AILRC UNSRI | Aspek Hukum Financhial Technology

ALSA INDONESIA LEGAL REVIEW COMPETITION 2018 Tema : Aspek Hukum Financhial Technology

“MENINJAU REGULASI DARI PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT ALTERNATIF PEMBAYARAN TRANSAKSI JUAL BELI DI INDONESIA�1 Oleh : 1. Robby Ihkwan Sandi (02011381621441) 2. Fadhilah Ramadhini (02011281621171)

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sudah beriringan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Semua pekerjaan pada sekarang ini hampir seluruhnya menggunakan teknologi bahkan sudah bergantung pada teknologi tersebut2. Teknologi digunakan untuk memudahkan seluruh kegiatan manusia. Dan semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula teknologi yang ada. Teknologi selalu dapat menjawab akan kebutuhan manusia yang selalu meningkat3. Salah satunya dalam bidang Financial Technology, Teknologi keuangan atau Financial Technology yang biasa disingkat dengan FinTech, bisa didefinisikan sebagai program komputer dan teknologi lainnya yang di pakai untuk mendukung serta mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan.4 FinTech di indonesia mempunyai beberapa ragam, antara lain startup pembayaran, riset keuangan, pembiayaan (Lending & Crowdfunding), investasi ritel, remitansi, dan perencanaan keuangan (Personal Finance).5 Dengan berkembangnya teknologi dan bermunculannya ragam FinTech, maka berevolusi pula sistem pembayaran yang dimulai dari ;

1

Tulisan ini ditujukan untuk ALSA Legal Review Competition 2018.

Binus.ac.id, Tesis (http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2012-1-00072IF%20Bab%201.pdf, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 11.31), ( Jakarta : Binus University 2012), hlm.1.

3 Ibid 4 Oxford Dictionaries (2017).

5 Finansialku (2016).

2

1. Barter , menukar barang dan jasa dengan barang dan jasa lainnya tanpa menggunakan uang pada sebelum zaman modern.

2. Currency, munculnya nilai uang.

3. Paper Based, melalui Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, Nota Kredit.

4. Card Based & E-money, dengan menggunakan Kartu ATM, Kartu Debit, Kartu Kredit, E-money.

5. Melalui Platform.

6. Digital Currency, Virtual Currency, dan Cryptocurrency Kemudian, Digital currency bisa didefinisikan sebagai mata uang yang disimpan dan ditransfer secara elektronik. Meskipun istilah digital currency baru mulai terkenal beberapa tahun belakangan ini, tetapi mereka sudah ada sejak lama. Salah satu contohnya adalah E-Gold adalah sebuah digital currency yang menggunakan emas untuk transaksinya dibangun pada tahun 1996.

Sementara itu, virtual currency adalah jenis mata uang yang pada awalnya dibuat untuk online entertainment. Hal yang membedakan antara digital currency dan virtual currency adalah nilai kedua mata uang ini. Virtual currency tidak memiliki nilai apapun karena mereka tidak diciptakan untuk digunakan di kehidupan nyata. Contoh virtual currency adalah points atau coins.

Cryptocurrency adalah sebuah bentuk uang digital yang didesain untuk menjadi sebuah mata uang yang aman dan kebanyakan anonymous. Ini juga merupakan mata uang yang terkait dengan internet yang menggunakan cryptography, yaitu sebuah proses perubahan informasi yang hampir tidak dapat dipecahkan, untuk melacak pembelian dan transfer.6 Salah satu jenis Cryptocurrency adalah Bitcoin. Bitcoin adalah yang pertama dan merupakan cryptocurrency yang paling sering diperdagangkan sampai saat ini. Bitcoin tidak hanya menjadi trendsetter, mengantarkan gelombang cryptocurrency yang dibangun di atas jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi, tetapi juga menjadi standar de facto untuk cryptocurrency.7 P2P Lending adalah sebuah kegiatan meminjamkan uang kepada suatu pihak lewat perusahaan FinTech sebagai jembatan antara pemilik modal dan penerima pinjaman. Peraturan

6

Author, “Panduan Lengkap Bitcoin Dan Mata Uang Digital Lainnya� https://www.dewaweb.com/bitcoin-mata-uang-digital-cryptocurrency/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22.15 7 Ibid.

