang masih atau malah kembali dalam pusaran otoritarianisme dan kediktatoran. Kasus-kasus Aljazair, Irak, Libia, Somalia, 2 Termasuk di sini adalah peninjauan kembali tentang ketakpercayaan bahwa sosialisme masih mampu untuk menawarkan pemikiran-pemikiran alter­natif. Demikian pula kemampuan ide-ide dan gerakan-gerakan sosial yang berasal dari tradisi, agama, dan sebagainya. Tentang peninjauan kembali alternatif demokratisasi dari sosialisme, lihat J. Keane, Democracy and Civil Society, London: Verso, 1988. Tentang alternatif yang ditawarkan oleh agama, lihat M. Juergensmeyer, The New Cold War?: Religious Nationalism Confronts the Secular State. California: University of California Press, 1993.

82 Demokrasi dan Civil Society

El-Salvador, Guatemala, Paraguay, Myanmar, Korea Utara, dan sebagainya merupakan sebagian kecil negara-negara yang bisa kita masukkan dalam kategori terakhir ini. Sama halnya dengan yang terjadi di Eropa Timur, kendala-kendala eksternal dan internal sama kuatnya menghalangi prosesproses politik yang mengarah pada demokratisasi. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dunia masih jauh dart prediksi sejarah linier-utopis ala Fukuyama, dan oleh karenanya, harapan “messianistik� tentang the end of history tampaknya tak akan segera terlaksana.

Paradigma Transendental Sebelum kita lebih jauh mendiskusikan apa yang telah dan sedang berlangsung di dalam wacana dan praksis politik di Indonesia, kita seyogianya melakukan semacam detour kritis mengenai dasar filosofis kita dalam rangka membentuk bangunan teoretis dan konstruk analisis yang adequate (memadai) mengenai kondisi-kondisi sosial dan politik kita. Hal ini amat penting dilakukan, sebab masih terdapat kecende­r ungan kuat dalam pemahaman epistemologi dan teori-teori ilmu sosial kita untuk hanya bertumpu pada paradigma-paradigma yang oleh Eric Voegelin disebut sebagai stop history model.3 Paradigma-paradigma semacam ini, secara historis muncul sebagai produk dari abad Pencerahan (Enlightenment) dan telah menjadi dasar-dasar epistemologi yang berkecenderungan memandang proses sejarah secara tertutup dan menafikan perlunya elemen-elemen di luar rasionalitas, termasuk di sini elemen-elernen transendental sebagai landasan wujud dan keteraturan (the ground of being and order) di dalamnya.

Objektivitas dan kepastian empiris jadinya merupakan ukuran satusatunya bagi setiap upaya pe­mahaman gerak kesejarahan yang mengimbas pada cara penyelidikan dan pengkajian ilmiah modern. Metoda-metoda pencarian ataupun perspektif-perspektif kesejarahan yang melibatkan elemen-elemen di luar rasionalitas instrumental serta merta dianggap tak relevan. Hal ini pada gilirannya, masih mengikuti Voegelin, telah menghasilkan suatu ironi di dalam filsafat-filsafat sosial modern, yakni pada satu sisi, mereka memiliki kegandrungan (drive) amat kuat untuk 3 Lihat E. Voegelin, From Enlightenment to Revolution. Ed. J. Hallowell. Durham: Duke University Press., 1975; Science, Politics and Gnosticism: Two Essays. Washington: Gateway. 1968

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 83

mencari dan memahami apa yang tak terpikirkan (the unthought), tetapi di pihak lain ia juga enggan, dan bahkan menolak untuk menjawab beberapa jenis per­tanyaan yang dianggap tak terpikirkan (the unthought others).4 Kecenderungan sepihak itulah yang kemudian menjelma dalam bentuk proyek-proyek utopis yang berusaha memberikan harapan baru bagi manusia di dunia sebagai ganti dari harapan dan cita-cita yang ditawarkan oleh paradigma-paradigma transenden yang telah dihilangkannya (overcome). Mereka tampil dalam berbagai manifestasinya , seperti cita the end of history Hegel (yang lewat Kojeve telah diapropriasi Fukuyama), gagasan “masyarakat tanpa kelas” Marx, cita “masyarakat rasional” Comte, dan seterusnya, yang hakikatnya berusaha memberikan alternatif bagi tawaran-tawaran dan gagasan-gagasan yang berasal dari sumber-sumber transendental, terutama tradisi dan agama. Dalam per­ kembangannya sampai saat ini, ketika mereka telah menjadi dasar-dasar sistem epistemologi modern, terutama dalam ilmu sosial, mereka telah menyebabkan kajian-kajian sosial, termasuk politik, berwawasan sangat sepihak (one-sided) dan karenanya gagal untuk melihat sisi pandang lain yang bertentangan dengan proyek-proyek historis mereka. Berbagal kritik tajam terhadap mereka telah muncul, baik dari luar maupun dari dalam, yang pada hakikatnya ingin bergerak lebih jauh dari pandangan monolitik yang dihasilkan oleh anak-anak zaman Pencerahan itu.

Apa yang kini populer dengan faham dan gerakan pascamodernisme, misalnya, merupakan reaksi keras terhadap bias-bias etnosentris Barat dan kesepihakan yang inheren dalam wacana dan praksis modernisasi sebagai hasil utama proyek Pencerahan.5 Demikian pula, bermunculan­ nya gagasan-gagasan epistemologi berikut program-program praksis yang bersumber dari tradisi dan agama juga merupakan kritik atas, dan sekaligus upaya alternatif bagi modernisme dan ideologi scientisme Barat.6 Dalam locus ketegangan filosofis dan epistemologis demikian inilah kajian politik 4 Ini tampak misalnya baik dalam filsafat Comte dan Karl Marx. Pada yang pertama, maka kepercayaan akan eksistensi transendental dianggap se­ bagai elemen penyebab dekadensi. Sementara yang kedua, menolak untuk menjawab pertanyaan mengenai asal usul wujud (being). E. Voegelin, Science., op.cit, hal. 3-5; From Enlightenment, op. cit., hal.139 5 Ciri khas gagasan dan gerakan pascamodern yang utama adalah penolakan tegas terhadap proyek-proyek yang mengatasnamakan humanisme serta kritik mereka terhadap klaim kebenaran (truth claim) dari sains sebagai dasar dunia modern.

6 Lihat M. Juergensmayer, The New Cold War? op.cit., 1993.

84 Demokrasi dan Civil Society

sekitar upaya demokratisasi telah dan sedang dilakukan. Bagi mereka yang mengikuti paradigma Pencerahan secara total, terdapat dua kemungkinan pemahaman utama: atau melihat proses demokratisasi dalam kerangka kapitalisme dan demokrasi liberal, sebagaimana yang dikembangkan oleh teori-teori modernisasi; atau melakukan pencarian dari sisi paradigma Marxian yang melihat proses demokratisasi dalam kerangka gerak sosial menuju masyarakat sosialistis-­komunistis. Meskipun pada kenyataannya pemisahan tersebut tidak seketat dikotomi ini, karena terdapat berbagai konvergensi dan eks­perimen lainnya seperti yang terlihat dalam konsep komunitarianisme,7 tetapi tampaknya dua kerangka epistemologi itulah yang sampai saat ini masih tetap dominan dalam wacana dan praksis politik dunia.

Tuntutan akan sebuah alternatif epistemologi yang mampu mene­ robos kesepihakan proyek Pencerahan menyebabkan munculnya berba­gai epistemologi tandingan yang mencoba melibatkan elemen-elemen di luar rasionalitas instrumental.8 Di Barat, ia tampil dalam beberapa manifes­ tasinya dan salah satu di antaranya adalah kerangka epistemologi (dalam ilmu politik) yang berusaha melakukan rekonstruksi filsafat politik Yunani kuno, terutama pada pandangan Sokratik dan Platonis, dengan melibatkan 7 Kritik atas demokrasi liberal dan sosialisme Marxian telah banyak dilakukan yang salah satu hasilnya adalah upaya menciptakan sistem politik komunitarian yang dasardasarnya telah terdapat dalam pemikiran-pemikiran tokoh Pencerahan sendiri seperti Rousseau. Beberapa karya mutakhir antara lain dari CB. Macpherson, Democratic Theory: Essays in Retrieval, 6th edition. Oxford: Clarendon Press, 1990; D. Held, Models of Democracy.

Stanford: Stanford University Press, 1986; Gould, CC. Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

8 Sebagai catatan, perlu dikemukakan di sini bahwa dalam hal ini mereka bukanlah anti Pencerahan seperti misalnya dalam pascamodernisme. Mereka mengakui beberapa pencapaian penting dari Pencerahan, namun sejauh mengenai pandangan tentang posisi dan peran elemen transendental dalam sejarah, maka mereka berbeda pendapat. Elemen transendental tetap dianggap sebagai the ground of being, dan karenanya proses sejarah dilihat sebagai ketegangan “antara (in-between tension) yang terus menerus antara pengalaman dan kesadaran transenden dengan kesadaran dan pengalaman duniawi. Pandangan yang berasal dari konsep “metaxy” Plato ini dikembangkan secara rinci oleh Eric Voegelin. Lihat karya magnum opus-nya Order and History, 5 vols. Baton Rogue: Lousiana State University, 19561987. Untuk sebuah paparan tentang filsafat sejarah Voegelin, lihat J. Gebhardt, “Toward the Process of Universal Mankind: The Formation of Voegelin’s Philosophy of History.”

Dalam E. Sandoz, (ed.). Eric Voegelin’s Thought: A Critical Appraisal. Durham, NC: Duke University Press, 1982, hal. 67-86.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 85

elemen-elemen transendental yang terdapat di dalamnya.9 Dasar filsafat inilah yang akhir-akhir ini mendasari pendekatan pemulihan dan penguatan civil society di Eropa Timur di bawah para cendekiawan semacam Adam Michnik, Vaclav Benda, Jacek Kuron, dan terutama Vaclav Havel. 10 Di belahan bumi lain, seperti di Indonesia, sebenarnya pencarian alternatif non-Pencerahan ini telah lama diupayakan dan bahkan oleh para pendiri negara kita sendiri.

Dengan melakukan penemuan kembali (recovery) dan penyusunan kembali (reconstruction) warisan asli, seperti dalam tradisi dan agama, dan secara kreatif melakukan dialog dengan hasil-hasil filsafat Pencerahan, mereka mencoba melakukan sintesa dan eksperimen baru yang kemudian diterapkan dalam proses pembentukan sistem sosial, politik, dan ekonomi bagi bangsa yang baru. Kreativitas tokoh­tokoh seperti Soekarno, Hatta, Natsir, dan seterusnya tak diragukan lagi menjadi contoh bagi kemampuan melakukan penemuan dan penyusunan alternatif bagi bangsa tanpa harus melakukan pengingkaran total (total overcoming) terhadap tradisi dan produk-produk budaya yang telah ada dan sepenuhnya tergantung pada produk Pencerahan. 11 Harus diakui bahwa dalam perkembangannya sampai saat ini, alter­ natif-alternatif pemikiran dan eksperimen-eksperimen sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang muncul dari luar Pencerahan tampaknya masih lebih banyak, menggunakan istilah Michel Foucault, tenggelam (submerged) dan belum mampu bergerak menjadi wacana dan praksis yang mampu berdiri sejajar dengan wacana dan praksis dominan (dominant discourse and practices). Dominasi proyek Pencerahan, terutama dalam bentuk-bentuk lahirnya seperti kapitalisme (sistem ekonomi) dan sistem demokrasi liberal 9 Rekonstruksi sejarah pemikiran politik demikian tampak sekali dalam karyakarya Voegelin dan Hannah Arendt dan juga Cornelius Castoriadis. Namun, pada yang terakhir ini kecenderungan transendental pada filsafat Yunani kuno mendapat kritik tajam.

10 Lihat J. Goldfarb, Beyond Glasnost: The Post Totalitarian Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1989; M. Henningsen, Democracy or the Promise of Civil Society. Makalah pada “the Eleventh World Conference of the World Futures Studies Federation.�

Budapest, Hungary. 27-31 Mei 1990; Civil Society vs. Socialism. Mss. Departemen Ilmu Politik, Universitas Hawaii at Manoa, Honolulu, 1991 11 Demikianlah misalnya, ide-ide besar seperti Pancasila yang dirumuskan Soekarno, Demokrasi yang dirumuskan Hatta, pemikiran pembaruan Islam yang dipelopori Natsir dan sebagainya dapat dilihat sebagai proyek-proyek modern yang dihasilkan di luar Pencerahan, meskipun bukan berarti anti-Pencerahan. Sayang sekali olah-pemikiran demikian tampak mengalami keterputusan, terutama semenjak akhir dasawarsa 50-an.

Wacana pemikiran sosial, kebudayaan dan politik di Indonesia kemudian terdesak oleh kecenderungan-kecenderungan pragmatik yang melanda negeri ini.

86 Demokrasi dan Civil Society

(sistem politik dan ideologi) serta rasionalitas instrumental (epistemologi) tampaknya masih belum ada tanda-tanda untuk memudar. Kebangkrutan salah satu proyek Pencerahan yang lain yaitu sosialisme, baik sebagai kerangka ideologi, ekonomi dan politik, bahkan telah dipandang sebagai kemenangan paripurna yang membuktikan kebenar­annya. Hal ini lebih diperburuk lagi dengan munculnya gerakan-gerakan radikal antimodernisasi, baik di Barat maupun di Dunia Ketiga, seperti gerakan berbasis ideologi rasialisme dan fundamentalis agama. Mereka yang belakangan ini, mau tak mau telah dianggap sebagai produk dari kelompok di luar Pencerahan oleh lawan-lawannya, yang tentu saja mengaburkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh kelompok alternatif lain, semisal gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-­gerakan feminis, dan bahkan juga gerakan sosial baru yang berciri keagamaan seperti Sarvodaya, Teologi Pembebasan, dan seterusnya.

Apabila kita membicarakan masalah demokratisasi di Indonesia pun, tampaknya kita harus juga menghadapi pengaruh proyek Pencerahan dalam bentuk-bentuk sistem ekonomi kapitalis (pinggiran) dan sistem politik otoriter sebagai pasangannya. Pemikiran dan praksis alternatif yang hendak kita bangun, oleh karenanya tak bisa lain kecuali melibatkan dan memperkuat kembali paradigma-paradigma dari luar Pencerahan yang ditarik dari pemikiran-pemikiran filosofis dan teoretis, baik dari luar maupun dari tanah air sendiri. Oleh karenanya dalam wacana dan praksis demokratisasi lewat penguatan civil society yang dianggap memiliki relevansi yang tinggi untuk dipakai sebagai salah satu alternatif di Indonesia, seyogianya dimengerti dan dipahami dalam konteks upaya penemuan dan pencarian paradigma pernyataan di atas.12 12 Di luar Indonesia, upaya demokratisasi lewat penguatan civil society telah dikembangkan oleh pakar-pakar seperti O’Donnell, Cardoso, dan Arato. Kesemuanya melibatkan refleksi kritis terhadap konsep-konsep, teori-teori dan dasar-dasar filosofis yang selama ini dipakai. Untuk paparan mengenai paradigma alternatif civil society di Amerika Latin dan Eropa, lihat G. O’Donnell, et. al., Transition from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy. Baltimore: John Hopkins University, 1986; A. Arato, dan J. Cohen.

Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press, 1993; “Civil Society vs. the State.”

Telos. 47, 1981, hal. 23-47; “Empire vs. Civil Society.” Telos. 48, 1981-1982. hal. 19-48; Mizstal, B. Poland After Solidarity: Social Movements vs. the State. New Bumswick: Transaction Book, 1985; D. Ost, Solidarity and the Politics of Anti-politics: Opposition and Reform in Poland since 1968. Philadelphia: Temple University Press, 1990

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 87

Civil Society Model Eropa Timur Strategi demokratisasi lewat penguatan (empowerment) civil society, mendapat tempat cukup penting dalam wacana politik setelah ia dianggap berhasil diterapkan di negara-negara Eropa Timur dan bekas Uni Soviet.

Untuk sebagian besar, strategi ini dipopulerkan oleh penggunaan term civil society dalam berbagai tulisan, pidato, dan pernyataan politik yang dilontarkan oleh para pemimpin gerakan prodemokrasi seperti Vaclav Havel dan Adam Michnik.13 Di dalam wacana dan gerakan prodemokrasi di kawasan itu, sistem politik totaliter di bawah rezim komunis disejajarkan dengan kekuatan demokratis yang terdapat dalam masyarakat dengan tujuan memulihkan kemandirian individu sebagai warga negara (citizens), jaminan hak-hak asasi manusia, kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, serta keadilan yang merata, termasuk dalam masalah pembagian sumber daya ekonomi.

Sistem politik di bawah rezim totaliter komunis telah dianggap gagal memenuhi janji, baik secara moral maupun institusional, dan karenanya tak mungkin untuk dipertahankan lagi. Bagi kelompok pro­demokrasi, maka sistem politik yang mempunyai legitimasi kuat adalah yang mampu memberi pelayanan kepada masyarakat serta mereka yang memerlukannya, dan bukan sebaliknya. Sistem politik yang demikian, menurut Havel, tak mungkin diwujudkan tanpa landas tumpu moral karena politik sebenarnya: Adalah sebuah tanggung jawab, yang diekspresikan lewat tindakan ia adalah tanggung jawab... karena ia memiliki dasar metafisik: ia tumbuh dari kesadaran atau kepastian subsadar bahwa kematian kita tidak menghentikan apa pun, karena segala hal yang kita perbuat tetap terekam dan dinilai di tempat lain, di tempat yang berada “di atas” kita, dalam apa yang saya namakan “ingatan tentang yang ADA” (the memory of Being), yaitu suatu aspek integral dari keteraturan rahasia mengenai kosmos, alam, dan kehidupan, yang bagi mereka yang beriman disebut Tuhan, terhadap siapa semua penilaian tergantung.14 13 Lihat V. Havel, Disturbing the Peace. New York: Vintage Book, 1991; Open Letters: Selected Writing 1965-1990. New York: Vintage Book, 1991; Summer Meditation. New York: Vintage Book, 1992; “The Power of the Powerless.” Dalam J. Vladislav, (ed.). Vaclav Havel or Living in Truth. London: Faber and Faber, 1986. Tentang Michnik, lihat Goldfarb, J., Beyond., op.cit, 1989 14 V. Havel, Summer, op.cit, hal.6.

88 Demokrasi dan Civil Society

Dengan pemahaman politik yang memiliki dasar filosofis transen­ dental demikian itulah, maka sistem politik yang hanya berdasar atas rasionalitas instrumental, baik yang mendasari sistem sosialisrne ataupun liberalisme, akan dicermati secara kritis. Sistem sosial dan politik yang diperjuangkan oleh Havel adalah yang tegak dibangun di atas landas tumpu moral yang berakar pada Yang Transenden, suatu hal yang mengingatkan kita pada pemahaman filsafat Voegelin. Di sinilah terjadinya perbedaan dasar pemahaman tentang civil society antara Havel di satu pihak dengan Hegel, Marx dan para pengikutnya di pihak lain. Pada kedua yang terakhir ini landas tumpu civil society adalah ekonomi atau apa yang disebut dengan the realm of needs and necessity,15 semen­tara pada yang pertama landasannya politik yang ditopang oleh etika yang bisa dipertanggungjawabkan secara transendental.

Civil society secara institusional bisa diartikan sebagai pengelom­ pokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasya­ rakatan pada umumnya.16 Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga (household), organisasi-organisasi sukarela (termasuk partai po­ litik), sampai dengan orgenisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat yaitu sebagai perantara dari negara di satu pihak dan individu dan masyarakat di pihak lain. Namun demikian, civil society harus dibedakan dengan suku, klan, atau jaringan-jaringan klientelisme, karena variabel yang utama di dalamnya adalah sifat otonomi (kemandirian), publik dan civic. Hal ini menyiratkan keharusan adanya kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat serta kesem­patan yang sama dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan di depan umum.

15 Lihat F. Hegel, The Philosophy of Right. Trans. TM Knox. London: Oxford University Press, 1967. hal. 189 passim. Marx masih mempertahankan ide ini, walaupun lebih ditekankan dalam kelas borjuis. K. Marx. Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1834).

Cambridge: Cambridge University Press, 1967. Gramsci sebenamya mencoba untuk melangkah lebih jauh dengan me­nempatkan civil society dalam suprastruktur. Meskipun demikian, ia pun pada analisa terakhir mempertahankan landas tumpu ekonomi sebagaimana Marx. Lihat A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. Trans. Q. Hoare dan G. Smith. New York: International Publisher, (1971) 1987, hal.12-3, lihat Pendahuluan.

16 M. Henningsen, Democracy. op.cit., hal.14.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 89

Dan paparan singkat ini, maka cukup jelas kiranya bahwa civil society dalam dirinya telah menyiratkan kemandirian dan kematangan politis sehingga ia tidak perlu, seperti dalam konsepsi Hegel, sepenuhnya ditundukkan oleh negara atau, seperti konsepsi Marx, hanya merupakan alat kelas tertentu, yang dalam hal ini adalah kelas borjuis. Justru civil society dalam pengertian yang digunakan di sini adalah merupakan suatu entitas yang keberadaannya menerobos batas-batas kelas serta memiliki kapasitas politik yang cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan pengimbang (balancing force) dari kecenderungan-kecenderungan intervensionis negara, dan pada saat yang sama mampu melahirkan pula kekuatan kritis reflektif (reflective forces) di dalam masyarakat yang mencegah atau mengurangi derajat konflik-konflik internal sebagai akibat dari proses formasi sosial modern. Yang terakhir ini, terutama perlu untuk mencegah akibat-akibat negatif dari sistem ekonomi pasar serta institusionalisasi politik yang dapat mengakibatkan terjadinya proses formalisme dan kekakuan birokratis.17 Dalam pada itu, civil society yang reflektif (reflective civil society) ini pun mengisyaratkan pentingnya wacana publik dan, oleh karena itu sekaligus, keberadaan sebuah ruang publik yang bebas (a free public sphere). Menggunakan pandangan filosofis Hannah Arendt18 dan jugs Juergen Habermas,19 maka kedua elemen tersebut merupakan esensi bagi civil society, karena di sanalah tindakan politik yang sebenarnya dan bermakna bisa benar-benar terwujud.

Pada ruang publik yang bebaslah, secara normatif, individu-individu dalam posisinya yang setara, dapat melakukan transaksi-transaksi wacana (discursive 17 Dengan demikian, civil society mengandaikan pula sebuah political society di dalamnya.

Ini berbeda sekali dengan konsep-konsep civil society yang dikenal dalam konsepsi Hegelian dan Mandan. Yang pertama melihatnya sebagai sebuah wilayah pribadi, di mana orang secara egoistik memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan yang lain. Pada Marx, walaupun ia dengan tepat menekankan dimensi politik civil society, tetapi tetap melihat pembentukannya ditentukan oleh moda produksi (mode of production) dan perjuangan kelas. Dengan demikian, Marx telah mengabaikan peran yang dimainkan oleh rumah tangga; organisasi bebas, media massa dan sebagainya, dalam proses penguatan civil society. Untuk kritik analisa kelas terhadap civil society, lihat J. Cohen, Class and Civil Society: The Limits of Marxian Critical Theory. Amherst: University of Massachusetts Press, 1983; J. Keane, Democracy and Civil Society. London: Verso., 1988. hal.

58, passim.

18 H. Arendt, The Human Condition. New York: Basic. Books, 1967.

19 J. Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. I. Boston: Beacon Press, 1981; Structural Transformation of the Public Sphere. Cam­bridge: MIT Press, 1992.

90 Demokrasi dan Civil Society

transactions) dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran.

Secara teoretis, ia dapat diartikan sebagai ruang di mana anggota masyarakat sebaga warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan-kegiatan secara merdeka di dalamnya termasuk menyampaikan pendapat secara lisan atau tertulis.

Ruang publik, secara institusional termasuk media massa, tempat-tempat pertemuan umum, parlemen, dan sekolah-sekolah20.

Tuntutan akan terciptanya sebuah civil society yang mandiri dan perluasan ruang publik bebas sebagai elemen utama di dalamnya itulah yang merupakan dua hal pokok yang menjadi tujuan gerakan-gerakan prodemokrasi di Eropa Timur. Para cendekiawan, buruh, petani, dan elemen-elemen masyarakat lain yang berkepentingan dengan demo­krasi sepakat bahwa di dalam suatu masyarakat “pascatotaliter”21 tidak mungkin kedua elemen pokok itu bisa ditumbuhkan secara murni. Dengan adanya pemusatan kekuasaan berlebihan pada negara sebagai perpanjangan tangan partai (komunis), maka posisi warga negara seba­ gai individu-individu mandiri menjadi marginal. Demikian pula kontrol yang ketat oleh negara atas alat-alat produksi, media massa, organisasi politik kemasyarakatan dan lembaga keagamaan, telah mematikan esensi demokrasi, yaitu wacana sosial, politik, ekonomi yang bebas. Pada tingkat kultural, penyeragaman nilai, budaya, dan ekspresi telah menjadi gejala kultural yang umum ditujukan untuk melayani sistem pascatotaliter itu sendiri. Akibat langsung dari kontrol kultural, ini adalah gejala-gejala kemandulan budaya dan kegersangan kehidupan.22 20 J. Habermas, “The Public Sphere.” New German Critique, 3, Fall. 1974.

21 Konsep “pascatotaliterisme” (post-totalitarianism) digunakan untuk membedakannya dengan totaliterisme di bawah Stalin dan Fasisme Hitler dan Mussolini.

Pada pascatotaliterisme ini, kekejaman-kekejaman fisik sebagai alat represi politik tak lagi mencolok, walaupun tak berarti hilang sama sekali. Namun digantikan upaya ideologis dan kultural yang secara sistematis melakukan penetrasi ke dalam masyarakat dengan tujuan menundukkannya di bawah dominasi negara. Konsep seperti ini digunakan terutama oleh Vaclav Havel. Lihat tulisannya Power, op.cit., 1986. Tetapi Goldfarb memahami konsep ini secara berbeda yaitu pada situasi peralihan setelah totaliterisme, di mana kondisi-kondisi masyarakat totaliter masih belum hilang, tetapi di sana-sini telah terdapat perlawanan dan wacana antitotaliterisme. Lihat Beyond Glasnost, op.cit., Ch. IV. 22 Dalam hal ini, Havel misalnya mengatakan “sementara hidup pada dasarnya bergerak menuju keberagaman, perbedaan, penciptaan diri dan or­ ganisasi diri yang independen, atau pendeknya, menuju pemenuhan kebe­basannya, maka sistem pascatotaliter menghendaki konformitas, keseragaman, dan disiplin.” V. Havel, Power. op.cit, hal. 43.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 91

Untuk mencapai terwujudnya civil society tersebut, perjuangan demokrasi di Eropa Timur telah diarahkan sekaligus pada dua tujuan: melepaskan warga negara dari sistem pascatotaliter dan membentuk sistem sosial, politik dan ekonomi baru yang lebih mampu untuk memberikan kemungkinan bagi pengembangan sebuah civil society yang mandiri. Pada saat yang sama, seluruh metode yang digunakan untuk perjuangan tersebut tentu saja harus konsisten dengan tujuan-­tujuan itu sendiri, karena pemisahan antara metoda dan tujuan, seperti pandangan Machiavelli, tidak dapat diterima karena ia berarti mengikuti apa yang telah dipraktikkan oleh rezim komunis selama ini. Jadi, baik pemilihan metode lewat gerakan sosial (mobilisasi kaum petani dan buruh, pemogokan-pemogokan, protes-protes, dan demonstrasi), mau­pun strategi gerakan kultural (lewat film, diskusi-diskusi kebudayaan, dan karya sastra) dipraktikkan dalam semangat etis tanggung jawab sosial. Hal ini pada gilirannya membuat gerakan-gerakan prodemokrasi, seperti tampak di Ceko dan Polandia, berhasil menciptakan jaringan yang sangat luas, mencakup lembagalembaga agama, kelas pekerja, petani, cendekiawan, dan bahkan kelompokkelompok pembangkang di luar negeri.23 Cerita sukses mereka, tentu saja, bukan berarti meniadakan ba­ nyaknya persoalan yang harus dihadapi oleh gerakan prodemokrasi itu dari dulu sampai sekarang. Keberhasilan menumbangkan sistem totaliter, misalnya, tidak berarti jalan lempang bagi restrukturisasi politik dan sosial.

Seperti yang diakui sendiri oleh Havel, justru rekonstruksi masyarakat 23 Tentu saja terdapat variasi dalam pencapaian demokrasi di Eropa Timur. Polandia, misalnya lebih menekankan aspek gerakan Massa, sementara Cekoslowakia, dengan “Velvet Revolution”-nya, lebih menekankan pada aspek gerakan kultural. Munculnya Charter 77 yang kemudian berubah menjadi Civic Forum, misalnya, menunjukkan proses gradual dari gerakan tak terorganisir menjadi gerakan yang terorganisir sebelum pada akhirnya melahirkan revolusi damai. Di Polandia, gerakan Solidaritas sejak pagi-pagi telah menunjukkan sifat gerakan massanya, terutama di bawah pimpinan Walesa dengan pemogokan buruh yang monumental di Gdansk pada 1980. Untuk beberapa analisa gerakan di Polandia, lihat misalnya A. Touraine, Solidarity: The Analysis of a Social Movement 1980-1981. New York: Cambridge University Press, 1981; A. Bomberg, Poland: Genesis of a Revolution. New York: Random House, 1983; D. Singer, The Road to Gdansk. New York: Monthly Review Press, 1981; dan J. Goldfarb, Beyond Glasnost. op.cit., 1989. Untuk diskusi mengenai Velvet Revolution di Cekoslowakia, lihat T. Draper, “A New History of the Velvet Revolution.” The New York Review of Books. 14 Januari 1993, hal. 14-20.; “The End of Czechoslovakia.” The New York Review of Books., 28 Januari, 1993, hal. 20-6

92 Demokrasi dan Civil Society

pasca revolusi dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi, ironi-­ ironi dan permasalahan-permasalahan sosial-politik yang tak terbayangkan sebelumnya.24 Konflik etnik dan agama, misalnya, merupakan hasil sampingan dari terbongkarnya sistem totaliter. Komunisme totaliter, demikian kata Adam Michnik, kini digantikan dengan bertumbuhnya xenophobia, chauvinisme, populisme berlebihan sebagai hasil dari frustrasi-frustrasi berkepanjangan pada masa sebelumnya.25 Demikian pula dengan upaya-upaya rekonstruksi sosial, ekonomi dan politik yang terjadi, telah menampilkan kontradiksi-kontradiksi yang selama ini teredam di bawah permukaan. Munculnya para borjuis baru yang berasal dari elite partai komunis yang terluput dari proses reformasi, telah mengancam sendi-sendi sistem demokrasi yang sedang ditegakkan.

Pada saat yang sama, upaya-upaya untuk melakukan pem­ bersihan ke dalam, di antara para elite partai, telah membawa ekses­-ekses berupa balas dendam politik yang bukan tak jarang berlangsung secara berlebihlebihan, yang pada gilirannya juga menggerogoti proses demokratisasi itu sendiri.26 Keinginan untuk melakukan pemulihan kondisi ekonomi dengan menggunakan pemecahan-pemecahan yang ditarik dari model pasar bebas, telah menghasilkan para pendukung dan pengkritiknya yang apabila tidak dapat dikendalikan akan merupakan basis-basis konflik yang baru. 27

24 Havel sendiri sampai menamakan kesulitan masa pascarevolusi sebagai “mimpi buruk pascakomunis.” Lihat V. Havel, The Post-Communist Nightmare.” The New York Review of Books, 27 Mei, 1993, hal. 8-10.

25 A. Michnik, “The Two Faces of Europe,” dalam Writing on the East: Selected Essays on Eastern Europe. The New York Review of Books, 4990, hal. 1-5.

26 V. Havel, Summer., op.cit., hal. 21-59; Post-communist., op.cit., hal. 8.

27 Dalam pengalaman Cekoslowakia, konflik antara para pendukung dan pengkritik sistem ekonomi bebas semakin mempertajam perbedaan antara wilayah Ceko dan Slowakia yang pada akhirnya mendorong terjadinya pemisahan kedua wilayah otonom itu sebagai republik bebas. Di Polandia, pertentangan antara kedua kubu itu pun menyebabkan kemacetan-kemacetan politik. Kemenangan kaum komunis dalam pemilihan umum terakhir, menunjukkan masih kuatnya oposisi terhadap sistem pasar bebas di negara-negara bekas komunis. Pengalaman Rusia di bawah Yeltsin dalam usaha melakukan terobosan­terobosan ekonomi melalui pasar bebas juga menghadapi hambatan-hambatan dari kelompok garis keras partai komunis. Pertikaian tentang sistem ekonomi ini mempunyai andil besar bagi pecahnya pertikaian terbuka antara Yeltsin dan Khasbulatov yang berakhir, dengan kemenangan yang pertama.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 93

Terlepas dari berbagai permasalahan internal yang sedang dan mungkin masih akan terus dihadapi oleh negara-negara demokratis baru di Rusia dan Eropa Timur, dalam pandangan saya, daya tarik perjuangan prodemokrasi mereka untuk Dunia Ketiga tetap besar. Gerakan-gerakan prodemokrasi di Asia, Amerika Latin dan Afrika pada umumnya bisa belajar dari pengalaman ini dan menggunakan beberapa pendekatan dan strategi mereka untuk dipraktikkan di negara-negara itu, tentu dengan senantiasa mengingat kondisi-kondisi khas yang ada. Di sinilah, barangkali, pendekatan penguatan civil society akan relevan bagi situasi di Indonesia yang sedang bergulat dengan upaya-upaya demokratisasi pada tahuntahun terakhir ini.

Menghadapi Dominasi Negara Masih dapat diperdebatkan, apakah ada, kesejajaran antara pengalaman Indonesia dengan negara-negara Eropa Timur sebelum proses demokratisasi terjadi. Namun sulit dipungkiri bahwa salah satu kenyataan politik yang paling mencolok di kedua wilayah ini adalah posisi negara yang teramat kuat, hegemonik dan intervensionis dalam pengelolaan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Sebagaimana di Eropa Timur, negara di Indonesia telah dan sedang bertumbuh menjadi kekuatan yang tak tersaingi dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan sosial ­budaya selama lebih dari dua dasawarsa. Keberhasilan negara di bawah Orde Baru dalam mempelopori proses restrukturisasi sosial, ekonomi dan politik, telah menempatkannya sebagai kekuatan dominan yang seolaholah tak memungkinkan kekuatan-kekuatan lain dalam masya­rakat untuk mengimbanginya, alih-alih menandinginya.

Penampilan negara Orde Baru yang kuat ini, dan oleh sementara pengamat dan pakar politik dimasukkan dalam kategori otoriter-biro­kratik itu,28 disebabkan oleh berbagai faktor yang saling menunjang satu sama 28 Lihat misalnya D. King, Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime, or a Bureaucratic Authoritarian Regime: What Different Does It Make?.” Dalam B. Anderson, and A. Kahin (eds.). Interpreting Indonesia’s Politics: Thirteen Contributions to the Debate. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982, hal. 104-16; M. Mas’oed, The Indonesian Economy and Political Structure during the Early New Order 1966-1971.

Disertasi Ph.D. The Ohio State University, 1983; Kuncoro-Jakti; A. Budiman, (ed.), State and Civil Society in Indonesia. Clayton: Monash University. 1990 etc.

94 Demokrasi dan Civil Society

lain. Pada tingkat sistemik, negara telah berhasil memegang peran penting dalam proses akumulasi modal serta penataan politik setelah ia berhasil melakukan reformasi pada tingkat elite yakni dengan muncul­nya militer, teknokrat dan birokrat sebagai sendi-sendi pokoknya. Demikian pula, negara juga telah mampu melakukan mobilisasi kekuatan kelas borjuis nasional, walaupun masih dimonopoli oleh kelompok nonpri, yang secara historis gagal dilakukan oleh rezim-rezim sebe­lumnya.29 Akhirnya, pilihan model akumulasi modal dengan melibatkan diri secara aktif di dalam sistem kapitalis dunia, membuat negara mampu pula memobilisasi dukungandukungan baik finansial, teknik, keahlian, dan bahkan politik dari lembagalembaga internasional yang berke­pentingan dengan ekspansi kapitalis global.

Pada tingkat struktur signifikansi, atau yang disebut Habermas dengan lifeworld (dunia penghayatan), negara Orde Baru pun cukup mampu untuk mendorong proses transformasi kultural dan ideologis yang pada gilirannya telah memiliki andil sangat besar bagi proses penenteraman sosial yang tak berhasil dilakukan oleh rezim sebelumnya. Keberhasilan negara sampai pada taraf tertentu dalam meredam gejolak-­gejolak konflik primordial,30 penyatuan ideologi politik formal, insti­tusionalisasi politik dan ideologi dalam masyarakat, tak pelak lagi membuat reputasi negara semakin membaik, dan dengan demikian ikut memperkuat legitimasinya. Negara telah berhasil menanamkan dan mempertahankan tingkat hegemoni ideologi yang cukup tinggi, sehingga diterima sebagai kekuatan pengayom, pelindung, dan penjamin bagi proses politik, integrasi, keamanan dan ketenangan sosial selama lebih dari dua dekade.

29 Mengenai tumbuhnya kelas kapitalis nasional di bawah Orde Baru sebagai akibat pembangunan ekonomi dan industrialisasi, lihat R. Robison, Indonesia: The Rise of Capital. Sydney: Allen & Unwin, 1986; “Industrialization and the Economic and. Political Development of Capital: The Case of Indonesia.” In R. McVey, (ed.). Southeast Asian Capitalist. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1992, hal. 65-88.

30 Kemampuan negara untuk menekan konflik primordial dalam masyarakat tampaknya masih berada pada tingkat formal dan terbatas di beberapa kelompok masyarakat tertentu, seperti militer dan birokrasi sipil. Pada tingkat masyarakat luas kecenderungan konflik primordial tampaknya masih tetap tinggi, terbukti dengan masih seringnya konflik-konflik berdasarkan perbedaan ras, agama dan etnik sampai saat ini.

Masih kuatnya perasaan anti-Cina dan kecurigaan terhadap Kristenisasi dapat dipakai sebagai contoh. Demikian pula kasus-kasus perlawanan terhadap negara dengan alasanalasan agama, seperti dalam peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Aceh dan kasus terakhir Haur Koneng menunjukkan masih kuatnya sentimen keagamaan dalam masyarakat.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 95

Situasi yang lebih-kurang “hegemonik” seperti ini tentu saja bukan tanpa harga yang harus di bayar. Mirip dengan yang terjadi di negara-­ negara otoriter dan pascatotaliter, stabilitas dan ketenangan sosial politik yang di pertahankan oleh negara ternyata telah dibangun di atas dasar logika yang secara internal bersifat kontradiktif, yakni kemampuan yang cukup besar dari negara untuk melakukan eksklusi bagi kekuatan-kekuatan otonom dalam masyarakat yang apabila dibiarkan akan mendesak peranperan politik, ekonomi, dan sosial strategis yang dinikmati oleh negara.

Di negara kapitalis pinggiran seperti Indonesia, problem keseimbangan kekuatan inilah yang senantiasa mengganggu dan apabila tak berhasil dipecahkan secara memadai akan merupakan Achilles heel bagi legitimasi negara.

Sementara itu, dinamika formasi sosial dan politik dalam masyarakat kapitalis pinggiran ikut ditentukan oleh kemampuan negara dalam mendorong dan meningkatkan atau paling tidak mempertahankan ting­ kat tertentu proses akumulasi modal yang dimotori oleh kelas borjuis dan didukung oleh kelompok militer, teknokrat dan birokrat. Negara, meskipun bukan semata-mata alat dari kelas-kelas elite atau faksi-faksi kelas di dalamnya, tetap amat berkepentingan untuk melempangkan jalan bagi kesuksesan mereka. Di pihak lain, karena kepentingannya sendiri, negara pun perlu untuk senantiasa membuka kesempatan­-kesempatan bagi kelas-kelas yang subordinat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Negara, dengan demikian tidak senantiasa ditundukkan oleh kemauan kelas elite yang menjadi pendukung utamanya dan bahkan suatu saat terjadi konflikkonflik kepentingan, yang bukan tidak mung­kin mengharuskan negara mengambil tindakan-tindakan drastis yang bisa merugikan kepentingan kelas elite.

Kenyataannya, negara Orde Baru memang telah dan sedang me­lakukan peran-peran penyeimbang antarkepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat itu.31 Hanya saja masalahnya adalah adanya keengganan negara untuk sedikit demi sedikit me­ngurangi intervensinya 31 Ini dilakukan dengan menggunakan strategi korporatisme negara, di mana kelompok kepentingan yang stretegis diharuskan menyalurkan aspirasinya lewat organisasiorganisasi yang disahkan dan dikontrol dengan kuat oleh negara. Dengan demikian asosiasi-asosiasi sukarela menjadi lemah dan cenderung kecil jumlahnya, sehingga menyulitkan mereka untuk menjadi kekuatan penyeimbang bagi kekuatan negara.

96 Demokrasi dan Civil Society

dan membiarkan tumbuhnya kemandirian yang tinggi terhadap kelompokkelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hal ini pada gilirannya mengakibatkan di satu pihak tingkat ketergantungan masyarakat yang semakin tinggi terhadap negara dan -di pihak lain menambah beban yang harus ditanggung negara dalam jangka panjang. Masyarakat, dengan demikian, tak bisa melakukan proses “pendewasaan� diri secara penuh tetapi cenderung stagnan atau malah semakin bergerak ke belakang. Ini dapat dilihat dari masih tetap mudahnya masyarakat mengalami kejutan-kejutan sosial politik, dan budaya serta tingkat kerentanannya yang tinggi dalam menghadapi krisis-krisis, baik yang mengancam sistem maupun lifeworld.

Hasil akhirnya ini adalah, di satu pihak munculnya negara yang amat ber­ kembang (overdeveloped) dan di pihak lain adalah semakin mundurnya tingkat otonomi masyarakat.

Situasi tak sejajar ( asymmetric) ini, tak pelak, telah menciptakan berbagai kendala struktural yang bersifat internal bagi proses demo­kratisasi yang sedang diperjuangkan. Ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh proses akumulasi modal yang terlampau memihak pada sektor-sektor industri besar di kota-kota, misalnya, telah semakin mendorong pauperisasi dan destitutisasi kelas bawah. Namun, ia tak langsung berarti munculnya kesadaran dan kerekatan kelas di kalangan mereka, berhubung masih kuatnya elemen-elemen yang secara po­tensial menghambatnya, seperti etnis, agama, ras dan sebagainya. Hal ini pun dialami oleh apa yang disebut kelas menengah Indonesia pasca­kolonial. Kelas sosial yang secara historis paling bertanggung jawab bagi proses kemandirian masyarakat vis-a-vis negara di Barat itu, tampaknya memiliki dinamika yang berbeda di Indonesia. Yang terjadi adalah kelas menengah yang memiliki tingkat kohesi yang rendah serta keter­gantungan yang teramat tinggi terhadap negara. Tambahan lagi, konflik-­konflik yang berasal dari ras, suku, dan agama, ikut berperan besar dalam menghambat tumbuhnya kelas menengah mandiri di negeri ini.32 Kendala-kendala itulah yang pada akhirnya mengajak kita untuk menengok kepada penguatan civil society sebagai strategi alternatif bagi proses demokratisasi. Percobaan-percobaan transformasi radikal ­revolusioner yang ditawarkan oleh kelompok kiri, dalam situasi asimetris 32 A. Budiman, “Agama, Demokrasi dan Keadilan,� dalam M. Aziz, et.al. (eds).

Agama, Demokrast dan Keadilan. Jakarta: Gramedia, 1993, hal.18-29.

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 97

ini tampaknya hanya akan lebih memperlemah kekuatan masyarakat ketika harus berhadapan dengan negara. Di pihak lain, strategi re­formasi yang mengandalkan kepada lapisan atas (baca: negara), seperti umumnya ditawarkan oleh para pembela teori modernisasi, tampaknya juga kurang memberi harapan, setidaknya seperti yang kita saksikan selama lebih dari dua dasawarsa ini. Keberhasilan pada tingkat institusional, yang selama ini telah diklaim oleh negara, ternyata kurang mampu menjamin munculnya proses-proses politik yang partisipatoris dan terlampau lemah apabila harus berhadapan dengan kepentingan­kepentingan negara.33 Strategi penguatan civil society, sebaliknya ditujukan ke arah pembentukan gradual suatu masyarakat politik yang demokratis-­ partisipatoris dan reflektif. Ia dimulai dengan pengupayaan secara sungguh-sungguh ruang publik yang terbuka yang bisa dipakai untuk melibatkan secara penuh potensi-potensi aspiratif dalam masyarakat, sekaligus melakukan kritik secara terus menerus terhadap ketimpangan­-ketimpangan yang terjadi.

Dalam upaya self-reflection inilah gerakan­-gerakan kultural yang dipelopori oleh kaum cendekiawan menjadi salah satu tiang pokok strategi ini. Ia diperlukan untuk melengkapi gerakan-­gerakan alternatif dalam masyarakat, yang bertujuan memperluas dan memperkuat civil society secara sistemik.

Ormas yang ada dan ke­lompok-kelompok LSM, dalam kaitan ini berperan sentral sebagai pe­lopor penguatan masyarakat kelas bawah dengan bidangbidang kerja sektoral.

Patut dikemukakan di sini bahwa dalam strategi penguatan civil society ini, negara tidak langsung dilihat sebagai lawan, sebagaimana pada pengalaman negara-negara totaliter, sebab seperti telah dikemu­kakan di depan terdapat pula elemen-elernen negara yang memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan civil society yang mandiri. Pranata-­pranata hukum, misalnya, saya kira masih merupakan ruang publik yang perlu didukung meskipun di sana dominasi negara cukup besar. Demikian pula, gerakangerakan kultural dan advokasi-advokasi dalam masyarakat, tampaknya tidak perlu dibentuk sebagai sebuah kekuatan sejarah baru (new historical 33 Civil society yang mandiri dan reflektif akan mengurangi kemungkinan jebakan formalisme politik dan demokrasi prosedural yang cenderung mengancam negara-negara demokrasi Barat. Lihat A. Arato, dan J. Cohen, Civil Society and Political Theory, Cambridge: MIT, 1993, terutama “Introduction” dan bab IX.

98 Demokrasi dan Civil Society

bloc) dalam kerangka Gramscian, sebab ia tidak ditujukan untuk merebut kekuasaan negara.34 Ia lebih diarahkan kepada penciptaan secara gradual dan evolutif suatu masyarakat politik yang semakin dewasa, yang mampu menjadi penyeimbang dan kontrol bagi kecenderungan-kecenderungan eksesif negara.

Untuk itu pertama-tama perlu dicari semacam landas tumpu yang sama (common ground) bagi gerakan-gerakan alternatif dan kultural bagi penguatan civil society tersebut. Landas tumpu ini merupakan pijakan normatif yang di dalamnya semua aktifitas dan perbedaan-perbedaan orientasi ideologis dan praksis menemukan persamaannya. Untuk Indonesia, saya kira, Pancasila masih tetap merupakan alternatif paling tepat untuk landasan normatif bagi upaya penguatan civil society ter­sebut. Dari padanya, sebuah etika dasar akan bisa ditemukan yang melampaui apa yang ditawarkan oleh proyek Pencerahan yang ternyata hanya memberikan jalan yang sepihak bagi proses kesejarahan umat manusia.

Kemudian, pada tingkat struktur dan sistem, perlu dilakukannya reorientasi terhadap perjuangan demokratik untuk lebih menekankan pada pencapaian masyarakat politik demokratik secara bertahap, trans­ formatif, dan berjangka panjang ketimbang upaya-upaya perubahan sistem secara radikal yang umumnya tidak memiliki kemampuan resiliency terhadap krisis-krisis sistemik. Ruang lingkup proses perubahan ini lebih berorientasi pada tingkat mikro, sektoral, grass-roots, dan dalam komunitaskomunitas kecil, tetapi tetap dikaitkan dengan tingkat nasional dan lintas-sektora1,35 Demikian pula reorientasi yang lebih menekankan pada pencapaian dan pengembangan ruang publik bebas sebagai wahana yang

34 Tetapi tentu saja tak tertutup kemungkinan terjadinya perombakan struktural yang fundamental dalam tempo yang cepat apabila negara berada dalam keadaan krisis berkepanjangan. Untuk kasus Indonesia, opsi semacam ini tampaknya masih bersifat hipotetis dan ini pula yang membedakannya dengan negara-negara di Eropa Timur di bawah rezim komunis.

35 Ini menyiratkan pentingnya gerakan prodemokrasi yang dimulai dari komunitas kecil, seperti tempat kerja (working place) di pabrik-pabrik, kelompok-­kelompok diskusi, kelompok petani di pedesaan dan seterusnya. Yang menjadi fokus adalah penciptaan kultur dan praksis demokrasi secara personal dan face-to-face dalam konteks kehidupan sehari-hari (everyday politics).

Demokratisasi Melalui Pemberdayaan Civil Society 99

mampu digunakan warga negara dalam wacana dan praksis politik yang partisipatoris.36 Pada tingkat sosio-kultural, maka strategi demokratisasi lewat penguatan civil society dilaksanakan dengan cara penanaman dan pengembangan secara terus menerus budaya civil dalam masyarakat lewat pendidikan dan sosialisasi, baik di sekolah, komunitas, maupun organisasi-organisasi sosial dan politik. Dalam kerangka inilah pem­bentukan individu-individu demokratik yang mandiri dan mampu melakukan penalaran rasional serta terlibat aktif dalam proses-proses pengambilan keputusan dalam masyarakat menjadi penting.37 Di sini pula letak pentingnya programprogram pendidikan politik yang ditujukan untuk mengembangkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Konsekuensinya, pendekatan seperti ini menekankan prakarsa dan peran serta dari anggota masyarakat ketimbang prakarsa dan peran serta negara dalam proses-proses pembentukan subyek-subyek politik (political subjects) serta pranata-pranata sosial politik (political institutions).

Demikian pula, peran organisasi massa dan asosiasi-asosiasi sukarela semakin diperluas menggantikan peran negara dan aparat-aparatnya dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran negara yang monopolistik secara bertahap dikurangi dan diimbangi oleh peningkatan peran serta masyarakat.

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin menekankan bahwa demo­ kratisasi lewat penguatan civil society di Indonesia adalah yang memiliki 36 Termasuk di dalamnya adalah upaya memperkuat kebebasan pees, kebebasan mimbar akademik, dan perluasan memperoleh akses politik bagi warga negara dalam lembaga-lembaga politik yang ada. Ini berarti bahwa kebijakan politik massa mengambang yang ada sekarang menjadi tak relevan lagi dan harus ditinggalkan. Demikian pula partaipartai politik harus dibentuk dari bawah dan semakin surutnya pranata-pranata korporatis negara.

37 Pembentukan individu demokratik ini sebagai aspek penting dalam proses demokratisasi dapat dilihat misalnya dalam C. Gould, Rethinking, op .cit., 1989, hal. 283-99.

Gould menekankan pentingnya pengembangan individu demokratik yang mampu secara aktif terlibat dalam proses-proses pengambilan keputusan di dalam komunitas di mana ia berada.

Sejajar dengan pandangan MacPherson, ia pun menolak konsepsi kaum liberal mengenai individu dalam masyarakat yang kontradiktif: di satu pihak sebagai pengejar pemuasan materi dan kekuasaan, tetapu pada saat yang sama juga pribadi yang sadar diri serta mampu mengembangkan diri sendiri. Lihat CB. Macpherson, Democratic. op.cit.,1990, hal 3-5.

100 Demokrasi dan Civil Society

relevansi tinggi dalam jangka panjang, terlebih kalau kita mengingat percepatan perubahan ekonorni, sosial, politik dan ideologi pada skala global. Dalam percepatan ini, sistem ekonomi, sosial dan politik suatu negara-bangsa semakin dituntut untuk lebih fleksibel dan terbuka, namun tetap berakar pada latar belakang kesejarahan, formasi sosial dan perkembangan masyarakat yang khas. Salah satu pelajaran terpenting yang dapat diambil dari pengalaman Eropa Timur adalah bahwa sistem politik yang ditekankan dari atas (imposed from above) dan yang cenderung mengasingkan rakyat daripadanya, tidak akan langgeng dan senantiasa rawan terhadap krisis-krisis (crises prone), baik yang datang dari dalam batang tubuhnya maupun dari luar.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 101

BAGIAN KEDUA

Politik Arus Bawah Titik Tolak Kebangkitan Civil Society

102 Demokrasi dan Civil Society

Bab 4 Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan Penelusuran Teori dan Aplikasi Riset*

for all student of human society, sympathy with the victims of historical processes and skepticism about the victors claims provide essential safeguards against being taken in by the dominant mythology. A scholar who tries to be objective needs those feelings as part of his ordinary equipment. (Barrington Moore, Jr.).

Beberapa peristiwa dunia akhir-akhir in ditandai dengan bergelombangnya gerakan massa yang menuntut dilakukannya perombakan mendasar terhadap struktur politik dan ketatanegaraan, di samping tuntutan atas perbaikan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Dimotori oleh berbagai gerakan pembaruan di Uni Soviet, yang dikenal sebagai perestroika dan glasnost di awal dekade delapan puluh, proses serupa kemudian marak di mana-mana. Terutama di belahan dunia sosialis. (Eropa Timur, Cina, Vietnam, dan yang terakhir Nikaragua), gerakan ini seolaholah menemukan momentum kesejarahannya. Hampir tak ada hari tanpa berita mengenai desakan rakyat ke arah pembaruan politik, ekonomi, dan * Tulisan ini pernah disampaikan dalam diskusi bulanan Puslitbang Ekonomi Pembangunan (PEP)-LIP1 tanggal 15 Maret 1990. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Thee Kian Wie atas komentar-komentarnya yang sangat kritis dan mendukung.

Kepada Dr. Abdurachman Suryomihardjo, yang lebih dari siapa pun adalah pembimbing, guru, dan sahabat, penulis merasa sangat berterima kasih atas komentar-komentarnya. Tentu saja semua kesalahan dan kekeliruan dalam tulisan ini adalah tanggung jawab penulis.

104 Demokrasi dan Civil Society

sosial di kawasan tersebut. Memang tidak semua gerakan pembaruan itu berhasil mencapai cita-cita: upaya pembaruan di Cina yang diperjuangkan oleh para mahasiswa berakhir dengan pembantaian berdarah di lapangan Tiananmen. Juga gerakan pembaruan yang dilancarkan di Albania dan Kuba tampaknya belum mampu mengusik kelas penguasa di sana untuk melakukan restrukturisasi yang cukup mendasar.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan tersebut, jelaslah bahwa dunia pada dua dasawarsa terakhir telah menyaksikan bangkitnya gerakan rakyat, baik di negara-negara yang berkiblat ke Barat maupun ke Timur menumbangkan kekuasaan yang menindas. Kejadian-kejadian di Iran, Nikaragua (1979), Filipina (1985/1986), dan untuk tingkat tertentu di Korea Selatan, menunjuk pada gerakan rakyat di negara yang berada di dalam kubu Barat, sedangkan apa yang kita saksikan di Eropa Timur sekarang menunjuk pada negara-negara dalam kubu Timur.

Politik Arus Bawah Sebagai Topik Lantas apakah arti peristiwa-peristiwa tersebut bagi kita di sini?

Jawabnya tentu bisa berbeda-beda, tergantung latar belakang dan perhatian kita dalam memahami gejolak-gejolak sosial di sekitar kita, Bagi penulis sendiri, dan mudah-mudahan para pembaca pun ikut share, kejadian-kejadian tersebut antara lain menandai kembalinya kesadaran akan pentingnya suatu proses sosial-politik yang harus memperhitung­ kan kekuatan massa di bawah. Apa yang di Filipina disebut sebagai People’s Power yang telah mampu menggusur kediktatoran Marcos, misalnya, hemat penulis harus dilihat dari sudut pandang ini. Dengan kata lain, kesadaran bahwa massa rakyat di bawah mempunyai kekuat­an politik yang berarti telah muncul kembali di bawah tekanan-tekanan berbagai macam manipulasi hegemoni ideologi dan strategi politik tertentu. Kenyataan bahwa di sanasini terdapat bukti bahwa gerakan massa rakyat mengalami kekalahan dalam tuntutan-tuntutan mereka, tidak serta-merta menghapuskan dan menafikan kehadiran serta bobot kekuatan politik mereka. Sebaliknya, baik kekalahan ataupun ke­menangan yang mereka capai telah menghapus kesan seolah-olah massa rakyat di bawah hanya pasif dan tidak hirau terhadap segala kejadian yang menimpa mereka.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 105

Hal tersebut pada gilirannya membuat kita yang terlibat dalam ilmu-­ ilmu sosial dan kemanusiaan berani melakukan refleksi terhadap apa yang selama ini mendasari kerja dan kiprah intelektual kita. Diakui atau tidak, kecenderungan kuat di antara para pakar ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan adalah mengabaikan dinamika yang terjadi di masyarakat bawah. Tak terkecuali (atau lebih-lebih) ilmu politik. Terutama di Negara-­ negara berkembang, tampaknya kaum cendekiawan di sini lebih sulit Buat mengelakkan diri dari kecenderungan umum tersebut. Ini antara lain disebabkan oleh sifat konsumtif ilmuwan negara berkembang terhadap ilmu pengetahuan modern yang lahir dari kekurangmampuan untuk mengembangkan paradigma ilmu yang sesuai dengan kebutuhan sendiri.

Studi pembangunan, misalnya, masih tetap dikuasai oleh pemahaman dua kutub paradigma dominan liberal-pluralis dan sosialis Marxis dengan segala percabangannya, seolah-olah di luar dua kutub paradigma-paradigma tadi, pemahaman menjadi tidak sah atau setidak-­tidaknya kurang berbobot ilmiah.

Perlu segera kita sadari bahwa salah satu ciri pemahaman paradigma­ -paradigma dominan tersebut adalah kurangnya perhatian yang serius terhadap permasalahan yang ada di lapisan bawah. Bahkan di dalam paradigma Marxian pun, yang konon memiliki klaim filosofi sebagai si pembela kaum tertindas, kecenderungan elitisme tetap dominan. Contoh yang paling jelas adalah strukturalisme Marxis yang dipelopori antara lain oleh Althusser, Balibar, Poulantzas,1 dan yang kemudian berpengaruh dalam pendekatan-pendekatan Marxian seperti tesis-tesis ketergan­tungan,2 dan sebagainya. Strukturalis Marxis dalam perkembangannya cenderung menjadi pendekatan-pendekatan yang statis, mekanistik dan lebih-lebih, 1 Lihat L. Althusser, dan E. Balibar, Reading Capital, London: Verso, 1970. N. Poulantzas, Political Power and Social Classes, Paris: Maspero, 1968. Juga N. Poulantzas, State, Power, Socialism, London: Verso, 1978.

2 Untuk tesis ketergantungan, lihat A.G. Frank, “The Development of Underdevelopment,” dalam A.G. Frank, (ed.), Latin America Underdevelopment or Revolution?

New York: Monthly Press, 1969; A.G. Frank. Dependent Accumulation and Underdevelopment, New York: Monthly Press, 1978. Walau­pun tesis ini telah mendapat kritik-kritik tajam dari banyak pihak, tetapi penga­r uhnya masih cukup kuat, misalnya seperti yang dikembangkan oleh F.H. Cardoso dan E. Faletto dalam Dependendency and Development in Latin America, Berkeley: University of California Press, 1979. Walaupun kedua orang ini meninggalkan kecenderungan mekanistik tesis Frank, tetapi mereka tetap mempertahankan strukturalisme sebagai perspektif teoretisnya.

106 Demokrasi dan Civil Society

ia kurang peka terhadap dinamika internal arus bawah. Demikian juga strukturalisme-fungsional ala Parsons3 yang dikembangkan dari tesis-tesis Max Weber, nasibnya pun tak berbeda. Dalam disiplin ilmu politik, hal ini tampak sekali. Paradigma dominan dalam ilmu politik Barat, yaitu liberalispluralis, yang nyaris diwarnai oleh sistem politik dan pakar-pakar ilmu politik AS (Huntington, Apter, Pye,4 untuk menyebut beberapa nama), sering mengabaikan dinamika politik arus bawah dalam berbagai analisis mereka. Di Indonesia, hal ini lebih buruk lagi.5 Karena perkembangan ilmu politik telah demikian dipengaruhi oleh paradigma liberal-pluralis dan modernisasi, maka sulit sekali dicari, untuk tidak mengatakan langka, kajian politik yang secara serius men­coba melihat perkembangan politik dari perspektif masyarakat di bawah. Itulah sebabnya, yang paling populer dalam ilmu politik Indonesia adalah apa yang saya sebut sebagai “analisis politik istana”, yaitu analisis politik yang berawal dan berakhir pada eliteelite politik.6 Walaupun rintisan-rintisan untuk mengkaji dinamika sosial, 3 T. Parsons, The Structurs of Social Action. Glencoe, III “The Free Press, 1949.

Struktural-fungsional seterusnya menguasai discourse ilmu-ilmu sosial di AS sampai sekitar dasawarsa enam puluhan sebelum akhirnya mendapat kritik­kritik tajam baik dari kubu liberal-pluralis maupun kubu Marxis. Lihat A. G’ddens, New Rules in Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociology, New York: Basic Books, 1976. Juga dari pengarang yang sama, Profiles and Critiques in Social Theory, Berkeley: University of California Press, 1982. Kritik yang terkenal terhadap Parsons dari kubu liberal-pluralis dilancarkan oleh A. Gouldner dalam The Coining Crisis of Western Sociology, New York: Basic Books, 1970.

4 S. Huntington, Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press, 1968; S. Huntington, dan M. Weiner (eds.)., Understanding Political Development, Boston: Little, Brown, 1988; D.E. Apter, Comparatives Politics: A. Reader, Glencoe, III: The Free Press, 1963; L.W. Pye, Communications and Political Development, Princeton: Princeton University Press, 1963.

5 Di Indonesia, pengaruh paradigma liberal-pluralis sangat kelihatan dalam kecenderungan untuk mengkaji proses-proses politik dari pandangan elite. Lihat kritik Dick Robinson mengenai hal ini, misalnya, “Culture, Politics, and Economy in the Political History of the New Order,” Indonesia 31,1981. Kecenderungan lain adalah penerapan analisis kultural yang istana sentris, seperti dalam D. Emerson, Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics, Ithaca: Cornell University Press, 1976. Demikian pula umpamanya kebiasaan dalam analisis politik Islam di Indonesia yang dikotomis antara apa yang disebut Islam tradisional dan modern, adalah refleksi dari paradigma modernisasi.

6 D. Emerson, op.cit. Yang menarik adalah juga banyaknya kajian politik mengenai hubungan sipil-militer, yang menurut hemat saya juga terlalu elitis. Lihat misalnya analisisanalisis H. Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978; D. Jenkins, Suharto and His Generals, Ithaca: Cornell University Press, 1986. Proses politik seolah-

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 107

budaya, dan politik arus bawah sudah lama dilakukan (Sartono dan Onghokham7 merupakan contoh-contoh klasik), tetapi kesinambungan pengkajian mereka untuk masa kini boleh dikatakan masih terabaikan.

Tentu saja banyak alasan yang bisa dikemukakan untuk menjelaskan keganjilan ini, tetapi apa pun alasannya yang jelas adalah bahwa kita perlu prihatin terhadap proses kemandekan tersebut.

Tidaklah berarti bahwa lalu kajian yang lebih berorientasi bottom-up telah berhenti sama sekali atau berkurang. Sebaliknya, kepustakaan dan hasil-hasil penelitian mengenai topik tersebut tetap rajin muncul dan bahkan akhir-akhir ini semakin subur. Di Indonesia pun, karya-karya terjemahan mengenai topik tersebut (walau agak jarang) masih bisa dijumpai. Di Amerika Serikat sendiri, kajian yang menitikberatkan pada dinamika politik arus bawah tetap menarik perhatian mahasiswa dan pakarpakar ilmu sosial. Ditambah lagi, akhir-akhir ini terobosan-­ terobosan epistemologis dan teoretis yang dilakukan oleh ilmuwan-­ilmuwan seperti olah hanya ditentu­kan oleh sekelompok elite militer dan teknokrat yang sedang berkuasa.

Discourse ilmu politik di Indonesia memang ditandai dengan bungkamnya massa di bawah.

7 Lihat karya-karya monumental Sartono Kartodirdjo tentang gerakan petani seperti The Peasants’ Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia, The Hague s’Gravenhage, 1966; Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, Singapore: Oxford University Press, 1973. Juga Onghokham, Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century, Ph.D thesis, Yale University. Ann Arbor, University Microfilm, 1978.

Harus diakui bahwa kajian para sejarawan mengenai gerakan sosial di negeri ini jauh lebih banyak dan para ilmuwan politik amat beruntung dalam hal ini. Lihat misalnya karya-karya J. Ingleson, In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java, Kualalumpur: Oxford University Press, 1986,; “Bound Hand and Foot: Railway Workers and the 1923 Strike in Java,” Indonesia, 31, 1981; “Worker Consciousness and Labor Unions in Colonial Java,” Pacific Affairs, 54, 3, 1981; “Life and Work in Colonial Cities: Harbour Workers in Java in the 1910s and 1920s,” Modern Asian Studies, 17, 3, 1983, karya D. Elson seperti Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in an East Java Residency, Kualalumpur: Oxford University Press, 1984; “Canburning in the Pasuruan Area” An Espression of Social Discontent,” dalam F van Anrooji, et.al. (eds.), Between People and Statistics: Essays on Modern Indonesian History. The Hague: Martinus Nijhoff, 1979, karya K. Pelzer, Planter and Peasant: Colonial Policy and The Agrarian Struggle in East Sumatera 1963-­ 1942, KITLV, 1978; Planters Against Peasants: The Agrarian Struggle in East Sumatera 19471958, KITLV, 1978, karya A. Reid, The Blood of the Rule in Nothern Sumatera. Kualalumpur: Oxford University Press, 1979, dan juga A. Lucas, “Social Revolution in Pemalang, Central Java 1945,” Indonesia, 24, 1977, untuk menyebut beberapa yang saya anggap penting.

108 Demokrasi dan Civil Society

Geertz, Giddens, Scott, Gadamer, Bordieu, Habermas, dan sebagainya,8 memungkinkan para pengkaji ilmu sosial semakin meninggalkan atau setidaknya meninjau kembali asumsi-asumsi paradigma-paradigma tradisional di atas. Ini pada gilirannya semakin mem­pertinggi daya tarik pengkajian dinamika arus bawah ini. Demikian pula penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Moore, Hobsbawm, E.P. Thompson, Scott, Popkin, Adas, Geertz, Gaventa, Genovese, Stoler, Kerkcliet,9 dan sebagainya semakin menunjukkan kompleksitas feno­mena sosial di tingkat bawah, yang karenanya memerlukan pendekatan dan pemahaman tersendiri. Apa yang umpamanya kini populer dengan sebutan kajian Everyday Politics (politik dalam kehidupan sehari-hari) merupakan salah satu manifestasi dari kepedulian intelektual untuk memahami berbagai peristiwa sosial dari bawah, yang tak selamanya terekam oleh kajian-kajian formal dalam ilmu politik.

