ALSA Indonesia Magazine #17

Ÿ Refleksi September Hitam Membaca

Kembali Catatan Kelam Negara Indonesia Ÿ Dilema Gugatan Undang-Undang Penyiaran: Kebebasan Kreativitas atau Kesetaraan Izin Media? Ÿ Healthcare Data Protection: Are We Secured Enough? Ÿ RUU PKS: Prioritas Yang Disingkirkan

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Editorial Board Editor in Chief

Khalifah Al Kays Yusuf President 2020-2021

Head of Editorial

Muhammad Reza Mahendra VP of ICT 2020-2021

Thara Aprilia Nur Hanifah CO of Multimedia 2020-2021

Sintha Mogi CO of Creative Design 2020-2021

Proofreader

Nikolaus Baptista Ruma VP of Academic Activites & Training 2020-2021

alsa-indonesia.org

Ratu Tasya Adawiyah CO of Academic Research & Publication 2020-2021

Sukma Fadilla CO of Legal Training & Internship 2020-2021

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Content Writers

Stanislaus Demokrasi Sandyawan ALSA LC UI

Dinda Jhaneta Priceli ALSA LC UB

Christou Imanuel ALSA LC UI

Moh. Rifli Mubarak ALSA LC Unhas

Designer

Aminullah ALSA LC Unsyiah

Zuhdi Fansuri Ariawan ALSA LC UGM

Achmad Farhan Dimas D.S. ALSA LC Unhas

Kgs Muhammad Ezzad Al Hafiz ALSA LC Unsri

alsa-indonesia.org

ALSA NC INDONESIA

01 03 10 16 21 26 33 alsa-indonesia.org

AIM#17

National Board 2020-2021

Refleksi September Hitam Membaca Kembali Catatan Kelam Negara Indonesia

Dilema Gugatan Undang-Undang Penyiaran: Kebebasan Kreativitas atau Kesetaraan Izin Media?

Healthcare Data Protection: Are We Secured Enough?

RUU PKS: Prioritas Yang Disingkirkan

Kontinuitas Praktik Modern Slavery Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Sebagai Refleksi Kusutnya Instrumen Hukum Indonesia

Official Merchandise

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Contents alsa-indonesia.org

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Khalifah Al Kays Yusuf President

Anisa AliďŹ a Secretary General

Bella Maria Brigitta VP of External Affairs

Melati Ayu Pusparani VP of Internal Affairs

Muhammad Erza Aulia CO of Organizational Development

Salsabila A. P. Izzat CO of Membership & Alumni

M Rezza Hikmatullah CO of Social Event

Nikolaus Baptista Ruma VP of Academic Activities & Training

Ratu Tasya Adawiyah CO of Academic Research & Publication

Sukma Fadilla CO of Legal Training & Internship

Muhammad Reza Mahendra VP of ICT

Thara Aprilia Nur Hanifah CO of Multimedia

Alim Fajar VP of Financial Affairs

Sintha Mogi CO of Creative Design

NATIONAL BOARD ALSA INDONESIA 2020-2021

alsa-indonesia.org

1

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Vision

ALSA Indonesia yang berbasis data, edukatif, sinergis, dan berperan sebagai intermediary actor bagi para anggota dan masyarakat luas.

Mission 타 Menciptakan, menyempurnakan, dan

menindaklanjuti data; (databased) 타 Meningkatkan keilmuan member dan masyarakat, baik secara hukum, keterampilan, pengalaman, dan/atau moril; (educate) 타 Memperluas dan mengoptimalkan gagasan, jaringan, kerjasama, dan Local Chapter; (expand) 타 Melibatkan anggota dan/atau masyarakat dalam program kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. (engage)

alsa-indonesia.org

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

d

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Kontinuitas Praktik Modern Slavery Terhadap Anak Buah Kapal Indonesia Sebagai Refleksi Kusutnya Instrumen Hukum Indonesia Rilis Resmi Hasil Dari : ALSA Indonesia Online Chat Discussion #1

/

No. 340/RR/ALSANCI/X/2020

Participan AIOCD #1 ALSA LC UGM - ALSA LC UJ - ALSA LC UNSYIAH - ALSA LC UNSRAT ALSA LC UNSOED - ALSA LC UI - ALSA LC UNUD

alsa-indonesia.org

26

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Latar Belakang

Source Pic: Unsplash.com

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyatakan bahwa “Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.� Dalam hal ini yang dapat dikatakan sebagai korban perbudakan modern adalah anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Praktik perbudakan modern terhadap ABK Indonesia yang menjadi korban merupakan bentuk represi terhadap Hak Asasi Manusia. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut ialah penyaluran dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh agen-agen illegal yang sering terlibat dalam praktik perbudakan manusia. Dalam kasus a quo, para agensi penyalur ABK tidak bertanggungjawab dan tidak memperhatikan keberlangsungan hidup yang layak para ABK yang dipekerjakannya, yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan hidup para ABK.

alsa-indonesia.org

27

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Pembahasan Indonesia saat ini belum memiliki regulasi yang optimal dan secara spesiďŹ k mengatur tentang penempatan dan penyaluran Pekerja Migran Indonesia. Selama ini, para pelaku perbudakan modern tersebut dijerat dengan ketentuan Pasal 2 UU TPPO. Namun, ketentuan pasal ini tidak dapat menjaring pelaku perbudakan modern yang beroperasi di luar wilayah Republik Indonesia dikarenakan yurisdiksi pasal ini hanya berlaku di wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal terjadinya perbudakan di kapal ikan asing berbendera Tiongkok, sebenarnya Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani Comprehensive Strategic Partnership Agreement (CSPA) yang seharusnya memiliki dampak yang signiďŹ kan terhadap upaya preventif dan represif terhadap kasus perbudakan modern yang dialami ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing berbendera Tiongkok. Namun, nyatanya CSPA bersifat abstrak dan tidak mengikat, ditambah lagi dengan adanya ketimpangan atas relasi kuasa antara Indonesia dan Tiongkok.

alsa-indonesia.org

Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan SertiďŹ kasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan juga tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini, dikarenakan peraturan tersebut hanya berlaku bagi kapal yang berada di wilayah kedaulatan NKRI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan pembaruan dari UU Nomor 39 tahun 2004, menekankan peran Pemerintah perihal penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Namun, pada kenyataannya hingga saat ini masih banyak terjadi praktik perdagangan manusia khususnya yang menimpa Anak Buah Kapal Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum dan kesadaran calon pekerja migran Indonesia untuk memiliki berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan di dalam perundang-undangan.

28

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Keberadaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Perpres 69/2008), juga masih menyisakan banyak pertanyaan terkait eksistensi dan kinerjanya.

Tugas dari gugus tugas ini sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Perpres 69/2008 yang mana apabila tugasnya dilaksanakan dan di implementasikan dengan baik Maka dapat meminimalisir dan mempercepat proses penyelesaian masalah hukum bagi korban perdagangan orang seperti yang dialami oleh ABK Indonesia yang berada di kapal ikan asing. Namun pada kenyataannya keberadaan gugus tugas ini belum memberikan dampak yang signiďŹ kan bagi pemberantasan tindak pidana perdagangan Orang.

alsa-indonesia.org

29

Kesimpulan

ALSA NC INDONESIA

alsa-indonesia.org

AIM#17

Regulasi dan lembaga yang dibuat untuk menanggulangi permasalahan perbudakan modern pada ABK Indonesia, hingga saat ini dinilai belum efektif untuk memberantas atau bahkan mengurangi kasus perdagangan orang, terkhusus kepada WNI yang berada diluar wilayah NKRI. Mulai dari lembaga penyalur yang tidak memiliki izin resmi serta tidak bertanggungjawab, hingga kurangnya kesadaran calon pekerja migran Indonesia dapat menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana Perdagangan orang dan perbudakan di kapal asing.

Terdapat pula timpang tindih kewenangan antar Lembaga dalam menangani kasus perdagangan orang di kapal asing Yang membuat permasalahan ini semakin rumit.