OJK (POJK) terkait P2P Lending yang ditandatangani akhir tahun lalu memuat berbagai aspek yang meliputi kelembagaan, produk, hingga penyelenggaraan FinTech.8 Namun, di Indonesia Bitcoin adalah mata uang yang dilarang digunakan oleh Bank Indonesia. Meskipun, euforia bitcoin terus menggoda para investor untuk masuk. Deputi Gubernur BI Sugeng mengatakan, regulasi mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2018 mendatang. Larangan penggunaan mata uang digital ini akan masuk dalam rangkaian regulasi fintech yang mengharuskan sistem pembayaran di sistem mereka mendapat izin dari BI.9 Memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.10 Maka dari itu, kami akan mengkaji terkait regulasi dan legalitas penggunaan cryptocurrency yaitu bitcoin sebagai media pembayaran ataupun kegiatan lain yang tentunya di larang oleh Bank Indonesia tetapi implementasinya masih di pergunakan di dunia virtual.

1.2 Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas ialah sebagai berikut: 1. Bagaimana Aspek Hukum dan Regulasi Uang Virtual Bitcoin di Indonesia ?

2. Bagaimana Pengaturan dan Legalitas Mata Uang Bitcoin menurut UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia?

8

Koran Sindo, “Payung Hukum fintech” 12 Januari 2017, https://nasional.sindonews.com/read/1170159/16/payung-hukum-fintech-1484145281, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22.28.

9 Sugeng, Deputi Gubernur BI (2018).

10 Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi (Siaran Pers), (6 Februari 2014) “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya”.

2. PEMBAHASAN 2.1. Aspek Hukum dan Regulasi Uang Virtual Bitcoin di Indonesia Bitcoin secara objek hukum sebenarnya dapat dikatakan sebagai benda (property) yang diperjualbelikan dan dinilai (ditaksir) jumlah uangnya. Pada saat pemilik Bitcoin melakukan transaksi, maka sistem transaksinya menjadi mirip barter antara pemilik Bitcoin dengan penjual. Mengapa dikatakan demikian? karena tidak semua orang atau penjual mau menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Hal ini yang membedakan Bitcoin dengan mata uang biasa, yang mana jika suatu transaksi dilakukan pembayaran menggunakan uang biasa, maka penerima pembayaran tidak boleh menolak uang yang dibayarkan. Sedangkan pada transaksi menggunakan Bitcoin, penerima pembayaran memiliki hak untuk menolak dibayarkan dengan Bitcoin. Hingga saat ini mulai banyak pedagang online atau merchant yang menerima transaksi Bitcoin. Artinya, ruang lingkup transaksi menggunakan Bitcoin mulai terbuka secara luas.

Bahkan di beberapa wilayah di dunia dapat ditemui mesin ATM Bitcoin untuk menukar Bitcoin dengan uang konvensional. Meski demikian, transaksi jual beli menggunakan Bitcoin secara normatif di Indonesia masih berada di wilayah abu-abu11.

Aspek hukum lainnya, terkait penyelenggara sistem Bitcoin atau uang virtual adalah penyelenggaranya yang tidak tuntuk pada peraturan terkait pelayanan jasa keuangan. Pada pelayanan jasa keuangan, produk jasa yang ditawarkan pasti diawasi oleh lembaga negara dan tingkat keamanannya dijaga dan diawasi, sehingga tingkat risiko bagi user menjadi rendah.

Pada Bitcoin tingkat risiko yang ada di dalamnya tidak bisa dikatakan rendah karena tidak diawasi. Oleh sebab itu, maka bentuk risikonya menjadi spekulasi.12 Dewasa ini perkembangan teknologi seperti internet memberikan kemudahan bagi konsumen akan pelayanan transaksi cepat, mudah, dan praktis tanpa harus terikat dengan caracara lama yang konvensional menjadi berbasis internet yang lazim disebut dengan eCommerce. E-Commerce ialah suatu jenis mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang atau jasa yang dapat dilakukan oleh dua buah perusahaan (Business to Business) maupun antara perusahaan dengan konsumen langsung (Business to

11

Bambang, Pratama. (2017), “Legaitas Uang Vitual Cryptocurrentcy Bitcoin�. Binus University : Faculty of Humanities.

12

Bambang, Pratama (2017), Ibid.

Consumer)13. Alat pembayaran online internasional yang dibutuhkan dalam suatu transaksi ecommerce salah satunya adalah Bitcoin.

