MATERI_P.I.H UAS

PENGANTAR ILMU HUKUM

BAB3. Perkembangan PeAnemuan Hukum

Perkembangan Pen Hk 1. legisme; 2. penemuan hukum bebas (freirechtsbewegung, freirechtslehre, freirechtsschul); 3. penemuan hukum (rechtsvinding).

Legisme • Positivisme Undang-undang (formil) • Kredo: “peraturan dan logika” (rules and logic);  rechtsdogmatiek • Model penalaran yang dipakai adalah deduktif. “silogisme deduktif” • Causa – effect (mekanistik)

Heteronom

“subsumsi otomat”

Latar belakang •

Dijiwai oleh: “Trias politika”

•

Pandangan: “la bouche de la loi” (Perancis), “spreekbuis van de wet” (Belanda), “mouth of te laws” (Inggris);

•

upaya kodifikasi hukum

•

Yang primer: belajar/kuasai UU

Penemuan hk bebas • dikenal sebagai pandangan “materiil yuridis” • Sifat: “otonom”.

• Penemuan hukum lebih merupakan masalah pemberian bentuk yuridis pada hukum • pandangan yang dinamis dg perumusan kaidah yang “terbuka”

Penemuan hk bebas • terdapat dalam sistem peradilan Anglo Saxon.

• logika berpikir: induktif • Yurisprudensi dalam hal ini menjadi sesuatu yang penting.

• Harapan: putusan hakim lebih didasarkan pada cita keadilan

Legitimasi Penemuan Hukum (Rechterlijk oordeel) 1. Mempunyai otoritas publik; 2. atas dasar ekspertise; 3. menghasilkan putusan yang adil; 4. ada dukungan masyarakat; 5. ada keterikatan pada hukum; 6. Rasionalitas.

BAB 4. PENEMUAN HUKUM DALAM KONTEKS KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL

National legal framework • Pasal 4 (1) UU:48/2009 Pengadilan mengadili menurut hukum • Pasal 24 (1) UUD’45: ”menegakkan hukum dan keadilan” • Pasal 28D UUD’45: “kepastian hukum yang adil” • Pasal 2 (2) UU:48/2009: “menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”.

1.Tidak mengambil sikap ”legistik” 2.Dianut: ”positivisme hukum” 3.Bukan ”la bouche de la loi”.

4.mengandung “asas keseimbangan” 5.Substantial justice (bkn formal/prosedural) ; 6.Hukum tdk untuk hk itu sendiri, tetapi utk manusia.

National legal framework • Ps 10 (1) UU 48 Th. 2009: Pengadilan tdk boleh menolak unt memeriksa, mengadili & memutus suatu perkara yg diajukan dg dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib unt memeriksa & mengadilinya.

prinsip “statute law system” berdampingan dengan “judge made law system”.

National legal framework • Pasal 50 (1) UU:48/2009 : Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. • Pasal 5 (1) UU:48/2009 : Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

1. Bukan keadilan formal/Prosedural; 2. Mengenal adanya: a. formal/legal certainty. b. material certainty c. ScientiďŹ c certainty),

National legal framework • Pasal 2 (1) UU:48/2009 Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME”

?

1. Memperhatikan ajaran/ilmu UU/PERATURAN; 2. Memperhatikan ajaran/ilmu Tuhan YME. Tdk Sekuler

Pasal 29 (1) UUD’45 : Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Psl. 2 (2) UU:48/2009 : Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Pasal 2 (1) UU:4/2004 : Peradilan dilakukan

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME"

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 2 ayat (1));

Keadilan berdasarkan "tuntunan Tuhan".

Jadi bukan hanya “Tuntunan UU”

Bagaimana “Tuntunan Tuhan”?

Asas juridis-religius • Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 yang menyatakan : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sahâ€?.

PERINTAH BERLAKU ADIL

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) BERLAKU ADIL dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan melarang perbuatan keji”

QS. 16 (An-Nahl): 90

QS.4 (An-Nisaa’): 58

An-Nisaa: 135

Al-Maidah: 8

Budha “Sesuai dengan benih yang ditabur.

Begitulah buah yang akan dipetiknya.

Pembuat kebaikan akan mendapat kabaikan.

Pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula.

Benih apapun yang engkau tabur, Engkau pulalah yanag akan merasakan buah daripadanya�.[1] [1]Samyutta Nikaya dalam Upa Sasanasena Seng Hansen, 2008, Ikhtisar Ajaran Buddha, Sight, Yogyakarta, hal. 14.

