BEST LEGAL OPINION ALSA INDONESIA LEGAL OPINION PERIODE II Problematika Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Pasca Terbitnya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Oleh: Haganta Tarigan dan I Gusti Ayu Widhiatmika Dewi ALSA Local Chapter Universitas Udayana Kasus Posisi Provinsi Bali sebagai sentra pariwisata di Indonesia bahkan dengan pencapaiannya menempati peringkat pertama dari 25 Destinasi Wisata Terbaik di dunia versi TripAdvisor tahun 2018 yang dipilih dalam kategori Travellers Choice1 ternyata tidak membuatnya terlepas dari permasalahan lingkungan yang juga telah menjadi isu dunia yang tidak lain adalah permasalahan sampah plastik. Terbukti dengan peristiwa yang terjadi pada bulan yang sama dengan berita tersebut, seorang penyelam Inggris melalui sebuah video di perairan Nusa Penida memperlihatkan banyaknya sampah plastik. Belum lagi viralnya sebuah foto yang diunggah ke media sosial yang diambil oleh seorang WNA Inggris di sebuah pantai di Bali yang bertebaran sampah.2 Atas permalahan yang terjadi, di penghujung akhir tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Hal ini menjadikan Bali sebagai provinsi pertama sekaligus pelopor dalam menerapkan peraturan mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Meskipun demikian, aturan ini 1
Rezki Alvionitasari & Tulus Wijanarko, ‘Kalahkan Paris, Bali Peringjat 1 Destinasi Wisata Terbaik Dunia’, (Tempo, 2018), https://travel.tempo.co/read/1067443/kalahkan-paris-baliperingkat-1-destinasi-wisata-terbaik-dunia, accessed 4 September 2019. 2 Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Seksi Statistik Kependudukan, ‘Menuju Bali Bebas Sampah Plastik’, (Bali Post, 2019), www.balipost.com/news/2019/01/28/67311/Menuju-Bali-BebasSampah-Plastik.html, accessed 4 September 2019.
tentu menimbulkan pro-kontra dimasyarakat. Bagi mereka yang menentang aturan ini pun mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Uji materi diajukan para Pemohon, yakni Asosiasi Daur Ulang Plastik Inonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi (pelaku usaha perdagangan barang dari kantong plastik) dan Agus Hartono Budi Santoso (pelaku usaha industri barang dari plastik).3 Akan tetapi, dalam amar putusan MA Nomor 29 P/HUM/2019 menyatakan bahwa MA menolak permohonan keberatan hak uji materi dari para Pemohon dan putusan ini semakin menguatkan secara hukum berlakunya aturan tersebut. Meskipun dalam penyambutannya ada yang menolak, namun sebagian masyarakat memberikan respon positif. Isu Hukum 1. Bagaimana dasar pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ditinjau dari aspek hukum lingkungan? 2. Bagaimana solusi pemerintah Provinsi Bali untuk mengantikan produk plastik berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai bagi masyarakat? Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultur Right (Kovenan Internasional tentang Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya) 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakaAsasi Manusia 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengaturan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3
San Edison, "MA Tolak Uji Materi Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018", (Indonesia Koran.Com, 2019),http://www.indonesiakoran.com/news/nusantara/read/81622/ma.tolak.uji.materi.pergub.bali. nomor.97.tahun.2018, accessed 1 September 2019.