Sejarah Bitcoin dimulai saat salah satu Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) di ciptakan oleh yang sampai saat ini dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut cryptocurrency sekaligus menjadi pelopor penggunaan teknologi blockchain pertama kali, serta penciptaan kode unik catatan transaksi yang bersifat kekal. Artinya, seluruh histori transaksi yang sudah tercatat pada Ledger Blockchain (buku besar blockchain) tidak bisa dirubah sama sekali oleh siapapun di dunia ini dan dapat disaksikan oleh siapapun. Dengan menggunakan P2P network yang umum digunakan oleh para programmer, karena bisa membagi file bitcoin kepada sesama pengguna dengan media jaringan komputer, tanpa ada campur tangan pemerintah ataupun bank sentral. Konsep dibalik bitcoin adalah untuk memangkas biaya yang digunakan untuk membayar makelar yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli konvensional, sehingga dengan memangkas biaya makelar ini penjual dapat menawarkan barangnya lebih murah serta dapat di distribusikan tanpa melalui perantara.

Bitcoin yang memenuhi 3 fungsi uang yaitu : 1. Sebagai alat tukar (Medium of Exchange) 2. Sebagai satuan hitung (Unit of Account) 3. Sebagal alat penyimpan nilai (Valuta)14 Sehingga banyak ekonom menganggapnya juga sebagai uang, didukung dengan banyaknya orang yang telah menerimanya sebagai alat pembayaran. Seperti beberapa perusahaan besar yang memanfaatkan Bitcoin, contonya Microsoft dimana perusahaan tersebut menerima pembayaran pembelian software atau produk digitalnya melalui Bitcoin15. Di Jepang, eksistensi Bitcoin bahkan jauh lebih unggul, setelah Bitcoin dinyatakan sebagai mata uang sah di negara itu, banyak pedagang-pedagang di Jepang yang menerima Bitcoin, sehingga Bitcoin ikut andil dalam pertumbuhan ekonomi di negara itu16

13

Julisar, J., & Miranda, E. (2013). Pemakaian E-Commerce untuk Usaha Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications,4(2), 638. doi:10.21512/comtech.v4i2.2486 14 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2002, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 17-18 15 Duniafintech.com. (2018). “MICROSOFT MENERIMA BITCOIN”. [online] Available at: https://www.duniafintech.com/microsoft-terima-mata-uang-bitcoin/ [Diakses pada 10 Januari 2018].

16 Sintha, Rosse. (2017), “MARUI, PERUSAHAAN PERDAGANGAN RAKSASA DI JEPANG MENERIMA BITCOIN” pada https://www.duniafintech.com/marui-perusahaan-perdagangan-raksasa-di-jepangmenerima-bitcoin/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.00.

Dengan volume transaksi Bitcoin yang semakin bertambah tiap harinya, jumlah suplai Bitcoin yang terbatas, dan semakin berkurangnya jumlah Bitcoin yang dicetak oleh sistem tiap sepuluh menit berbeda dengan Dolar AS dan mata uang kertas (fiat) apapun selalu berkurang nilainya tiap tahunnya dengan adanya inflasi, yang merupakan penambahan suplai dari mata uang itu sendiri. Bitcoin, sebaliknya, didesain untuk mengalami deflasi. Suplai Bitcoin berkurang setiap empat tahun sekali, yang dikenal dengan nama Bitcoin “Halvings”, dimana jumlah Bitcoin yang diproduksi oleh sistem setiap sepuluh menit akan berkurang hingga setengahnya dan akan terus berkurang hingga tidak ada lagi Bitcoin yang dicetak oleh sistem.

Eksistensi bitcoin yang terus bertumbuh juga terasa di Indonesia meski belum signifikan seperti negara lain, hingga tercatat pada (19/01/2018) melalui web Bitcoin indonesia harga per satu Bitcoin telah mengalami kenaikan 1,8% dari hari sebelumnya menjadi sekita 163 juta rupiah17 bahkan Bitcoin pernah melonjak ke rekor tinggi di level US$14.047,40 pada perdagangan Kamis pagi (07/12/2017), melanjutkan lonjakan fantastis dari sebelumnya berada di bawah US$1.00018 pada awal tahun.

Dibalik kemudahannya untuk bertransaksi, BI(Bank Indonesia) dalam keterangan resmi yang dirilis Kamis (6/2/2014). menegaskan bahwa Bitcoin bukan merupakan mata uang yang berlaku di Indonesia dengan memperhatikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang19 serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 200920. Namun, pada tahun yang sama telah terjadi transaksi Bitcoin untuk pertama kalinya di Indonesia dalam pembelian sebuah vila mewah di Bali, Indonesia. Dengan melakukan transaksi pada melalui situs BitPremier, situs yang sebagai tempat jual beli barang-barang mewah dengan bitcoin21.

17

PT. Bitcoin Indonesia, (2017), pada https://vip.bitcoin.co.id/market, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.15.

