ALSA INDONESIA SEMINAR MATERIALS SET
alsa-indonesia.org
DAMPAK DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Oleh:
Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si
PENDAHULUAN
PANDEMI COVID-19
• AWAL TAHUN 2020 • MARET 2020
DUNIA INDONESIA
BERDAMPAK KE SEMUA SEKTOR : TERMASUK PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI PROSES PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI, (MULAI DARI TAHAP PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PERAWATAN TAHANAN)
•
PENYESUAIAN UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN TERHADAP SAKSI / TERSANGKA / AHLI, PENANGKAPAN, PENAHANAN) SESUAI STANDAR PROTOKOL KESEHATAN
•
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI DENGAN KONDISI PANDEMI SAAT INI
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN a.
PENYIDIK MELAKUKAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA PIHAK-PIHAK YANG DIBUTUHKAN KETERANGANNYA DENGAN MENGIRIMKAN EMAIL BERISI PERTANYAANYANG KEMUDIAN SETELAH DIJAWAB DAPAT DIKIRIMKAN VIA POS KEPADA PENYIDIK, KECUALI TERHADAP KEJAHATAN YANG MENDESAK PENANGANANNYA MAKA PENGUMPULAN INFO DILAKSANAKAN SESUAI PROTOKOL KESEHATAN;
b.
PENYIDIK JUGA MELAKUKAN PERMINTAAN KETERANGAN SECARA DARING KEPADA PIHAK YANG DIMINTAI KETERANGAN;
c.
PENYELIDIKAN LEBIH MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PARA PIHAK YANG TIDAK DAPAT HADIR DENGAN MENGATUR WAKTU DAN MENGKOMUNIKASIKAN TEKNIS PENGAMBILAN KETERANGAN DENGAN MENGUTAMAKAN SEGI KEAMANAN DAN KESEHATAN PARA PIHAK DAN PENYIDIK;
d.
PERLUNYA MENYIAPKAN SARANA TAMBAHAN BAGI PENYIDIK DI LAPANGAN DAN DI RUANG PEMERIKSAAN, ANTARALAIN:
KENDALA PENYELIDIKAN
(ALAT KESEHATAN (MASKER DLL), KACA PENYEKAT, PENYEMPROTAN DISINFEKTAN, DAN SETTING RUANGAN SESUAI SOCIAL DISTANCING)
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KENDALA PENYIDIKAN UPAYA PAKSA
PEMANGGILAN PENYITAAN
•
PELAPOR, SAKSI, TERLAPOR, SAKSI AHLI YANG DIPANGGIL TIDAK BISA HADIR DENGAN ALASAN SITUASI PSBB DAN PANDEMI COVID-19
PENGGELEDAHAN PENANGKAPAN •
BARANG BERADA DI ZONA PERSEBARAN COVID-19
•
ORANG YANG MENGUASAI BARANG BELUM PERNAH MELAKUKAN TEST KESEHATAN (RAPID /SWAB TEST)
•
PENYITAAN DAPAT TERHAMBAT KARENA MEMPERHATIKAN PROTOKOL KESEHATAN.
PENAHANAN
•
KETERBATASAN ALAT RAPID/ SWAB TEST DALAM PENANGKAPAN
•
KAPASITAS RUANGAN SEL TAHANAN DI SATWIL TERBATAS
DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP UPAYA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KENDALA PENYIDIKAN
PEMERIKSAAN PENYERAHAN TAHAP II • PEMERIKSAAN SECARA DARING TERKEDALA DENGAN KETERBATASAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI •
KETERBATASAN MASYARAKAT TERKAIT PEMAHAMAN CARA MEMBUKA EMAIL DAN MENGISI PERTANYAAN DAN MENCETAKNYA
• PENYIDIK TIDAK DAPAT MELAKUKAN PENGIRIMAN TERSANGKA KE KEJAKSAAN KARENA LAPAS TIDAK MENERIMATITIPAN TAHANAN JAKSA SEHINGGA TAHANAN DITITIPKAN KE RUTAN POLRI
PENYESUAIAN YANG TELAH DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI KABARESKRIM POLRI MENGELUARKAN SURAT TELEGRAM ARAHAN KE JAJARAN WILAYAH :
•
•
A. PEMERIKSAAN PARA SAKSI DENGAN MENGIRIMKAN EMAIL BERISI PERTANYAAN DAN JAWABAN DAPAT DIKIRIMKAN VIA POST KEPADA PENYIDIK; B. PERMINTAAN KETERANGAN SECARA DARING KEPADA PARA SAKSI YANG DIMINTAI KETERANGAN DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGKOMUNIKASIKAN KESIAPAN JARINGAN YANG ADA;
ST PERIHAL PENANGANAN PERKARA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI RESKRIM DALAM MASA PANDEMI
C. PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA DILAKUKAN SECARA LANGSUNG DENGAN MENGEDEPANKAN PROTOKOL KESEHATAN;
ST PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN POLRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN POLRI.