8 Tulisan-tulisan Geertz yang bergulat dengan permasalahan epistemo­logi bisa dilihat misalnya dalam The Interpretation of Cultures, New York: Basic Books, 1973; Local Knowledge: Further Essays in Interpretative Anthropology, New York: Basic Books, 1983; Works and Lives Anthropologist as Author, Stanford: Stanford ;University Press, 1988; “From the Native’s Point of View On the Nature of Anthropological Understanding,” dalam Gibbon M. (ed.), The Politics of Interpretation, New York: New York University Press, 1987. Untuk Giddens, lihat misalnya Social Theory and Modern Sociology, Stanford: Stanford University Press, 1987; The Constitution of Society, Cambridge: Polity Press, 1984; dan tentu saja Central Problems in Social Theory, London: Macmillan, 1979. Karya H.G. Gadamer yang paling populer adalah master piece-nya mengenai hermeneutik, Truth and Method, New York: Crossroad, 1975. P. Bordieu mengembangkan analisis bahasa dalam Outline of a Theory and Practice, Cambridge: Cambridge University Press, 1977. Karya J. Habermas yang paling menonjol mengenai epistemologi antara lain adalah Knowledge and Human Interest, Boston: Beacon Press, 1971; Theory and Practice, Boston, Mass: Beacon Press, 1973; The Theory of Communicative Action, Vol. I & II, Boston: Beacon Press, 1981, 1987; The Philosophical Discourse of Modernity Cambridge, MA: MIT Press, 1987, dan kumpulan esainya, Communication and the Evolution of Society, Boston: Beacon Press, 1979, 9 Lihat misalnya B. Moore, Injustice: Social Bases of Obedience and Revolt, New York: ME. Sharpe, 1978; Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston: Beacon Press, 1966. Untuk E. Hobsbawm, lihat Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movements in the 19th and 20th Centuries, New York: Norton & Co., 1959; Bandits, New York: Pantheon Books, 1969. Karya E.P.. Thompson yang terkenal mengenai topik ini antara lain The Making of the English Working Class, London: Vintage, 1963; “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century,” Past and Present, 50, 1971; “Eighteenth Century English Society: Class Struggle without Class,” Social History, 4, 1978.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 109

Beberapa Persoalan Dasar dalam Kajian Politik Arus Bawah Pengkajian politik arus bawah, tak pelak lagi, mengharuskan ba­nyak asumsi teoretis yang dikembangkan dari paradigma-pradigma dominan ditinjau kembali. Pertama, pengkajian yang positivistis dan empiristis (pluralis maupun Marxis) jelas tidak mencukupi untuk men­jelaskan dan menangkap gejala-gejala sosial yang sering tidak transpa­ran atau muncul ke permukaan. Karenanya, pendekatan yang lebih interpretifl” menjadi penting di sini. Pendekatan-pendekatan yang me­ nekankan pentingnya analisis simbolis seperti etnometodologi, inter­ aksi simbolik (symbolic interactionism), semiotik, hermeneutik, dan sebagainya” amat diperlukan dalam upaya melakukan rekonstruksi realitas yang tak selamanya bisa diterangkan dengan pendekatan em­piris. Apalagi bila kita sadari bahwa realitas sosial senantiasa adalah realitas interpretif, atau yang oleh Giddens disebut sebagai double bermeneutics,12 maka pendewaan terhadap empirisme merupakan kekeliruan epistemologis yang akan menghasilkan analisis sepihak (one side) saja.

M. Adas menyoroti hubungan antara masyarakat bawah dengan negara. Lihat misalnya “Moral Economy’ or ‘Contest State’?: Elite Demands and the Origins of Peasant Protest in Southeast Asia,” Journal of Social History, 13, 14, 1981; “From Footdragging to Flight: The Evasive History of Peasant Avoidance Protest in South and Southeast Asia,” dalam J. Scott, dan B. Kerkvlist (eds.), Everyday. Forms of Peasant Resistance in Southeast Asia, London: Frank Cass, 1986. Karya J. Scott yang populer adalah The Moral Economy of the Peasant: Subsistance and Rebellion in Southeast Asia, New Haven: Yale University Press, 1976; dan Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven: Yale University Press, 1985. S. Popkin mencoba membuat counter argumen bagi tesis Scott dalam The Rational Peasant, Berkeley: University of California Press, 1977. dalam J. Gaventa Power and Powerness: Quiescene and Rebellion in an Appalachin Valley, Chicago: University of Illinois, 1980, membuat studi kasus perlawanan buruh di Amerika, sedang studi E. Genovese mengungkapkan perlawanan para budak di Amerika dalam Roll Jordan Roll: The World the Slave Made, New York: Vintage, 1979. A. Stoler melakukan studi tentang para pekerja perkebunan di Sumatera dalam Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt 1870-1979, New Haven: Yale University Press, 1985; dan “Plantation Politics and Protest On Sumatra’s East Coast,” dalam J. Scott dan B. Kerkvliet, op.cit., 1986. Sementara B. Kerkvliet melakukan kajian politik arus bawah di Filipina dalam The Huk Rebellion, Berkeley: University of California, 1977, dan Everyday Politics in the Philippines: Class and Status Relations in A Central Luzon Village, Forthcomping.

10 Geertz, op.cit., 1973, 1983; Gibbon, op.cit., 1987.

11 Habermas, op.cit., 1979, 1981, 1987; Gadamer, op.cit., 1975; Bordieu, op.cit., 1977.

12 A. Giddens, op.cit., 1987.

110 Demokrasi dan Civil Society

Selain permasalahan epistemologis di atas, kajian mengenai politik arus bawah juga seyogyanya bergerak melewati (beyond) parokialisme disipliner ilmu politik. Artinya, ia mampu “bekerja sama” dengan, dan punya empati terhadap disiplin lain seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, linguistik, dan sejarah. Tanpa kepekaan interdisipliner tersebut maka kajian hanya akan menghasilkan analisis steril dan gagal untuk menangkap nuansa-nuansa yang lebih kompleks. Politik, dengan demikian tidak hanya dimengerti secara formal dan kaku, tetapi lebih lugas sebagai daya upaya anggota masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka, upaya untuk bertahan meng­hadapi kelompok yang lebih kuat secara ekonomi, sosial, dan ideologis, termasuk upaya mereka mempertahankan pandangan hidup berupa ekspresi budaya dan nilainilai/norma-norma yang ada. Dari pema­haman ini, maka jelas bahwa pengertian politik menjadi luas dan mencakup: bukan saja tindakan politik yang formal dan institusional (pemilu, voting, dan seterusnya), tetapi juga yang bersifat nonformal, termasuk perjuangan mereka dalam kehidupan sehari-hari bergulat dengan kemiskinan dan mempertahankan normanorma dan nilai serta pandangan dunia mereka. Jadi di sini politik tidak hanya berurusan dengan akumulasi dan manipulasi kekuasaan, tetapi juga permasalahan distribusi sumber daya (resources) secara adil.13 Salah satu konsekuensi penting dari terobosan pemahaman yang demikian adalah reorientasi terhadap konsep pelaku (agent) atau aktor dalam proses politik. Masyarakat bawah haruslah dimengerti sebagai agen dan aktor politik yang sadar dan memiliki kemampuan tertentu untuk memahami dan bertindak atas setiap peristiwa yang ada di sekitarnya.14 Wawasan seperti ini bertolak belakang dengan paradigma-­ paradigma dominan yang mendasari teori-teori fungsional-struktural parsonian maupun strukturalis Marxian. Dua yang terakhir tersebut pada intinya memandang manusia hanya sebagai, meminjam istilah Giddens, “tawanan budaya,” atau meminjam Athusser, “pembawa beban sejarah.” Manusia sebagai agen dan aktor yang sadar, menjadi “menghilang” begitu saja, 13 Penafsiran kembali pengertian politik ini juga ditekankan oleh Juergen Habermas dalam Theory and Practice, op.cit., 1973.

14 Untuk mengikuti perdebatan mengenai agensi dan struktur, lihat A. Giddens, op.cit., 1979, 1987, khususnya Bab 4 dan 9. Juga kritik E.P. Thompson terhadap strukturalisme dalam The Poverty of Theory, London: Merlin, 1978.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 111

dalam cengkeraman struktur (ekonomi, po­litik, ideologi) dan determinasi “hukum” sejarah.15 Kekakuan seperti inilah yang membuat kebanyakan analisis politik dan ilmu sosial lain­nya menjadi kering dan kehilangan dimensi dan warna kemanusia­annya. Analisis tersebut lebih tepat disebut sebagai imitasi kasar dari ilmu-ilmu alam (natural sciences) yang dicoba diterapkan untuk me­mahami proses-proses sosial.

Oleh karena itu, pengkajian politik yang mampu memahami gejolak arus bawah akan dengan sendirinya bergerak melewati (beyond) dan menembus pemahaman-pemahaman deterministik semacam struktural­isme.

Pemahaman yang dialektis antara subjek dan realitas struktural merupakan salah satu jalan pemecahan.16 Ia mengakui kemampuan subjek sebagai aktor yang bisa bertindak (politik, ekonomi, budaya) tetapi tidak berarti pengingkaran adanya batas-batas struktural yang mungkin menghambat atau mendorong mereka. Struktur dan subjek adalah dua komponen yang bergerak bersama-sama secara dialogis dan di dalam gerak tersebut manusia sebagai aktor mencoba mengantisipasi permasalahannya.

Dengan pengakuan atas kemampuan agen tadi, tidak berarti kita harus terjebak pada pemahaman teleologis yang mengandaikan proses sejarah manusia sebagai suatu perjalanan menuju suatu telos, suatu tujuan akhir yang dibayangkan. Kecenderungan Hegelian yang sampai kini masih menghantui epistemologi Barat, baik yang Marxis maupun non-Marxis, ini melihat proses sejarah sebagai suatu perjalanan menuju tujuan yang ideal: kaum Marxis mempunyai cita-cita masyarakat tanpa kelas, sedang para 15 L. Althusser, op.cit., 1968.

16 Upaya untuk melakukan pendekatan semacam ini dicoba antara lain oleh Giddens dengan teori Strukturasi (Structuration Theory). Lihat pemaparan teori tersebut oleh Giddens dalam The Constitution of Society, 1984. Demikian juga W.F. Wertheim, dalam Evolution and Revolution: The Rising Waves of Emancipation, Harmondswor: Penguin, 1974, juga ingin mengisyaratkan hal yang sama. Ia mengatakan: I Still do not consider myself a Marxist in the accepted sense. My approach is not exclusively based on analysis in terms of warring political clases. I attempt to combine certain aspects of the structural approach... with more dynamic type of analysis in which social conflicts are incorporated as essential elements of any social texture, (hal. 12) cetak miring dari penulis. Pernyataan Wertheim ini muncul sehubungan dengan ketidakpuasannya terhadap paradigma struktural fungsional yang dominan dalam sosiologi Barat yang menurutnya terlampau deterministik dan mengabaikan dialektika.

Baginya, struktural-fungsional “terlampau statis untuk mampu memahami dinamika proses-proses sosial” (hal. 88). Untuk itu, ia mengajukan pendekatan Counterpoint yang menurutnya mampu memberikan alat analisis yang lebih dinamis.

112 Demokrasi dan Civil Society

utopis non-Marxis mengidealkan kebebasan indivi­dual yang sempurna.

Kalau pemahaman ini diikuti, maka kemungkinan besar pengkajian kita atas politik arus bawah pun menjadi romantik dan malahan utopis.17 Kita dengan mudah mengulangi kesalahan pengikut Weberian yang memilah gerak sejarah atas jenjang-jenjang, dari yang paling: “primitif ” tradisional menuju tingkat modernitas yang rasional. Atau kita terjebak dalam jargon Marxian yang melihat perjalanan sejarah dari masyarakat “primitif ” menuju telos yang bernama masyarakat tanpa kelas.18 Pada hemat saya, walaupun pembagian faset-faset sejarah itu pen­ ting (mengingat dialektik antara subjek dan struktur yang berbeda dalam konjungtur sejarah yang berbeda pula), tetapi saya lebih cen­ derung melihatnya sebagai suatu proses yang open ended, terbuka. Misalnya, terhadap suatu gerakan millenarian dan gerakan protes yang terorganisir secara rapi oleh suatu organisasi sosial/politik memang perlu dibedakan, tetapi bukan sebagai suatu jenjang kontinum yang linear. Sebab ini mengandaikan adanya tingkat “rasionalitas” yang se­ngaja atau tidak, dipaksakan keberadaannya yang pada gilirannya meng­akibatkan pemahaman atas proses sosial yang unilinear. Kesinambungan sejarah memang harus diakui adanya, tetapi tidak dalam pengertian teleologis dan reduksionis tersebut, tetapi dalam kerangka dialektis antarsubjek dan struktur yang terbuka.

Akibat lain dari perspektif dialektis tersebut adalah berkaitan de­ngan lokasi sejarah politik arus bawah. Aktivitas politik suatu masya­rakat yang sekecil apa pun bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri, terlepas dari proses yang lebih besar di luar batas-batas kultural dan geografisnya. Sebaliknya, ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kejadian-kejadian dan perubahan-perubahan di sekitarnya. Oleh sebab itu, faktor-faktor politik17 Kritik yang paling gencar terhadap sifat teleologis epistemologi Barat dilancarkan oleh penganut post-modernisme, yang dipelopori antara lain oleh M. Foucault, J. Derrida, E. Said untuk menyebut sebagian kecil. Untuk me­mahami post-modernisme, lihat misalnya F. Lyotard, The Post-Modern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988; M. Foucault, The Order of Things: An Archeology of Human Sciences, New York: Pantheon Books, 1972. Khususnya dalam ilmu politik, lihat M. Shapiro, Language and Polities, New Haven: Yale University Press, 1981; dan The Politics of Representation: Writing in Biography, Photography, and Policy Analysis, Madison: University of Wisconsin Press, 1988.

18 M. Foucault, op.cit., 1970, 1972.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 113

ekonomi nasional dan internasional19 selalu berperan dalam gejolak politik, termasuk yang ada dalam masyarakat bawah. Penelitian-penelitian mengenai gerakan-gerakan perlawanan rakyat di Amerika Latin, Asia dan Afrika, misalnya,2° me­nunjukkan adanya hubungan yang erat antara gerakan-gerakan tersebut dengan penetrasi kapitalisme internasional dalam bentuk-bentuknya seperti kolonialisme dan imperialisme. Pada masa pascakolonial ter­utama pasca-PD II, pengaruh sistem ekonomipolitik internasional tersebut diperkirakan semakin menguat disebabkan oleh semakin berkembangnya teknologi informasi dan transportasi serta ke-(saling)- tergantungan yang berlingkup global.21 Bukanlah sesuatu yang berlebihan bila dikatakan bahwa mustahil bila sebuah kajian mengenai politik arus bawah, baik yang berbentuk formal maupun nonformal, mencoba mengabaikan dimensi-dimensi nasional dan global tersebut. Bahkan, kajian-kajian sekitar topik yang kelihatannya mikro pun, mau tak mau harus mempertimbangkan impli­kasi perubahan yang terjadi dalam lingkup nasional dan global tersebut.

Demikianlah, misalnya, untuk memahami peristiwa pergolakan massa seperti di Filipina, kita tidak cukup hanya dengan analisis politik internal di 19 Pengaruh global terhadap proses-proses sosial yang ada di negara berkembang, termasuk gerakan-gerakan sosial diakui baik oleh kubu liberal-­pluralis maupun Marxis.

Lihat misalnya T. Skocpol, State and Social Revolutions A Comparative Analysis of France, Russia and China, Cambridge: Cambridge University Press, 1979. Yang paling menonjol tentu saja adalah analisa sistem kapitalis global terhadap peristiwa-peristiwa sosial politik di dunia.

Lihat I. Wallerskin, The Capitalist World-Economy, London: Cambridge University Press, 1979; Historical Capitalism, London: Verso, 1983; dan The Politics of the Capitalist WorldSystem, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

20 Misalnya penelitian J. Nash, di Bolivia, We Eat Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, New York: Columbia University Press, 1982; penelitian A. Isaacman, et.al., di Mozambique, “Cotton in the Mother of Poverty: Peasant Resistance to Forced Cotton Production in Mozambique 1938-1961,” The International journal ofAfrican Historical Studies, 13, 1980. Untuk Asia, lihat J. Scott, op.cit., 1876, juga Z. Ibrahim, “Investigating Peasant Consciousness in Contemporary Malaysia,” dalam A. Turton, dan S. Tanabe (eds.), History and Peasant Consciousness in Southeast Asia, SENRI Ethnological Studies, 13, 1984. Pengaruh MNCs terhadap munculnya perlawanan rakyat juga telah diteliti di Malaysia. Lihat misalnya A. Ong, Spirit of Resistance and Capitalist Discipline: Factory Women in Malaysia, New York: SUNY Press, 1987.

21 Buku-buku pop seperti karya A. Toffler, The Third Wave, New York: Bantam Book, 1980 berusaha meyakinkan kita tentang pengaruh teknologi informasi terhadap pola-pola kehidupan manusia di masa depan.

114 Demokrasi dan Civil Society

negara tersebut, tetapi penting mengaitkannya juga dengan posisi politikekonomi negara itu di dalam jaringan sistem dunia (world-system). Demikian pula, kajian-kajian atau analisis tentang kelas sosial, ideologi (nasionalisme, egalitarianisme, sosialisme, dan seterusnya),22 yang sering dianggap inheren dalam gerakan massa harus pula di mengerti dalam konteks global tersebut.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan Dari paparan singkat di atas, kiranya bisa dilihat perkaitan antara studi pembangunan dengan kajian ,grassroots politics itu. Bila pem­ bangunan di anggap sebagai salah satu upaya pembebasan manusia dari keterbelakangan (Poleksosbud), maka tak pelak lagi target utama proses tersebut adalah mereka yang selama ini tertinggal. Ini berarti secara normatif titik sentral studi pembangunan harus pula pada upaya pem­ bebasan mereka dari ketertinggalan dan keterbelakangan tersebut.

Akibatnya, studi pembangunan diharapkan melakukan keberpihakan yang jelas jika ia ingin mempunyai dampak yang luas dan tidak hanya menjadi perpanjangan tangan kekuatan-kekuatan eksploitatif. Kata-kata Barrington Moore, Jr yang dikutip di awal tulisan ini bukan saja mempunyai relevansi teoretis, tetapi juga normatif. Studi pembangunan dengan demikian juga merupakan suatu praxis politik karena ia terlibat dalam proses rekayasa sosial dalam bentuk memberi masukan-masukan untuk pengambilanpengambilan keputusan yang dampaknya menyang­ kut kepentingan masyarakat dan negara.

Kiranya jelas bahwa penelitian yang mendalam dan luas mengenai fenomena politik arus bawah ini merupakan salah satu elemen penting dalam keseluruhan dari apa yang kita sebut sebagai studi pembangunan itu. Pada tingkat pragmatis, sumbangannya terletak pada kemampuan­ nya memberikan masukan kepada para pengambil keputusan mengenai berbagai permasalahan pembangunan yang ada di tingkat bawah serta alternatif pemecahan yang mungkin diberikan. Yang termasuk isu sen­tral di sini adalah bagaimana diskursus (discourse) pembangunan, modernisasi, 22 Lihat I. Wallerstein, “How Do We Know Class Struggle When We See it?,” Insurgent Sociologist, 7, 1977. Saya mencoba mendiskusikan masalah yang sama dalam A. So, dan M. Hikam, “Class’ in the Writings of Wallerstein dan Thompson,” Sociological Perspective, akan terbit

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 115

industrialisasi, dan sebagainya disebarkan kepada masyarakat, lalu ditanggapi oleh masyarakat.23 Pada tingkat epistemologis, ia diharapkan merupakan kritik ter­hadap gejala elitisme yang merasuki hampir semua bidang ilmu sosial, termasuk di dalamnya studi pembangunan itu sendiri. Yang terakhir ini termasuk kecenderungan melihat proses modernisasi dan pembangunan sebagai suatu paket sudah jadi dari atas, yang bisa langsung diterapkan secara universa1.24 Jadi kajian politik arus bawah harus mampu menam­pilkan pandangan dari dalam (insight) masyarakat. Termasuk di sini, kehidupan, aktivitas, pengalaman mereka, serta upaya mereka memper­ tahankan 25 norma-norma kehidupan dari proses yang disebut Habermas sebagai kolonialisasi pandangan dunia (life world) mereka.

Secara etis, studi pembangunan yang diperlukan oleh negara ber­ kembang, termasuk di Indonesia adalah studi yang berwawasan kerak­ yatan. Ini berarti harus berani melakukan terobosan-terobosan terhadap kaidah-kaidah, slogan-slogan, dan jargon-jargon ilmiah yang bersifat elitis serta antikerakyatan. Selama ini baik kajian studi pembangunan yang diilhami oleh model liberal-pluralis maupun sosialis Marxis pada umumnya dipenuhi sifat elitis tersebut. Jika pada model yang pertama pembangunan digunakan sebagai sarana pengejaran dari apa yang terjadi di Barat dengan penekanan berlebihan pada proses akumulasi kapital, maka pada yang kedua penekanannya adalah pada antiindi­vidual dan mengarah pada semakin berkuasanya negara. Kita perlu menyambut beberapa upaya menengahi dua kecenderungan ekstrem tersebut, meskipun tampaknya upaya-upaya tersebut masih memerlu­kan waktu yang lama untuk menghadapi ujian 23 Dalam hal ini penerapan teori Gramsci tentang hegemoni dan counter­hegemoni banyak dipakai. Meskipun untuk beberapa hal teori tersebut masih mengundang banyak kritik, tetapi daya tarik teori ini tetap besar. Lihat A. Gramsci, Selection from the Prison Notebook, eds. Q. Hoare dan N. Smith, New York: International Publisher, 1978. Untuk pemikiran politik Gramsci, lihat misalnya J. Femia, Gramsci’s Political Thought. London: Clarendon Press, 1981; W. Adamson, Hegemoni and Revolution: A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory, Berkeley: University of California, 1982. Aplikasi pendekatan Gramscian bisa dilihat dalam R. Terdiman, Discourse/Counter-discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth Century France, Ithaca: Cornell University Press, 1987.

24 Kritik terhadap model pembangunan seperti ini telah banyak dilakukan. Lihat W.F. Wertheim, op.cit., 1974.

25 J. Habermas, op.cit., 1987.

116 Demokrasi dan Civil Society

sejarah agar dapat berhasil. Yang mencolok adalah bahwa percobaanpercobaan tersebut pada umumnya menyadari pentingnya faktor-faktor internal dan khas, yang tidak begitu saja bisa direduksi oleh pemahamanpemahaman dominan di atas. Percobaan-percobaan seperti di Sri Lanka (Sarvodaya), Tanzania (Ujamaa), dan sebagainya dengan tegas menekankan penting­nya faktor-faktor indigeneous atau lokal dalam keseluruhan proses pembangunan mereka. Salah satu yang penting adalah penekanan pada pengaruh nilai yang berasal dari bawah (agama, tradisi) yang dicoba dikembangkan dalam rangka mengantisipasi berbagai perubahan pada tingkat nasional maupun internasional.

Percobaan-percobaan negara berkembang yang menggunakan modelmodel pembangunan liberal pluralis dan sosialis Marxis, seperti sama­sama kita ketahui, telah menghasilkan kontradiksi-kontradiksi tersendiri yang pada gilirannya menimbulkan berbagai permasalahan politik, so­ sial, ekonomi, dan budaya, terutama bagi mayoritas masyarakat bawah.

Munculnya rezim-rezim represif di negara-negara berkembang,26 baik yang berkiblat pada kapitalisme maupun sosialisme, mendorong lahir­nya gerakan-gerakan massa (terorganisir atau tidak), serta semakin me­lebarnya jurang antara negara kaya (Utara) dan miskin (Selatan) hanya sedikit dari banyak bukti yang menunjukkan bahwa permasalahan­ permasalahan pembangunan masih jauh dari memuaskan, apalagi selesai.

Dalam upaya mencari strategi pembangunan yang mampu men­jawab tantangan-tantangan itulah saya kira kajian-kajian yang serius, mendalam, dan luas atas politik masyarakat bawah diharapkan dapat memberikan sumbangannya. Kalaupun tidak bisa menjawab secara tuntas, setidaknya akan mencoba menampilkan gagasan-gagasan yang dikembangkan dan diangkat dari aspirasi dan rekonstruksi realitas sosial masyarakat bawah.

Bagaimanapun kecil peran mereka dalam proses pembangunan itu, tetap harus ada pengakuan bahwa mereka bukanlah sekadar benda-benda mati tetapi agen-agen yang sadar. Kejadian-kejadi­an terakhir yang saya sebut di muka tadi, barangkali merupakan petun­juk bagaimana akibat dari suatu 26 Lihat misalnya munculnya apa yang disebut negara otoriter birokratik di Amerika Latin dan Asia. Diskusi mengenai kasus ini bisa ditemukan dalam karyakarya G. O’Donnell. Misalnya, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley: IIS University of California Berkeley, 1973.

Politik Arus Bawah dan Studi Pembangunan 117

model yang mengabaikan peran serta massa rakyat. Ini juga yang telah mengakibatkan gerakan massa sempat mengguncang beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika yang dalam proses modernisasi mereka, sengaja atau tidak, telah menghambat partisipasi massa.

Penutup Penulis tak akan mencoba memberikan suatu kesimpulan yang baku.

Cukuplah untuk mengakhiri tulisan ini dengan harapan bahwa kajian mengenai grassroots politics akan menjadi salah satu kepedulian intelektual dan mata agenda penelitian, yang berkaitan dengan per­ masalahan pembangunan di negeri ini. Atau paling tidak kehadirannya dirasakan dalam setiap agenda penelitian, baik yang melibatkan masalah-­masalah perubahan kemasyarakatan maupun kelembagaan. Jika kita yakini manfaat pengkajian interdisipliner dalam menghasilkan masukan yang berbobot bagi suatu policy-making, maka tidak ada salahnya mencoba memasukkan elemen grassroots politics ini dalam berbagai penelitian kita.

Selama dua dasawarsa ini, dalam pengamatan saya (yang barangkali keliru), kajian terhadap politik arus bawah di Indonesia tercecer jauh di belakang ketimbang di negara-negara ASEAN lain.27 Setidaknya, literatur tentang itu amat sulit dijumpai di negeri ini. Umumnya, seperti saya katakan di muka, kajian politik di Indonesia masih sibuk dengan masalah-masalah yang formal dan bersifat kelembagaan (Parpol, DPR, Pemilu, ideologi nasional, dan sebagainya). Akibatnya, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat bawah akhir-akhir ini (Kasus-kasus Kedung­ombo, Rarahan, pedagang asongan, tukang becak, dan sebagainya) kurang sekali mendapat perhatian dari para pakar ilmu politik. Padahal jelas mereka ini berhak mendapatkan perhatian yang sepadan dengan kajian formal tadi, kalaulah tidak lebih banyak. Sebab kita sama-sama tahu, merekalah yang posisinya (politik, ekonomi, dan sosial) termasuk paling lemah di negeri ini.

Adalah tugas para ilmuwan sosial seperti kita untuk mencoba memahami permasalahan mereka dan kalau mungkin mencarikan jawaban. Tentu saja kita tak usah terjebak oleh romantisasi dan nostalgia terhadap realitas 27 Penulis sendiri tidak mempunyai angka-angka mengenai kajian politik arus bawah di ASEAN. Kesimpulan sementara saya ini berdasarkan atas pengalaman pribadi dalam “berburu� literatur tentang topik ini.

118 Demokrasi dan Civil Society

mereka. Tetapi kita jelas dituntut untuk memiliki kemampuan empati yang cukup tinggi untuk ikut memahami dan memecahkan berbagai permasalahan yang sedang dan akan mereka hadapi.

Bab 5 Politik Arus Bawah dan Civil Society Telaah terhadap Demokrasi di Indonesia

Secara historis, politik arus bawah (grass-roots politics)1 di Indonesia dapat dilihat kembali pada awal abad ke-19, ketika kesadaran protonasionalis mulai muncul melalui berbagai perlawanan antikolonial di seluruh negeri.2 Mengikuti munculnya perjuangan nasional modern pada awal abad ke-20, mereka secara bertahap masuk ke dalam gerakan politik baru. Beberapa dari praktik dan ideologi tradisional mereka terinkorporasi ke dalam praktik-praktik politik modern oleh para aktivis politik dan intelektual untuk memperkuat gerakan nasionalis gaya baru.3 Sebagai suatu hasil dari pendalaman penetrasi ekonomi kapitalis modern, elite dan masyarakat kelas pekerja muncul di antara masyarakat 1. Di sini istilah politik arus bawah (grass-roots politics) dipakai untuk menunjukkan praktek dan diskursus politik masyarakat kelas bawah mulai dari para petani dan buruh di wilayah pedesaan sampai buruh industri, pedagang kecil, dan mereka yang bekerja di tempat yang disebut sektor informal di perkotaan. Menurut kamus Webster, arus bawah, antara lain berarti “masyarakat biasa khususnya dikontraskan dengan pimpinan atau elite...�, Ran dom House Websters College Dictionary, New York: Random House Inc, 1991, hal. 583.

2. S. Kartodirdjo, The Peasant’s Revolt of a Banten in 1818, Its Conditions, Course, and sequel: A Case Study of Social Movement in Indonesia. The Hague: s’Gravenhage, 1966, lihat juga Onghokham, 1975; Elson, 1985; Scott, 1976, 1985.

3. J. Ingelson, In Search of Justice: Workers and Union in Colonial Java, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1986. Agama seperti Islam memainkan peranan yang penting di awal perkembangan nasionalisme, sementara budaya tradisional dan sistem nilai (Ratu Adil, Gotong Royong dan sebagainya) adalah memadai untuk menjadi counter-hegemoni terhadap praktik dan ideologi kolonial.

120 Demokrasi dan Civil Society

pribumi di wilayah urban4. Yang belakangan ini menyumbangkan suatu ciri baru terhadap gerakan politik arus bawah, yang bersifat lokal dan berorientasi nonkelas, dan berubah menjadi gerakan nasional dan memili­ ki kesadaran kelas dalam dirinya5. Di samping itu, mereka menjadi lebih terorganisir dan berhubungan dengan gerakan dan ideologi politik modern lainnya yang memiliki tujuan akhir untuk meruntuhkan rezim kolonial dan menciptakan suatu sistem politik baru di negara yang merdeka.6 Selama masa demokrasi liberal (1949-1957), politik arus bawah di Indonesia sangat terakomodasi dan terartikulasi secara baik dalam praktik dan diskursus politik di negeri ini, terutama karena tahap politisasi yang tinggi pada masyarakat pascarevolusi. Proses politisasi ini dimungkinkan karena adanya dua saluran penting, yakni partai politik dan serikat buruh independen. Partai politik secara aktif bergerak di wilayah urban dan rural dalam rangka untuk menarik anggota dari buruh, petani, pedagang kecil, dan pengrajin. Di samping itu, pembentukkan serikat buruh-independen dan asosiasi berorientasi politik lainnya, selama masa liberal ini, secara umum tidak dibatasi. Meskipun serikat buruh semacam itu umumnya berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu, namun bukan berarti kemerdekaan mereka terhalangi. Melalui serikat buruh semacam ini yang menyebabkan aspirasi politik dari bawah sebagian besar terartikulasi .7 Namun demikian, sampai dengan akhir masa itu, politik arus bawah tetap tidak dapat memberikan pengaruh yang berarti atau akhirnya muncul sebagai suatu kekuatan yang menentukan dalam politik Indo­nesia. Tentu saja, ini tidak hanya dalam kasus serikat buruh dan organisasi politik arus 4. R. Van Niel, The Emergence of Indonesian Elite, The Hague & Bandung: W. van Hoeve, 1960.

5. Ingelson op. cit.

6. Dengan demikian, ideologi nasionalis modern dan sosialis dan juga berbagai organisasi yang mendasarinya berjalan baik di antara kelompok­ kelompok gerakan nasionalis terkemuka seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Party, Muhammadiyah, NU, PNI, PKI dan sebagainya.

7. I. Tejasukmana, Political Character of the Indonesian Trade Union Movement, Ithaca: Cornell Modem Indonesia Project, 1959. Sebagai contoh, sampai tahun 1955 jumlah keseluruhan serikat nasional dan regional yang berafiliasi dan nonafiliasi dengan federasi berjumlah 1.105. Sampai akhir tahun 1958, ada 161 serikat independen dilaporkan dan 100 serikat yang berafiliasi didaftarkan. Bandingkan dengan E. Hawkins, “Labor in Developing Countries: Indonesia” dalam B. Glassburner, (ed.) The Economy of Indonesia, Selected Reading , Ithaca: Cornell University Press, 1971, hal.., 2-11.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 121

bawah lainnya, bahkan partai politik yang utama pun umumnya gagal untuk mencapai tujuannya. Pelajaran yang penting dari pengalaman ini adalah kegagalan dari sistem politik yang ada untuk menciptakan suatu negara kuat yang ditopang oleh program ekonomi yang kuat dan memungkinkan republik muda ini dapat menghindari krisis politik dan desintegrasi sosial.

Krisis permanen yang menganggu pemerintahan pusat dan konflik sosial yang memperburuk kerusuhan sosial selama masa itu terutama akibat dari runtuhnya pengaruh politik arus bawah.8 Pada saat bersamaan, masa ini juga menyaksikan munculnya civil society yang modern9 di Indonesia pascakolonial. Ini terutama ber­ kembang melalui tumbuh suburnya aktivis-aktivis intelektual dan gerakan kebudayaan di masyarakat dan juga pelaksanaan ide-ide demokrasi dalam proses politik di pemerintahan pusat. Dan juga, lingkungan masyarakat umumnya bebas dan memperoleh dukungan yang luas khususnya dari tokoh-tokoh elite politik yang kebanyakan berasal dari kalangan intelektual.

Mereka umumnya dididik dalam lembaga-lembaga pendidikan modern atau memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan gerakan demokrasi sebelum kemerdekaan.10 Sayangnya, munculnya civil society semacam itu hampir tidak berkembang dengan baik dan sebaliknya hanya terbatas pada sedikit kelas elite di wilayah perkotaan. Upaya-upaya untuk meluaskannya, mencakup masyarakat arus bawah terhalang oleh berbagai faktor. Yang menonjol di antaranya adalah krisis politik yang lebih besar di tingkat pusat, kegagalan pembangunan ekonomi, dan tingkat konflik sosial dan budaya yang tinggi yang berasal 8 G. McTuman Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1952. Lihat juga Anthoni Reid 1962, dan Anderson, 1972.

9 Konsep civil society dipahami dalam konteks ruang publik. Ini terutama menunjuk pada inti dari “ruang publik” di mana “warga negara membicarakan politik dan membentuk pendapat umum, yang bertindak sebagai pengontrol terhadap struktur kekuasaan yang terorganisir dalam bentuk negara’. Lihat juga D. Ost, Solidarity and the Politics of Anti Politics: Opposition and Reform in Poland Since 1968, Philadelphia: Temple University Press, 1991.

10 Para pemimpin politik semacam Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Natsir, untuk menyebutkan beberapa, adalah golongan intelektual sebelum mereka menjadi politisi.

Hatta masih terlibat secara aktif dalam aktivitas intelektual bahkan selama jabatannya sebagai Perdana Menteri dan Wakil Presiden.

122 Demokrasi dan Civil Society

dari pertentangan sosial yang ada dalam masyarakat pascakolonial.11 Tidak hanya faktor-faktor ini yang menghambat perkembangan civil society yang baru tumbuh, namun ini juga yang membuka jalan terhadap keburukankeburukannya.

Ini mencapai puncaknya kemudian di bawah apa yang disebut rezim Demokrasi Terpimpin (1959-1968) yang diciptakan oleh Soekarno.

Melalui pemerintahannya, Soekarno, sebagai pemimipin politik yang tak tersaingi, melancarkan perombakan politik besar-besaran dengan tujuan untuk mengakhiri orientasi pluralis dari demokrasi liberal dan kemudian menggantikannya dengan suatu pemerintahan otoriter.

Perkembangan politik arus bawah selama periode itu mengambil bentuk yang agak berbeda. Memang benar bahwa politisasi masyarakat masih memungkinkan kelas pekerja dan petani untuk terlibat dalam praktik dan diskursus politik melalui serikat buruh dan partai politik.

Meskipun demikian aktivitas politik ini terjadi dalam nuansa yang sama sekali berbeda, karena ini berlangsung dalam aura politik otoriter. Lagi pula, di bawah Soekarno, partai poltitik diturunkan peranannya menjadi tidak lebih dari persaingan politik yang tujuannya tidak lagi diarahkan untuk membangun suatu pemerintahan demokratis, namun untuk melayani kepentingan pribadi para pemimpinnya. Sebagai akibatnya, partai politik berada dalam perebutan kekuasaan dan ideologi yang tidak habis-habisnya di dalam dan di antara mereka sendiri, sementara mereka mengabaikan masalah-masalah sosial-politik dan ekonomi yang nyata. Dalam situasi ini, masyarakat arus bawah akhirnya terjebak dalam pertarungan kekuasaan dan ideologi semacam itu. Pada akhirnya, ini menghasilkan suatu situasi yang paradoks, yakni di satu sisi, terjadi tingkat aktivitas politik yang tinggi, namun di sisi lain, ini hanya akan membawa pada situasi politik yang mudah berubah yang mengancam kehidupan mereka sendiri.

Civil society Indonesia selama masa itu tidak diragukan lagi berada di pinggir kehancuran karena pemerintahan otoriter Soekarno. Ruang publik hampir terhapuskan melalui pengawasan negara atas pembicaraan­ 11 Ini terefleksikan pada pemerintahan yang tidak stabil di tingkat nasional, perlawanan regional terhadap pemerintah pusat, kemiskinan yang parah di wilayah pedesaan dan perkotaan, dan konflik ideologi yang mengancam rentannya integrasi nasional pada masyarakat yang baru.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 123

-pembicaraan publik. Media massa secara penuh mendedikasikan diri mereka untuk mendukung proyek-proyek politik dari partainya atau hanya menjadi corong Soekarno. Kalangan intelektual sendiri juga berada dalam situasi genting, terutama mereka yang menantang dan mengkritik Soekarno dan kebijakan-kebijakan btoriternya. Ekspresi kebudayaan dikontrol secara ketat dengan dalih antikapitalisme dan nasionalisme.12 Kemunculan Orde Baru yang didukung militer, intelektual, dan unsur-unsur anti-Soekarno di antara partai politik karenanya bukanlah suatu kejadian yang tiba-tiba. Sekurang-kurangnya pada akhir tahun 1950an, beberapa pimpinan sipil dan militer telah mulai untuk mem­bangun suatu basis kekuasaan, yang artinya mereka dapat melakukan kontrol politik ketika waktunya sudah cukup matang. Ketidaksabaran kalangan militer terhadap ketidakefisienan dan ketidakefektifan politisi sipil sudah dikenal secara luas dan muncul dari waktu ke waktu13. Faksionalisrne yang mendalam di bawah rezim Soekarno dan lemahnya civil society telah memberikan kesempatan emas bagi militer untuk menciptakan suatu aliansi yang kuat dengan kelompok-kelompok tertentu untuk rnenghadapi aliansi politik antara Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam perkembangannya, aliansi ini berhasil membujuk beberapa orang intelektual anti-Soekarno yang kemudian menjadi unsur terpenting dalam merencanakan dan melaksanakan strategi ekonomi dan politik di bawah sistem politik yang baru.14 Pada masa awal rezim Orde Baru (1968-1970): harapan-harapan terhadap redemokratisasi sangatlah tinggi. Terdapat suatu kesempatan 12 Sebagai contoh penekanan terhadap kalangan aktivis intelektual semacam Manikebu (Manifes Kebudayaan), boikot terhadap produksi film-film Amerika, penahanan terhadap banyak kalangan intelektual, seniman, aktivis sosial, dan tokoh-tokoh utama lainnya, dan juga pelarangan partai politik semacam PSI (Partai Sosialis Indonesia) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), karena keterlibatan mereka dalam pemberontakkan daerah.

13 H. Crouch, The Army and Politic in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press, 1978.

14 Beberapa anggota yang berasal dari kelompok intelektual keluar dari aliansi dan menjadi pengkritik rezim Orde Baru setelah yang belakangan ini berada di kekuasaan dan dilihat tidak konsisten dengan konsensus awalnya. Beberapa dari mereka menjadi anggota dari Petisi 50 dan Forum Demokrasi yang sampai saat ini menjadi pengkritik vokal terhadap rezim Orde Baru.

124 Demokrasi dan Civil Society

yang besar bagi rezim yang baru untuk membangun pemerintahan demokrasi yang telah diabaikan oleh rezim Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Pertama-tama, terdapat dukungan kuat yang jelas dari kalangan intelektual yang secara aktif terlibat dalam gerakan anti­-Soekarno. Partaipartai politik masih tetap padu untuk berpartisipasi dalam arus baru demokratisasi setelah melakukan beberapa reformasi internal. Lagi pula, kembalinya ruang publik yang bebas ternyata saat itu cukup menjanjikan yang ditandai dengan terbukanya surat kabar dan mass media yang lain dan juga kemuculan kembali diskusi-diskusi politik yang terbuka di dalam masyarakat. Akhirnya, serikat buruh yang masih berjumlah lebih dari 100 setelah kudeta 1965 akan memainkan suatu peran yang penting di dalam proses pemberdayaan politik, beriringan dengan kekuatan-kekuatan lain dalam masyarakat.

Berlawanan dengan harapan-harapan yang ada, semenjak pemilihan umum pertama di tahun 1971, politik Indonesia telah bergerak menuju arah yang berlainan. Hasil dari pemilu memperlihatkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pascakolonial, muncul suatu rezim yang ditopang oleh suatu partai berkuasa yang kuat dan mampu untuk memperoleh dukungan politik yang luas.15 Ini pada gilirannya memungkinkan rezim untuk menjalankan program ekonomi dan politik mereka dengan tingkat stabilitas dan percaya diri yang tinggi. Lagipula, dukungan internasional juga diperoleh rezim, dalam bentuk bantuan ekonomi dan opini politik yang baik, dan memungkinkan pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan pembaruan politik.16 Bicara mengenai politik, rezim yang barn menekankan pentingnya stabilitas, keamanan dan rasa persatuan di antara anggota masyarakat.

Secara kelembagaan, rezim ini telah membangun sistem dan tertib politik yang sejauh ini telah mampu melanjutkan cita-cita semacam ini. Dengan demikian, berjalannya pemilu secara teratur, birokrasi negara dan sistem 15 Golkar adalah pengelompokan politik yang didirikan untuk mewakili individu dan organisasi yang berada di luar partai politik. Dalam kenyataan, Golkar telah berkembang menjadi partai yang berkuasa di era Orde Baru dengan dukungan militer, birokrasi sipil, teknokrat, dan beberapa kelompok fungsional. Lihat juga karya J. Boileau, Golkar: Functional Group In Indonesia Politic, Jakarta: CSIS, Jakarta 1983, lihat Juga Nashihara 1970.

16 R. Robison, Indonesia the Rise of Capital. Sydney: Allen & Unwin 1985.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 125

kepartaian yang dapat berjalan (meskipun dibatasi), ketiadaan kekacauan politik internal secara relatiff,17 dan posisi yang baik di dunia internasional, semuanya adalah tema-tema dari cerita keberhasilan yang diulang-ulang yang dapat diklaim secara layak oleh Orde Baru.

Rezim juga berhasil dalam menanamkan dan menginternalisasikan ideologi persatuan di seluruh negeri, yang pada gilirannya mendapatkan kesepakatan dari masyarakat untuk memperkuat otoritasnya dan mem­ pertahankan keabsahannya.18 Lebih jauh, melalui penggunaan cara-cara korporatis negara yang efektif, pemerintah dapat mengawasi secara hati­hati partisipasi politik dari berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat dan pada saat bersamaan menindas elemen-elemen yang tidak dikehendaki di dalamnya.19 Sejauh berkaitan dengan kebijakan negara terhadap masyarakat arus bawah, ini langsung diarahkan untuk mencegah masyarakat arus bawah terpolitisasi secara aktif sebagaimana di masa lalu. Ini dijalankan melalui kebijakan kooptasi dan domestikasi.20 Satu kebijakan domestikasi yang paling efektif disebut sebagai kebijaksanaan “masa mengambang” yang intinya melarang partai-partai politik yang ada untuk memasuki masyarakat pedesaan21. Di samping itu, pemerintah juga melarang didirikannya serikat 17 Ini tentu saja isu yang dapat diperdebatkan jika kita memasukkan berbagai kerusuhan politik yang telah terjadi semenjak awal tahun 1970-an sampai kejadian barubaru ini seperti di Aceh (1991), Lampung (1990), Irian Jaya dan Timor Timur (1991).

Meskipun demikian, dengan kejadian-kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa sejauh ini kerusuhan-kerusuhan tersebut belum dapat untuk membawa dukungan yang kuat atau untuk memobilisir kekuatan dalam rangka menantang kekuatan negara.

18 M. Langenberg, The New Order State: Language, Ideology, Hegemony.” dalam A. Budiman, (ed.) State and Civil Society in Indonesia, Clay ton, Victoria: Monash University, 1991, hal., 121-149. Ini terutama melalui penanaman dan sosialisasi formulasi ideologi.

Yang terutama di antaranya adalah demokrasi Pancasila, modernisasi, kestabilan dan ketertiban, dan konstitusionalisme.

19 M. Tanter, “The Totalitarian Ambition: Intelligence and Security Agencies in Indonesia,” dalam A. Budiman, (ed). State and Civil Society in Indonesia, Clyton Victoria: Monash University 1991.

20 Strategi kooptasi terutama diarahkan kepada para pemimpin di masyarakat pedesaan yang umumnya memiliki pengaruh yang karismatik di masyarakat, seperti Kiai, pendeta, guru atau kepala desa. Ini terbukti sangat efektif untuk menyebarkan kampanye politik dan program pemerintah untuk mendukung Golkar.

21 A. Moertopo, The Ecceleration and Modernization of 25 Years Development, Jakarta: CSIS, 1973.

126 Demokrasi dan Civil Society

buruh independen, dan sebaliknya memasukkan buruh ke dalam serikat buruh tunggal yang dikontrol negara, SPSI22. Untuk mencegah buruh terlibat secara aktif di dalam aksi-aksi politik di luar jaringan politik yang dikontrol negara, beberapa peraturan dibuat yang ujungnya membatasi buruh meluaskan hak-hak politik mereka seperti pemogokan, unjuk rasa, dan protes-protes terbuka lainnya yang menentang perusahaan di mana mereka bekerja23 Di wilayah pedesaan, artikulasi dan kepentingan politik secara hati-­ hati dikelola dalam konteks jaringan administratif, struktur komando militer, dan organisasi-organisasi sosial yang hadir di tingkat desa.24 Lembaga-lembaga Desa seperti Lembaga Masyarakat Desa (LMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), dan baik Rukun Tetangga ( RT) maupun Rukun Kampung (RW), yang diharapkan mengakomodasi dan mangartikulasi kepentingan masyarakat dan menentukan proses pembuatan keputusan dari bawah ke atas (bottom-up) di tingkat desa, dalam praktiknya ternyata dikontrol pegawai negara, yakni pengawasan kepala desa juga terdapat pengawasan militer di tingkat desa, yaitu Badan Pembina Desa (Babinsa), yang memiliki tugas untuk mengawasi dan memberikan arahan dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan desa, termasuk soal politik. Lebih dari itu, jaringan desa ini di bawah pengawasan lembaga birokrasi, Kecamatan, Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yang terdiri dari Camat, Koramil dan Kosek ( Komando Sektor). Jaringan administratif dan militer ini, tidak diragukan lagi, telah memungkinkan negara untuk mempertahankan stabilitas dan kontrol politik ke dalam tingkat masyarakat yang paling rendah. Meskipun, pada saat bersamaan, ini juga menjadi salah satu kendala bagi masyarakat desa untuk membangun kemandirian politik mereka sendiri melalui keterlibatan yang bebas di dalam lembaga-lembaga politik yang ada.

Sebagai tambahan, sudah rahasia umum bahwa organisasi-organisasi sosial pedesaan yang diharapkan untuk mengakomodasi kegiatan-­ kegiatan nonpolitik di masyarakat pedesaan sangat mudah dimanipulasi

22 Mody N., Indonesia Under Soeharto, New Delhi: Sterling Publisher, 1987.

23 H. Goderbauer, “New Order Industrial Relations: Managing The Workers�

Inside Indonesia� 1987, hal.

24 M. Tanter, 1991, op. cit.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 127

untuk tujuan-tujuan politis. Organisasi-organisasi semacam ini seperti Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) memainkan peranan yang penting dalam memobilisasi dukungan politik dan membentuk opini politik di seluruh desa. Mereka digunankan untuk mengkader orangorang bagi kepemimpinag politik di masyarakat pedesaan dan untuk menginformasikan pendidikan politik bagi masyarakat pedesaan.

Pada beberapa tahun terakhir ini, terdapat beberapa aktivitas dari kalangan LSM bekerja sama dengan masyarakat desa dalam kegiatan-足 kegiatan pembangunan seperti perawatan anak, perbaikan pertanian, keluarga berencana, penyebaran teknologi tepat guna, koperasi, dan program-program swadaya ekonomi. Untuk mencegah kalangan LSM ini terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik pedesaan, negara secara hati足 hati memberikan izin terhadap kalangan LSM tersebut di masyarakat pedesaan. Berdasarkan izin harus didapat dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi yang terkait sebelum mereka dapat beroperasi di masyarakat pedesaan, dan sebagai syaratnya, mereka selalu di bawah pengawasan pemerintah selama kegiatan mereka di sana.

Kebijakan Orde Baru terhadap lingkungan publik yang bebas dapat dilihat sebagai restriktif (membatasi), meskipun dibandingkan dengan rezim terdahulu di bawah Soekarno terdapat perbaikan-perbaikan yang penting. Beberapa diskursus publik yang kritis berkaitan dengan soal足 soal politik, ekonomi dan sosial-budaya secara nyata dibatasi, dan suara-足 suara yang bersifat oposisi hanya terdengar di antara sejumlah kecil elite intelektual dan aktivis politik, termasuk mahasiswa. Perdebatan yang berkaitan dengan kebijakan publik secara umum jarang, dan kalaupun ada, perdebatan tersebut selau di bawah bayang-bayang pengawasan dan sensor negara. Dalam kaitan ini, negara secara konsisten percaya bahwa debat-debat publik harus dibatasi untuk mempertahankan tertib politik dan kestabilan.

Dengan demikian, benar bahwa terdapat perbaikan dalam lingkungan publik, namun terlalu awal untuk mengharapkan perubahan yang berarti dalam pemberdayaan civil society. Untuk satu hal, tidak hanya perubahanperubahan tersebut semu secara alamiah, tetapi negara juga secara jauh menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibicarakan dalam media massa, kaum intelektual, dan pertemuan publik. Banyak peraturan yang

128 Demokrasi dan Civil Society

membatasi lingkungan masyarakat tidak dicabut, mes足 kipun banyak kecaman dari para pembela hak-hak asasi. Ini meliputi sensor terhadap berbagai penerbitan yang dianggap melawan kebijakan negara atau menganggu ketertiban dan ketenangan sosial dan politik.

Revitalisasi Civil Society sebagai Prakondisi Demokratisasi Berdasarkan diskusi di atas, jelas bahwa perjuangan untuk pemulihan dan revitalisasi civil society sebagai suatu prakondisi demokrasi di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang dan tetap terbuka. Dalam hubungan dialektika antara negara dan masyarakat secara pasti menempati suatu posisi yang menentukan. Sejauh masyarakat tetap tidak mampu melampaui pengawasan dominasi negara dan menjadi lebih mandiri, maka prospek pemulihan civil society akan selalu suram, dan atas dasar itu, proyek demokratisasi akan sulit.

Dalam situasi historis saat ini, hubungan negara dan masyarakat di Indonesia cenderung menjadi asimetris. Mungkin dapat dikatakan bahwa merata dan berlanjutnya negara birokratis-otoriter akan membuka kemun足 culan suatu struktur politik oligarkis. Sebagai akibatnya, inti dari suatu demokrasi partisipatoris, sebagaimana dicanangkan oleh satu dari bapak pendiri Republik, Mohammad Hatta, akan semakin jauh darinya.25 Sebaliknya, struktur politik oligarkis hanya akan melestarikan kecen足 derungan antidemokrasi dan melenyapkan kesempatan masyarakat untuk mengontrol persoalan-persoalan politik mereka.

Ini bukan mengatakan bahwa jalan ke pemerintahan demokrasi di Indonesia telah seluruhnya tertutup. Sebagaimana negara-negara otoriter lainnya, sistem otoriter Indonesia akan selalu terikat dari waktu ke waktu untuk menghadapi krisis pengaturan di tingkat negara dan krisis legitimasi di tingkat masyarakat. Pada tingkat negara, upaya-upaya kelas penguasa politik untuk mempertahankan keterpaduannya akan selalu dirusak oleh konflik yang terus-menerus antara faksi-faksi yang berbeda di dalamnya.

Ini pada gilirannya akan membuat negara tidak henti足-hentinya di bawah ancaman desintegrasi dan krisis dalam sistem. Untuk mencegah hal ini 25. M. Hatta, Potrait of A Patriot: Selected Writings. The Hague: Mouton, 1972.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 129

supaya tidak terjadi, akan lebih bergantung pada pengelolaan korporatis negara dan cara-cara koersif daripada melalui pendekatan kelembagaan dan proses demokrasi.

Sistem politik dan ekonomi global dapat juga mempengaruhi proses politik dalam negeri yang mungkin menyumbang terhadap peningkatan tuntutan atas demokratisasi.26 Lokasi pinggiran Indonesia di dalam sistem ekonomi dunia telah membuat rentan dirinya dalam proses-proses perombakan dan perubahan siklis. Ini akan membawa akibat-akibat yang mendalam pada formasi sosial dalam negeri, termasuk di dalamnya pembagian kerja dan struktur kelas, yang mungkin mempengaruhi hubungan negara dan masyarakat serta gerakan-gerakan sosial dan politik di dalamnya.27 Di tingkat sosial, negara otoriter selalu menghadapi krisis legitimasi sebagai akibat dari kontrol yang luas terhadap masyarakat. Negara selalu mendapatkan kritikan untuk banyak masalah yang berhubungan dengan hak-hak asasi, pertisipasi masyarakat, perwakilan, keadilan, pemerataan ekonomi dan sebagainya. Semakin jauh negara mengabaikan masalah­ masalah yang menekan tersebut, keabsahannya akan dipertanyakan dari waktu ke waktu. Proses demokratisasi mungkin dapat muncul dari cara khusus ini, yaitu melalui pencarian kemandirian yang lebih luas bagi masyarakat dan tekanan terhadap negara untuk lebih peka terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat.

Melalui perluasan kemandirian sosial, pemberdayaan politik arus bawah harus diartikulasikan. Ini sangat krusial karena di bawah rezim otoriter, alienasi politik masyarakat membuat sukar untuk mensosial­isasikan praktik dan kesadaran demokrasi. Sementara itu, melalui politik depolitisasi, negara telah berkembang tanpa terkontrol disebabkan ada­nya alienasi mayoritas masyarakat dari proses politik. Yang paling ditakuti rezim otoriter adalah mobilisasi politik masyarakat arus bawah, mungkin akan mengarahkan pada gugatan atas legitimasi mereka.

26. I. Wallerstein, The Politics of the Capitalist World-System, Cambridge: Cambridge University Press, 1984 27. O. Tornquist, “Rent Capitalism State and Democracy� dalam A. Budiman (ed.)

State and Civil Society in Indonesia. Clayton, Victoria: Monash University, 1991. Bandingkan dengan R. Robison, 1985.

130 Demokrasi dan Civil Society

Namun demikian, strategi pemberdayaan politik masyarakat arus bawah harus kurang diarahkan kepada mobilisasi politik langsung yang mengikuti model revolusioner, tetapi lebih kearah revitalisasi kesadaran足did dan pengembangan kemandirian politik masyarakat yang merupakan ciri dari model pendekatan civil society. Ini berdasarkan kasus belakangan ini di Eropa Timur, di mana penggerakkan dan pemberdayaan buruh dan tani tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas bagi pemulihan civil society. Dalam kasus ini, politik arus bawah tidak lagi dipahami dari pandangan politik revolusioner yang mengikuti paradigma Marxisme, namun berdasarkan visi politik yang dalam dan evolusioner yang memberikan perhatian pada soal-soal seperti agen, refleksi did, dan kemampuan komunikasi, yang telosnya adalah untuk memperkuat kemandirian politik anggota masyarakat28. Pendekatan ini juga lebih mendalam dibandingkan pemahaman politik liberal dalam penolakannya terhadap penyederhanaan politik hanya sebagai mempertahankan dan meningkatkan kekuasaan, serta hanya sebagai mekanisme prosedural. Sebaliknya, politik menjadi suatu cara agar manusia dapat mengaktual足isasikan agen dan pengembangan dirinya sendiri. Dengan demikian, demokrasi sebagai proses politik tidak dapat dipisahkan dengan dimensi足dimensi etik yang ada dalam dunia kehidupan masyarakat. Inti kekuasaan, dalarn hal ini, tidak hanya bersifat instrumental, namun lebih penting lagi, meliputi kemarnpuan emansipatoris dan praktik manusia untuk mengatasi lainnya dan lingkungan mereka.29 Dengan demikian, pemberdayaan politik arus bawah harus mendo足 rong transformasi sosial di mana agen diberikan peranan utama. Dengan memberikan keunggulan pada agen, pemberdayaan dapat berakar secara kuat, karena ini mencakup pemahaman did para aktor atas realitas dan pengalaman-pengalaman mereka di dalamnya. Pada saat yang bersamaan, ini membuka kemungkinan, baik dialog maupun refleksi kritis, yang berkaitan dengan kapabilitas mereka dalam meluaskan pemahaman-diri mereka ke jangkauan politik yang lebih luas.30 28 C. Gould, Rethinking Democracy Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

29 J. Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lectures, Cambridge, Mass: MIT Press, 1987.

30 A. Giddens, The Constitution of Society, Standford, CA: Standford University Press, 1987, lihat juga Offe dan Peuss, 1991.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 131

Kapasitas refleksi diri juga penting di dalam proses pemberdayaan.

Sejauh ini proses pemberdayaan tidak dapat menghasilkan kapasitas refleksi-diri, gerakan-gerakan politik arus bawah akan berada di bawah bayangan utopianisme, karena ini tidak dapat untuk mengatasi ke eksklusifan dunia kehidupan dan tindakan-tindakan yang membatasi diri mereka. Kecenderungan utopian akan mudah terperangkap dalam ideologi-ideologi radikal dan fundamentalis yang kegiatan-kegiatannya secara jelas bertentangan dengan demokratisasi.

Proses pemberdayaan politik membutuhkan apa yang disebut Habermas sebagai kemampuan komunikasi para aktor.31 Dengan ini, keberadaan ruang publik yang bebas untuk menjamin kemungkinan diskursus yang tidak terdistorsi sangat diperlukan. Karenanya, kemam­ puan ini secara tidak langsung menunjukkan hubungan sosial yang nonrepresif yang memungkinkan para aktor untuk menjalankan diskursus politik bebas dari berbagai tekanan, baik psikologis maupun fisik. Dengan demikian, pemberdayaan politik arus bawah dalam dirinya menyumbang terhadap keterbukaan dan perluasan ruang publik.32 Akhirnya, tujuan utama dari pemberdayaan politik arus bawah adalah untuk mencapai kemandirian politik sebagai prakondisi demokrasi dan pengembangan diri33. Dalam kaitan ini, kemandirian harus direflek­ sikan dalam seluruh ruang kehidupan politik, ekonomi dan budaya. Ini artinya bahwa hak-hak dasar masyarakat arus bawah, terutama hak untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi politik semacam partai, serikat buruh, asosiasi petani, harus mendapatkan jaminan. Melalui partisipasi, mereka dapat mempengaruhi proses pembuatan keputusan yang mungkin mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dalam tingkat dunia kehidupan, kemandirian direfleksikan dengan kemerdekaan mereka untuk terlibat secara kreatif di dalam kegiatan kultural, sementara melindungi secara kritis dunia kehidupan mereka sendiri dari kolonisasi pihak lainnya.

31 J. Habermas, Communication and the Evolution of Society, New York: Beacon Press, 1979.

32 A. Melucci, “Social Movement and the Democratization of Every Day Life�, dalam J. Keane, Civil Society and Democracy: New European Perspective, London: Verso, 1991.

33 R. Dahl, Democracy and Its Critics, New Heaven: Yale University Press, 1989. Hal senada juga diulas oleh C. Gould op. cit. 1989.

132 Demokrasi dan Civil Society

Memperbesar Akses Politik Masyarakat Bawah Dalam lima tahun terakhir ini, dalam politik Indonesia muncul gerakangerakan demokrasi yang dipimpin golongan intelektual dan pembangkang politik utama. Beberapa protes mahasiswa dan pemogokan buruh serta unjuk rasa masyarakat juga telah berlangsung di beberapa kota utama dan wilayah industri di negeri ini.34Tuntutan yang meningkat atas pemerintahan demokratis dapat juga dilihat dari hasil pemilihan umum yang terakhir, meskipun dengan beberapa catatan di dalamnya. Selama pemilihan umum yang terakhir, ada kecenderungan yang kuat bahwa Golkar tidak dapat lagi mempertahankan para pemilihnya dari beberapa propinsi dan distrik, yang secara tradisional menjadi kekuat­annya. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan, Golkar mengalami kemunduran yang parah, yang mengindikasikan berkembangnya keke­ cewaan masyarakat arus bawah terhadap perilaku Golkar.

Fenomena politik di atas, dalam tingkat tertentu, menunjukkan bahwa gerakan demokrasi masih sangat hidup di negeri ini. Meskipun, kita tidak dapat meramalkannya secara tepat, namun secara mudah dapat dilihat bahwa banyak masalah harus segera diatasi sebelum gerakan-gerakan tersebut menjadi suatu kekuatan demokrasi politik yang sangat kuat. Saw di antaranya adalah ketidakmampuannya untuk mencapai kelompokkelompok sasaran, khususnya masyarakat pada tingkat arus bawah.

Protes-protes buruh dan tani baru-baru ini adalah suatu contoh yang baik. Menjadi jelas bahwa tindakan-tindakan mereka secara umum masih belum terorganisir, berlarut-larut, dan didukung secara minimal oleh anggotanya. Mereka secara mudah dihentikan oleh kalangan perusahaan dan pihak otoritas. Upaya-upaya dari aktivis politik untuk menggalang dukungan masyarakat secara umum tidak produktif dan bahkan bumerang

34. Yang paling terkenal adalah protes para petani Kedungombo, Cimacan, Majalengka dan Lampung. Juga beberapa pemogokan buruh di beberapa kota industri seperti Medan, Jakarta dan Surabaya. Protes tersebut umumnya menentang pelanggaran terhadap hak pemilikan petani dan tuntutan terhadap upah buruh yang lebih baik. Sejauh ini kebanyakan protes tersebut gagal untuk melahirkan keadilan dan beberapa dari penggeraknya diawasi oleh negara.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 133

bagi masyarakat arus bawah.35 Beberapa demonstran akan menghadapi beberapa ancaman semacam penahanan, introgasi, kehilangan pekerjaan, dan dituduh sebagai komunis atau anggota dari kelompok radikal lainnya.

Karenanya tidak terlalu mengherankan kalau pengaruh politik kalangan aktivis tetap terbatas di antara sejumlah kecil masyarakat di wilayah perkotaan.

Adalah jelas bahwa gerakan demokrasi di Indonesia perlu me­ ngembangkan strategi yang lebih efektif dalam rangka mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat arus bawah. Kita mungkin dapat membangdingkannya dengan gerakan demokrasi lainnya seperti So­ lidaritas di Polandia, Charter 77 di Cekoslovakia, dan juga kekuatan rukyat belakangan ini di Thailand. Gerakan-gerakan itu berhasil terutama karma kemampuan mereka membuat masyarakat arus bawah peka, khususnya buruh, ini berkaitan dengan pentingnya masyarakat de­mokrasi bagi masa depan mereka. Jelas terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara negara-negara tersebut dengan Indonesia dalam seal perkembangan kesejarahan kelas buruh, tingkat di mana negara mengatasi masyarakat, dinamika gerakan intelektual, dan lokasi geopolitik negara-negara tersebut dalam sistem kapitalis dunia. Meski­pun terdapat juga beberapa persamaan tertentu dalam soal alienasi wasyarakat arus bawah dari partisipasi politik, intervensi negara yang inendalam di hampir semua sektor kehidupan, dan ketidakberdayaan civil society.

Melalui penyesuaian yang hati-hati, gerakan demokrasi dapat mengembangkan strategi dan pendekatan pemberdayaan mereka sendiri.

Satu tugas yang paling mendesak adalah mengembangkan pendekatan nonradikal untuk menarik dukungan masyarakat melalui pemecahan Isu-isu sosial dasar, misalnya pemberdayaan serikat buruh yang ada, membangun struktur yang memadai bagi demokratisasi masyarakat, mempertahankan dan memperbesar ruang publik yang memadai dan sebagainya. Namun demikian, ini bukan berarti bahwa pendekatan ini seluruhnya akan menghindari tindakan-tindakan politik seperti terlibat di dalam protes massa, pemogokan dan tindakan pembangkangan sipil 35. Upaya untuk mendirikan serikat buruh independen telah gagal, bukan hanya karena intervensi negara, namun juga disebabkan adanya konflik internal di antara para aktivis yang mensponsorinya. Sebagai misal, kasus Serikat Buruh Merdeka (SBM) “Setia Kawan” di tahun 1991.

134 Demokrasi dan Civil Society

lainnya. Yang belakangan ini hanya dapat dijalankan setelah pertimbanganpertimbangan yang hati-hati atas dampaknya terhadap masyarakat secara umum, dan masyarakat arus bawah secara khusus.36 Dalam situasi Indonesia, strategi nonrevolusioner dan bertahap ini mungkin telah diambil oleh kelompok-kelompok semacam Forum Demokrasi (Fordem), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan beberapa LSM lainnya.37 Mereka telah berusaha untuk mendorong praktik dan diskursus politik melalui strategi yang berorientasi kemasyarakatan dan nonradikal seperti membela hak-hak buruh untuk mengembangkan serikat buruhnya sendiri, menjalankan penilaian kritis atas aksi-aksi politik, dan membuat pernyataan politik yang berkaitan dengan hak-hak asasi, keadilan ekonomi, demokrasi dan solidaritas sosial. Mereka menggunakan strategi ini karena kesadaran mereka bahwa tindakan­-tindakan politik yang langsung hanya akan menyebabkan represi negara. Dengan demikian, pendekatan mereka secara jelas berbeda dengan gerakan politik lain seperti kelompok Petisi 50, beberapa kelompok Islam radikal, dan kelompok pembangkang lainnya di antara mahasiswa Indonesia. Kelompok yang belakangan ini mengadopsi strategi radikal dan lebih kurang politik terbuka melawan rezim, yang membuat mereka rentan terhadap tindakan-tindakan balasan negara seperti represif kekerasan secara terbuka, penahanan, pelarangan terhadap diskusi terbuka atau berpergian ke luar negeri, dan pengawasan yang terus­menerus dari aparat militer.

