Gerakan Payung Hong Kong Berawal dari bangunan hotel di Taiwan pada tanggal 8 Februari 2019 dimana terdapat pasangan asal Hong Kong yang sedang berlibur di Taiwan selama 9 hari dan menginap di hotel tersebut. Singkat nya saat jadwal kepulangan pasangan tersebut, hanya lelaki yang terlihat meninggalkan hotel melalui CCTV sedangkan si perempuan yaitu pasangan nya tidak pernah terlihat meninggalkan hotel dan sebulan kemudian lelaki pasangan perempuan tersebut mengaku membunuh pasangan nya karena hamil di luar pernikahan. Mengapa kasus pembunuhan tersebut dapat menyebabkan ribuan warga Hong Kong turun ke jalan? Pelaku tersebut tidak dapat diadili karena ia telah berada di Hong Kong dan kejadian tersebut terjadi di Taiwan. Bukan hal tersebut yang menyebabkan rakyat Hong Kong bergerak bersama menyatukan suara anti pemerintah melainkan pelaku tersebut akan di ekstradisi ke Taiwan agar dapat diadili, agar hal tersebut dapat berjalan maka dibutuhkan perjanjian ekstradisi antara Hong Kong dengan Taiwan yang telah ditawarkan oleh Pemerintah Hong Kong. Lantas dimana permasalahan nya? Dengan adanya Rancangan Undang – Undang (RUU) Ekstradisi yang mengamandemen Undang
Raihan Alif Design Nadya Cynthia Putri
Undang Ekstradisi yang lama maka yang sebelumnya perjanjian ekstradisi Hong Kong hanya dengan 20 negara tidak termasuk Tiongkok, dengan adanya RUU tersebut Tiongkok dan Taiwan termasuk negara yang melakukan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Ekstradisi sendiri adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian atau prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya oleh negara tempatnya melarikan diri atau bersembunyi, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang jelas memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum berdasarkan permintaan negara tersebut dengan tujuan mengadili maupun melaksanakan hukumannya.1 Dalam RUU Ekstradisi tersebut, terdapat 37 pelanggaran hukum yang layak di ekstradisi dan merupakan pelanggaran dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara dan permohonan ekstradisi dapat diajukan oleh negara lain setelah melalui proses peradilan yang kemudian baru Kepala Pemerintahan Hong Kong Carrie Lam. Pada negara Tiongkok yang dapat mengajukan permohonan ekstradisi adalah Pengadilan Tinggi Tiongkok dan
Agus Riyanto, “Antara Ekstradisi dan Deportasi”, https://business-law.binus.ac.id/2016/10/14/antara-ekstradisi-dan-deportasi/ Redaksi Kumparan, “QnA: Kenapa Rakyat Hong Kong tolak RUU Ekstradisi ke China?” https://kumparan.com/@kumparannews/qna-kenapa-rakyat-hong-kong-tolak-ruu-ekstradisi-ke-china-1rGEay7HB78 1
2
Text
dengan persetujuan Carrie Lam selaku Kepala Pemerintahan Hong Kong tetapi dalam RUU tersebut pengawasan ekstradisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan.2 Selain itu juga terdapat ketentuan baru yaitu ekstradisi bagi non – warga Hong – Kong yang berada di Hong Kong.3 Jika melihat kembali sejarah Hong Kong dengan Tiongkok, Hong Kong merupakan bagian dari koloni Inggris karena Tiongkok kalah dalam perang sehingga diperjanjikan selama 99 tahun Hong Kong menjadi koloni Inggris yang berakhir pada tahun 1997. Setelah itu Hong Kong menjadi bagian dari Tiongkok tetapi dengan diperjanjikan bahwa akan berlaku “One Country, Two Systems” dimana Hong Kong tetap mempertahankan sistem pemerintahan, politik, otonomi tingkat tinggi serta kebebasan