E. KOORDINASI DENGAN JPU SECARA DARING DAN HP TERKAIT TEKNIS TAHAP II DAN MEMAKSIMALKAN RUANG TAHANAN YANG BERADA DI SATUAN WILAYAH YANG MASIH DAPAT MENAMPUNG TAHANAN;
D. PROSES PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN PENYIDIK TELAH DILENGKAPI DENGAN ALAT PELINDUNG DIRI DAN FACE SHIELD, MASKER SERTA SARUNG TANGAN;
F. PENYIDIKAN LEBIH HUMANIS DENGAN MEMBERIKAN KEMUDAHAN KEPADA PARA PIHAK YANG TIDAK DAPAT HADIR DENGAN MENGATUR WAKTU DAN MENGKOMUNIKASIKAN TEKNIS PENGAMBILAN KETERANGAN DENGAN MENGUTAMAKAN SEGI KEAMANAN DAN KESEHATAN PARA PIHAK DAN PENYIDIK; G. MENYIAPKAN SARANA TAMBAHAN DI RUANG PEMERIKSAAN: (ALAT KESEHATAN (MASKER DLL), KACA PENYEKAT, DISINFEKTAN DAN SETTING RUANGAN SESUAI SOCIAL DISTANCING)
PEDOMAN YANG DIGUNAKAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYESUAIAN SELAMA MASA PANDEMI 1. UU NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP BEBERAPA PASAL-PASAL DALAM KUHAP YANG DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM PEMERIKSAAN SECARA ONLINE YAITU; a. PASAL 1 ANGKA 27 b. PASAL 75 c. PASAL 118 d. PASAL 121 e. PASAL 184 AYAT (1) HURUF A
3. REGULASI INTERNAL KEPOLISIAN a. PASAL 23 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA; b. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1007/III/HUK.5./ 2020 TENTANG JUKRAH PENANGANAN TINDAK PIDANA UMUM SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19; c. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1098/IV/HUK.7. 1./2020 TENTANG
JUKRAH PENANGANAN PERKARA KEJAHATAN DALAM MASA 2. UU NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM PASAL 9 (3) “SAKSI DAN ATAU KORBAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 DAPAT PULA DIDENGAR KESAKSIANNYA SECARA LANGSUNG MELALUI SARANA ELEKTRONIK DENGAN DIDAMPINGI OLEH PEJABAT YANG BERWENANG”
PSBB; d. ST KAPOLRI NOMOR : ST/1101/IV/HK.7.1/ 2020 TENTANG JUKRAH PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI REKSRIM YANG MENGATUR TERKAIT PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FUNGSI RESKRIM TERKAIT KEBUTUHAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI (APD)
TANTANGAN PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN PADA ERA KENORMALAN BARU
FAKTOR INTERNAL 1. MENYELESAIKAN TUNGGAKAN PERKARA SESUAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN; 2. MENGUNGKAP KEJAHATAN JALANAN DI MASA PANDEMI SEHINGGA MAMPU MENEKAN TINGKAT KRIMINALITAS; 3. MELAKUKAN PROSES PENYIDIKAN NAMUN TIDAK MENGGANGGU JALANNYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL; 4. MENJAGA MENTAL DAN KESEHATAN PARA PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN
TUGAS PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI MASA PANDEMI
TANTANGAN PELAKSANAAN PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN PADA ERA KENORMALAN BARU
FAKTOR EKSTERNAL 1. TIDAK SEMUA MASYARAKAT MEMILIKI KEMAMPUAN SECARA TEKNOLOGI DAN FINASIAL UNTUK DAPAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA DARING; 2. KESADARAN MASYARAKAT YANG BELUM BAIK DALAM MENJAGA KESEHATAN SEHINGGA HARUS MEMASTIKAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA SAAT PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN; 3. DENGAN ADANYA OTG (ORANG TANPA GEJALA) MAKA PROTOKOL KESEHATAN YANG DITERAPKAN HARUS LEBIH HATI-HATI DALAM MENDETEKSI VIRUS
COVID-19 YANG TERDAPAT DALAM DIRI ORANG YANG AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN UPAYA PAKSA.
