HUKUM PERJANJIAN
Perjanj Bernama dan Tidak Bernama ď Ź 1319 KUHPdt: Perj bernama dan Perj tidak bernama - Perj bernama (nominaat contracten): Perj yg dlm UU diberi nama tertentu dan UU juga memberikan pengaturan scr khusus. Mis: Perj jual beli, sewa-menyewa (KUHPdt), Perj asuransi, Perj pengangkutan (KUHD) - Perj tdk bernama (inominaat contracten): Perj yg dlm UU tidak dikenal dg nama tertentu dan UU tdk memberikan pengaturan scr khusus. Mis. Perj Fiducia, Perj Penyimpanan - Arti pentingnya pembedaan Perj bernama dan Perj tdk bernama adalah pd pengaturannya yaitu : Perj bernama mendpt pengaturan scr umum ttg perj (Bab I, II, IV Bk III KUHPdt) dan pengaturan scr khusus (mis. Ps.1457-1540 KUHPdt). Jika ada perbedaan antara kett yg umum dg yg khusus berlaku asas Lex specialist derogat lex generalist
- Perj tidak bernama tunduk pada kett umum perj ttg perj (Bab I, II, IV Bk III KUHPdt). - Untuk menetapkan apakah suatu perj termasuk per bernama atau tidak bernama dengan melihat unsur-unsur pokok (unsur esensialia) dr perj itu. - Jika dlm suatu perj dijumpai bbrp ciri-ciri perj bernama, maka perj tsb termasuk Perjanjian campuran (Gemengde Overeenkomsten), mis. Perj sewa beli; Perj indekost. - Terhadap Perjanjian campuran tunduk kett mana ? Ada 3 teori : 1. Teori kombinasi/comulati: untuk masing-masing diterapkan kett perj bernama yg cocok untuk unsur pokok. Kelemahan teori ini klau kett tsb saling bertentangan. 2. Teori absorpsi: dicari unsur yg dominan, lalu diterapkan kett perj sesuai dg unsur yg dominan. Kelemahan teori ini tdk ada pedoman untuk menentukan unsur yg dominan. 3. Teori sui generis: dianggap sbg perj yg mempunyai ciri tersendiri. Jk muncul perj bernama, mk kett perj bernama yg unsurnya
SAHNYA PERJANJIAN ď Ź1320 KUHPdt: tentang adanya perjanjian (aslinya bestaanbaarheid) tentang sahnya perjanjian ada 4 syarat yaitu: 1. sepakat mereka yg mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal ttt; 4. suatu sebab yg halal
• Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, jika tidak terpenuhi , maka perj cacat pada subyeknya, akibat hknya dapat dibatalkan (vernietigbaar). • Syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif, jika tidak terpenuhi, maka perj cacat pada obyeknya, akibat hknya perj menjadi batal demi hukum (nietig, null and void)
Syarat 1: sepakat ď Ź Syarat sepakat penjabarannya pd ps 1321-1328 KUHPdt. ď Ź Pengertian sepakat adalah pertemuan antara dua kehendak yg dinyatakan, dmn kehendak yg satu saling mengisi dg apa yg dikehendaki pihak lainnya - Ada kehendak dan pernyataan kehendak pada masing-masing pihak - Pada pihak satu kehendak yg dinyatakan mrpk penawaran, pada pihak lawannya kehendak yg dinyatakan mrpk penerimaan/aseptasi - Kehendak yg dinyatakan ditujukan untuk timbulnya/hapusnya hub hk ttt berupa hak dan kewajiban yg mengikat kedua pihak. - Dianggap tdk ada kehendak (mis: guyon, hipnotis, gila), konsekuensinya tdk ada sepakat - Asasnya kehendak dinyatakan dapat scr tegas dan diam-diam. - Asasnya KUHPdt tdk menghrskan kesepakatan hrs dituangkan tertulis. - Kesepakatan yg dituangkan scr tegas (tertulis otentik atau dibawah tangan) dpt berfungsi sbg alat bukti bagi para pihak, dan dpt mrpk syarat sahnya/adanya perjanjian itu sendiri jika bentuk formal itu diharuskan oleh UU. Mis. Perj. Hibah benda tidak bergerak (Ps.1682 KUHPdt), Perj Perdamaian (Ps.1851 ayat 2 KUHPdt).
Apakah dasarnya (pd kehendak atau pernyataan) untuk ada sepakat pd peristiwa ttt? Krn dimungkinkan antara kehendak dan penyataan tdk sama mis. Salah tulis, salah ucap, salah si kuasa. Ada 3 teori untuk menjawab pertanyaan tsb: 1. Teori kehendak: yg menjadi dasar sepakat adalah kehendak. Contoh: kasus firma Openheim &Co di Keullen (Jerman) mengirim tilgram kpd commissioner di Frankfurt, Weiller & Sohne yg berbunyi “Kaufen sie 1000 stuch oestereichische crediiet actien” (harap beli 1000 lembar obligasi Austria), ttp kantor tilgram telah salah menyampaikan berita shg tilgram berbunyi “verkaufen sie” (harap jual), akibatnya Weiller &Sohne telah menjual dan mendptkan pembelinya untuk 1000 lb obligasi Austria, krn Openheim &Co menolak mengakui perintah yg tdk sesuai kehendaknya, mk terpaksa Weiller&Sonhne hrs membeli obligasi spt itu untuk memenuhi kewajiban thd pembeli. Weiller&Sohne menderita rugi. Berdsrkan teori kehendak blm ada perj, shg Weiller&Sohne tak dpt menuntut Openheim. Apakah ini adil bagi Weiller&Sohne?
2. Teori pernyataan: yg menjadi dasar sepakat adalah pernyataannya Contoh: Terjadi peristiwa dimana orang menyampaikan kehendaknya melalui surat menawarkan mobil Avanza baru tahun 2012 dengan harga Rp 12.500.000,- dan si calon pembeli tahu klau penulisan harga itu keliru (kurang nolnya satu), lalu cepat-cepat ia menerima penawaran itu. Apakah adil jika atas dsr pernyataan yg tdk sesuai kehendak dan calon pembeli tahu hrs mengikat penjualnya ? 3. Teori kepercayaan: yg menjadi dasar kesepakatan adalah pernyataan seseorang, ttp dg pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu bhw dg siapa ia berunding itu keliru. Jadi yg menjadi dsr adalah bukanlah pernyataan orang yg mengatakan, ttp keyakinan/kepecayaan yg ditimbulkan pernyataan tsb. Contoh: menjual melalui srt mobil X dg harga Rp.6.000.000,- padahal pasaran Rp.50.000.000,- dan si penerima tawaran tdk yakin/ percaya dg harga tsb. Jadi dsrnya timbulnya kepercayaan pd pihak lawan atau ukurannya orang normal pd umumnya dan etikad baik dr si penerima tawaran.
Bgmn pendapat UU? KUHPerdata: Ps. 1342 KUHPdt: cenderung menganut teori pernyatann Ps. 1343 KUHPdt: cendeung menganut teori kehendak Ps. 1346 KUHPdt: cenderung menganut teori kepercayaan krn menunjuk pd “kebiasaan” Kapan saat timbulnya Perjanjian - arti penting menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu: penentuan resiko; (lihat Ps.1237 KUHPdt) kesempatan penarikan kembali penawaran; (lihat Ps.1338 KUHPdt) saat mulainya dihitungnya jangka waktu daluwarsa; (lihat Ps.1946, 1967 KUHPdt) menentukan tempat terjadinya perjanjian. (Lex locus contractus)
ď Ź Macam perjanjian dilihat dari terjadinya perjanjian: perjanjian konsensuil: perj lahir pd saat terjadi konsesus, mis: perj jual beli (lihat Ps.1458 KUHPdt) perjanjian riil: perj lahir pd saat penyerahan obyek perj, mis: perj penitipan barang (lihat Ps.1697 KUHPdt) perjanjian formil: perj lahir pd saat dipenuhi formalitas, mis: perj perdamaian (Ps.1851 ayat 2 KUHPdt), perj hibah benda tdk bergerak (Ps.1682 KUHPdt) ď Ź Teori lahirnya perjanjian berkaitan perj konsensuil yg para pihaknya tdk berhadapan atau ditempat yg berbeda dan alat komunikasi dilakukan dg surat. Teori pernyataan: perj lahir pd saat pernyataan penerimaan penawaran Teori pengiriman: perj lahir pd saat pengiriman penerimaan penawaran Teori pengetahuan: perj lahir pd saat diketahui penerimaan penawaran oleh pihak yg menawarkan. Teori penerimaan: perj lahir pd saat diterimanya surat penerimaan penawaran oleh yg menawarkan. (kasus lihat buku ajar hal.58)
Kontrak Elektronik UU No.11 Tahun 2008 ttg Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bab V (Ps.17 – 22 UU ITE) ttg. Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik: perb hk yg dilakukan dg menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Ps.1 angka 2 UU ITE) Kontrak elektronik: perjanjian yg dibuat melalui sistem elektronik (Ps.1 angka 17 UU ITE) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yg dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tsb. hrs dilakukan dg pernyataan penerimaan scr elektronik (Ps.20 UU ITE). Penjelasan trans. elektronik terjadi pd saat kesepakatan antara para pihak yg dpt dibaca al. pd pengecekan
• Pihak yg bertanggung jawab atas akibat hukum pelaksanaan transaksi elektronik diatur dlm Ps.21 UU ITE. - jk dilakukan sendiri, segala akibat hukum dlm pelaks transaksi elektronik menjadi tanggung jwb para pihak yg bertransaksi. - Jk dilakukan melalui pemberian kuasa segala akibat hk dlm pelaks trans elektronik menjadi tanggung jwb pemberi kuasa; atau - Jk dilakukan melalui agen eletronik, segala akibat hk dlm pelaks trans elektronik menjadi tanggung jwb penyelenggara agen elektronik.
• Kasus: Toko online Bemby com Indonesia dalam situs www.bemby.com pada tanggal 26 Mei 2012 menawarkan harga komputer yaitu Samsung Notebook Series 5 Pop Pink dengan harga Rp.5.799.000,00 Dalam situsnya dituliskan tentang cara pembelian: setelah pelanggan memilih barang yang disetuiui untuk dibeli, pelanggan klik pada tombol beli pada item yang diinginkan, kemudian pelanggan mengirimkan alamat lengkapnya melalui website atau sms, barang baru dikirim setelah pelanggan mentransfer harganya ke rekening yang ditunjuk. Pada hari itu juga ada 5 pelanggan (Indonesia) yang menyetujui untuk membelinya. 3 pelanggan bahkan sudah mentransfer harga pembelian komputer tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Bemby com, namun sesuai waktu yang dijanjikan ternyata barang belum dikirim juga, ketika pelanggan mengkonďŹ rmasi tentang hal itu Bemby com meminta maaf bahwa ada kekeliruan dalam penulisan harga, menurutnya seharusnya harga tertulis Rp.6.799.00,00. Pertanyaan : Apakah perjanjian antara Bemby com dengan pelanggan tersebut sudah lahir ? Jelaskan disertai dengan dasar hukumnya.
Cacat Kehendak •
Pasal 1321 KUHPdt: Tdk ada sepakat yg sah, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan/kesesatan (dwaling), atau diperolehnya dg paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog).
•
Sepakat itu mrpk pertemuan dua kehendak yg dinyatakan oleh para pihak dlm perj, sepakatnya tdk sah jika ada cacat dlm kehendaknya krn. kesesatan, atau paksaan atau penipuan (Ps.1321KUHPdt) dan penyalahgunaan keadaan (doktrin).
•
Kesesatan (dwaling): ada kehendak, ada pernyataan sesuai kehendak, ttp kehendaknya tersesat, krn ada gambaran yg keliru (bayangannya tdk ada dlm/lain dari kenyataannya)
Ps.1322 KUHPdt: Kesesatan yg mengakibatkan batalnya perjanjian yaitu. 1. Kesesatan mengenai hakekat (ciri penting) bendanya 2. Kesesatan mengenai lawan janjinya, klau perj dibuat krn mengenai diri orangnya
•
Syarat agar tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar kesesatan dikabulkan hakim:
1. Ia tersesat mengenai hakekat bendanya/diri pihak lawan janjinya sbg pokok perjanjian. 2. Ia membuktikan bahwa pihak lawan janjinya mengetahui atau seharusnya mengetahui kalau ia tersesat mengenai hahekat bendanya atau diri lawan janjinya. •
Paksaan (dwang): ada kehendak, ada pernyataan sesuai kehendak, ttp kehendaknya tidak murni/bebas krn ada paksaan.
Diatur dlm Ps.1323, 1324, 1325, 1326, 1327 KUHPdt. Paksaan di sini hrs paksaan phsichis yg menyebabkan rasa takut dan mendorong orang mempunyai kehendak dan menyatakan sesuai dg kehendak, ttp kehendaknya tidak murni/ bebas krn dipengaruhi rasa takut yg tertuju pd bdn nya, jiwa, kehormatan, kemerdekaan atau harta kekayaannya.
- Paksaan dpt dilakukan oleh pihak yg membuat perj dan dpt dilakukan oleh pihak ketiga untuk kepentingan pihak yg membuat perj, akibat hk ada paksaan kesepakatan cacat dan perj dpt dibatalkan (Ps.1323 KUHPdt). Paksaan tdk hrs dilakukan kpd pihak yg membuat perj, ttp dpt dilakukan kpd suami atau istri atau sanak keluarga dlm grs ke atas maupun ke bawah (Ps.1325 KUHPdt) - Paksaan yg mengakibatkan batalnya perj hrs berupa tindakan yg mempunyai sifat yg tdk dibenarkan. •
Penipuan (bedrog): ada kehendak, ada pernyataan sesuai kehendak, ttp kehendaknya kesasar krn adanya tipu muslihat dr pihak lawan janjinya.
Untuk adanya tipu muslihat disini tdk hanya sekedar bohong, ttp hrs ada serangakaian kebohongan yg dilakukan dg sengaja oleh pihak yg menipu
-
Syarat agar tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar penipuan dikabulkan hakim:
1. Ia wajib membuktikan seandainya tdk ada penipuan, mk ia tdk mungkin menutup perj tsb. atau 2. Ia wajib membuktikan seandainya tdk ada penipuan maka ia tdk mungkin menutup perj dg syarat-syarat seperti itu. • Pembatalan perj krn kesesatan, paksaan, penipuan (lht.Ps.1449,1452,1453,1454 KUHPdt). • Penyalahgunaan keadaan (undue influence): ada kehendak, ada pernyataan, ttp kehendak yg dinyatakan terpaksa krn kedudukannya lemah dlm perj tsb, dan pihak lawan janjinya menyalahgunakan keadaan tsb dan itu tdk patut dilakukan. Jadi ada ketidakseimbangan dlm posisi tawarmenawar/perundingan atau keadaan jiwa yang istimewa, ttp malah disalahgunakan pihak lawan. Menurut doktrin, penyalahgunaan keadaan bertumpu pd 2 hal yaitu: a. Penyalahgunaan keunggulan ekonomis. Mis. Hubungan Bank-Nasabah. b. Penyalahgunaan kejiwaan . Mis. Hubungan Dokter-Pasien, PengacaraKlien. Menurut doktrin adanya penyalahgunaan keadaan dlm kesepakatan , mengakibatkan kesepakatan itu cacat dan dpt dibatalkan.
Syarat 2: Kecakapan bertindak •
Syarat kecakapan berindak dijabarkan pd Ps.1329, 1330, 1331 KUHPdt.
•
Perlu dibedakan terlebih dahulu istilah:
- kewenangan hukum (rechtbevoegheid): kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban di dlm hukum. (lht Ps.2;3 KUHPdt) - kecakapan bertindak (handelingbekwaamheid): kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya. (lht. Ps.1329) -
kewenangan bertindak (handelingbevoegheid): kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum khusus (ttt). (lht. Ps 1330 kal terakhir, Ps.48, 52 UUP)
•
Ps.1329 KUHPdt: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perj, jk ia oleh UU tdk dinyatakan tdk cakap.
•
Ps.1330 KUHPdt: Tak cakap membuat perj adalah :
a. Orang yg belum dewasa b. Orang yg dibawah pengampuan •
Ps.330 KUHPdt: Orang yg belum dewasa yg belum berumur genap 21 th dan tdk lebih dulu kawin. Scr acontrario orang dewasa bila telah berumur
•
Berlakunya UU No.1/1974 (UUP) membawa interpretasi thd batasan orang dewasa yaitu telah berumur 18 tahun atau sudah kawin (lihat Ps.47 dan 50 UUP).
•
Orang yg di bawah pengampuan diatur dlm Ps.433-462 KUHPdt .
•
Ps.433 KUHPdt: orang dewasa krn dungu, sakit otak, atau mata gelap hrs ditaruh di bawah pengampuan, orang dewasa boros boleh ditaruh dibawah pengampuan.
•
Pengampuan dpt diminta kepada hakim oleh keluarga sedarah, suami/istri, jaksa untuk orang sakit gila yg blm dimintakan. Akibat hukum kedudukannya sama dg orang yg belum dewasa, baginya diangkat seorang Pengampu/Curator untuk mewakili orang yg dibawah pengampuan.
•
Ps.1331 KUHPdt: Akibat hukum perj yg dibuat oleh mereka yg tidak cakap (Orang yg belum dewasa dan orang yg dibawah pengampuan), perjanjiannya cacat pd subyeknya dan perj dapat dibatalkan oleh pihak yg tak cakap dalam waktu 5 tahun setelah dia cakap. (lht.Ps.1446, 1453, 1454 KUHPdt).
Syarat 3: Suatu hal tertentu •
Syarat suatu hal ttt dijabarkan dlm Ps.1332, 1333, 1334 KUHPdt.
•
Ps.1332 KUHPdt: Hanya barang yg dpt diperdagangkan sj yg dpt menjadi pokok perj.
•
Ps.1333 KUHPdt: (1) Suatu perj hrs mempunyai sbg pokok suatu barang yg paling sedikit ditentukan jenisnya. (2) Tdklah menjadi halangan bhw jml barang tdk ttt, asal sj jml itu di kmd hari dpt ditentukan atau dihitung.
•
Ps.1334 (1) KUHPdt: Barang yg baru ada dikemudian hari dpt menjadi pokok perj.
•
hal = pokok perj = obyek perj = isi perjanjian, berupa prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Bagi para pihak prestasi itu adalah hak dan kewajiban.
Sesuatu dapat berupa barang atau jasa, dan itu harus tertentu, tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya. Ketentuan tertentu tidak hrs pada saat kesepakatan perj, ttp tertentu mrpk keharusan pada saat penyerahan prestasinya. Misal. Sesuatu itu adalah barang yang baru akan ada (relatif dan mutlak).
Syarat 4: Kausa yang halal •
Syarat sebab yg halal dijabarkan dlm Ps.1335, 1336, 1337 KUHPdt.
•
Ps.1335 KUHPdt: Suatu perj tanpa sebab, atau telah dibuat krn sebab palsu atau terlarang, tdk mempunyai kekuatan.
•
Jk tdk dinyatakan suatu sebab, ttp ada suatu sebab yg halal, atau ada sebab lain, drpd apa yg dinyatakan , perj dmk sah.
•
Suatu sebab adalah terlarang, jk dilarang oleh UU, atau bertentangan dg kesusilaan atau ketertiban umum.
•
Menurut doktrin yg dimaksud sebab adalah tujuan para pihak untuk menutup perj, yg disebut tujuan obyektif, yg berbeda dg tujuan subyetif/motif. Halal maksudnya tidak dilarang oleh UU, kesusilaan atau keteriban umum. Mis:
Perj tanpa sebab: Per jaminan thd perj pokok, namun perj pokoknya sdh lunas. Perj sebab palsu: Perj jual beli pura-pura u menghindari penyitaan. Perj dilarang UU: Perj u menyelundupkan barang Perj berttgan dg kesusilaan: Perj yg isinya berttgan dg moral Perj bertttgan dg ketertiban umum: Perj yg isinya berttgan kepent umum • Tdk terpenuhi syarat ke-4, akibat hknya perj batal demi hukum.
Akibat perjanjian (Ps.1338-1341 KUHPdt) •
Dlm perj ada 3 tahapan yaitu:
pra kontraktual: penawaran – akseptasi kontraktual : lahirnya perjanjian (sepakat pd perj konsensuil) post kontraktual: pelaksanaan perjanjian •
Akibat perj = pelaksanaan perjanjian
•
Ps.1338 KUHPdt:
- kt “sah” termasuk dianggap sah - berlaku spt UU = mengikat isinya dan hrs dilaksanakan, krn sdh mengikat mk tdk dpt dibatalkan, kecuali dg sepakat dr para pihak - bagi mereka sendiri = para pihak sj -
perj hrs dilaksanakan dg etikad baik (scr subyektif: kejujuran, scr obyektif: kepatutan). Suatu perj yg telah disepakati ketika dilaksanakan menimbulkan ketdk patutan, hakim dg alasan etikad baik dpt meluruskan atau mengubah isi perj.
Ps.1339 KUHPdt: Isi perj ditentukan oleh UU , kebiasaan dan