Study Club - Pra PALT

STUDY CLUB ALSA LC UNSOED for PALT XXII ALSA INDONESIA Senin, 28 September 2015 “Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut.”

Hak Konstitusional (Constitutional Right) Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga Negara Indonesia.

Dalam pasal 26 UUD 1945 ayat (1) yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara . Pengakuan hak konstitusional yang menjadi subyek adalah warga Negara Indonesia sehingga siapa pun yang diakui serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia maka ia mempunyai hak yang sama dalam bidang apa pun, entah mungkin sebelumnya ia adalah warga negara asing yang tinggal di Indonesia dengan masa tertentu dan mengusulkan untuk menjadi warga negara Indonesia maka ia akan memperoleh hak yang sama dengan bangsa Indonesia asli kecuali dalam kedudukannya sebagai calon Presiden dan wakil presiden harus orang Indonesia asli.(pasal 6 UUD 1945).

Macam-Macam Hak Konstitusional 1.

Hak atas kewarganegaraan .

2.

Hak atas hidup.

3.

Hak untuk mengembangkan diri.

4.

Hak atas kemerdekaan pikiran dan kebebasan memilih.

5.

Hak atas informasi.

6.

Hak atas kerja dan penghidupan layak.

7.

Hak atas kepemilikan dan perumahan.

Akibat jika ada pelanggaran hak konstitusional???

•

Adanya pertikaian.

•

Adanya konflik.

•

Adanya permusuhan.

•

Adanya kekerasan.

Kewajiban pemilik hak konstitusional

•

•

•

•

kewajiban menghormati hak warga negara lain yang dijamin dalam UUD 1945.

Kewajiban untuk menghormati nilai dan norma dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewajiban untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 sebagai bentuk kesepakatan bersama, serta kewajiban konstitusional lain yang ditentukan

Sanksi dari pelanggaran hak konstitusional.

Di dalam penjelasan umum UU HAM hanya menyebutkan bahwa pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengelolaan sumber daya laut dan perikanan yang baik dan tidak berlebihan.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia,

potensi ekonomi kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun.

Potensi ekonomi tersebut dibagi menjadi empat kelompok sumberdaya kelautan. Yaitu:

1.

2.

3.

sumberdaya alam terbarukan (renewable resources) antara lain perikanan, terumbu karang, mangrove, rumput laut (seaweed) dan padang lamun (seagrass). sumberdaya alam tak terbarukan (nonrenewable resources) meliputi minyak, gas bumi, bahan tambang, dan mineral lainnya. energi kelautan berupa energi gelombang (wave power), energi pasang surut (tidal power), energi arus laut (current power), dan energi panas laut (ocean thermal energy

Undang-Undang KELAUTAN Diatur dalam UU No. 32 tahun 2014

Kesimpulan: Jadi, pada dasarnya setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional dapat mengambil dan memanfaatkan sumber daya tersebut tetapi juga harus diingat konsep lingkungan hukum juga, tidak hanya mengambil mafaatnya namun juga harus merawatnya dan juga tidak berlebihan dalam memanfaatkannya.

THANK YOU AND GOOD LUCK DELEGATES!!!