PENUTUP • DAMPAK
PANDEMI
COVID-19
TERHADAP
PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI MASIH DAPAT DIATASI
SEHINGGA
PENYELIDIKAN
DAN
PENYIDIKAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK, MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN YANG BERLAKU.
Sekian
&
Terima Kasih
ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN OLEH :
Dr. SUHADI, SH. MH. (Ketua Kamar Pidana MA-RI)
SIDANG PERDATA
PIDANA
• Kebenaran Formil • Hakim Pasif • Dimungkinkan Schriftelijk Procedure (Prosedur Tertulis
• Kebenaran Materiil • Hakim Aktif Memeriksa • Mondelinge Procedure (Prosedur Lisan dan Bahasa Indonesia-153 ayat (2) KUHAP)
SIDANG PERDATA
SIDANG PIDANA
Dimungkinkan (Schriftelijk Procedure ) Prosedur Tertulis
Prosedur Lisan (Mondelinge Procedure) Pasal 153 Ayat (2)
ELITIGATION
Sidang Elektronik
PERMA No. 1 Tahun 2019
PERMA ?
Pilihan Para Pihak
Ditentukan Hakim
MOU Perjanjian Kerjasama Antara : MAHKAMAH AGUNG RI KEJAKSAAN AGUNG RI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020 Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020 Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference Tangal 13 April 2020
TINDAK LANJUT MOU Mahkamah Agung RI menyusun PERMA : • Rancangan PERMA mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana, baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer maupun jinayat secara daring (online) • Rancangan PERMA mengatur persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara online baik secara keseluruhan maupun sebagian. • Rancangan PERMA juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara online tetapi sebatas memberikan landasan hukum serta pedoman kapan persidangan secara online dapat dilaksanakan serta tata caranya. • SK KMA RI Nomor 108/KMA/SK/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik (POKJA)
KENDALA YURIDIS • Beberapa Pasal di UU No. 48 Tahun 2009 TTG Kekuasaan Kehakiman : Pasal 11, Pasal 12, Persidangan dihadiri 3 Orang Hakim dibantu Panitera, Penuntut Umum wajib hadir, Terdakwa wajib hadir • Beberapa pasal di KUHAP a. Terdakwa hadir (Pasal 154, 196 KUHAP) b. Saksi hadir di persidangan (Pasal 159 KUHAP) c. Ahli : Yang dinyatakan di Sidang = Hadir
KENDALA TEKNIS • Adanya hambatan baik jarak antara tempat terdakwa ditahan/berada, tempat Penuntut dan Pengadilan yang akan menyidangkan • Adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat, yaitu mobilitas Penuntut, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti
KENDALA YURIDIS • Kehadiran di atas adalah kehadiran secara fisik • Pasal 227 ayat (2) Panggilan dan Pemberitahuan, bertemu sendiri atau Inperson • Pasal 230 ayat (1) & (2) KUHAP, sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, Hakim, PU, PH, Panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing
KONSEP TEROBOSAN • Hakim/ Majelis Hakim, Panitera sidang di Gedung Pengadilan dalam ruang sidang; • Hakim/Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah persidangan akan dilaksanakan secara online atau tidak dalam kondisi tertentu • PU, PH/ Terdakwa, Ahli, Saksi hadir secara virtual di persidangan dalam jaringan dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan; • Panggilan dan pemberitahuan tidak lagi bertemu langsung (in person), tetapi secara elektronik;
KONSEP TEROBOSAN • Ada pergeseran domisili hukum menjadi domisil elektronik; • Ada pergeseran Yuridiksi; • Pemeriksaan Terdakwa yang tidak ditahan dilakukan di kantor Penuntut atau tempat lain yang disetujui oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan;
KONSEP TEROBOSAN • Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di: 1) Kantor Penuntut. 2) Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila saksi/ahli berada di luar wilayah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara; 3) Kedutaan Republik Indonesia atas Persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar Negeri; atau 4) Tempat lain yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
SISTEMATIKA DRAFT PERMA 6 BAB – 20 PASAL I. Ketentuan Umum II. Prasidang : Pelimpahan, Penomoran dan Panggilan Sidang III. Persidangan : Persiapan Persidangan, Dakwaan, Keberatan, Tanggapan, Putusan Sela
SISTEMATIKA DRAFT PERMA IV. Pemeriksaan Saksi dan Ahli: Penyumpahan, Saksi, Ahli, Barang Bukti, Tuntutan, Pembelaan, Replik, Duplik, Putusan/ Pemberitahuan V. Peralihan VI. Penutup
SIDANG ELEKTRONIK Pasal 2 ayat (2) Syarat Waktu
: Keadaan Tertentu : Sejak awal persidangan maupun pada saat sidang perkara sedang berlangsung Ditentukan : Majelis Hakim
RAGAM SIDANG ELEKTRONIK Pasal 2 ayat (2) a. Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan, terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukum; b. Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti, bersidang di ruang sidang pengadilan, Penuntut mengikuti sidang dari Kantor Penuntut, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi Penasihat Hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan; c. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Penuntut; atau d. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari Kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain dalam daerah hukumnya yang disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan.