Tampaknya, pendekatan-pendekatan nonradikal semacam itu telah terbukti lebih menguntungkan seperti dalam kasus LBH. Dengan memfokuskan diri pada pembelaan hak-hak asasi di negeri ini, mereka mendapatkan reputasi yang bagus, baik di tingkat nasional maupun internasional. Aktivitas pembelaan dan publikasi mereka atas kondisi hakhak asasi di Indonesia, khususnya kalangan buruh, tani dan masya­rakat tertindas lainnya, adalah sangat penting dalam perjuangan demokrasi di 36 Berdasarkan pada pengalaman organisasi buruh Solidaritas, hanya dengan memakai strategi ketidakpatuhan sipil dan menantang negara secara langsung setelah yang belakangan ini tidak dapat secara memadai mengatasi disintegrasi dalam dirinya dan mendapat tekanan yang keras dari opini intemasional. Lihat juga D. Ost op. cit.

37 Di antara yang terkenal adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Dian Desa dan sebagainya.

Politik Arus Bawah dan Civil Society 135

Indonesia. Meskipun lembaga ini tidak pernah menggunakan pen­dekatan yang radikal, tidak ada yang ragu bahwa mereka telah menempati posisi terdepan dalam gerakan demokrasi di negeri ini.

Namun masih harus dilihat sampai sejauh mana gerakan-gerakan non-radikal ini dapat mencapai tingkat arus bawah. Bahkan LBH yang aktivitasnya sudah cukup lama dan mencapai masyarakat arus bawah, tetap saja tidak memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Disamping itu, aktivitas mereka juga dibatasi oleh masalah-masalah politik dan keuangan. Sudah diketahui secara umum bahwa kegiatan-kegiatan lembaga bergantung pada dukungan keuangan dari subsidi negara dan bantuan asing. Ketergantungan ini telah membuat lembaga rentan terhadap tekanan-tekanan keuangan, di samping tekanan-tekanan fisik dan psikologis dari negara.

Hal yang sama juga berlaku bagi Forum Demokrasi, walaupun masih terlalu awal untuk mengharapkan bahwa aktivitas mereka dapat mencapai mayoritas masyarakat mengingat masih baru berdirinya, dan keanggotaannya kebanyakan terdiri atas kalangan elite aktivis dan intelektual. Untungnya, beberapa tokoh Fordem juga bagian dari organisasi keagamaan dan sosial berbasis massa,38 dan karenanya, mereka mungkin dapat untuk menarik dukungan yang luas dari bawah. Meskipun demikian, terdapat juga perdebatan internal di dalam organisasi-organisasi ini yang berkaitan dengan kemujaraban dari keterlibatan pimpinan mereka dalarn forum ini. Terdapat suatu keprihatinan yang besar bahwa keterlibatan ini hanya akan menimbulkan kecurigaan dari negara dan melemahkan organisasi. Jika persoalan ini tidak dapat dipecahkan secara memuaskan, ini akan membawa hambatan yang serius baik bagi organisasi maupun Fordem dalam usahanya memberdayakan civil society.

Sementara itu, organisasi keagamaan dan sosial tersebut, termasuk kalangan LSM, dapat juga menguntungkan bagi pemberdayaan politik arus bawah, meskipun mungkin tidak secara langsung. Organisasi­ 38 Pimpinan Fordem, Abdurrahman Wahid, juga Ketua Eksekutif dad Nahdlatul Ulama (NU), organisasi sosial Islam terbesar di negeri ini, yang anggotanya kebanyakan terdiri atas petani, pedagang kecil, dan buruh. Satu dari anggota terkemuka Fordem adalah Mangunwijaya, seorang pastor Katolik yang juga intelektual terkemuka dan aktivis sosial, di samping sejumlah intelektual terkenal Indonesia seperti Arief Budiman, Bondan, Gunawan dan sebagainya.

136 Demokrasi dan Civil Society

organisasi tersebut, hingga saat ini, secara relatif mandiri dari negara, dan memainkan peranan yang penting dalam mengartikulasikan, membela dan memperluas reformasi sosial melalui program-program mereka dalam masyarakat yang berhubungan dengan pendidikan, pelayanan sosial, penanganan kesehatan, koperasi, pelayanan keagamaan dan sebagainya.

Organisasi keagamaan terkemuka seperti NU, Muhammadiyah, PGI, MAWI secara kesejarahan memiliki penampilan yang mapan di masyarakat arus bawah di wilayah pedesaan dan perkotaan. Sumbangan mereka sangat besar bagi reformasi sosial, ekonomi dan budaya karena pembentukkan mereka sudah ada sebelum kemerdekaan. Dan juga, pengaruh politik mereka sangat penting karena banyak dari mereka muncul selama era gerakan nasionalis dan memainkan peranan yang penting di dalam praktik clan diskursus politik selama tahun 1950-an dan 1960-an.39 Makanya tidaklah terlalu mengherankan bahwa pemerintah telah berusaha sangat keras untuk mengakomodasikan mereka ke dalam pengelolaan korporatis, atau jika mereka menolak, akan diasingkan dari aktivitas politik.

Kemampuan organisasi semacam ini dalam menyumbang pember­ dayaan politik arus bawah secara jelas sangat penting. Mereka dapat menjadi sistem pendukung bagi pengembangan individu atau komunitas melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan budaya. Mereka dapat juga menjadi jaringan sosial dan ekonomi melalui mana kepentingan­kepentingan sosial dan ekonomi mereka dapat dipenuhi tanpa terlalu bergantung pada dukungan negara. Sebagai misal, organisasi koperasi, dapat menjadi basis yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi sejauh mereka mampu memotivasi masyarakat arus bawah ke arah kemandirian dan swadaya. Secara idealnya, mereka dapat juga menjadi benteng melawan dampak ekonomi kapitalis yang cenderung menghancurkan aktivitas ekonomi kecil dan berbasis buruh.40 39 Sebagai contoh, NU, adalah partai politik utama sebelum terjadinya fusi partaipartai Islam ke dalam PPP di tahun 1973. Muharnmadiyah telah mengembangkan dirinya sebagai salah satu organisasi keagamaan dan sosial terbesar semenjak awal abad ke-20. Saat itu, baik NU maupun Muhammadiyah telah mengabdikan dirinya untuk memberdayakan aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat arus bawah. Satu dari program mereka yang terpenting adalah pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR), untuk menyediakan dukungan keuangan bagi petani miskin, pedagang kecil dan pengrajin yang umumnya memiliki kesulitan dalam berurusan dengan pihak bank.

40 Mubyarto, (ed.) Growth and Equality in Indonesia Agricultural Development. Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1982. Gerakan koperasi di Indonesia, yang secara ideologis

Politik Arus Bawah dan Civil Society 137

Berdasarkan pembicaraan sejauh ini, merupakan suatu keharusan bagi gerakan demokrasi di Indonesia bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan lembaga kemasyarakatan. Terutama dalam pemberdayaan masyarakat arus bawah, gerakan demokrasi harus memiliki pengitruh yang memadai terhadap organisasi dan lembaga semacam itu, tidak hanya ditingkat struktural tetapi juga dalam tingkat budaya dan simboli.41 Jalan gerakan demokrasi di Indonesia sebagian besar ditentukan oleh sejauh mana kegiatan tersebut dapat memberdayakan masyarakat arus bawah. Dalam situasi saat ini, dapat dikatakan bahwa mereka masih lemah. Tugas berikutnya adalah untuk melaksanakan pendekatan nonradikal dan berbasis sosial berdampingan dengan perluasan ruang publik untuk memfasilitasi diskursus politik yang bebas. Tujuan akhir dari pemberdayaan politik arus bawah adalah untuk memperkuat rasa kemandirian dan mendorong pengembangan diri masyarakat, yang pada gilirannya memungkinkan mereka untuk menjadi lebih menyadari mengenai hak-hak budaya, ekonomi dan politik mereka. Kesadaran politik semacam ini sangat penting dalam mengarahkan perjuangan mereka pada pemenuhan partisipasi politik secara penuh sebagai warga negara.

Dengan demikian masih sangat relevan untuk mengikuti visi Hatta mengenai demokrasi. di Indonesia. Ia mengatakan bahwa: “.... adalah rakyat yang paling penting karena padanya terletak kedaulatan.

Rakyat adalah dasar suatu bangsa dan ukuran keberadaan mereka. Bersama dengan rakyat, kita akan bangkit dan bersama dengan rakyat kita akan jatuh. Keberlangsungan hidup bangsa Indonesia ditentukan oleh spirit masyarakatnya. Para pemimpin dan terdidik hanya dapat efektif jika mereka didukung oleh suatu masyarakat yang sadar akan kekuatan kedaulatannya�42.

Dan pada tahun 1932, ia mengatakan bahwa: “ jika Indonesia harus memiliki pemerintahan yang demokratis, kita tidak

dapat melihat ke belakang. Kita harus melanjutkan “demokrasi sejati�

berakar pada politik, telah berhasil mengembangkan diri mereka menjadi lebih mandiri dari intervensi negara. Banyak yang mengkritik bahwa gerakan koperasi yang ada masih jauh untuk dapat berperan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia.

41 D. Ost, op. cit.

42 M. Hatta, Memoirs, Trans, Penders CLM. Singapore: Gunung Agung, 1981, hal., 131.

138 Demokrasi dan Civil Society

menjadi “kedaulatan rakyat” dalam rangka memiliki pemerintahan yang berbasis masyarakat untuk seluruh negeri. Singkatnya, “Daulat Tuanku” harus diganti menjadi “Daulat Rakyat”. Tidak ada bangsawan atau tuan, tetapi hanya rakyat yang menjadi raja atas diri mereka sendiri.

Bab 6 Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia Hubungan Negara dengan Civil Society*

Tulisan ini berupaya menelaah perkembangan gerakan-gerakan keagarnaan (Islam) pada kurun waktu 20 tahun terakhir di Indonesia, yang sebegitu jauh telah mengungkapkan diri sebagai salah satu dari kondisi sosial dan politik civil society di bawah Orde Baru. Dapat disepakati bahwa meskipun terjadi kemerosotan yang drastis dari pengaruh politiknya, Islam masih harus tetap dipertimbangkan sebagai faktor dominan untuk memahami proses politik di Indonesia di masa mendatang. Islam bukan hanya masih mampu menjadi salah satu sum­ber arus ideologi politik yang pada gilirannya akan mempengaruhi “budaya” politik dan tindakan di dalam masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi Islam juga mampu menjadi modalitas, yang dengannya tuntutan-tuntutan sosial-politik, diartikulasikan dan juga dilaksanakan. Dengan mengutip Geertz, agama sesungguhnya dapat memainkan peranan sebagai faktor-faktor integratif dan disintegratif dalam masya­rakat Indonesia.

Sementara itu, pendirian satu negara (sekuler) yang modern dalam era pascakolonial dan peningkatan kekuasaan negara di bawah Orde Baru, melalui akumulasi ekonomi dan juga hegemoni ideologi secara signifikan telah melemahkan proses-proses sosial dan politik dalam civil society, * Tulisan ini semula disampaikan sebagai makalah untuk seminar SEASSI (Southeast Asian Studies Summer Institut) dengan judul “Religion and Social Resistance in Indonesia’s Politics” (1968-Present), di Honolulu, Hawaii, AS, 30 Juli 1989. Pemah dimuat di Prisma 3, Maret 1991 dengan judul “Negara, Civil Society dan Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia”.

140 Demokrasi dan Civil Society

dan dengan demikian juga menghambat partisipasi politik di dalamnya, khususnya di tingkat arus bawah. Kondisi seperti ini memiliki kemungkinan terjadinya situasi konflik yang laten di antara dan dalam negara dan civil society. Konflik yang belakangan bahkan makin diperuncing oleh konflik status dan juga konflik kelas dalam masyarakat akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial.

Banyak studi mengenai agama dan politik di Indonesia terutama diarahkan pada pengkajian gerakan-gerakan Islam, baik di masa kolonial maupun pascakolonial.1 Namun demikian, jarang sekali ada studi yang dimaksudkan untuk menjelaskan keterkaitan antara gerakan keagamaan dan munculnya negara (sekuler) modern yang bertindak sebagai pelaku dominan, terutama dalam masa pascakemerdekaan di Indonesia. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa diskursus dominan dalam pengkajian Indonesia tetap berada di bawah baying-­bayang paradigma modernisasi yang cenderung mengabaikan peran negara sebagai pelaku politik, yang kekuasaannya terus meningkat dalam menentukan hubungan-hubungan sosial, politik dan ekonomi di dalam civil society. Dengan demikian, sejauh mengenai pengkajian huhungan antara agama dan politik, kebanyakan studi semacam itu belum beranjak dari pemikiran dikotomis ala Weber yang memper­ tentangkan antara kesadaran keagamaan versus kesadaran rasional, di mina yang disebut pertama dianggap tidak sesuai, atau setidaktidaknya menghambat modernitas. Gerakan keagamaan umumnya dilihat dalam hcntuk reaksi terhadap modernitas, dan akibatnya, para akademisi seringkali gagal untuk memperhitungkan sumbangan politik mereka terhadap pertumbuhan masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi celah tersebut, pertama dengan menjelaskan muncul dan berperannya negara sebagai pelaku utama di 1 Di antara karya-karya otoritatif mengenai masalah ini, lihat Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942, Oxford University Press, Oxford, 1973; B.J. Bolland, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Martinus Nojhoff, The Hague, 1971; Taufik Abdullah, School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra, 1927-1933, Cornell University, Modern Indonesian Project, 1971; K.D. Jackson, Traditional Authority, Islam and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behaviour, University of California Press, Berkeley 1980; and James Peacock, Putyfying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam, Benjamin/Cummings, Menlo, CA, 1978. Untuk kajian mengenai gerakan-gerakan keagamaan tradisional, lihat Sartono Kartodirdjo, Peasant Revolt in Banten 1988, Martinus Nijhoff, The Hague, 1966; clan Protest Movement in Rural Java, Oxford University Press, Singapura, 1973.

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 141

dalam menentukan hubungan-hubungan sosial-politik di Indonesia dalam masa 20 tahun terakhir ini, Selanjutnya, akan dilihat juga peran agama, terutama Islam, dan juga kelemahan-kelemahannya, da­lam mendorong suatu proses pemberdayaan (empowerment) civil society berhadapan dengan monopoli kekuasaan oleh negara. Asumsi yang ditekankan di sini adalah bahwa agama, baik sebagai sistem makna maupun tindakan, tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu epi­fenomena dari hubungan-hubungan produksi sebagaimana terungkap dalam kategori Marxis-ortodoks, atau sebagai sistem makna prarasional dalam pemikiran Weberian. Lebih dari itu, agama adalah seperangkat struktur makna khusus yang memiliki kemampuan menjelaskan dan mengkonstruksi kenyataan sosial di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Ia juga merupakan suatu sistem pengetahuan yang mampu menjadi suatu “kontra-diskursus” atau “kontrahegemoni” terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominan yang ada.2 Kendati demikian, sikap hati-hati harus diambil agar kita tidak menaksir terlalu tinggi terhadap peranan agama. Agama, sebagaimana sistem makna dan tindakan lainnya, juga merupakan wilayah yang cenderung diperguna­kan oleh baik negara maupun civil society, serta berbagai kelas yang berada di dalamnya, untuk memelihara dan mencapai kepentingan­ kepentingan mereka. Karena itu, agama tidak dapat dilihat sebagai sistem makna yang statis, tetapi selalu harus dilihat dalam keadaan yang terus berubah, dan mampu mengartikulasikan berbagai kepentingan.3 Untuk mengerti secara memadai gerakan keagamaan sebagai gerakan “kontrahegemoni” adalah dengan meletakkannya dalam konjungtur sosial dan historis tertentu, terutama pada pembentukan negara dan pertumbuhan 2 Istilah ini didasarkan pada konsep Gamsci tentang hegemoni dan kon­ trahegemoni. Lihat Selections from the Prison Notebook, International Publisher, New York (1971), 1987. Untuk kajian lebih mendalam lihat misalnya, Joseph Femia, Gramsci’s Political Thought, Clarendon Oxford, 1981; Walter Adamson, Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory, University of California Press, Berkeley, 1980.

Penggunaan istilah “kontra­diskursus” bisa ditemukan dalam Richard Terdiman, Discourse/ Counter-discourse. The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth Century France, Cornell University Press, Ithaca, 1987.

3 Pandangan ini mengikuti analisis Wallerstein mengenai konflik kelas dan kelompok status. Lihat tulisannya, “Social Conflict in Post-Independence Black Africa: The Concept of Race and Status Group Reconsidered,” dalam The Capitalist World Economy: Essays, Cambridge University Press, London, 1979; dan Alvin So dan Muhammad Hikam, “Class in the Work of Wallerstein and Thompson,” Sociological Perspectives, Vol. 32, No. 4, Winter, 1989.

142 Demokrasi dan Civil Society

civil society dalam suatu masyarakat tertentu. Selain itu, kiranya perlu juga dipahami, bagaimana agama dimengerti oleh para pemeluknya sebagai alat untuk mengatasi kenyataan sosial.

Negara dan Civil Society Munculnya negara Orde Baru pada pertengahan dasawarsa 1960-an menyusul jatuhnya rezim Soekarno, menandai perkembangan baru dan berbeda dari pembentukan negara dalam masa Indonesia pascakolonial.4 Secara ideologis, berbeda dengan masa Demokrasi Terpimpinnya Soe­ karno yang dicirikan dengan komitmen-komitmen sosialis radikal dan populis,5 Orde Baru tidak lagi mempertahankan dua komitmen tersebut sebagai penampilan politiknya yang penting. Meskipun gagasan seperti nasionalisme dan keadilan sosial tetap dipelihara, tetapi gagasan tersebut eenderung dipahami dengan cara yang agak berbeda. Sudah barang tentu nasionalisme tidak lagi dimengerti dalam konteks radikal antikapitalisme sebagaimana pada masa Soekarno, tetapi lebih kurang,sebagai suatu kesadaran diri atas kedaulatan nasional di dalam masyarakat Internasional. Dengan demikian, pengertian nasionalisme telah dicabut dari kecendurungan sosialis radikal sebagaimana sebelumnya, karena kecenderungan seperti itu akan meletakkan industri dalam posisi yang sulit di dalam pembagian kerja internasional. Sementara Orde Baru tetap mempertahankan gagasan populer seperti kemandirian dan kedaulatan nasional, tetapi ini sudah pasti tidak dijalankan untuk melaksanakan kebijakan isolasionis sebelumnya. Sebaliknya, Orde Baru mengembangkan suatu kebijakan yang lebih akomodatif bagi keberadaannya di dalam sistem internasional. Sebagai contoh, daripada mengisolasi Indonesia clari sistem kapitalis dunia, lebih baik mendekatkan hubungan dengan sistem

4 Pembahasan mengenai hakikat Orde Baru dapat ditemukan dalam Richard Robison, Indonesia The Rise of Capital, Allen Unwin, Sydney; 1986; dan dengan perspektif berbeda dalam K.D. Jackson, “Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communication in Indonesia,” dalam K.D. Jackson and Lucian Pye (eds.), Political Power and Communication in Indonesia, University of California Press, Berkeley, 1978.

5 Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Cornell University Press, Ithaca, 1962; dan “The Dynamics of Guided Democracy,” dalam Ruth McVey, Indonesia, HRAF, New Haven, 1963.

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 143

tersebut, yang justru diperlukan untuk melangkah menuju mo­dernisasi dan pembangunan ekonomi negara di masa mendatang.6 Dengan demikian, salah satu ciri negara Orde Baru, mengutip istilah Cardoso, adalah strategi pembangunan bergantung yang berkait (strategy of associated dependent development) untuk modernisasi.7 Ciri lain adalah kemampuannya untuk menggerakkan elite strategis yang merupakan tulang punggung negara. Negara dalam era Demokrasi Liberal dan juga Demokrasi Terpimpin telah gagal melakukan ini, bahkan terus-menerus menghadapi situasi krisis yang tidak habis-habisnya di antara dan di dalam negara maupun civil society.8 Hanya dalam periode yang sangat singkat di bawah Soekarno, negara menikmati stabilitas yang relatif, walaupun situasi ini lebih disebabkan oleh kepemimpinan karismatik oekarno daripada keterpaduan elite-elite yang berkuasa.

Seperti diketahui, negara Orde Baru mendasarkan struktur kekuasa­ annya pada aliansi longgar antara birokrasi (militer dan sipil), kelompok borjuis nasional dan teknokrat. Di samping itu, negara juga memperoleh dukungan kuat dari sistem kapitalis internasional dalam bentuk bantuan finansial dan teknologi.9 Pada kenyataannya, melalui bantuan inilah, negara merencanakan dan menjalankan program pembangunan ekono­mi. Karena itu, hakikat kekuasaan negara di bawah Orde Baru cenderung menjadi sentralistik dan kebijakannya sering dijalankan melalui strategi atas-bawah (top-down). Walaupun demikian, negara di sini tidak hanya bertindak sebagai alat dari panitia suatu elite yang berkuasa sebagai­mana yang dipahami dalam terminologi Marxis.10 Tapi sebaliknya, sampai tingkat tertentu, negara 6 LihatS I. Wallerstein, The Modern World System, 3 Vol., Cambridge Uni­versity Press, London, 1974, 1980, 1988.

7 Fernando Cardoso, “Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications,” dalam Alfred Stepan (ed.), Authoritarian Brazil: Origins Policies and Futures, Yale University Press, New Haven, 1973.

8 Lihat R. Robison, “Toward a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State,” Indonesia, 25, 1978; lihat juga J.A.C. Mackie, “The Political Economy of Guided Democracy,” Australian Outlook, 13, 1959.

9 R. Robison, Indonesia, op.cit.

10 Pandangan ini diwakili oleh apa yang disebut mazhab Marxis instrumentalis.

Lihat Ralph Miliband, The State in Capitalist Society: An Analysis of the Western System of Power, Monthly Review, New York, 1969; untuk kritik terhadap pandangan ini, lihat Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, New Left Book, London, 1973.

144 Demokrasi dan Civil Society

Orde Baru menikmati otonominya berhadap­-hadapan dengan kelas elite, dan memiliki kemampuan yang kadangkala berbeda dengan kepentingankepentingan elite tersebut. Dalam banyak kasus, negara bahkan beroposisi terhadap elite, dan pada gilirannya mampu memaksa elite tersebut patuh pada negara. Selain itu, negara dapat juga berperan sebagai mediator manakala terjadi konflik kepentingan di antara fraksi-fraksi kelas di dalam elite atau di antara elite dengan kelas-kelas yang tertindas. Dalam hal ini, negara dapat melindungi kepentingannya, berkoinpromi dengan elite atau kelas-kelas yang tertindas.11 Bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa dalam dua puluh tahun terakhir ini Orde Baru telah menikmati tingkat stabilitas ekonomi yang tinggi, dan juga mampu mendorong pembangunan ekonomi.

Situasi ini tidak pernah terjadi semenjak kemerdekaan Indonesia pada 1945. Birokrasi negara, terutama dalam lembaga eksekutif, makin berkembang sebagai aparat efektif yang memiliki kemampuan me­ngelola dan menangani mobilisasi politik untuk mendukung kebijakan negara.

Lebih dari itu, negara juga telah berhasil mengontrol civil society melalui berbagai cara korporatis, dan mendapatkan konsensus politik tilrlalui hegemoni ideologi. Di bawah Orde Baru, seluruh organisasi sosial dan politik secara ketat dikontrol melalui sejumlah regulasi, sehingga membuat mereka tidak mungkin menjadi ancaman yang berbahaya terhadap negara.12 Sejauh ini, negara telah berhasil me­ ngurangi jumlah partai politik yang ada, dari 10 pada tahun 1971 menjadi hanya tiga partai di tahun 1973, yakni Golkar, PDI dan PPP. Kemudian, dalam upayanya untuk meminimalisasi konflik-konflik po­litik dan ideologi, negara juga melarang mereka memakai ideologi lain, kecuali Pancasila sebagai basis diskursus politik mereka.13 Dengan demikian, secara umum, masa “politik aliran” yang telah mendominasi politik Indonesia sampai awal dasawarsa 1970-an, sudah dianggap berakhir.14 Alasan dibalik pernyataan ini adalah 11 R. Robison, Indonesia, op.cit.

12 Sebagai contoh, Undang-Undang Kepartaian No. 3/1975 yang secara eksplisit melarang partai-partai politik yang ada untuk mempunyai wakil­-wakilnya, baik di tingkat kecamatan maupun desa.

13 Pluralitas aliran ideologis dianggap sebagai faktor paling penting yang menghalangi stabilitas politik Indonesia di bawah sistem liberal dan Demokrasi Terpimpin Soekarno.

14 Lihat Herbert Feith & Lance Castle (ed.), Indonesia Political Thinking, 1945-1965, Cornell University Press, Ithaca, 1970. Istilah “aliran” pada mulanya digunakan oleh Clifford

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 145

bahwa negara tidak lagi berupaya untuk bersikap netral dalam meredakan instabilitas politik yang diakibatkan konflik ideologi yang mungkin terjadi di antara partai-­partai politik. Proses pembangunan ekonomi, yang sering diungkapkan dengan begitu retorik, memerlukan satu derajat yang tinggi dari sta­bilitas politik dan keamanan dalam masyarakat.15 Pluralitas ideologi dilihat sebagai konsep Barat dan merupakan sumber pertentangan politik, karena kecenderungannya untuk dimanipulasi bagi kepentingan kelompokkelompok yang saling bertentangan. Persatuan ideologi di bawah Pancasila — dikenal sebagai proses “pengasastunggalan” — dimaksudkan untuk membuat konflik-konflik ideologi dalam politik Indonesia di masa-masa mendatang sebagai irrelevan dan usang. De­ngan persatuan atau unifikasi ideologi seperti ini, kelompok-kelompok politik yang ada diikat untuk berkompetisi satu sama lain dengan dasar program-program politik mereka yang riil dan bukan atas dasar retorika politik.16 Sejauh menyangkut format politik baru, kelihatannya hanya partai yang berkuasa, Golkar, yang sangat siap untuk itu, dan karenanya, mampu mengambil keuntungan dari struktur politik yang baru tersebut. Golkar yang berasal dari kelompok fungsional, pada awal dasawarsa 1960-an, telah mengubah dirinya dalam sekejap setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin, untuk menjadi mesin politik Orde Baru. Ke­anggotaannya umumnya terdiri dari pegawai pemerintah dan para profesional di mana mereka dikelompokkan dalam berbagai organisasi profesional. Yang belakangan ini meliputi asosiasi petani, serikat buruh, asosiasi pengusaha atau industriawan, asosiasi guru dan banyak organi­sasi sosial lainnya yang secara sukarela maupun tidak, berafiliasi dengan Golkar. Pendek kata, Golkar telah menjadi suatu aparat negara yang efektif dalam pengelolaan korporasi yang ditujukan untuk memobilisasi civil society dalam rangka meraih dukungan politik massa.” Melalui peranan Golkar, “Strategi inklusioner” Geertz untuk mendenotasikan kecenderungan­kecenderungan ideologis dan kultural yang berbeda-beda di antara pelbagai kelompok politik di Indonesia, khususnya Jawa 15 Jenis pandangan “developmentalis” ini dibela oleh Ali Moertopo, salah seorang yang dianggap sebagai arsitek terpenting Orde Baru. Lihat Akselerasi dan Modernisasi Pembangunan 25 Tabun, CSIS, Jakarta, 1973.

16 Ibid.

17 Tentang isu korporatisme di negara-negara sedang berkembang, lihat misalnya Philippe Schmitter, “Still the Century of Corporatism?” dalam Fred Pike & Thomas Strich, The New Corporatism, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1974.

146 Demokrasi dan Civil Society

(inclusionary strategy) dari perangkat korporatis negara telah diberlakukan.18 Strategi ini dijalankan terutama melalui berbaga tipe kooptasi organisasiorganisasi sosial dan juga para pemimpinnya ke dalam mesin politik.

Bersamaan dengan pengelolaan korporatis negara terhadap orga­ nisasi-organisasi politik dalam masyarakat, terdapat juga suatu strategi melemahkan partisipasi politik “arus bawah.”19 Ini disebut kebijakan “inassa mengambang”, yang diberlakukan pada awal dasawarsa 1970an. 20 Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah daerah pedesaan menjadi aktif s ecara politis, sebagaimana terjadi pada dasawarsa 1950-an dan awal dasawarsa 1960-an. Politisasi daerah pedesaan dikecam oleh Orde Baru sebagai faktor yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan politik di masa lalu. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia berada di wilayah pedesaan, maka perlu bagi negara untuk mengatasinya serta mengecilkan keterlibatan langsung mereka dalam dunia politik. Pengalaman pahit selama dasawarsa 1960-an selalu diingat oleh negara untuk membenarkan proses penyingkiran masyarakat pedesaan ini. Jarang sekali diungkapkan bahwa kemiskinan masyarakat dan distribusi pandapatan yang timpang di wilayah pedesaan adalah faktor paling panting, yang banyak menyumbang terjadinya konflik sosial dan politik di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, pengasingan wilayah pedesaan dari dunia politik praktis adalah salah satu upaya transformasi politik yang paling fundamental yang dijalankan untuk menjamin stabilitas politik Orde Baru.

Dengan mengendalikan mayoritas masyarakat dari keterlibatan politik langsung, maka negara dapat dengan mudah rnengontrol pesoalan politik di wilayah pedesaan, dan juga untuk memobilisasi lingkungan politik dari bawah. Yang terakhir ini terutama dilakukan melalui aparat negara, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke pedesaan, yang tugasnya, di samping 18 Istilah ini dipakai mengikuti klasifikasi Stepan mengenai perangkat korporatis.

Strategi inklusionari digunakan oleh negara untuk menginkorporasi kelompok-kelompok yang menonjol di sektor masyarakat ke dalam model ekonomi dan politik yang ada. Lihat, The State and Society: Peru in Comparative Perspective, Princeton University Press, Princeton, N.Y., 1978, khususnya hal. 74-75.

19 Ali Moertopo, Akselerasi op.cit. Untuk kritik terhadap strategi “massa mengambang” berkaitan dengan Islam, lihat Deliar Noer, “Islam dan Politik: Muyoritas atau Minoritas?,” Prisma, No. 5, XVII, 1988.

20 . Ali Moertopo, Akselerasi, op.cit.

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 147

mengurusi persoalan administratif, adalah luga mendukung Golkar dan memperkuat kekuasaan politiknya.

Setelah membahas cara bagaimana negara Orde Baru memobilisasi dukungan politik melalui perangkat korporatis negara, di bawah ini akan dijelaskan hegemoni ideologi negara yang ditujukan pada civil society dalam upayanya memperoleh dukungan politik mereka. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia sebelumnya, negara mampu meng­gunakan hegemoni ideologi seefektif yang dilakukan Orde Baru. Seba­gaimana disebutkan di bagian depan tulisan ini, negara dapat menggunakan ideologi nasional Pancasila sebagai satu-satunya dasar bagi organisasi-organisasi sosial dan politik. Proses hegemoni ideologi ini tidak hanya ditempuh melalui caracara legalistik, tetapi juga melalui sistem pendidikan. Penataran P4 (Pendidikan Penghayatan dan Peng­amalan Pancasila) adalah program yang disponsori negara untuk men­didik seluruh lapisan masyarakat memahami ideologi dan interpretasi resmi negara mengenai ideologi tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk menjamin keseragaman pemahaman mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Pluralitas pemahaman selalu dilihat sebagai tantangan terhadap semangat persatuan, clan ini selalu diwaspadai sebagai jalan menuju kerusuhan dan konflik sosial politik.21 Hal ini benar, sejauh berkaitan dengan pertentangan paham mengenai Pancasila antara elemen Islam di satu pihak dan elemen nasionalis di pihak lain. Melalui ke­seragaman pemahaman, tidak akan ada lagi pertentangan mengenai ideologi negara, dan lebih penting lagi, mengenai hakikat negara Indonesia.

Sebagai contoh, menurut pemahaman negara Indonesia bu­kanlah negara teokratik ataupun negara sekuler, pemerintah mengakui keberadaan sistem kepercayaan agama, dan wajib mendorong dan riaemajukan perkembangannya melalui dukungan dan kebijakan negara. Sebaliknya, sebagai negara non-teokratik, tidak dibolehkan ada saw pun agama yang bisa diklaim sebagai agama resmi negara. Juga diakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah salah satu dasar normatif di atas mana masyarakat Indonesia telah membangun dirinya sepanjang sejarah, dan karenanya atheisme ditolak. Dengan demikian, negara Indonesia tidak 21 Akhir-akhir ini muncul suatu tuntutan politik yang meningkat untuk adanya suasana politik yang lebih terbuka di Indonesia, mengikuti kampanye deregulasi ekonomi.

Tuntutan untuk keterbukaan politik dikemukakan, baik oleh politisi dan intelektual dari partai yang berkuasa maupun politisi-politisi di luarnya.

148 Demokrasi dan Civil Society

dapat dianggap sebagai sebuah negara teokratik dalam pengertian yang klasik. Bangsa Indonesia lahir sebagai suatu fenomena modern, berakar dari perjuangan bangsa dan didasar­ kan pada kesepakatan untuk membangun suatu negara-negara (nation-state) yang modern. Ini aclalah nasionalisme modern dan demokrasi yang telah menjadi dasar ideologi, dan karenanya ide mengenai negara yang didasarkan pada agama tertentu tidak dapat diterima, karena hal ini akan menghilangkan sumbangan agama yang lain di dalam membangun Indonesia moderen.22 Demikianlah, seraya mengakui Islam sebagai agama mayoritas, negara tidak akan mentolerir setiap upaya apa pun untuk menciptakannya sebagai suatu ideologi politik yang khas. Dengan cara ini, Islam di bawah Orde Baru hanya bisa berfungsi sebagai salah satu di antara basis-basis normatif, seperti halnya sistem-sistem nilai lain yang ada di Indonesia. Digunakannya Islam sebagai ideologi politik hanya akan mendorong beberapa kelompok Islam untuk menentang legitimasi negara. Bukti-bukti sejarah mengenai usaha semacam itu bisa dilihat dalam pelbagai gerakan separatis yang menggunakan Islam sebagai ideologi, seperti halnya DI/TII dan usahausaha lain oleh apa yang kemudian dikenal sebagai kelompok Komando Jihad untuk mendirikan het niah negara Islam.23 Hegemoni negara tidak hanya tampak dalam pengertian mengenai kunstruksi ideologis yang formal dari negara, tetapi lebih penting lagidalam proses produksi dan reproduksi sosial. Ini khususnya menjadi jelas dalam diskursus tentang modernitas selama dua dasawarsa terakhir.

Di sini, negara lagi-lagi menguasai diskursus semacam itu, khususnya sejauh menyangkut pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Bukan hanya proses pembangunan telah dikarakterisasikan oleh dukungan kuat negara, tapi juga bahwa negara kemudian menjadi penerjemah dominan proses modernisasi. Civil society tetap akan ter­tinggal di belakang dalam membentuk diskursusnya sendiri, dan oleh karenanya pengaruh negara untuk mengatur proses-proses sosial, ekonomi dan politik menjadi tak 22 Maladi, “Islam and Law in Indonesia,� dalam Rita Kipp & Susan Odgers (eds.), Indonesian Religion in Transition, University of Arizona Press, Tucson, 1987.

23 Kekhawatiran mengenai munculnya radikalisme politik berbasis-agama kini bukannya makin berkurang. Dari berbagai pernyataan resmi, gagasan mengenai adanya bahaya ekstrem-kanan masih dilihat sebagai ancaman penting terhadap Pancasila dan Orde Baru.

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 149

tertandingi. Negara telah berkembang begitu kuat bersamaan dengan melemahnya civil society. Kontrol hegemonik negara terhadap diskursus dari proses politik mempersulit civil society untuk mengembangkan otonominya yang krusial dalam proses pembangunan politik dan penciptaan masyarakat demokratis.

Hegemoni negara khususnya diperkokoh melalui jaringan dan perangkat birokratis dan teknokratis. Ini mengingatkan kita pada gagasan mengenai otoritarianisme birokratis yang diperkenalkan oleh O’Donnell satu dasawarsa yang lalu, ketika dia menjelaskan pengalaman beberapa negara Amerika Latin.24 Di negara-negara ini, pertumbuhan negara juga tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan kapitalis, khususnya setelah terjadinya proses industrialisasi yang mendalam. Negara dipaksa untuk memobilisasi civil society dengan mempertaruhkan partisipasi politik massa dalam rangka mempercepat pembangunan kapitalis dengan bentuk industrialisasi berorientasi ekspor. Dengan melakukan hal ini, negara menjadi semakin tergantung pada birokrasi (baik militer maupun sipil), kaum teknokrat, dan modal asing yang sangat diperlukan untuk memelihara akumulasi modal domestik, per-tumbuhan ekonomi dan ekspansi pasar.

Peranan militer dan teknokrat menjadi sangat dominan di negaranegara ini untuk menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas politik. Kendatipun apa yang terjadi dalam negara Orde Baru tidak bisa dipahami begitu saja mengikuti kerangka O’Donnell ini, jelas bahwa aliansi antara militer dan teknokrat di Indonesia merupakan strategi politik yang mirip dengan logika strategi pembangunan bergantung (dependent development strategy) yang diterapkan di beberapa negara Amerika Latin. Birokrasi sipil, terutama ditujukan untuk mengelola berbagai aspek dari proses sosial dan politik, termasuk untuk memobilisasi suara.

Kecenderungan ke arah “birokratisasi-berlebih� dalam civil society di Indonesia dewasa ini, tidak lain adalah sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan strategi semacam itu.

Dengan pembahasan di atas, menjadi jelas bahwa hubungan antara negara dan civil society dalam konjungtur masa kini dikarakterisasikan oleh

24 Guilliermo O’Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritari-anism: Studies in South American Politics, IIS, Berkeley, 1973.

150 Demokrasi dan Civil Society

ketergantungan yang kuat dari yang terakhir kepada yang pertama. Civil society Indonesia selalu berada dalam posisi subordinat, khususnya bagi mereka yang berada pada strata sosial bawah. Kebutuhan akan adanya suatu peranan politik yang lebih luas dalam civil society, karena itu, merupakan tantangan mendesak dalam masa depan yang dekat ini untuk memperlancar proses demokratisasi.25 Proses itu sendiri tidak hanya terbatas dalam pengertian ditingkatkannya institusionalisasi politik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dibukanya partisipasi politik pada tingkat “arus bawah.�

Ini akan mencakup revitalisasi kemampuan organisasi-organisasi sosial visa-vis kekuasaan dominan dari negara dalam menciptakan praktik-praktik sosial dan politik. Persis dalam konteks inilah agama dapat memainkan peranan penting di Indonesia, yakni sebagai suatu sumber diskursus dan praktik-praktik sosial-politik yang penting dari civil society, bersama-sama dengan struktur makna lainnya.

Agama dan Pertumbuhan Civil society Secara historis, agama telah memainkan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan. Selama periode kolonial, banyak sekali gerakan sosial yang berdasarkan agama ditujukan untuk mengingkari hegemoni negara dan menegaskan ruang sosial dan politik mereka sendiri.

Banyak gerakan milenarian di Indonesia didasarkan pada ajaran-ajaran eskatologis agama, misalnya seperti Imam Mahadiisme atau gerakan Ratu Adil yang semuanya bertujuan untuk menegakkan sebuah masyarakat yang ideal, bebas dari ketidakadilan sosial dan penindasan politik yang dilakukan negara.26 Kendatipun gerakan-gerakan ini sebagian besar tidak terorganisasi dengan baik, tak sistematis dan program-programnya, dan karenanya dengan mudah bisa digasak oleh negara, tapi signifikansinya sebagai perlawanan sosial dari civil society tidak bisa diabaikan begitu saja. Gerakan-gerakan itu memperlihatkan kemampuan civil society untuk melawan ideologi dominan dan praktik-praktik negara.

Perkembangan kesadaran keagamaan sebagai suatu struktur makna yang khas dan mampu menyediakan mode pemahaman diri secara 25 Mengenai jalan ke arah demokratisasi, lihat Gulliermo O’Donnell et.al., (ed.), Transition from Authoritarianism: Prospect for Democracy, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986.

26 Sartono Kartodirdjo, Protest Movement, op.cit.

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 151

sosial dan politik, juga mempengaruhi munculnya nasionalisme Indonesia.

Melihat kembali lahirnya nasionalisme Indonesia modern — suatu gagasan yang dirumuskan dengan interpretasi sekular — ia terutama diartikulasikan menurut bentuk solidaritas dan sentimen keagamaan. Dengan demikian, nasionalisme sebagai suatu bentuk “masyarakat yang dibayangkan” (imagined community), mengutip Anderson,27 adalah perluasan yang tak terpisahkan dari gagasan solidaritas keagamaan. Misalnya, dalam diskursus politik Islam, konsep mengenai nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari gagasan tentang “umat.28 Bukan hanya kebetulan jika Sarekat Islam (SI) pada 1912 menjadi organisasi sosial pertama yang berhasil menanamkan benih nasionalisme Indonesia di kalangan masyarakat bawah dan cendekiawan kelas menengah. Mes-kipun kemudian nasionalisme Indonesia mengalami transformasi sejak 1930-an dan tidak lagi diinterpretasikan dengan suatu pemahaman keagamaan, pengaruh dari gagasan-gagasan keagamaan tetap saja tampak.

Indonesia pasca kemerdekaan hingga jatuhnya pemerintahan Soekarno mengalami politisasi agama secara besar-besaran di tengah-tengah upaya membangun struktur politik baru di negara Republik yang masih muda itu. Konflik-konflik politik dan ideologi sering diartikulasikan melalui diskursus-diskursus keagamaan, yang konsekuensi-konsekuensi negatifnya adalah fanatisme dan antagonisme di antara dan di dalam komunitas-komunitas agama. Sementara itu, negara terlalu lemah dan tak mampu memainkan peranan sebagai mediator bagi konflik-konflik sosial dan politik yang tak berkesudahan dalam civil society. Politisasi agama yang berlebihan itu menyumbang terjadinya situasi krisis yang terus menerus, baik di dalam negara maupun di dalam civil society yang mencapai puncaknya dengan runtuhnya Demokrasi Terpimpin pada 1965.

Setelah Orde Baru didirikan dan politik direstrukturisasi, agama secara pelan-pelan tidak lagi mengalami politisasi. Dengan kontrolnya yang sangat ketat terhadap civil society, negara secara konsisten berusaha menjegal setiap usaha dari siapa pun untuk menggunakan agarna sebagai basis ideologis, atau untuk menciptakan struktur kekuatan politik yang didasarkan pada 27 Benedict R.O’G. Anderson, Imagined Community, Verso, London,1983.

28 Perdebatan panas tentang isu nasionalisme terjadi selama masa awal perjuangan nasional antara para pemimpin agama dan tokoh-tokoh sekuler.Lihat Deliar Noer, Modernist, op.cit.

152 Demokrasi dan Civil Society

sentimen agama. Tidak jarang negara menggunakan kekuatan fisik dan ideologis untuk melemahkan usaha-usaha semacam itu, misalnya pada 1980 terhadap suatu kelompok gerakan sempalan yang dipimpin oleh Imran, pada 1984 dalam Tragedi Tanjung Priok, dalam perlawanan agama di Lampung dan Aceh baru-baru ini. Secara ideologis, negara telah berusaha, bukannya tanpa banyak keberhasilan, untuk menginkorporasikan berbagai organisasi, tokoh-tokoh, dan aspirasi-aspirasi agama, ke dalam mesin birokrasi. Kesuksesan negara “membujuk� NU untuk meninggalkan dunia politik dan afiliasinya ke PPP, adalah salah saw prestasi Orde Baru yang paling penting dalarn usahanya mengsubkoordinasikan organisasiorganisasi keagamaan.29 Kendati demikian, ini tidak berarti bahwa pengaruh politik dari agama di masyarakat menjadi sirna sama sekali. Kenyataan bahwa agama tidak menegaskan dirinya kembali sebagai suatu ideologi politik yang formal, tidak berarti bahwa ia tak lagi berfungsi sebagai medium untuk melakukan konstruksi sosial atas kenyataan. Banyak bukti dapat diberikan untuk menunjukkan bahwa jauh dari menjadi tidak relevan, agama terus menunjukkan daya tahannya bukan saja untuk tetap hidup, tetapi juga mengadaptasi kondisi-kondisi struktural baru. Apa yang disebut revivalisme keagamaan di kalangan kaum muda, berkembang-biaknya kelompok-kelompok studi agama, dan munculnya kaum cendekiawan agama yang baru, yang berasal dari lembaga-lembaga pendidikan modern, dan sebagainya, merupakan pertanda dari revitalisasi peranan sosial agama.

Seperti halnya di banyak negara berkembang, di Indonesia pun agama ditantang untuk menemukan kembali relevansinya dalam formasi sosial yang baru, dan untuk menangani problem yang kompleks.

Mungkin benar bahwa sampai tingkat tertentu agama tidak lagi bisa mempertahankan supremasinya terhadap ideologi-ideologi sekular sebagai medium untuk konstruksi sosial atau realitas. Tetapi akan menyesatkan juga untuk mengabaikan begitu saja kemampuannya dalam mengatasi 29 Perkembangan NU dalam politik Indonesia belakangan ini memerlukan studi yang lebih ekstensif. Kendatipun demikian, banyak tulisan yang ada mengenai masalah ini tampak mengambil pandangan yang terlampau optimistik, khususnya menyangkut langkah-langkah NU meninggalkan keterlibatan tradisionalnya dalam politik. Yang tetap harus diamati adalah apakah strategi NU untuk kembali kepada khittah-nya akan bermanfaat bagi pengembangan civil society dalam jangka panjang (lihat Bagian III Bab 10)..

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 153

situasi-situasi baru yang dihadapinya dan menyedia-kan pelbagai alternatif untuk pembangunan sosial dan politik.

Selama dua dasawarsa terakhir, agama dan komunitas keagamaan di Indonesia tampak berada dalam suatu posisi defensif berhadapan de-ngan kekuasaan negara dan hegemoni ideologisnya. Sebagian besar organisasi keagamaan secara resmi telah menarik-diri dari kegiatan poitik dan mengalihkan perhatiannya pada kegiatan sosial, seperti dakwah dan pendidikan. Kepemimpinan agama juga melemah, dan sebagian di antaranya bahkan telah dikooptasikan oleh negara atau menjadi tak lagi berani bersikap kritis terhadap negara. Radikalisme dan militansi keagamaan terbukti selalu berumur pendek, karena kekurangan visi dan program sosial politik yang masuk akal sehingga sulit meraih dukungan massa. Gerakan fundamentalis, dengan demikian, akan selalu gagal menantang kekuasaan negara melalui penggunaan kekerasan dan militansi politik mereka. Jika ada, usaha mereka men-ciptakan blok kekuatan dan kontra-hegemoni tidaklah signifikan, dan bahkan hanya akan menyebabkan makin kuatnya dominasi negara.

Itulah sebabnya agama di Indonesia masih harus mendefinisikan peranannya dalam konjungtur masa kini, jika ia menginginkan peranan yang lebih signifikan untuk berkembangnya civil society. Jenis kesa-daran semacam ini sangat dirasakan misalnya di kalangan beberapa cendekiawan muslim yang tidak lagi melihat politik formal sebagai satu-satunya alternatif bagi Islam untuk menegaskan aspirasi politiknya da-lam masyarakat. Lebih daripada menekankan agama sebagai ideologi politik yang tertutup dan parokial, sebagian di antaranya menekankan peranannya sebagai sebuah pedoman moral bagi masyarakat. Gerakan agama, menurut aliran pemikiran ini, tidak harus diarahkan pada penguasaan politik atau kekuasaan negara, tetapi untuk menegakkan perjuangan demi keadilan sosial dalam civil society.

Kebutuhan untuk adanya reinterpretasi terus menerus terhadap ajaranajaran agama dalam konjungtur masa kini adalah suatu keharusan logis untuk menjawab banyak problem sosial yang gawat sebagai akibat proses modernisasi dan sekularisasi.

Ada banyak contoh mengenai gerakan keagamaan yang memisah-kan diri dari politik formal dan memberi tekanan pada isu-isu sosial seperti ini. Munculnya organisasi nonpemerintah yang didasarkan pada organisasi keagamaan adalah salah saw di antara yang paling mutakhir dan bisa

154 Demokrasi dan Civil Society

diharapkan di masa depan sebagai agen social empowerment (pemberdayaan masyarakat). Munculnya kegiatan sosial berdasarkan agama di kalangan mahasiswa dan kaum muda juga bisa dilihat dalam perspektif ini.

Keduanya merupakan isyarat akan adanya kesadaran sosial dan kritik laten terhadap efek-efek negatif dari modernitas, seperti kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kemandekan politik.

Pengaruh tumbuhnya kesadaran keagamaan semacam ini terhadap kehidupan politik Indonesia dan khususnya terhadap kebangkitan civil society, tetap harus diamati dan perlu ditelaah secara lebih cermat.

Perdebatan masih terus berlangsung antara mereka yang melihat revivalisme keagamaan akhir-akhir ini sekadar sebagai respons psikologis terhadap westernisasi dan sekularisasi, dan mereka yang melihat bah-wa gejala ini mewakili fenomena sosial yang lebih mendalam yang sejauh ini tidak diabaikan dan ditekan. Kedua pandangan itu bisa ditujukkan dalam pengertian bahwa gerakan keagamaan bisa menjadi gerakan sosial yang reaksioner dan reformis. Ia akan menjadi gerakan yang reaksioner jika gagal memahami persoalan sosial dan politik yang mendalam di civil society atau mengembangkan diri lebih jauh dengan klaim keagamaan yang eksklusif mengenai kebenaran. Tapi ia akan mewakili suatu gerakan sosial yang sejati jika ia mampu mengartikulasikan proses sosial-politik yang mendasar dan menjawab persoalan sosial dan politik yang ada. Gerakan ini harus menyediakan alternatif yang tepat bagi masyarakat pada umumnya, bukan hanya untuk komunitasnya sendiri. Fundamentalisme sebagai gerakan keagamaan justeru mewakili gerakan reaksioner, karena tendensinya untuk memo-nopoli klaim mengenai kebenaran sehingga gagal memasukkan interpretasi yang berbeda yang berasal dari struktur makna lainnya. Pada gilirannya, ini hanya akan menciptakan suatu interpretasi monolitik mengenai fenomena sosial-politik dan akhirnya mendorong timbulnya jenis lain dari sistem politik otoriter.

Dengan asumsi ini, kita melihat bahwa gerakan keagamaan di Indonesia masa kini harus dikaji bukan hanya dari dinamika internalnya sendiri vis-avis modernitas, tetapi juga tempatnya dalam konjungtur historis dan sosiopolitik masa kini, di mana negara telah memainkan peranan yang makin menentukan dalam segala hal. Melihat gerakan keagamaan hanya dari pandangan konvensional yang memandangnya sebagai oposisi terhadap modernisasi perse, tidak mencukupi. Kita juga harus rnelihatnya sebagai

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 155

suatu faktor penting yang sangat memungkinkan untuk timbulnya aksiaksi sosial dalam civil society di hadapan kekuasaan negara yang dominan dan hegemonik.

Sebagai konsekuensinya, kita harus memahami gerakan keagamaan di Indonesia dalam suatu konteks yang lebih luas untuk memungkinkan kita mencermatinya sebagai suatu jenis dari proyek kontra-hegemonik yang bertujuan untuk memperluas pertumbuhan dan otonomi civil society.

Walaupun demikian, gerakan itu mungkin tidak akan menciptakan suatu situasi revolusioner atau membangun semacam “blok-kekuatan� politik, yang tujuan akhirnya adalah merebut kekuasaan negara. Yang terakhir ini hampir tidak bisa dipahami kemungkinannya di Indonesia pada konjungtur masa kini, dan barangkali juga bukan merupakan alternatif yang tepat untuk transformasi sosial dan politik di masa depan. Apa yang mendesak untuk civil society Indonesia di masa depan yang dekat ini adalah perjuangan untuk menciptakan iklim politik yang lebih terbuka. Ini mencakup perjuangan meraih keterbukaan terhadap diskursus politik bagi kekuatan sosial yang ada, dan diperlukannya kontrol negara atas civil society.

Agama di Indonesia dapat menyumbangkan sesuatu pada proses semacam ini. Ia bisa memberikan alternatif terhadap proses modernisasi melalui interpretasinya mengenai fenomena sosial dan kritiknya kepada dampak negatif modernitas. Ia bisa memperkuat dan memperkaya diskursus politik dalam civil society melalui mode pemahaman, konsep, dan interpretasinya tentang gagasan-gagasan, seperti keadilan sosial, hakhak politik, etika kerja, persamaan hak, dan sebagainya, yang sejauh ini didominasi oleh negara dan diskursus elite teknokratik dominan. Lebih dari itu, sebagai sebuah struktur makna, agama memiliki kemampuan untuk membekali kekuatan (empowering) pada masyarakat yang tertindas untuk bangkit melawan para penindas mereka. Ia bisa menjadi sebuah elemen esensial dalam usaha untuk mengartikulasikan dan menuntut kepentingannya. Melalui nilai-nilai dan solidaritas ke-agamaan sedemikian inilah yang memungkinkan mereka mengembangkan pemahamannya sendiri mengenai keadilan sosial, egalitarianisme, hak-hak politik, dan sebagainya. Di satu sisi nilai-nilai ini akan menjadi pengetahuan untuk mengelola pengalaman mereka sehari-hari, sementara di sisi lain solidaritas akan menjadi cara melalui mana aksi sosial dimanifestasikan.

156 Demokrasi dan Civil Society

Kesimpulan Tulisan ini tidak berpretensi memberikan sebuah kajian yang tuntas mengenai peranan yang dimainkan agama dalam aksi-aksi sosial politik selama dua dekade terakhir di Indonesia. Tujuan khususnya hanyalah untuk mengemukakan sebuah pemahaman mengenai gerakan keagamaan dalam kaitannya dengan kekuasaan negara yang dominan. Dikatakan bahwa agama mampu menyediakan alternatif tumbuhnya civil society yang sehat dan menyumbangkan keterbukaan politik di masa depan.

Sebagai struktur makna yang khas, agama tidak hanya bisa dianggap sebagai sebuah antitesis terhadap modernitas, tetapi juga sebagai kritik terhadap interpretasi dominan atas modernitas. Sebagai sistem makna ia bisa digunakan sebagai sumber dari mana diskursus-diskursus sosial dan politik lainnya, dikembangkan dan diartikulasikan oleh civil society untuk menghadapi dominasi negara.

Kendati demikian, gerakan keagamaan sebagai suatu aksi sosio-politik juga menghadapi suatu bahaya, yakni timbulnya suatu diskursus yang monolitik atau struktur politik yang otoriter. Ini khususnya benar jika gerakan keagamaan itu gagal mengedepankan dan mengembangkan tujuannya sendiri di balik klaim-klaim keagamaan mengenai ke-benaran. Mereka akan cenderung menjadi gerakan yang elitis dan eksklusifis sehingga jadi penghalang untuk menghargai gerakan berdasar struktur makna yang lain. Kecenderungan jenis ini misalnya tampak jelas dalam gerakan fundamentalisme dan milenarianisme.

Ka-rena itu menjadi penting bagi gerakan keagamaan di Indonesia dewasa ini untuk menyadari tendensi parokialistik semacam itu. Dalam pandangan saya, agama masih dalam civil society, khususnya bagi mereka yang berbeda tingkat “arus bawah.� Para pemimpin agama dan kalangan cendekiawan harus mengarahkan kegiatannya untuk membela kepentingan politik masyarakat bawah agar mereka bisa memperoleh pengaruh yang lebih signifikan. Sebagai contoh, mereka bisa mendorong masyarakat bawah untuk menjadi lebih sadar dan lebih percaya diri secara politik. Mereka juga bisa membantu masyarakat bawah untuk menanggulangi permasalahannya sendiri melalui pendidikan, program pemandirian, dan pelatihan praktis lainnya. Peranan LSM yang berdasarkan agama akan menjadi instrumen untuk memperlancar program pragmatis semacam ini.

Persoalan mendesak yang dihadapi LSM semacam itu adalah meminimalkan ketergantungannya kepada negara dalam segala

Gerakan Keagamaan dalam Politik Indonesia 157

bentuknya.30 Otonomi total adalah masalah yang dihadapi mereka di bawah struktur politik yang ada sekarang. Mereka harus lebih sensitif terhadap usaha intervensi negara yang terlampau besar yang mungkin membawa risiko bagi kegiatan memperkuat politik arus bawah. Tidak bisa diragukan bahwa negara tidak akan membiarkan mereka bergerak di wilayah pedesaan atau kalangan masyarakat miskin perkotaan tanpa pengawasan ketat. Karena itu mereka seyogyanya memiliki strategi yang cukup lentur dalam mengembangkan kegiatan mereka untuk memperkuat civil society jangka panjang.

Akhirnya, juga menjadi penting untuk mengkaji peranan yang bisa dimainkan oleh agama dalam proses memperkuat civil society yang dimanifestasikan dalam pengalaman kehidupan sehari-hari. Bagaimana ajaranajaran agama ditafsirkan dan dilaksanakan dalam kehidupan riil, agar bisa mempengaruhi praktik politik mereka. Sebagai sistem makna, agama akan terus menerus diambil alih, baik oleh kekuasaan dominan maupun oleh masyarakat dalam rangka menjustifikasi kepentingannya sendiri, termasuk oleh mereka yang berada dalam domain relasi politik. Karena itu, konflik interpretasi bisa terjadi menyangkut berbagai ajaran agama, dan antara agama dengan struktur makna lainnya. Inilah yang membuat agama menjadi suatu arena konflik yang khas.31 Sebagai konsekuensinya, agama tidak bisa dilihat sebagai entitas yang statis dan tunggal yang arah dan tujuannya bisa diramalkan.

Eksistensi gerakan keagamaan dan pengaruhnya terhadap masa depan politik Indonesia, sebagian akan ditentukan oleh hubungan dialektik antara pembangunan negara dan pengembangan civil society.

30 Studi yang serius dan tuntas tentang peranan LSM di Indonesia masih harus dilakukan. Untuk saat ini, ada beberapa alasan untuk meragukan bahwa LSM-LSM Indonesia bisa menjadi relatif lebih independen dari negara. Dengan pengecualian khusus, banyak di antaranya sangat tergantung pada dukungan dan kontrak-kontrak finansial dari pemerintah, dengan alasan untuk bisa terus bertahan. LSM-LSM yang berafiliasi dengan organisasi-organisasi semacam yang ada di luar negeri kini berada di bawah pengawasan yang serius dari negara, karena khawatir bahwa LSM akan digunakan untuk mendiskreditkan banyak program pembangunan.

31 Agama selalu mempunyai implikasi politik dalam masyarakat. Ini sebagian karena kenyataan bahwa masyarakat menggunakan alasan agama untuk memperkuat persatuan, solidaritas dan kesetiaan di dalam sebuah masyarakat-politik. Mereka menggunakannya untuk menjelaskan konflik sosio-politik, dan juga untuk melegitimasikan kekuasaan.

Untuk pembahasan mengenai implikasi politik agama di Indonesia, lihat R. Kipp & S. Rodgers (eds.), “Introduction�, dalam Indonesian Religion, op.cit., hal. 14.

Bab 7 Perlawanan Sosial Telaah Teoretis dan Beberapa Studi Kasus*

Dalam sejarah perlawanan dan kepatuhan kelas-kelas yang dikuasai atau tertindas, mereka seringkali digambarkan sebagai obyek yang seluruh aktivitasnya dibatasi oleh struktur-struktur yang membelenggu mereka.

Artinya, tidak ada tempat sama sekali bagi mereka untuk bertindak sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri. Padahal cukup terbukti bahwa keberadaan kelas-kelas yang tertindas tersebut tidak selalu dalam posisi disejarahkan, tetapi sebaliknya mereka juga mampu membuat sejarah mereka sendiri.

Tulisan ini merupakan suatu usaha untuk menelaah perspektifperspektif teoretis yang berkenaan dengan (gerakan) perlawanan sosial.

Pertama-tama ia akan memfokuskan pada masalah-masalah seperti basis sosial dari kepatuhan dan perlawanan sosial, konflik kelas dan kesadaran kelas, dan yang terakhir, bentuk-bentuk dari perlawanan sosial. Dalam tulisan ini akan dipaparkan juga beberapa studi kasus yang mungkin akan memperkuat posisi teoretis masing-masing penganjurnya. Sementara literatur mengenai perlawanan sosial sangat berlimpah, tulisan ini tidak * Untuk tulisan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor J. Benedict Tria Kerkvliet, Robert B. Stauffer, dan Manfred Henningsen dan Departemen Ilmu Politik; juga kepada Alvin Y. So dan Departemen Sosiologi, kesemuanya di Universitas Hawaii, Manoa, Honolulu, atas kritik-kritik mereka yang mendalam dan konstruktif. Saya juga sangat berutang budi kepada Dr. Wimal Dissanayake dari Institute of Culture and Communication, East West Center, untuk komentar-komentarnya yang jujur. Kendati demikian, tidak satupun di antara mereka semua itu bertanggung jawab terhadap tulisan ini. Tulisan ini pernah dimuat dalain Prisma 8, 1990.

Perlawanan Sosial 159

berpretensi memberikan penilaian yang tuntas mengenainya. Cukuplah mengatakan bahwa tulisan singkat ini hanya akan mengikhtisarkan isu-isu penting yang fundamental untuk studi lebih lanjut.

Pokok telaah dalam tulisan ini adalah asumsi yang mendasarinya yakni, bahwa studi mengenai perlawanan akan menganut tradisi dialektis yang memahamkan proses sosial sebagai interaksi kompleks antara aktoraktor manusia dengan struktur sosial. Mengikuti Moore, E.P. Thompson, Giddens, Foucoult, Scott, dan lain-lain, tulisan ini akan membela pandangan yang menganggap bahwa orang tidak bisa mereduksi fenomena-fenomena sosial sekadar sebagai hubungan-hubungan produksi. Sebaliknya, ia harus dipahami juga dalam pengertian tentang kemampuan makhluk manusia sebagai aktor-aktor sosial dalam menciptakan sistem-sistem signifikasi atau struktur-struktur makna serta menangani tingkah laku sosialnya seharihari. Itu sebabnya, gagasan mengenai saling pengaruh dialektik antara hubungan produksi dan agen manusia menjadi sangat penting dipahami, dalam rangka menghindari pandangan sebelah-mata atau sepihak (one sided) mengenai realitas sosial.

Kepatuhan dan Perlawanan Pertanyaan yang menggugah mengenai mengapa orang tunduk atau membangkang terhadap kekuasaan dan mengapa mereka menanggalkan kepatuhan mereka atau mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan, merupakan salah satu pokok perdebatan sentral dalam literatur mengenai perlawanan. Sekurang-kurangnya ada dua kecenderungan teoretis yang sampai sejauh ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertama berusaha menjelaskan fenomena kepatuhan dan perlawanan dari pandangan mengenai otoritas moral sebagai basis dari hubunganhubungan sosial dan stabilitas sosial. Kedua, yang sebagian besar dianut oleh strukturalisme (baik dalam mazhab Marxis maupun non-Marxis), mendasarkan penjelasannya pada adanya keharusan struktural yang menentukan tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku individual, termasuk kepatuhan atau perlawanannya terhadap kekuasaan. Barrington Moore dalam bukunya Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt mewakili kecenderungan teoretis yang pertama.1 Ia menjelaskan asal-usul dari 1 B. Moore, Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt, New York, ME Sharpe, 1978.

160 Demokrasi dan Civil Society

kepatuhan dan perlawanan sosial dari perspektif otoritas moral. Studinya mengenai revolusi-revolusi di Jerman dan Rusia pada awal abad ke-20 merupakan upaya untuk memperlihatkan sebab-sebab dan akibat-akibat dari revolusi sosial dalam dua masyarakat yang berbeda itu, sebagai disebabkan karena kebiadaban moral di dalam masyarakat tersebut, dan bagaimana masyarakat itu mengarahkan kemarahannya menjadi suatu gerakan sosial. Sebaliknya, Stanley Milgram dalam bukunya Obedience to Authority, adalah wakil dari kecenderungan yang kedua, yang mengajukan jawaban bahwa kepatuhan dan perlawanan didasarkan pada rangsangan luar sebagai faktor utamanya.2 Dua pendekatan ini telah menghasilkan jawaban-jawaban yang berbeda, kendatipun bukannya sama sekali tak bisa dipertemukan.

Upaya-upaya telah banyak dilakukan untuk memadukan kedua penjelasan semacam itu, dan merujukannya kembali. Banyak penulis yang menganjurkan pendekatan yang kurang lebih bersifat dialektik antara keharusan struktural dan otoritas moral. Yang terpenting dari pendekatan ini adalah penolakannya terhadap adanya gagasan mekanistik di dalam kecenderungan subyektivitas di dalam tesis otoritas moral.

Yang lainnya lagi beranggapan bahwa setiap masyarakat mem-punyai sesuatu yang bisa disebut sebagai “moralitas alamiah”, yang sudah ada jauh sebelum adanya pengaruh-pengaruh sosial tetapi yang belum tentu kebal terhadapnya. Apa yang diartikan di sini adalah bahwa “beberapa preferensi moral... tidak semata-mata merupakan konsekuensi dari kebiasaan dan kondisi sosial.”3 Moralitas semacam ini sebaliknya memberikan dorongan bagi terjadinya perkembangan aturan-aturan moral, kemarahan moral, dan persepsi-persepsi mengenai ketidakadilan di dalam setiap masyarakat. Melalui moralitas jenis ini, individu-individu bersepakat untuk menciptakan suatu “kontrak sosial” (social contract) dan mengabsahkan formasi-formasi sosial yang sudah ada untuk dikembangkan. Dengan demikian, sejauh menyangkut kepatuhan dan perlawanan sosial, maka hal itu akan tergantung pada kemampuan dari kekuasaan dan sistem sosial untuk memenuhi imperatif-imperatif moral yang sudah ada sebelumnya.

2 S. Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View, New York, Ilarper & Row, 1969.

3 Moore, op.cit., hal. 7.

Perlawanan Sosial 161

Keberangan moral (moral outrage), oleh karena itu, menjadi sangat sentral dalam analisis Moore mengenai perlawanan sosial, yang juga meliputi revolusi sosial.