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Analisis Berdasarkan aspek teknis tentang pembatasan pengelolaan sampah, sebagaimana diatur Direktorat Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PSLB3 KLHK) pada angka 7 menyatakan bahwa sampah plastik sekali pakai selain mencemari ekosistem daratan seperti tanah, tanaman, dan hewan juga mencemari ekosistem perairan terutama ekosistem laut. 4 Serta berdasarkan kegiatan clean up on voice one island di seluruh Pulau Bali di 150 lokasi yang meliputi laut, pantai, sungai, jalan, desa, dan kota menemukan bahwa jumlah sampah plastik yang terkumpul sebanyak 30 ton. Komposisinya adalah sampah kemasan makanan (22%), botol dan gelas (16%), kantong belanja (15%), sedotan (12%) dan lain-lain utamanya styrofoam (7%).5 Salah satunya Pantai Kuta yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia dengan kasus pencemaran lingkungan hidup. Sebagai kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan hotel, restoran dan beragam fasilitas perdagangan dan bisnis yang berkelas dunia, seharusnya kawasan tersebut menampilkan kualitas daerah yang sesuai dengan citra daerah tujuan wisata internasional. Namun, fakta-fakta yang menunjukkan peningkatan pencemaran lingkungan hidup di kawasan yang telah berkembang rmenjadi segitiga emas pertumbuhan ekonomi tersebut sangat memprihatinkan. 6
4
Rosita Candrakirana, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta' (2015) 04 Yustisia.[585]. 5 Ni Made Wedayani, 'Studi Pengelolaan Sampah Plastik Di Pantai Kuta Sebagai Bahan Bakar Minyak' (2018) 15 Presipitasi.[125]. 6 Putra, A., dan Husrin, S., 'Kualitas Perairan Pasca Cemaran Sampah Laut Di Pantai Kuta Bali Water Quality Of Post Contamination Of Marine Debris In The Kuta Beach Of Bali' (2017) 9 Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis.[57-66].
Hal inilah yang menjadi latar belakang diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Aturan ini membawa angin segar dan merupakan respon cepat dari Pemerintah Provinsi Bali bagi permasalahan sampah yang ada di daerahnya. Landasan hukum yang mendasari diterbitkannya aturan ini yaitu merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultur Right (Kovenan Internasional tentang Hak Atas Ekonomi, Sosial, dan Budaya). Selanjutnya Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pun juga dalam peraturan lainnya mengenai pengendalian dalam mengelola lingkungan hidup sesungguhnya sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang pada pasal 13 ayat (3) dan pasal 63 ayat (1) yang kemudian dikatakan menjadi salah satu tugas pemerintah daerah. Pengendalian yang dalam peraturan tersebut khususnya pasal 13 ayat (2) dinyatakan meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan sudah cukup baik dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan. Selain itu, bahwa ketentuan tersebut diatas yang menjadi dasar legitimasi berlakunya Pergub Bali 97 Tahun 2018 tidak serta-merta memberikan solusi yang solutif bagi masyarakat baik bagi konsumen dan produsen kemasan plastik. Bahwa pelestarian lingkungan dalam wujud pembatasan dan bahkan penghentian produksi PSP tersebut juga seharusnya turut serta memperhatikan semua pihak dan bukannya menjadi jalan terhentinya keberlangsungan usaha dari para pelaku usaha plastik yang ada, terlebih lagi peraturan tersebut merupakan peraturan tingkat daerah yang masih dapat dicari celahnya dengan berlindung pada peraturan tingkat pusat yang belum banyak mengatur mengenai pembatasan sampah plastik. Bahwa permasalahan pertama yang timbul adalah tidak dijelaskannya produk pengganti
PSP yang dapat menjadi alternatif bagi konsumen dan produsen pasca terbitnya aturan tersebut sampai saat ini. Penyelesaian melalui peraturan ini tidak sesederhana menyuruh untuk mencari produk pengganti karena klasifikasi jenis usaha dari para pihak tersebut secara khusus produsen, distributor, dan penjual PSP telah diatur dan ditetapkan dalam perizinan usaha mereka. Penggantian produk tersebut akan berakibat banyak pada jenis usaha mereka dan Pemerintah Provinsi Bali belum banyak hadir memberikan solusi dan juga peraturan, kebijakan, atau setidaknya insentif untuk mengatasi problema itu. Selain itu, permasalahan lain yang juga terdapat dalam peraturan tersebut adalah rezim peraturannya yang masih dalam tataran pembatasan dan penghentian tanpa didahului pengaturan yang rinci mengenai pengendalian. Namun, yang juga belum dijabarkan dalam undang-undang tersebut adalah daur ulang sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam pengendalian. Mendaur ulang artinya menggunakan kembali bahan plastik yang sudah dipakai dengan terlebih dahulu diolah agar tetap aman dalam pemakaiannya. Mendaur ulang adalah salah satu solusi yang sangat baik dengan tidak harus menghentikan kegiatan usaha dari produsen, distributor, dan pelaku usaha sehingga jenis usaha mereka tetap namun bahan dasar barangnya saja yang tidak diperbaharui.7 Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang sebelumnya sudah secara cukup spesifik mengatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf b mengenai istilah “daur ulang� yakni sebagai salah satu aspek pengurangan sampah sebagaimana yang telah didefinisikan pada Pasal 19. Pada pasal 15 ayat (1) pada intinya sudah mewajibkan setiap badan usaha melakukan pendauran ulang sampah produksi dan kemasan yang tidak dapat atau bahkan sulit terurai. Kenihilan dalam aturan tersebut untuk menindaklanjuti semangat pendauran ulang sampah sedikit menjadi cerminan bahwa Provinsi Bali baru memulai dengan rezim pembatasan dan penghentian. Padahal, tingkatan lebih lanjut dari pendauran ulang sudah diterapkan 7
Nurhenu Karuniastuti, 'Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan' (2016) 03 Forum Teknologi.[10].