DALAM SIDANG ELEKTRONIK Pasal 2 ayat (3), (4), (5) 3. Apabila sidang dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. 4. Panitera Pengganti mempersiapkan sarana persidangan, termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada Hakim/Majelis Hakim. 5. Dalam persidangan Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.
DOKUMEN ELEKTRONIK Pasal 3 1. Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan secara elektronik oleh Penuntut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa wajib dalam bentuk PDF. 2. Setiap Dokumen Elektronik yang dikirim wajib untuk diunduh dan diverifikasi dengan diberi paraf oleh Hakim/Ketua Majelis Hakim pada setiap halaman. 3. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik wajib dikirim sebelum dibacakan ke alamat elektronik Pengadilan yang menyidangkan perkara. 4. Sesaat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat elektronik Penuntut/terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya;
PELIMPAHAN PERKARA Pasal 4 1.
2. 3.
4.
Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku sesuai dengan lingkungan peradilan masing-masing. Dalam hal pelimpahan perkara sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui surat elektronik berupa email. Setiap pelimpahan perkara, Penuntut wajib menyertakan alamat elektronik kantor Penuntut, alamat elektronik Kepolisian/Polisi Militer yang menyidik perkara yang bersangkutan, Instansi tempat terdakwa ditahan, terdakwa dan Penasihat Hukumnya apabila terdakwa sejak dari penyidikan dan penuntutan telah didampingi oleh penasihat hukum. Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang bukti tetap berada di kantor Penuntut.
PANGGILAN SIDANG Pasal 6 1. Penetapan Hakim/Majelis Hakim yang memuat hari, tanggal, jam serta tempat pelaksanaan sidang elektronik disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik. 2. Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik Rutan. 3. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik (alamat email, alamat Whatsapp, dan SMS (short message service)). 4. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana diatur pada ayat (3), panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal/tempat kediaman Terdakwa dengan surat tercatat. 5. Panggilan sidang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang. 6. Khusus peradilan militer, pemanggilan sidang kepada Terdakwa melalui atasan yang berhak menghukum atau atasan langsung yang selanjutnya memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke persidangan. 7. Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim.
PERSIAPAN PERSIDANGAN Pasal 7 1. Sebelum persidangan dimulai, Panitera Pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan dan melaporkannya ke Hakim/Majelis Hakim. 2. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan Terdakwa. 3. Dalam ruangan tempat dimana Terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi Terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. 5. Panitera Pengganti mencatat suasana ruangan tempat Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang.
DAKWAAN, KEBERATAN, TANGGAPAN Pasal 8 1. Surat dakwaan, keberatan/eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) atau Ayat (2). 2. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, maka pengiriman dokumen keberatan/eksepsi dan tanggapan Penuntut dikirim kepada Majelis Hakim untuk menjadi dokumen berkas perkara serta diteruskan kepada Penuntut/Penasihat Hukum Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan ayat (3);
PUTUSAN/ PUTUSAN SELA Pasal 9 1. Putusan/Putusan Sela diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 2. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan/putusan sela dapat dilangsungkan secara elektronik.