Dari analisis Kantian semacam ini, Moore lebih lanjut menjelaskan problem mengenai ketidakadilan sosial yang telah menyebabkan terjadinya banyak gerakan perlawanan. Ketidakadilan sosial adalah suatu derivasi pengertian dari keberangan moral yang dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam setiap sistem sosial: koordinasi sosial atau kekuasaan pembagian kerja, dan distribusi barang.4 Koordinasi sosial dan kekuasaan sebagai sebuah keharusan bagi masyarakat selalu dievaluasi dalam pengertian tentang kemampuannya untuk memberikan perlindungan kepada warganya dan memelihara kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Para anggota masyarakat, sebaliknya, mempunyai tanggung jawab untuk tunduk dan menaati kekuasaan yang berlaku. Kewajiban timbal-balik antara penguasa dan yang dikuasai harus dipenuhi agar suatu masyarakat bisa memelihara kelangsungannya. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban timbal balik ini akan menyebabkan keberangan moral atau kerusakan sosial. Demikianlah, perlawanan terhadap kekuasaan akan terjadi jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan tidak lagi memenuhi kewajiban-kewajiban moralnya yang mendasar.

Pembagian kerja juga dipengaruhi oleh otoritas moral. Kesenjangan sosial, menurut Moore, adalah inheren dalam setiap masyarakat.

Pertanyaannya adalah sejauh mana kesenjangan itu bisa dibenarkan atau tidak secara moral. Kontrak sosial menentukan pembagian kerja di antara anggota-anggota masyarakat dan mencoba memelihara keselarasan di antara mereka melalui penanganan kepentingan-kepentingan individual “dalam suatu cara yang sedemikian rupa untuk membawa mereka ke dalam harmoni dengan ketertiban sosial.�5 Kegagalan untuk menangani kesenjangan sosial akan mengakibatkan keberangan moral yang mengambil bentuk pengutukan atau proses secara terang-terangan maupun tersembunyi. Di sini, pemenuhan “hak-hak� sosial menjadi penting karena ia menjamin (guarantees) kohesi sosial, sementara pelanggaran atas hak-hak sosial akan mengakibatkan terjadinya ke-berangan moral. Dalam konteks 4 Ibid., hal. 14.

5 Ibid., hal. 32.

162 Demokrasi dan Civil Society

pembagian kerja, perlindungan terhadap hak milik adalah salah satu di antara masalah paling penting, karena ia menentukan apakah pembagian kerja yang sudah ada dalam masyarakat bisa dibenarkan secara moral atau tidak.

Di samping kekuasaan dan pembagian kerja, distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat memainkan peranan untuk mengimbangi kontradiksi antara kesenjangan sosial dan perlindungan terhadap hak-hak.

Dari distribusi barang dan jasa ini, gagasan mengenai persamaan diasalkan.

Kewajiban moral mempengaruhi apakah konsep mengenai persamaan ini bisa ditafsirkan sebagai keadilan distributif atau tidak. Menurut Moore, persamaan memainkan peranan “sebagai suatu bentuk minium sosial� karena anggota masyarakat selalu dihadapkan pada sumber-sumber yang terbatas. Kegagalan anggota masyarakat untuk memenuhi kewajiban ini akan mengakibatkan kekecewaan dan keberangan moral.

Analisis Moore mengenai basis sosial kepatuhan dan perlawanan, jelas berbeda dari tradisi Marxis klasik yang menganggap hubungan produksi sebagai faktor determinan di dalam masyarakat. Demikian juga konflik kelas dan perjuangan kelas selalu terjadi hanya dalam hubunganhubungan produksi yang eksploitatif, seperti yang terdapat dalam masyarakat kapitalis. Tentu, Moore tidak mengabaikan peranan hubungan produksi dalam membentuk kohesifitas sosial. Apa yang ditolaknya adalah anggapan bahwa hubungan produksi merupakan faktor utama yang menentukan hubungan sosial, dan gagasan Marxian mengenai moralitas sekadar sebagai epifenomena dari hubungan-hubungan pro-duksi. Itu sebabnya ia meletakkan hubungan produksi di dalam suatu kesalingkaitan dialektik dengan otoritas moral, tanpa perlu menganggapnya sebagai faktor determinan. Masalah mengenai kepatuhan dan perlawanan hanya bisa dijelaskan jika orang melihat dimensi moral secara memadai dan bukan dengan cara yang deterministik.

Analisis Milgram, sementara itu, memberikan penjelasan yang berbeda mengenai penyebab-penyebab kepatuhan sosial pada kekuasaan. Dia mengemukakan argumen yang memberikan arti penting kepada imperatifimperatif moral sebagai basis kepatuhan dan perlawanan terhadap kekuasaan. Menurut eksperimentasi laboratorisnya, hukuman paksaanpaksaan dari luar memainkan peranan menentukan dalam menciptakan kepatuhan dan melemahkan kemampuan perlawanan. Dengan demikian,

Perlawanan Sosial 163

“kekuatan yang didesakkan oleh pengertian moral mengenai individu kurang efektif dibandingkan mitos sosial yang mungkin telah kita yakini.”6 Perlawanan terhadap kekuasaan hanya terjadi dengan dukungan kolektif, dan jarang sekali muncul dari kehendak individual. Dukungan sosial lebih berpengaruh untuk menciptakan perlawanan sosial ketimbang otoritas moral individual. Pengaruh kuat dari otoritas juga jelas dalam membentuk subyek yang taat. Menurut pengalamannya, subyek ini melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan menganggap semua inisiatif dari yang mengalami sebagai suatu otoritas yang absah. Sebagai akibatnya, “hilangnya perasaan tanggung jawab merupakan konsekuensi paling jauh yang bisa dicapai akibat ketundukan pada kekuasaan.”7 Kendatipun banyak orang tidak menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan, mereka tidak menyertakan keyakinannya ke dalam tindakan yang menyebabkan timbulnya ketidaktaatan mereka.

Meskipun pengalaman Milgram menunjukkan kelemahan otoritas moral sebagai basis dari ketidakpatuhan dan perlawanan, akan tetapi pengalaman-pengalaman itu sama sekali tidak bisa menghilangkannya.

Ini karena, menurut pengalaman Milgram, otoritas moral individuindividu tidaklah absen walaupun ia tidak menghasilkan timbulnya perlawanan terbuka. Khususnya ini benar dalam hal kepatuhan kepada suatu kekuasaan yang eksploitatif. Ditemukan bahwa ketundukan kepada kekuasaan cenderung menurun jika yang terakhir ini absen atau jika orang yang tertundukkan, secara fisik menjadi “korban.” Dan kasus ini, jelas bahwa otoritas moral setidak-tidaknya cukup potensial untuk melahirkan ketidaktaatan kepada kekuasaan yang eksploitatif. Lingkungan atau batasbatas struktural mungkin saja penting dalam menciptakan tindakan perlawanan, tetapi hal-hal itu tidak bisa menghapuskan potensi dari imperatif-imperatif moral.

Otoritas moral dari Moore dan environmentalisme Milgram, oleh karenanya, tidak bisa saling dirujukkan sebagai suatu penjelasan mengenai kepatuhan dan perlawanan sosial. Otoritas moral bebas dari keharusan struktural, meskipun tidak berarti keduanya saling meniadakan satu sama lain. Argumen jenis ini dibela oleh sarjana-sarjana yang berusaha 6 Milgram, op.cit., hal. 7.

7 Ibid., hal. 8.

164 Demokrasi dan Civil Society

merujukkan determinisme struktural dan agen. Apa yang kini populer sebagai mazhab “moral ekonomi” nampak mewakili pandangan ini.8 E.P. Thompson, sebagai seorang sejarawan Marxis, terutama sangat tertarik pada adanya hubungan dialektis antara agen dan struktur di dalam proses historis. Dia mengkritik ekonomisme dan determinisme struktural yang diyakini kaum Marxis yang jelas-jelas menyangkal pentingnya agen dalam perjuangan kelas dan formasi kelas. Dia khususnya menolak gagasan Althusserian mengenai “sejarah tanpa subyek”, yang begitu terkenal di kalangan kaum Marxis strukturalis. Bagi Thompson, formasi sosial hanya bisa dipahami jika orang memasukkan agen di dalam perkembangannya.9 Kelas bukan merupakan suatu kategori, tapi sesuatu yang terjadi di dalam hubungan-hubungan manusia. Dengan menggunakan kalimatnya, kelas terjadi “ketika beberapa orang, dengan pengalaman yang sama (yang diwaris-kan atau dibagikan), merasakan atau mengartikulasikan identitas dari kepentingan-kepentingannya, baik menyangkut diri mereka sendiri maupun orang-orang lain, yang kepentingan-kepentingannya berbeda dari (dan biasanya bertentangan dengan) kepentingan-kepentingan mereka.”10 Segera menjadi jelas bahwa apa yang dimaksudkan Thompson dengan pengalaman bersama adalah keterbatasan-keterbatasan struktural (hubungan-hubungan produksi) maupun sistem-sistem nilai suatu masyarakat. Dia menganggap bahwa perjuangan kelas juga merupakan “perjuangan atas nilai-nilai” antara kelas yang berkuasa dengan kelas yang dikuasai.” Moral ekonomi adalah salah satu di antara nilai-nilai yang berlaku yang memainkan peranan signifikan dalam proses perjuangan kelas. Buku Thomson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteen Century, dan buku Scott, The Moral Economy of the Peasant, adalah dua contoh dari digunakannya tesis otoritas moral untuk menjelaskan kepatuhan dan perlawanan sosial. Yang menjadi fokus dalam studi-studi mereka itu adalah 8 Lihat E.P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteen Century, Past and Present, 50, Februari 1971, hal. 76-136. Lihat juga James Scott, The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia, New Haven, Yale University Press, 1976; dan Weapon of the Weak: Everyday Form of the Peasant Resistance, New Haven, Yale University Press, 1985.

9 Lihat E.P. Thomson, The Making of the English Working Class, London, Vintage, 1963; The Poverty of Theory and Other Essays, London, Merlin, 1978; Niel “Eighteen-Century English Society: Class Struggle Without Class”, Social History, 4, 1978, hal. 133-165.

10 E.P. Thompson, The Making of the English Working Class, op.cit., hal. 9.

Perlawanan Sosial 165

keyakinan bahwa terdapat norma etik tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang digunakan sebagai legitimasi untuk dilakukannya protes sosial. Etika ini menyangkut norma-norma tradisional yang melindungi hak kelas yang dikuasai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya, dan kewajiban orang-orang kaya untuk memenuhi kewajibankewajiban paternalistiknya. Jika moral ekonomi terancam, maka kelas yang dikuasai akan mencoba mempertahankan dan hal itu akan mengakibatkan perlawanan sosial.

Jika kepatuhan dan perlawanan sosial merupakan proses dialektik yang melibatkan pengalaman dan sistem-sistem nilai, maka pertanyaan penting lainnya yang berkaitan dengan masalah kepatuhan dan perlawanan adalah, dengan cara apa kepatuhan itu diciptakan oleh elite, dan dengan cara apa kelas yang dikuasai memberikan reaksinya, itu sebabnya penting untuk menganalisis mekanisme kontrol yang digunakan oleh elite untuk memelihara superioritasnya. Mekanisme ini tidak hanya terbatas pada kontrol atas cara produksi, sebagaimana kaum Marxis tradisional menganggapnya, tetapi lebih penting lagi adalah kontrol melalui hegemoni ideologis. Demikianlah, melalui hegemoni ideologis kepatuhan bisa dipaksakan dan perlawanan bisa dipatahkan atau dilenyapkan oleh elite.

Pada saat yang sama, perlawanan bisa mengambil bentuk berupa upayaupaya kontra-hegemoni oleh kelas yang dikuasai untuk melawan formasi sosial yang ada.

Tesis hegemoni dikembangkan oleh Gramsci yang menganggap bahwa elite menggunakan kekuasaannya atas kelas yang dikuasai tidak hanya di dalam bidang hubungan-hubungan produksi, tapi juga dalam bidang ideologi. Adalah melalui dicapainya persetujuan dari kelas yang dikuasai di bidang ideologis, moral intelektual, dan kepemimpinan politik — maka elite bisa memelihara kekuasaannya dan hubungan-hubungan sosial yang sudah ada. Bertentangan dengan tesis ideologi dominan, hegemoni Gramscian menganggap bahwa kelas yang berkuasa bisa menjadi kelas yang paling berpengaruh hanya sampai tingkat di mana ideologinya mampu mengakomodasikan, dan memberikan ruangan

11 E.P. Thomson, Eighteenth-Century English Society, loc.cit.

166 Demokrasi dan Civil Society

kepada kebudayaan dan nilai-nilai kelas yang melawannya.12 Demikianlah, “hegemoni borjuis” tidak bisa bertahan melalui penghapusan kebudayaan kelas buruh, tapi melalui artikulasi-nya terhadap kebudayaan dan ideologi borjuis sehingga, dengan digabung dan diekspresikannya ke dalam bentuk-bentuk yang terakhir ini, afiliasi-afiliasi politiknya berubah di dalam proses.”13 Mengikuti konsep ini, maka proses-proses hegemonik tidak pernah sempurna di dalam dirinya, tetapi selalu dinegosiasi. Apa yang menjadi ideologi atau kebudayaan hegemonik adalah “versi yang sudah dinegosiasikan” dari kebudayaan dan ideologi kelas yang berkuasa.14 Oleh karena itulah, hegemoni selalu berada dalam keadaan ber-ubah, dan ini berarti perjuangan yang terus-menerus terhadap nilai-nilai atau ideologi-ideologi yang sudah disepakati. Elite yang berkuasa berupaya memenangkan hegemoni, sementara kelas yang dikuasai berusaha bertahan melalui kontra-hegemoni. Proses hegemoni dan (kontra-hegemoni) selalu mengambil tempat dalam masyarakat melalui lembaga-lembaga sosial yang ada seperti sekolah, gereja, partai politik,birokrasi,maupun melalui produksi-produksi simbolik seperti ke-budayaan,sistem-sistem kepercayaan dan sebagainya. Yang terpenting dalam proyek hegemonik adalah peranan kaum intelektual. Dalam pengertian Gramscian, seorang intelektual adalah “setiap orang yang fungsi sosialnya adalah bertindak sebagai penyampai gagasan di dalam civil society dan antara pemerintah dengan civil society.”15 Gramsci mengatakan bahwa ada dua kategori intelektual yang berbeda: inte-lektual organik dan tradisional. Yang pertama mencakup mereka yang mampu mengelaborasi bidang politik dan filosofis untuk anggota masyarakatnya, dan tidak hanya ahli di bidang teknik-teknik produktif. Jenis intelektual semacam ini berkaitan dengan kelas khusus, dan memberikan kepada anggota kelas tersebut homogenitas serta kesadar-an. Jenis yang kedua, intelektual tradisional, adalah pada intelektual bebas yang tidak 12 Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks, diedit oleh Quentin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, New York, International Publisher, 1971, hal. 55-60; Tommy Bennet, Popular Culture and the Turn to Gramsci, dalam Tommy Bennet (ed.), Popular Culture and Social Relation, Milton Keyness, PA, Open University Press, 1986.

13 Bennet, ibid., hal. xv.

14 R. Gray, The Labor Aristocracy in Victorian Edinburgh, ONford, Clarendon Press, 1976.

15 Walter L. Adamson, Hegemony and Revolution: A Study of Antonio nonsci’s Political and Cultural Theory, Berkeley, CA, University of California Press, 1982, hal. 143.

Perlawanan Sosial 167

mempunyai kelas dan asal-usul tunggal. Mereka mungkin hadir bersama atau menggantikan peranan intelektual organik, atau antagonistik kepada yang terakhir itu. Adalah intelektual organik yang memainkan peranan di dalam proses hegemoni, sementara intelektual tradisional bergabung dengan mereka atau menentang mereka.

Dengan menggunakan konsep hegemoni, orang bisa mengidentifikasi mekanisme-mekanisme melalui mana kelas yang berkuasa memelihara superioritasnya dan mengendalikan ketidaktaatan kelas yang dikuasai.

Studi Genovese mengenai masyarakat budak di Amerika sebelum Perang Saudara menunjukkan bagaimana sebuah proyek hegemonik berlangsung dalam masyarakat budak. Masyarakat perbudakan sebagai suatu formasi sosial yang dipecah-pecah berdasarkan kelas, dijustifikasi dan oleh karena itu juga dipertahankan melalui persetujuan dari para budak sebagai kelas yang dikuasai. Di dalam prosesnya, pemilik budak menggunakan ideologi paternalisme yang didukung oleh hukum agama, dan rasialisme, sebagai “ideologi yang disepakati” untuk menjaga kepatuhan budak. Sebagai sebuah ideologi, paternalisme terutama bermanfaat dalam masyarakat perbudakan karena ia “menetapkan pekerjaan nonsukarela dari para budak sebagai suatu hasil sah bagi majikan-majikan mereka untuk perlindungan dan kepemimpinan.” Melalui paternalisme, para pemilik budak memenangkan legitimasi moral karena ideologi itu mengekspresikan kewajiban timbal balik — misalnya seperti tugas-tugas, tanggung jawab, dan hak-hak — yang secara implisit diakui, baik oleh budak maupun para majikan.”16 Lembaga-lembaga hukum dan keagamaan juga memainkan peranan penting dalam proyek hegemonik para pemilik budak. Lembagalernbaga itu tidak hanya memberikan legitimasi untuk menggunakan metode-metode paksaan, tapi juga pembenaran etik dan moral demi penindasan. Hukum, misalnya, melegitimasikan gagasan mengenai budak sebagai komoditi dan bukan sebagai makhluk manusia, sementara gereja memberikan dukungan keagamaan kepada superioritas pemilik budak atas para budak. Di samping itu, rasisme digunakan untuk melegitimasi superioritas ras kulit putih atas kulit hitam sebagai manusia.

Dari waktu ke waktu, proyek hegemonik dari para pemilik budak selalu menghadapi tantangan dari para budak. Mereka melawan tuntutan 16 Eugene Genovese, Roll Jordan Roll: The World the Slaves Made, New York, Vitage Books, 1976, hal. 5.

168 Demokrasi dan Civil Society

ketundukan total yang dikemukakan para majikan mereka, rnenggugat ajaran superioritas rasial, dan klaim mengenai kekuasaan para tuan mereka atas sumber-sumber daya, melalui interpretasi mereka sendiri atas ideologi “yang sudah disepakati” itu. Sebagai suatu nilai yang sudah disepakati, paternalisme ditafsirkan sedemikian rupa sehingga menjadi alit perlawanan para budak. Misalnya, para budak menyelidiki atau mengevaluasi majikan mereka, apakala mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka sebagai patron. Hal yang demikian juga benar dalam hal agama, hukum, dan rasisme. Para budak mampu menginterpretasikan semua itu untuk kepentingan-kepentingannya sendiri yang seringkali bertentangan dengan para pemilik budak. Genovese menyebut reaksi para budak terhadap proyek hegemonik ini sebagai “akomodasi dalam perlawanan dan perlawanan dalam akomodasi.”

Studi Gaventa mengenai para buruh Appalacia, menggarisbawahi peritingnya konsensus yang berasal dari lcelas yang dikuasai sebagai alat untuk kontrol sosial oleh elite. Gaventa menganggap bahwa yang berkuasa dapat memelihara stabilitas sosial bahkan dalam situasi kesenjangan sekalipun, melalui manipulasi atas simbol-simbol tradisional dan komunikasi, sosialisasi, dan proses akulturasi dalam masyarakat. Persetujuan diamdiam dari kelas yang dikuasai dilakukan melalui penciptaan dan penciptaan kembali pembagian kerja kapitalis, etika kerja kapitalis, paternalisme, serta pemeliharaan hukum dan ketertiban. Upaya-upaya ini pada gilirannya mampu melahirkan konsensus dari kelas yang dikuasai, yang akhirnya akan mendukung formasi sosial yang berlaku. Kendatipun demikian, konsensus ini bukanlah konsensus yang sesungguhnya. Ia bukan rnerupakan konsensus “melalui pemilihan,” tapi lebih karena “penggunaan kekuasaan yang efektif oleh elite untuk mendapatkannya.”17 Dengan demikian, ia membuka ruangan untuk konflik-konflik internal antara mereka yang berkuasa dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Perlawanan terhadap konsensus dalam pengertian ini menentang pemaksaan elite atas nilai-nilai ideologi, atau kebudayaannya sendiri kepada kelas yang dikuasai.

Kendati demikian, khususnya di kalangan sarjana non-Marxis, tesis hegemoni mendapat sorotan serius. Mereka menyatakan bahwa teori hegemoni Gramscian gagal mempertimbangkan kemampuan kelas yang 17 John Gaventa, Power and Potverlesness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley, Chicago, University of Illionis Press, 1980, hal. 81.

Perlawanan Sosial 169

dikuasai untuk mengembangkan ideologi mereka sendiri yang independen dan ideologi kelas yang berkuasa.18 Teori itu juga melihat bahwa “masyarakat kelas bawah terlena di dalam hegemoni kelas dominan.”19 Gramsci cenderung menganggap bahwa masyarakat dari kelas yang dikuasai terkurung di dalam batas-batas pandangan dunia dominan ..., yang meskipun begitu beragam namun secara tak sadar melayani kepentingan mereka yang berkuasa dengan melakukan mistifikasi terhadap hubunganhubungan kekuasaan, menjustifikasi berbagai bentuk pongorbanan dan deprivasi, menyusupkan paham fatalisme dan kepasifan, dan menciutkan cakrawala-cakrawala mental.”20 Scott mengkritik tesis hegemoni karena tak mampu memahami dinamika ideologi kelas pada tingkat yang lebih rendah yang mungkin tidak sesuai dengan ideologi dominan.21 Studi E.P. Thompson mengenai kelas buruh Inggris pada abad ke-18 dan ke-19 menunjukkan pula bahwa meskipun hegemoni kelas “priyayi” (the gentry class) tidak ada dalam kehidupan politik, tapi ini tidak menghalangi kaum miskin “dari dilindunginya gaya bekerja dan waktu santai mereka, dan membentuk ritus-ritus mereka sendiri, kepuasan-kepuasan dan pandangan hidup mereka.”22 Berdasarkan kritik-kritik ini, kita akan melihat lebih jauh teori hegemoni untuk menjelaskan mekanisme kontrol dan perlawanan dengan mempertimbangkan produksi budaya kelas bawah. Demikianlah, pandangan Genovese mengenai perlawanan budak harus diperluas tidak hanya dalam kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan pemilik budak dan menciptakannya kembali demi kepentingankepentingan mereka sendiri, tapi juga dalam kemampuannya untuk memperoleh kembali warisan budaya mereka dan mengadaptasikannya dengan lingkungan baru. Studi Levine mengenai kebudayaan kulit hitam mewakili perspektif ini. Dia menolak argumen yang menyatakan bahwa masyarakat kulit hitam di Amerika telah kehilangan kebudayaan tradisional 18 Lihat antara lain, J. Scott, Weapons of the Weak, op.cit.; Josep Fermia, Gramsci’s Political Thought. Oxford, Clarendon, 1981;, Thomson, Eighteen-Century English Society, op.cit.; don Benedict Kerkvliet, Everyday Politics and Contending Values, bab 9, California, University of California Press, 1992.

19 Kerkvliet, ibid., hal. 515.

20 Femia, op.cit., hal. 44-45; dikutip dari Kerkvliet, op.cit., hal. 516.

21 Scott Weapons of the Weak, op. cit.

22 Thompson, op.cit., hal 163.

170 Demokrasi dan Civil Society

mereka begitu mereka meninggalkan tanah leluhurnya di Afrika, dan oleh karena itu, mereka harus mengem-bangkan kebudayaan yang baru dengan menyerap kebudayaan kulit putih. Alih-alih demikian. terdapat bukti dari budaya lisan kulit hitam bahwa produksi budaya tradisional mereka terus berkembang. Masyarakat kulit hitam, menurut Levine telah berusaha mengembangkan kebudayaan sentripetal untuk mempertahankan diri dari kebudayaan kulit putih, dalam rangka menjamin identitas diri dan kekohesifannya. Tradisi lisan masyarakat kulit hitam memperlihatkan kekenyalan budaya Afrika dalam lingkungannya yang baru, dan oleh sebab itu bangsa kulit hitam tidak sepenuhnya teralienasi dari budaya leluhurnya.

Proyek hegemonik para pemilik budak, sebagaimana proyek hegemonik masyarakat kapitalis modern, sama sekali tidak menghancurkan dan mencaplok kebudayaan tradisional mereka.

Bukti yang sama juga bisa ditemukan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin di mana penetrasi kapitalisme telah begitu intensif. Di Asia, khususnya di Asia Tenggara, terjadi proses hegemoni kelas kapitalis, tapi ini tidak berarti bahwa masyarakat kelas bawah tidak bisa mengembangkan ideologi-ideologi ataupun budaya tandingan mereka sendiri. Dalam bukunya yang berjudul Weapons of the Weak, Scott menemukan di kalangan petani Malaysia kemampuan memanfaatkan norma-norma dan sistemsistem nilai tradisional untuk melawan klaim-klaim kaum kaya. Mereka memiliki interpretasinya sendiri mengenai kewajiban moral yang berakar pada tradisi budaya mereka, yang pada gilirannya bisa menjadi “senjata Si Lemah� dan basis kutukan moral serta perlawanan terbuka. Gagasan mengenai persamaan, keadilan, kejujuran, hak milik, dan sebagainya dikembangkan oleh kaum miskin dalam rangka mempertahankan nilainilai dan kebiasaan-kebiasaan masa lampau. Dengan demikian, hegemoni kaum kaya tidak bisa menciptakan konsensus total di antara kelas yang dikuasai, karena yang terakhir ini selalu mampu menyusupkan ideologiideologinya sendiri. Di Filipina, Kerkvliet melihat adanya proses yang sama, yang disebut kontra-hegemoni dalam masyarakat petani, yang mengambil bentuk gagasan-gagasan counter-point antara ideologi dominan dan gagasan-gagasan kelas bawah. Menurut Kerkvliet: “Masyarakat dari kelas yang dikuasai tidak harus selalu tunduk kepada ideologi dominan, karena mereka mempunyai gagasan-gagasan dan keyakinankeyakinan altematif yang mampu menampilkan tantangan signifikan kepada

Perlawanan Sosial 171

pandangan kelompok dominan tentang bagaimana hak milik dan sumbersumber lainnya bisa digunakan dan oleh siapa. Mereka mempunyai gagasan tentang hak-hak mereka dan apa itu keadilan, yang sekali lagi menantang keyakinan banyak orang yang berkuasa.�23

Contoh lain ketergantungan ideologi kelas bawah dari ideologi elite ditunjukkan oleh studi Nash mengenai para buruh tambang timah Bolivia.24 Para buruh tambang itu mengembangkan ideologi mereka sendiri melalui elaborasi atas kebudayaan tradisional Indian dan mereka menggunakan idiom-idiom budaya untuk melakukan perlawanan terhadap pemilikpemilik tambang dan negara. Kendatipun sampai tingkat tertentu para buruh tambang juga menyerap ideologi dan kebiasaan-kebiasaan dominan, tapi mereka menerjemahkannya dengan cara yang sangat berbeda, sehingga mereka sering konflik dengan elite. Karena itu, kepatuhan mereka kepada sistem eksploitatif tidak mencegahnya dari diciptakannya perlawanan aktif sepanjang waktu. Meskipun de-mikian, mereka juga menghadapi banyak kendala yang mempersulit mereka menumbuhkan gerakan radikal dan terorganisir yang mengancam sistem. Ketergantungan mereka kepada pekerjaan, kerasnya kondisi kerja, penetrasi produksi kapitalis, dan sebagainya, telah mencegah buruh tambang itu menjadi penantang yang serius terhadap sistem.

Kelas kapitalis dan negara selalu memanipulasi mereka untuk mendukung kepentingan-kepentingannya sendiri. Apa yang terbukti dari analisis Nash adalah kekenyalan idiom-idiom budaya para buruh tambang yang memainkan peranan dalam menyumbangkan terpeliharanya identitas diri dan kekohesifan para buruh tambang untuk berhadapan vis-a-vis dengan kelompok lain di luarnya.

Singkatnya, gagasan bahwa ideologi kelas yang dikuasai bisa menyusup dan melawan ideologi hegemonik adalah mungkin. Wilis menggunakan istilah “penetrasi kultural� untuk menjelaskan proses semacam ini. Kebudayaan kelas, termasuk kebudayaan kelas yang dikuasai, adalah suatu kategori mental, seperangkat variabel yang terdiri dari “pengalaman-pengalaman, jaringan-jaringan hubungan, serta pergesekanpergesekan dari pelbagai jenis hubungan yang sistematik yang tidak hanya 23 Kerkvliet, op. cit., hal. 516.

24 June Nash, We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, New York, Columbia University Press, 1979.

172 Demokrasi dan Civil Society

menetapkan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan tertentu pada masa-masa tertentu, tapi juga struktur yang secara riil dan eksperensial menentukan bagaimana pilihan-pilihan itu muncul dan dirumuskan pertama kali.�25 Kemampuan kebudayaan kelas untuk menyediakan pilihan-pilihan bagi para pengikutnya, lebih lanjut memungkinkan mereka melakukan penetrasi ke dalam kebudayaan lain. Penetrasi kebudayaan ini merupakan “impuls dalam bentuk-bentuk budaya terhadap penetrasi kondisi-kondisi eksistensial pada anggotanya dan posisi mereka dalam kebutuhan sosial.�26 Melalui penetrasi, budaya kelas yang dikuasai mampu menyusupkan kepentingan-kepentingannya sendiri yang bisa menjadi bertentangan dengan kepentingan kelas dominan.

Pembahasan tentang perlawanan di kalangan kelas yang dikuasai, tidak akan lengkap tanpa menyentuh masalah tentang agen dan kesadaran. Telah banyak terjadi perdebatan yang panas di dalam literatur mengenai topik khusus ini. Saya hanya akan menggarisbawahi percekcokan-percekcokan penting mengenainya dan mencoba membahasnya secara sangat umum.

Agen dan Kesadaran Peran agen dan kesadaran dalam menentukan perlawanan sosial, tampaknya telah menjadi salah satu perdebatan utama di antara para akademisi. Baik para pendukung kelompok fungsionalisme Parsonian maupun strukturalisme Marxis, menolak keunggulan agen dan kesadaran dalam menentukan tindakan-tindakan sosial, termasuk perlawanan.

Kedua kelompok ini memiliki pandangan yang umum bahwa struktur sosial menentukan individu melalui mekanisme peran dan fungsi. Sejauh individu ditentukan oleh struktur sosial, maka tidak ada kemungkinan agen memainkan peranan di dalam perubahan sosial. Adalah transformasi dan perubahan-perubahan di dalam struktur pemilikan (pada tingkat ekonomi, politik dan ideologi) yang rnenciptakan perubahan-perubahan tersebut.

Pandangan subyektivitas yang statis dan deterministik ini ditolak oleh para akademisi yang memiliki pandangan bahwa individu sebagai anggota masyarakat bukanlah hanya obyek, tetapi agen yang paham akan tingkah 25 Paul Willis, Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Job, New York, Columbia University Press, 1977, hal. 1.

26 Ibid., hal. 119.

Perlawanan Sosial 173

laku sosial mereka sendiri. Anthony Giddens, salah satu pendukung pemikiran ini menyatakan bahwa, baik kelompok fungsionalisme maupun strukturalisme (dari Saussure sampai Althusser) memiliki kecenderungan untuk melihat struktur sebagai pembatas (constraint). Dunia tindakan manusia dibatasi, karena seluruh bangunan sosial memiliki keunggulan di atas atau melampaui individu. Giddens mengintrodusir apa yang dia sebut sebagai teori strukturasi (structuration theory), yang menekankan pada “dualitas struktur” (duality of structure), yakni sebagai ketidakleluasaan dan kesempatan pemilikan. Dualistis struktur ini sebagai bangunan teoretis akan menyelesaikan dilema antara obyektivisme dengan subyektivisme, dan sekaligus memberi penjelasan tentang peran agen dalam sistem sosial.

Fokus utama teorinya adalah keyakinan akan kemampuan pengetahuan para pelaku manusia dalam menghadapi kehidupan sosial mereka setiap hari. Giddens menyatakan: “Pengetahuan mengenai konvensi sosial mengenai diri sendiri dan orang lain, yang dianggap bisa “berlaku” dalam konteks kehidupan sosial yang beraneka ragam, adalah sangat terinci dan mengagumkan. Semua anggota masyarakat yang berkompeten sangat mahir dalam pemenuhan-pemenuhan praktis kegiatan sosial, dan menjadi “sosiolog-sosiolog” yang ahli. Pengetahuan yang mereka miliki tidaklah insidental pola-pola kehidupan sosial yang tetap, tetapi merupakan integral di dalamnya.”27

Dari pendapat Giddens ini juga ditunjukkan bahwa, baik kelompok strukturalisme maupun fungsionalisme gagal dalam mengatasi masalah agen, karena mereka memiliki kecenderungan untuk menekan atau mengabaikan alasan-alasan dan kehadiran agen. Walaupun demikian, Giddens juga menolak kecenderungan subyektivitas dari fenomenologi yang melihat “masyarakat sebagai dunia plastik dari subyek-subyek manusia.”28 Dalam hal ini, Giddens memiliki pendapat yang sama dengan Juergen Habermas yang juga menekankan pada reflektivitas manusia dalam tingkah laku mereka.29 Dengan demikian, rasionalisasi rnenempati posisi yang utama di dalam pemikiran teori agen manusia dari kedua akademisi tersebut. Mereka menganjurkan kemampuan pelaku manusia 27 A. Giddens, A Contemporary Critique of Historical Materialism, Berkeley, University of California Press, 1983, hal. 26.

28 Ibid.

29 J. Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. 1, Boston, Beacon Press, 1981.

174 Demokrasi dan Civil Society

untuk mengatur, berupa tindakan-tindakan reflektif maupun rasional di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Walaupun batasan-batasan struktural juga diakui dalam pemikiran Habermas maupun Giddens, tetapi batasanbatasan ini dilekatkan dalam sistem sosial yang didominasi oleh pembagian kerja kapitalis yang mungkin menekan para pelaku manusia sebagai agen yang, cakap, dan ini mengakibatkan alienasi dalam diri mereka atau menimbulkan distorsi-distorsi dalam kemampuan komunikasi mereka.30 Anjuran agen ini juga berkaitan dengan inti kesadaran dalam tindakan-tindakan manusia. Pemikiran ini menolak pemahaman Marxian mengenai ideologi yang hanya diartikan sebagai “kesadaran palsu� dan juga memahami kesadaran ideologi kelas yang dikuasai dari kaca mata mereka sendiri. Tesis terkenal Karl Marx dalam bukunya German Ideology, menunjukkan bahwa moralitas, agama, metafisik dan seluruh pemikiran ideologi didasarkan pada hubungan-hubungan produksi yang ada. Sejauh ideologi kelas pekerja dalam masyarakat kapitalis dilibatkan maka ini sebenarnya hanyalah ideologi kelas yang berkuasa, dan ini artinya sama dengan suatu kesadaran palsu. Kecuali jika kelas pekerja dapat mengubah corak produksi kapitalis, maka mereka dapat membangun pemi-kiran ideologi mereka sendiri.

Konsep kesadaran palsu Marxian ini memperoleh kritik karena telah mengabaikan suatu sistem makna sebenarnya (asli) yang dimiliki kelas yang dikuasai, yang mungkin ditekan di bawah kapitalisme. Jadi, sementara itu mungkin benar bahwa kelas pekerja selalu didesak untuk masuk wilayah ideologi kelas yang dominan, tetapi mereka juga dapat memelihara kesadaran mereka sendiri di dalam kehidupan mereka seharihari. Sebagai contoh, dalam penelitian Nash, para pekerja tambang Bolivia memelihara kesadaran kelas mereka dengan memadukan tradisi kultural mereka sendiri dengan pengalaman penindasan oleh kelas kapitalis. Nash menunjukkan bahwa kemampuan para penambang memelihara kesadaran mereka yang mencegah mereka menjadi teralienasi, karena “mereka tidak tercerabut dari dasar identifikasi diri dan komunikasi yang tetap ada di dalam masyarakat.�31 Kesadaran kelas para penambang, menurut Nash, “berkaitan dengan suatu kesadaran akan adanya pembagian kerja dunia 30 Giddens, op.cit.,; Juergen Habermas, Legitimation Crisis, Boston, Beacon Press, 1975.

31 J. Nash, op. cit., 1979, hal. 331.

Perlawanan Sosial 175

di mana mereka merasa dirinya tidak hanya dieksploitasi sebagai kelas pekerja berhadap-hadapan dengan elite penguasa, tetapi juga sebagai korban ekonomi nasional yang bergantung terhadap dominasi pusat-pusat yang maju�.32 Contoh yang lain dari bagaimana masyarakat kelas yang dikuasai menilai hubungan mereka dengan kelas yang dominan melalui pemahaman ideologi mereka sendiri, tergambar dalam penelitian Martinez tentang kaum tani Andalusian. Kelas yang tertindas telah menyerap norma-norma tradisional dan kemudian diekspresikan dalam gagasan reparto, union dan cumplir untuk membenarkan tindakan-tindakan mereka berhadap-hadapan dengan para tuan tanah. Norma-norma tersebut memungkinkan mereka untuk mentransendensi diri mereka dari batasan-batasan struktural yang ada, berbagai hasil rekayasa dari para tuan tanah. Mereka menentang pembebanan ideologi, ekonomi, dan politik para tuan tanah melalui perlawanan mereka dengan menuntut pembagian tanah, sewa kolektif, pekerjaan tetap bagi para pekerja, solidaritas di antara para pekerja, kondisi kerja yang baik dan sebagainya.33 Artinya, menurut Martinez, sementara masyarakat kelas yang dikuasai sepakat akan formasi sosial yang ada, mereka secara sadar mengartikan ini semua menurut kepentingan mereka sendiri. Mereka juga dapat memahami suatu gagasan yang dikotomis antara kami (we) dengan mereka (they), yang pada gilirannya ini melahirkan pengertian tentang musuh-musuh mereka. Jenis pengertian ini memungkinkan bagi kelas yang dikuasai untuk menyerang, melakukan sabotase, atau mengacaukan proses-proses produksi. Dalam penelitiannya tentang perlawanan tersembunyi petani di Afrika, Cohen menunjukkan bahwa para petani menggunakan cara-cara perlawanan yang sukar untuk dilacak. Cara-cara ini termasuk berpindah tempat, melambatkan kerja, penggunaan obat bius, kecelakaan dan penyakit.34 Hal yang sama juga berlangsung di daerah pedesaan di Malaysia.35 32 Ibid.

33 J,Martinez-Alier, Labourers and Landowners in Southern Spain, Totowa,NJ, Itowman and Littlefield, 1971.

34 R. Cohen, Resistance and Hidden Forms of Consciousness Amongst African Workers, Review of African Political Economy, 19 September-December, 1980, hal. 8-22.

35 J. Scott, op.cit., 1985; Zawawi Ibrahim, “Investigating Peasant Consciousness in Contemporary Malaysia,� dalam Turton A. and Shigeharu Tanake (eds.), History and Peasant Consciousness in Southeast Asia, SENRI Ethnological Studies 13, 1984.

176 Demokrasi dan Civil Society

Atas dasar itu semua, maka menjadi penting untuk menganalisis kesadaran dari perspektif para pelakunya. Ini meliputi identifikasi dari apa yang merupakan kesadaran di balik hubungan-hubungan produksi.

Ibrahim, mengikuti interplasi Laclau, memperlihatkan bagaimana ideologi nonkelas mungkin memainkan peranan dalam membangkitkan kesadaran kelas pada masyarakat petani di Malaysia. Dengan demikian, ideologi-ideologi prakapitalis kemungkinan dapat diartikulasikan dalam ideologi kelas di dalam situasi kontemporer (modern), karena formasi sosial kapitalis sendiri tidak mampu melenyapkan hubungan-hubungan produksi prakapitalis. Lanjutan dari tesis ini menyatakan bahwa hubunganhubungan produksi yang baru hasil dari kapitalisme sebagian ditengahi dan diproduksi kembali melalui berfungsinya bentuk-bentuk ideologi dan kultural prakapitalis.

Karena itu, agen dan kesadaran adalah dua faktor utama yang menentukan perlawanan dari kelas yang dikuasai. Dan bahkan keduanya mungkin juga dapat mempengaruhi tipe-tipe perlawanan di dalam konteks dan situasi yang berbeda. Tipologi Michael Adas mengenai perlawanan petani, mulai dari penghindaran (aviodance) sampai konfrontasi (confrontation), pada sadarnya suatu upaya untuk menjelaskan perlawanan di dalam proses dialektik antara batasan-batasan struktural dengan agen serta kesadaran.36 Menurut Adas, seseorang dapat mengidentifikasi caracara perlawanan dengan menganalisis hubungan antara elite dengan kelas yang dikuasai di dalam kejadian sejarah tertentu. Sebagai ilustrasi, pada masa prakolonial di mana interaksi antara elite dengan petani dicirikan dengan hubungan patron-klien, maka tanggung jawab moral dapat secara langsung diterjemahkan sebagai kemampuan patron untuk memberikan perlindungan terhadap kliennya. Lebih jauh, dalam masa itu, orientasi vertikal lebih kuat dibandingkan orientasi horizontal antara manusia dan kekuasaan. Hal ini menyebabkan sukar bagi petani untuk menggunakan gerakan-gerakan yang radikal, dan mereka lebih suka memakai tipe perlawanan dengan menghindar seperti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

36 Michael Adas, “From Avoidance to Confrontation: Peasant Protest in Precolonial and Colonial Southeast Asia,� Comparative Study of Society and History, 23, 2, 1981, hal. 217-247.

Perlawanan Sosial 177

Dalam masa kolonial dan modern, protes dengan cara menghindar (penghindaran) cenderung menurun, walaupun bukan berarti telah lenyap.

Orientasi vertikal menuju kekuasaan digugat ketika hubungan-hubungan produksi modern memiliki kecenderungan untuk menghilangkan kekuasaan.

Hubungan patron-klien tidaklah lagi mencukupi untuk mengakomodasikan persyaratan-persyaratan yang tertanam dalam masyarakat kapitalis modern.

Birokrasi, otoritas legal-rasional menggantikan otoritas tradisional seperti yang dijelaskan dalam terminologi Weberian. Penguasaan kekuasaan menjadi sangat lebih efektif melalui penggunaan birokrasi dan aparatur negara lainnya seperti gereja, sekolah, militer, dan sebagainya. Peranan negara mengalami perubahan, yakni yang tadinya hanya sebagai penjaga hukum dan ketertiban menjadi meluas dalam bidang ekonomi yang juga mencakup fungsi dan melindungi kepentingannya sendiri, dan ini telah mengakibatkan perubahan akan gagasan negara sebagai patron.

Akibat yang lain, tidak terhindari, cara-cara perlawanan juga mengalami perubahan. Gagasan tentang keadilan dalam masa modern tidak lagi hanya masalah kemampuan patron memberikan perlindungan pada kliennya dalam bentuk-bentuk yang tradisional. Tetapi ini mencakup tuntutantuntutan baru seperti upah yang mencukupi, kondisi kerja yang baik, asuransi kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan cara-cara artikulasi yang berbeda dari kesadaran kelas dan juga perjuangan kelas. Kemungkinan untuk menggunakan cara-cara yang lebih radikal dan konfrontatif lebih dimungkinkan, walaupun dalam tingkat tertentu penggunaan protes dengan cara-cara menghindar juga terpelihara. Dengan demikian, gerakan-gerakan serikat pekerja di negara-negara Dunia Ketiga dapat dijelaskan dalam bentuk sifat pengalaman dan kesadaran kelas yang berubah dari kelas yang dikuasai. Penelitian Ingleson mengenai gerakan serikat pekerja di Jawa antara militin 1908-1926, dapat juga dilihat dengan pandangan yang sama.37 Ia memperlihatkan perkembangan kesadaran kelas di antara para pekerja di Jawa selama awal abad XX, ketika proses perluasan kapitalis modern mengambil tempat di Indonesia. Dalam penelitian tersebut, mengikuti gagasan keadilan Moore dan analisis kelas Thompson, is secara khusus mengamati perkembangan organisasi para pekerja dan penggunaan organisasi tersebut untuk perjuangan bagi kelas 37 J. Ingleson, In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, Kuala Lumpur, Oxford University Press, 1986.

178 Demokrasi dan Civil Society

yang dikuasai. Dengan demikian, hadirnya kelas pekerja di Jawa, dapat dikatakan, berkaitan dengan perjuangan para pekerja melalui serikat pekerja dalam rangka menuntut perbaikan kondisi kehidupan. Perjuangan ini bermula dengan tuntutan-tuntutan seperti perbaikan upah, kondisi kerja, perlakuan yang sama terhadap para pekerja, dan pada akhirnya bergerak menjadi tujuan yang lebih luas seperti antikolonialisme. Mereka menggunakan cara-cara protes yang modern seperti pemogokan, unjuk rasa, negosiasi dan sebagainya, dalam berhubungan dengan kelas kapitalis dan juga negara. Melalui gerakan-gerakan serikat pekerja ini maka nasionalisme modern dan juga anti kolonialisme diartikulasikan, dan di dalam jangka panjang ini mempengaruhi perjuangan nasional merebut kemerdekaan pada masa Indonesia modern.

Dari pembicaraan ini, akhirnya menjadi jelas bahwa perlawanan sebagai suatu bentuk konflik sosial tidak dapat dilihat sebagai proses yang deterministik dan mekanistik. Hal ini melibatkan perubahan-perubahan dan dinamika dari perjuangan internal di dalam lingkungan kesadaran, dan karena ini kurang bisa diramalkan serta mungkin mengambil berbagai bentuk. Baik ideologi kelas maupun nonkelas saling terjalin dan ini sukar untuk memisahkannya secara jelas di dalam operasi mereka untuk perkembangan kesadaran kelas. Hanya dengan meneliti proses-proses perjuangan kelas bersamaan dengan proses kesejarahan serta mengamati secara serius keanekaragaman serta dinamika internal dalam masyarakat, maka kita dapat mempunyai penjelasan yang memadai mengenai perlawanan dan kepatuhan sosial.

Beberapa Implikasi Teoretis Kepatuhan sosial dan perlawanan telah diteliti dari berbagai perspektif, dan ini terutama dapat dibagi dalam dua kelompok pemikiran, yakni mereka yang memberikan keunggulan pada kemutlakan struktur dan mereka yang menekankan pada moral, agen, dan kesadaran sebagai titik pijaknya.

Tulisan ini menganjurkan proses dialektik dari struktur dan agen, serta kesadaran sebagai suatu pendekatan untuk memahami secara mendalam proses kepatuhan sosial dan perlawanan. Tulisan ini juga menganjurkan eksplanasi dinamis yang didasarkan pada hubungan antara para pelaku yang cakap, dengan batasan-batasan struktural didalam menentukan tindakan-tindakan sosial. Selain itu, tulisan ini menghindari kecenderungan

Perlawanan Sosial 179

deterministik dan obyektivitas yang mewarnai pendekatan strukturalisme dan fungsionalisme. Namun tulisan ini juga melampaui pendekatan fenomenologi dan hermeneutik yang menekankan subyektivitas, gagasangagasan tindakan manusia yang voluntaristik. Teori strukturasi dari Giddens, teori kepatuhan dan perlawanan sosial atas dasar otoritas moral dari Moore, serta analisis sejarah dari Thompson adalah pendekatan-pendekatan yang berjalan di atas dalam kecenderungan seperti itu.

Atas dasar perspektif yang dialektik tersebut, akan dibuat upaya-upaya untuk mengklarifikasi asal-usul sosial, kepatuhan sosial dan kemungkinan perlawanan di dalam suatu masyarakat tertentu, peranan agen dalam prosesproses tersebut, ide tentang kesadaran, hubungan- hubungan kekuasaan antara elite dengan kelas yang dikuasai, dan yang terakhir tapi tak kurang pentingnya, tipologi dan bentuk-bentuk perlawanan. Penolakan terhadap penjelasan-penjelasan statis dan mekanistis, baik dari Marxisme-klasik maupun paradigma struktural-fungsionalisme dan positivisme-empiris, memungkinkan kita untuk memasukkan peran penting yang dimainkan otoritas moral dalam menjelaskan dasar sosial dari kepatuhan dan perlawanan. Selanjutnya, ini memungkinkan bagi kita untuk memperoleh pemahaman yang longgar mengenai mengapa masyarakat mempertahankan kepatuhannya pada saat mereka kekurangan dan kelangkaan. Selain itu, kita juga dapat bergerak melampaui teori hegemoni dari Gramsci yang menjelaskan kontrol terhadap kelas yang dikuasai melalui ideologi. Ini disebabkan adanya kenyataan bahwa terdapat kemerdekaan dari kelas yang dikuasai dalam memelihara ideologinya sendiri serta kemampuan untuk mengartikan kesadaran mereka sendiri. Pada akhirnya, penjelasan dialektik mampu untuk melihat berbagai tipe perlawanan, mulai dari apa yang disebut Scott sebagai “bentuk-bentuk perlawanan setiap hari” (everyday forms of resistance) sampai dengan protes-protes terbuka dan konfrontatif dari kelas yang dikuasai. Ini akan memungkinkan kita untuk memahami kelas yang dikuasai sebagai “Para pemrakarsa yang terus-menerus” (continuous initiatives), mengambil istilah gerakan-gerakan perlawanan dari Stern, baik itu di masa-masa damai maupun pergolakan.38

38 Steve Stern, “New Approaches to the Study of Peasant Rebellion and Consciousness: Implications of the Andean Experience,” dalam Steve Stern (ed.), Resistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World: 18th to 40th Century, Madison.

University of Wisconsin Press, 1987.

180 Demokrasi dan Civil Society

Jauh dari sifat yang reaksioner, masyarakat kelas yang dikuasai sangat aktif dan terus-menerus mengevaluasi pengalaman mereka sendiri. Apakah perlawanan mereka mengambil bentuk tindakan yang tersembunyi (samarsamar) atau terbuka, ini sebagian besar tergantung pada kemampuan mereka sendiri untuk mengantisipasi situasi-situasi yang ada dan tidak hanya sekadar menanggapi terhadap kekuatan-kekuatan dari luar.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah mempertimbangkan kembali peran dari sistem budaya dan nilai yang tertanam dalam sistem budaya sosial. Budaya dan nilai-nilai menjadi “medan perjuangan,� mengambil istilah Terdiman, sebagaimana juga medan dari hubungan hubungan produksi.39 Keduanya tidak seperti kalangan Marxis lain menganggap, hanya sebagai suatu epiphenomenon dari hubungan produksi, tetapi juga merupakan suatu entitas yang harus dipahami dalam gerak mereka sendiri. Simbol-simbol budaya seperti seni, mode, humor, gosip dan sebagainya, mungkin menjadi “senjata Si Lemah� yang sangat kuat, di samping tindakan-tindakan seperti pemogokan, unjuk rasa, sabotase, pencopetan, kelambatan, pencurian dan sebagainya. Simbol-simbol budaya tersebut dapat memainkan peran sebagai suatu sumber ideologi kelas masyarakat tertindas, sebagaimana telah ditunjukkan oleh penemuanpenemuan dalam penelitian di Dunia Ketiga. Mengingkari kenyataan ini dan menggambarkannya hanya sebagai ideologi dan nonrevolusioner, maka ini hanya mengabaikan satu elemen penting perlawanan sosial.

Penyajian yang dituangkan dalam tulisan ini bukanlah berarti telah lengkap. Sebagai misal, tulisan ini belum membicarakan masalah-masalah disiplin dan persoalan subyektivitas pada masyarakat modern.40 Hal ini menjadi penting jika kita ingin meluaskan pengertian kita melampau hegemoni Gramscian, karena ini berkaitan dengan proses di mana subyek dibangun atau didefinisikan, dan bagaimana kekuasaan disipliner tertanam dalam lembaga-lembaga modern seperti negara, birokrasi dan bahkan keluarga, bertanggung jawab dalam menciptakan suatu kepatuhan melalui kekuasaan disipliner mereka. Dalam hal ini, penting untuk mengklarifikasi konsep kekuasaan. Kekuasaan tidak dapat hanya diterjemahkan dalam arti 39 Richard Terdiman, Discourse/Counter-Discourse: The Theory an Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France, Ithaca, Cornell University Press, 1987.

40 M. Foucault, Language, Counter-Memory, Practice, Ithaca, Cornell University Press, 1977; and Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings, New York: Pantheon, 1980.

Perlawanan Sosial 181

yang negatif, sebagaimana yang dilakukan tradisi plural-liberal maupun Marxis, tetapi harus juga dilihat dalam arti yang positif, yakni dalam soal kemampuannya membangun subyek-tivitas. Dalam ide kekuasaan Foucaultian dikatakan bahwa tidaklah lagi memadai mempertimbangkan kekuasaan hanyalah di dalam kapasitasnya yang negatif, tetapi lebih penting melihatnya dari kemampuan positifnya dalam mendefinisikan subyek. Sebagai contoh, Foucault skeptis terhadap negatifnya kekuasaan.

Ia mengatakan: “Jika kekuasaan adalah sesuatu yang selalu represif, dan kekuasaan tidak berbuat apa pun kecuali mengatakan tidak, apakah kamu pikir orang akan mematuhinya?” Karena itu, ia menambahkan bahwa “apa yang membuat kekuasaan memiliki kebaikan, apa yang menyebabkan ia diterima, adalah karena kenyataan bahwa kekuasaan tidak hanya membebani kita sebagai kekuatan yang mengatakan tidak, tetapi ia melewati dan menghasilkan sesuatu yang menyebabkan kesenangan, bentuk-bentuk pengetahuan, menghasilkan diskursus.” Kita harus mempertimbangkan kembali soal kekuasaan dengan cara yang berbeda, ia “butuh dipertimbangkan sebagai suatu jaringan produktif yang mengelola seluruh lembaga sosial, lebih daripada sebagai suatu contoh negatif di mana fungsi kekuasaan adalah represif.”41 Konseptualisasi kembali kekuasaan ini akan memungkinkan kita untuk bergerak melampaui gagasan kekuasaan tiga dimensi yang diperkenalkan oleh Lukes, yang berupaya untuk rnenguraikan hubunganhubungan kekuasaan dengan cara yang lebih canggih dibandingkan apa yang dikerjakan pendekatan liberal-pluralis.42 Walaupun demikian, penjelasannya terhadap kekuasaan masih tidak memadai karena ia masih mensubordinasikan kekuasaan ke dalam hubungan-hubungan produksi, dan memfokuskan negatifnya gagasan kekuasaan. Kekuasaan dalam gagasan Lukesian dilihat sebagai akumulasi dan penguatan kehendak terhadap orang lain. Karenanya, ia gagal untuk melihat dinamika dan produktivitas hakikat kekuasaan. Jika ada, pendekatan ini masih mempertahankan pandangan liberal-pluralis yang paling utama mengenai kekuasaan, yakni sebagai suatu kemampuan untuk memaksa orang lain 41 Foucault (1980), ibid., hal. 119.

42 Steven Lukes, Power: A Radical View, London, MacMillan, 1974; John Openta, Power and Powerlesness: Qiuescence and Rebellion in an Appalachian Valey’, Chicago, University of Illionis Press, 1980.

182 Demokrasi dan Civil Society

melakukan sesuatu yang sebetulnya mereka tidak mau lakukan. Walaupun sampai derajat tertentu Lukes memberikan tempat bagi orang lain untuk bicara di dalam hubungan-hubungan kekuasaan, namun kemampuan mereka untuk mempengaruhi masih tetap terbatas di dalam batas-batas kekuasaan. Sebaliknya, Foucault mengartikan kekuasaan sebagai caracara yang beroperasi dalam unsur subyektivitas, produksi dan reproduksi kebenaran, serta dalam formasi pengetahuan.

Isu penting lainnya yang juga harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan perlawanan adalah, diskursus-diskursus sosial (social discourses) dan praktik-praktik diskursif (discursive practices) sebagai bagian dari perjuangan.

Diskursus diartikan Terdiman, sebagai “kompleksitas isyarat dan tindakan-tindakan yang mengatur keberadaan dan reproduksi sosial.”43 Jadi, diskursus adalah “berbagai isu pokok yang diberikan kepada anggota dalam kelompok atau formasi sosial, yang menengahi antara rasa memiliki kelompok internal dengan kelompok lainnya.”44 Di dalam dan melalui diskursus ini maka perjuangan dapat terjadi. Foucaoult menyatakan, “diskursus tidaklah hanya sekadar mengekspresikan perjuangan atau sistem dominasi, tetapi untuk apa dan dengan cara apa seseorang berjuang.

Ini adalah kekuasaan di mana seseorang meluaskan pengaruhnya.”45 Proses praktik-praktik diskursif adalah cara-cara memproduksi dan mereproduksi diskursus. Dan ini diwujudkan “dalam proses-proses teknis, institusiinstitusi, pola-pola tingkah laku yang umum, bentuk-bentuk transmisi dan difusi, dan bentuk-bentuk pedagogi, yang secara serentak menentukan dan memelihara mereka.”46 Tidak diragukan lagi bahwa perlawanan melibatkan perjuangan di dalam praktik-praktik diskursif dalam masyarakat. Diskursus yang dominan selalu menekan pembicaraan-pembicaraan lainnya melalui pengetahuan dan institusi-institusi sosial. Tetapi, diskursus yang dominan tidak dapat sepenuhnya terlindungi dari suasana persaingan. Kontra-diskursus (counter-discourse) dari apa yang disebut Foucault sebagai “pengetahuan yang tersembunyi” selalu mengancam diskursus yang dominan melalui gangguan dan perlawanan untuk menundukannya. Karenanya, penting 43 Terdiman, op.cit.

44 Ibid., hal. 54.

45 Ibid., hal. 55.

46 Foucault (1977), op.cit., hal. 200.

Perlawanan Sosial 183

untuk menganalisis perlawanan yang berkaitan dengan gagasan dari praktik-praktik diskursif melalui bahasa dan pengetahuan yang dimiliki kelas yang dikuasai. Analisis bahasa di sini menjadi penting karena bahasa tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu cara berkomunikasi makhluk sosial, tetapi bahasa juga dapat menciptakan makhluk sosial. Dalam alur pemikiran Heideggerian, bahasalah yang menciptakan kita. Bahasa tidak dapat lagi dipahami sebagai suatu media perwakilan, tetapi justru media itu sendiri.

Di dalam bahasa tersebut, perjuangan memperebutkan tempat berlangsung antara kelas yang mendominasi dengan kelas yang didominasi. Setiap analisis yang berkaitan dengan perlawanan harus menaruh perhatian secara sungguh-sungguh pada praktik-praktik diskursif dalam masyarakat, yang pada dasarnya mencerminkan ketegangan yang berkesinambungan antara diskursus yang mendominasi dengan yang didominasi. Dari analisis ini, ada kemungkinan untuk meluaskan pemahaman kita mengenai bagaimana hegemoni dan kontra-hegemoni berlangsung dan juga bagaimana prosesproses disipliner terjadi.

Pada akhirnya, suatu upaya harus dibuat untuk menjadikan analisis kita sebagai usaha akhir yang terbuka, di dalam menjelaskan gerakan perlawanan. Sukar untuk menggunakan deskripsi teleologi Marxian yang melihat perkembangan masyarakat mengikuti perjuangan yang berkesinambungan dalam rangka menuju masyarakat tanpa kelas. Usaha akhir yang terbuka ini akan memungkinkan kita untuk menilai dan mengerti perlawanan di dalam bentuknya yang sederhana, seperti bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari. Membatasi pemahaman kita hanya pada tindakantindakan yang radikal, terbuka dan revolusioner, hanya akan melahirkan ketidakadilan terhadap upaya-upaya yang “biasa saja tetapi terus berjuang� dari kelas yang dikuasai (kelas tertindas).47

47 Scott (1985) op.cit., hal. xvi.

184 Demokrasi dan Civil Society

BAGIAN KETIGA

Munculnya Hegemoni Baru dan Perlunya Artikulasi Baru

186 Demokrasi dan Civil Society

Bab 8 Bahasa, Politik dan Penghampiran

“Discursive Practice�

Sebuah Catatan Awal

Apabila disepakati bahwa sebagian besar tindakan manusia, termasuk tindakan-tindakan politik, dilakukan lewat dan dipengaruhi oleh penggunaan dan artikulasi kebahasaan, maka sudah sewajarnya bila bahasa menempati posisi penting dalam telaah ilmu-ilmu sosial. Khususnya dalam telaah politik, maka akhir-akhir ini pemahaman lewat wacana bahasa (discourse) semakin diakui pentingnya, terutama setelah munculnya pascamodernisme dan pascastrukturalisme dalam kancah filsafat dan epistemologi modern.1 Bahasa dan praktik kebahasaan tidak lagi dimengerti dalam konteks perspektif konvensional, yakni sebagai alat dan medium netral yang dipakai untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan sosial atau politik. Namun semakin disadari bahwa bahasa, di dalam dirinya, tampil sebagai representasi dari deployment (pagelaran) berbagai macam kekuatan.

Oleh karena itu, bahasa lantas dilihat pula sebagai salah satu space (ruang) di mana konflik berbagai kepentingan, kekuatan, proses hegemoni dan counter-hegemony (hegemoni tanding) terjadi.

Dalam kaitan itulah tatapan-tatapan epistemologis pascamodernisme dan pascastrukturalisme memberikan sumbangan, sehingga wacana dan

1 Ada kontroversi mengenai apakah pascamodernisme/pascastrukturalisme bisa dianggap sebagai suatu epistemologi tanding (contending epistemo-logy).

Bagi penulis, terdapat alasan untuk menganggapnya sebagai tatapan epis-temologis karena is memberi tawaran-tawaran baru dalam memandang episteme (pengetahuan) walaupun barangkali bukan dalam suatu kesatuan utuh dan sistematis.

188 Demokrasi dan Civil Society

praksis-praksis politik tidak lagi terjebak dalam statisme dan kekuatan yang diakibatkan oleh pendekatan-pendekatan arus utama (mainstre-am) seperti struktural-fungsionalisme, strukturalis Marxian, system theory, game theory, dan lain sebagainya. Analisis politik akan mampu bergerak secara lebih luwes dan menghindarkan diri dari kecenderungan reduksi ideologis yang terutama menonjol di kalangan pengikut Marxian, Pascamodernisme dan pascastrukturalisme jelas bukan merupakan aliran yang tunggal, suatu pretensi yang memang ditolak oleh para pendukungnya, karenanya ada kemungkinan untuk mengembangkan penghampiran-penghampiran kebahasaan yang mampu menawarkan analisis yang lebih tajam dan kritis perlu diupayakan.

Tulisan pendek ini berusaha memberikan pemahaman pengantar terhadap salah satu penghampiran yang diilhami oleh pascamodernisme dan pascastrukturalisme, yang dikenal sebagai penghampiran discursive-practice.2 Untuk keperluan itu, pertama, akan dipaparkan secara singkat posisi-posisi epistemologis tentang bahasa dan wacana serta berbagai implikasinya dalam penghampiran-penghampiran terhadap kaitan antara bahasa dan politik yang dilahirkan oleh empirisisme-positivisme, fenomenologi dan pascamodernisme/ pascastrukturalisme. Kedua, secara umum akan dikemukakan beberapa relevansi-penghampiran discursive- practice dalam wacana dan praksis politik di Indonesia mutakhir. Yang terakhir, beberapa agenda penelitian yang mungkin dilakukan lewat penghampiran ini akan ditawarkan dalam rangka keterlibatan eman-sipatoris kita dalam politik Indonesia.

Intersubyektivitas Bahasa Pemahaman empirisisme-positivisme tentang bahasa dan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial dan politis, secara geneologis dapat dilacak mulai dari Aristoteles yang kemudian memperoleh rumusannya secara lebih sistematik dan berpengaruh luas di kalangan ilmuwan oleh kelompok Lingkaran Wina. Dalam pandangan ini, bahasa dimengerti sebagai refleksi kategori-kategori mental-kognitif manusia yang dianggap sebagai salah satu unsur alaminya. Bahasa dilihat sebagai alat (tools) bagi analisis terhadap 2 Untuk sementara saya akan membiarkan istilah ini dalam bahasa Inggris karena saya masih belum menemukan padanan yang cocok dalam bahasa Indonesia.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 189

fenomena alam dan diarahkan untuk membongkar rahasia-rahasianya secara empiris. Dalam kaitannya dengan perilaku manusia, maka bahasa menurut penganut empirisme-positivisme adalah suatu kemampuan mental-kognitif yang tanpa distorsi, mencerminkan tindakan-tindakan mereka.3 Berdasarkan atas cara pandang epistemologi seperti ini, maka bahasa lantas berperan sebagai jembatan antara manusia dengan obyek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala dan distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman-pengalaman empiris. Salah satu ciri filsafat positivisme adalah pemisahan yang tegas antara pikiran dan realitas. Dalam kaitannya dengan analisis bahasa dan wacana, maka konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah bahwa orang tak perlu lagi untuk mengetahui makna-makna subyektif atau nilai-nilai yang mendasari setiap pernyataan. Yang penting dalam suatu analisis bahasa dan wacana adalah menentukan apakah pernyataan-pernyataan itu dilontarkan secara benar mengikuti kaidah sintaksis dan semantis.

Penafsiran (hermeneutik), dengan demikian, dianggap tidak relevan sebagai metoda sejauh diterima premis dasar bahwa setiap yang akan memahami setiap statemen yang dikeluarkan secara “benar” dalam arti semantis dan sintaksis. Bahasa dan wacana, menurut pemahaman epistemologis empirisisme-positivisme, dalam dirinya tidak dianggap kontroversial atau memiliki masalah selama ia mematuhi prasyarat-prasyarat yang ditetapkan oleh grammar.

Grammar, dengan demikian, merupakan locus utama dalam setiap analisis empiris tentang bahasa dan wacana dikaitkan dengan perilaku manusia. Grammarlah yang mampu memisahkan secara tegas antara “subyek” (pembicara) dan “obyek.” Yang belakangan ini dianggap sesuatu entitas yang tetap dan “membeku dalam deskripsi-deskripsi.”4 Manusia berbicara tentang hal-hal dan benda-benda seolah-olah ia mengada dalam dunia secara terpisah dari obyek-obyek. Praksis manusia dianggap sebagai 3 F. Dallmayr, Language and Politics: Why Does Language Matter to Philosophy? Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1984, hal. 23.

4 Lihat M. Shapiro, “Metaphores in the Philosophy of Social Science. Cultural Critique. I. 2, Winter, 1985-1986, hal. 191.