Kristen “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu; itulah hukum yang pertama dan utama. “Yesus langsung menyambung, “Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesama manusia seperrti dirimu sendiri�

(Mat 22:37-39).

HINDU Manawa Dharmacastra Buku VIII • Pasal 1 (Artinya): ”Raja berniat hendak menyelidiki perkara harus memasuki ruang sidang dengan memelihara wibawanya, diikuti bersama oleh Brahmana dan pembantu pembantu ahlinya” • Pasal 2 (artinya): ”Disitu baik dengan cara duduk maupun dengan cara berdiri, dengan mengangkat tangannya. Dengan tidak memperlihatkan pakaian dan perhiasan ia memeriksa perkara dari orang-orang yang berperkara”.

Katolik 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

jangan kalau memberikan kesaksian di pengadilan, bersekongkol untuk membelokkan keadilan; jangan memihak si jahat dengan memberi kesaksian salah, dan jangan membiarkan diri diseret ke dalam kejahatan; jangan berat sebelah terhadap orang kecil dalam pengadilan; jangan merampas hak orang miskin di pengadilan; jauhilah penipuan; jangan menerima suap; jangan memutar balikkan hukum; jangan memandang bulu; dalam umat Allah, “pengadilan adalah kepunyaan Allah�, yakni kepunyaan “Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar�.

Iman Katolik, Buku Informasi dan Referensi, 1993, Konferensi Waligereja Indonesia

Fenomena parsial lainnya

Tuntunan UU

KASUS Tuntunan Tuhan?

Psl. 2 (1) UU:48/2009 : Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME” Apa ada dlm UU KeJaksaan?

tahu

- tdk tahu; - lupa/dilupakan?

Pasal 8 (3) UU Kejaksaan No. 16/2004 : “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah”.

Apa makna & tuntunan DOR "Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME

(norma: yuridis-religius)

Banyak yg tdk (mau) tahu

APA AKIBATNYA MELUPAKAN TUNTUNAN TUHAN? KASUS

Tuntunan UU KUHP: pid. 1 hari - max. 15 th Ringan: • 1-6 bl; 1-3 th; • pid. Bersyrt.

Berat : s/d max 15 th

Boleh/dibenarkan  Berdasar “tuntunan UU” Besar?

DOR

kecil

TIDAK BENAR kalau tanpa Tuntunan Tuhan:  krn “AMPLOP”  krn. Sentimen;  krn Kolusi/Nepotisme

Bab6. Sumber Hukum

Makna sumber hukum: •

sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya.

(Sudikno);

•

Dibedakan:

1. Sumber Hukum Materiil 2. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum materiil (material/substantive certainty).

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor kemasyarakatan atau pandangan/pola tata hidup yang merupakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

UU No. 4 tahun 2004 Pasal 28 (1) “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat�.

Sumber hukum materiil • Sumber hukum materiil ini merupakan sumbersumber yang melahirkan isi (materiil) suatu hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung; • atau faktor-faktor yang dianggap turut menentukan isi hukum yang berasal dari peristiwa-peristiwa dan pergaulan masyarakat; • Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu dalam pembentukan hukum.

Sumber hukum materiil •

Faktor riil kemasyarakatan

•

Faktor idiil kemasyarakatan

1.

kebiasaan atau adat istiadat

1.

nilai-nilai Pancasila;

2.

pandangan keagamaan & kesusilaan;

3.

pandangan-pandangan tentang moral & kesopanan;

4.

pandangan-pandangan tentang kewajaran & kelayakan;

5.

tuntutan kehati-hatian kemasyarakat- an;

6.

itikad baik; dll

2.

hubungan sosial;

3.

tradisi;

4.

keadaan geograďŹ s;

5.

dll

Sumber hukum formil • adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. • Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturanparturan agar dutaati oleh masyarakat maupun para penegak hukum.

Sumber hukum formil 1.

Undang-undang;

2.

Kebiasaan (costum) atau Adat;

3.

Perjanjian antar negara (Traktat/Treaty);

4.

Keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi);

5.

Pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrin).

sumber hukum abnormal Disamping sumber hukum formil (normal) masih ada sumber hukum lain (sumber hukum abnormal) yang penting khususnya dibidang Hukum Tata Negara yaitu: Proklamasi dan Revolusi kemerdekaan, Dekrit Presiden, Coup d’etat yang berhasil, takluknya suatu negara kepada negara lain.

UU (ius scripta) • berlaku dan mengikat apabila telah diundangkan dalam Lembaran Negara, dan mulainya berlaku biasanya disebutkan dalam UU tersebut. • Setelah persyaratan berlaku dan mengikatnya UU terpenuhi, maka setiap orang dianggap mengetahui UU dan dengan demikian ia terikat oleh UU tersebut (ďŹ ctie hukum).

Dasar kekuatan berlakunya UU 1.

2.

yuridis (juridische gelding);

sosiologis (sociologische gelding); 3.

filosofis (filosofische gelding).

Asas berlakunya UU & Asas hukum ------Baca

hal. 80-82------

Kebiasaan atau Adat Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. *) *) Sudikno, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, hal. 97.

• kata “adatâ€? berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan.*) *) Soeroso, hal. 157. • Supomo mengartikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, meliputi paraturanperaturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Ajeg, diulang-ulang • Perilaku yang tetap dan ajeg berarti merupakan perilaku manusia yang diulang, perilaku yang diulang itu mempunyai kekuatan normatif dan mengikat, serta menimbulkan keyakinan atau kesadaran bahwa hal itu memang patut dilakukan.

Nb.Yang menjadikan tingkah laku itu sebagai kebiasaan atau adat adalah kepatutannya, dan bukan unsur terulang atau ajegnya tingkah laku.

Karena dirasakan patut maka lalu diulang.

Hk Kebiasaan Kebiasaan dapat dipandang sebagai perwujudan hukum (hukum kebiasaan); • Syarat Hk Kebiasaan: 1. Syarat faktual, yaitu adanya perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang; 2. Syarat ideal, yaitu adanya kesadaran bahwa itu baik/patut dilakukan dari masyarakat yang bersangkutan; 3. Syarat opinio, yaitu adanya keyakinan bahwa perbuatan itu harus dilakukan karena telah merupakan suatu kewajiban (opinio necessitatis).

keyakinan hukum • Keyakinan hukum dalam arti materiil, bahwa hukum atau aturan itu isinya memuat sesuatu yang baik. • Keyakinan dalam arti formil, yaitu orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat.

• Dasar yang menjadikan kebiasaan sebagai sumber hukum terlihat antara lain: ------lihat hal. 84------

Traktat • Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. • Banyak istilah yang dipergunakan untuk perjanjian Internasional ini seperti: Charter, Covenant, Pact, Statute, Convention, Act, Protocol, dsb.

Yurisprudensi • Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dapat diikuti oleh hakimhakim kemudian dalam perkara yang sama; • yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan; • Yurisprudensi merupakan sumber hukum formil karena terjadi dengan cara tertentu, yaitu oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Yurisprudensi • istilah Yurisprudensi berasal dari istilah Latin, Jurisprudentia (ilmu pengetahuan hukum) dan Jurisprudentie (peradilan atau ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan).

• Di Inggris (Anglo Saxon) Jurisprudence berarti ilmu hukum (General Theory of Law), dan untuk pengertian Yurisprudensi di Inggris digunakan istilah “Case law” atau “Judge Made Law”. Di Indonesia juga Belanda (Kontinental) istilah Yurisprudensi/Jurisprudentie berarti peradilan atau hukum peradilan.

Urgensi 1 • Kenyataan banyak perkara yang tidak ada aturannya dalam UU, tidak lengkap, atau usang. Oleh karena itu wajarlah timbul pandangan yang mengatakan bahwa di luar UU masih banyak kebutuhan akan pembentukan hukum yang lain.

Urgensi 2 • Hakim juga punya kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang ada tetapi telah usang/ ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut “Contra legemâ€?.

PERBEDAAN • Hukum Yurisprudensi & hukum UU ------- Lihat hal. 88 -------• Sistem Kontinental & Anglo saxon ------- Lihat hal. 89 --------

Ps 5 (1) UU No. 48 tahun 2009 •

hakim punya kewenangan untuk menciptakan hukum (judge made law)

•

Hukum Tata Negara Indonesia secara tegas mengakui keberadaan dan mekanisme penciptaan hukum dalam bentuk judge made law, sehingga mau tidak mau harus diakui “statute law system” berdampingan dengan “judge made law system”.

DOKTRIN • Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

• Doktrin atau pendapat sarjana hakikatnya adalah “ilmu pengetahuan” yaitu ilmu hukum, tidak disangkal lagi peran ilmu sangat penting baik untuk melakukan “law making” maupun “law enforcement”.

Akibat pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum diganti dengan ilmu “amplop”, maka akan muncul apa yang disebut “mafia hukum/mafia peradilan” antara lain adanya transaksi hukum atau perkara, jual beli putusan, suap menyuap, calo perkara, pemerasan oleh oknum aparat, makelar kasus, dan lain-lain. Pada akhirnya hukum akan jauh dari keadilan.