beberapa daerah lain di Indonesia tidak lain berupa pemanfaatan sampah yang dialihkan menjadi energi. Oleh karena itu, peraturan ini hadir belum mampu memberikan solusi yang solutif bagi konsumen dan produsen kemasan plastik dalam hal produk pengganti kemasan plastik serta belum diatur secara teknis mengenai mekanisme daur ulang yang sejatinya menjadi salah satu langkah yang sangat tepat dalam mengatasi persamalahan sampah plastik di Bali.
Kesimpulan 1. Bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai telah memiliki dasar pelaksanaan ditinjau dari aspek hukum lingkungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan diatasnya dan diperkuat dalam Yuriprudensi Mahkamah Agung tahun 2019. 2. Bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai kurang membahas tentang solusi produk, usaha dan jenis produk pengganti plastik sekali pakai sehingga menimbulkan kerugian bagi Produsen, Distributor, serta Pelaku Usaha produk plastik sekali pakai dan kebingungan bagi konsumen serta belum ada yang mengatur tentang pendauran ulang sampah sebagaimana instruksi pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011.
Saran 1. Pemerintah Provinsi Bali harusnya menindaklanjuti semangat pendauran ulang sampah sebagai cerminan bahwa Provinsi Bali berkomitmen secara konsisten dalam menanggulangi permasalahan sampah plastik dengan tingkatan lebih lanjut yaitu pendauran ulang yang sudah diterapkan beberapa daerah lain di Indonesia dengan pemanfaatan sampah yang dialihkan menjadi sumber energi alternatif.
DAFTAR PUSTAKA Jurnal Rosita Candrakirana, 'Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta' (2015) 04 Yustisia. Ni Made Wedayani, 'Studi Pengelolaan Sampah Plastik Di Pantai Kuta Sebagai Bahan Bakar Minyak' (2018) 15 Presipitasi. Putra, A., dan Husrin, S., 'Kualitas Perairan Pasca Cemaran Sampah Laut Di Pantai Kuta Bali Water Quality Of Post Contamination Of Marine Debris In The Kuta Beach Of Bali' (2017) 9 Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Nurhenu Karuniastuti, 'Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan' (2016) 03 Forum Teknologi.
Laman Rezki Alvionitasari & Tulus Wijanarko, ‘Kalahkan Paris, Bali Peringjat 1 Destinasi
Wisata
Terbaik
Dunia’,
(Tempo,
2018),
https://travel.tempo.co/read/1067443/kalahkan-paris-bali-peringkat-1destinasi-wisata-terbaik-dunia, accessed 4 September 2019. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Seksi Statistik Kependudukan, ‘Menuju Bali
Bebas
Sampah
Plastik’,
(Bali
Post,
2019),
www.balipost.com/news/2019/01/28/67311/Menuju-Bali-BebasSampah-Plastik.html, accessed 4 September 2019. San Edison, "MA Tolak Uji Materi Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018", (IndonesiaKoran.Com,2019),http://www.indonesiakoran.com/news/nusa ntara/read/81622/ma.tolak.uji.materi.pergub.bali.nomor.97.tahun.2018, accessed 1 September 2019.