190 Demokrasi dan Civil Society

sederet kegiatan yang tak mempunyai makna, di mana proses-proses kreasinya dipaksa untuk bersembunyi di latar belakang.�5 Pemisahan antara subyek dan obyek inilah yang menjadi keberatan terhadap kaum empirisis-positivis, baik sebagai metafor maupun sebagai dasar epistemologi bagi kajian-kajian ilmu sosial. Dalam fungsinya sebagai metafor, ia menyiratkan anggapan bahwa bahasa berperan lebih sebagai alat pengenalan ketimbang sebagai kekuatan pencipta kenyataankenyataan.6 Dalam hal berfungsi sebagai dasar epistemologi, ia telah mengasingkan subyek dari obyek dan mendorong kaum empirisis untuk membatasi analisis atau pengkajian ilmiah semata-mata dalam kerangka ketepatan pengukuran. Wacana pun lantas diukur dengan pertimbanganpertimbangan kebenaran atau ketidakbenarannya (menurut ukuran sintaksis dan semantis), tetapi bukan atas dasar sumber daya-sumberdaya apa saja yang mampu dihasilkannya atau kepada siapa wacana itu diarahkan.

Wacana, dalam perspektif empiris, hanya ditanggapi sebagai: Pengucapan-pengucapan yang kompleks dan beraturan, yang mengikuti norma-norma atau standar-standar yang telah pasti dan pada gilirannya mengorganisasi kenyataan yang tak beraturan. Norma-norma dan standarstandar itu, lebih jauh lagi, dianggap ikut menyusun perilaku-perilaku manusia, (yaitu) dengan cara memasukkan episode-episode penampilan tertentu dalam kategori-kategori politik, sosial, atau hubungan sosial lainnya.7

Kegagalan empirisme-positivisme dalam memahami locus subyek dan hubungannya dengan obyek dalam wacana melahirkan pemahaman tandingan yang terutama dibela oleh pengikut fenonienologi.8 Dalam perspektif epistemologi ini, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat 5 op. cit., hal. 200.

6 M. Shapiro, Language and Political Understanding: The Politics of Discursive Practices. New Haven: Yale University, 1981.

7 Op. cit., hal. 20.

8 Lihat karya-karya yang mewakili kelompok ini seperti P. Ricoeur, “Psychoanalysis and the Movement of Contemporary Culture.� Dalam P. Rabinow, dan W. Sullivan. (eds.).

Interpretive Social Science, Berkeley; University of California Press, 1979; A. Schutz, On Phenomenology and Social Relation. Chicago: University of Chicago Press (1962), 1970; HG. Gadamer, Truth and Method. New York: Crossroads, 1975; C. Geertz, The Interpretation of Culture: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973; Local Knowledge; Further Essays in Interpretive Anthropology. New York: Basic Books, 1983; J. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 191

untuk memahami realitas obyektif belaka dan yang terpisahkan dari subyek sebagai penyampai beragam pernyataan. Fenomenologi justru menganggap peran subyek sangat sentral dalam kegiatan-kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, subyek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud (intentionality) tertentu dalam setiap interpretasi yang diperlukan. Bahasa dan wacana, menurut pemahaman fenomenologi, justru “diatur dan dihidupkan oleh pengucapan-pengucapan yang bertujuan.” Setiap pernyataan adalah tindakan “penciptaan makna,” yakni “tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri sang pembicara”9 Selanjutnya, dalam kerangka epistemologi fenomenologi kunci pokok dalam mencari perkaitan antara bahasa dan tindakan sosial adalah Intersubyektivitas; karena lewat hubungan inilah maka pembentukan makna, termasuk di dalamnya pembentukan kenyataan secara sosial (the social construction of reality), terus-menerus dilakukan oleh anggota masyarakat. Itulah sebabnya, Sartre, salah satu pendekar pemahaman ini, mengatakan bahwa: Mengetahui suatu kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara saya, adalah... mengetahui apa yang sebenarnya ia “maksudkan”; yaitu untuk mendukung gerak transendennya, untuk menjadi satu bersamanya menuju kemungkinankrmungkinan, tujuan-tujuan, dan kemudian kembali lagi dalam rangkaian makna yang terorganisasi sehingga terpahami apa fungsi-fungsi dan tujuannya.”10

Subyektivitas dan agency, tak diragukan lagi, telah menjadi pangkal tolak utama bagi para fenomenolog untuk memahami wacana sosial. Bahasa, di tangan mereka, bukan hanya diterima secara apa adanya (face value), tetapi ditanggapi sebagai perantara bagi pengungkapan-pengungkapan maksudmaksud (intentions) dan makna-makna (meanings) tertentu. Bagi mereka, wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subyek yang menyatakan suatu pernyataan. Jadi masuk akal apabila mereka mengatakan bahwa “untuk memahami si pencipta lebih baik daripada ia memahami dirinya sendiri adalah dengan (cara) menampilkan kekuatan9 F. Dallmayr, Language, op. cit., 1986, hal. 57.

10 JP. Sartre, Being anf Nothingess: An Essay On Phenomenological Ontology. New York: Philosophical Library, 1956, hal. 515-6.

192 Demokrasi dan Civil Society

kekuatan pengungkapan yang tersirat dalam wacana melampaui cakrawala keberadaannya.”11 Dari pandangan itu dapat diketahui mengapa interpretasi (hermeneutik) sebagai metoda pengungkapan makna yang terdapat dalam wacana, perilaku, dan tindakan manusia menjadi begitu penting dalam rangka mengetahui subyektivitas dan intersubyektivitas tadi. Mengikuti pandangan Alfred Schutz, maka untuk dapat memahami tindakan manusia dengan baik, kita harus memahami pula motif dasarnya dengan cara menempatkan diri kita pada posisi sang pembicara. Pengucapan tidak bisa diterima secara apa adanya kendati barangkali ia telah memenuhi kaidah-kaidah sintaksis dan semantis. Tetapi ia masih memerlukan penafsiran-penafsiran mengikuti struktur makna dari sang pembicaranya. Hanya dengan cara inilah, maka hubungan simbolik antara pendengar dan pembicara dapat menempati posisi sentral dalam rangka pengungkapan makna yang tersembunyi dari suatu wacana. Dari sinilah lantas ditarik penghampiran-penghampiran seperti ethnomethodology dan interaksi simbolis (symbolic interactionism) dalam ilmu sosial, terutama sosiologi dan antropologi.

Sebagai ilustrasi, maka kajian lewat penghampiran hermeneutik dapat dilihat dalam karya-karya Clifford Geertz dan, sampai tingkat tertentu, Juergen Habermas. Geertz memahami bahasa sebagai salah satu simbol kultural yang berfungsi memberikan orientasi, komunikasi dan pengendalian dini kepada manusia. Dengan demikian, bagi Geertz, bahasa tidak hanya dimengerti dalam fungsi kognitif belaka, tetapi lebih penting lagi dalam kapasitas penghasil dan penghasil kembali kenyataankenyataan sosial. Sejauh bahasa adalah proses produksi simbolis, maka ia tak terpisahkan dari “maksud” sang pembicara. Penyelidikan sosial dengan bahasa dan wacana harus dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara teks dan pembacanya, agar supaya yang akhir itu bisa dengan baik memahami dari sang “pencipta” (author)nya.12 11 P. Ricoeur, Psychoanalysis, op. cit., 1979, hal. 98.

12 Kajian-kajian Geertz dengan menggunakan penghampiran hermetieutik sudah amat populer dan tak perlu dikemukakan lagi di sini. Cukuplah untuk menyebut misalnya kajiannya tentang Islam di Jawa, dan Maroko, negara di Bali abad ke-19, interpretasi tentang permainan sabung ayam di Bali, dan juga perilaku-perilaku ekonomi kelompok enterpreneur di Jawa. Model Geertz, tak pelak lagi, menjadi salah satu “genre” terpenting dalam kajian tentang Indonesia dalam berbagai disiplin seperti ilmu politik, sosiologi, dan terutama antropologi.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice� 193

Sentralitas subyek dan sang pencipta (author) juga menjadi salah satu perhatian utama Juergen Habermas. Meskipun filsuf Jerman ini masih mempertahankan pengertian-pengertian kaum empiris mengenai apa yang disebut sebagai universalitas gramma dan orientasi kognitif dari pernyataan, namun ia memberikan tambahan dan penekanan khusus kepada subyektifitas dan intersubyektifitas.13 Apa yang kemudian dikenal sebagai teori aksi komunikatif (the theory of communicative action) atau teori kompetensi komunikatif (the theory of communicative competence) yang menjadi dasar telaah-telaahnya tentang permasalahan sosial modern, amat dipengaruhi oleh analisisnya tentang bahasa dan wacana. Misalnya, dalam salah satu tulisannya, What in Universal Pragmatic? Habermas menekankan pentingnya aspek-aspek intersubyektivitas dalam proses wacana. Ia terutama memandang bahasa sebagai medium untuk menghubungkan sang subyek dengan tiga wilayah: wilayah eksternal, wilayah sosial, dan wilayah dunia dalam (pribadi). Wilayah pertama mengacu pada situasi di luar masyarakat di mana subyek berada. Wilayah kedua mengacu pada totalitas hubungan-hubungan antarpribadi yang memiliki aturan-aturan normatif dalam masyarakat. Sedangkan wilayah ketiga, mengacu pada totalitas dari intentions (maksud-maksud) dan pengalaman subyektif sang pembicara.14 Bagi Habermas, wacana dan transaksi komunikasi (communicative transactions) adalah upaya untuk mencari titik temu dan saling pengertian antarpara pesertanya. Proses komunikasi, menurutnya, hanya akan berhasil apabila ia memenuhi syarat-syarat pragmatik universal (universal pragmatic), yakni: keterpahaman secara kognitif; kebenaran pernyataan; kejujuran dari pembicara dan pendengar; dan kesesuaian dengan basis-basis normatif para pembicara. Sebagai basis normatif dalam proses komunikasi, elemen-elemen pragmatik universal ini tentu saja amat pengaruhi oleh dimensi-dimensi eksternal seperti sistem ekonomi, formasi sosial, dan tingkat evolusi masyarakat di mana subyek berada. Implikasi praksisnya adalah bahwa hanya dalam konteks sebuah masyarakat rasional dan telah “dewasa� sajalah komunikasi yang benar-benar bermakna baru bisa 13 Lihat karya-karya penting Habermas yang secara khusus membicara-kan bahasa dan -aktifitas sosial, antara lain seperti Communication and the Evolution of Society. Boston: Beacon Press, 1979; The Theory of Communicative Action, Vol. I. Boston: Beacon Press, 1981.

14 Communication, op. cit., hal. 67.

194 Demokrasi dan Civil Society

terjadi. Dalam masyarakat yang penuh dengan berbagai ketimpangan dan krisis (sosial, ekonomi, politik, dan lifeworld), maka komunikasi yang terjadi dalam masyarakat sering distortif dan semu.15 Jelaslah dari paparan ini bahwa Habermas mempertahankan sebagian ide kaum empirisis tentang bahasa sebagai representasi kognitif, namun di pihak lain ia memberi tempat penting bagi subyek dan intersubyektivitas serta struktur makna dalam wacana.

Sampai di sini tampak bahwa penghampiran epistemologi dari fenomenologi telah cukup peka terhadap kelemahan-kelemahan kaum empiris-positivis, yakni posisi subyek dalam wacana dan peran interpretasi di dalam analisis bahasa dan wacana. Walaupun demikian, ternyata fenomenologi pun masih belum bergerak jauh dalam melakukan kritik atas proses produksi makna yang terjadi dalam suatu wacana. Seperti yang diungkapkan oleh Michael Shapiro, maka fenomenologi, yang menekankan pentingnya kesadaran dalam proses wacana, ternyata masih “kurang sensitif terhadap proses produksi dan reproduksi makna (yang terjadi) secara historis maupun institusional, baik lewat praksis di mana para penciptanya berada, maupun lewat pemberian konteks-konteks bagi para pemerhati, penafsir, analis yang antara lain bertugas memberi makna terhadap pengucapan atau perilaku.�16 Dengan perkataan lain, pandangan fenomenologi tentang bahasa masih belum menganalisis faktor hubungan-hubungan kekuasaan yang inheren di dalam setiap wacana yang, pada gilirannya, membentuk jenisjenis subyek tertentu berikut prilaku-prilakunya. Bahasa di sini masih dilihat sebagai suatu benda yang terletak di luar, atau paling banter sebagai medium antara subyek dan obyek, meskipun dalam hal ini subyek telah dilibatkan karena posisinya sebagai pencipta.

Beberapa keberatan tersebut dicoba untuk diperbaiki oleh pengham­ piran pascamodernisme dan pascastrukturalisme tentang bahasa dan wacana.17 Berbeda dengan kedua pendahulunya, maka bagi pemahaman 15 Untuk elaborasi lebih jauh tentang hal ini, lihat J. Habermas, “On sistematically Distorted Communication.� Inquiry, 13, 1970, hal, 366.

16 M. Shapiro, Metaphores, op cit., hal. 204.

17 Perlu dicatat bahwa tidak terdapat satu wakil tentang pemahaman pascamodernisme tentang bahasa. Yang akan dibicarakan di sini adalah penghampiran discursive-practice yang diilhami oleh Michel Foucault.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 195

pascamodemisme/pascastrukturalisme grammar maupun author/subyek tak lagi dominan sebagai titik tolak analisis.18 Tetapi ia lebih menekankan pada konstelasi kekuatan apa yang ada dalam proses-proses pembentukan dan reproduksi makna. Lebih jauh, bahasa tidak lagi hanya dipahami sebagai medium netral yang terletak di luar pembicara. Bahasa sebagai representasi berperan pula dalam membentuk jenis-jenis subyek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Apabila ini dikaitkan dengan wacana politik, maka bahasa tak lagi alat atau medium “netral” seperti yang dipahami oleh kaum empirisis, melainkan merupakan “representasi, dalam dirinya sendiri, dari hubungan-hubungan politis”19 dan merupakan Ruang bagi penggelaran kuasa-kuasa tertentu. Dengan demikian: Untuk memahami bagaimana tindakan manusia dan praksis dibentuk menangkap aturan-aturan yang memberinya makna — bukanlah hanya dengan cam memahami subyek dan kepentingan-kepentingan yang dicarinya, tetapi juga praksis-praksis yang melekat dalam wacana yang turut menciptakan subyek-subyek, obyek-obyek dan hubungan-hubungan di antara mereka.20

Inilah yang kemudian dikenal sebagai penghampiran discursive-practice di kalangan kaum pascamodernis/pascastrukturalis, sebuah penghampiran wacana dan bahasa yang amat berkaitan dengan tindak dan praksis politik.

Menurut penghampiran ini, dalam proses wacana, subyek tidak senantiasa menyadari sepenuhnya atau tidak dalam pengendalian mutlak atas apa yang mereka lakukan. Dengan perkataan lain, seperti dikatakan oleh Foucault, maka “apa yang bermakna dari sesuatu yang dikatakan orang, 18 Derrida, dengan penghampiran dekonstruksinya, malahan bergerak lebih jauh lagi dalam upaya melepaskan subyek (decentering the subject), sehingga ia lenyap dalam wacana.

Lihat karyanya yang terpenting, On Grammatology. Terjemahan G. Spivak. Baltimore: John Hopkins University Press, 1976; dan Positions. Terjemahan A. Bass. Chicago: Chicago University Press, 1981. Foucault, pada hemat saya, tidak sampai pada ekstremitas Derrida karena paling tidak ia masih membuka peluang bagi hadirnya subyek/author meskipun bukan ditonjolkan (valorized) seperti halnya dalam fenomenologi. Lihat M. Shapiro, The Politics of Representation: Writing Practices in Biography, Photography, and Policy Analysis. Madison: University of Wisconsin Press, 1988, terutama Bab I. Untuk kritik terhadap Derrida, lihat J. Merquior, From Prague to Paris: A Critique of Structuralism and Post-Structuralist Thought.

London: Verso, 1988, hal. 213 passim 19 M.’Shapiro, Language, op. cit., hal. 140.

20 Op. cit., hal 141.

196 Demokrasi dan Civil Society

tidaklah senantiasa tergantung dari apa yang mereka pikirkan, tetapi apa yang telah mensistematisasi mereka sejak semula.�21 Discursive-practice dapat dipahami sebagai proses produksi dan reproduksi wacana-wacana yang merupakan perkaitan rumit antara tanda-tanda (signs) dan praksis yang, pada gilirannya, mengatur pula eksistensi dan reproduksi sosial. Wacana adalah apa yang memberikan perbedaan-perbedaan substantif terhadap individu-individu sebagai anggota suatu kelompok, kelas sosial, atau himpunan-himpunan sosial. Wacanalah yang kemudian berperan sebagai perantara bagi pembentukan rasa kebersamaan sesama anggota dan rasa berbeda dengan kelompok lain.22 Teranglah bahwa penghampiran discursive-practice tentang wacana sensitif terhadap peran yang dimainkan oleh kuasa-kuasa di dalamnya.23 Kuasa dianggap senantiasa berada dalam setiap proses wacana dan ia memberikan batasan-batasan tentang apa yang diperkenankan menjadi wacana, perspektif yang harus dipakai di dalamnya topik apa yang dibicarakan, dan norma-norma serta elaborasi konsep konsep dan teoriteori apa yang bisa dan sah untuk dipakai.24 Dengan penghampiran semacam ini, maka bahasa dan wacana senantiasa terlibat dalam hubungan-hubungan kekuasaan terutama dalam proses-proses pembentukan subyek, dan berbagai macam tindakan representasi yang terdapat dalam masyarakat.

Penghampiran discursive-practice menolak beberapa asumsi dasar baik dari empirisisme-positivisme maupun fenomenologi. Narnun, penghampiran ini pun mempertahankan beberapa proposisi teoretis mereka. Apa yang 21 M. Foucault, Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews, Ithaca: Cornell University Press, 1977, hal. xix.

22 R. Terdiman, Discource/Counter-discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenth-Century France. Ithaca: Cornell University 1987, hal. 54.

23 Perlu diketahui di sini bahwa konsep tentang kuasa (power) yang dipahami dan dikembangkan oleh Foucault berbeda dengan konsep kuasa pada umumnya, yang menyiratkan pengertian negatif atasnya. Bagi Foucault, kuasa juga mempunyai pengertian positif yakni sebagai elemen produktif di dalam batang tubuh politik dan sosial. Untuk elaborasi konsepsi tentang kuasa ini, lihat C. Gordon, (ed.). Power/Knowledge: Selected Interview and Other Writings 1972-1977 by Michel Foucault. New York: Pantheon Books, 1980; dan M. Foucault, Dicipline and Punish: The Birth of Prison. Terjemahan A. Sheridan, New York: Vintage Books, 1979.

24 M. Foucault, Language, op. cit., hal. 199.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 197

ditolak dari empirisisme-positivisme adalah pandangannya tentang bahasa sebagai alat kognitif manusia yang netral, sedangkan dari fenomenologi yang ditolak adalah kemandirian subyek sebagai aktor dalam wacana. Di sisi lain, penghampiran discursive-practice masih mempertahankan proposisi kaum empirisis yang menganggap setiap statemen adalah “data” yang mandiri atau yang oleh Foucault disebut sebagai wilayah praksis otonom yang bisa diterangkan menurut levelnya sendiri.25 Demikian pula, penghampiran discursive-practice mempertahankan apa yang disebut oleh Shapiro sebagai “jangkar hermeneutik” (the hermeneutic anchor), karena ia juga memberi penekanan terhadap “nilai” dari setiap pernyataan. Ini seperti yang dikatakan Foucault: Bahwa menganalisis suatu proses pembentukan wacana adalah memberi bobot terhadap “nilai” dari pernyataan-pernyataan. Nilai tersebut bukanlah ditentukan oleh “kebenarannya,” tidak dikendalikan oleh kehadiran isinya yang rahasia. Melainkan oleh kemampuannya memberi tempat, sirkulasi, dan pertukaran serta kemampuannya memberi transformasi, bukan saja dalam hal ekonomi dari wacana, tetapi juga dalam pembagian sumber-sumber daya yang langka di dalamnya.26 (cetak miring dan penulis)

Walaupun demikian, hermeneutik yang dipertahankan oleh penghampiran discursive-practice bukanlah seperti yang dikonsepsikan oleh fenomenologi yaitu sebagai metoda pencarian makna dan klaim kebenaran yang paling dasar. Dalam penghampiran discursive-practice, hermeneutik berguna sebagai upaya mewaspadai muatan-muatan politik yang terpisah pada subyek dan jenis-jenisnya, pada obyek-obyek wacana, serta hubunganhubungan yang berkaitan ketika kita melakukan transaksi wacana. Dengan cara demikian, penghampiran ini berusaha keras membongkar setiap upaya pengendalian wacana dan praksis kebahasaan yang telah, sedang dan akan menyediakan untuk kita subyek-subyek, obyek-obyek dan pemahamanpemahaman tertentu, temasuk di dalamya apa yang disebut sebagai the economy of meaning dan nilai-nilai yang dipercayai dalam konteks historis tertentu.27 25 M. Foucault, The Archeology of Knowledge and the Discourse on Languange, New York: Pantheon Books, 1972, hal. 122.

26 Op. cit., hal. 120.

27 M. Shapiro, The Politics, op. cit., hal. 18.

198 Demokrasi dan Civil Society

Dari ketiga penghampiran epistemologis tentang bahasa dan wacana di atas terang bahwa penghampiran pascamodern/pascastruktural, dalam hal ini discursive-practice yang ditarik dari karya-karya Michel Foucault, tampaknya akan membuka lebih banyak kemungkinan bagi analisis terhadap bahasa dan wacana serta kaitannya dengan praksis politik. Sebab, salah satu keunggulan penghampiran discursive-practice adalah kepekaannya terhadap kuasa yang dianggap senantiasa hadir dalam setiap wacana.

Dengan menggunakan penghampiran demikian maka setiap wacana lalu disikapi sebagai sesuatu yang terbuka untuk dikaji dari segenap sudut baik yang mudah dikenali atau yang tersembunyi, baik dari posisi yang berkuasa maupun yang dikuasai. Dalam kaitannya dengan upaya emansipatoris, maka penghampiran ini akan membantu menunjukkan bukan saja bagaimana makna diproduksi dan direproduksi dalam wacana, tetapi juga bagaimana suatu wacana tandingan (counter-discourse) dibuat dan ditampilkan. Kuasa, demikian Foucoult, dalam dirinya senantiasa juga mengandaikan perlawanan (resistance). Lewat wacana tertentu hubunganhubungan kekuasaan diciptakan dan didistribusikan dalam batang tubuh masyarakat, demikian pula lewat wacana tertentu, subyek-subyek tertentu diandaikan keberadaannya dan bahkan diciptakan. Discursive-practice sebagai penghampiran akan membuka banyak kemungkinan bagi kita dalam melakukan eksplorasi yang jauh dalam rangka interpretasi makna yang di dalamnya melibatkan pula proses-proses hegemoni dan hegemoni tandingan (counter-hegemony).

Wacana Normalisasi Dalam wacana ilmu-ilmu sosial di negeri kita, termasuk wacana dalam politik, sampai saat ini yang masih kuat adalah penghampiranpenghampiran yang ditarik dari paradigma modernisasi dan paradigma Marxian. Yang pertama umumnya melihat permasalahan sosial dan politik dari aspek-aspek penciptaan kelembagaan serta penyiapan kultural yang dituntut oleh dan dikembangkan dari matriks-matriks sosial dan politik modern yang ada di negara maju, terutama Amerika dan Eropa Barat.

Sementara itu, dipihak lain, analisis yang ditarik dari paradigma Marxian sebagai pesaing utamanya, secara garis besar menekankan kepada kontradiksi inheren yang dihadapi masyarakat kapitalis, termasuk kapitalis pinggiran, yang pada gilirannya mempengaruhi proses-proses akumulasi

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice” 199

kapital, pembentukan negara dan pembentukan masyarakat di dalamnya.

Dalam paradigma ini, titik berat analisis politik adalah pada persoalanpersoalan struktural yang dianggap menghalangi proses-proses menuju demokratisasi dan pembentukan masyarakat sosialistis.

Kedua paradigma itu, tak dapat dipungkiri telah lama mendominasi pengkajian politik Indonesia dalam berbagai percabangannya. Di antara yang paling menonjol dari paradigma modernisasi adalah penggunaan penghampiran-penghampiran teoretik Struktural-fungsionalisme Parson dan sosio-kultural Weber yang mengilhami kebanyakan analisis tentang politik Indonesia. Kajian-kajian yang dikembangkan oleh pakar-pakar seperti Geertz, Liddle, Anderson, Benda, Emerson dan seterusnya, untuk menyebut beberapa yang terpenting, amat dipengaruhi oleh kedua penghampiran tersebut. Pada kaum Marxian, teori-teori semacam dependensi, struktural-historis dan semacamnya menempati posisi utama.

Di luar kedua paradigma besar di atas, tampaknya belum muncul tawarantawaran epistemologis yang menyumbangkan alternatif dalam khazanah ilmu pengetahuan sosial dan politik. Kalau toh ada, mereka masih dalam posisi submerged (teredam) dan masih harus berjuang menembus dominasi kedua paradigma itu.

Dalam perkembangannya sampai kini, nyatalah bahwa paradigma modernisasi lebih dulu menikmati dominasinya, dan ini tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh kekuasaan politik dari negara lewat para teknokrat dan birokratnya. Tidak mengherankan sebetulnya, bahwa setelah Orbe Baru muncul maka terjadi semacam keterputusan dalam wacana politik di Indonesia. Misalnya, ditinggalkannya konsep-konsep ‘politik sebagai panglima’ dan digantikan dengan ‘pembangunan (ekonomi) sebagai panglima.’ Juga menghilangnya rakyat sebagai protagonis dan digantikan oleh negara; munculnya kategori-kategori baru ekstrim kiri, fundamentalisme, modern, dan tradisional. Di sisi lain, dengan munculnya negara sebagai aktor dominan dalam politik, maka wacana dan praksis di dalamnya pun ditundukkan dan di bawah pengawasan negara dan aparataparatnya.

Dilihat dari penghampiran discursive-practice, maka salah satu produk wacana politik dan Orde Baru yang berdampak luas adalah terumuskannya subyek-subyek politik baru yang dianggap memiliki kualitas-kualitas tertentu sehingga diizinkan untuk berkiprah secara politis. Lewat wacana

200 Demokrasi dan Civil Society

normalisasi (normalization doscourse), misalnya banyak anggota kelompok tertentu dalam masyarakat yang tidak lagi memperoleh status sebagai subyek politik yang normal oleh negara. Yang paling menonjol, adalah tersingkirnya kelompok masyarakat bawah (grass-roots) dari wacana politik normal, karena, sebagaimana dirumuskan lewat kebijakan floating mass (massa mengambang), mereka dianggap kurang kompeten untuk secara aktif terlibat dalam kiprah politik. Ungkapan-ungkapan patronizing seperti “rakyat masih bodoh”, “rakyat tak usah dipengaruhi politik” dan sebagainya. Tak lain adalah wacana politik yang sarat dengan visi kelas elite yang memandang rendah kapasitas rakyat bawah, sebagai subyek politik, dalam memahami dan terlibat dalam politik tanpa “bimbingan” dari mereka.

Kasus lain adalah wacana politik normal yang dikenakan kepada mahasiswa sebagai salah satu elemen cendekiawan dekade 70-an. Dari perspektif discursive-practice, keterlibatan politik mahasiswa yang secara historis amat erat kaitannya dengan proses politik di negara ini dalam perkembangannya di bawah Orde Baru, kemudian masuk dalam kategori “tak normal” dalam konstelasi dan format politik yang baru. Lewat program “Normalisasi Kehidupan Kampus” (NKK), misalnya, maka diupayakan terbentuknya subyek-subyek baru di kalangan mahasiswa yang tidak lagi terlibat secara langsung dalam politik seperti para pendahulunya. Subyek baru ini lebih diorientasikan pada pemenuhan keperluan teknokratik dan pasar tenaga kerja yang muncul akibat tuntutan modernitas.

Pada tingkat politik formal, maka konstitusionalisme dan institusionalisme menjadi dua wacana dan praksis terpenting di bawah Orde Baru. Yang pertama ditujukan kepada proses-proses penciptaan format politik yang berbeda dengan pendahulunya (Demokrasi Parlementer dan “Demokrasi Terpimpin”). Ia adalah semacam proses katarsis dari penyimpangan-penyimpangan dan ketidaknormalan politik masa lalu. Konstitusionalisme lantas menjadi master discourse (wacana utama) dalam politik Indonesia di bawah Orde Baru, yang daripadanya dapat ditarik berbagai subwacana dan subpraksis politik. Misalnya saja, munculnya berbagai definisi tentang oposisi, hak pilih, dan kritik politik, dibuat dengan acuan konstitusional. Demikian pula kasus-kasus seperti cegah tangkal (cekal), sensor-sensor pers, film, dan buku-buku juga ditarik dari wacana utama tersebut.

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice� 201

Sementara itu, wacana institusionalisme dikembangkan dengan dukungan wacana ilmu, terutama yang dikembangkan lewat penghampiran modernisasi. Lewat para pakar politik yang dipengaruhi oleh analisanalis mainstream, seperti Huntington, Apter, Dahl, dan seterusnya maka institusionalisme sebagai wacana dan praksis politik diterapkan untuk menertibkan proses politik dan mengurangi deviasi-deviasi yang selama ini terjadi dalam batang tubuh politik Indonesia. Dan wacana ini diciptakan batasan-batasan tentang apa yang sah dan tidak sah dalam pengorganisasian kepentingan-kepentingan politik, termasuk digunakannya strategi korporatisme negara bagi penyaluran kepentingan-kepentingan strategis dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan politik yang dianggap berada di luar institusi yang sah akan dengan segera ditertibkan seperti misalnya pemogokan, demonstrasi, atau aksi protes. Mereka ini pun dianggap sebagai praksis-praksis politik yang menyimpang dalam kerangka format politik baru.

Pada tataran ideologis, wacana institusionalisasi ditujukan untuk menertibkan perbedaan-perbedaan ideologis dalam masyarakat politik Indonesia yang di masa lampau telah dianggap bertanggung jawab dalam meruyaknya konflik-konflik politik, yang pada gilirannya menyumbang bagi suasana chaos di negeri ini. Lewat pelembagaan ideologis ini, negara di bawah Orde Baru semakin memperkuat dasar legitimasinya vis-avis masyarakat dan karenanya juga menjadi semakin mantap dalam mengisolasi dan mengikis elemen-elemen ideologis yang bertentangan dengan konsensus. Kategori-kategori seperti ekstrem kanan dan kiri pun diciptakan dalam rangka memenuhi imperatif stabilitas ini. Pengembangan pelembagaan ideologis melalui program-program pendidikan, regulasi, disseminasi lewat media massa merupakan proses-proses untuk sosialisasi dan internalisasinya.

Dalam wacana dan praksis institusionalisasi politik itu, negara pun untuk pertama kalinya memberikan ruang politik yang luas bagi militer untuk semakin berperan, suatu hal yang diperlukan bagi stabilitas. Dengan menggunakan doktrin dwifungsi ABRI, misalnya, maka pemahaman peran militer dalam proses sosial dan politik mendapat warnanya yang baru yang berbeda dengan pemahaman-.pemahaman di Barat, maupun pemahaman liberal yang pernah muncul di Indonesia pada dekade 50-an.

Militer telah ditetapkan menjadi bagian tak terpisahkan dalam wacana dan

202 Demokrasi dan Civil Society

praksis politik khas Indonesia dan memiliki fungsi sebagai stabilisator dan dinamisator politik. Akhir-akhir ini, peran militer juga dianggap sebagai kekuatan pendorong bagi proses demokratisasi di Indonesia. Wacana demikian ini juga mendapat dukungan kuat dari kalangan ilmiah dan cendekiawan yang memberikan legitimasinya lewat kajian-kajian seperti sejarah, dan politik, sosiologi.

Wacana politik Orde Baru, tentu saja, tidak berlangsung dalam kevakuman. Ia berada dalam konteks struktural tertentu yakni dalam proses akumulasi modal dan pembentukan-pembentukan sosial yang secara nasional. Mengacu pada karya Foucault, Discipline and Punish, maka proses akumulasi modal menghendaki tipe-tipe subyek tertentu, pranata-pranata sosial, politik, ekonomi tertentu. Di Indonesia, negaranegara kapitalis pinggiran lainnya, proses pembentukan individu-individu yang baru sesuai dengan imperatif modernisasi dan akumulasi modal tidak saja dilakukan lewat pendidikan dan keterampilan, tetapi juga lewat wacana. Konsep-konsep tentang manusia modern, manusia berwawasan wiraswasta yang dilawankan dengan manusia tradisional agraris, misalnya, menjadi salah satu wacana penting dalam masyarakat. Dalam dunia ilmiah, kategori-kategori manusia “baru” dan “modern” dengan ciri-ciri utamanya (kultural dan psikologis) ditemukan dan diterapkan untuk menopang proyek pembentukan subyek yang sesuai dengan proses modernisasi.

Demikianlah beberapa permasalahan yang mungkin diungkapkan lewat penghampiran discursive-practice dalam memahami proses-proses politik-politik di Indonesia. Tentu saja masih banyak lagi masalah yang belum disentuh dalam paparan pendek ini. Yang penting, kiranya cukup jelas bahwa penghampiran ini akan mampu menyumbangkan pemamahaman kritis dan reflektif terhadap dua paradigma mainstream.

Ia mempermasalahkan berbagai asumsi mapan yang seolah-olah muncul secara natural dan karenanya tidak lagi dipertanyakan. Ia membantu kita membongkar selubung ideologis dan kuasa-kuasa yang terdapat dalam wacana dan praksisi politik yang kebanyakan secara sistematik ditutuptutupi dengan selimut ilmiah. Yang terakhir ini termasuk ideologi “netralitas dan obyektifitas ilmiah” yang umum diklaim oleh paradigma modernisasi, serta klaim “pembelaan terhadap si lemah” yang sering dikumandangkan oleh pengikut paradigma Marxian.

Ciri khas penghampiran discursive-practice, dengan demikian, adalah

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice� 203

senantiasa peka dan terbuka terhadap munculnya kaitan-kaitan yang tidak selalu transparan dalam wacana-wacana sosial dan politik, baik yang berpretensi ilmiah maupun yang bukan. Oleh karena itu, kecenderungan kuat untuk mencari kausalitas dan epistemologi modern menjadi problematik, karena ia paling-tidak menyiratkan pemahaman mekanistik terhadap proses-proses sosial, suatu pemahaman yang dioper dari wacana ilmu-ilmu kealaman. Demikian juga, penghampiran discursive-practice amat kritis terhadap pemahaman sejarah yang linier serta tertutup seperti yang dimiliki oleh paradigma Marxian. Sejarah, menurut penghampiran discursivepractice, tidak dimengerti sebagai suatu gerak (telos) yang telah ditentukan terlebih dahulu (predetermined). Sejarah senantiasa dalam proses menjadi dan bergerak secara terbuka (open-ended) yang di dalamnya mengenal keterputusan (discontinuity). Keragaman dalam gerak sejarah umat manusia tidak bisa begitu saja ditundukkan oleh pemetaan dari luar sesuai dengan teori-teori dan proyek-proyek ideologi tertentu.

Jadi, sebagai salah satu penghampiran kritis, penghampiran discursivepractice pun pada hemat saya memiliki potensi emansipatoris bagi mereka yang berada dalam kondisi tertindas, sehingga harus selalu menyembunyikan aspirasi-aspirasinya. Ia bisa digunakan untuk memahami dan mencermati apa yang disebut Geertz sebagai pengetahuan lokal (the local knowledge) atau yang disebut Foucault sebagai pengetahuan terpendam (the submerged knowledge) yang umumnya tak segera transparan bagi kita. Dengannya kita akan mampu melakukan upaya penemuan kembali (recovery) khazanahkhazanah pengetahuan visi, dan praksis tandingan yang terdapat dalam masyarakat tertindas untuk kemudian dipakai sebagai landas-tumpu bagi upaya-upaya advokasi dan penguatannya. Tentu saja, upaya-upaya ini bukan tanpa risiko, karena dengan menampilkan pengetahuan, visi, dan praksis yan terpendam itu berarti pula membuka mekanisme pertahanan terakhir yang dimiliki oleh masyarakat tertindas itu. Oleh karena itu, diperlukan pula sikap-sikap etis tertentu yang darinya kita bisa mendasarkan setiap upaya advokasi dan emansipasi secara lebih proporsional sehingga tidak menjadi bumerang bagi mereka yang akan kita perjuangkan.

Agenda Kajian Emansipatoris Dari diskusi-diskusi di atas, saya ingin mengemukakan di sini beberapa persoalan yang dapat kita jadikan agenda kajian dan penelitian

204 Demokrasi dan Civil Society

dalam rangka keterlibatan emansipatoris dalam masyarakat. Pertama, salah satu persoalan pokok yang tampaknya mendesak untuk kita jawab adalah kepekaan kita dalam menerapkan paradigma-paradigma dominan sebagai dasar kajian politik di negeri ini. Paradigma-paradigma utama yang ada, tak pelak lagi memiliki bias-bias kultural, filosofis, dan ideologi yang barangkali tak segera menampakkan diri. Seperti yang dikemukakan oleh Edward Said ketika melakukan analisis terhadap wacana ilmiah yang disebut Orientalisme, maka di balik klaim-klaim obyektivitas dan netralitas ilmiah, terdapat berbagai bias, kecurigaan, dan etnosentrisme Barat. Hal ini pada gilirannya melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang sering tidak adil dan sepihak mengenai manusia, masyarakat dan budaya Timur.

Konsekuensinya adalah bahwa kita senantiasa perlu melakukan refleksi filosofis dan epistemologis secara berkesinambungan sehingga dalam praksis ilmiah kita menjadi lebih mantap, baik ketika kita dengan sadar mengikuti paradigma yang ada maupun ketika melakukan terobosanterobosan baru untuk melahirkan paradigma ilmiah yang berbeda. Dalam proses refleksi inilah penghampiran discursive-practice akan berguna, yaitu mempertanyakan secara kritis klaim-klaim kebenaran dan universalitas yang dilontarkan oleh paradigma-paradigma ilmiah tersebut.

Kedua, agenda penting lainnya adalah penelitian dalam tataran mikro dan makro, mulai dari apa yang disebut biopolitik, budaya modern sampai dengan masalah hubungan internasional. Dalam hal ini, penghampiran discursive-practice amat relevan bagi kajian tekstual maupun praksis, mulai dari pembentukan konsep-konsep teoretis sampai pada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Menggunakan apa yang disebut symptomatic reading terhadap teks, misalnya, kelompok-kelompok feminis, pembela hakhak asasi manusia dan pembela lingkungan, telah membongkar konsepkonsep dan pemahaman-pemahaman mapan dan kajian-kajian politik.

Kaum feminis, misalnya, menggugat pembagian antara ruang publik dan ruang privat yang selama ini dianggap sebagai suatu prinsip utama filsafat politik modern. Bagi kelompok feminis ini, apa yang disebut ruang privat ternyata juga mengandung hubungan-hubungan kekuasaan yang asimetris dan perlu dipermasalahkan dalam upaya membentuk pribadi demokratik (democratic personality).

Kajian-kajian budaya modern khususnya apa yang disebut sebagai budaya populer yang muncul dalam bentuk-bentuk seperti sastra pop, film, televisi, komik, musik pop dan mainan anak-anak secara lebih mendalam

Bahasa, Politik dan Pennghampiran “Discursive Practice� 205

dan kritis telah dikaji lewat symptomatic reading pula. Produk budaya popular tadi, misalnya, akan dibaca sebagai entitas otonom yang di dalamnya terdapat beragam representasi, kuasa-kuasa, dan, pada saat yang sama, perlawanan-perlawanannya. Dengan begitu, produk budaya populer tidak langsung dinilai sebagai kitsch yang secara intrinsik buruk dan lawan dari produk budaya adiluhung atau dianggap sebagai ekspresi budaya kapitalis mutakhir yang harus diberantas. Sebaliknya, sebagai produk budaya modern mereka pun memiliki kekhasan dan kemandiriannya dan menjadi locus bagi kuasa-kuasa tertentu untuk menampilkan dirinya.28 Dalam kajian hubungan internasional, penghampiran discursive-practice umumnya digunakan dengan menjelaskan hubungan antarteks dalam kasus-kasus politik antarnegara-bangsa. Kajian-kajian yang dilakukan oleh Shapiro dan Der Derian29 akhir-akhir ini mengenai konsep-konsep mapan (prevailing concepts), peristiwa-peristiwa dan kebijakan kebijakan dalam hubungan antarbangsa, misalnya, merupakan salah satu contohnya.

Konsep-konsep seperti realisme, keseimbangan kekuatan, detente, dan seterusnya dianalisa secara antarteks untuk menunjukkan bias-bias kuasa Barat berhadapan dengan kekuatan lain yang dianggap asing (the exotic others). Demikian pula dalam wacana geopolitik, maka penamaanpenamaan wilayah Asia Tenggara, Asia Tengah, Timur Dekat, Afrika Hitam dan sebagainya tidak hanya dimengerti sebagai penamaan netral, tetapi merupakan cara pandang dari perspektif imperialistik. Pandangan dunia (worldview), tilikan mata kuasa (the gaze of power) dan kekuatan diskursif saling tali temali yang pada gilirannya muncul dalam suatu “disiplin� ilmiah yang mendapat status obyektif dan empiris. Demikian pula peristiwaperistiwa seperti pengungsi (orang perahu) Vietnam, wabah AIDS dan Turisme Sex, dicermati lewat analisis antarteks sehingga kelihatan kaitan antara mereka dengan pengembangan kuasa-kuasa kapitalis global, dan bukannya peristiwa-peristiwa yang berdiri sendiri.

Dari paparan di atas, maka sebenarnya kajian terhadap wacana dan praksis politik di Indonesia pun bisa dianalisis melalui kaitan-kaitan 28 Lihat misalnya T. Bennet, C. Narcer, dan J. Woolacot (eds.), Popular Culture and Social Relations, London: Billings and Sons, 1981; N. Blonsky, (ed.) On Signs, Baltimore.

The John Hopkins University Press, 1986.

29 J. Derian, dan M. Shapiro (eds.), International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics, Massachussetts: Lexington Book, 1989.

206 Demokrasi dan Civil Society

antarteks dengan wacana dan praksis politik internasional. Wacana pembangunan yang dominan selama seperempat abad terakhir ini jelas kesejajarannya dengan wacana yang sama di negara-negara kapitalis pinggiran lain. Berbagai definisi, konsep-konsep, acuan-acuan, model program-program dan strategi-strategi pilihan di masing-masing negara bisa dilihat kesejajaran dan keterkaitannya. Ini akan membantu kita mempelajari strategi-strategi wacana dan praksis tanding yang terdapat di negara-negara tersebut. Konsep-konsep dan aksi-aksi dari gerakan lingkungan semacam Green Movement, Teologi Pembebasan, Sarvodaya, dan lain sebagainya bisa diuji relevansinya dalam konteks Indonesia dalam upaya emansipatoris. Berbagai upaya advokasi dan emansipasi masyarakat seperti strategi penguatan civil society yang akhir-akhir ini muncul di Eropa Timur, misalnya, juga bisa kita kaji dan dicari kaitannya dengan upaya merumuskan strategi demokratisasi di Indonesia.

Bab 9 Cendekiawan dan Masalah Pemberdayaan Civil society di Indonesia Sebuah Upaya Pencarian Relevansi*

Cendekiawan, sebagai salah satu elemen terpenting dalam civil society, secara historis memegang peran penting dalam proses pertumbuhan dan pemberdayaan (empowerment) dalam rangka menghadapi kekuatan negara. Dalam pengalaman-pengalaman negara Barat yang sudah maju, cendekiawan merupakan pelopor bagi terwujudnya sebuah wilayah publik yang bebas (a free public sphere) yang pada gilirannya menjadi landasan bagi sebuah civil society yang mandiri.

Gerakan prodemokrasi yang akhir-akhir ini bermunculan, baik di Eropa Timur, Amerika Latin, Afrika, dan Asia, tampaknya diwarnai dengan munculnya cendekiawan dan pemilihan strategi penguatan civil society sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal dan kapitalisme negara.

Di Eropa Timur, gerakan-gerakan prodemokrasi yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok seperti Piagam 77 (the Charter 77), Civic Forum, Solidaritas, untuk menyebut beberapa yang penting, telah dipelopori oleh tokoh-tokoh cendekiawan dan diikat oleh sebuah tema: civil society. Di Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, tampaknya relevansi dari strategi penguatan civil society ini telah mulai diperhatikan, meskipun masih belum terdapat konsensus mengenainya.

Makalah pendek ini mencoba ikut berbicara dalam wacana cendekiawan dan perannya di Indonesia dengan mengambil masalah penguatan * Tulisan ini pernah dipresentasikan dalam Simposium “Cendekiawan Indonesia, Masyarakat dan Negara: Wacana Lintas-Kultural�, MASIKA-ICMI di Puncak, Bogor, 8 Oktober 1993.

208 Demokrasi dan Civil Society

civil society ini sebagai tema kajian. Dalam makalah ini cendekiawan dimengerti secara struktural, yang peran serta fungsinya, amat berkaitan dengan proses pembentukan sosial dalam masyarakat.

Selanjutnya, dalam pencarian relevansi peran cendekiawan Indonesia dalam proses demokratisasi saat ini dan masa datang, maka apa yang telah dan sedang dilakukan oleh kelompok cendekiawan di Eropa Timur bisa digunakan sebagai salah satu model. Salah satu pelajaran yang penting dari pengalaman mereka adalah kritik-kritik atas sistem dan budaya yang mendukung rezim totaliter dan pencarian alternatif baru bagi masyarakat politik demokratis yang mampu menghindarkan diri dari kelemahankelemahan dasar sistem demokrasi liberal kapitalis dan sosialis-komunistis.

Relevansi Pemberdayaan Civil Society Wacana (discourse) tentang civil society atau masyarakat sipil1 sebagai entitas yang diharapkan mampu mengimbangi peranan (state) dalam pelolaan politik, ekonomi dan sosial, serta penguatannya sebagai strategi dalam proses demokratisasi tampaknya semakin hari semakin berkembang. Penguatan civil society, telah diperjuangkan secara sungguhsungguh di negara-negara yang baru saja terlepas dari sistem totaliter di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet. Ia juga diasumsikan memiliki tingkat relevansi yang tinggi sebagai strategi demokratisasi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tak heran apabila kecenderungan analisis politik mutakhir yang berkaitan dengan demokratisasi semakin diwarnai oleh pendekatan-pendekatan yang menonjolkan (valorize) peran civil society.2 Di Indonesia, civil society pun mulai menjadi bagian integral dalam diskursus sosial dan politik akhirakhir ini. Walaupun harus diakui bahwa pengertian tentang civil society itu sendiri masih begitu beragam3 sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan 1 Istilah masyarakat sipil yang dipakai di Indonesia sebagai terjemahan dari civil society menurut hemat penulis masih kurang mampu mencerminkan esensi pengertian ini.

Oleh karenanya, dalam tulisan ini penggunaan kata civil society masih akan dipergunakan.

2 Lihat misalnya G. O’Donnell, et. al. (eds.) Transition from Authorrarian Rule: Prospect for Democracy, Baltimore: John Hopkins University Press, ogi; J. Keane, Democracy and Civil society, London: Verso, 1988.

3 Untuk survai mengenai konsep civil society; lihat antara lain A. Arato, dan J. Cohen, Civil society and Political Theory, Cambridge: MIT Press, 1993; J. Keane, Democracy, op. cit., 1988; J. Keane, (eds.), Civil society and the State: New European Perspective, 2nd ed., London:

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 209

perspektif teoretis yang digunakan, tetapi sulit untuk dipungkiri bahwa ia telah menjadi salah saw agenda penting dalam wacana dan praktek politik.4 Pada saat yang bersamaan, umum diketahui bahwa pertumbuhan civil society tak terpisahkan dari kerja dan peran kelompok cendekiawan, yang, karenanya, secara historis disebut sebagai salah satu tulang punggungnya.

Demikianlah misalnya, Habermas telah menekankan pentingnya peran kelompok cendekiawan dalam salah satu kajiannya mengenai sejarah tumbuh dan berkembangnya civil society di Eropa (Barat) pada abad ke-18 dan ke-19.5 Pengalaman terakhir dalam gerakan prodemokrasi menentang rezim totaliter di Eropa Timur pun menunjukkan hal yang sama. Apa yang kemudian populer sebagai penemuan kembali dan pemberdayaan civil society (the recovery and empowerment of civil society) sebagai langkah terpenting dari proses demokratisasi dimabil dan di prakarsai oleh kaum cendekiawan seperti Havel, Michnik, Patocka dan sebagainya, lewat tulisan-tulisan, karya-karya seni, dan pamflel pamflet mereka.6 Sebagai ilustrasi, menurut telaah Goldfarb maka cendekiawan seperti Verso, 1989; A. Arato, dan J. Cohen, “Social Movements, Civil society, and the Problem of Sovereignty.� Praxis International, 4:3, 1984; J. Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: Opposion and Reform in Poland Since 1968. Philadelphia: Temple University Press, 1990. Untuk Indonesia, lihat A. Budiman, (ed.), State and Civil society in Indonesia, Clayton: Monash University, 1990.

4 Secara teoretis, penulis mengikuti pemahaman yang digunakan oleh Habermas, Ost, Arato, dan Cardoso yang melihat civil society sebagai jaringan pengelompokan dan asosiasi yang mencakup mulai dari keluarga, organisasi-organisasi sukarela, sampai pada organisasi yang mungkin di bawah bentukan negara tetapi berperan sebagai perantara antara negara dan individu, pribadi dan publik. Dalam pemahaman ini, civil society harus dibedakan dengan suku, klan, dan jaringan-jaringan klientelisme, karena civil society mengharuskan adanya sifat publik dan civic yang mempunyai kaitan erat dengan hak untuk mengada dan kemampuan otonom untuk secara terbuka berpartisipasi dalam kegiatan umum dan mempertahankan kepentingan-kepentingan mereka (termasuk kepentingan kultural, ekonomi, dan politis) secara publik. Ini jelas berbeda dengan pemahaman Hegel dan Marx. Mengenai pandangan dari keduanya lihat GWF. Hegel, The Philosophy of Right. Trans. TM Knox. London: Oxford University Press, 1967; K. Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right (1834). Cambridge: Cambridge Univeirsity Press, 1967; J. Cohen, Class and Civil society: The Limits of Marxian Critical Theory, Amherst: University of Massachusetts Press, 1983.

5 J. Habermas, Structural, op. cit., 1989.

6 Misalnya karya-karya Havel mengenai pentingnya penguatan civil society seperti disturbing the Peace. New York: Vintage Book, 1991; Living in Truth: Essays by and about Havel.

London: Faber dan Faber, 1 990; Summer Meditation. New York: Vintage Book, 1992; Open Letters: Selected Writing 1965. 1990 New York: Vintage, 1991.

210 Demokrasi dan Civil Society

Adam Michnik-lah yang muncul menjadi konseptor sekaligus pemrakarsa dari strategi parallel politics di Polandia pada saat menghadapi tekanantekanan berat rezim Jaruzelski.7 Strategi yang memperoleh inspirasi dari filsuf wanita Hannah Arendt, ini mencoba memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai wilayah publik yang bebas (the free public sphere)8 sebagai prasyarat bagi terlaksananya sebuah masyarakat politik (political society) yang mampu melawan totaliterisme.9 Sebab hanya melalui suatu wilayah publik yang bebaslah, menurut Arendt, tindakan politik yang sebenar-benarnya, yakni yang mampu secara bermakna mengangkat harkat kemanusiaan, bisa terwujud. Itulah sebabnya, sebuah wilayah publik yang bebas perlu diperjuangkan sebagai salah satu permasalahan dasar bagi terwujudnya sebuah masyarakat demokratis.

Jadi bukanlah tanpa dasar untuk mengatakan bahwa cendekiawan merupakan salah satu inti kekuatan civil society yang mandiri. Dalam Indonesia pun, peran cendekiawan dalam proses nation-building dan pembentukan suatu masyarakat politik yang demokratis telah sama-sama kita ketahui.

Jauh sebelum kemerdekaan bangsa menjadi sebuah realitas politik, kaum cendekiawan telah merupakan pelopor bagi tumbuhnya kesadaran baru yang memungkinkan munculnya tuntutan politis berupa sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Meskipun dalam perjalanan selanjutnya peran cendekiawan mengalami berbagai kemunduran, tetapi telah tertanam suatu kepercayaan umum yang memiliki akar-akar psikologis dan historis dalam masyarakat akan pentingnya posisi kaum cendekiawan dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan-permasalahan pelik menyangkut ideologi, 7 J. Goldfarb, Beyond Glasnot: The Post-Totalitarian Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1989. Politik sejajar, sebagai strategi perjuangan kaum prodemokrasi diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan politik bebas, seolah-olah mereka berada dalam kondisi politik demokratis. Walaupun strategi ini memori bagi masyarakat yang pada gilirannya membantu meng-counter sistem politik totaliter.

8 Wilayah publik (public sphere) bisa diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta menyiarkan penerbitan yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Habermas memasukkan dalam wilayah publik ini media massa, sekolah, gedung-gedung pertemuan umum, p.irlemen, dan lain-lain. Lihat J. Habermas, “The Public Sphere.� New German Critique, 3, Fall, 1974, hal 49.

9 H. Arendt, The Human Condition, Chicago: The University of Chicago Press, 1968.

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 211

politik, ekonomi, sosial dan budaya. Adanya kepercayaan psiko-historis demikian itulah yang antara lain mendorong munculnya kaum cendekiawan ke permukaan pada saat bangsa menghadapi situasi-situasi kritis, seperti terlihat dalam dekade-dekade 50-an hingga 70-an.

Namun harus segera ditambahkan, bahwa kepercayaan besar yang telah diberikan itu bukanlah tanpa risiko atau akibat samping bagi kaum cendekiawan sendiri. Paling tidak, secara psikologis, mereka yang merasa dirinya masuk dalam kategori cendekiawan lantas menghadapi problemproblem psikologis, sosiologis, dan ideologis-politis. Pengalaman dalam pergerakan mahasiswa Indonesia di tahun-tahun 70-an sampai sekarang, menunjukkan kepada kita betapa kepercayaan yang sudah terlanjur diberikan kepada, dan dipercayai oleh mahasiswa sebagai satu elemen pokok dari kelompok cendekiawan (dalam bentuk jargon seperti “mahasiswa sebagai kekuatan moral� masyarakat, misalnya) sering mempersulit ketimbang mempermudah gerakan mereka. Mungkin sebagai akibat dari kelangkaan refleksi kritis di kalangan mahasiswa, di sana-sini telah terjadi frustrasi-frustrasi dan kebingungan-kebingungan menghadapi realitas politis dan sosiologis di depan mata, yang ternyata tidak seperti yang diperkirakan. Mahasiswa masih merasa berada dalam ambang historis lama, yakni ketika pergerakan mahasiswa menjadi ujung tombak transformasi sosial dan politik yang besar. Padahal kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masyarakat politik Indonesia telah memasuki wilayah historis yang berbeda sekali sebagai akibat dari perubahan-perubahan sosial dan politik yang terjadi menyusul munculnya pemerintahan Orde Baru.

Akhir-akhir ini, ketika ide-ide keterbukaan, deregulasi, globalisas dan seterusnya, sedang berkembang dan berdampak secara politis, ekonomis dan sosial, kembali cendekiawan dan perannya dipertanyakan. Manakala peran kaum cendekiawan di negara-negara bekas blok sosialis dan negaranegara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin demikian menonjol dalam upaya demokratisasi, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Munculnya perdebatan-perdebatan terakhir di media massa mengenai cendekiawan dan tugasnya, tampaknya bisa ditafsirkan sebagai potret kegelisahan yang sedang melanda mereka.

Tulisan pendek ini berusaha melihat letak relevansi cendekiawan Indonesia dalam mengejawantahkan ide penguatan civil society sebagai langkah penting bagi terwujudnya masyarakat politik yang demokratis

212 Demokrasi dan Civil Society

saat ini dan di masa datang. Penulis beranggapan bahwa perjuangan menciptakan masyarakat politik yang demokratis masih tetap merupakan salah satu benang merah idealisme bagi perjuangan kelompok cendekiawan di Indonesia dari masa ke masa. Dan karenanya kepedulian politik kelompok cendekiawan, betapapun sulitnya posisi mereka dan betapapun kecilnya gerakan mereka tetaplah amat besar.

Distorsi dalam Pengembangan Civil society Tampaknya telah menjadi kesepakatan di kalangan pengamat dan politik Indonesia, bahwa Orde Baru telah muncul sebagai suatu politik yang memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dirinya dengan rezim-rezim politik sebelumnya di Indonesia. Salah satunya yang terpenting adalah munculnya negara sebagai aktor dominan dalam menentukan pengelolaan sosial, ekonomi dan politik.10 Sedemikian besarnya wilayah pengaruh (sphere of influence) negara itu, sehingga kecenderungan yang terjadi selama lebih dari dua dasawarsa di bawah Orde Baru adalah semakin melemahnya dan tergantungnya masyarakat terhadap negara. Hal ini pada gilirannya telah membuat perkembangan civil society di Indonesia pun mengalami distorsidistorsi dan cenderung semakin melemah. Negara telah ada tanda-tanda akan mereda. Hal ini dilakukan bukan saja lewat jaringan-jaringan patronklien, korporatis negara dan institusionalisasi sosial politik, tetapi juga lewat hegemoni ideologi. Pada hemat penulis, lebih dari negara otoriterbirokratis11 yang dikenal di Amerika Latin dan beberapa negara Asia, negara di bawah Orde Baru telah sukses melakukan mobilisasi ideologi sehingga mampu melakukan penetrasi pada tingkat makna (signification) di dalam 10 Tentu saja terdapat beberapa perbedaan dalam menjelaskan sifat dan proses munculnya negara sebagai kekuatan dominan di bawah Orde Baru serta permasalahan yang dihadapinya. Namun demikian, penulis melihat adanya kesamaan pandangan mengenai posisi negara yang mengatasi masyarakat ini. Lihat diskusi-diskusi tentang negara Orde Baru dalam B. Anderson dan A. Kahin (eds.) Interpreting Indonesian Politics Thirteen Contributions to the Debate. Cornell Modern Indonesia Project, 1982; M. Mas’oed, The Indonesia Economy and Political Structure during the Early New Order 1966-1971. Disertasi Ph.D. The Ohio State University, 1983; “The State reorganisation of society under the New Order,” Prisma, 47, 1990; P. James, “State Theories and New Order Indonesia”, dalam A. Budiman, (ed.), State, op. cit., 1990.

11 Diskusi mengenai negara otoriter-birokratis (OB) telah banyak dilakukan. Untuk aplikasi kasus Indonesia, lihat D. King, “Indonesia’s New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime: What Different Does It

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 213

masyarakat, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Civil society, yang mengandaikan adanya tingkat otonomi yang tinggi termasuk pada tingkat yang disebut Habermas sebagai lifeworld,12 dengan demikian senantiasa dalam bayang-bayang ancaman kolonialisasi lifeworld dari negara.

Sementara itu, proses modernisasi dan pembangunan yang secara intensif terjadi selama seperempat abad ini, telah dan sedang menciptakan perubahan-perubahan struktural yang cukup mendasar di masyarakat yang arahnya masih sulit untuk diperkirakan. Salah satu hasil dan penetrasi dan akumulasi kapital selama ini (terutama dalam bentuk industrialisasi) adalah terjadinya proses urbanisasi yang luar biasa dan berakibat jauh pada proses pembentukan sosial yang baru dalani masyarakat. Eksplorasi tenaga kerja yang terjadi selama dua dasawarsa ini, misalnya saja, mau tidak mau secara bertahap akan melahirkan lapisan kelas pekerja baru yang ciri dan perilakunya belum ditemui sebelumnya. Dibandingkan dengan para pekerja sebelum masa Orde Baru, maka para pekerja baru ini pada hakikatnya muncul sebagai respon terhadap proses ekonomi yang berorientasi industri dengan teknologi yang semakin canggih. Tak heran apabila kelas pekerja Indonesia mengalami fragmentasi yang tinggi antara mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang relatif tinggi dengan mereka yang berpendidikan dan berkeahlian rendah. Selain itu, mengikuti Wallerstein,13 sebagai hasil dari proses inkorporasi intensif ke dalam sistem kapitalis global, kelas pekerja itu pun memiliki ciri dan orientasi-orientasi berbeda Makes?� Dalam B. Anderson dan A Kahin (eds.), Interpreting. op. cit., 1982, pp. 104-16; M. Mas’oed, The Indonesian, op. cit., 1983; H. Kuntjoro-Jakti, External Coalition of the Bureaucratic Authoritarian State in Indonesia. Disertasi Ph.D. University of Washington, Seatle, 1988.

Menurut hemat penulis, negara pada Orde Baru tidak begitu saja bisa dikategorikan sebagai negara OB, tetapi jauh lebih kuat dan mendalam justru karena penetrasi ideologisnya dalam masyarakat yang membuatnya lebih stabil dalam jangka panjang.

12 Hal ini terutama akan terjadi apabila monopoli interpretasi ideologis oleh negara cenderung mematikan kemampuan interpretif dari elemen-elemen dalam civil society. Yang terjadi lalu adalah krisis lifeworld yang tampil dalam bentuk-bentuk alienasi dan kecenderungan eskapisme, apatisme, dan fundamentalisme. Konsepsi filosofis tentang lifeword, dipaparkan oleh Juergen Habermas dalam Theory of Communicative Action, Vol. 1, Boston: Beacon Press, 1983. (lihat catatan no 21 di bawah). Untuk analisis tentang krisis lifeworld pada masyarakat kapitalis mutakhir, lihat pengarang yang sama dalam Legitimation Crisis. Boston: Beacon Press, 1975. Tentang kaitan antara otonomi lifeworld dan civil society, lihat A. Arato, dan J. Cohen (eds.). Civil society, op. cit., 1993, terutama Bab IX dan X. 13 I. Wallerstein, The Politics of Capitalist World-Economy. Cambridge: University of Cambridge Press, 1984.

214 Demokrasi dan Civil Society

dengan kelas pekerja yang lama. Kaum pekerja di negara-negara kapitalis pinggiran seperti Indonesia menjadi lebih tergantung kepada, dan pada saat yang sama sensitif terhadap sistem pembagian kerja dan fluktuasi ekonomi global serta memiliki orientasi kosmopolitan yang lebih besar.

Faktor-faktor tersebut mengakibatkan di satu pihak tingkat mobilitas mereka pun menjadi semakin tinggi, tapi di pihak lain tingkat kerekatan dan solidaritas kelas mereka cenderung lebih cair.

Pada sisi pembentukan sosial yang lain, kelompok petani di pedesaan mengalami dislokasi-dislokasi yang semakin meluas sebagai akibat bias pembangunan ekonomi pedesaan, yang ternyata juga membawa dampak berupa percepatan proses marginalisasi petani kecil atau mereka yang tan bertanah, meskipun program-program seperti revolusi hijau dan sebagainya secara kuantitatif telah meningkatkan produktivitas pertanian. Tambahan lagi, kecenderungan pembangunan pertanian yang lebih mementingkan pertumbuhan telah ikut bertanggung jawab atas terjadinya proses migrasi dalam skala massif dari wilayah pedesaan karena semakin melemahnya jaminan sosial tradisional (traditional social guarantee) di wilayah pedesaan.14 Upaya-upaya untuk memperkecil tingkat migrasi dari desa ke kota dengan berbagai rintisan usaha industri pedesaan, baik oleh pemerintah maupun LSM-LSM, tampaknya masih belum mampu mengerem secara sistematik.

Akibat struktural yang langsung adalah semakin membesarnya jumlah pekerja yang memiliki tingkat keahlian rendah, yang kemudian pindah dan membentuk semacam lumpen-proletariat class di kota-kota besar.

Kebijakan politik yang ditempuh oleh negara dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas politik yang kokoh, sengajaatau tidak, telah memperlemah kekuatan tawar-menawar, aspirasi dan partisipasi politik dari kelompok-kelompok massa bawah yang sebenarnya paling membutuhkan. Strategi korporatisme negara dan depolitisasi massa bawah yang diterapkan selama ini pada satu sisi memang telah membantu tercapainya stabilitas politik yang berusia panjang. Pada sisi lain, kebijakan itu membawa dampak negatif yakni munculnya massa politik diam dengan kecenderungan atomistik, eksplosif, dan sulit diprediksi arahnya. Dalam 14 Misalnya kelangkaan kerja yang diakibatkan oleh rasionalisasi dan mekanisasi dalam pengelolaan pertanian. Tentang menghilangnya jaminan sosial ini, lihat J. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia, New Haven: Yale University Press, 1976.

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 215

jangka panjang, baik negara maupun masyarakat akan dirugikan oleh gejala politik seperti ini. Negara akan terpaksa mengandalkan pendekatanpendekatan keamanan tanpa batasan waktu yang jelas dalam upaya memantau dan mengawasi kondisi politik massa. Sementara itu, di pihak masyarakat, proses pendewasaan politik (political maturity) akan sulit terjadi.

Pertumbuhan civil society yang otonom pun tak pelak lagi akan sangat dipersulit oleh gejala massa politik diam ini, karena wilayah publik menjadi tidak mampu berkembang.

Dalam pada itu, di bawah Orde Baru, pertumbuhan kelas menengah yang dalam tradisi Barat merupakan sokoguru dari civil society yang mandiri, masih belum menunjukkan bahwa ia akan muncul sebagaimana yang terjadi di negara kapitalis maju.15 Padahal, tumbuhnya kelas menengah yang mandirilah yang antara lain mendorong berkembangnya ide praktik-praktik pembatasan kekuasaan negara, jaminan rule of law dan representasi politik, kebebasan berpendapat dan hak-hak sipil yang kemudian diperjuangkan bersama-sama masyarakat kelas bawah yang memiliki kepentingan yang sama.16 Di Indonesia, setidaknya ada dua sebab yang bersifat struktural yang membuat perkembangan kelas menengah, terutama elemen borjuasinya, tampak belum mampu untuk menjadi kelas yang solid dan menjadi katalisator bagi tumbuhnya civil society yang mandiri. Pertama, secara historis struktural, kelas borjuasi Indonesia modern terbentuk lebih sebagai akibat dari penetrasi kapitalis internasional ketimbang muncul seperti, misalnya, kelas borjuasi dalam tradisi Inggris.17 Kedua, seperti ditunjukkan oleh 15 Lihat B. Moore, Social Origin of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press, 1966, Mengenai kendala-kendala struktural yang dihadapi kelas menengah di Indonesia, lihat A. Budiman, “Agama, Demokrasi dan Keadilan.� Dalam M. Aziz, et. al (eds.). Agama, Demokrasi dan Keadilan, Jakarta: Gramedia, 1993, hal. 18-29.

16 Mengenai peran massa bawah dalam gerakan pro-demokrasi seperti pada Revolusi Perancis, lihat G. Rude, The Crowd in the French Revolution. New York: Harper, 1963; S. Schama, The French Revolution. New York: Vintage, 1989. Tentang proses tumbuhnya kelas pekerja sebagai kekuatan politik mandiri, lihat E.P. Thompson, The Making of the English Working Class in the Nineteenth Century. New York: Vintage, 1963.