18 Giras, Pasopati. CNN Indonesia (2017). “Rekor, Bitcoin Tembus Level US$14.000” pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171207095615-78-260733/rekor-bitcoin-tembus-level-us-14000/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.22 19 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 20 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 21 RESKA. K.NISTANTO. (2017) “Pertama, Bitcoin Dipakai Beli Vila di Bali” pada http://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/Pertama.Bitcoin.Dipakai.Beli.Vila.di.Bali, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.00

2.3. Meninjau Regulasi Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Jual Beli Menurut UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 Bitcoin

dan

cryptocurrency

memiliki

berbagai

aspek

hukum

yang

perlu

dipertimbangkan tergantung pada negara. Beberapa negara mengklasifikasikan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai uang dan legal, beberapa mengelompokkannya sebagai aset dan legal, beberapa di antaranya tidak legal dan legal, tanpa kerangka hukum di tempat. Fakta bahwa Bitcoin bisa digunakan secara anonim untuk melakukan transaksi apapun, di manapun dan kapanpun tentu membuat para pelaku kriminal tertarik menggunakannya. Karena itulah sebagaian besar negara belum memberikan kepastian tentang penggunaan Bitcoin di negaranya. Beberapa negara secara tidak langsung menyetujui penggunaan Bitcoin namun dengan beberapa pengawasan Di Indonesia sendiri uang merupakan alat pembayaran yang sah seperti yang tercantum pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 2. Mata uang yang dimaksud tercantum pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 yang menjelaskan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah22. Dengan memperhatikan Undang-undang tersebut, Bank Indonesia melalui siaran pers menyatakan bahwa virtual currency yang merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven kecuali uang elektronik bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia23. Serta Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring,

penyelenggara

penyelesaian

akhir,

penerbit,

acquirer,

payment

gateway,

penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia baik Bank dan Lembaga Selain Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency, sebagaimana diatur dalam pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 dan terdapat pula sanksi kepada penyelenggara jasa system pembayaran yang melanggar seperti yang tercantum pada pasal 35 angka 1 yaitu sanksi administratif berupa:

22 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 dan 2 tentang Mata Uang Peter Jacobs, (2014), Op.Cit.

a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau d. pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran24.

Bank Indonesia beralasan bahwasa kepemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble)25. Anonimitas bitcoin merupakan salah satu karakteristik yang dapat beresiko mempermudah praktek pencucian uang. Karakteristik ini memberikan keleluasaan terhadap pengguna dalam bertransaksi, sehingga runut balik terhadap siapa yang melakukan transaksi cukup sulit karena pengguna dapat membuat dan mengganti dompet elektronik (wallet) tanpa usaha yang besar, Bitcoin juga memungkinkan untuk dijadikan alat penghindaran pajak karena tidak ada regulasinya dan tidak ada pengawasan apabila anonimitas Bitcoin digunakan dengan benar, penggunaan Bitcoin untuk menyembunyikan aset dan membantu mengurangi perpajakan tidak terlalu sulit asalkan orang tersebut mengikuti tindakan pencegahan untuk melakukannya ditambah lagi Bitcoin juga memungkinkan terjadinya pendanaan teroris hingga transaksi narkotika menggunakan Bitcoin, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan virtual currency.

Akan tetapi, apabila ditelisik Bank Indonesia Hanya mengatur terkait pemberian sanksi terhadap transaksi menggunakan Bitcoin yang dlakukan oleh penyelenggara jasa saja.

Sementara untuk Transaksi antar individu masih akan dilakukannya penegasan terhadap larangan tersebut. Hanya saja, untuk saat ini, BI belum bisa mengenakan sanksi untuk transaksi bitcoin yang terjadi antar individu. Sebab, peraturan yang dibuat BI hanya bisa menjangkau sampai sistem pembayarannya saja26.

24

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 35 angka 1 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran 25 Agusman, Direktur Eksekutif BI. (2016) 26 Galih, Gumelar. CNN Indonesia (2017) “Siapkan Aturan, BI Tegaskan Fintech 'Haram' Pakai Bitcoin� pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171130131118-7859198/siapkan-aturan-bi-tegaskanfintech-haram-pakai-bitcoin, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 11.08

3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini sudah beriringan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Semua pekerjaan pada sekarang ini hampir seluruhnya menggunakan teknologi bahkan sudah bergantung pada teknologi tersebut. Salah satunya dalam bidang Financial Technology, Teknologi keuangan atau Financial Technology yang biasa disingkat dengan FinTech, bisa didefinisikan sebagai program komputer dan teknologi lainnya yang di pakai untuk mendukung serta mengaktifkan perbankan dan jasa keuangan.27 FinTech di indonesia mempunyai beberapa ragam, antara lain startup pembayaran, riset keuangan, pembiayaan (Lending & Crowdfunding), investasi ritel, remitansi, dan perencanaan keuangan (Personal Finance). Dan mulai lah muncul alat pembayaran dari FinTech tersebut salah satu nya adalah Bitcoin. Namun di Indonesia, Bitcoin bukalah merukapan Mata Uang yang sah karena memperhatikan Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta UU No. 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.