30

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Rekomendasi Maraknya kasus perdagangan orang yang menimpa pekerja migran Indonesia khususnya yang bekerja di kapal asing tentu sudah sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah untuk segera melakukan pembenahan dan memperbaiki sistem serta regulasi untuk melindungi hak para pekerja migran Indonesia.

Maka, berdasarkan hasil diskusi dan pembahasan yang dilakukan oleh 7 (tujuh) Local Chapter yang menjadi peserta ALSA Indonesia Online Chat Discussion #1, terhadap isu “Kontinuitas Praktik Modern Slavery terhadap Anak Buah Kapal Indonesia sebagai Refleksi Kusutnya Instrumen Hukum Indonesia”, dengan ini menyatakan sikap dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:

Ÿ Menolak dan mengecam keras segala

tindakan dan pelaku praktik perbudakan modern (modern slavery) terhadap ABK Indonesia yang menurunkan harkat dan martabat serta menyalahi hak asasi manusia; Ÿ Mendesak pemerintah untuk menindak tegas agen-agen perekrutan ilegal dan kapal-kapal yang melakukan praktik perbudakan modern (modern slavery) terhadap awak kapalnya, khususnya terhadap ABK Indonesia; Ÿ Mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang regulasi saat ini di sektor pekerja migran, khususnya perlindungan terhadap ABK Indonesia dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia; Ÿ Mendorong pemerintah untuk segera menciptakan sistem satu pintu terhadap proses penempatan, pengawasan, dan pelindungan terhadap ABK Indonesia melalui penerbitan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI) sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 64 UU PPMI, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan alsa-indonesia.org

Pelaut Perikanan dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia ABK Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 4 dan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi ABK Indonesia dari praktik perbudakan modern (modern slavery); Ÿ Mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan dengan melibatkan para akademisi dan para stakeholders terkait, agar terwujud keadilan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan para ABK Indonesia; Ÿ Menegaskan komitmen kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok melalui penguatan eksistensi dan efektivitas Sino-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership Agreement (CSPA) sebagai upaya preventif, represif, dan kuratif terhadap praktik Modern Slavery pada ABK dengan menyusun aturan pelaksanaan serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pihak yang melanggar komitmen terhadap klausula yang tercantum pada Sino-Indonesia CSPA; 31

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

Ÿ Mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa

ketersediaan pekerjaan (job order) pada Kapal Penangkap Ikan Asing yang melibatkan ABK Indonesia, telah memiliki veriďŹ kasi dari negara asal pemberi kerja, serta memastikan bahwa ABK Indonesia telah memiliki dokumen perjanjian kerja yang sesuai dengan standar HAM Internasional; Ÿ Memaksimalkan koordinasi antarsektoral dalam hal penempatan dan perlindungan ABK Indonesia untuk menghindari tugas, pokok, dan fungsi yang tumpang tindih, mengingat hal penempatan dan perlindungan terhadap ABK Indonesia ditangani oleh beberapa stakeholders, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dan Atase Ketenagakerjaan; Ÿ Membentuk satuan tugas khusus di bawah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penempatan dan pelindungan ABK Indonesia dari potensi perdagangan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia di atas Kapal Penangkap Ikan, mengingat tidak tetapnya Wilayah/tempat kerja ABK indonesia sebagai pekerja migran dan pelacakan kapal yang harus menggunakan titik koordinat. Hal tersebut yang menjadikan pengawasan terhadap ABK Indonesia menjadi lebih kompleks.

alsa-indonesia.org

32

ALSA NC INDONESIA

AIM#17

OFFICIAL MERCHANDISE Laptop Bag - Authentic ALSA 150K IDR Size: 30x40cm up to 15�

Material: JW Drill, Accessories YKK, Inner Kabulon suede Color: Maroon - Navy - Black

Face Mask - B. Franklin Quote 25K IDR Material: 100% Made of Natural Cotton Color: White

Face Mask - Prevention 25K IDR Material: 100% Made of Natural Cotton Color: White

You can simply order by visiting our website alsa-indonesia.org/merchandise and click the order button.

alsa-indonesia.org

33

ALSA, Always be One!

Find out more alsa-indonesia.org

ALSA Indonesia

@alsaindonesia