17 Mengenai munculnya kelas menengah Inggris yang independen, lihat B. Moore, Social Origin, op, cit., 1966. Tentang pengaruh kapitalis transnasional terhadap munculnya kelas borjuis Indonesia yang khas, lihat misalnya F. Bulkin “Kapitalisme, Golongan

216 Demokrasi dan Civil Society

Robinson,18 ketika terjadi proses pembentukan kelas borjuasi nasional pascakolonial, yang terjadi adalah kemunculan kelas borjuasi nasional yang dimonopoli oleh kelompok nonpribumi (Cina). Yang terakhir ini, dalam perjalanan sejarah sering mengalami stigma sosial, politik dan kultural ketika berhadapan dengan kelas borjuis pribumi, yang pada gilirannya ikut bertanggung jawab atas ketergantungan kelompok ini terhadap proteksi negara. Sementara itu, kaum borjuis pribumi pun belum berhasil muncul sebagai tulang punggung kekuatan kelas menengah yang mandiri dan percaya diri. Yang terjadi adalah pertumbuhan distortif dan terpecah sehingga ia cenderung untuk tetapk kecil secara kuantitas dan lemah dalam posisi tawar-menawar sehingga ia pun tetap tergantung pula kepada proteksi negara.

Pada saat Orde Baru muncul dan melakukan mobilisasi sosial untuk proses akumulasi kapital, tak pelak lagi, kelompok kapitalis nonpribumilah yang terutama sudah cukup siap sehingga mendapatkan dukungandukungan dari kelompok strategis negara. Kebijakan ini dimabil bukan tanpa risiko, yaitu semakin kuatnya potensi konflik kepentingan dengan kelompok kapitalis pribumi. Upaya-upaya untuk memperkuat yang belakangan ini dengan meningkatkan proteksi-proteksi dan memberikan kemudahan-kemudahan, subsidi-subsidi dan sebagainya sampai sekarang masih belum kelihatan mampu mengatasi kesenjangan historis-struktural di atas. Harus diingat bahwa upaya-upaya protektif semacam itu akan sangat ditentukan oleh tingkat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, sehingga ketika imperatif ekonomi dunia memaksa terjadinya penyesuaian-penyesuaian struktural dalam ekonomi nasional, maka proteksi-proteksi dan regulasi-regulasi yang menguntungkan kelompok pribumi tidak harus segera ditinggalkan. Tampaknya masih harus dikaji secara serius apakah kebijakan-kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diambil oleh pemerintah telah dan akan berdampak positif dalam penguatan kelompok kapitalis pribumi yang diharapkan mampu mengimbangi kelompok nonpri yang telah lebih dulu berkembang.

Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian. Prisma, XIII, 2, Februari, 1984; dan “Nasib Publik dalam Sebuah Republik.� Prisma, XIV, 5, 1985, hal. 12-37; R. Robinson, Indonesia: The Rise of Capital, Sydney: Allen & Unwin, 1986.

18 R. Robinson, Indonesia, op. cit., 1986.

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 217

Perubahan struktural selama dua dasawarsa ini pun, sampai tingkat tertentu, telah mendorong tumbuhnya kelompok-kelompok profesional dalam masyarakat. Kendati demikian, kelompok yang seharusnya menjadi salah satu pemain utama dalam proses perkembangan kelas menengah ini ternyata belum bisa berbuat banyak. Kendala-kendala struktural dan kultural yang dihadapi oleh kaum profesional di Indonesia, telah seringkali menghambat kemampuan-kemampuan kreatif dan eksploratif mereka.

Kecenderungan-kecenderungan teknokratis dan birokratis sebagai konsekuensi-konsekuensi dari paradigma modernisasi yang dipilih, telah ikut bertanggung jawab bagi mutu profesionalisme19 yang dipilih sebagai strategi penyaluran dan representasi kepentingan-kepentingan strategis di Indonesia telah mengakibatkan terancamnya wilayah-wilayah bebas di kalangan kaum profesional Indonesia.

Akhirnya, satu hal yang penting untuk disinggung adalah kondisi lifeworld20 dalam masyarakat Indonesia selama lebih dari dua dekade di bawah Orde Baru ini. Tak dapat disangkal bahwa modernisasi, terutama percepatan pembangunan ekonomi, telah pula membawa dampak atas struktur makna (meaning structure) di masyarakat. Modernisasi bagaimanapun akan menciptakan diferensiasi pada tingkat signifikasi dengan semakin terdesaknya nilai-nilai dan sistem-sistem makna primordial dan tradisional.

Salah satu asumsi dasar paradigma modern adalah bahwa akselerasi pembangunan ekonomi akan dengan serta merta membawa masyarakat tradisional menuju kepada modern yang salah satu indikasinya adalah munculnya apa yang disebut civic culture. Yang terakhir inilah yang dianggap menjadi landasan kultural bagi munculnya suatu tatanan masyarakat demokratis dan politik partisipatoris seperti yang terjadi di Barat.

19 Tentang korporatisme negara dan dampaknya di masyarakat kapital pinggiran, lihat J. Malloy, Authoritarianism and Corporatism in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburg, 1977; A. Stepan, The State and Society: Peru in Comparative Perspective. Princeton University Press, 1978. Korporatisme negara antara lain telah mengakibatkan sulit berkembangnya kekuatan-kekuatan mandiri di luar jaringan kooptasi dan mobilisasi negara termasuk kelompok profesional.

20 Lihat J. Habermas, Theory, op.cit., 1981. Lifeworld secara sederha dapat didefinisikan sebagai sosial yang telah terbentuk dalam tradisi, kebudayaan bahasa yang dikomunikasikan dalam praktik keseharian dalam komunitas. Ia mencakup khazanah pengetahuan (stock of knowledge), sumber keyakinan-keyakinan (reservoir of convictions), solidaritas dan kemampuankemampuan yang dimiliki dan digunakan secara otomatis oleh para anggota komunitas.

218 Demokrasi dan Civil Society

Pandangan linier dan monolitik atas sejarah yang demikian tentu saja telah banyak dikritik. Untuk kasus Indonesia, pembangunan ekonomi diiringi pula dengan upaya-upaya sistematik bagi restrukturisasi politik dan ideologis. Di masyarakat, modernisasi juga telah semakin pasti mencairkan ikatan-ikatan primordial dan relativisasi nilai-nilai selama ini dianggap sakral dan absolut. Meskipun demikian, terdapat semacam antimoni dalam proses ini. Di satu pihak, pada tingkat politik ideologi formal secara relatif, negara relatif telah sukses melakukan proyek restruk­turisasi ideologi dan politik, yang terlihat dalam penyederhanaan sistem kepartaian, mekanisme lima tahun, dan penyelesaian masalah ideologi dengan asas tunggal dan seterusnya. Pada sisi lain, dalam masyarakat muncul kecenderungan-kecenderungan yang oleh sementara pihak disebut sebagai gejala sektarianisme fundamentalisme, dan gerakan­-gerakan berorientasi kedaerahan.

Antinomi semacam itu mengindikasikan antara lain bahwa terjadi krisis-krisis, baik sistematik maupun lifeworld di masyarakat modern dan rasional. Ide-ide dasar seperti kebangsaan (nasionalisme), kedaulatan rakyat (demokrasi), keadilan sosial, dan kemanusiaan, baru dipahami secara legal-formalistik sementara pada tingkat antara teori dan praksis.

Reaksi-reaksi masyarakat bawah akhir-akhir ini, yang cenderung spontan, sporadis, dan kadang-kadang melalui kekerasan (violence) menyiratkan masih besarnya kesenjangan tersebut terutama ketika persoalan-persoalan dasar seperti perlindungan hak asasi, jaminan distribusi ekonomi yang adil, dan jaminan kebebasan berpendapat tak dapat diselesaikan lewat pranata legal dan politik yang ada. Demikian pula metode “penyelesaian� masalah yang dipakai untuk pihak keamanan negara, yang masih menyukai pendekatan keamanan ketimbang persuasi, menunjukkan masih adanya kekurangyakinan terhadap kemampuan pranata-pranata politik dan hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah, serta masih lebarnya kesenjangan antara keberadaan pranata hukum dan politis yang ada dengan kapasitas interpretif dari para pelaksananya.

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan-permasalahan sekitar lifeworld dan sistem, dalam pengertian yang dipakai Habermas dan Arato,21 21 Dengan sistem di sini, yang dimaksud adalah terutama politik (state) dan ekonomi (kapitalis mutakhir). Untuk menghindari salah pengertian, perlu ditekankan bahwa pendekatan sistem Habermas, dan yang kemudian dikem­bangkan lebih jauh oleh Arato dan Cohen dalam memahami civil society, berbeda dengan pendekatan sistem ala Parsons.

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 219

akan menjadi salah satu agenda pokok bagi upaya penguatan civil society menuju masyarakat dernokrasi. Pada titik inilah, menurut hemat penulis, wacana tentang cendekiawan dan perannya di negeri kita tampaknya perlu difokuskan.

Penghampiran Kontekstual Dalam menyiasati permasalahan cendekiawan dan peran-peran terdapat dua cara penghampiran yang masing-masing sebetulnya bisa saling melengkapi. Yang pertama adalah penghampiran idealistik yang secara genealogis bisa dirunut ke belakang sampai Plato, diteruskan oleh Kant, yang kemudian umumnya diikuti oleh pendekatan mainstream dalam ilmu sosial. Yang kedua, adalah penghampiran kontekstual/struktural seperti yang pernah dikembangkan oleh Gramsci. Penghampiran pertama memandang cendekiawan dari ciri-ciri intrinsik kerja yang seharusnya dilakukan mereka, sementara yang kedua melihatnya dari perkaitan sosial dimana kegiatan yang diberi kategori kecendekiawan (dan dengan demikian kaum cendekiawan yang mewakilinya) mendapa tempat dalam keseluruhan hubungan sosial pada umumnya.22 Cara pandang idealistik umumnya melihat cendekiawan berikut posisi dan perannya dalam masyarakat dalam kerangka normatif dan umumnya ahistoris. la cenderung melihat kelompok strategis ini sebagai suatu kelompok yang homogen dengan kesadaran dan tingkat kerekatan sosial yang tinggi. Akibatnya, pendekatan semacam ini kurang peka terhadap pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam kelompok itu send sebagai akibat dari proses pembentukan sosial modern dan, karenanya pemahaman yang ditawarkan sering lepas dari situasi konkret yang ada.

Sebaliknya, penghampiran kontekstual/struktural mencoba menyiasati kelompok cendekiawan dalam matriks pembentukan sosial dalam konjungtur historis tertentu. Oleh karenanya cendekiawan dipandang dalam kaitannya dengan asal kelas sosialnya (social class origin) yan lebih luas, meskipun tetap menolak pendapat reduksionis yang menyiratkan bahwa Luhmann dan kaum fungsionalis lain. Tentang kritik terhadap yang terakhir ini, lihat J. Habermas, Theory of communicative Action Vol. II, Boston: Beacon Press, 1987; A. Arato, dan J. Cohen (eds.), Civil Society, op. cit., 1993.

22 A. Gramsci, Selections from the Prison Notebooks. Trans., Q. Hoare dan GN. Smith.

New York: International Publisher, (1971), 1987, hal. 8. s

220 Demokrasi dan Civil Society

cendekiawan selalu merupakan instrumen dari kelas. Konsekuensi lebih lanjut adalah bahwa cendekiawan tidaklah merupakan kelas tersendiri, apalagi yang berciri homogen berhubung dapat diasumsikan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat, memiliki sejenis cendekiawan tersendiri.

Oleh sebab itu, kecendekiawanan tidak lagi hanya dimengerti secara elitis dimana dia dimonopoli oleh kaum filsuf seniman, atau kaum terpelajar, seperti umumnya diklaim. Di masyarat modern, mereka yang terlibat dalam kerja-kerja teknis pun (mulai di teknokrat sampai dengan buruhburuh di pabrik-pabrik), memiliki angota-anggota yang berfungsi sebagai cendekiawan. Mereka ini, yang muncul sebagai akibat diferensiasi sosial modern, disebut Gramsci sebagai kaum cendekiawan baru yang turut pula berkiprah dalam proses transformasi sosial-budaya dan politik.

Pemahaman tentang cendekiawan secara kontekstual/struktural semacam ini sudah barang tentu akan menganalisis kaum cendekiawan dari fungsinya dalam masyarakat secara lebih dinamis dan fleksibel. Ia akan lebih menitikberatkan pada kerja-kerja kongkret apa yang dituntut merealisasikan oleh kaum cendekiawan dalam formasi sosial dan kelompok sosial tertentu, yang akan mampu mempengaruhi proses politik, ekonomi dan sosial-budaya yang sedang terjadi.

Bertolak dari kerangka pendekatan di atas, dapat dikatakan bahwa wacana cendekiawan dan perannya dalam masyarakat Indonesia secara historis struktural masih dikuasai oleh kelompok kelas menengah, utamanya dari lapisan terdidik dan profesional yang berada di wilayah perkotaan. Walaupun di sana sini terjadi perbincangan yang melibatkan kalangan cendekiawan dari kalangan lain, misalnya cendekiawan yang berasal dari wilayah pedesaan; lingkupnya masih terbatas pada mereka yany juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi dan berasal dari kelas elite.

Dipandang dari konteks historis-struktural, hal semacam itu terjadi antara lain karena kiprah cendekiawan modern Indonesia muncul dan diprakarsai oleh kelompok terdidik (terutama sekular) yang berpusat di kota-kota. Generasi-generasi awal cendekiawan Indonesia modern, tak pelak lagi didominasi oleh mereka yang memiliki class origin dari elite baru (the new indigenou elite) yang mendapat kesempatan memperoleh didikan

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 221

modern (Barat).23 Mereka inilah yang kemudian terpengaruh besar terhadap perjalanan sejarah politik bangsa karena keberhsasilan mereka merumuskan pemikiran-pemikiran sosial ekonomi don politik modern sebagai antitesis rezim kolonial.

Dalam perjalanan sejarah sampai dengan munculnya Orde Baru, menengah kota masih tetap menjadi class origin yang dominan dari cendekiawan yang secara aktif melakukan wacana dan praksis politik.

Hanya saja terjadinya proses diferensiasi sosial menyusul modernisasi yang telah dimulai segera setelah kemerdekaan, telah mulai menggeser kedudukan elemen kelompok berpendidikan Barat sebagai penentu. wacana dan praksis cendekiawan itu. Mulailah bermunculan elemen elemen lain yang terlibat dalam wacana tersebut, misalnya pada mahasiswa, seniman, wartawan dan berbagai kelompok profesional lainnya, Semenjak Orde Baru berdiri, elemen cendekiawan “baru” dalam bentuk para “ para teknokrat ikut berperan besar dalam penemuan kebijakan. kebijakan politik, ekonomi dan sosial. Demikian pula, kelompok yang oleh Gramsci disebut cendekiawan “tradisional” pun masih bertahan dan bahkan untuk tingkat tertentu berpengaruh besar akibat keterlibatan mereka dalam wacana dan praksis politik di bawah Orde Baru.

Demikianlah secara amat disederhanakan, tampak bahwa konstelasi cendekiawan Indonesia mengalami kaitan erat dengan perubahanperubahan formasi sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Tak terlalu mengherankan apabila wacana tentang cendekiawan dan perannya tak lagi dapat dilakukan secara sederhana sebagai konsekuensi logis dari semakin kompleksnya peta cendekiawan itu sendiri. Belum lagi pengaruh negara yang telah secara aktif terlibat dan bahkan mendomina wacana sosial, politik, dan ekonomi selama lebih dari dua dasawarsa ini.

Oleh karenanya, pada hemat penulis yang menjadi permasalah mendesak saat ini bukanlah sekadar membuat peta normatif dan idealist tentang siapa yang mesti dianggap sebagai wakil sah cendekiawan Indonesia berikut daftar peran-peran yang harus dimainkannya. Hal ini disebabkan adanya kesan dominasi salah satu kelompok cendekiawan 23 Lihat D. Rahardjo, “Peran Angkatan, Formasi Sosial dan Negara”. Prisma XIV, 8, 1985, hal. 47-62. Tentang munculnya elite baru pribumi, lihat R. van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia. Tell. ZD Noer, Jakarta: Pustaka lam, 1984.

222 Demokrasi dan Civil Society

terhadap yang lain yang mungkin memiliki paradigma dan latar belakang sosial yang berbeda. Kalau toh identifikasi itu memang diperlukan, maka pada hemat penulis ia adalah identifikasi yang transparan dan berpijak pada realitas sosial yang konkret tentang kelompok-kelompok cendekiawan di Indonesia yang secara struktural dan politik memiliki kepentingan dan keprihatinan yang kurang lebih sama tentang perjalanan proses politik dan demokratisasi di Indonesia saat ini, serta di masa depan. Demikian pula identifikasi tema-tema sentral yang relevan dan dapat dipakai bersama sebagai titik tolak dalam wacana dan praksis cendekiawan. Yang terakhir ini termasuk permasalahan penguatan civil society yang kita jadikan pokok bahasan saat ini.

Sikap Kritis Kaum Cendekiawan Apabila disepakati bahwa wilayah aktualisasi kelompok cenclekiawan terutama ada pada bidang pemikiran, maka sudah sewajarnya apabila dalam tema penguatan civil society ini, bidang garapan yang relevan adalah pemikiran mengenai situasi civil society Indonesia saat ini dan kemungkinan penguatannya sebagai salah satu prasyarat utama untuk sebuah masyarakat politik yang demokratis. Hal ini mengharuskan cendekiawan memperlihatkan secara kritis dinamika sosial dan politik nasional, yang selama lebih dari dua dasawarsa ini menyaksikan bertumbuhnya negara sebagai entitas yang semakin hari semakin dominan dan lingkup pengaruhnya telah “mengatasi� masyarakat. Seperti telah dikemukakan di depan, di negara-negara kapitalis pinggiran seperti negara bukan saja secara sistematis telah melakukan penetrasi- penetrasi ke dalam masyarakat (lewat regulasi, institusionalisasi dan politik, korporatisasi negara, dan depolitisasi massa), tetapi lewat hegemoni ideologis.

Dalam rangka mensukseskan proyek hegemoninya, negara telah melakukan serangkaian kebijakan dan program yang pada ujungnya ditujukan untuk memperkecil polarisasi-polarisasi ideologis dan kultural yang bisa mengancam keutuhan negara-bangsa. Kebijakan pengasastunggalan ideologi organisasi politik dan ormas, program P4, pendidikan moral Pancasila dan seterusnya, merupakan pengejawantahan dari keinginan meredam konflik-konflik yang bersumber pada ikatan-ikatan primordial. Meskipun demikian, keberhasilan negara dengan proyek ideologisnya ini masih perlu ditunggu, karena dalam kenyataan masih

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 223

terdapat jarak antara penerimaan formal dengan praktik-praktik yang dilakukan di lapangan. Berbagai konflik sosial dan politik yang memiliki bobot SARA membuktikan bahwa masih terdapatnya keberatan-keberatan dan perlawanan-perlawanan, baik secara terbuka maupun tidak terhadap kebijakan-kebijakan ideologis yang dilakukan oleh negara.

Di sisi lain, perlawanan-perlawanan yang berorientasi primordial tersebut juga menunjukkan adanya krisis-krisis baik sistematik maupun lifeworld akibat semakin meluasnya proses diferensiasi sosial dan kultural sebagai buah dari modernisasi yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir.

Tergusurnya kepastian-kepastian dan konvensi-konvensi tradisional pula menghilangnya kelekatan sosial tradisional dan sebagainya mengakibatkan perlunya suatu konsensus nilai yang baru. Sayang sekali, tawaran-tawaran yang tersedia, baik berupa keterlibatan dalam sistem produksi modern di satu pihak dan di pihak lain reinterpretasi nilai-nilai tradisional maupun yang datang dari luar, umumnya tampil secara distorsif atau bersifat dangkal. Akibatnya, terjadilah kecenderungan-kecenderungan eksterm dalam menghadapi semua yang baru, atau terjadi imitasi dangkal terhadap nilai-nilai dan ekspresi-ekspresi budaya asing.

Dalam kondisi masyarakat seperti ini, dialog-dialog untuk mencari titik temu dan konsensus-konsensus baru dalam mengatasi problem sistemik dan lifeworld sebenarnya amat diperlukan. Demikian pula pranata-pranata sosial dan politik dituntut semakin efektif dalam menyalurkan aspirasiaspirasi yang semakin heterogen itu. Tetapi tampaknya kepentingan jangka pendek dalam rangka percepatan akumulasi kapital serta keinginan untuk menghindari konflik dan pertikaian dalam rangka menjaga stabilitas politik dan integrasi nasional telah mengganjal upa upaya tersebut.

Yang kemudian terjadi adalah semakin menyempi wilayah publik karena imperatif-imperatif keamanan dan stabilitas politik itu.

Dari peta umum di atas, dapatlah secara saksama dicari tempat kerjakerja yang relevan bagi kelompok cendekiawan yang memilih keprihatinan terhadap perluasan wilayah publik yang mendesak itu. Bidang-bidang kerja tersebut, baik yang berada pada tataran pemikiran maupun praksis bisa dirumuskan secara lebih gamblang dan berpijak pada kebutuhan yang ada.

Dalam rangka mencari relevansi inilah penulis ingin mengajukan pengalaman-pengalaman dari para cendekiawan dalam gerakan

224 Demokrasi dan Civil Society

prodemokrasi di Eropa Timur, yang memiliki permasalahan lemahnya civil society dan menyempitnya wilayah publik, sebagai model wacana cendekiawan Indonesia. Di Eropa Timur, cendekiawan-cendekiawan seperti Havel (Ceko), Michnik (Polandia) dan kawan-kawannya mengembangkan wacana civil society dan mengembalikan wilayah publik yang bebas sebagai strategi utama perjuangan menuju demokrasi di bawah rezim totaliter.

Dengan menggunakan pijakan filosofis yang berasal dari tradisi Pencerahan (Enlightenment), para cendekiawan tersebut mencoba mengupayakan terciptanya sebuah masyarakat terbuka (open society) sebagai antitesis masyarakat tertutup (closed society) yang dilahirkan oleh rezim totaliter. Yang relevan untuk dicatat di sini adalah bahwa civil society yang ingin dibangun oleh para cendekiawan Eropa Timur bukanlah civil society dalam pengertian liberal, di mana salah satu cirinya adalah dominasi ekonomi pasar dan kecenderungan partisipasi politik yan semakin formalistik dari masyarakat.24 Civil society yang dimaksudkan dan diperjuangkan adalah yang mampu mendorong sikap kritis-refletif dan menolak dominasi ekonomi pasar (kapitalistik), serta yang memperkuat partisipasi aktif masyarakat lewat pranata-pranata politik yang dibuat. Civil society yang reflektif ini juga akan menjadi sumber bagi pengembangan budaya politik-demokratis, karena ia menyiratkan keberadaan wilayah publik yang bebas. Kritik terhadap sistem kapitalisme dan demokrasi liberal adalah hilangnya wilayah publik secara penuh seperti yang dicita-citakan. Masyarakat kapitalis liberal, dalam pandangan ini, telah berkembang secara distortif malah mewujudkan masyarakat massa yang cenderung bersikap bodoh, dan ini terutama pada mereka yang berada di tingkat bawah. Dalam hal ini, peringatan Tocqueville amat relevan, yaitu bahwa demokrasi yang tidak dilandasi partisipasi aktif dari masyarakat di dalam pranata-pranata politik dan sosial yang egaliter akan menghapus ciri-ciri demokratis dalam budaya politik dan pranatapranata sosia1.25 Berdasarkan kritik terhadap sistem dan budaya totaliter itulah kemudian muncul praksis para cendekiawan di Ceko, Hungaria, dan Polandia dalam 24 Di sinilah apa yang disebut sebagai perjuangan “anti politik� mengac Ia melawan politik dalam artian formal seperti dalam masyarakat kapitalis. Lih G. Konrad, antipolitics.

San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.

25 A. Arato, dan J. Cohen. Civil society, op. cit., hal. 19.

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 225

bentuk gerakan-gerakan prodemokrasi. Demikianlah maka munculnya Piagam 77 (charter 77); Civic Forum; Solidaritas dan seterusnya, tak lepas dari wacana cendekiawan yang mencoba membentuk model masyarakat politik baru berdasarkan civil society yang mandiri. Aksi-aksi seperti parallel politics di Polandia, anti-political politics di Cekoslowakia, dan seterusnya tak lain diciptakan sebagai counter discourse bagi sistem politik totaliter.

Pertanyaan yang segera muncul adalah apakah pengalaman di Erops Timur bisa dipakai sebagai model paradigmatik wacana dan praksis cendekiawan di Indonesia? Jawabannya tentu tidak bisa hitam-putih, ya atau tidak. Ada beberapa nuansa yang berlainan antara situasi Eropa Timur dan situasi Indonesia. Pertama, harus diingat konjungtur sejarah (historical conjuncture) dan kondisi politik dan ekonomi yang berbeda antara kedua wilayah itu. Kedua, secara sosiologis-politis, tingkat kerekatan cendekiawan dengan massa di Eropa Timur dan Indonesia amat berbeda.

Pada yang pertarna, cendekiawan yang terlibat menggerakan prodemokrasi umumnya muncul dari latar belakang ul yang tidak jauh berbeda dengan kelas bawah. Oleh karenanya bentukan historical bloc antara kelompok cendekiawan kelas menengah dan bawah tampak lebih mudah dilakukan.

Pada yang kedua, cendekiawan yang terlibat dalam gerakan prodemokrasi tampaknya terbatas pada mereka yang berlatar kelas sosial menengah ke atas. faktor-faktor ekstrinsik amat mempengaruhi pula bagi keberhasilan gerakan prodemokrasi di Eropa Timur. Krisis-krisis internal rezim komunis dan dukungan kuat negara-negara kapitalis Barat bagi gerakan demokrasi memungkinkan cendekiawan mendapatkan momentum bagi gagasan-gagasan dan perjuangan di bawah rezim komunis yang represif.

Kendati demikian, cendekiawan di Indonesia tetap bisa memakai pengalaman-pengalaman tersebut sebagai model, setidaknya pada tingkat pemikiran, kalau toh tidak pada tingkatan praksis. Upaya penguatan civil society yang diperjuangkan di Indonesia, menurut hemat penulis memiliki beberapa kemiripan dengan permasalahan yang ada di Eropa Timur. Salah satu yang pokok adalah bahwa keduanya berhadap dengan persoalan dominasi negara dalam wacana dan praksis politik, ekonomi dan sosial budaya. Meskipun ciri dan sifat negara di dua wilayah ini jelas berbeda, antara cenderung membatasi otoriter birokratik namun keduanya cenderung membatasi gerak pertumbuhan masyarakat, civil society, dan wilayah publik yang bebas.

226 Demokrasi dan Civil Society

Kemudian, strategi demokratisasi lewat penguatan civil society merupakan strategi kultural dan mengambil pendekatan bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Jadi, secara normatif strategi penguatan civil society amat bertentangan dengan pendekatan radikalrevolusioner, karena pada yang belakangan ini terdapat kontradik8 kontradiksi internal yang justru menghambat pertumbuhan civil society.

Selanjutnya, cendekiawan di Indonesia bisa memakai model pengalaman di Eropa Timur dalam hal pencarian alternatif mengenai model demokrasi yang diinginkan. Refleksi kritis terhadap dam negatif sistem kapitalis dalam penguatan civil society dan wilayah publik yang bebas memungkinkan pencarian alternatif sistem yang mam secara terusmenerus memberikan kesempatan bagi partisipasi politik dari masyarakat yang bukan hanya bersifat formal. Dalam konteks Indonesia, maka demokrasi Pancasila sebagai alternatif sistem politik teokratis, liberal, maupun sosialistis-komunistis sangat relevan untuk diangkat sebagai tema wacana politik. Dalam hal ini, bagaimana konsep demokrasi Pancasila itu dikembangkan, baik pada tingkat norma maupun praksis sehingga ia memiliki pemihakan yang besar bagi pertumbuhan dari penguatan civil society vis-a-vis negara. Sampai saat pelaksanaan demokrasi Pancasila jelas masih dalam kerangka pemahaman teroretis negara integralistik yang mengandaikan kecilnya tingkat kemandirian civil society.

Akhirnya, keberhasilan gerakan prodemokrasi di Eropa Timur, ikut ditentukan pula oleh kemampuan kaum cendekiawan untuk mengembangkan wawasan inklusif dan melakukan kerja secara bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap civil society yang mandiri dan wilayah publik yang bebas. Di sini termasuk lembaga-lembaga keagamaan, pers, seni, buruh, petani dan seterusnya yang punya andil besar dalam menopang aktivitas kelompok cendekiawan.

Di masa lalu cendekiawan Indonesia pun mampu melakukan hal yang sama, yaitu menciptakan semacam historical block bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan demokratis di dalam masyarakat. Sayang sekali, saat ini terjadi kemunduran karena kecenderungan eksklusifisme telah dan sedang terjadi yang pada gilirannya menghambat visi dan aktivitas cendekiawan, baik dalam wacana maupun praksis lintas kultural dan sektoral. Masih adanya kecurigaan kelompok cendekiawan yang satu terhadap yang lain menunjukkan bahwa dialog antarkelompok cendekiawan dalam upaya

Cendekiawan dan Pemberdayaan Civil Society 227

konsolidasi bagi kebersamaan mereka masih perlu ditingkatkan. Demikian pula kecenderungan elitisme kelompok cendekiawan perlu dikendalikan, kalau tidak mungkin dihilangkan, agar tidak menghambat upaya kerja sama dengan kelompok lain dalam masyarakat.

Bab 10

Upaya Islam dalam Membangun Civil society

Salah satu gejala yang paling menarik dalam wacana dan praksis tentang Islam Indonesia di bawah Orde Baru adalah usaha pencarian yang terus menerus dari kalangan intelektual Muslim agar tetap dapat relevan di dalamnya, bahkan kalau mungkin, bisa mewarnainya. Di dalam dunia perpolitikan, para pemimpin, intelektual dan aktivis Muslim telah, sedang dan akan terus berusaha keras untuk mencari jalan agar umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, tetap dapat bukan saja eksis sebagai sebuah komunitas dan warga negara yang berdaulat, tetapi juga turut serta dalam proses demokratisasi yang menjadi tuntutan seluruh anggota.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan oleh para aktivis dan intelektual Muslim adalah apa yang disebut dengan pendekatan transformasi sosialbudaya. Ini adalah pendekatan yang merupakan gabungan dari pendekatan kultural dan struktural, di mana tekanan diberikan kepada perlunya kulturisasi Islam yang dirangkai dengan upaya perubahan-perubahan sosial untuk membebaskan umat dan masyarakat Indonesia umumnya dari kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan.1 Di lihat dari dimensi politiknya, maka pendekatan transformatif ini ditandai dengan wawasan politik populis dan memiliki komitmen “terbentuknya masyarakat yang kuat dalam hubungannya dengan negara�2 1 Abdurrahman Wahid, Universalisme dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam: Kumpulan Karangan, Jakarta: tp, 1991, hal. 40.

2 Bachtiar Effendy, “Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran Praktik Politik Islam di Indonesia,� Prisma, No. 5, Mei 1995, hal. 17.

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 229

Menurut hemat saya, pendekatan transformatif ini memiliki kedekatan dengan trend mutakhir dalam wacana politik yang dikenal sebagai wacana civil society. Wacana yang mulai populer semenjak akhir dasawarsa 80-an itu dianggap sebagai salah satu pintu masuk penting bagi perjuangan membentuk sistem politik demokratis yang menitikberatkan pada masalah peningkatan kemandirian masyarakat perluasan ruang publik bebas (the free public sphere).

Civil society, sebagaimana dikonsepsikan oleh para pelopornya,tiga ciri utama: 1) adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individuindividu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara, 2) adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik secara aktif dari warga negara melalui wacana dan praksis yang berkaitan dengan kepentingan publik, dan 3) adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak intervonis.3 Akhir-akhir ini wacana tentang civil society telah semakin mendapatkan perhatian dari kalangan aktivis dan intelektual Muslim Indonesia. Berbagai publikasi, baik ilmiah maupun populer, mengenai topik ini semakin sering dijumpai dan disambut dengan antusias, juga halnya dengan forum-forum publik yang diselenggarakan untuk membahas permasalahan sekitar civil society di Indonesia, berikut tempat dan sumbangan Islam terhadap perkembangannya. Kendati harus diakui bahwa wacana ini masih dalam babak awal di kalangan Islam, namun tak berlebihan jika dikatakan bahwa kaum intelektual dan aktivis Muslim Indonesia termasuk yang berada di barisan depan dalam menyiasati perkembangannya di negeri ini.

Tulisan ini tidak berpretensi menyajikan suatu kajian tuntas (exhaustive) mengenai perspektif Islam tentang civil society, khususnya di Indonesia. nkuplah bila ia memberikan tilikan-tilikan dalam (insights) mengenai tensi dan aktualisasi Islam dalam upaya penciptaan dan pemberdayaan civil society di Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.

3 Daniel Bell, “American Exceptionalism Revisited, The Role of Civil N..a ty,� The Public Interest, No. 95, 1989. Lihat juga John Keane, “Remembering the Dead: Civil society and the State from Hobbes to Marx and Beyond,� in John Keane (ed.), Democracy and Civil society, London: Verso, Jean Cohen and A. Ando, Civil society and Political Theory, Cambridge: MIT Press, 1992.

230 Demokrasi dan Civil Society

Modernisasi, Politik dan Islam Telah banyak kajian yang dilakukan mengenai proses modernisani dan berbagai implikasi politiknya terhadap umat Islam di Indonesia.4 Pada umumnya para pengamat politik Islam sepakat proses modernisasi yang berlangsung di bawah Orde Baru telah mendorong dilakukannya upayaupaya reinterpretasi dan penyesuaian-penyesuaian diri dalam batang tubuh ummat Islam sehingga mereka setidaknya tetap dapat eksis dalam gejolak perubahan yang berlangsung atau, kalau mungkin, malahan dapat menyumbangkan alternatif-alternatif di dalamnya. Ini terutama dirasakan di dalam wacana kiprah politik di bawah Orde Baru yang telah semenjak dini mengagendakan dan melancarkan restrukturisasi mendasar yang kemudian dipergunakan untuk menopang proses akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Restrukturisasi politik yang dilakukan Orde Baru telah menghasilkan sebuah format politik baru yang ciri-ciri umumnya tak jauh berbeda dengan negara-negara kapitalis pinggiran (peripheral capitalist states) beberapa negara di Amerika Latin dan Asia. Ciri-ciri itu antara lain adalah 1) munculnya negara sebagai aktor atau agen otonom yang posisinya kemudian “mengatasi” masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya, 2) menonjolnya peran dan fungsi birokrasi dan teknokrasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik, 3) semakin terpinggirkannya sektor-sektor “populer” dalam masyarakat --termasuk kaum intelektual--, 4) diterapkannya model politik eksklusioner melalui jaring korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politik, dan 5) penggunaan secara efektif hegemoni ideologi untuk memperkokoh dan melestarikan legitimasi sistem politik yang ada.

Dengan format politik yang dibuatnya, Orde Baru kemudian berhasil melakukan konsolidasi ke dalam yang hasilnya adalah tersingkirnya 4 Karnal Hassan, Muslim Intellectuals Responses to “New Order” Mu dernization in Indonesia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1980, Allan Sambon, “Conception of Politics, Power and Ideology in Contemporary Indonesian Islam,” in Jackson, Karl D. and L.W. Pye (eds.), Political Power and Communication in Indonesia, Berkeley, CA: University of California, Nurcholislt Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, Bandung: Mizan, 1987. M, Dawam Rahardjo, Intelektual, Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Sebuab Risalah Cendekiawan Muslim, Bandung: Mizan, 1994. M. Amien Rais, Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta, Bandung: Mizan, 1987. M. Syafi’i Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuab Kaftan Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 231

kekuatan-kekuatan politik oposisional pada ruang politik resmi. Termasuk dalam hal ini adalah keberhasilan Orde Baru “menjinakkan” kiprah politik kelompok Islam yang dinilai akan menghambat proses stabilisasi politik.

Domestikasi politik Islam secara sistematis dan risiko yang diantisipasi dapat dilakukan dengan menciptakan serangkaian kebijakan dan tindakan yang konsisten dan konstitusional. Misalnya melalui proses penyederhanaan partai dan kebijakan massa mengambang marginalisasi tokoh-tokoh Islam yang dianggap menganut “garis keras,” represi terhadap gerakangerakan sempalan Islam, kooptasi para pemimpin Islam yang dianggap berpengaruh dan populer, kontrol birokrasi terhadap lembaga-lembaga Islam, baik milik negara maupun swasta, dan yang paling akhir adalah dekonfessionalisasi batang tubuh politik melalui pengasas-tunggalan ormas dan orsospol.

Sudah dapat diterka bahwa respon kalangan Islam terhadap kebijakan utk Orde Baru sangat bervariasi, mulai dari yang keras dan non-konformis seperti munculnya gerakan Islam sempalan pada awal dasawarsa 70-an dan pertengahan dekade 80-an, sampai kepada yang lunak akomodatif seperti ditunjukkan oleh organisasi-organisasi Islam semacam Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti, dan juga gerakan mahasiswa Muslim seperti HMI dan PMII. Dapat dikatakan bahwa kelompok garis keras gagal dalam kiprah politik mereka dan bahkan harus menghadapi risiko represi fisik maupun politis seperti yang dialami oleh kelompok Komando Jihad, kelompok Amir Biki dan sebagainya.

Dalam hal kelompok akomodasionis, respon yang ada setidaknya bisa dibagi atas tiga macam. Pertama adalah dengan melalui keterlibatan aktif dalam birokrasi negara atau berkiprah di dalam kerangka jaringan korporasi negara. Beberapa pemimpin dan aktivis politik Muslim seperti Sularso, Bintoro Tjokroamidjojo, Barli Halim, Bustanil Arifin, Madjid Ibrahim, Mar’ie Muhamad dan sebagainya adalah di antara mereka yang dianggap menerapkan pendekatan terlibat dalam mesin birokrasi negara5.

Pendukung pendekatan ini juga berusaha menciptakan lembaga-lembaga Islam yang terkait dengan birokrasi misalnya MUI, MDI dan GUPPI. Lembaga-lembaga ini dijadikan wahana untuk melakukan perbaikan dan memperjuangkan kepentingan politiknya.

5 Efendi, op. cit., hal. 16.

232 Demokrasi dan Civil Society

Bagi pendukung pendekatan ini, maka jalan reformasi umat dari atas (the reform from above) dianggap lebih sesuai dengan kondisi politik yang ada. Mereka beranggapan bahwa dengan menggunakan jalur birokrasi itu mereka bisa melakukan perbaikan dari dalam dan mereka berfungsi sebagai perantara bagi kepentingan politik umat vis-a-vis negara. Asumsi dasar yang dipakai adalah, “hanya dengan cara bergabung dengan institusi politik dan birokrasi yang ada, mereka dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan� dan dapat menepis kecurigaan “pembangkangan Islam tehadap birokrasi6.

Pendekatan ini tentu saja bukan tanpa risiko, terutama bila dikaitkan dengan ide pemberdayaan dan kemandirian dan masyarakat umum.

Secara teoretis, pendekatan birokratis ini hanya menyumbang sedikit saja bagi pemandirian dan pemberdayaan umat, karena orientasi birokratik teknokratik yang top-down sangat tidak peka terhadap aspirasi dari bawah.

Jadi, kendati kelembagaan yang mereka gunakan memiliki sumber daya yang lebih besar, namun efektivitas kiprah mereka akan terbatas, karena kontrol yang sangat besar dari negara. Setidaknya kecenderungan untuk memandang kepentingan negara harus didahulukan dari kepentingan umat akan sangat besar.

Pendekatan kedua mencoba melakukan respon dari sisi lain, pemberdayaan umat dari luar wilayah negara namun sambil mengupayakan terciptanya hubungan dengan negara atau, setidaknya, faksi-faksi elite negara yang memiliki kepentingan yang sama. Pendukung pendekatan ini adalah para aktivis dan intelektual yang kebanyakan masih atau pernah aktif dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh karenanya memiliki komitmen yang tinggi pada pemberdayaan dan kritis terhadap birokrasi. Mereka juga lebih memiliki jaringan ke bawah ketimbang kaum birokrat, sementara akses mereka pada negara pun bisa diupayakan bahkan diperbesar. Dalam hal strategi pemberdayaan, pendekatan kedua ini menggunakan pendekatan top-down dan sekaligus bottom-up dengan tujuan jangka panjang agar umat Islam bangkit kembali sebagai kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang pada gilirannya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat negara.

Dalam kenyataannya, pendekatan kedua ini lebih populer karena memiliki daya tarik yang lebih kuat bagi umat ketimbang yang pertama.

6

Ibid.

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 233

Tak heran jika ia mendapat sokongan dari kelas menengah Muslim, terutama kaum profesional dan cendekiawan yang berbasis urban dai berlatar pendidikan cukup tinggi. Mereka ini adalah produk modernitas, dan karenanya akrab dengan wacana modern, baik dalam dataran maupun implementasi pragmatisnya. Keterlibatan langsung dalam proses modernisasi membuat mereka tidak asing lagi dengan idiom-idiom baru serta memahami berbagai perubahan yang terjadi pada level nasional regional, dan global. Pada pendekatan ini, yang menjadi basis normatif adalah bagaimana mengislamkan modernitas dan proses modernisasi di Indonesia, termasuk ruang-ruang sosial, kultural, ekonomi, dan politik yang dihasilkannya. Proses pengislaman ini penting sebagai “cara untuk membangun kembali sebuah identitas dalam sebuah dunia yang kehilangan makna dan jadi tak berbentuk (amorphous) serta mengasingkan7.

Modernitas dan modernisasi, yang dilancarkan mengikuti paradigma di luar Islam, dikhawatirkan akan membawa akibat kehilangan otentisitas jati dirinya dan karena rentan terhadap ideologi sekular8. Modernisasi yang berlangsung masih merupakan arena peperangan peradaban (al-ghazw althaqafy) dan peperangan pikiran (al-ghazw al-fikr) antara Barat dan Islam, yang sekular dan yang religius.

Pendukung Islamisasi atas modernitas ini memandang proses modernisasi sebagai sesuatu realitas yang tak terelakkan —bukankah mereka adalah sebagian produknya?-- namun berusaha agar ia mengikuti norma-norma Islam yang paripurna dan universal. Karena itu, salah satu pitlyek yang ingin direalisasikan adalah bagaimana agar seluruh kiprah is foal, kultural, ekonomi dan politik memiliki warna Islam. Penciptaan sistem pengetahuan Islam, masyarakat Islam, ekonomi Islam, dan merupakan manifestasi proyek Islamisasi tersebut.9 Pendekatan semacam ini mengundang permasalahan serius terutama apabila diletakkan dalam konteks masyarakat plural seperti 7 Gilles Kapel, The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christianity Judaism in the Modern World, Pennsylvania: Penn State Press, 1994. Bruce lawrence, The Defenders of God: The Fundamentalist Revolt Against the Modern to. San Francisco: Harper and Collins, 1989. H 8 Olivier Roy, The Failure of Political Islam, Cambridge, Mass: Harvard itiversity Press, 1994, hal. 22.

9 Bassam Tibi, “Culture and Knowledge: The Politics of Knowledge as a ovilmodern Project? The Fundamentalist Claim to De-Westernization. “Theory, culture and Society, 12, 1995. Lihat juga Ray, The Failure, op. cit.

234 Demokrasi dan Civil Society

Indonesia. Kecenderungan partikularistik yang inheren di dalamnya akan mempengaruhi pola hubungan umat dengan mereka yang ada di luarnya.

Seperti dikatakan oleh Abdurrahman Wahid, kehendak untuk melakukan pengislaman, terutama melalui negara dan perangkat legal-formal, akan memicu kecenderungan sektarian di dalam umat Islam secara real-politis, menghambat proses integrasi umat Islam dalam kebangsaan Indonesia10.

Selain itu, dalam konteks politik Orde Baru, kekhawatiran akan timbulnya Islamisasi politik bisa menjurus pada panjangan dari apa yang disebut Mochtar Pabottingi sebagai situasi darurat sehingga memberi legitimasi bagi dipertahankannya status quo.11 Dalam pada itu, pendekatan ketiga mencoba memilih model traits formatif dengan tekanan pemberdayaan masyarakat dari luar nem dengan memprioritaskan lapisan bawah. Dalam konteks politik, transformasi tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara di mana ulna, Islam menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Pendekatan in berupaya untuk mengambil jarak dari negara kendatipun tidak ber.trn menolak keberadaan atau legitimasinya. Yang diinginkan adalah bagaimana kekuatan negara yang sangat besar itu bisa secara gradual diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang semakin mandiri dan mampu melakukan pengaturan terhadap kepentingannya.

Pendekatan ini melihat kondisi politik Islam dalam perspektif yang berbeda dengan kedua pendekatan sebelumnya. Kepentingan umat Islam tidak bisa dilihat secara terpisah dari kepentingan bangsa sera keseluruhan dan karenanya melakukan pendekatan parsial seperti pare birokrat dan teknokrat tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam pada itu, menurut Wahid, Islam haruslah dilihat sebagai faktor komplemenier dalam masyarakat plural seperti Indonesia ini. Dengan demikian, uunui Islam seyogyanya tidak memandang dirinya sebagai faktor kompetil yang hanya akan berfungsi disintegratif bagi kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan.12 Ini merupakan ajakan bagi umat untuk berintegnial 10 Douglas Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of Tolerance.

London: Routledge, 1995, hal. 45-74.

11 Mochtar Pabottingi, “Dilema Legitimasi Orde Baru: Bayangan Politik dan Arah Pemecahannya,� dalam Syamsudin Haris dan Riza I (eds.), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, Jakarta: Gramdeia, 1995 12 Abdurrahman Wahid, “The Islamic Masses in the Life of State and Nation,� Prisma, No. 35, March, 198

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 235

dengan bangsa, karena Islam di Indonesia memang harus menerima realitas modern yang bernama negara-bangsa (nation-state)13. Almarlit int KH. Ahmad Shiddiq, salah seorang tokoh di belakang penerimaan azua tunggal Pancasila oleh NU, misalnya, menegaskan bahwa umat Islam harus menerima Republik yang ada sebagai bentuk final perjuangan umat untuk mendirikan negara di kepulauan Indonesia ini.14 Oleh karena itu, pendekatan ketiga ini menolak ide dan proyek Islamisasi masyarakat dan politik, tetapi bagaimana menciptakanakin Indonesia di mana umat Islam kuat, dalam pengertian “berfungsi dengan sebaik-baiknya.”15 Perjuangan politik umat justeru mencari platform yang sama dan titik-titik temu (kalimatun sawa’) dengan kelompok lain dalam masyarakat untuk memperjuangkan sebuah tatanan politik yang modern, demokratis, dan adil. Islam sebagai sistem ajaran harusnya memberi sumbangan berupa etika sosial bagi masyarakat Indonesia modern di samping sumbangan dari sumber lain.

Salah satu hal yang sangat mendesak bagi pendekatan transformatif ini adalah memperkokoh landasan-landasan teoretis yang akan dipergunakan dalam kiprah pemberdayaan. Pada tataran teologis, para pemikir intelektual kelompok ini telah mengintrodusir teologi transformatif sebagaimana dilakukan oleh Moeslim Abdurrachman, Djohan Efendi, Masdar F. Mas’udi, Abdurrahman Wahid dan sebagainya. Mereka menginginkan perubahan pada level struktural dan kultural sebagai strategi yang paling tepat dalam pemberdayaan ini. Dan di sinilah saya kira wacana civil society terasa sangat relevan untuk dimasukkan ke dalamnya aktivis dan cendekiawan yang memilih pendekatan transformatif diharapkan akan bisa menyumbangkan gagasan dan program-programnya pembentukan civil society di Indonesia yang kuat, mandiri dan menjadi landasan sebuah sistem politik demokratis.

13 James Piscatori, Islam in the World of Nation-States, New York Cambridge University Press, 1986. Hamid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Austin: University of Texas Press, 1982.

14 Ahmad Shiddiq, Islam, Pancasila dan Ukhuwwah Islamiyah, Jakarta LTN-NU, 1985, hal. 25; Andre Feillard, Traditionalist Islam and the State ln Indonesia: Flexibility, Legitimacy, and Renewal, Honolulu: East-West Center, 1993, hal. 21 15 Ramage, op. cit., hal. 64

236 Demokrasi dan Civil Society

Gagasan Islam Mengenai Civil society Gagasan dan praksis tentang civil society, tak pelak lagi, merupakan produk sejarah dan masyarakat Barat modern. Ia muncul bersamaan dengan proses modernisasi, utamanya pada saat terjadinya transformasi dari masyarakat feodal agraris menuju masyarakat industrial kapitalistis.

Civil society sebagai gagasan adalah anak kandung filsafat Pencerahan (Enlightenment), yang meretas jalan bagi munculnya sekularisme sebagai weltanschauung yang menggantikan agama, dan sistem politik demokrasi sebagai pengganti sistem monarkhi. Adalah para pemikir pencerahan seperti Adam Ferguson yang mula-mula berbicara tentang civil society dalam konteks Eropa abad ke-18 berkaitan dengan tumbuhnya sistem ekonomi pasar. Demikian pula Rousseau dan Locke adalah pemikir-pemikir.

Pencerahan yang mencoba memberi landasan filosofis bagi munculnya sistem politik yang memberi posisi sentral pada kedaulatan individu, kesetaraan manusia dan persaudaraan umat manusia.

Pengembangan gagasan civil society modern selanjutnya mengikuti konseptualisasi Hegel yang memilah kehidupan modern menjadi tiga wilayah famili, civil society dan negara. Famili merupakan ruang pribadi yang ditandai oleh hubungan individual yang harmonis dan menjadi tempat sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat. Civil society, seperti dikatakan Hegel adalah lokasi bagi pemenuhan kepentingan-kepentingan individu dan kelompok, terutama kepentingan ekonominya. Hegel menganggap civil society sebagai arena untuk praksis politik yang baginya adalah monopoli negara. Negaralah yang merupakan representasi dari Ide Universal yang melindungi kepentingan politik warganya karenanya ia memiliki hak penuh melakukan intervensi terhadap civil society.

Model Hegelian ini ditolak oleh Alexis de Tocqueville yang mernandang civil society sebagai wilayah otonom dan memiliki dimensi politik di dalam dirinya sendiri yang dipergunakan untuk menahan intervensi negara. Dalam bukunya Demokrasi di Amerika (De la dem cratie en Amerique) yang terbit pada 1835-1840, Tocqueville menunjukkan bagaimana demokrasi dijalankan oleh bangsa baru itu melalui civil society, pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja-gereja dan asosiasi profesional, yang gandrung pada pembuatan keputusan di tingkat lokal dan menghindari intervensi negara, civil society di Amerika dan juga yang bertumbuh di Eropa kemudian menjadi basis kehidupan demokrasi

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 237

modern yang dilandasi prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, sukarela, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, dan konstitusionalisme.16 Gagasan civil society ala Tocqueville itulah yang kemudian diangkal sebagai paradigma alternatif oleh para aktivis pro-demokrasi di penghujung abad ke-20, ketika rezim-rezim totaliter komunis dan otoriter kapitalis mulai kehilangan legitimasinya dan mengalami krisis sistemik. Pangkal penyebab dari hal itu adalah kegagalan sistem-sistem tertutup itu dalam memberi peluang kepada warga negara untuk terlibat dalam ruang politik.

Kontrol masyarakat terhadap penguasa tidak diperkenankan dan bahkan hak-hak asasi manusia pun dibungkam. Sistem totaliter menafikan kodrat manusia sebagai makhluk yang mandiri, plural, dan memiliki harga diri (dignity).

Dengan paradigma civil society itulah diusahakan mengembalikan harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi sebagai politik yang mampu menjamin partisipasi mereka secara terbuka. Dalam civil society setiap kecenderungan partikularisme dihindari namun ia juga menolak totalisme dan uniformisme. Ia menghargai kebebasan individu namun menolak anarkhi; ia membela kebebasan berekspresi tetapi pada saat yang sama menuntut tanggung jawab etik; ia menolak intervensi negara, tetapi tetap memerlukan negara sebagai pelindung penengah konflik, baik internal maupun eksternal.

Saya berpendapat bahwa paradigma civil society di atas dapat dimasukkan dalam model transformatif yang sedang dikembangkan oleh Intelektual dan aktivis Muslim di negeri kita, terutama dalam konteks pemberdayaan politik rakyat. Yang mendesak untuk dilakukan adalah bagaimana mereka dapat mencari titik-titik temu pada dataran normatif antara gagasan yang sekular tersebut dengan Islam. Demikian juga, bagaimana para intelektual dan aktivis Muslim di Indonesia mampu melakukan pengembangan wacana dan kiprah civil society yang berangkat dari pengalaman historis umat serta konteks struktural dan kultural yang berbeda.

Beberapa hal yang menyangkut basis normatif dan praksis dari upaya Islam untuk ikut menyumbang pembentukan civil society dapat ditentukan di sini. Pertama, perlu dipertajam dan diperdalam pemahaman mengenai 16 John Keane, Civil society and the State: New European Perspectives, London: Verso, 1989. Lihat juga Bell American Exceptionalism, op. cit.

238 Demokrasi dan Civil Society

modernitas dan modernisasi dan khususnya mengenai sekularisasi.

Kendati wacana tentang hal ini pernah dilakukan pada awal dekade 70-an yang diprakarsai oleh Nurcholish Madjid, tampaknya sampai kini masih belum usai. Akibatnya masih terjadi gejala pnggunaan standar ganda manakala berbicara tentang modernitas dan modernisasi. Di satu pihak kita menerima kelembagaan yang dihasilkannya, tetapi menolak beberapa konsekuensi yang mengikutinya.

Salah satu contoh adalah dalam memahami sekularisasi. Setidaknya ada tiga macam pengertian mengenai sekularisasi17, yakni, 1) pembedaan (diferensiasi) antara wilayah-wilayah religius dan yang profan yang incrupakan kecenderungan struktural dunia modern di tingkat global dan ciri khas dari modernitas, 2) kemerosotan kepercayaan dan praktek beragama, yang bukan merupakan kecenderungan struktural dunia modern, tetapi lebih merupakan ciri khas Barat, dan 3) privatisasi agama atau peminggiran agama dalam ruang privat, yang merupakan kecenderungan historis, namun tidak global atau struktural dunia modern.

Menurut hemat saya, sekularisasi pada pengertian yang pertama adalah konsekuensi modernitas yang, mengikuti Weber, membawa akibat terjadinya diferensiasi kelembagaan, fungsi dan peran masyarakat. Dalam hal ini Islam sebagai agama juga akan mengalami proses diferensiasi sehingga klaim totalitas Islam yaitu sebagai agama dan sistem politik (ad-din wa-addaulah), misalnya, perlu dipertanyakan. Namun bila sekularisasi dimengerti dalam arti kedua, jelas kesenjangan empiris karena terbukti bahwa hal yang demikian tidak terjadi setidaknya di Indonesia.

Justru pada pengertian ketiga, Islam harus menyumbangkan mikirannya yakni bagaimana agar ia tetap menjadi agama yang publik, mengikuti istilah Jose Casanova. Artinya, bagaimana Islam tidak terpinggir dalam ruang privat, namun dapat berkiprah di ruang publik. Ini tidak bisa lain kecuali Islam terlibat penuh dalam wacana dan kiprah publik dalam civil society dan bukan pada level negara. Islam kemudian terlibat dalam pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan kekuatan lain tanpa klaim eksklusif. Dengan cara ini pula, Islam lantas bisa melakukan kritik terhadap paradigma politik liberal yang domin bersama-sama dengan 17 Jose Casanova, Towards a Constructive Engagement of the Funda, ilialist Challenge: The Concept of Publics Religion, Mass, Kualalumpur, 1996, hal. 1.

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 239

paradigma-paradigma alternatif lain seperti feminisme, environmentalisme, republikanisme dan sebagainya.

Dengan melakukan penajaman pemahaman atas modernitas, m dernisasi dan sekularisasi, saya kira Islam akan lebih tampil sebagai agama yang publik. Khazanah pemikiran Islam bisa ditawarkan di ruan publik bebas untuk diperdebatkan oleh siapa saja, karena ia tidak lagi mengajukan klaim atau menekankan agenda-agenda tertentu terhadap siapa pun. Inilah saya kira sumbangan normatif Islam klaim pengembangan civil society di negeri kita.

Yang kedua, upaya penafsiran kembali, penemuan kembali (recovery) dan reaktualisasi atas ajaran-ajaran, praktek-praktek atau tradisi-stradisi yang memiliki relevansi dengan civil society. Misalnya bagaimana melakukan reinterpretasi terhadap konsep ummab sehingga ia lebih inklusif. Yang jelas, dalam Qur’an sendiri, penggunaan kata ummah sebanyak 64 kali, 13 di antaranya dalam bentuk plural (umam), mengandung pengertian yang berbeda-beda.18 Salah satunya adalah pengertian ummah sebagai “bentuk kommunitas atau peradaban demikian dimungkinkan untuk melakukan redefinisi terhadap konsep ini sehingga tidak ekslusif.

Demikian juga halnya dengan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan ronsi (tasamuh), perlindungan hak-hak dasar, keadilan, sikap seng (tawwazun) perlu diaktualisasikan dalam kondisi masyarakat plural di negeri ini. Berbagai tradisi yang ada dalam komunitas Islam seperti kemandirian para ulama vis-a-vis penguasa, kosmopolitanisme Islam dan pemihakan terhadap kaum mustadh ‘afin (tertindas), merupakan potensi kultural umat Islam di Indonesia yang tidak jauh berbeda dengan tradisi civil society di Amerika.

Yang ketiga, semakin terlibatnya para aktivis dan intelektual Islam dalam demokratisasi di Indonesia, terutama yang berorientasi kepada pemberdayaan warga negara. Hanya dengan cara inilah saya kira recovery dan reaktualisasi ajaran dan tradisi Islam yang berkiatan dengan civil society akan dapat dilakukan. Apa yang kita saksikan dalam kasus yang menginginkan kemandirian, keterlibatan beberapa aktivis dan intelektual Muslim dalam berbagai LSM dan gerakan seperti KIPP (Komite Independcn Pengamat Pemilu) dan aktivitas dialog antaragama dalam Intertidri, dan wacana 18 Bell, American Exceptionalism, op.cit

240 Demokrasi dan Civil Society

intelektual di media massa maupun forum publik lain, merupakan buktibukti bahwa hal itu sudah berlangsung.

Yang keempat adalah kesertaan umat Islam Indonesia dalam civil society global (global civil society) yang masih sangat kecil perlu diperbesar. Hal ini dapat dilakukan dengan semakin sering berpartisipasi dalam forum-forum internasional berkaitan dengan permasalahan krusial seperti perlindungan hak azasi manusia, hubungan antar-agama, gender, fitigkungan, perlucutan senjata, model pembangunan alternatif, masalah rdainaian dunia dan sebagainya. Keterlibatan umat Islam Indonesia, ng notabene paling besar di dunia Islam, dalam perkembangan forum itu akan mempengaruhi percepatan penumbuhan civil society di negeri.

Kcsimpulan Proses pembentukan civil society di Indonesia dan sumbangan Islam di dalamnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang rutama adalah sampai sejauh mana pendekatan transformatif yang dibela oleh sementara cendekiawan dan aktivis Islam ini akan bisa bertahan dan berkembang dalam konteks struktural Orde Baru. Faktor ini sangat menentukan kelangsungan upaya pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, karena apabila proses transformasi itu dianggap membahayakan kemapanan, tentu akan menghadapi berbagai hambatan dan bukan tidak mungkin mengalami penindasan.

Tidak kalah pentingnya adalah dinamika internal umat, terutama bagaimana ketiga pendekatan yang ada di atas saling berinteraksi.

Pada saat ini secara politik pendekatan transformatif berada di tempat marjinal, sementara pendekatan kedua makin populer apalagi dengan menguatnya trend Islamisasi akhir-akhir ini. Kebijakan politik Islamic turn yang dipergunakan saat ini tampaknya juga mempersulit kelompok transformatif. Walaupun demikian, ada gejala bahwa pihak yang terakhir ini mendapat perhatian besar dari kalangan di luar Islam yang berharap kiprah mereka akan membuahkan hasil. Tentu saja kedekaimi ini juga bisa menjadi semacam liability bagi kelompok transformatit, karena kemudian bisa digunakan sebagai bahan kritik dan cercaan ke alamatnya.

Kendati demikian, prospek pembentukan civil society di Indonesia pada umumnya dan di kalangan umat Islam khususnya akan diwarnai

Upaya Islam dalam Membangun Civil Society 241

oleh keberhasilan kelompok transformatif ini. Umat Islam Indonesia akan mendapat manfaat besar dari kiprah mereka, teru dalam proses integrasi membentuk bangsa Indonesia modern pembentukan masyarakat demokratis yang sangat diperlukan kelangsungannya.

Bab 11

Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil society Keputusan Nandlatul Ulama (NU) untuk kembali ke Kbitab 1926 pada 1983, dipandang oleh para pengamat sebagai sebuah jawaban yang tepat dan berdampak strategis dalam jangka panjang. Dengan move tersebut, maka NU mampu menghindarkan diri dari keharusan melakukan kompromi berlebihan yang akan mempersulit perjuangannya dalam membela kepentingan-kepentingan kelembagaan dan kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Salah satu pengejawantahan ide kembali ke Khitah adalah upaya pemberdayaan kaum Nahdliyin dan masyarakat umum dengan memprioritaskan program-program sosial, ekonomi dan pendidikan sebagai bidang garapan. Meskipun demikian, tidak berarti NU meninggalkan kiprah politik sama sekali. Yang terjadi justeru perubahan paradigma, nielalui reinterpretasi dan reorientasi terhadap wacana dan praksis politik, sehingga NU menjadi lebih luwes dalam mensiasati berbagai perubahan dan perkembangan yang akan terjadi. Langkah-langkah itulah yang menurut hemat saya memiliki ke-searah-an dengan kecenderungan yang sedang berkembang di beberapa negara, yakni apa yang dikenal sebagai strategi pemberdayaan civil society.

Kecenderungan yang antara lain memperoleh inspirasi dari pengalaman gerakan prodemokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah itu, berangkat dari sebuah asumsi dasar bahwa pemberdayaan masyarakat adalah atrategi paling tepat dalam konteks suatu sistem politik di mana

Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil Society 243

kekuatan negara cenderung intervensionis dan menguasai masyarakat.

Dengan mengupayakan terbentuknya sebuah civil society yang kuat dan mandiri, maka keseimbangan yang dinamis antara kekuatan negara dan masyarakat Akan dapat dicapai, dan ini akan mendorong proses demokratisasi yang didambakan.

Setelah melalui tiga kali Muktamar (1984, 1989 dan 1994) tanpa dilakukan evaluasi tentang berbagai hasil yang dicapai dan hambatan yang telah dan sedang dialami NU dalam mengejawantahkan pemberdayaan civil society tersebut. Hal itu penting, agar terjadi renungan dan kritik diri, yang darinya akan bisa dikembangkan koreksi- koreksi serta perbaikan yang akan menjadi acuan bagi langkali ke depan lebih lanjut.

Tulisan pendek ini tentu tidak berorientasi melakukan evaluasi yang tuntas (exhaustive), melainkan sekadar memaparkan garis-garis secara sepintas, atas apa yang sedang dialami oleh organisasi sosial keagamaan terbesar ini setelah bertekad untuk kembali ke Khualt, terutama dalam kiprahnya untuk pemberdayaan civil society. Agar ktiiititi ini lebih bermakna, maka akan dicoba untuk senantiasa mengkalikilit langkah-langkah NU dengan perkembangan politik ekonomi masa Orde Baru yang menjadi latar strukturalnya. Dengan demikian tentang capaian dan halangan akan bisa diberikan secara proporsional, karena melibatkan kendalakendala serta kesempatan yang terpartipmig dihadapan mata. Hal ini akan menghindarkan kita dari harapan idealitas yang berlebihan dalam menyikapi kiprah NU dan sekaligus menunjukk permasalahan krusial yang telah, sedang dan akan dijumpai.

Bereksperimen dengan Demokrasi Adalah sebuah truisme bila dikatakan bahwa proses pembentukan civil society di Indonesia di bawah Orde Baru masih harus berkutat dengan banyaknya rintangan struktural dan kultural. Pertumbuhan dan perkembangan civil society di negeri ini sejak Proklamasi Kemerdekaan bisa digambarkan sebagai proses zig-zag dan naik turun secara terduga.

Maka, apabila ada pihak yang meragukan asumsi bahwa di Indonesia telah terdapat sebuah civil society, sebagaimana yang diharap kan, itu bisa dipahami kendati tidak sepenuhnya. Jika pada awal Republik ini ada optomisme bahwa Indonesia akan mengikuti proses perubahan sosial,

244 Demokrasi dan Civil Society

ekonomi dan demokratik, maka ternyata tidak berlangsung lama. Bahkan setelah tergusurnya Demokrasi Parlementer menyusul dikeluar. kannya Dekrit Presiden 1959, telah terjadi krisis kepercayaan atas perlunya sistem demokrasi yang berorientasi liberal, yang di Barat merupakan wahana bagi terbentuknya civil society yang kuat dan mandiri. maka terjadilah stagnasi yang berlarut-larut dalam proses pembentukan masyarakat demokratis yang berpuncak pada munculnya rezim diktatorial Demokrasi Terpimpinnya Soekarno. Rezim itu pun ternyata tidak bertahan dan disusul dengan munculnya Orde Baru yang memperoleh legitimasinya antara lain dengan menjanjikan dipulihkannya sistem poltik demokratis lewat pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Namun setelah dua dasawarsa berjalan, ternyata perubahan menuju masyarakat demokratis yang dijanjikan pun masih belum terpenuhi.

Bahkan menurut beberapa pengamat, akhir-akhir ini terdapat indikasi adinya berbagai kemunduran (set back) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka mengambil contoh tingkat partisipasi politik alga negara di bawah Orde Baru ternyata belum mampu menyamai itisipasi politik masyarakat pada dasawarsa 1950-an, masa Demokrasi Parlementer.

Salah satu bukti yang menurut hemat saya sulit dibantah, lah kenyataan bahwa kualitas pelaksanaan sepanjang Orde Baru belum bisa menyamai capaian pemilu pertama di negeri ini tahun Demikian juga dalam bidang ekonomi (economic sphere). Kendati proses pertumbuhan dan perluasan ekonomi selama Orde Baru ini berlangsung secara mengesankan, namun pada saat yang sama masalah keitiiskinan, kesenjangan sosial, korupsi dan sebagainya juga belum terpecahkan, malah cenderung berkembang. Pada ujungnya, hal itu akan mengakibatkan semakin tertinggalnya kelompok masyarakat bawah yang merupakan mayoritas penduduk dari perbaikan tingkat kehidupan yang terjadi secara makro. Demikian juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan mendorong munculnya kelas menengah yang kuat dan mandiri untuk memperkuat basis dan ternyata belum mampu mewujudkan.