3.2 Saran Penggunaan Bitcoin hingga saat ini masih berada di wilayah yang tidak jelas apakah dilarang atau diijinkan. Oleh sebab itu hal yang perlu diwaspadai adalah risiko yang ditimbulkan dari penggunaan Bitcoin. Indonesia menjadi negara terbaru yang tidak mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Tidak seperti uang konvensional yang bersifat sah, Bitcoin ini menggunakan sistem Barter dan seiring dengan perjalanan waktu, bisa saja di masa mendatang transaksi menggunakan Bitcoin menjadi sah.

Kendati demikian, BI tidak menetapkan peraturan yang secara khusus melarang penggunaan Bitcoin. Ini berarti para pemilik Bitcoin masih bisa bebas bertransaksi dengan mata uang tersebut. Hanya saja, tidak ada perlindungan hukum apabila terjadi kasus-kasus seperti pencurian atau penipuan yang melibatkan virtual currency itu. Dan pengguna Bitcoin haruslah bertanggung jawab secara individu terhadap transaksi yang di lakukan yang menggunakan Bitcoin.

27

Oxford Dictionaries (2017), Op.Cit.

DAFTAR PUSTAKA

Binus.ac.id,

Tesis

(http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab1/2012-1-00072-

IF%20Bab%201.pdf, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 11.31), ( Jakarta : Binus University 2012), hlm.1.

Oxford Dictionaries. 2017 Finansialku. 2016 Author,

“Panduan

Lengkap

Bitcoin

Dan

Mata

Uang

Digital

Lainnya”

https://www.dewaweb.com/bitcoin-mata-uang-digital-cryptocurrency/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22:15.

Koran

Sindo,

“Payung

Hukum

fintech”

12

Januari

2017,

https://nasional.sindonews.com/read/1170159/16/payung-hukum-fintech-1484145281, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 22.28.

Sugeng, Deputi Gubernur BI. 2018 Peter Jacobs, Direktur Departemen Komunikasi (Siaran Pers), “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya”, 6 Februari 2014.

Bambang, Pratama. (2017), “Legaitas Uang Vitual Cryptocurrentcy Bitcoin”. Binus University : Faculty of Humanities.

Julisar, J., & Miranda, E. (2013). Pemakaian E-Commerce untuk Usaha Kecil dan Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing. ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2002, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.17-18.

Duniafintech.com.

(2018).

“MICROSOFT

MENERIMA

BITCOIN”.

https://www.duniafintech.com/microsoft-terima-mata-uang-bitcoin/, Diakses pada 10 Januari 2018.

Sintha, Rosse. (2017), “MARUI, PERUSAHAAN PERDAGANGAN RAKSASA DI JEPANG MENERIMA

BITCOIN”

pada

https://www.duniafintech.com/marui-perusahaan-

perdagangan-raksasa-di-jepang-menerima-bitcoin/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.00.

PT. Bitcoin Indonesia, (2017), pada https://vip.bitcoin.co.id/market, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.15.

Giras, Pasopati. CNN Indonesia (2017). “Rekor, Bitcoin Tembus Level US$14.000” pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171207095615-78-260733/rekor-bitcointembus-level-us-14000/, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 20.22 RESKA. K.NISTANTO. (2017) “Pertama, Bitcoin Dipakai Beli Vila di Bali” pada http://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/Pertama.Bitcoin.Dipakai.Beli.Vila. di.Bali, diakses pada 19 Januari 2018, pukul 21.00 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 dan 2 tentang Mata Uang.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Pasal 35 angka 1 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Agusman, Direktur Eksekutif BI. (2016).

Galih, Gumelar. CNN Indonesia (2017) “Siapkan Aturan, BI Tegaskan Fintech 'Haram' Pakai Bitcoin”

pada

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171130131118-

7859198/siapkan-aturan-bi-tegaskan-fintech-haram-pakai-bitcoin, Januari 2018, pukul 11.08

diakses

pada

20