PHI Hukum Acara Perdata Pengertian : Dapat Dikatakan Pula Hukum Perdata Formil Adalah Aturan-Aturan Hukum Yang Mengatur Cara Bagaimana Mempertahankan Hukum Perdata Materil Sumber Hukum Acara Perdata : HIR RBG Rv UU No. 14 Tahun 70 UU No. 20 Tahun 47 RO Yurisprudensi Adat Ebiasaan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Doktrin SEMA Asas Hukum Acara Perdata : Hakim Bersifat Menunggu Hakim Pasif Sifat Terbukanya Persidangan Mendengar Kedua Belah Pihak Putusan Harus Disertai Alasan Beracara Dikenakan Beaya Tidak Ada Keharusan Mewakili Tuntutan Hak : Tindakan Yang Bertujuan Memperoleh Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Pengadilan Untuk Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri 2 Macam Tindakan : Mengandung Sengketa Tidak Mengandung Sengketa Pembuktian : Berdasarkan Pasal 164 HIR Ada 5 Macam Alat Bukti : Alat Bukti Tertulis : Otentik & Bawah Tangan Alat Bukti Saksi Persangkaan Pengakuan Sumpah : Suppletoire & Decisoire
3 Macam Keputusan Hakim : Deklaratoir Comdemnatoir Konstitutif Upaya Hukum : Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Luar Biasa Hukum Pidana Pengertian : Hukum Yang Mengatur Tentang Pelanggaran Dan Kejahatan Trhadap Kepentingan Umum Pelanggaran : Perbuatan Pidana Yang Ringan Ancaman Hukumannya Berupa Denda/Kurungan Terdapat Dalam Buku III KUHP Kejahatan : Perbuatan Pidana Yang Berat Ancaman Hukumanya Dapat Berupa Hukuman Denda, Penjara, Mati, Penyitaan Barang Tertentu, Pencabutan Hak Tertentu, Dan Pengumuman Putusan Hakim. Terdapat Dalam Buku II KUHP Tujuan Hukum Pidana : Untuk Menakuti Orang Agar Mereka Tidak Melakukan Perbuatan Pidana Untuk Mendidik Orang Yang Telah Melakukan Perbuatan Yang Tergolong Perbuatan Pidana, Agar Mereka Menjadi Orang Baik Dan Dapat Diterima Kembali Dalam Masyarakat. Pembagian Hukum Pidana : Hukum Pidana Obyektif : Seluruh Peraturan Yang Memuat Tentang Keharusan Atau Larangan Dengan Disertai Ancaman Hukuman Bagi Yang Melanggarnya Hukum Materil Hukum Formil Hukum Pidana Subyektif : Hak Negara Untuk Menghukum Seseorang Berdasarkan Hukum Obyektif Peristiwa Pidana : Suatu Kejadian Yang Mengandung Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dilarang UU Sehingga Siapa Yang Menimbulkan Peristiwa Itu Dapat Dikenai Sanksi Pidana Unsur Peristiwa Pidana Dapat Ditinjau Dari : Segi Subyektif, Dilihat Dari Unsur Kesalahan Yang Timbul Dari Niat/Kehendak Segi Obyektif, Dilihat Dari Tindakannya Suatu Yang Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Peristiwa Pidana Harus Memenuhi Syarat : Harus Ada Perbuatan Perbuatan Harus Sesuai Dengan Apa Yang Dirumuskan Harus Ada Kesalahan Yang Dapat Dipertanggung Jawabkan Harus Ada Ancama Hukumnya
Perbuatan Pidana / Delik Pengertian : Perbuatan Seorang Atau Sekelompok Orang Yang Menimbulkan Peristiwa Pidana Atau Perbuatan Yang Melanggar Hukum Pidana Dan Diancam Dengan Hukuman Macam Delik : Formal Material Dolus Cilpa Aduan Politik Sistematika KUHP : Buku I = Ketentuan Umum Buku II = Kejahatan Buku III = Pelanggaran Kekuuasaan Berlakunya KUHP : Segi Negatif, Berlaku Dikaitkan Dengan Waktu Terjadinya Perbuatan Pidana Segi Positif, Berlaku Dikaitkan Dengan Tempat Terjadinya Perbuatan Pidana Asas KUHP : Legalitas Territorial Nasional Aktif Nasional Pasif Universalitas Jenis Hukuman : Hukuman Pokok : Terlepas Dari Hukuman Lain Mati Penjara Kurungan Denda Hukuman Tambahan : Merupakan Tambahan Dari Hukuman Pokok Penyitaan Barang Tertentu Pencabutan Hak Tertentu Pengumuman Putusan Hakim Hukum Acara Pidana Pengertian : Peraturan Yang Mengatur Tentang Bagaimana Cara Alat-Alat Perlengakapan Pemerintah Melaksanakan Tuntutan, Memperoleh Keputusan Pengadilan
Hukum Acara Pidana Memiliki Tugas : Mencari Dan Menciptakan Kebenaran Material Memperoleh Keputusan Oleh Hakim Tentang Salah Atau Tidaknya Seseorang Yang Didakwa Melaksanakan Keputudan Hakim Tujuan Hukum Acara Pidana : Mengatur Bagaimana Proses Yang Harus Dilalui Oleh Apparat Penegak Hukum Dalam Angka Mempertahankan Hukum Pidana Material Terhadap Pelanggarnya Fungsi Hukum Pidana : Mendapat Kebenaran Material Asas Hukum Acara Pinda : Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Praduga Tak Bersalah Oportunitas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Semua Rang Diperlakukan Sama Dihadapan Hakim Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Tersangka Dan Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum Pemeriksaan Hakim Yang Langsung Akusator & Inkisitor Pihak Hukum Acara Pidana : Tersangka Terdakwa JPU Penyidik Penasehat Hukum Proses Pelaksanaan : Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Dalam Sidang Pengadilan Putusan Hakim Pidana Upaya Hukm Pelaksana Putusan Pengadilan Alat Bukti Perkara Pidana Hukum Internasional Pengertian : Keseluruhan Kaidah Dan Asas Yang Mengatur Hubungan / Persoalan Yang Meintasi Batas Negara Yang Bukan Bersifat Perdata
Istilah HI : Hukum Bangsa-Bangsa Hukum Antar Bangsa Hukum Antar Negara HI Mengatur Hubungan Antara : Negara Dengan Nefara Negara Dengan Subyek HI Yang Bukan Negara Subyek HI Bukan Negara Satu Sama Lain Sumber HI : Perjanjian Internasional Kebiasaan Iternasional Prinsip Hukum Umum Keputusan Pengadilan Pendapat Para Sarjana Subyek HI : Negara Fatikan Palang Merah Internasional Organisasi Internasional Individu Pemberontakan Pihak Yang Bersengketa Hukum Dagang Sistematika KUHD Buku I Tentang Perniagaan Pada Umumnya Buku II Tentang Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dalam Perkapalan Perdagangan : Pekerjaan Membeli Barang Dari Suatu Tempat Dan Menjual Barang Itu Kembali Dengan Maksud Untuk Memperoleh Keuntungan Hukum Dagang : Hukum Yang Mengatur Tingkah Laku Manusia Yang Turut Melakukan Perdagangan Dalam Usahanya Memperoleh Keuntungan Sumber Hukum Dagang : Tertulis Yang Dikodifikasikan : KUHD KUHPer Tertulis Yang Belum Dikodifikasikan : Peraturan Tentang Koperasi Peratuuran Tentang Pailisemen UU Oktroi Peraturan Lalu Lintas
Tidak Tertulis : Kebiasaan Dalam Dunia Perdagangan Traktat Internasional Perantara Dapat Digolongkan Menjadi 2 : Orang Yang Sebenarnya Hanya Buruh / Pekerja Saja Dalam Pengertian Hukum Perdata Orang Yang Tidak Dapat Dikatakan Bekerja Pada Seorang Majikan Akan Tetapi Dapat Dipandang Sebagai Lasthebber Dalam Pengertian Hukum Perdata Makelar : Seorang Yang Menurut UU Adalah Seorang Penaksir Dan Perantara Dagang Yang Disumpah, Yang Menutup Perjanjian Atas Perintah Dan Atas Nama Orang Lain Dengan Mendapat Upah Yang Dinamakan Provisi Komisioner : Seorang Perantara Yang Berbuat Atas Perintaah Dan Atas Tanggung Jawab Orang Lain Akan Tetapi Bertindak Atas Namanya Sendiri Dengan Mendapat Upah Atau Provisi Pengangkutan : Suatu Perjanjian Timbal Balik Antara Pengangkut Dengan Pengirim Atau Penerima, Dimana Pihak Pengirim Berkewajiban Membayar Ongkos/Biaya Pengangkutan, Sedangkan Pihak Pengangkut Berkewajiban Mengangkut Barang Sampai Ketempat Tujuan Dengan Selamat. Ekspeditur : Orang Yang Pekerjaannya Menyuruh Mengangkut Barang Perniagaan Dan Barang Didarat/Diperairan Jenis Pengangkutan : Pengangkutan Darat Pengangkutan Laut Pengangkutan Udara 3 Pihak Dalam Pengangkutan : Pengangkut Pengirim Penerima Pengangkutan Meliputi : Pengangkutan Orang Pengangkutan Barang Surat Berharga : Surat Yang Dapat Diperdagangkan Yang Beguna Untuk Memudahkan Pemakaian Uang Dan Penagihan Piutang Dari Pihak Ke 3 Cara Memperalihkan : Atas Bawa Atas Tunjuk Atas Nama
Hak Cipta : Hak Khusus Bagi Pencipta Maupun Penerima Hak Cipta Untuk Mengmmkan / Memperbanyak Citaannya Maupun Memberikan Izin Ntuk Itu Dengan Tidak Mengurangi Batasan Menurut Peraturan Peruuan Yang Berlaku Hak Paten : Hak Khusus Yang Diberikan Atas Permohonan Seorang Ntuk Menemukan Suatu Hasil Baru, Cara Kerja Baru / Perbaikan Baru Hak Atas Merk : Hak Khusus Untuk Memmakai Suatu Merk Guna Membedakan Barang Hasil Perusahaan Seorang / Suatu Badan Lain Yang Sejenis Hukum Adat Untuk Mempelajari Hukum Adat Di Indonesia Harus Mengetahui 2 Cara, Yaitu : Sifat Persekutuan Masyarakat : Magis Religious Commun Konkrit Tunai Kepatuhan Susunan Persekutuan Masyarakat : Kekerabatan : Patrilinial ( Kebapaan ) Matrilineal ( Keibuan ) Parental Kedaerahan : Perkampungan Persekutuan Daerah Serikat Perkampungan Hukum Adat : Pengertian : Segala Peraturan Yang Tidak Tertulis Yang Hidup Dalam Pergaulan Masyarakat Dan Meresap Dalam Sanubari Tiap-Tiap Anggotannya Sehingga Menebal Menjadi Adat Dan Kebiasaan Yang Apabila Dilanggar Menimbulkan Akibat Hukum Tertentu Unsur Yang Utama Dari Adat : Seharusnya Sepatutnya Kebiasaan : Perbuatan Manusia Mengenai Hal Tertentu Yang Dilakukan Berulang-Ulang 2 Syarat Hukum Kebiasaan : Adanya Perbuatan Tertentu Yang Dilakukan Berulang-Ulang Dalam Masyarakat Tertentu Adanya Keyakinan Hukum Dari Masyarakat Yang Bersangkutan
Tradisi : Tidak Berorientasi Paada Itu Baik / Tidak Irasional Dan Didasasrkan Pada Leganda / Mitos Statis Hukum Adat : Berorientasi Pada Hal-Hal Yang Baik Rasional Bersifat Dinamis Dan Progresif Hukum Perdata Pengertian : Serangaian Peraturan Huku Yang Meengatur Hubungan Antara Orang Yang Satu Denganyang Lain Dengan Menitik Beratkan Pada Kepentingan Perseorangan Hukum Perdata, Dibagi Menjadi 2 : Hukum Perdata Materil Hukum Perdata Formil Dalam Pasal 163 IS, Penduduk Di Hindia Belanda Dibagi Menjadi 3 Golongan : Gol. Eropa Gol. Timur Asing Gol. Bumi Putera Sebagai Akibatnya Hukum Perdata Yang Berlaku Di Hindia Belanda, Juga Berlaku Dsalam Beberapa Golongan, Maka : Bagi Gol. Eropa => Kuhper, KUHD Bagi Gol. Timur Asing => Mula-Mulannya Hukum Adatnya, Kemudian Kuhper, KUHD Bagi Gol. Bumi Putera => Hukum Adatnya Adanya Ketentuan Bagi Gol. Bumi Putera Dan Timur Asing Untuk Menundukan Diri Pada Hukum Perdata Yang Berlaku Menjadi : Penundukan Diri Secara Sukarela Seluruh Sebagian Suatu Perbuatan Tertentu Penundukan Diri Secara Diam-Diam Sejarah KUHPer Hukum Romawi Hukum Perdata Prancis
Kodifikasi Kuhper Di Indonesia Kodifikasi Ialah Pembukuan Jenis-Jenis Hukum Tertentu Kedalam Kitab UU Secara Sistematis Dan Lengkap
Sistematika Kuhper Menurut BW Buku I Tentang Orang / Van Personen Buku II Tentang Benda / Van Zaken Buku III Tentang Perikatan / Van Verbintenisen Buku IV Tentang Daluarsa / Van Bewijs En Verjaring Sistematika Kuhper Menurut Ilmu Pengetahan Hukum Perorangan / Personen Recht Hukum Keluarga / Family Recht Hukum Harta Kekayaan / Vermorgen Recht Hukum Waris / Erf Recht Hukum Perorangan Subyek Hukum : Manusia Mulainya Seseorang Sebagai Pembawa Hak Yaitu Sat Ia Dilahirkan Dan Dilahirkan Dalam Keadaan Hidup Dan Berakhir Saat Ia Meninggal Dunia Badan Hukum Suatu Badan Yang Walaupun Tidak Bertubuh Phisikis Seperti Manusia, Tetapi Dianggap Seolah-Lah Seorang Manusia Sebagai Pembawa Hak Dan Kewajiban Dalam Masyarakat Bentuk Badan Hukum Ada 2 : Bersifat Kenegaraan Bersifat Keperdataan Syarat Badan Hukum : Didirikan Dengan Akta Notaris Didaftarkan Dikantor Panitera Pengadilan Negeri Setempat Anggaran Dasar Disahkan Menteri Kehakiman Diumumkan Dalam Berita Negara Hukum Keluarga Perkawinan Diatur Dalam BW Dan UU No. 1 Tahun 1974 Pengertian : BW Pasal 26 : UU Memandang Soal Perkawinan Hanya Dalam Hubungan Perdatanya Saja UU No 1 Pasal 1 : Perkawinan Ialah Ikatan Lahir Batin Antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita, Sebagai Suami Isteri Yang Bertujuan Membentuk Rumah Tangga Yang Bahagia Dan Kekal Berdasarkan Tuhan YME Syarat Perkawinan : BW : Intern Pasal 27, 28, 29, 34, 35, Dan Ekstern, Pasal 50-84 Dan 3:1 PP No. 9 Tahun 1975 UU No 1 : Pasal 3:1, 6:1, 6:2, 7:1, 11 UUP J.O 39 PP No. 9 Tahun 1975 Larangan Perkawinan BW : Pasal 30 Dan 31 UU No 1 : Pasal 8
Harta Benda Perkawinan : BW : Pasal 119 UU No 1 : Pasal 35 Putusnya Perkawinan : BW : Pasal 199 UU No 1 : Pasal 38 Kekuasaan Orang Tua Sepanjang Perkawinan, Bapak Dan Ibu Tiap Anak Sampai Ia Dewasa Tetap Bernaung Dibawah Kekuasaan Mereka, Sekedar Mereka Tidak Dibebaskan Atau Dipecat Dari Kekuasaan Itu Kekuasaan Tersebut Berhenti Apabila : Anak Tersebut Telah Dewasa Perawinan Orangtuannya Putus Kekuasaan Orang Tuannya Dibebaskan Ada Pemecatan Teerhadap Kekuasaan Orang Tua Kekuasaan Tersebut Berisi : Kekuasaan Orang Tua Terhadap Diri Si Anak Kekuasaan Orang Tua Terhadap Harta Si Anak Perwalian : Pengawasan Anak Yang Dibawah Umur, Yang Tidak Berada Dibawah Kekuasaan Orang Tua, Serta Pengurusan Kekayaan Anak Tersebut Sebagaimana Diatur UU Pengampuan : Setiap Orang Dewasa Yang Selalu Berada Dalam Keadaan Dungu, Sakit Otak, Atau Mata Gelap, Harus Ditaruh Dibawah Pengampauan, Pun Jiika Ia Kadang-Kadang Cakap Mempergnakan Pikirannya Hukum Harta Kekayaan Hukum Yang Mengatur Hubungan Hukum Yang Dpat Dinilai Dengan Uang Dibedakan Menjadi : Hukum Benda : Peraturan Yang Mengatur Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Mutlak Cara Membedakan : Benda Berwujud Benda Tidak Berwujud Benda Bergerak Benda Tidak Bergerak Benda Yang Dapat Dihabiskan Benda Yang Tidak Dapat Dihabiskan
4 Arti Penting Cara Membedakan Benda : Penyerahan Pembebanan Daluarsa Penggunaannya Hukum Perikatan Pengertian : Peraturaan Yang Mengatur Hubungan Yang Bersifat Kehartaan Antara 2 Orang / Lebih, Diama Pihak Pertama Berhak Atas Suatu Prestasi Dan Pihak Lain Wajib Memenuhi Suatu Prestasi Pasal 1233 BW : Tiap-Tiap Perikatan Dilahirkan Baik Karena Perjanjian Baik Karena UU Pasal 1234 BW : Tiap Perikatan Adalah Untuk : Memberikan Sesuatu Berbuat Sesuatu Tidak Berbuat Sesuatu Pasal 1320 BW : Syarat Sah Perjanjian : Sepakat Cakap Suatu Hal Tertentu Kausa Yang Dihalalkan Unsur Perjanjian : Essensialia Naturalia Accidentalia Hukum Waris Pengertian : Hukum Yang Mengatur Tentang Harta Benda Dan Kekayaan Seseorang Setelah Orang Tersebut Meninggal Dunia Dan Kepada Siapa Peninggalan Itu Dibagikan Cara Pewarisan : Menurut UU Menurut Berwasiat / Testamenter Orang Yang Tidak Patut Mewarisi : Orang Yang Menfitnah Sehingga Pewaris Mendapat Hukuman Orang Yang Membunuh Orang Yang Memaksa Untuk Membuat Warisan Orang Yang Memaksa Untuk Menghapus Warisan 2 Asas Pembagian Warisan : Harus Ada Orang Yang Meninggal Terlebih Dahulu / Sang Pewaris Meninggal Dunia, Baru Ada Pembagian Warisan Ahli Waris Harus Hidup Pada Saat Warisn Itu Dibagikan
Hukum Agraria Agrarian : Bumi, Air Dan Kekayaan Yang Terkandung Didalamnya Meliputi Ruang Angkasa Hukum Agraria : Kelompok Berbagai Bidang Hukum Yang Masing-Masing Mengatur HakHak Penguasaan Atas SDA Yang Termasuk Dalam Pengertian Agrarian Tersebut Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraris Yang Diundangkan Tanggal 24 Sep 1960, Bersifat Nasional. Maka Peraturan Agrarian Lama Yang Bersifat Dualistis Dan Kolonialistis Dihapuskan/Dicabut Tanah : Permukaan Bumi Memiliki 2 Asas : Asas Perlekatan Asas Pemisahan Horizontal Hukum Tanah Pengertian : Kaidah Yang Berkenaan Dengan Pengaruh Tanah Dalam Hal Pembukuannya, Penetapan Haknya, Pemeliharaannya Dan Perpindahannya Hak Ulayat Pengertian : Serangkaian Hak Dan Kewajiban Suatu Masyarakat Hukum Adat Terhadap Tanah Yang Berada Dalam Wilayahnya Untuk Kepentingan Masyarakat Itu Sendiri / Para Anggotanya Pembaruan Hukum Tanah, Disebabkan : Hukum Agraria Yang Berlaku Pada Waktu Itu Hukum Agraria Lama Akibat Politik Hukum Pemerintah Jajahan Yang Bersifat Dualisme, Yaitu Dengan Berlakunya Peraturan Hukum Adat Disampinggi Peraturan Hukum Barat Bagi Rakyat Asli Hukum Agraria Penjajah Tidak Menjamin Kepastian Hukum Peraturan Pelaksanaan Agrarische Wet Antara Lain : Agrarische Besluit Berisi Domein Verklaring, Yaitu Semua Tanah Yang Pihak Lain Tidak Dapat Membuktikan Sebagai Hak Eigendomnya Adalah Milik Negara Fungsinya : Sebagai Landasan Hukum Bagi Pemerintah Atas Nama Negara Sebagai Pemlik Tanah Untuk Memberikan Tanah Dengan Hak Menutut BW Sebagai Alat Pembuktian Apabila Terjadi Sengketa Antara Negara Dengan Perorangan Hukum Agraria Lama Bersifat Dualisme : Hukum Tanah Barat Hukum Tanah Adat Tidak Ada Jaminan Kepastian Hukum Bagi Rakyat Karena Kepastian Hukum Dibidang Pertahanan Memerlukan : Perangkat Hukum Yang Lengkap, Jelas Dan Dilakukan Secara Konsisten Pendaftaran Tanah / Rechtkadaster Bagi Rakyat Indonesia Belum Terpenuhi
Tujuan UUPA : Meletakan Dasar-Dasar Hukum Agrarian Nasional Meletakan Dasar-Dasar Kesatuan Dan Kesederhanaan Hukuum Tanah Meletakan Dasar-Dasar Untuk Memberi Kepastian Hukum Asas-Asas Hukum Agrarian Nasional : Kebangsaan Menguasai Negara Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukuum Adat Hukum Agrarian Adalah Hukum Adat Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Perlindungan Bagi Golongan Ekonomi Rendah Anti Monopoli Tata Guna Agrarian Jaminan Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah Tanah Pertanian Dibagi Menjadi 2 : Basah Kering Daerah Tidak Padat : Sawah 15 Ha Tanah Kering : 20 Ha Daerah Padat : Kurang Padat = Sawah 10 Ha / TK 12 Ha Cukup Padat = Sawah 7.5 Ha / TK 9 Ha Sangat Padat = Sawah 5.5 Ha / TK 6 Ha