Malah dengan beriangkitnya konglomerasi, monopoli, oligopoli dan sebagainya, maka pembangunan ekonomi kapitalistik yang selama ini berlangsung akan menciptakan ersatz middle class (kelas menengah semu) yang tergantung pada negara dan tidak mampu berperan sebagai pelopor bagi pembaruan.

Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil Society 245

Ancaman terhadap integrasi bangsa berupa kecenderungan sektarianisme dan partikularisme ternyata masih besar dalam tatanan masyarakat kota. Bahkan, sementara pengamatan menganggap bahwa kedua hal sebut belakangan ini cenderung menguat. Munculya berbagai organisasi yang berorientasi “aliran� seperti yang terjadi belakangan ini, bisa mengganggu proses kohesivitas bangsa dan menunjukkan betapa masih ringkihnya bangunan sosial dalam batang tubuh masyarakat Indonesia yang akan mampu menopang proses integrasi dan ketahanan nasional.

Kenyataan tersebut telah melatarbelakangi atau setidaknya ikut mcnyemangati pemikiran para tokoh NU untuk mengambil langkahlangkah strategis yang berbentuk keputusan kembali ke Khitah 1926.

Dengan reoirientasi tersebut berbagai perbaikan mendasar, baik bersifat institusional maupun konseptual bisa dilakukan tanpa mengulangi kesalahan masa lalu, ketika NU terjebak dalam penggunaan pendekatan perlawanan secara radikal, ataupun kompromi berlebihan.

Keputusan untuk tidak lagi berkiprah langsung di arena praktis misalnya, jelas didasari atas kenyataan bahwa kepentingan justru akan lebih dapat diperjuangkan bila ia berada di luar, tanpa harus bersikap oposan terhadap sistem. Usaha-usaha dan pro program perbaikan sosial, ekonomi dan pendidikan NU akan lebih mudah direalisasikan apabila ia mentransendir dirinya dari politik praktis, karena berbagai proses bargaining dan kerja-kerja kongrit di berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang sama lebih m dilakukan. Ini berarti NU harus semakin terlibat dalam proses pembentukan sosial serta bersikap membuka diri terhadap pihak luar.

Capaian-capaian NU selama sepuluh tahun pelaksanaan mulai kelihatan, meskipun masih belum memuaskan sementara pihak, baik yang berada di dalam organisasi atau mereka yang berada di luar tetapi menaruh harapan dirinya. NU, diakui atau tidak, tetap mampu menunjukkan darinya sebagai organisasi sosial keagamaan yang semakin diperhitungkan oleh kekuatan sosial dan politik yang ada termasuk negara. Malahan ketika kekuatan-kekuatan politik formal telah meng berbagai kebuntuan, peran fungsi sebagai saluran politik resmi negara, oleh negara, maka NU mampu menyuarakan aspirasi-aspirasi politik dari bawah dengan leluasa.

246 Demokrasi dan Civil Society

Lewat kiprah tokoh-tokoh senior seperti KH Sahal Mahfudz dan Dur dan tokoh muda seperti Masdar F. Mas’udi, NU perlahan-lahan menampakkan jati dirinya yang baru, yakni sebuah organisasi memiliki pandangan-pandangan transformatif, progresif dan kreatif namun kritis, suatu fenomena yang boleh dibilang masih langka Indonesia.

Selama satu dasawarsa terakhir, tokoh di atas mencoba, dan kira cukup berhasil, melakukan berbagai peninjauan dan penafsiran kembali atas berbagai asumsi dasar serta kekayaan khazanah kultural yang dimiliki NU. Permasalahan-permasalahan rumit yang berkaitan dengan agama, kemasyarakatan, politik, ekonomi dan budaya berhasil dipecahkan atau paling kurang dicarikan alternarif pemecahannya lewat refleksi dan kajiankajian internal. Dari sanalah proses penerimaan Pancasila sebagai azas tunggal, pengakuan bentuk republik sebagai bentuk final negara Indonesia, dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang sering dianggap sensitif seperti KB, dan seterusnya bisa dirumuskan dan diputuskan.

Selain pada dataran pemikiran, juga NU berusaha menyumbangkan tenaga dalam proses pemberdayaan masyarakat terutama yang berada di bawah dan tertindas (mustadh’afin) lewat kerja-kerja rintisan dan proyekproyek pengembangan swadaya masyarakat, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak luar. Waluapun dalam hal ini hasil-hasil yang dicapai masih belum bisa dikatakan maksimal, dan bahkan terjadi berbagai cerita kesulitan dalam beberapa program peningkatan ekonominya, namun akan terlalu tergesa-gesa untuk melontarkan tudulhan (seperti yang banyak dimuat di media massa) bahwa NU telah gagal mewujudkan citacita khitahnya.

Hambatan dalam Pemberdayaan Civil society Yang penting dicermati adalah masih banyaknya kendala, baik internal maupun eksternal, yang dihadapi NU dalam proses pembentukan dan pemberdayaan civil society, agar perbaikan-perbaikan di masa yang datang bisa dilakukan. Kendala internal muncul sebagai hasil dinamika internal organisasi menyangkut permasalahan-sekitar: 1) perbedaan tafsiran tentang kerangka-kerangka normatif, 2) struktur kelembagaan organisasi, dan 3) masalah kepemimpinan. Sementara itu, kendala oksternal muncul dari hasil hubungan dialektis antara NU dengan kekuatan-kekuatan di luarnya. Dalam hal ini, negara dan struktur politik ekonomi mikro adalah

Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil Society 247

faktor-faktor dominan yang bisa berpengaruh negatif bagi kiprah NU, saat ini dan di masa depan. Di samping itu, dinamika gerakan dan kekuatankekuatan Islam di luar NU ikut berdampak bagi perkembangan NU, begitu pula interaksinya dengan organisasi sosial dan politik yang ada di negeri ini.

Perbedaan interpretasi tentang kerangka normatif, sekecil apa pun, akan selalu ada di dalam batang tubuh NU dan ini pada gilirannya ikut mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan revitalisasi Khitah.

Misalnya saja pertikaian antara mereka yang menekankan aspek etis dan moral dalam penafsiran ajaran agama dalam kaitannya dengan proses perubahan sosial berpotensi disintegratif bagi NU. Ini akan kelihatan paling tidak dalam soal persepsi tentang apa yang dianggap sebagai Isla mi atau tidak suatu tindakan, atau ketika NU berhadapan dengan permasalahanpermasalahan yang berada pada kawasan abu-abu (grey areas).

Dalam pada itu, struktur kelembagaan yang bersifat cair dan cenderung tumpang tindih (overlapping) di sana sini merupakan persatuan yang akan senantiasa dihadapi oleh organisasi sosial keagamaan ini. Memang, di saw pihak sifat-sifat di atas bisa menjadi potensi pengembangan civil society yang menekankan adanya kemandirian pluralisme. Ia merupakan potensi karena dengan kecairan itulah, sulit bagi NU untuk menjadi organisasi monolitik dan sentralistik. Kemandirian lembaga-lembaga yang dimiliki NU bisa tetap terpelihara dan tentu saja amat penting bagi pemberdayaan civil society di masa depan.

Tetapi di pihak lain, sifat cair dan tumpang-tindih (overlapping) bisa dan akan menjadi kendala yang serius apabila tidak terkontrol dengan baik. Ini hanya akan bisa teratasi apabila NU secara sadar mengadopsi manajemen modern dalam pengelolaan kelembagaan Kecairan dan overlapping yang tidak terkontrol dan tidak terkelola secara rasional akan menjadi salah satu sumber ketidaksinkronan dan bahkan anarki dalam organisasi. Sayang sekali, harus diakui bahwa dalam penerapan manajemen modern ini, NU sampai kini masih tertinggal dibanding misalnya dengan organisasi seperti Muhammadiyah.

Mengenai persoalan kepemimpinan, maka tampaknya NU sam sepuluh tahun belakangan ini masih belum berhasil mengarahkan potensi konflik di kalangan elitnya kepada hal-hal yang lebih produktif.

248 Demokrasi dan Civil Society

Sudah bukan rahasia lagi bahwa konflik internal antara kelompok elite berorientasi politik dan elite yang berorientasi kultural masih tetap berlangsung dan acap kali mengakibatkan terganggunya pelaksan agenda yang sudah disepakati. Kasus tuntutan mengadakan Mukta Luar Biasa (MLB) yang terjadi belakangan ini, bisa dilihat sebagai buah dari masih belum teratasinya konflik dua kutub orientasi dalam elite itu, yang berakibat buruk bagi pelaksanaan program-program NU pasca Muktamar Cipasung. Hal ini pasti akan semakin parah apabila kekua eksternal yang tidak menyukai strategi pemberdayaan civil society memanfaatkan situasi ini.

Sementara itu, kendala eksternal yang berupa ambisi kontrol pengawasan serta interfensi negara akan berpengaruh besar terha gerak langkah yang diambil NU di masa datang. Negara yang ingin mempertahankan dominasinya lewat berbagai jaringan korporatis dan hegemoni dalam wacana berbangsa dan bernegara, tentu akan memandang upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan NU sebagai pesaing. Sebab apabila NU bersama kekuatan demokratis lain dalam masyarakat berhasil merealisasikan pemberdayaan masyarakat, niscaya akan terjadi proses penyeimbangan kekuatan antara negara dan masyakat yang pada gilirannya, akan mengurangi dominasi yang dinikmati oleh pihak warga negara (citizens), yang dipercayai sebagai titik tolak penting dalam upaya perbaikan ke arah sebuah sistem politik demokratis, memperoleh hakhak dasar yang selama ini masih belum terealisir.

Pengaruh dinamika gerakan dan organisasi Islam Indonesia terhadap NU, terutama terkait dengan meningkatnya gairah revivalisme keagamaan selama beberapa tahun terakhir. Respon kekuatan-kekuatan Islam di luar NU terhadap gejala ini, amat menentukan apakah mereka akan bisa diajak menopang upaya pemberdayaan civil society. Bila gairah revivalisme ini ternyata ditanggapi dengan kiprah-kiprah yang mempersubur sektaianisme dan fundamentalisme, maka jelas akan bertolak belakang dengan wawasan egalitarianisme (ukhuwwah basyariyyah), toleransi beragama, dan kebersamaan berbangsa (ukhuwwah wathoniyyah) yang diperjuangkan NU lewat revivalisasi Khitah 1926.

Perlu Telaah Kritis Karenanya, mencermati dan melakukan antisipasi terhadap kendalakendala di atas menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemimpin

Prospek dan Tantangan NU dalam Pemberdayaan Civil Society 249

warga Nahdliyin, baik saat ini maupun di masa depan. Adalah tugas elemenelemen strategis dalam NU, terutama generasi mudanya, untuk melakukan penelaahan yang kritis dan tajam atas permasalahan-permasalahan dasar yang kini sedang dihadapi oleh NU dalam mengusahakan kemandiriannya.

Potensi yang dimiliki NU untuk mengembangkan dan memberdayakan civil society di Indonesia masih memerlukan penggalian dan pengembanganpengambangan terus menerus, agar bisa diaktualisasikan di dalam realitas sosial. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan krinampuan dan kinerja badan-badan dan lembaga-lembaga otonom milik NU berikut lajnah-lajnah dan kelompok-kelompok pendukung y.mg lain. Menurut hemat saya, yang amat mendesak adalah meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga strategis seperti Lakpesdam (Lembaga Kajian dan Pengambangan Sumber Daya Manusia) dan RMI (Rabithah Maahid’al Islamiyah) supaya dapat dipakai sebagai ujung tombak bagi perjuangan pengembangan dan pemberdayaan civil society bersamasana dengan pihak lain.

Hal ini menuntut peningkatan kualitas sumber daya NU yang secara kuantitatif amat menjanjikan itu. Pada tataran ide, mereka harus lebih meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya proses revitalisasi Khitah yang sedang dilakukan oleh NU agar dapat turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran. Kajian-kajian, seminar dan dialog yang menyangkut dasar-dasar pemikiran dan program-program pelaksanaan Khitah perlu terus diintensifkan. Pada dataran praksis, kader-kader dalam NU harus dipersiapkan untuk mampu terlibat disegala lapansasi kehidupan. Bila hal ini tidak terjadi, maka kehendak untuk melakukan revitalisasi Khitah hanya akan terhenti pada tingkat retorik, dan NU lain akan kehilangan momentum yang saat ini sedang berada di tangannya.

Bab 12

Reformasi dan Redemokratisasi Melalui Pengembangan Civil Society Mencermati Peran ISM Di Indonesia Latar Belakang Seandainya kita bertanya kata-kata apakah yang paling populer dalam wacana politik di Indonesia akhir-akhir ini, tak pelak lagi, yang akan segera muncul adalah “krisis” dan “reformasi”.1 Ibarat sebuah mimpi buruk, krisis sekonyong-konyong menghentak rakyat Indonesia dari tidur nyenyak dan setelah bangun, bayang-bayangnya masih melekat dalam benak. Krisis yang menghantam negeri ini jelas agak sulit dipahami, khususnya oleh mereka yang percaya pada mitos yang disebut “keajaiban ekonomi Asia” (the Asian Economic Miracle), yang di dalamnya Indonesia adalah salah satu contohnya. Berdasarkan pengamatan terhadap keadaan yang saat ini terjadi, kepercayaan seperti itu menjadi ironis, apalagi jika Indonesia dianggap negara yang penampilannya meyakinkan. Bank dunia, misalnya, pada bulan September 1997 saat usia krisis telah menginjak * Versi perbaikan dari “Demokratisasi, Isu HAM, dan Peran LSM di Indonesia di Bidang Politik,” yang merupakan salah satu bab buku Indonesia: nemokratisasi di Era Globalisasi, (Jakarta: INFID, 1999), hal. 31-52. Perbaikan-perbaikan dan perubahan, baik dalam terjemahan dan penambahan catatan kaki, dilakukan penulis atas izin dan sepengetahuan INFID. Penulis berterima kasih kepada kolega-kolega di INFID, khususnya kepada Sdr. Binny Buchori, Edi Cahyono, Sugeng Bahagio, Maria Anik Wusari, dan Yulia Siswaningsih. Seperti biasanya, seluruh tanggung jawab atas isi tulisan ini sepenuhnya pada penulis.

1 Tulisan ini dibuat pada awal Mei 1998, hanya dua minggu sebelum gcrakan Reformasi yang dimotori mahasiswa mengakhiri kekuasaan rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 251

dua bulan, justru mengumumkan bahwa “Indonesia berhasil mencapai pembangunan dalam dekade yang lalu dan diteti sebagai negara yang kinerja ekonominya terbaik di Asean’. Dengan alasan yang berbeda, pada Maret 1998 pernyataan serupa diulang dengan mengatakan bahwa “Indonesia, secara menakjubkan tad hasil melakukan diversifikasi ekonominya dan mempromosikan swasta yang kompetitif (unggulan) melalui manajemen makro ekonomi yang andal�. Bank Dunia berpendapat bahwa dinamisme seperti antara lain terjadi karena “sebahagian besar program pemerintah ngenai liberalisasi perdagangan dan keuangan telah mendorong dinya peningkatan investasi modal asing dan deregulasi�.

Seolah-olah hendak membuktikan betapa kelirunya evaluasi Bank Dunia, kinerja ekonomi Indonesia sejak saat itu justru telah menu drastis.

Untuk pertama kali sejak didirikannya rezim Orde Baru, Indonesia menyaksikan sebuah krisis ekonomi yang sangat fundamental: lembaga keuangannya runtuh, barang-barang modalnya mendekati kehancuran nilai rupiahnya terpuruk, dan pertumbuhan ekonominya mengalami stagnasi.

Krisis itu telah meruntuhkan kinerja ekonomi makro di negeri ini, terbukti dengan terjadinya stagnasi di dunia industri: PHK besar-besaran di sektor industri pengolahan, kurangnya lapangan kcrja sektor industri nonformal, dan maraknya keresahan sosial dimana-mana karena langkanya bahan sembako (sembilan bahan pokok). Karena demikian seriusnya krisis ekonomi ini dan luasnya dampak yang ditimbulkan, sangatlah sulit untuk menjelaskan dengan tuntas mengenainya, baik penyebab ataupun berbagai implikasinya, hanya semata dari sudut pandang ekonomi, sebab pada kenyataannya faktor politik sangat menonjol perannya.

Bersamaan dengan itu, dinamika politik masyarakat Indonesia mengalami pergerakan yang cepat. Setelah terjadinya kemerosotan aktivisme politik beberapa waktu, menyusul terjadinya penindasan terhadap pendukung Megawati tanggal 27 Juli 1996, kembali gelombang demok marak di seluruh tanah air. Bagaikan mengulangi peristiwa yang terjadi di hari-hari terakhir Soekarno di awal enam puluhan, gerakan prodenmokrasi saat ini juga dipelopori oleh mahasiswa yang melancarkan proteti kepada pemerintah karena dianggap tak mampu mengatasi krisis dan dampak negatifnya terhadap kehidupan rakyat. Seperti pada masamasa sebelumnya, tuntutan utama para mahasiswa tersebut tak lain adalah reformasi fundamental, khususnya di bidang politik. Hal ini terutatna

252 Demokrasi dan Civil Society

dikarenakan telah meluasnya pandangan bahwa inti persoalan ada di bidang politik, yakni tidak adanya pemerintah yang dapat dipercaya legitimate) dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi rakyat, termasuk pemecahan krisis ekonomi.2 Jika kita perhatikan, sebenarnya tuntutan reformasi politik telah diikutsertakan jauh sebelum terjadinya krisis ekonomi. Dalam kurun waktu antara 1989-1994, misalnya, gelombang gerakan prodemokrasi di Indonesia sudah mulai tampak dalam peta politik Indonesia. Ini dapat dilihat dari pemunculan kembali protes kaum buruh, pembentukan anisasi prodemokrasi, pembentukan kelompok pemantau Pemilu, pembentukan kelompok pembela HAM di luar Komnas-HAM yang dibuat oleh pemerintah, pengembangan LSM dan organisasi sosial yang mengabdikan diri pada persoalan pemberdayaan kekuatan arus bawah, dan terakhir yang tidak kalah penting adalah revitalisasi kelompok intelektual independen yang aktif melibatkan diri dalam percaturan dan kegiatan yang berkaitan dengan upaya demokratisasi.3 Seandainya berbagai gerakan tersebut diberi cukup kebebasan, sudah barang tentu akan terbentuk suatu kondisi yang kuat dan kondusif bagi dinamika politik pada saat itu dan dapat memperkuat gairah berdemokrasi serta meningkatkan kepedulian politik rakyat Indonesia.

Sayangnya, gerakan demokrasi tersebut tidak berkembang seperti harapan di atas. Berbagai distorsi telah terjadi terhadap beberapa kejadian dalam awal tahun sembilan puluhan yang berdampak luas bagi perjuangan berikutnya. Pembreidelan tiga media cetak, yaitu TEMPO, Editor, dan DeTIK, serta pelarangan aktivitas serikat buruh alternatif seperti SBMSK 2 Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam wacana Reformasi, salah satu slogan yang dipakai oleh para mahasiswa dalam demonstrasi melawan kekuatan Orde Baru dan Soeharto sepintas mirip dengan yang dipakai ketika mahasiswa menuntut mundumya Soekamo, yaitu “turunkan harga.” Hanya saja, dalam kasus Orde Baru, ada perluasan makna yang dilakukan melalui permainan kata. Kata “harga” di sini bukan saja dalam artian harfiah, tetapi juga — dan saya kira lebih enting - dalam artian “Soeharto sekeluarga,” yang dianggap representasi dan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3 Munculnya Kelompok Petisi 50, Forum Demokrasi, terbentuknya serikat lerikat buruh bebas seperti SBSMK, SBSI, dan munculnya apa yang dikenal dengan fenomena Megawati dalam percaturan partai PDI adalah kasus-kasus penting yang dapat dijadikan contoh. Lihat, Muhammad AS Hikam, The State, Grass-roots Politics and Civil society: A Study of Social Movements in Indonesia’s New Order, 1989-1994, disertasi Ph.D, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, 1995.

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 253

dan SBSI telah membawa gerakan prodemokrasi di Indonesia terganjal oleh manuver pemerintah. Puncaknya adalah tragedi 27 Juli 1996 yang dapat disebut sebagai pukulan besar terhadap gerakan prodemokrasi, ketika ABRI tanpa malu-malu mendukung kubu Soerjadi untuk memaksa pendukung Megawati keluar dari markas besar itu merupakan bukti bahwa pemerintah tidak pernah ragu atas dipergunakannya tindakan kekerasan dan kekejaman apa pun untuk membungkam aktivis prodemokrasi agar mereka runtuh dan bubar setelah terjadi peristiwa berdarah. Lebih jauh lagi, perburuan terhadap golongan pen tang pemerintah dan kampanye melarang Partai Rakyat Demokratik (PR serta golongan oposisi, telah memaksa aktivis, untuk sementara waktu dalam posisi bertahan. Pada kenyataannya, upaya memberdayakan front demokrasi pada sebelum pemilu 1997 hanya sedikit hasilnya walaupun saya kira, perlu mendapat penghargaan. Demikian pula, kendatipun terdapat bukti-bukti terjadinya perlawanan, baik yang terselubung maupun yang transparan, di berbagai daerah terhadap mesin politik penguatut (Golkar) selama Pemilu, kenyataannya adalah bahwa partai itu ma mixt memborong suara mayoritas (74%). Pemerintah sudah barang tentu berbangga atas hasil tersebut dan segera dijadikan bukti bahwa politiknya tidak mengalami pengikisan, sebagaimana yang dikatakan para pengritiknya, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.

Gerakan prodemokrasi yang muncul belakangan ini jelas dilatarbelakangi oleh, dan kelanjutan dari revitalisasi gerakan prodemokrasi itu. Hanya bedanya sekarang, pelaku utamanya adalah mahasiswa, kendati sah-sah saja jika ada yang berargumentasi bahwa di samping mahasiswa tersebut terdapat pula sejumlah elemen kelas menengah, misalnya, cendekiawan, pengusaha dan kaum profesional yang ikut menyuarakan kritik terhadap pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonomi. Bahkan, mereka yang ada dalam jaringan birokrasi pemerintah pun ikut bergabung dan melontarkan kritik pedas seperti yang dilakukan oleh 19 Peneliti dari LIPI dalam “surat keprihatinan� mereka pada Januari 1998. Para peneliti dari lembaga pemerintah tersebut menyesalkan timbulnya krisis ekonomi dan dampak negatifnya terutama terhadap masyarakat bawah.

Mereka melihat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah buruknya pemerintahan dan, sebagai konsekuensinya, reformasi politik merupakan keharusan dan mundurnya Presiden Soeharto merupakan prasyarat.

Surat keprihatinan tersebut, tentu saja, segera menimbulkan reaksi dari

254 Demokrasi dan Civil Society

pemerintah berupa peringatan dan teguran Menteri Riset dan Teknologi, Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie, yang ketika itu sedang mempersiapkan diri menjadi calon wapres.

Pertanyaan yang harus dijawab sekarang adalah, apakah munculnya gerakan prodemokrasi yang dipelopori oleh mahasiswa itu akan dapat berkembang menjadi suatu gerakan yang mengarah kepada substansi reformasi politik dalam politik Orde Baru?. Bila jawabannya positif, pertanyaan selanjutnya adalah peran apakah yang dapat dimainkan oleh LSM Indonesia guna mendukung gerakan prodemokrasi tersebut dalam rangka melakukan penyebaran agenda demokratisasi, ternasuk pelaksanaan Deklarasi Universal tentang HAM (DUHAM). Dalam makalah ohighat ini, saya akan mencoba mengkaji baik potensi maupun permasalahan demokratisasi di Indonesia, termasuk peran LSM dalam pemberdayaan civil society yang dianggap sebagai salah satu strategi demokratisasi di masa depan. Untuk itu suatu analisis kritis tentang dan format politik yang berlaku dalam era Orde Baru akan dilakukan, disusul kemudian dengan mendiskusikan potensi demokrasi masyarakat dengan menitikberatkan pada kekuatan civil society dan ran LSM di dalamnya..

Sistem Politik Orde Baru dan Politik Depolitisasi Telah menjadi pengetahuan umum dalam kajian politik Indonesia kontemporer bahwa keberhasilan Orde Baru dalam memelihara stabilitas politik dan pemerintah dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun sebagian besar disebabkan karena kemampuannya menerapkan model politik yang berorientasi negara kuat (strong state).4 Para pendahulu Orde Baru, yakni rezim Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, karena alasan yang berbeda-beda ternyata tidak mampu berbuat yang demikian. Di Irawah rezim demokrasi liberal, umpamanya, negara yang kuat tidak pernah muncul karena ketika itu negara republik yang masih muda tidak memiliki kecenderungan untuk menggunakan model seperti itu. Sebaliknya tampak jelas bahwa di bawah rezim Demokrasi Terpimpin model tersebut mulai diupayakan, menyusul langkah Soekarno untuk membubarkan Dewan Konstituante dalam tahun 1957 dan disusul dengan mengumumkan Dekrit Presiden 1959 untuk kembali kepada UUD 1945. Apa yang terjadi dalam kurun waktu antara 1959-1965 adalah diterapkannya suatu eksperimen 4 Lihat juga bab-bab sebelumnya dalam buku ini.

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 255

negara kuat untuk pertama kalinya setelah masa kolonial, dan ternyata dalam perkembangannya mengalami kegagalan.

Menyusul terjadinya coup d’etat yang gagal pada September 1965, Demokrasi Terpimpin pun mengalami keruntuhan bersama jatuhnya Presiden Soekarno. Sejak terbentuknya Orde Baru pada 1967, model perpolitikan yang sama diteruskan tetapi dengan strategi yang sama sekali berbeda. Pertama-tama, perbedaan yang mencolok antara rezim Demokrasi Terpimpin dengan Ode Baru adalah bahwa yang disebut belakangan itu telah mengimplementasikan model tersebut dengan membentuk kelompok elite penguasa yang kuat terpadu, yang ideologi politik dan kepentingannya saling mengisi. Kelompok elite tersebut terdiri dari birokrasi (sipil dan ABRI), para teknokrat, kaum borjuis nasional. Mereka inilah yang kemudian mempunyai tugas-tugas di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijaksanaan rezim Orde Baru serta program-programnya di bawah pimpinan eksekutif yang sangat berkuasa. Terbentuknya elite penguasa yang padu dan kokoh suatu gejala yang tidak pernah didapati pada era sebelumnya - telah memungkinkan elite penguasa Orde Baru memiliki rasa kebersamaan dan pertalian yang kuat diantara para anggota kelompoknya, tanpa merasa khawatir terjadi konflik internal antara faksi-faksi.

Namun yang lebih penting, tidak seperti pendahulunya, Orde Baru ini telah berhasil menciptakan sebuah format politik, yang dengannya proses depolitisasi terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan sangat efektif. Dengan bersandar pada apa yang disebut sebagai “konsensus nasional�, rezim Orde Baru menciptakan seperangkat peraturan yang populer disebut dengan paket lima undang-undang yang secara efektil berhasil menundukkan kekuatan sosial dan politik di bawah pengawasan negara.

Dengan memberlakukan paket tersebut, Orde Baru sebenarnya secara sistematik telah melakukan penyimpangan dari proses kehidupan politik demokratis karena ia hanya memberikan peluang sangat terbatas kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik, yaitu melalui keterlibatan mereka dalam Pemilu untuk memilih Dewan Perwakilan RakyatlDaerah (DPR dan DPRD) dan itu pun berlangsung di bawah pengawasan yang ketat dari nagara. Ujung-ujungnya, partisipasi politik semu seperti itu lebih berfungsi sebagai instrumen mobilisasi politik sehingga apa yang disebut sebagai pemberdayaan serta pendidikan politik rakyat tak memiliki arti.

256 Demokrasi dan Civil Society

Secara singkat, politik depolitisasi Orde Baru digelar melalui dua strategi, yakni langsung dan tak langsung. Yang pertama (strategi langsung) diarahkan kepada massa pedesaan yang merupakan jumlah terbesar penduduk Indonesia (kira-kira 70%). Strategi ini dikenal sebagai politik “massa mengambang� yang bertujuan membatasi kegiatan partai-partai politik hanya pada tingkat kabupaten saja. Asumsi formal yang mendasari kebijaksanaan tersebut adalah untuk melindungi rakyat dari manipulasi polititk oleh partai-partai yang bersaing, sebagaimana praktik yang terjadi di masa lalu dan berakibat ketidakstabilan kehidupan politik serta memicu keresahan sosial. Dengan demikian, politik massa mengambang dimaksudkan untuk mengurangi sebanyak mungkin atau bahkan menghilangkan kemungkinan terulangnya kejadian seperti itu, dengan cara tidak memberikan akses kepada partai politik ke daerah pedesaan.

Sebagai gantinya, hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan politik rakyat di tingkat bawah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, kebijaksanaan tersebut ternyata telah memberi peluang bagi terjadinya berbagai manipulasi politik walaupun pelakunya sekarang bukan lagi parpol, tetapi justru aparatur negara sendiri.

Hasilnya, Golkar menjadi satu-satunya orsospol yang dapat menangguk keuntungan politik dari kebijaksanaan tersebut karena jaringan birokrasi pemerintah berfungsi sebagai mesin mobilisasi politik yang daya jangkaunya jauh sampai di tingkat bawah. Jelaslah, ditinjau dari segi hukum tatanegara, seandainya tidak terjadi manipulasi politik pun yang teramat sulit dibayangkan - kebijaksanaan massa mengambang jelas bertentangan dengan konstitusi karena ia terang-terangan mengebiri atas kedaulatan rakyat, khususnya mengingkari hak dasar politik rakyat yang berpartisipasi secara aktif dalam organisasi politik.

Sementara itu, strategi depolitisasi yang kedua (tak langsung) dijalankan dengan menggunakan berbagai mekanisme, utamanya korporatisasi, kooptasi dan hegemoni ideologi oleh negara. Dengan menggunakan mekanisme korporatisasi, negara mampu melakukan pengawasan yang sistematis dan ketat terhadap kelompok kepentingan (interest groups) yang ada dalam masyarakat, kalau perlu dengan mekukan intervensi langsung ke dalarn organisasi-organisasinya. Korporatisasi baik eksklusioner maupun inklusioner telah diterapkan oleh negara dengan sangat cermatnya sehingga membuat kelompok oposisi hampir tidak mungkin secara terbuka mampu

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 257

menentang pemerintah. Strategi eksklusioner diaplikasikan pada kelompok kepentingan, organisasi sosial dan politik yang dicurigai ingin independen dari negara. Nasib yang dialami oleh NU (Gus Dur), PDI (Megawati), I IKBP (Nababan), SBSI (Pakpahan), dan PRD (Sudjatmiko) merupakan sebagian contoh betapa berhasilnya penerapan strategi eksklusioner tersebut. Hanya dapat dicatat dalam kasus NU, upaya eksklusioner tersebut telah gagal disebabkan karena kecerdikan Abdurrahman Wahid dalam menghadapi manuver-manuver Soeharto.5 Sementara itu, strategi inklusioner digunakan Orde Baru untuk menyatukan kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat ke dalam kerangka kepentingan-kepentingan negara.

Strategi ini dipergunakan terutama melalui seleksi perwakilan kelompok kepentingan dalam masyarakat, dan kalau perlu, melakukan intervensi langsung ke dalam persoalan internalnya. Pembentukan berbagai “wadah tunggal� untuk kelompok kepentingan tertentu merupakan pola yang pokok, misalnya KADIN sebagai wadah kelompok industrialis, KNPI sebagai wadah organisasi kepemudaan, FSPSI untuk serikat buruh, HKTI untuk organisasi petani, KORPRI untuk wadah pegawai negeri sipil, dan sebagainya. Pola ini telah mempermudah negara dalam menyatukan kepentingan-kepentingan berbagai kelompok strategis dalam masyarakat.

Bersamaan dengan itu, negara selalu dapat melakukan pengawasan, baik melalui intervensi langsung maupun tak langsung ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengangkatan pengurus/pimpinannya.

Mekanisme tersebut di atas dijalin lebih jauh dengan kooptasi dengan tujuan utama menjinakkan elite dari berbagai kelompok sosial dan politik sehingga dapat dijamin bahwa oposisi dan penentangan terhadap kekuasaan pemerintah dapat dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah. Jika kita telaah strategi kooptasi ini, maka ternyata ia sangat efektif untuk membelokkan dan mencegah banyak kekuatan oposisi politik yang potensial berkembang untuk menentang negara. Kasus yang paling terkenal adalah dengan dimasukkan dan dikooptasinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) beserta para pemimpinnya dalam pemerintahan sejak didirikannya pada tahun 1991. Dengan memasukkan ICMI ke dalam kerangka kerja 5 Untuk sejumlah analisis tentang manuver Gus Dur menghadapi upaya Orde Baru untuk membungkamnya, lihat misalnya Douglas Ramage, Politics in Indonesia (London: Routledge, 1995); dan A. Schwartz, Indonesia: Nation in Waiting (London: Routledge, 1994).

258 Demokrasi dan Civil Society

pemerintah dan mengkooptasi para pimpinan organisasi ini, pemerintah sekaligus mampu meraih dua keuntungan. Pertama, ia berhasil dalam meredam potensl kritik dari beberapa kelompok Muslim sehubungan dengan kebijakan politik Islam yang dilakukan oleh Orde Baru, dan kedua ia dapat membatasi meluasnya gerakan oposisi di antara kelompok Muslim, Tidaklah heran bahwa banyak sekali tokoh oposan Muslim yang paling berpengaruh tiba-tiba berubah menjadi pendukung utama Orde Baru setelah pihak yang terakhir ini menggunakan politik “kembali ke Islam� sejak era akhir tahun 80-an. Kasus ICMI jelas bukan merupakan satusatunya strategi kooptasi yang diluncurkan oleh Orde Baru. Strategi yang sama dilakukan juga terhadap kelompok strategis lainnya pada era 70-an.

Paling menonjol di antaranya adalah munculnya kelompok intelektual yang mendirikan CSIS (Center for Strategic and International Studies), sebuah thinktank yang didirikan oleh Jenderal Ali Moertopo dam Sudjono Humardani yang juga merupakan arsitek utama dari Orde Baru.

Dalam perkembangannya, politik depolitisasi Orde Baru telah meluluh-lantakkan jalan menuju demokrasi. Untuk pertama kali sejak berakhirnya masa penjajahan kolonial, bangsa Indonesia secara legal dan sistematik dikurangi hak-hak dasarnya, terutama hak untuk ikut berpartisipasi dalam arena politik. Selain itu Orde Baru juga telah membatasi hak-hak dasar banyak kelompok atau golongan masyarakat seperti kelas pekerja, kelompok mahasiswa, kaum pemuda, kaum perempuan dan lain-lain dengan cara membatasi ruang gerak mereka dalam hal menggunakan hak berserikat secara mandiri. Lebih buruk lagi, politik depolitisasi telah secara semena-mena menyebabkan terjadinya pem-bonsai-an civil society Indonesia. Artinya, civil society Indonesia menjadi tetap tidak berkembang dan tidak mampu mengimbangi kekuasaan negara baik dalam hal perkembangan ekonomi maupun perubahan masyarakat dalam tiga dekade terakhir. Bukan saja civil society menjadi korban dari campur tangan negara, tetapi ia juga menderita karena bahaya yang timbul dari konflik internal dan terpecah belahnya elemen-elemen mereka karena favoritisme yang ada di dalamnya. Yang terakhir terjadi terutama karena dengan korporatisasi dan kooptasi, maka banyak kelompok kepentingan lantas mudah tergoda untuk mempergunakan alat identitas primordial dalam rangka tnendapatkan akses ke dalam pemerintahan agar kepentingan mereka diperhatikan. Dengan demikian, kendatipun Orde Baru secara resmi telah mengumumkan komitmen terhadap Pancasila

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 259

sebagai satu-satunya azas untuk semua kegiatan organisasi politik maupun sosial, pada kenyataannya kelompok-kelompok atau elemen-elemen civil society Indonesia menjadi terfragmentasi dan, pada gilirannya, membuka jalan ke arah sektarianisme dan primordialisme.

Kecenderungan sektarian inilah yang membawa dampak pemiskinan budaya politik Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam hal melunturnya scmangat tanggung jawab dan kepercayaan publik (public trust and responsibility). Lebih-lebih, dengan makin kuatnya cengkeraman kekuasaan dan intervensi negara atas kehidupan publik maka tradisi otonomi yang telah pernah ada di antara kelompok-kelompok masyarakat mengalami kemerosotan dengan cepat. Berkurangnya otonomi ini, pada gilirannya, menimbulkan penurunan rasa tanggung jawab publik di satu pihak, dan tumbuhnya sifat apatis pada politik di pihak lain serta kurangnya kreativitas politik dan perasaan putus asa yang menyeluruh di antara anggota masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Kualitas budaya politik seperti ini secara keseluruhan menjadi salah satu penyebab utama lemahnya perkembangan hubungan sosial dan kelangkaan alternatifalternatif dalam kehidupan politik. Negara lantas dipandang oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai suatu kekuasaan yang “maha kuasa� dan berada di mana-mana. Malangnya, negara sendiri mempertontonkan cara berkuasa seperti itu sehingga malah memperkuat pandangan politik yang sudah rusak tersebut. Kepercayaan bahwa negara atau pemerintah yang berkuasa yang lebih tahu, sedangkan bahwa rakyat sangat awam dalam hal politik ditanamkan kepikiran rakyat sebagai suatu strategi yang disebarluaskan dalam wacana publik seperti pidato atau ceramah-ceramah yang diadakan untuk pendidikan politik. Salah satu akibatnya ialah adanya semacam kondisi mati rasa dalam diri masyarakat yang menghambat mereka untuk bereaksi secara wajar dan cepat meskipun dalam situasi yang makin terpuruk.

Erosi kepercayaan masyarakat menciptakan atomisasi politik diantara individu dan kelompok. Gejala ini dapat dilihat pada tipisnya partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan, sebaliknya, menguatnya komitmen terhadap pemuasan kepentingan pribadi. Karakter lain yang menonjol adalah kurangnya penghargaan kepada institusi sosial, terutama yang berhubungan dengan aturan hukum sehingga rakyat mau mengorbankan proses dan prosedur demokrasi untuk mendapatkan hasil secara cepat.

260 Demokrasi dan Civil Society

Penggunaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia dan proses politik merupakan salah satu contoh dan tidak adanya kepercayaan masyarakat. Sayangnya kecenderungan mempergunakan kekerasan sebagai alat politik di Indonesia kenyataannya tidak hanya merupakan monopoli negara. Bahkan di kalangan apa yang disebut unsur prodemokrasi ada kecenderungan kuat untuk memaafkan penggunaan kekerasan yang terurai dalam pidato-pidato seminar dan lain-lain serta dalam praktik. Kekerasan yang ditunjukkan di Yogyakarta, Lampung dan Surabaya selama demo menunjukkan adanya ke-cenderungan tersebut tak peduli apa saja yang menjadi penyebab kekerasan itu.

Sangatlah logis bahwa ketiadaan otonomi dan kecilnya tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya praktik-praktik yang bertentangan dengan HAM. Praktik kekerasan ini terutama dilakukan oleh aparat pemerintah di samping beberapa kelompok di masyarakat. Ketiadaan pengawasan atas apayang yang dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi sosial serta politik maupun kelompok-kelompok penekan semakin menambah tingkat kekerasan mereka. Institusi sosial dan politik yang sudah tidak berfungsi seperti DPR, DPRD, MA, partai politik, organisasi keagamaan dan sebagainya, adalah akibat langsung dari depolitisasi. Menurut Dr. Nihon ingi dari LIPI, DPR sudah tidak berfungsi lagi seperti “Dewan Perwakilan Rakyat� akan tetapi “Dewan Perwakilan Rezim� karena kelemahan dan rendahnya tingkat kemandirian lembaga ini. Hal yang juga terjadi dengan Mahkamah Agung (MA), lembaga pengadilan tinggi Indonesia. MA telah menjadi target kritik masyarakat karena kegagalannya dalam menunjukkan kemandiriannya dan kemampuannya sebagai benteng keadilan di negeri ini. Malahan, MA telah membuat beberapa peraturan yang cenderung berpihak kepada Pemerintah dalam beberapa kasus kontroversial seperti Kedung Ombo, Tempo, dan kasus Ohee. Selain itu ada kecurigaan tentang adanya kolusi di antara anggota MA yang tentunya akan menggerogoti kepercayaan publik atas integritas mcreka.

Akhirnya, politik depolitisasi telah terjadi dengan dukungan konsensus dari masyarakat atau, dalam istilah Gramscian, hegemoni negara. Proyek hegemoni ini digelar melalui pidato, seminar dan lain-lain yang berisi tema-tema seperti modernisasi, pembangunan, kestabilan dan keunikan nilai-nilai bangsa, dan sebagainya. Tujuan pcnciptaan konsensus

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 261

itu adalah untuk memobilisasi dukungan masyarakat dan menghindarkan penggunaan represi yang berlebihan dalam mempertahankan legitimasi negara. Pelaksanaan politik masa mengambang, misalnya, telah diterapkan melalui diskusi, pidato politik, dan analisa ilmiah sehingga dapat diterima dengan konsensus rakyat. Contoh lain adalah apa yang disebut dengan keunikan nilai-nilai Asia mau Indonesia yang direproduksi oleh kelompok elite sebagai suatu alat untuk memobilisasi dukungan untuk menolak tuntutan penerapan secara penuh deklarasi universal hak-hak asasi manusia (DUHAM). Dengan mengembangkan gagasan relativisme kebudayaan, pemerintah telah membela pemikiran bahwa norma-norma yang terkandung dalam DUHAM mengambil dasarnya dari nilai-nilai Barat yang asing bagi Bangsa Indonesia. Karena itu keharusan menerapkan konsep hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Bangsa Indonesia seperti konsep kewajiban lebih penting ketimbang hak, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kepatuhan di atas oposisi, dan hak ekonomi di atas hak-hak politik dan lain-lain menjadi dasar pemahaman Orde Baru tentang HAM. Tidak mengherankan bahwa kritik atas pelaksanaan HAM manusia pada masa Orde Baru menghadapi tantangan dari negara dengan alasan tidak relevan atau kebarat-baratan. Misalnya tuntutan atas perluasan kebebasan pers, kebebasan berserikat bagi kaum buruh, dan penghapusan kebijaksanaan politik massa mengambang dianggap sebagai tidak relevan dan di luar rambu-rambu. Permintaan yang demikian hanya cocok dalam konteks sosial dan politik Barat, dan kalau itu diterapkan di Indonesia dianggap tidak sesuai. Pandangan dan sikap berstandar ganda terhadap Barat bukan hanya berlaku di kalangan terbatas di antara kalangan elite kekuasaan. Sebaliknya hal ini sudah disebarluaskan di kalangan masyarakat melalui sekolah-sekolah, program penataran, media massa dan forum publik. Mereka yang mendukung DUHAM akan dicap sebagai penganut paham liberal atau orang-orang yang kebarat-baratan yang agenda politik dan tujuan jangka panjangnya harus diwaspadai. Mereka otomatis akan dikategorikan dalam kelompok oposisi yang akan mengganggu sistem politik yang ada berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Padahal, dalam wacana politik Orde Baru tidak dikenal apa yang disebut kelompok oposisi.

Dari diskusi di atas, maka menjadi jelas mengapa proses demokrasi di negeri ini tidak pernah mengalami kemajuan berarti selama tiga dekade

262 Demokrasi dan Civil Society

ini. Perkembangan kehidupan demokrasi telah dihambat karena politik depolitisasi yang ada telah hidup demikian lama tanpa hambatan yang cukup berarti. Karena itu salah satu agenda terpenting dari demokm. tisasi di Indonesia adalah menghilangkannya dari format politik baru, sehingga rakyat Indonesia mampu untuk memulai mengembangkan diri sebagai aktor politik asli yang mampu mempengaruhi proses politik.

Dengan menghilangkan format politik demikian, pemberdayaan civil society dimungkinkan karena hal ini akan menegaskan pengembangan asosiasi dan organisasi yang otonom di masyarakat yang merupakan unsur pokok demokrasi.

Kontradiksi Internal dan Peluang untuk Demokratisasi Model perpolitikan yang diterapkan oleh Orde Baru di atas, bukanlah tanpa kelemahan yang dapat membawa kepada proses keterbukaan (opening) bagi demokrasi dan timbulnya gerakan demokrasi dalam masyarakat.

Kelemahan itu sebenarnya adalah produk berbagal kontradiksi internal yang dikandung dalam model itu sendiri yang pada akhirnya mengacaukan keberadaannya. Kontradiksi yang pertama terletak di jantung model tersebut, yaitu akumulasi dan sentralisasi kekuasaan politik di tangan Presiden. Kecenderungan ini dalam jangka panjang berakibat pada personalisasi kekuasaan dan mitos dari pemimpin yang tidak pernah salah (infalliable). Meskipun sentralisme bisa saja efektif dalam jangka pendek, tetapi harga yang harus dibayar cukup tinggi yaitu melemahnya kohesivitas kelas elite dan berkembangnya perpecahan intern. Yang terakhir ini berkembang di antara anggota elite pemerintahan karena perebutan akses kepada pemimpin menjadi semakin sering dan kuat. Puncaknya adalah, keutuhan kaum elite, yang notabene merupakan sumber kekuatan sistem, secara perlahan-lahan rontok dan meletus pada saat munculnya situasi krisis. Dalam kasus Orde Baru, isi atau rontoknya persatuan kelompok elite muncul secara kasatmata seperti terbukti dengan adanya perpecahan dalam kalangan militer dengan kalangan teknokrat demikian pula dalam tubuh DPP Golkar.

Sumber kontradiksi yang lain berasal dari format politik yang dipakai untuk depolitisasi masyarakat. Meskipun format politik tersebut cukup efektif dalam memperkuat kekuasaan dan pengaruh pemerintah dalam waktu relatif lama, tapi sebenarnya ia juga bertanggung jawab dalam

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 263

mengurangi kemampuan bertahan kekuasaan itu sendiri. Karena pada saat yang sama, format politik itu yang anti politik itu justru menggerogoti sumber pertahanan dan pelestarian sistem secara keseluruhan. Proses depolitisasi, dalam jangka panjang, ternyata tidak hanya memperlemah massa tetapi juga mengurangi kekuatan elite penguasa sendiri karena meningkatnya perpecahan internal. Sementara itu, personalisasi kekuasaan telah menciptakan tumbuhnya klik dan konspirasi politik di antara kalangan elite penguasa yang secara perlahan-lahan menghancurkan ikatan kesatuannya. Dengan perlahan tapi pasti, usaha untuk mempertahankan sistem semakin sulit dilakukan karena sirkulasi anggota kelas elite berubah berdasarkan favoritisme dan nepotisme, bukan kemampuan (meritolerasi).

Kondisi ini memang tidak terlalu kelihatan ketika rezim masih mampu untuk “membeli� kelompok elite yang terpecah dengan hadiah seperti konsesi-konsesi ekonomi, monopoli, dan transaksi-transaksi yang besar.

Akan tetapi, pada masa krisis seperti sekarang perpecahan dan konspirasi politik di kalangan elite pemerintahan muncul secara transparan yang pada akhirnya menyebabkan legitimasi rezim terancam.

Lebih jauh, depolitisasi melemahkan sistem secara pasti karena ia menghilangkan kemungkinan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif yang diperlukannya untuk mempertahankan diri. Dengan memperlemah institusi-institusi politik seperti DPR, partai politik, dan kelompok sosial serta organisasi-organisasi dalam masyarakat, maka pada akhirnya tidak ada suatu kekuatan pun yang dapat menjadi penyeimbang yang dibutuhkan untuk menghindari tekanan keras aparat pemerintah.

Korupsi yang makin merajalela serta praktik kolusi maupun birokrasi yang berlebih-lebihan di hampir semua aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada gilirannya akan menghancurkan kemampuan sistem untuk mengantisipasi dan memecahkan krisis yang datang, baik dari faktor intern maupun ekstern.

Tidak diragukan lagi bahwa kontradiksi-kontradiksi struktural seperti itu merupakan sumber utama terjadinya kehancuran sistem politik otoriter.

Orde Baru tidak terkecuali dalam hal ini, dimana ia menjadi rentan terhadap gejolak-gejolak pada saat krisis menghantamnya. Sebagian dari sumber gejolak itu adalah perpecahan dalam kelompok elite penguasa yang kemudian mempengaruhi kemampuan untuk merespon dengan cepat dan tepat dinamika politik dalam masyarakat. Kita mungkin masih ingat kasus

264 Demokrasi dan Civil Society

Marsinah, gerakan buruh SBSI di Medan, Waduk Nipah, pembunuhan di Santa Cruz, Peristiwa 27 Juli dan kampanye pemilihan Mega Bintang dan lain-lain. Semuanya menujukkan kecenderungan yang tinggi dari pemerintah untuk menerapkan represi karena kurang menyatunya strategi dalam menangani tekanan politik. Mungkin saja gerakan mahasiswa akhirakhir ini akan berakhir dengan digunakannya kekuatan dan ini dibuktikan dengan dikesampingkannya dialog antara pemerintah dan mahasiswa.

Presiden secara pribadi telah mengizinkan penggunaan tekanan yang represif oleh pejabat di lapangan dalam menangani “demonstrasi mahasiswa yang tidak aturan”. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah Dekrit MPR No. V/ 1998 yang memberikan kepada Presiden kekuasaan darurat untuk mempertahankan hasil pembangunan. Statement euphemisme ini adalah suatu provisi untuk penggunaan tekanan yang represif terhadap semua ancaman atas hal-hal yang sudah teratur.

Selain kontradiksi struktural, sifat hegemoni yang selalu mendapat tantangan (contestable) ikut menyumbang bagi menurunnya daya tahan sistem politik Orde Baru. Jadi pidato dan seminar dan praktik-praktik pembangunan ekonomi, demokrasi Pancasila, peranan sosial dan politik dari kalangan militer, politik massa mengambang dan hak-hak asasi manusia yang berdasarkan nilai-nilai Asia dan Indonesia sebenarnya selalu mendapat tantangan balik dari pihak-pihak yang tidak setuju. Hasilnya adalah penolakan yang sifatnya simbolik dan terus menerus berlangsung oleh kelompok masyarakat tertentu untuk melawan hegemoni negara yang mungkin akan menghilangkan legitimasi ideologi yang terakhir. Tantangan yang hegemonis seperti itu dapat berbentuk lain dari hanya dalam bentuk hal-hal yang tidak langsung dan simbolis seperti adanya kata-kata “plesetan” atau lelucon-lelucon dan rumor sampai hal-hal yang langsung dan terbuka yang menantang pemerintah secara terbuka. Hal ini tampak pada demo mahasiswa, pemogokan para pekerja, didirikannya partai alternatif dan serikat pekerja dan penolakan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik pemerintah yang dilarang. Gerakan anti hegemoni ini menurut Ariel Heryanto, seorang tokoh aelektual dan bekas pengajar di Universitas Satya Wacana di Salatiga, terdiri atas apa yang ia sebut “oposisi kelas menengah” terhadap Orde Baru yang telah muncul sejak tahun 80-an.

Tak pelak lagi, semua persoalan di atas telah menciptakan retakanretakan pada tembok sistem politik Orde Baru. Retakan-retakan inilah

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 265

yang merupakan pembuka ruang politik serta kesempatan bagi kelompok prodemokrasi untuk meneruskan perjuangannya. Keretakan ini bisa saja membesar oleh hadirnya faktor-faktor lain, terutama perkembangan logis ekonomi kapitalis yang juga mempunyai kepentingan agar debirokratisasi terbuka dan berkurangnya pengawasan pemerintah. Selanjutnya, tekanan masyarakat internasional bisa mendorong rezim untuk lebih memperhatikan isu-isu global seperti lingkungan, HAM, dan demokratisasi. Faktor-faktor ini, menurut hemat saya, tampaknya telah membawa suatu pengaruh positif yang dapat dilihat pada bermunculannya gerakan buruh dan kontribusi LSM dalam wacana politik dan praktik-praktiknya di Indonesia. Banyak LSM yang mengabdikan diri sebagai bagian dari gerakan sosial baru yang aktivitasnya berkaitan dengan issu global seperti hak-hak asasi manusia, lingkungan, persamaan hak gender, dan pemberdayaan civil society.

Dari diskusi di atas, terlihat semakin jelas bahwa demokrasi dalam Orde Baru di Indonesia akhirnya akan ditentukan oleh hubungan dialektis antara dinamisme dalam elite pemerintahan dan kapasitas dari aktor demokrasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, elite pemerintahan sebagai kekuasaan yang dominan tidak akan mengendorkan pengaruhnya tanpa tekanan yang kuat dari bawah meskipun ia telah mengalami banyak tekanan, baik internal maupun eksternal. Persoalannya adalah sampai sejauh manakah elemen-elemen demokrasi dan aktor-aktor tersebut dapat membentuk gerakan yang kuat dan terorganisasi yang bertujuan untuk membangun sistem politik alternatif di masa depan. Tanpa gerakan demikian, sangatlah sulit untuk tidak mengatakan tidak mungkin menantang kekuasaan yang dominan bahkan dalam keadaan krisis seperti sekarang ini.

Tanpa mengesampingkan krisis yang ada sekarang, terutama retaknya tembok sistem politik Orde Baru dan tuntutan reformasi yang makin luas, jalan ke arah demokrasi di Indonesia telah hampir mendekati akhir atau akan berjalan mulus.6 Situasi krisis sekarang ini sudah tentu memberi kesempatan bagi kelompok prodemokrasi untuk lebih meningkatkan tekanannya kepada pemerintah. Akan tetapi, sangatlah dini untuk mengharapkan bahwa hal ini akan secara otomatis mengarah kepada matinya rezim otoriter. Mungkin akan hanya secara taktis mengundurkan 6 Tentu saja tidak berarti bahwa proses demokratisasi akan berjalan lancar. Kita masih akan menyaksikan pergulatan-pergulatan selanjutnya pada masa pascareformasi antara kekuatan-kekuatan prostatusquo dan reformis.

266 Demokrasi dan Civil Society

diri sejenak sampai saatnya mencapai suatu tingkat kesembuhan dan proses konsolidasi dimulai lagi. Memang benar bahwa kesembuhan dan konsolidasi akan tergantung pada kemampuan elite pemerintah dalam membangun kembali rasa kebersatuan di antara faksi-faksi serta mendapatkannya kembali setelah mengalami setback yang serius. Tetapi adalah juga benar bahwa tanpa arahan demokrasi yang jelas dan dukungan yang kuat dari masyarakat, kembalinya otoritarianisme di Indonesia hanyalah soal waktu, kendatipun mungkin akan ada semacam penyesuaian pada tingkat negara dan masyarakat. Akan tetapi perubahan yang besar ke arah politik dan masyarakat demokratis pada masa sesudah kembalinya sistem politik lama masih harus diperjuangkan karena mudah bagi sistem politik otoriter untuk kembali hidup dalam masyarakat yang di depolitisasi.

Jadi kewajiban kaum prodemokrasi yang akan datang adalah membangun gerakan demokrasi yang kuat dan terorganisasi, mencakup semua unsur dalam masyarakat yang benar-benar bersama-sama bersama dalam suatu panggung politik yang demokratis di Indonesia dan bukan hanya bersifat sporadis dalam bentuk visi-visi politik, platform dan agenda. Sudah barang tentu, perbedaan tidaklah selalu buruk dalam dirinya sendiri apalagi mengingat bahwa demokrasi selalu mengacu pada keberadaan bermacam-macam ide dan praktik lainnya. Akan tetapi, tanpa dasar pemikiran yang sama kelompok-kelompok politik tersebut akan menemui kesulitan dan tak dapat mengandalkan kekuatan demokrasi untuk menekan pemerintah. Seperti yang telah dikemukakan di depan, depolitisasi selama kurun waktu tiga dekade ini telah menghancurkan semua usaha untuk menciptakan semacam front politik yang bertujuan mempersatukan unsur-unsur dalam masyarakat agar dapat mengimbangi dominasi pemerintah. Hal ini bukan mengecilkan usaha membentuk kelompok demokrasi seperti Kelompok Petisi 50, Forum Demokrasi, FPKR, MARI, dan yang paling baru Gema Madani dalam usahanya menjembatani aliansi politik dari bermacam-macam kelompok politik, social, dan ideologi. Akan tetapi masih harus kita lihat apakah kelompok ini akan muncul sebagai katalisator dari pembentukan front demokrasi nasional. Fakta yang menyedihkan ialah bahwa aktivitas mereka masih terbatas di Jakarta dan keanggotaan mereka juga terdiri atas kalangan kecil dari para aktivis, sedangkan pengaruh politis mereka masih terbatas hanya sebagai simbol dan tidak realistis.

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 267

Agenda untuk membentuk front demokrasi nasional harus dimulai dengan menentukan dasar-dasar normatif yang melandasi pembentukan front tersebut. Langkah ini sangat strategis karena walaupun mereka saina-sama menyatakan komitmen terhadap konstitusi dan Pancasila, tetapi dalam kenyataan banyak perbedaan visi politis di antara unsurunsur demokrasi tersebut. Mereka yang menganut aliran visi politik sekular, umpamanya, menginginkan pembentukan sebuah masyarakat politis di mana konsep kewarganegaraan berikut hak-hak dasar yang tidak bisa dipisahkan menjadi dasar norma-normanya. Mereka tidak menolak peran agama dalam kehidupan masyarakat ataupun pribadi aim tetapi mereka tidak setuju apabila agama digunakan sebagai ideologi politik yang, pada masa lampau, terbukti merusak (kehidupan politik). Namun, di sisi lain banyak juga pemimpin atau tokoh- tokoh masyarakat yang menolak visi politik sekular itu dan lebih menekankan pada politik yang landasannya kuat. Misalnya, banyak intelektual, aktivis dan tokoh masyarakat Muslim yang berpendapat bahwa karena Islam tidak mengenal pemisahan tegas antara agama dan politik, maka adalah salah untuk mendukung tesis sekular di atas. Sebaliknya Islam dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan mencakup seluruh segi kehidupan yang dipakai sebagai dasar alternatif untuk menciptakan masyarakat demokrasi di Indonesia. Versi lain mengatakan, bahwa meskipun negara Islam dalam membentuk formalnya tidaklah lagi merupakan alternatif politis yang pas, tapi lain halnya dengan upaya membentuk “masyarakat Islam.� Oleh sebab itu para pengikut pandangan ini akan berjuang untuk “meng-Islamkan� masyarakat politik melalui pembentukan masyarakat berdasarkan syariat Islam.

Adanya beberapa perbedaan dasar normatif di atas jelas menghalangi munculnya platform demokrasi bersama, tetapi sebaliknya membuka perpecahan internal dalam gerakan demokrasi yang masih lemah tersebut.

Seperti kita lihat, pemerintah dengan licik telah mendukung sebagian kelompok Islam dan bekerja sama dengan mereka melalui kebijakankebijakan yang dapat melemahkan unsur-unsur demokrasi dalam masyarakat.

Masalah ini begitu serius, sehingga tak kurang dari Abdurrahman Wahid - yang akrab dengan panggilan Gus Dur - memberikan peringatan tentang akan adanya kecenderungan sektarianisme dalam masyarakat. Apa yang dia maksud adalah justifikasi pemakaian agama dan unit unsur primodial sebagai alat untuk mencapai tujuan politik oleh pribadi-pribadi dan kalangan tertentu dalam masyarakat, khususnya di kalangan kaum Muslimin yang

268 Demokrasi dan Civil Society

didukung oleh kelompok elite dalam pemerintahan. Fenomena ini telah menyebabkan terjadinya kemunduran politik Indonesia kembali ke zaman “politik aliran� pada tahun 50-an, pada saat ideologi merupakan penentu tertinggi dalam perpolitikan nasional. Hasilnya adalah kehancuran total gerakan demokrasi dan munculnya rezim otoriter.

Peran LSM Indonesia dalam Pemberdayaan Civil society Di samping pembentukan front nasional untuk demokrasi pada tataran politik formal, maka pemberdayaan civil society merupakan Si qua non bagi proses demokratisasi di Indonesia masa depan. Dalam hal ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrast melalui kiprah mereka dalam pemberdayaan civil society tersebut. Menurut pendapat saya, salah satu kemampuan LSM adalah dalam memperkua masyarakat akar rumput melalui berbagai aktivitas pendampingan, penil belaan, dan penyadaran. Di samping itu, LSM-LSM dapat pula memberikan masukan untuk membuat konsep-konsep strategic guna mendirikan front demokrasi yang kuat berdasarkan pengalaman konkrit yang mereka peroleh dari lapangan. Yang terakhir ini menjadi penting artinya karena banyak ide yang kelihatannya sangat bagus dan menarik ketika ditawarkan oleh para intelektual atau akademisi, tetapi ternyata tidak dapat dilaksanakan di lapangan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ada beberapa karakter khusus yang dimiliki oleh LSM Indonesiat yang amat berguna bagi proses pemberdayaan civil society. Pertama, LSM` di Indonesia cukup banyak jumlahnya dengan penyebaran yang luas’ dan variasi program serta proyek yang berbeda-beda sehingga memungkinkan mereka mencapai daerah-daerah yang bermacam-macam coraknya dan terpencil lokasinya. Kedua, banyak LSM yang kemudian berperan sebagai alternatif bagi rakyat marginal yang suaranya hampir tidak pernah didengar, sehingga dengan demikian menjadi semacam substitus bagi institusi politik yang ada. Kita hanya perlu, misalnya, mengingat kembali aktivitas dari Institut Sosial Jakarta (ISJ) di tengah-tengah penduduk perkampungan kumuh di Jakarta, Girli di tengah-tengah anak jalanan di Yogyakarta, atau Humanika di tengah-tengah kaum buruh miskin di Surabaya. Selain itu berbagai LSM bekerja dalam kegiatan-kegiatan seperti bantuan hukum, kesehatan, dan pendidikan yang menyediakan palayanan dan bantuan

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 269

pembelaan bagi rakyat yang tertindas di seantero negeri. Ketiga, LSM juga mempunyai jaringan yang luas baik pada tingkat nasional maupun internasional yang dapat difungsikan sebagai sarana menyebarluaskan informasi mengenai hal-haI yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.

Dari perspektif sejarah, kehadiran LSM modern di Indonesia ternyata telah berakar pada kebudayaan setempat sehingga membuat mereka menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat. Kita bisa memandang institusi seperti pesantren, subak, lumbung desa dan sebagainya. Institusiinstitusi tradisional seperti ini dapat disebut sebagai embrio civil society modern dan telah memainkan peran yang penting sebagai benteng pertahanan terhadap kekuatan luar yang mencoba menyeragamkan kebhinnekaan tradisi dan praktik-praktik dalam masyarakat yang berbedabeda. Sebagai ilustrasi, lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren telah dijadikan sebagai landasan institusional bagi organisasi sosial dan pendidikan Muslim terbesar di negeri ini, Nabdlatul Ulama ( NU), sewaktu ia didirikan pada tahun 1926. Dalam perkembangannya sampai sekarang organisasi ini secara aktif terlibat dalam gerakan LSM melalui beberapa anak organisasinya seperti Fatayat, Lakpesdam, LKK, HMI, Ma’arif dan lain-lain, yang cabang-cabangnya tersebar di 26 propinsi. Aktivitas mereka meliputi penyediaan pendidikan dasar, program pengembangan masyarakat, penerbitan, program pengentasan kemiskinan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kajian keilmuan agama, dan sebagainya. Ini belum dihitung keberadaan ribuan pesantren yang terkait dengan NU yang kontribusinya pada aktivitas pendidikan dan sosial telah diakui dan diterima secara luas.

Tetapi harus segera dikemukakan di sini bahwa potensi budaya dan kelembagaan sebagaimana digambarkan di atas masih memerlukan pengembangan intensif agar LSM Indonesia dapat mendorong munculnya civil society modern yang kuat dan mandiri. Untuk menggunakan contoh NU juga, organisasi ini jelas masih harus mengatasi kekurangannya sebelum ia dapat menjadi salah satu kekuatan civil society Indonesia. Dalam hal ini yang paling mencolok adalah kelemahan-kelemahan dalam mengadopsi sistem manajemen modern, ketergantungannya pada pola-pola hubungan patron-client, dan dalam sumber daya manusia. Sebenarnya, kekurangankekurangan ini tidak hanya monopoli NU. LSM-LSM di Indonesia pada

270 Demokrasi dan Civil Society

umumnya menghadapi kurang lebih permasalahan yang sama, walaupun mungkin beberapa di antara nter mempunyai sumber atau kemampuan organisasi yang lebih baik dibanding dengan yang lainnya.

Selain itu ada juga beberapa kewajiban yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh LSM Indonesia untuk mendukung pemberdayaan civil society di masa depan. Termasuk di sini adalah keharusan untuk merefleksikan kembali secara kritis paradigma dominan yang dipergunakan oleh LSM dalam wacana dan kiprah pembangunan. Kendatipun permukaan para aktivis LSM mengklaim dirinya sebagai penduku paradigma alternatif, tetapi dalam praktik umumnya LSM Indonesia masih terkungkung dalam wacana pembangunanisme (developmental) yang tidak kritis terhadap masalahmasalah ketimpangan struktural, langkaan partisipasi, dan ketergantungan terhadap kekuatan di luar.7 Yang disebut belakangan ini berbentuk ketergantungan pada negara maupun funding agencies baik dalam bentuk dana, keahlian dan kemampuan. LSM-LSM yang seharusnya bersinergi dan menampilkan diri sebawil aktor-aktor dalam gerakan-gerakan sosial baru (new social movement) ternyata lebih sering menampakkan diri sebagai agen-agen subkontraktol pembangunan dari lembaga-lembaga milik pemerintah maupun swasta asing.

LSM-LSM perlu pula memperbaiki kemampuan organisasi merceka yang secara langsung mempengaruhi aktivitas dan posisi tawar menawar mereka berhadapan dengan pemerintah. Karena itu suatu keharusan bagi para tokoh dan aktivis LSM untuk mengetahui betul kekuatan dan kelemahannya dalam tugas pemberdayaan civil society di Indonesia. Untuk dapat melakukannya, tokoh-tokoh dan aktivis LSM harus lebih sering melibatkan diri dalam wacana publik seperti forum seminar media massa dan mencoba. terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan pada semua lapisan masyarakat. Seharusnya, situasi krisis yang berkepanjangan 7 Untuk pembahasan dan kritik lebih jauh tentang LSM di Indonesl dapat dilihat antara lain dalam karya-karya Kastorius Sinaga, “Neither merchan nor Prince: A Study of NGOs in Indonesia,” Sociological Bulletin, 42, No. 14 (March-September), 1993, 137-56; NGOs in Indonesia: A Study of the Role of Non Governmental Organizations in the Development Process (Saarbruecken: Bielefeld Studies on the Sociology of Development, 1995); MM. Billah dan A Hakim Oi Nusantara, “State Constraints on NGOs in Indonesia: Recent Development,” Prisma, 47, 1990, hal. 57-66; Philip Eldridge, Non-Governmental Organization1 and Democratic Participation in Indonesia (Kuala Lumpur and New Yorki Oxford University Press, 1995); “NGOs and the State in Indonesia,” Prisma, 47, 1990, hal. 34-56.