PENYUMPAHAN Pasal 10 1. Setiap saksi, ahli, penerjemah yang akan didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim. 2. Dalam hal saksi, ahli, penerjemah akan memberikan keterangan dari kantor Penuntut dan atau dari tempat lain, maka pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim/Majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi, ahli, penerjemah memberikan keterangan. 3. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyumpahan dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
PEMERIKSAAN SAKSI/ AHLI Pasal 11 1.Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. 2.Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik; 3.Dalam keadaan tertentu, Hakim/ Majelis Hakim dapat menenetapkan pemeriksaan dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berada di:
PEMERIKSAAN SAKSI/ AHLI a. Kantor Penuntut. b. Pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila saksi/ahli berada di luar wilayah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara; c. Kedutaan Republik Indonesia atas Persetujuan/rekomendasi Menteri Luar Negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar Negeri; atau d. Tempat lain yang dimungkinkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
PEMERIKSAAN SAKSI/ AHLI 4. Dalam hal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ketua Pengadilan tempat saksi/ahli didengar keterangannya wajib menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk seorang Hakim dan seorang Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi/ ahli; 5. Dalam hal pemeriksaan saksi/ahli dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kedutaan Republik Indonesia wajib menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik dan menunjuk seorang Pegawai Kedutaan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan saksi/ahli. 6. Sebelum pemeriksaan saksi dan/atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pihak yang menghadirkan saksi dan/atau ahli wajib memberitahukan/ mengirimkan kepada Panitera Pengganti: a. Jumlah saksi dan/atau ahli yang akan dihadirkan, b. Akun tempat saksi/ahli diperiksa yang dapat terhubung dengan aplikasi pelaksanaan sidang, c. Hasil foto, scan, atau hasil cetak lainnya dari kartu identitas dan/atau dokumen lainnya dari setiap saksi dan/atau ahli tersebut yang dibutuhkan untuk pemeriksaan saksi dan/atau ahli kepada panitera pengganti
PEMERIKSAAN SAKSI/ AHLI 7. Pemeriksaan saksi/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/ Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
Pasal 12 Khusus untuk pemeriksaan saksi yang menuntut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim identitasnya wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video pada tampilan saksi di aplikasi Pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa.
PEMERIKSAAN TERDAKWA Pasal 13 1. Pemeriksaan Terdakwa dan barang bukti dilakukan di ruang sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 2. Apabila pemeriksaan terdakwa dilakukan dalam persidangan secara elektronik maka: a. terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya. b. Terdakwa yang berada dalam tahanan akan tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang secara elektronik, didengar keterangannya dari kantor Penuntut; atau c. Apabila terdakwa tidak ditahan didengar keterangannya di kantor Penuntut atau tempat lain yang disetujui oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan. 3. Dalam pemeriksaan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Ketua Pengadilan tempat Terdakwa didengar keterangannya wajib menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk seorang Hakim dan seorang Panitera Pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan Terdakwa.
BARANG BUKTI DAN ALAT BUKTI Pasal 14 1. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor Penuntut. 2. Penuntut memperlihatkan kepada Hakim/Majelis Hakim barang bukti tersebut melalui saran elektronik. 3. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh Penuntut melalui sarana elektronik. 4. Dalam hal Terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan bahwa Terdakwa tidak bersalah, maka bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan dalam persidangan sebelum diajukan sebagai alat bukti. 5. Alat bukti yang dikirim sebagaiman dimaksud pada ayat (4) Hakim/Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.
TUNTUTAN, PEMBELAAN, REPLIK DAN DUPLIK Pasal 15 1. Tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 2. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, maka proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
PUTUSAN/ PEMBERITAHUAN PUTUSAN Pasal 16 1. Putusan diucapkan oleh Hakim/Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penuntut dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 2. Dalam Keadaan Tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. 3. Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5). 4. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan.
TERIMA KASIH
Penegakan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Kritis atas Pasal 27 (2) UU No. 2 Th. 2020 I Gede Widhiana Suarda, SH, MHum, PhD. Seminar Nasional ALSA LC UJ - Sabtu, 19 September 2020
Peraturan Terkait Covid-19 • Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 • Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID19 atau Penyakit Infeksi Emerging di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau • Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 • PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 • Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
• Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 >> UU 2/2020 • Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. • Keppres Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional • Inpres No 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19
Pasal 27 (2) – UU 2/2020 “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.�
Pasal-pasal Serupa • Pasal 45 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia: “Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.”
• Pasal 10 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia: “Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan”.