berbicara, kebebasan pers dan berkumpul. Hal ini pasti berbeda dengan yang terjadi di tiongkok yaitu otoriter, sistem satu partai dan tidak terdapat kebebasan yang sama dengan Hong Kong. Sistem tersebut tidak berlangsung selamanya karena pada tahun 2047 Hong Kong akan menjadi bagian penuh dari Tiongkok tanpa adanya otonomi dan kebebasan yang sebelumnya didapatkan Hong Kong. Lantas, kenapa perjanjian ekstradisi dengan Tiongkok dianggap oleh rakyat Hong – Kong akan sangat merugikan negara tersebut terutama rakyat Hong Kong? Dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut dikhawatirkan akan terjadi intervensi dan tekanan secara politik dan hukum serta proses peradilan di Hong Kong, hal tersebut wajar menjadi suatu kekhawatiran karena sejak tahun 2003 rakyat Hong Kong pernah menggelar aksi besar besaran dengan turun ke jalan untuk menentang Undang – Undang yang mengatur akan menghukum orang – orang yang menentang Tiongkok dan pada tahun 2014 hal tersebut kembali terulang tetapi terkait intervensi politik Tiongkok terhadap pemilihan di Hong Kong. Perjanjian ekstradisi juga dapat menargetkan musuh musuh politik Tiongkok
yang berada di Hong Kong, hal ini pernah terjadi dimana ditangkapnya 9 orang aktivis pro – demokrasi di Hong Kong di masa pemerintahan Tiongkok Xi Jinping. Rakyat Hong Kong pro demokrasi juga meyakini bahwa sistem hukum dan pengadilan Tiongkok akan dijadikan sarana untuk menangkap dan menghukum orang orang pro – demokrasi yang berada di Hong – Kong.4 Hong Kong akan menjadi bagian dari Tiongkok pada tahun 2047, tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat pemerintah Tiongkok lepas tangan terhadap Hong Kong.Walaupun Hong Kong merupakan negara yang demokrasi tetapi kepala pemerintahan Hong Kong dipilih oleh komite kecil yang kemudian persetujuan akhir ada pada Tiongkok selain itu badan legislatif Hong Kong sebagai pembuat Undang – Undang, dimana banyak dari anggota legislatif tersebut berasal dari partai Pro – Tiongkok. Pengaruh Tiongkok pada pemerintahan Hong Kong dan RUU Ekstradisi menyebabkan adanya demonstrasi besar besaran dari warga Hong Kong dari bulan Maret 2019 yang masih berlangsung sampai tulisan ini ditulis yaitu bulan September 2019. Pada awalnya tujuan demonstrasi tersebut adalah untuk mencabut RUU Ekstradisi tetapi selama demonstrasi berlangsung tuntutan para demonstran bertambah yaitu menginginkan adanya reformasi total dan penegakan demokrasi selain itu para demonstran menuntut untuk pengunduran diri Carrie Lam sebagai Kepala Pemerintahan Hong Kong dan membebaskan para demonstran yang ditangkap oleh aparat kepolisian Hong Kong selama demonstrasi berlangsung. Warga Hong Kong Pro – Demokrasi berharap bahwa tidak adanya pengaruh Tiongkok dalam pemerintahan Hong Kong karena akan berdampak pada kehidupan warga Hong Kong seperti yang terjadi pada RUU Ekstradisi. Warga Hong Kong juga tetap menuntut akan terus adanya demokrasi di Negara Hong Kong sehingga hak atas kebebasan berpendapat, pers dan berkumpul tetap dihormati dan dihargai tidak hanya sampai tahun 2047 tetapi sampai negara Hong Kong tetap
Budi Riza, “5 Poin Menarik Soal Kontroversi Ekstradisi Hong Kong”, https://dunia.tempo.co/read/1214222/5-poin-menarik-soal-kontroversi-ruu-ekstradisi-hong-kong/full&view=ok Redaksi Vox Youtube Channel, “Hong Kong’s huge protests, explained”, https://www.youtube.com/watch?v=6_RdnVtfZPY
3 4