Reformasi dan Rekomendasi melalui Civil Society 271

saat ini memberi kesempatan kepada LSM untuk bersama-sama mengembangkan modal sosial (social capital) yang ditujukan untuk memperkuat posisi gerakan proreformasi. Dalam hal ini LSM Indonesia, misalnya, dapat mendukung gerakan mahasiswa yang sedang berlangsung dengan memberikan kontribusi keahlian dan network-nya. LSM juga bisa bergandengan tangan dengan para intelektual, tokoh agama dan media massa untuk membentuk opini publik dengan tujuan memperkuat tekanan publik kepada pemerintahan.

Sebagai suatu agenda jangka panjang, mungkin saja LSM memegang peranan sebagai agen pendidikan politik pada tingkat masyarakat yang paling bawah berkaitan dengan penyadaran mengenai hak-hak dasar politik.8 Hal ini paling urgen dilakukan, mengingat bahwa lapisan rakyat di bawah merupakan salah satu kalau tidak dapat dikatakan satu satunya - kelompok - yang rnenjadi korban politik depolitisasi Orde Baru. Dengan networknya yang luas serta SDM yang cukup andal, LSM dapat nienciptakan dan menyebarluaskan program-program yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran berpolitik maupun memberikan pembelaan kepada rakyat untuk berjuang demi hak-hak dasarnya. Program penyadaran dan advokasi seperti pendidikan kewarganegaraan (civic eduction), pendidikan untuk para pemilih (voters education), pemantauan pemilu (election monitoring), dan sebagainya sangatlah dibutuhkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia dan LSM Indonesia cukup mempunyai kelengkapan untuk melaksanakan tugas tersebut bersama-sama dengan elemen civil society yang lain.

Kesimpulan Krisis ekonomi dan politik yang berlangsung di Indonesia semenjak 1997 membuka berbagai kemungkinan, baik yang berimplikasi negatif maupun positif bagi perjalanan demokratisasi di masa depan. Peluang 8 Peran-peran inilah yang telah dicoba digiatkan oleh LSM-LSM generasi mutakhir, sebagaimana dikatakan oleh Anders Uhlin. Lihat Indonesia and the “Third Wave of Democratization�: The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World (Richmond: Curzon Pres, 1997), hal. 111-116. Ia mencontohkan munculnya LSM-LSM yang peduli kepada HAM dan politik seperti LPHAM, Pijar Indonesia, Aldera, PIPHAM, dsb.

Belakangan ini aktivitas LSM-LSM ini semakin meningkat menyusul tumbangnya rezim Orde Baru dan terbukanya kesempatan bagi kegiatan advokasi oleh LSM. Peran berbagai LSM yang sudah lama berdiri seperti INFID, ELSAM, dan LBH sangat penting di dalam menggerakkan proses redemokratisasi pasca-Orde Baru

272 Demokrasi dan Civil Society

yang sedang terjadi saat ini sangat penting untuk direbut dan diisi dengan proses pemberdayaan yang antara lain ditujukan untuk memperkokoh civil society yang demokratis dan mandiri sebagi landansan demokratisasi politik. Pengalaman selama lebih dari tiga dasawarsa di bawah Orde Baru mengajarkan bahwa sistem politik yang berorientasi kepada negara kuat pada akhirnya rentan terhadap krisis struktural clan menciptakan sebuah civil society yang terbonsai dan, karena itu, sangat lemah ketika harus berperan sebagai pengimbang kekuatan negara.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki akar-akar sosial dan budaya di Indonesia dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam civil society di Indonesia. Mereka telah berperan sebagal agenagen perubahan yang memberikan alternatif bagi anggota masyarakat, termasuk menjadi saluran politik alternatif di luar saluran result yang didominasi oleh kekuatan negara dan aparaturnya di samping sebagai wahana bagi pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonoml, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberadaan LSM-LSM modern di Indonesia semenjak generasi pertama pada awal abad ke-20 telah memberi sumbangan besar bagi usaha-usaha masyarakat, balk individu maupun kelompok, untuk mempertahankan kemandirian mereka vis-a-vis negara.

Di bawah Orde Baru, LSM-LSM yang bergerak dalam bidang advokasi dan demokratisasi memainkan peranan penting dalam memberikan penyadaran, pembelaan, dan pendampingan masyarakat terutama di lapis bawah yang acapkali menjadi korban kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi rezim.

Tentu saja kemampuan LSM-LSM dalam pemberdayaan civil society ke depan perlu ditingkatkan karena masih adanya kelemahan-kelemahan internal dalam diri organisasi ini, menyangkut visi, paradigma, kemampuan organisasi, dan sumber daya manusia yang mereka miliki. Jika LSM-LSM dapat mengatasi problem-problem di atas dan menjadikan diri mereka sebagai pioner dalam gerakan sosial baru yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan permasalahan mendesak seperti ketimpangan struktural dan kelangkaan partisipasi politik dalam masyarakat Indonesia, niscayalah mereka akan benar-benar memiliki relevansi di masa depan. Sebaliknya, jika LSM-LSM berkembang sebagai organisasi-organisasi yang tidak bervisi dan memiliki ketergantungan terhadap kekuatan di luarnya maka mereka justru akan menjadi kendala utama bagi proses pemberdayaan civil society dan demokratisasi.

Bibliografi

Abdurrrahman Wahid, The Islamic Masses in the Life of State and nation”, Prisma, No. 35, March, 1985.

Adam Michnik, “The Two Faces of Europe” dalam Writing on the East Selected Essay on Estern Europe, The New Yorker Review of Books, 1990.

Adam Schwartz, Indonesia: Nation in Waiting, London, Roudledge, 1994.

Ahmad Shiddiq, Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiah, Jakarta: LTN-NU, 1985 Anders Uhlin, Indonesia and the Third Wave Democratization: The Indonesia ProDemocracy Movement in Changing World, Richmond: Curzon Press, 1977.

Arief Budiman, (ed) State and Civil society in Indonesia, Clyton, Victoria, Monash University, 1991.

A. Arato and J. Cohen, Civil society and Political Theory, Cambridge Mass, MIT Press, 1992.

A. Goudlner, The Coming Crisis of Western Sociology, New York: Basic Books, 1970.

A. Gunder Frank, (ed) Latin America: Underdevelopment or Revolution? New York: Monthly Press, 1969. .............., Dependent Accumulation and Underdevelopment, New York Monthly Press, 1978.

All Moertopo, The Ecceleration and Modernization of 25 Years Development, Jakarta, CSIS, 1982.

Alfin Toffler, The Third Wave, New York, Bantam Book, 1980.

Alfred Stepan, The State and Society Peru in Comparative Perspective, Princeton, Princeton University Press, 1978.

274 Demokrasi dan Civil Society ............., (ed.), Authoritarian Brazil: Origin Policies and Future, Yale University Press, New Haven, 1973.

A. MacEwan, “Transition from Authoritarian Rule: A Review” dalam Latin America

Perspective, 58, 15, Summer, 1988.

A. Melucci, “Social Movement and the Democratization of Everyday Life, dalam John Keane, (ed.) Civil society and Democracy: New Eorupen Perspectives, London verso, 1991.

Andree Feillards, Traditionalist Islam and the State in Indonesia: Flexibility, Legitimacy and Renewal, Honolulu: East-West Centre, 1993.

Anthony Gidden, The Constitution of Society, Standford CA, Standford University Press, 1987. .............., New Rules in Sociological Method: A Positive Critique of lrampretative Sociology,

New York Basic Books, 1975.

.............., A Contemporary Critique of Historical Materialism, Berkeley, University California Press, 1983.

Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks, London, Lawrence & Wish 1971.

Anton Lucas, “Social Revolution in Pemalang, Central Java, 1945” dalam Indonesia, 24, 1977.

AO. Hirschman, “The Turn to Authoritarianism in Latin America and the Search for Economic Determinants” dalam D. Collier (ed.), The New Authoritarianism in LON America, Princeton NJ, Princeton University Pres, 1979.

A. Ong, Spirit of Resistance and Capitalist Dicipline: Factory Women in Malaysia, New York,: SUNY Presa, 1987.

A. Reid, The Blood of the Rule in North Sumatera, Kualalumpur: Oxford, University press, 1979.

A. Ryan, “Professor Hegel Goes to Washington”, dalam The New Yorker Review of Book, March 26, 1992.

A. Schultz, On Phenomenology and Social Relation, Chicago University Press, 1962.

A. Stoler, Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt 1870-1979, New Haven: Yale University Press, 1985.

A. Timberger, “A Theory of Elite revolution,” dalam J. Goldstone (ed.) Revolution, Theoretical, Comparative and Historical Studies, San Diego: Horcourt B. Janovich, 1986.

Bibliografi 275

A. Tourine, Solidarity: the Analysis of a Social Movement, 1980-1981, New York : Cambridge University Press, 1981.

A. Turton dan S. Tanabe, “History and Peasant Conciousness in Southeast Asia,” dalam Ethnological Studies, 13, 1984.

Barrington Moore, Social Origin Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, Beacon Press, 1966.

Ben Anderson, Java in Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944-1944 Ithaca, Cornell University Press, 1972. .........., Linguage and Power. Exploring Political Culture in Indonesia, Ithaca: Comell University Press,1990. .........., The Emagined Community, Verso, London, 1983. .........., and A. Kahin, (eds.) Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate, Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project, No. 62. 1982.

BJ. Bollan, The Struggle of Islam in Modern Indonesia, Martinus Nojhoff, The Hague, 1971.

B. Jessop, The Capitalist State Marxist Theories and Method, New York, New York University Press, 1982.

B. Kerkvliet, Everyday Politic in the Philippine: Class and Status revolution in Central Luzon Village, Berkeley: University of California Press, segera terbit.

B. Mizstal, Poland After Solidarity: Social Movements vs the State, New Burnswick Transaction Book, 1985, Bruce Lawrence, The Devenders of the God: The Fundamentalist Revolt Against, the Modern Age, San Francisco: Harper and Collin, 1989.

Clifford Geertz, The Religion of Java, Glencoe, III, The Free Press, 1960. ..........., The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973.

CB. Macpreson, Democratic Theory: Essay in Retrival, 6th Edition, Oxford Clarendon Press, 1990.

Gould, Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Daniel Bell, “American Exceptionalism Revisited, The Role of Civil society,” dalam The Public Interest, No., 95, 1989.

David E. Apter, Comparatives Politics: A Reader, Glencoe, III, Free Press, 1963.

D. Collier, The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1979.

276 Demokrasi dan Civil Society Deliar Noer, The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942, Oxford University Press, 1973.

Derrida, On Grammatology, Baltimor: John Hopkins University Press, 1976.

D. Elson, Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in East Java Residency, Kualalumpur,: Oxford University Press, 1984.

D. Emerson, Indonesia’s Elite: Political Culture and Cultural Politics, Ithaca Cornell University Press, 1976.

D. Held, “Democracy, the Nation State and the Global System” dalam D. Held (ed.), Political Theory Today, Standford, CA, Standford University Press, 1986. ........., Models of Democracy, Standford, Standford. University Press, 1987. Daniel S. Lev, The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957-1959, Ithaca, Cornell Modern Indonesia Project, 1966.

D. Jenkins, Soeharto and His Generals, Ithaca: Cornell University Press, 1986.

D. Ost, Solidarity, and the Politics of Anti-politics: Oposition and Reform In Poland Since 1968, Philadelphia, Temple University Press, 1991.

Douglas Ramage, Politics in Indonesia, London: Routledge, 1995.

D. Singer, The Road to Gdank, New York Monthly Review Press, 1981.

E. Genovese, Roll Jurdan Roll: The World the Slave Made, New York: Vintage, 1979.

E. Hawkin,” Labour in the Developing Countries: Indonesia”, dalam B. Glassburner, (ed), The Economy of Indonesia: Selected Reading, Ithaca, Cornell University Press, 1971.

E. Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Form of Social Movement in the 19th and 20th Centuries, New York: Norton & Co., 1959.

EP Thomson, The Making English Working Class, London: Vintage, 1963. .........., “The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, dalam, Past and Peasant, 1971.

E. Vogelin, Order and History, 5 Vols, baton Rouge: Lousiana State University Press, 1956-1987. ........., From Enlightenment to Revolution, Durham: Duke University Press, 1975. ........., Science, Politics and Gnosticism: Two Essay, Washington: Gateway, 1968.

E. Sandoz, (ed), Eric Vogelin’s Thought: A Critical Appraisal, Durham NC: Duke University Press, 1982.

F. Block, Revising State Theory: Essay in Politics and Post Industrialism, Philadelphia: Temple University Press, 1987.

Bibliografi 277

F. Dallmayr, Language and Politics: Way Does Linguage Matter to Philosophy ?, Notre Dame, University of Notrdame Press, 1984.

F. Farhi, State and Disintegration and Urban Based Revolutionary Crisis: A Comparative Analisys of Iran and Nicaragua, Mass, 1986.

Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, The Free Press, New York, 1992 FH. Cardoso, “On the Concentration of the Authoritarian Regimes in Latin America/ dalam D.Collier, The New Authoritarianism in Latin America, Princeton, Prin University Press, 1979.

F. Lyotard, The Post-Modern Condition,: A Report of Knowledge, Minneapolis: Unive of Minnesota Press, 1988.

F. Nemenzo, “A Season of Coups: military Intervention in Philippine politics,” di Diliman Review, 34, 5/6, 1986.

Francis Fukuyama, The End of History, 19.....

Gabriel Almond, Political Development: Essay in Heuristic Theories, Boston, Little Browth

1970.

............, dan D. Verba, The Civic Culture, Princeton: Princeton University Press, 1963, Fred Pike & Thomas Strich, The New Corporatism, University of Notre Dame, Nott.

Dame, 1974.

F. van Anrooj, (ed.) Between People and Statistics: Essay on Modern Indonesian History, The Hague, Nijhoff, 1979.

George M. Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia, Ithaca Cornell University Press, 1952.

G. Haves, “Aquino and Her Administration, A View from Country Side” dalam Palle Affairs, 62, 1, 1989.

Gilles Kapel, The Revenge of God: The Resurgence of Islam, Cristianity and Judaism in the Modern World, Pennsylvania: Penn State University Press, 1994.

Guillermo O’Donnell, Modernization and Bureucratic Authoritarianism: Studies in South American Politics, Berkeley, CA, University of California, Berkeley, 1973. ..........., et., al., (eds.) Transition from Authoritarianism: Prospect for Democracy, The John Hopkins University Press, Baltimor, 1986. ........... “Corporatism and the Question of the State,” dalam J. Malloy, (ed.)

Authoritarianism and Corporatism in Latin America, Pittsburgh, University of Pittsburgh, Press, 19.

278 Demokrasi dan Civil Society G. Rude, The Crowd in French Revolution, New York: Harper, 1983.

Haroud Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca, Cornell University Press, 1978.

Harnid Enayat, Modern Islamic Political Thought, Austin: University of Texas Press, 1982, Hannah Arendt, The Human Condition, New York: Basic Books, 1967.

Hem Kuntjoro Jakti, External Coalition of the Bureucratic Authoritarianism State in Indonesia, disertasi doktor University of Washington, Seatle, 1988.

Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca, Cornell University Press, 1962. ..........., dan Lance Castle (eds.), Indonesia Political Thinking 1945-1965, Cornell, University Press, 1970.

H. Gadamer, Truth and Methode, New York, Crossroad, 1975.

H. Goderbauer, “New Order Industrial Relation: Managing the Workers” dalam Inside Indonesia, Vol. 13, 1987.

I. Tedjasukmana, Political Character of the Indonesian Trade Union Movement, Ithaca, Cornell Indonesia Modern Project, 1959.

Immanuel Wallerstein, The Politics of the Capitalist World System, Cambridge, Cambridge University Press, 1984. .........., The Capitalist World of Economy, London: Cambridge University Press, 1979.

James Piscatoty, Islam lit the World of Nation-State, New York: Cambridge University Press, 1986.

James Peacock, Puryfying the Fith: The Muhammadiyah Movement in Indonesia Islam, Cumnins, Menlo, California 1978.

I. Boileau, Functional Group Politics of Indonesia, Jakarta, CSIS, 1983.

I. Cohen, Class and Civil society: The Limit of Marxian Critical Theory, Amherst: University of Massachusetts, Press, 1983.

Jean Paul Sartre. Being and Nothingness: An Essay on Phenomenological Ontology, New York: Philosophical Library, 1956.

J. Femia, Grmasci’s Political Thought, Oxford: Clarendon Press, 1981 J. Goldfarb Beyond Glasnost. The Post Totalitarianism Mind, Chicago: University of Chicago Press. 1989.

J. Gaventa. Power and Pozverness, Quiescene and Rebellion in an Appalacin Valley, Chicago: University of illinois, 1980.

Bibliografi 279

J. Ingleson, J In Search of Justice: Workers and Unions in Colonial Java, Kualalumpur, Oxford University Press, 1986.

J. Martines-Alier, Labourers and Landowner in Southern Spain, Totowa NJ, Rowinan and Littlefield, 1971.

J. Nash, We Eat Mines and the Mines Eats Us: Dependency and Exploitation in Bolivian Tin Mines, New York: Columbia Univeresity Press, 1982.

Jose Cassanova, Toword a Constructive Engagement of the Fundamentalist Challange: The Concept of Public Religion, Mass., Kualalumpur, 1996.

J. Petras et. al., Class, State and Power in the Third World, London Zed Press, 1981.

Juergen Habermas, Theory and Practices, London, Heinemann, 1974. .........., Legitimation Crisis, Boston, Beacon Press, 1975. .........., Communication and the Evolution Society, New York, Beacon Press, 1979. .........., The Theory of Communicative Action, Vol., I. New York, Beacon Press, 1981. .........., The Philosophical Discourse of Modernity, Twelve Lectures, Cambridge Mass., MIT Press, 1987.

Juergensmeyer, The New Cold War?: Religious Nationalism Confront the Secular State, California: University of California Press, 1993.

James Scott, The Moral Economy of Peasant, Subsistence and Rebellion in Southeast Asia, New Haven, Yale University Press, 1976. ........., Weapon of the Weak: Everiday Forms of Peasant Resistance, New Haven, Yale University Press, 1985.

J. Merquior, From Prague to Paris: A Critics of Structuralism and Post-Structuralist Thought, London: Verso, 1988.

J. Valezuela, “Labour Movement in Transition to Democracy” dalam Comparative Politics, Juli 1986.

Karl D Jackson, Tradisional Authority, Islam and Rebellion: A Study of Indonesian Political Behaviour, University of California, Press, Berkeley, 1980.

Karl Marx, Critique of Hegel’s Philosophy of Right, (1835), Cambridge: Cambridge University Press„1967.

Kastorius Sinaga, “Neither Merchant nor Prince: A Study of NGOs in Indonesia,” Sociological Bulletin, 42, No., 1-2, March-September, 1993. .........., NGOs in Indonesia: A Study of the Role of Non Governmental Organizations in Budiman (ed.) State and Civil society in Indonesia, Clyton, Victoria, Monash University Press, 1991.

280 Demokrasi dan Civil Society M. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, Bloomington, Indiana University Press, 1981.

Muhammad Hatta, Potret of A Patriot, Selected Writing, The Hague, Mouton, 1972. .........., Memoirs, terjemahan CLM Penders, Singapore, Gunung Agung, Jakarta,1981.

Muhammad AS Hikam, The State, Grass-roots Politics and Civil society: A Study of Social Movements in Inddonesia’s New Order, 1989-1994, disertasi doktor di University of Hawaii at Manoa, Honolulu, 1995. ..........., dan A. So, “Class’ in the Writing of Wallerstain and Thomson” dalam Sociological Perspective, segera terbit.

MM. Billah dan H. Hakim G. Nusantara, “State Constrain on NGOs in Indonesia: Recent Development” dalam Prisma, 47, 1990.

M. Shapiro, Language and Politics, New Hven: Yale University Press, 1981. ..........., The Politics of Representation: Writing in Biography, Photography and Polics Analysis, Madison: University of Wisconsin Press, 1988.

N. Mody, Indonesia Under Suharto, New Delhi, Sterling Publisher, 1987.

N. Poulantzas, Political Power and Social Classes, Paris, Maspero, 1986.

Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Bandung: Mizan, 1987.

Oliver Roy, The Failure of Political Islam, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1994.

Onghokham, The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century, disertasi doktor, Yale University, 1975.

O. Tornquist, “Rent Capitalism State and Democracy” dalam Arief Budiman (ed), State and Civil Society in Indonesia, Clyton, Victoria, Monash University 1991.

Paul Willis, Learning to Labor How Working Class Kids Get Working Class Job, New York, Columbia University Press, 1977.

P. Evans, et, al, (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge,: Cambridge University Press, 1986.

P. Burdeau, Outline of Theory and Practice, Cambridge: Cambridge University press, 1977.

Phillip Eldridge, Non Governmental Organizations and Democratic Partisipation in Indonesia, Kualalumpur and New York: Oxford University Press, 1995.

P. Rainbow dan P. Sullivan (eds.), Interpretative Social Science, Berkeley: University of California Press, 1977.

Bibliografi 281

Ralph Miliband, The State in Capitalist Society: An Analysis of the Western System of Power, Monthly Review, New York, 1969.

R. Cohen, “Resistance and Hidden Form of Conciousness Amongst African Workers”, Review of African Political Economy, 1980.

Richard Tanter, “The totalitarian Ambition: Intelligence and Security Agencies in Indonesia,” dalam Arief Budiman (ed.) State and Civil society in Indonesia, Clyton, Victoria, Monash University, 1991. .........., and K. Young (eds.) The Politics of Middle Class Indonesia, Clyton: Monash University Press, 1990.

R. Gray, The Labor Aristocracy in Victorian Edinburgh, Oxford, Clarendon Press, 1976.

R. Mortimer (ed.), Showcase State: The Illusion of Indonesia’s Eccelerating Development, Sydney: Angus and Robertson, 1973.

Richard Robison, “Culture, Politics and Economy in the Political History of the New Order,” dalam Indonesia, 31, 1981. ......... , Indonesia the Rise of Capital, Sydney, Allen & Unwin, 1985.

R. Elson, Javanese Peasant and the Colonial Sugar Industry: Impact and Change in East Java Residency.

Rita Kipp & Susan Odgers, (ed.) Indonesian Religion in Transition, University of Arizona Press, Tuscon, 1987.

R. King, The State in Modern Society: New Directions in Political Sociology, Chatam, NJ Chatam House Publisher, 1986.

R. Levine dan J. Lembcke, (eds.) Recapturing Marxism: An Appraisal of Recent Trends In Sociological Theory, New York: Preager, 1987.

R. Miliband, The State in Capitalist Society, London: Wiedenfeld and Nicolson, 1969.

Robert Dahl, Democracy and Its Critics, New Haven Yale University Press, 1989.

Robert van Niel, The Emergence of the Modern Indonesian Elite, The Hague & Bandung, W.van Hoeve, 1960 R. Tediman, Discouse/Counter -discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in Nineteenht Century France, Ithaca: Cornell University Press, 1987.

Ruth McVey (ed.), Southeast Asia Capitalist, Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1992. Salim Said, The Genesis of Power: The Indonesian Military 1949-1950, disertasi doktor, The Ohio State University, 1988.

Samuel Huntington, Political Order in Changing Society, New Haven: New York University Press, 1968.

282 Demokrasi dan Civil Society Sartono Kartodirdjo, The Peasant Revolt of Banten in 1888, Its Conditions, Course, and Sequel: A case Study of Social Movement in Indonesia, The Hague, Gravenhage, 1966. ........., Protest Movement in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nine teentb and Early Twentieth Centuries, Singapore: Oxford University Press, 1973. ........., Modern Indonesia: Tradition and Transformation, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, 1984.

S. Milgram, Obedience to Authority: An Experimental View, New York, Harper & Row, 1969.

Steve Stern, (ed.) Resistence, Rebellion and Conciousness in the Andean Peasant World, 18th20th Centuries, Madison University of Wisconsin, 1987.

Syamsuddin Hans dan Riza Sihbudi (eds.), Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru, Jakarta: Gramedia, 1995.

Talcot Parson, The Structures of Social Action, Glencoe, III, Free Press, 1949.

Taufik Abdullah, School and Politics: The Kasum Muda Movement in West Sumatera, 19271933, Cornell University, Modern Indonesia Project, 1971 TC. Narcer dan J Woolscot (ed), Popular Culture and Social Relations, London: Billings and Sons, 1981.

T. Rochon dan M. Mittchell, Social Bases of the Transition to Democracy in Brazil” dalam Comparative Politics, April, 1989.

T. Skoctpol, State and Social Revolution: A Comparatives Analysis of Franche, Russia and China, Cambridge University Press, 1979.

Ulf Sundhaussen, The Road to Power: Indonesoian Military Politics 1945-1967, Kualalumpur: Oxford University Press, 1982.

Vaclav Havel, Disturbing the Peace, New York:Vintage Book, 1991. .........., et., al., the Power of the Powerless, Ncw York: ME Sharpe, 1990. ..........., Open Letters: Selected Writing 1965-1990, New York: Vintage Book, 1991. ..........., Summer Meditation, New York: Vintage, 1991.

Vladislav, (ed.), Vaclav Havel or Living in the Truth, London: Faber and faber, 1986.

Walter Adams, Hegemony and Revolution: A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory, University of California Press, Berkeley, 1980.

YLBHI, Indonesia Human Rights Forum, No. 1, 1991.

Z. Su, On Latin America’s Process of Democratization”, dalam Latin America Perspective, 58, 15, Summer, 1988.

INDEKS

A

Abad, ke-18, 161; ke-19, 114; ke-20, 114, 169, 226; Pencerahan, 79 Abdurrahman, Moeslim, 225 Aceh, 54, 119, 144 Adas, Michael, 104, 166 Advokasi, 194 Agama, 93, 134, 140, 143, 146, 148, 150, 159, 160, 166; dan politik, 48; di Indonesia, 146;

Islam, 132; mayoritas, 141; yang publik, 228 Agen, 124, 125, 156, 165, 166, 167, 168, 170; otonomi, 220; politik, 46; dan struktur, 156 Ahistoris, 210 AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia), 7 Akar-rumput, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 68, 75, 114, 128, 132, 148, 149; civil society, 4 Akses politik, 22 Aksi, politik, 128; protes, 77, 191; protes kaum buruh, 7; sosial, 143, 147, 148; sosial politik,

148, 199; Aktivis, intelektual, 116; Islam, 229; muslim, 218, 226; muslim Indo-nesia, 218;

politik, 55, 69, 114, 122, 126, 130; politik muslim, 221; politik terbuka, 66 Aktivitas, cendekiawan, 217; ekonomi kecil, 130; intelektual, 116; pembelaan, 128; politik, 15,

16, 21, 24, 34, 35, 36, 117; prodemokrasi 225; sosial, 67 Aktor, 54, 125; dominan, 190, 203; politik, 106 Akulturasi, 161 Al-ghazw alfikr, 223 Al-ghazwalthaqaty, 223 Alat, 180; kelas, 86; kelas penguasa, 47; kognitif manusia, 188; legitimasi 5; pemaksa, 44;

perlawanan, 160; produksi, 87, 88 Albania, 100 Alfonsin, 12, 41 Aliansi, 168; longgar, 136; militer teknokrat-birokrat, 19; politik, 123; segitiga, 19 Aljazair, 78 Allende, 12, 16 Althusser, 101, 106, 169

284 Demokrasi dan Civil Society Althusserian, 156 Amerika, 2, 159, 163, 142, 190; Latin, Amnesti Amorphous, 223 AMPI, 56 Anarkhi, 227 Andalusia, 167 Anderson, 143, 190 Anti-Soekamo, 61, 118 Antidemokrasi, 123 Antiindividual, 111 Antikapitalisme, 117, 135 Antikolonialisme, 170 Antimodemisasi, 83 Aparatur negara, 42, 64, 67, 169 Apter, 102 Aquino, Corazon, 32, 57 Arab Saudi, 78 Arato, A., 209 Arendt, Hannah, 86, 201 Argentina, 12, 30, 34, 37, 41, 78 Arifin, Bustanil, 221 Aristoteles, 1, 180 Arus, bawah, 102, 103, 105, 106, 108; informasi, 34 Asia, 22, 27, 28, 30, 57, 65, 76, 78, 89, 109, 112, 161, 196, 199, 202, 204, 220; Tengah, 196;

Tenggara, 39, 162, 195; Watch, 54, 75 Asosiasi, guru, 138; petani, 125, 138; pengusaha, 138; profesional, 226; sukarela, 96 Atheisme, 140 Aylwin, Patrico, 44 Azas tunggal, 74, 209

B

Babinsa, 121 Badega, 64 Bahasa, 179, 180, 181, 182, 183, 184,185, 186, 188, 189

Balibar, 101 Bandung, 68 Bank Dunia, 51 BPR (Bank Perkreditan Rakyat), 129 Bantuan, asing, 128; ekonomi, 119; finansial, 136; modal, 15 Basis, epistemologis, 58; ideologi, 144; kelas, 19; konflik, 89; massa, 129; material, 3; normatif,

141, 185, 222, 226; organisatoris, 22; sosial, 151, 155 Benda, Vaclav, 82, 200 Biki, Amir, 221 Birokrasi, 19, 29, 63, 65, 121, 136, 142, 158, 168, 169, 172, 220, 221, 222; negara, 119, 136; otoriter, 11; publik, 14; sipil, 142; umum, 16 Birokrat, 19, 23, 30, 43, 89, 92, 200, 224; militer, 62 Bolivia, 12, 31, 163, 166 Bordieu, 103 Borjuis, 89; alas, 29; nasional, 16, 17, 18, 19, 22, 136 BPPC, 55 Brazil, 12, 16, 18, 25, 31, 34, 37, 78 Budak, 159, 160, 161, 162 Budaya, Afrika, 162; adiluhung, 195; asing, 213; kelas, 164; kelas bawah, 162; leluhur, 162;

lisan, 162; modern, 195; politik, 132; politik demokratis, 215; populer, 195; tandingan,

162; Timur, 195; totaliter, 215 Budi Utomo, 115 Budiman, Arief, 129 Buruh, 7, 55, 66, 68, 70, 87, 114, 115, 120, 126, 127, 129, 159; industri, 114; tambang, 163

Indeks 285

C

Cardoso, Fernando, 23, 24, 26, 29, 36, 136 Casanova, Jose, 228 Castro, Fidel, 45 Cegah tangkal (cekal), 191 Cekoslowakia, 74, 77, 78, 88, 127, 215 Cendekiawan, 6, 30, 87, 88,

94, 100, 191, 198, 200, 209; Indonesia, 211, 214; kelas menengah, 215; muslim, 146 CGMI, 61 Chile, 12, 16, 30, 37, 44, 78 Chun Do-hwan, 41 Cicero, 1 CIDA, 51 Cimacan, 64, 126 Cina, 44, 45, 65, 99 Civil society, 1, 2, 3, 4, 6, 13, 52, 70, 73, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 116, 117,

121, 122, 124, 127, 129, 133, 135, 143, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 205, 209, 213, 215,

215, 216, 217, 218, 219, 225, 226, 227, 230, 231, 232, 236 Closed society, 214 Cohen, Robin, 168 Collier, David, 13, 23 Comte, August 79,80 Corong Soekamo, 119 Costa Rica, 24 Cotler, 23

D

Dahl, 192 Dallmayr, F., 183 Daulat, Rakyat, 132; Tuanku, 132 Debirokratisasi, 207 Dekrit Presiden 1959, 232 Demokrasi, 2, 13, 32, 34, 52, 124, 125, 129, 131, 141, 214; di Indonesia, 71, 76, 84,

132; liberal, 60, 77, 80, 82, 117, 118, 137, 198, 215; liberal kapitalis, 199; modern, 226; Pancasila,

121, 216, 217; Parlemen-ter, 4, 192, 232, 233; partisipatoris, 94, 124; politik, 46, 126;

Terpimpin, 118, 136, 137, 139, 145, 192, 233 Demokratik, 31, 95 Demokratisasi, 21, 38, 42, 58, 59, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 89, 90, 124, 143, 190, 202, 212,

218, 229, 232; masyarakat, 128; politik, 31, 57 Deng, 45 Der Derin, 196 Derian, J., 196 Deregulasi, 202, 207; ekonomi, 141 Desentralisasi, 226 Destabilisasi, 25 Developmentalis, 139 DI/TII, 141 Dimensi; eksternal, 185; etik, 1 ideologi, 48; intemasional, 40, kelas, 48; kelas soslal, 48; moral 156; politik, 226; politik-ldeol 37; waktu, 35, 48 Discursive practice, 174, 175, 180, 1 187, 188, 189, 191, 193, 194, 1 196 Distrik, 67, 127 Dominasi, 21; ekonomi pasar, 21 kekuatan negara, 18; negara 124, 149; pusat, 167 Dwi fungsi ABRI, 193 DPR, 72

E

Efendi, Djohan, 225 Egalitarianisme, 110, 149, 237

286 Demokrasi dan Civil Society Ekonomi, global, 123; Islam, 223, kapitalistik, 233; pedesaan, 205 Ekonomisme, 25, 157 El-Savador, 78 Elemen, borjuasi, 206; ideologis, 1921 Islam, 141; nasional, 19, 1411 strategis, 237 Elite, 18, 29, 40, 41, 48, 55, 65, 71, 90, 113, 116, 137, 138, 158, 159, 161, 162, 165, 169, 172; borjuasi sional, 18, 19; kekuasaan, 4, 81 militer, 42, 43, 57, 103; nasional, 19; NU, 236;

partai, 89; penguass, 4, 5, 59, 167; politik, 104, 1181 rezim otoriter, 40; sipil, 40, 41, 42, 57; strategi, 137; teknokratik dominan, 148 Emerson, Donald, 190 Environmentalisme, 157, 228 Epistemologi, 79, 80, 104, 180, 181, 182, 183; modern, 80, 179, 194, tandingan, 81 Equador, 31 Ersatz, capitalism, 5; middle class, 233 Etika dasar, 95; kerja, 148, 161; sosial, 225 Euphoria, 36, 77

F

Faksi, elite, 222; kelas, 19, 92 Faksionalisme, 118, 120 Faktor, determinan, 156; dominan, 235; indigeneous, 113; integratif, 133;internal, 48;

kemandirian, 38; kompetitif, 224; nonpolitik, 27 Feminisme, 228 Fenomenologi, 180, 182, 183, 185, 186, 188, 189

Ferguson, Adam, 2, 226 Filipina, 22, 28, 30,32, 38, 57, 58, 78, 101, 110, 163 Filsafat, pencerahan, 225; Perancis, 83; politik Yunani, 81; positivisme, 181 Formasi, kelas, 157;

sosial, 87, 93, 97, 124, 146, 157, 160, 161, 169, 185, 212 Forster, Johann, 2 Forum, Demokrasi (FORDEM), 7, 66, 75, 129, 130; internasional, 229; publik, 219 Foucault, Michel, 82, 173, 175, 186, 187, 188, 189, 193, 195 Fukuyama, Francis, 77 Fundamentalisme, 147, 205, 209, 237

G

Gadamer, 103 Game theory, 178 Gaventa, J. 104, 159 Geertz, Clifford, 103, 104, 132, 184, 190, 192 Gender, 229 Genovese, E., 105, 160, 161 Geopolitik, 39, 128 Gerakan, agama, 147; altematif, 95; antiSoekarno, 120; buruh, 68; demokrasi, 50, 51, 52, 65,

69, 74, 118, 127, 128, 129, 130, 131; elitis, 75, 149; fundamentalis, 146;

fundamentalisme, 149; intelektual, 53, 127; Islam, 133; keagamaan, 131, 132, 133, 134, 148, 149, 151; keamanan, 135; kebudayaan, 116; kontra-hegemoni, 134; koperasi,

62,130; kultural, 88, 94; lapisan bawah, 44; lingkungan, 83; mahasiswa, 63; massa, 88, 98, 110, 112; millenarian, 109, 144; nasional, 117; nasionalis, 131; gaya

Indeks 287

baru, 116; nonradikal, 130; pembaruan, 99; perlawanan, 172; perlawanan rakyat, 109; politics, 116;

politik, 63,126; politik arus bawah, 116; politik barn, 116; pro-demokrasi, 77, 84, 88, 89,

90, 214, 215; protes, 68, 109; radikal, 164; rakyat, 101; reaksioner, 147; sempalan, 146; sempalan Islam, 221; separatis, 142; serikat pekerja, 170; solidaritas, 69,77; sosial, 78,

89, 124, 144, 147; sosial barn, 83 Giddens, Anthony, 104, 105, 106, 165, 166 Glasnost, 52, 99 GMNI, 61 Goldfarb, 200 Golkar, 56, 62, 67, 72, 122, 127, 138, 139 Gorbachev, Mikhael, 45 Gramsci, Antonio, 2, 6, 28, 159, 162, 210, 211, 212 Gramscian, 94, 159 Grass-root, 43, 53, 95,191; politics, 111, 112, 113 Green movement, 197 GUPPI, 2221

H

Habermas, Juergen 6, 86, 91, 103, 111, 124, 166, 184, 185, 188, 200, 209 Hak, 129; asasi, 52, 54, 62, 123, 125, 129, 209; asasi manusia, 84, 227, 229; budaya, 132; dasar, 233, 229; dasar buruh, 68; dasar masyarakat bawah, 126; kelas, 158; manusia, 20, 39, 84;

milik, 1, 155, 163; pilih, 192; politik, 120, 148, 149; sipil, 206; sosial, 155 Halim, Barli, 221 Hatta, Mohammad, 60, 82, 116, 122, 130

Havel, 77, 82, 84, 85, 89, 198, 214 Hegel, 2, 79, 85, 226 Hegelian, 2, 109 Hegel ian-Marxian, 2 Hegenioni, 162, 236; AS, 40; borjuis, 159; Gramscian, 159, 162, 173; ideologi, 91, 101, 133, 138, 140, 141, 203; ideologis, 146, 213; ideologi negara, 35; kelas kapitalis, 163; negara,

142, 144 Heideggerian, 175 Held, David, 46, 47 Hermeneutik, 106, 171, 181, 183, 189; anchor, 188 Hirschman, A.O., 23, 25 HKBP, 6 HMI, 61, 219 Hobsbawn, 104 Hodgkins, Tom, 2 Hongaria 213 HIPNI, 63 HSMI, 61 HSNI, 61 Huntington, 45, 102, 192

I

Ibrahim, Madjid, 168, 221 ICMI, 66 Ide, demokrasi, 118; pembaruan, 40; universal, 226; keterbukaan, 202 Ideologi, 14, 16, 46, 47, 83, 91, 111, 159, 168; borjuis, 159; dominan, 144, 163, 164; elite, 164;

formal, 209; kelas, 162, 164, 167, 171; kolonial, 116; Marxisme, 41; nasional, 74, 115, 140; nasional-sekuler, 61; nasionalisme, 35; negara, 54; organisasi, 213; paternalisme,

160; pembangunan kapitalistik,

288 Demokrasi dan Civil Society 22; persatuan, 121; politik, 132, 143 146, 147; politik

modern, 117; p kapitalis, 169; prodemokrasi, 4 radikal, 125; rasialisme, 83; scientisme baru, 80; sekuler, 146, 2251 terbuka, 74; tradisional, 116 Imam Mandiisme, 144 Imran, 145 Indische Party, 117 Indonesia, 1, 3, 4, 7, 22, 61, 78, 82, 89, 92, 95, 103, 104, 113, 116, 117, 118, 119, 124, 128, 131, 133, 134, 136, 144, 146, 148, 149, 170, 191, 197, 198, 199, 202, 203, 205, 209, 213, 216, 218, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 232, 234, 235, 237; modem, 141, 171, 211, 230;

pascakolonial, 93 Institusi, 175; politik, 222; sosial, 175 Integrasi, 230; bangsa, 233; nasional, 54, 17, 19, 73, 118;

politik, 73; umat, 224; vertikal, 36 Intelektual, 6, 58, 59, 62, 64, 65, 76,118, 119, 127; independen, 62; Islam, 229; muslim, 218; muslim Indo-nesia, 219; organik, 160 Interest groups, 3 Interfidei, 8, 229 Intervensi, 226; militer, 16; negara, 2, 63, 128, 150, 226, 227 Intervensionis, 4, 86, 90, 219, 231 Irak, 78 Iran, 38, 78, 101 Irian Jaya, 121 Islam, 116, 133, 135, 142, 147, 218, 223, 224, 227, 228; Indonesia, 218; sebagai ideologi, 142;

sebagal sistem, 225; tradisional, 105

Islamisasi, 223, 225; politik, 224

J

JABOTABEK, 55 Jakarta, 68,127 Jaringan, 85; administratif, 122; birokrasi, 5; kapitalis dunia, 45; klientelisme, 85, 200;

korporatis, 18, 220; politik, 57, 62, 122; produktlf, 174 .1aruzelski, 201 Jenderal (purn) Yassin, 75 Jenggawah, 7 Jerman, 79

K

KADIN 63 Kamboja, 78 Kapitalis, 62, 161, 165; Barat, 5; dunia, 36, 37; global, 91, 205; liberal, 215; modem, 116, 163; nonpribumi, 207; pinggiran, 14, 92, 190, 193, 213; pribumi, 207; semu, 5; transnasional, 207 Kapitalisme, 78, 81, 83, 114, 169, 198; domestik, 18; merkantilis, 4; modem, 170 Kartodirdjo, Sartono, 71, 104 Kaufman, 28 Kaum, agama, 7; birokrat, 222; cendekiawan agama, 146; em-pirisis, 187; intelektual, 123; kaya, 163; miskin, 162; muda, 146; pergerakan, 7; petani, 44; profesional, 222; tani, 168;

tertindas, 103 Keadilan, 125, 170, 229; sosial, 52, 136, 147, 148, 149, 209 Kebijakan, domestikasi, 122; ekonomi, 21; isolasionis, 136; negara, 121, 123, 138; otoritas, 119

Indeks 289

Kebudayaan, kelas, 164, 165; kulitputih, 163; santai, 56; sentripetal, 163; tradisional, 163 Kedaulatan, individu, 226; nasional, 136; rakyat, 209; teritorial, 37 Kediktatoran, 78, 100 Kedungombo, 64, 115, 127 Kekerasan, 14, 21, 22, 35, 146 Kekuasaan, 42, 117, 148, 156, 169, 173, 175; dominan, 150; negara, 133, 146, 148, 149, 219;

otoritas, 23; politik, 140, 144, 147; yang eksploitatif, 157 Kekuatan, birokratis, 86; demokratis, 217, 237; diskursif, 196; eksploitatif, 112; korporatif, 47;

massa, 101; moral, 202; negara, 198; oposisi, 42; politik formal, 234; sentrifugal, 74;

sosial, 222, 233; sosial politik, 51 Kelas, 40, 135, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 170, 172, 175, 216; baru, 45; bawah, 19, 29, 33,

171, 162, 163; borjuis, 3, 43, 86, 92, 95, 206; borjuis pribumi, 207; buruh, 127; dominan,

29, 162, 165; elite, 28, 92, 116, 137, 211; kapitalis, 164, 167, 170; kapitalis Indonesia, 5;

menengah, 6, 53, 58, 59, 62, 63, 71, 73, 93, 206, 207, 208, 211, 233; menengah mandiri,

95; menengah muslim, 222; menengah semu, 233; pekerja, 66, 70, 89, 116, 167, 170,

205, 206; pekerja baru, 204; penguasa, 101; priyayi, 162; sosial, 5, 93, 111, 187, 210;

sosial menengah, 215; tertindas, 138, 176; yang dikuasai, 165; yang tertindas, 152, 168 Kelompok, altematif, 83; borjuis, 17; cendekiawan, 203; elite, 19, 236;

feminis, 195; fungsional, 62, 139; fungsionalisme, 166; fungsionalisme passonian, 165; garis keras, 90; industri, 47; Islam, 129, 142, 221; kifi, 94; masyarakat bawah, 233; militer, 19,

25, 33, 37, 41; pembangkang, 88; Petisi 51, 129; politik, 34, 139; profesional, 208;

radikal, 127; solidaritas, 7; sosial, 46; strategis, 8, 209; studi, 51, 64; studi agama, 146;

transformatif, 230 Kemiskinan, 218, 233; masyarakat, 140 Kepastian politik, 2 Kepatuhan sosial, 171 Kepedulian politik, 203 Kepemimpinan, agama, 146; karismatik, 137; militer, 41; politik, 123, 159 Kerkvlist, B., 163 Kesadaran, 165, 169; keagamaan, 134, 147; kelas, 117, 167, 169, 170; palsu, 167; politik, 132; rasional, 134 Keterbukaan politik, 65 Keturunan Cina, 65 Khasbulatov, 89 Khitah, 145, 232, 238; 128, 230, 234, 237 KIPP, 229 Kitsch, 196 KLB, 7 Kojeve, 80 Kolonel Honasan, 33 Kolonialisme, 60, 111, 134, 144, 169 Komunis, 65, 88, 128 Komunisme, 61, 89 Konflik, antarkelas sosial, 27; elite, 57; etnis, 77, 89; ideologi, 73,

290 Demokrasi dan Civil Society 74, 118; internal, 86, 162, 236; interpretasi, 150; kelas, 29, 133, 156; ke-pentingan, 18, 47, 93; politik, 54, 60, 61,

138, 145, 192; primordial, 91; sosial, 117, 118, 140, 171; sosial politik, 141; status, 134 Konglomerat, 55, 65, 66 Konsensus, 161; baru, 214; politik, 138; total, 163 Konsep, Barat 139; hegemoni 160; kekuasaan 173; kuasa 188; metaxy Plato 81; pelaku 107 Konsepsi, Hegel, 85; kuasa, 188; Marx, 85 Konservatif, 40 Kontrak sosial, 155 Kontrol, 68; atas militer, 42; hukum, 2; kuat negara, 66; masyarakat, 227; negara, 24, 148;

politik, 30, 119; sosial, 161 Konvensi, sosial, 166; tradisional, 213 Kooptasi, 18, 24, 35, 122, 221; negara, 6; organisasi, 139 Koramil, 122 Korea, 31; Selatan, 22, 29, 32, 42, 78, 101; Utara, 78 Korporasi 19; kapital, 38; negara, 18, 22, 219 Koiporatls, 23, 75,131, 138; masyartik 19; negara, 19, 121, 124, 139, 1 203, 213 KORPRI, 62, 69, 70 Korupsi, 233; politik, 71 Krisis, 19, 209; ekonomi, 15, 16 legitimasi, 20, 21, 124, 125 pengaturan, 122; politik, 4, 117 118 Kuba, 45, 106 Kudeta, 32; tahun 1965, 120 Kuron, Jacek, 81

L

Lajnah, 237 Lakpesdam, 237 Lampung, 54, 121, 127, 145 Lapisan bawah, 46, 103 LBH, 54, 68, 129 Legitimasi, 8, 84; ideologis, 36; moral, 160; negara, 92, 142 Legitimation crisis, 167 Leitmotif, 25 Lembaga, agama, 88; desa, 120; ek-sekutif, 72, 136; elektoral, 47; internasional, 91; Islam, 221; ke-masyarakatan, 130; Ketahanan Masyarakat Desa, 122; keuangan internasional, 38;

militer, 38; modern, 172; perizinan, 6; politik, 122; sosial, 159, 174; Swadaya

Masyarakat, 3, 51, 222 Liberal, 193, 216, 232 Liberal-pluralis, 11, 27, 37, 103, 104, 111, 112 Liddle, William, 190 Liner-utopis, 79 Lingkaran Wina, 180 Locke, 226 LP3ES, 129 LSM, 6, 50, 62, 63, 94, 123, 129, 130, 150, 206, 222, 229 LSP, 129 Lukes, Steven, 174 Lumpen-ploretariat class, 205

M

Madjid, Nurcholish, 227 Mahasiswa, 100, 191; Indonesia, 129; muslim, 221 Mahfoedz, Sahal, 234 Majalengka, 127 Malaka, Tan, 60 Malaysia, 168 Malloy, J., 13, 23

Indeks 291

Mangunwijaya, J.B., 129 Manikebu (Manifes Kebudayaan), 61, 119 Mao, 45 Marcos, 31, 32, 101 Marginalisasi, petani, 205; tokoh, 221 Maroko, 78 Martinez, 168 Marx, Karl, 2, 78, 79, 85, 167 Marxian, 2, 27, 108, 167, 180, 200, 194; ortodoks, 134 Marxis, 12, 37, 44, 45, 47, 61, 106, 108, 172, 173; klasik, 152, 157; struturalis, 157; tradisional, 158 Marxisme-klasik, 172 Mas’udi, Masdar F., 225, 234 Massa, bawah, 206; mengambang, 56, 57, 122, 140, 221; politik diam, 206; rakyat, 14, 15, 16,

101, 113 Masyarakat, 22, 92, 229, 237; agraris, 5; Barat, 1, 76; bawah, 60, 71, 101, 112, 114, 118, 121, 128, 131, 132, 144, 149, 150, 209; budok, 160; desa, 67, 122; demokras, , 210;

demokratis, 142, 201, 209, 228, 233; Indonesia 133, 208, 211, 218; Islam, 223; kapitalis, 156; kapitalis modern, 169; kelas bawah, 24, 116, 168, 206; kewargaan, 1; kulit hitam,

163; madani, 1; modem, 173, 209, 211; pedesaan, 123; petani, 169; plural, 223, 224;

politik, 94, 192, 201, 202, 203; politik demokratik, 95; pribumi, 116; primitif, 109;

rasional, 80; sipil, 14, 74, 118, 160, 199; sosialistis, 188; sosialistis-komunistis, 81; tanpa

kelas, 80, 108; tertindas, 129; tradisional, 208; yang tertindas, 148

Masyumi, 61, 70, 119 Meksiko, 20, 78 Michnik, Adam, 82, 84, 89, 200, 201, 214 Militer, 19, 24, 29, 30, 36, 42, 43, 57, 78, 90, 91, 119, 120, 122, 137, 143, 170, 193 Mills, J.S., 2 MNC, 15, 37, 38 Modal asing, 17, 18, 21, 143 Model, demokrasi, 216; OB, 12, 13, 22, 27, 29; pembangunan, 35, 11; politik, 56; politik eksklusioner, 220; production, 86; revolusioner, 125; transformatif, 227 Moertopo, Ali, 139 Mohl, Robert, 2 Monopoli, 55, 65, 233; kekuasaan, 135; negara, 226 Moore, Barrington, 42, 105, 112, 155, 156, 170, 171 MPR, 72 Muhammad, Mar’ie, 221 Muhammadiyah, 117, 130, 131, 221, 236 MUI, 221

N

Nandliyin, 231, 237 Nandlatul Ulama, 221, 231 Nash, June, 164,167 Nasionalisme, 20, 110, 119, 136; Indonesia, 144, 145; modem, 141, 170 Natsir, M., 60, 82, 118 Negara, 47, 78, 133, 134, 135, 136, 164, 170, 173, 236, 237; Barat, 198; berkembang, 12, 36, 37,

101, 114; birokrat-otoriter, 124; Indonesia, 141; integralistik, 52; Islam, 142; kapitalis,

292 Demokrasi dan Civil Society

11, 21, 23, 30; kapitalis maju, 206; kapitalis pinggiran, 13, 205, 220; kaya (Utara), 114; komunis, 46; korporatis, 56; miskin (Selatan), 114; modern, 134; nonteokratik, 140; OB, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 23, 25, 26, 28, 46, 47; Orde Baru, 137; otoriter, 13, 35, 38, 91,125; otoriter birokrat, 13; sekuler, 141; teokratik, 141; totaliter, 94 Neo-Fasis, 37 Nigeria, 78 Nikaragua, 38, 44, 100, 101 NKK, 50 Non, Jawa, 5; kelas, 117, 171, 169; kompromi, 221; Marxis, 162; Muslim, 5; politik, 64; radikal,

128, 129; represif, 126; revolusioner, 129, 173 NOVID, 50 NU, 6, 7, 61, 74, 117, 130, 131, 145, 224, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238

O

O’Donnell, Guiliermo, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 31, 142, 143 Oligopoli, 233 Oman, 78 Onghokham, 104 Oposan, 74, 234 Oposisi, 43, 48, 123, 192; politik, 53 Orde Baru, 5, 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 75, 90, 91, 92, 119, 120, 123, 133, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 191, 192, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 212, 218, 220, 221, 224, 230, 232,

233 Organisasi, 4; buruh, 24; desa, 67; eksklusif, 66; Islam, 237; ke-agamaan, 130, 146, 147; massa,

96; nonpemerintah, 147; otoriter, 31; pemuda, 67; politik, 29, 87; sosial, 138, 139, 142; sosial keagamaan, 232, 234; sosial politik, 55; sukarela, 86, 200 Orientasi, 184; birokratik, 222; horizontal, 169; ideologis, 94; kognitif, 184; pluralis, 118;

vertikal, 169 Otoriter, 23, 78,149, 226; birokratik, 12, 90, 216; birokratis, 203; moral, 155, 156, 157, 158, 170,

172; tradisional, 169

P

Pabottingi, Mochtar, 224 Paine, Tom, 2 Pancasila, 54, 74, 82, 94, 138, 139, 140, 141, 213, 217, 235 Paradigma, 83, 190, 195, 230; altematif, 226, 228; dominan, 30, 39, 101, 103, 195; ilmu, 102;

liberal-pluralis, 102; mainstream, 193; Marxian, 45, 80, 190, 193; Marxisme, 125;

modemis, 190; modernisasi, 30, 34, 39, 103, 134, 120, 194, 208; pencerahan, 79; politik

liberal, 226; tani, 125; tradisional, 105; transenden, 80 Paraguay, 78 Parkemen, 87 Parkindo, 61 Parsons, 102 Partai, 126; berkuasa, 120; komunis, 44, 61, 89; Komunis Indonesia, 120; Kristen Demokrat, 43,

Indeks 293

44; oposisi, 43; politik, 15, 20, 24, 34, 46, 51, 85,117, 119, 138, 159; reformis, 40, 44 Partikularisme, 215 Partisipasi, 126; massa, 42, 114; masyarakat, 72, 125; politik, 5, 45, 51, 54, 56, 66, 121, 128,

206, 215, 216, 233; politik buruh, 70; politik akar-rumput, 140; politik massa, 143; politik

masyarakat, 233 Pasca 1992, 71; Aquino, 58; PD II, 110; Peraiig Dunia II, 78; kemerdekaan, 60, 134, 145; kolonial, 58, 61, 110, 116, 120, 133, 134, 136, 207; modem, 80, 189; modemisme, 80, 81, 179, 180, 186; revolusl, 88, 115; struktural, 187, 189; strukturalisme, 179, 180, 186;

totaliter, 51, 77, 87, 91 Paternalisme, 160, 161 Patrocka, 200 Patron, 161, 170; klien, 28, 29, 68, 169, 203 Pauperisasi, 93 PDI, 7, 138 Pembangunan, altematif, 229; ekonomi, 22, 121, 136, 138, 141, 208, 209, 220; ekonomi sebagai

panglima, 191; negara, 151 Pemberdayaan, 237, buruh, 125; civil society, 8, 219, 232, 235, 236; masyarakat, 131, 224, 228, 235, 237; politik, 58, 60, 89, 125, 126; politik arus bawah, 126; politik masyarakat

bawah, 125; politik rakyat, 227; umat, 222 Pembredelan pers, 6 Pemogokan, 15, 88, 122, 128, 170, 172, 192; buruh, 43, 68, 127 Penetrasi, 6, 204; Barat, 39; ekonomi, 11; ideologis, 204; kapitalis, 163;

kapitalisme, 111; kapitalis inter-nasional, 206; kebudayaan, 165; kultural, 164; negara, 5; produksi

kapitalis, 164 Peran, militer, 27, 143, 193; negara, 134, 135; politik, 91; politik intelektual, 60; tradisional, 51 Peristiwa Malari, 64 Perkotaan, 68, 118, 127 Pers, 6, 217; Indonesia, 62 Petani, 66, 87, 88, 115, 116, 168, 169, 205; Malaysia, 163 Petisi 51, 54 Petras, J., 37, 38 Pinochet, 44 PNI, 61, 117 Politik, 179, 180; akar-rumput, 70, 71, 117; aliran, 61, 138; arus bawah, 100, 102, 111, 109, 111, 116, 119; arus-utama, 70; depolitisasi, 125; dominan, 134; ekonomi makro, 232; formal, 147; global, 33; Indonesia, 5, 117, 120, 127, 139, 180, 190, 192; Indonesia modern, 60; internasional, 48; Islam, 144, 220; Istana, 104; khas Indonesia, 193; liberal, 125; oligarkis, 124; revolusioner, 125; sebagai pang-lima, 191; sektarian, 66; umat, 222 Popkin, 106 Post-Hegelian, 59 Poulantzas, N., 38, 102 PPP, 131, 138, 145 Pranata, demokrasi, 41; hukum, 95, 211; khusus, 34; legal, 211; politik, 36, 211, 217; sosial, 195, 217 Perestroika, 52, 99 Prodemokrasi, 7, 34, 84, 198, 201, 216, 217, 231

294 Demokrasi dan Civil Society Proses, 135; deepening, 13, 15, 26; demokrasi, 73, 76; demokratisasi, 7, 54, 55, 78, 126, 193, 199; dialektik, 1581 169, 170; dialektis, 33, 47; diferensiasi, 14, 16; disipliner, 175;

formalisme, 86; hegemoni, 159, 160, 179; historis, 157; industrialisasi, 21, 26, 143; linear, 46, 47; modernisasi, 5, 14, 22, 30, 48, 147, 148, 220, 223; pembangunan, 114; pembentukan ‘sosial, 2; pemerkuatan, 135; pemilihan, 51; pembangunan kapitalis, 143; pencerahan, 2; pendewasaan, 93; politik, 33, 52, 94, 108, 118, 125, 133, 212; politik kontemporer, 51; produksi, 142; redemokratisasi, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46;

reformasi, 89; sejarah, 79; seleksi, 24; sosial, 108, 194; sosial-politik, 101 PTUN, 7 Punish, 193 Pye, Lucian, 102

R

Radikal, 95, 129, 176, 234; kid, 30; revolusioner, 216 Rasialisme, 78, 160 Rasionalitas, 79, 110; instrumental, 82, 84 Rasisme, 161 Ratu adil, 116, 144 Redemokratisasi, 11, 13, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 120

Reformasi, 90, 147; politik, 44; sosial, 130, 131; umat, 221 Regulasi, 64, 138, 207, 213 Remmer, Karen, 31, 34, 35, 38 Reparto, 168 Republik, 225, 232, 235 Republikanisme, 228 Restrukturisasi, 48, 101, 220; ideologi, 209; kekuasaan, 46; politik, 5, 209, 220; politik dan

sosial, 88; sosial, 89 Revolusi, 42, 44, 45; hijau, 205; partai komunis, 45 Rezim, 23, 24, 53, 54, 58, 67, 72, 73, 75, 90, 120, 121, 129; absolut, 2; demokrasi terpimpin, 5, 120; demokratik, 38, 40; demokratis, 23, 29, 31, 33, 43; diktatorial, 235; fasis, 23;

kapitalis pinggiran, 67; kolonial, 117, 212; komunis, 84, 88, 216; lama, 32; liberal

demokratik, 37; mapan, 31; Marcos, 32; militer, 22, 36, 41; OB, 24, 26, 29; Orde Baru,

118; otoriter, 12, 13, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 57, 58, 70, 125; otoriter-represif, 57; politik, 54, 203; populis, 26; represif, 33, 114; Soekamo, 4, 5, 60, 61, 120, 136; sosialis-komunis, 77; totaliter, 65, 199, 200, 214, 215; totaliter komunis, 84, 226 Riedel, Manfred, 1 RMI, 237 Roberts, K., 35, 36 Robinson, R., 137, 207 Roh Tae-wo, 41 Rousseau, J.J., 2, 226

S

Said, Edward, 195 Sarekat Islam, 117, 144 Sartono, 104

Indeks 295

Sartre, J.P., 183 Sarvadaya, 84, 113, 197 SBMS, 70 SBSI, 7 ‘Schutz, Alfred, 183 Scott, James, 102, 106, 158, 162, 163, 168, 172 Sejarah, 152, 209, 141, 194; Indonesia, 120, 140; politik bangsa, 212 SEKBER Golkar, 62 Sektor, industri besar, 93; massa, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 45; populer, 300 Sekularisasi, 147, 227, 228 Sentralistik, 236 Serikat buruh, 34, 68, 115, 117, 125, 127, 139; bebas, 69; independen, 72, 117; lokal, 68;

merdeka, 128; merdeka setiakawan, 69; tunggal, 122 Serikat, pekerja, 170; pekerja seluruh Indonesia, 67 Serra, Jose, 23, 25, 26 Shapiro, Michael, 186, 188, 196 Shiddiq, KH Ahmad, 224 Sieyes, Emmanuel, 2 Simbol, budaya, 173; kultural, 184; tradisional, 161 Singapura, 22, 28, 30 Sipil, 36, 42, 119, 137, 143, 148 Sistem, 234; budaya, 172; demokrasi, 29, 232; dominasi, 20, 21; dunia, 27, 33, 38, 45, 110;

ekonomi, 96, 185; ekonomi kapitalis, 84; ekonomi pasar, 86, 226; eksploitatif, 164;

internasional, 36, 37, 38, 132; kapitalis, 44, 128, 216; kapitalis dunia, 37, 39, 47, 90, 136,

137; kapitalisme, 215; kepartaian, 51, 120, 209; kepercayaan, 159; makna, 135, 167;

makna primordial, 208; monarki, 226; nilai, 142, 158; otoriter, 124; panel

politik 34; pasar bebas, 89; pemilikan, 173; pendidikan, 141; perwakilan, 35, 46; politik, 22, 34, 71, 84, 96, 103, 117, 120, 124, 231; politik barn, 117; politik demokrasi, 226; politik demokratis, 219, 225, 233; politik otoriter, 148; politik teokratis, 216; politik totaliter, 85,

215; pro-porsional, 72; sipil, 29; sosial, 166, 167; sosialisme, 84; tertutup, 227; totaliter,

88, 89, 227 Sjahrir, 60, 118 Skotlandia, 2 Soekarno, 60, 62, 82, 118, 119, 120, 123, 136, 137, 233 Somalia, 78 Sosial demokrat, 44; politik, 133 Sosialis, 61; dasar, 128; Marxis, 103, 113; pribadi, 226; radikal,

136 SPSI, 67, 69, 122 Sri Lanka, 113 Stael, Anne de, 2 Stalin, 44 Stepan, Alfred, 16, 23, 40, 42, 44 Stern, Steve, 172 Stoler, 106 Strategi, 42, 45; atas-bawah, 137; demokratisasi, 83, 197, 199, 216; industrialisasi, 21; inklusionari, 139; integrasi vertikal, 21; isi, 25; kooptasi, 122; korporatisme negara, 192; kultural, 216; menuju redemokratisasi, 42; pembangunan bergantung yang berkait, 137; pemberdayaan, 222; pemberdayaan civil society, 230; penguatan, 197;

296 Demokrasi dan Civil Society penyaluran, 208; pertumbuhan ekonomi, 25; politik, 56, 101; radikal, 129; redemokratisasi, 44; top-down, 42; sosial bawah, 143; wacana, 197 Struktur, birokratik, 14; global, 33; kekuasaan, 118; kelas, 124; kelembagaan, 236; kekuatan politik, 145; komando militer, 122; makna, 148, 150, 185; pemilikan, 165; politik, 44, 72, 101, 139, 145, 149, 150; sosial, 165 Studi pembangunan, 100, 102, 111 Sularso, 221 Supomo, 53

T

Taiwan, 22, 78 Tanzania, 112 Tapos, 65 Teknokrasi, 220 Teknokrat, 16, 19, 23, 26, 30, 91, 92, 137, 143, 224 Teleologi Marxian, 175 Telos, 108, 109, 125, 194 Tempo, 7 Teologi pembebasan, 83, 197 Teori, aksi komunikatif, 184; fungsional, 107; Gramsci, 111; hegemoni dad Gramsci, 172;

ketergantungan, 27; kompetensi komunikatif, 184; Marxis, 12; modemisasi, 93; negara,

47; negara OB, 21; struktural, 166, 170 Terdiman, Richard, 172 Terminologi Marxis, 137 Thailand, 22, 30 Thompson, E.P., 105, 157, 158, 162, 170 Tiananmen, 100

Timor Timur, 54, 120 Tjokroamidjojo, Bintoro, 221 Tocqueville, Alexis de, 2, 215, 226 Totaliterisme, 121 Tradisi, Barat, 206; cendekiawan, 7; Eropa, 1; Inggris, 203; Islam, 229; lisan, 163; pencerahan,

214; plural-liberal, 173 Tradisional, 127, 160, 191, 212; agraris, 193 Transformasi, 42, 230; fundamental, 34; kapitalistis, 37; kultural, 91; nilai, 34; politik, 140; radikal revolusioner, 93; rezim, 46; sosial, 148, 202; sosial budaya, 211, 218 Trimberger, A., 42 Tuan tanah, 161. 168 Turisme sex, 196

U

Ulama, 229 Umat, 144; Islam, 218, 222, 223, 224, 230; Islam Indonesia, 220 Umam, 229 Ummah, 228, 229 Uni Soviet, 74, 78, 100 Uni Soviet, 199 Upah, 68, 170; buruh, 127 Urban, 5, 116, 117, 222 Urbanisasi, 4, 205 USAID, 51 Utopianisme, 126 Utang, 35 Uruguay, 16, 26, 37 UUD 1945, 58, 233

V

Valorize, 199 Velvet Revolution, 88 Venezuela, 24, 34, 78 Vietnam, 44, 78, 100, 196 Visi, 194; kelas elite, 191; politik, 71, 125 Voegelin, Eric, 79, 85

Indeks 297

W

Wacana, 79, 81, 85, 180, 182, 183, 184,185, 186, 187, 188, 197, 198, 200, 212, 227; bahasa, 179;

cendekiawan, 202, 215; discouse, 1991 institusionalisme, 192; intelektual, 229; modem, 222; normalisasi, 190;politik, 1, 187, 191, 217, 219; politik orde baru, 193; sosial, 183, 194 Wahid, Abdurrahman, 75, 130, 223, 224, 225 Wallerstein, J., 33, 39, 205 Walesa, 88 Weber, Max, 103, 134, 228 Weberian, 108, 135, 169 Wilayah, 216; aktualisasi, 213; ekstemal, 185; dunia dalam, 185; eksternal, 185; family, 226; historis, 202; industri, 127;

otonomi, 226; pengaruh, 203; perkotaan, 128; pinggiran, 21, 23; praksis otonom, 188; publik; 198, 201, 214, 215, 217, 206; sosial, 185 Wilis, 164

Xenophobia, 89

X Y

Yeltsin, 89 Yugoslavia, 77, 79

Z

Z. Su, 33 Zaman Pencerahan, 80