Kontra • “Ini menegaskan bahwa selama keuangan negara digunakan untuk penanganan Covid-19, meskipun terjadi penyalahgunaan anggaran, tidak masuk kategori pelanggaran karena merugikan negara. Ini sama artinya dengan pelegalan korupsi. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kedaruratan tidak bisa dijadikan alasan pemakluman bagi korupsi”.
• “... hukum pidana dan perdata berlaku bagi siapapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tak terkecuali Presiden atau aparatnya yang terbukti merugikan negara”.
What do you think?
APPen?
Teori
Pasal 27 (2)
APPid?
Beberapa Isu Hukum • Sinkronisasi horizontal?
• Urgensi pengaturan? • Faktor kriminogen? • Equality before the law? • Imunitas?
• Mempermudah administrasi?
Thank You
PERSIDANGAN ONLINE SEBAGAI INOVASI BERACARA PIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19
Dr. Fadil Zumhana, S.H., M.H. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Dalam kondisi normal, pelaksanaan persidangan dilakukan secara langsung melalui tatap muka.
Penyebaran virus Corona yang hingga kini masih menunjukkan trend peningkatan.
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan physical distancing.
Proses penegakan hukum pidana menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut.
Kebijakan Jaksa Agung untuk Melakukan Persidangan Melalui Teleconference Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI. Surat Jaksa Agung Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Tengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.
Pemrakarsa Persidangan Online Mahkamah Agung
Kejaksaan RI
Lembaga Pemasyarakatan
MOU Perjanjian Kerjasama Antara: MAHKAMAH AGUNG RI KEJAKSAAN AGUNG RI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020 Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020 Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference Tanggal 13 April 2020
Data Kasus Persidangan Online Berdasarkan data yang ada, per tanggal 30 Juni 2020, Kejaksaan telah berhasil menuntaskan persidangan online di seluruh indonesia sebanyak 162.091 perkara tindak pidana umum
162. 091
Perdebatan Terkait Persidangan Online Pasal 160 ayat (1) KUHAP
Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Pasal 181 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP
Pasal tersebut menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan dalam ruang sidang pengadilan, sedangkan terkait pemeriksaan secara online sama sekali tidak diatur.
Sidang pengadilan harus terbuka untuk umum.
Berpotensi mengurangi objektifitas majelis hakim dalam memutus perkara yang diadili.
Prinsip-prinsip yang Harus Diperhatikan dalam Penyelenggaraan Persidangan Secara Online Asas-asas hukum acara pidana, yakni peradilan cepat, biaya ringan, dan sederhana
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang berlaku
Penggunaan Sarana Teleconference dalam Persidangan di Indonesia
2002
2003
2006
Pemeriksaan saksi secara teleconference pertama kali dilakukan dalam kasus korupsi penyimpangan dana non-badgeter Bulog dengan mantan Presiden RI B.J. Habibie sebagai saksi
Atas persetujuan Majelis Hakim, pemberian keterangan oleh saksi melalui sarana teleconference dilakukan dalam sidang atas nama Abu Bakar Ba’asyir
Pengaturan kesaksian melalui teleconference akhirnya dikukuhkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
Pengaturan Kesaksian Melalui teleconference dalam UU RI Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 9 (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang di periksa. (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
(3) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.
UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 58 (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya: b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya
Pengaturan dalam kedua undang-undang tersebut (UU RI Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 9 dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 58 ayat (3) huruf b) merupakan lex specialis dari ketentuan hukum acara pidana terkait alat bukti saksi yang diatur di dalam KUHAP.
Hambatan dan Tantangan dalam Pelaksanaan Persidangan Online Jaringan internet yang kurang stabil Kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan online
Hal- Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pelaksanaan Persidangan Online Diatur secara tegas menjadi norma baru dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Menyiapkan standarisasi penyelenggaraan persidangan online
Menyiapkan perangkat perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam persidangan online
Upaya yang Dilakukan Terkait Pelaksanaan Persidangan Online Tetap Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Persidangan Online
• Terutama demi ketersediaan akses bagi masyarakat untuk bisa memantau dan mengikuti persidangan secara online sehingga prinsip persidangan terbuka untuk umum dapat terpenuhi. Bersiap Menghadapi Tatanan Normal Baru (New Normal)
• Menyusun mekanisme teknis pelaksanaan persidangan dengan cara bertatap muka secara langsung namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA
