Executive Summary ALSA LEGAL COACHING CLINIC 2021

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

EXECUTIVE SUMMARY

ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Local Chapter Universitas Sam Ratulangi “PREVENTION OF SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AND MAKE GENDER EQUALITY AS A VALUE NOT A PRIORITY” Manado, 10 Desember 2021



Latar Belakang Kekerasan seksual menurut Naskah Akademik RUU PKS merupakan bentuk kekerasan

atau dominasi kekuasaan yang diwujudkan secara paksa dan merupakan bentuk kontrol seksual dimana satu pihak berupaya melakukan kontrol terhadap pihak lain secara seksual dengan menggunakan kekuasaan atau kewenangannya dalam berbagai bentuknya, bahkan hingga menyebabkan pihak lain tersebut menyetujui tanpa kesadaran yang sesungguhnya. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dalam relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, wilayah publik, dan juga dapat terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya. Pelecehan seksual (sexual harassment) merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan seksual yaitu tindakan fisik atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan Kekerasan seksual saat ini menjadi isu yang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat karena kasusnya yang masih ada dan banyak dijumpai. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari-Juli 2021 dan angka ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu bentuk dari kekerasan pada perempuan itu adalah kekerasan seksual.

Berdasarkan data grafik Komnas Perempuan, laporan mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 dan 2021 angka tersebut menurun

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

bukan karena perempuan sudah terlindungi namun karena Pandemi Covid-19 yang membuat para korban untuk susah dalam mengakses pelaporan bahwa dirinya telah menjadi korban dari kekerasan seksual karena adanya pembatasan aktifitas. 

Pelaksanaan dan Bentuk Kegiatan Melihat dari situasi saat ini mengenai maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan,

ALSA Local Chapter Universitas Sam Ratulangi mengambil tema dalam webinar ini yaitu “Prevention of Sexual Harassment of women and make Gender Equality as a value not a priority”.

Tema itu sesuai dengan tema umum yang telah diberikan oleh ALSA National Chapter Indonesia yaitu “Protecting The Rights Of Women” 

Tujuan 1. Melaksanakan program kerja tahunan ALSA LC Universitas Sam Ratulangi 2. Mengembangkan aktivitas organisasi kemahasiswaan yang mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi 3. Menjadi wadah implementasi salah satu pilar ALSA yaitu Legally Skilled 4. Meningkatkan rasa kepeduliaan dan empati terhadap permasalahan yang diangkat menjadi tema ALSA CLCC 5. Sebagai bentuk Socially Responsible terhadap lingkungan masyarakat disekitarnya



Pelaksanaan Webinar Webinar ALSA Care & Legal Coaching Clinic Local Chapter Universitas Sam Ratulangi

2021 dilaksanakan di Manado pada tanggal 10 Desember 2021. Webinar ini dihadiri oleh Local Board ALSA LC Unsrat, Members ALSA LC Unsrat, Mahasiswa, Pelajar, dan juga Masyarakat Umum 

Ringkasan Materi Webinar

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado: Esther Tryfosa Juliana Mamangkey SE, MM Arahan presiden untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2019-2024

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan 2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak 3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4. Penurunan pekerja anak 5. Pencegahan perkawinan anak Penghapusan kekerasan rumah tangga diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga yaitu: suami, isteri -

Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga

-

Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yaitu: -

Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

-

Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

-

Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

-

Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga A. Kekerasan Fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat B. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang C. Kekerasan Seksual 

Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut



Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu

D. Penelantaran rumah tangga 

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut



Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut

Modus Operandi 1. Kekerasan Fisik: -

Aniaya ringan: menampar, meninju, pukul, mendorong, dll

-

Aniaya berat: membenturkan kepala, menusuk, memenggal, menyiram air keras yang mengakibatkan luka berat

2. Kekerasan Psikis: mencaci maki, selingkuh, menghina, dll 3. Kekerasan Seksual: perkosaan, cabul, pelecehan seksual, persetubuhan, dll

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

4. Pelantaran: tidak diberi nafkah (uang) dan tidak diberi nafkah batin Hak-hak Korban 1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan 2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum 5. Pelayanan bimbingan rohani Kewajiban dari masyarakat, yaitu: Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk: a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana b) Memberikan perlindungan kepada korban c) Memberikan pertolongan darurat d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan Cara pengajuan laporan KDRT 

Korban berhak melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara



Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara



Dalam hak korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

Cara pengajuan laporan KDRT adalah jika ada korban dan/atau masyarakat yang melihat adanya KDRT bisa melaporkan di P2TP2A dan UPTD PPA Kota Manado, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado No telp. 04318807798 dan nomor whatsapp 0895395272596 Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi: Dr. Flora Pricilla Kalalo S.H, M.H Diskriminasi gender dan kekerasan seksual dalam kampus merupakan hal yang banyak terjadi bahkan mungkin sudah sedikit tidak tabu lagi. Dengan kata lain sudah menjadi isu sosial yang cukup umum terjadi. Khususnya perihal isu eksistensi perempuan di lingkungan kampus sebagai ruang public yang acapkali diabaikan. Bentuk pengekangan ekspresi perempuan di ruang public tidak hanya berhenti sampai di situ Kekerasan seksual bisa berupa kata-kata, colek-colek tidak karuan juga termasuk kekerasan seksual, hal-hal semacam itu kadang-kadang tidak dipahami oleh kampus, baik mahasiswanya, dosennya, karyawan-karyawannya, perlu kita bangun kesadaran publik tentang hal tersebut. Jadi mulai dari promotifnya dan juga preventifnya kemudian mitigasinya. Berbagai macam bentuk pelanggaran yang ada sanksinya, mekanismenya, dan disini sebenarnya yang paling penting itu ketika terjadi, itu siapapun korban kekerasan seksual itu tau kemana harus melapor, dia yakin ketika melapor itu akan terlindungi, dia yakin ketika melapor itu akan ditindaklanjuti, dia yakin ketika melapor itu tidak akan berdampak berdampak justru pada dirinya sendiri.

Perempuan sering dianggap lebih rendah daripada laki-laki dalam ranah public. Dalam ranah akademik atau bahkan dalam ranah apapun, khususnya dalam lingkungan kampus.

Lingkungan yang katanya menjamin kebebasan berekspresi mahasiswanya nyatanya masih saja terjadi segala macam bentuk diskriminasi gender. Sebagai salah satu contoh nyata, pembagian ‘tugas’ yang berkenaan dengan sensitivitas, seni, konseling dan lain-lain yang sekirannya melibatkan perasaan seringkali diberikan kepada perempuan dengan dalih klasik, perempuan lebih unggul akan hal itu.

Di lingkungan kampus, pelaku kekerasan bukan hanya mahasiswa, namun pengajar, karyawan/staff juga berpotensi. Dalam hal ini, seluruh civitas akademika dapat menjadi pelaku kekerasan seksual di kampus. Contohnya sextortion, tindakan penyalahgunaan kekuasaan demi

Executive Summary ALSA Legal Coaching Clinic 2021 Protecting The Rights of Women Manado, 10 Desember 2021

mendapatkan keuntungan seksual dan sering terjadi sebagai imbalan atas “layanan publik”.

Biasanya terjadi antara dosen dan mahasiswa.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan sepanjang 2020, ada 2.389 kasus kekerasan dan 53% diantaranya adalah kekerasan seksual. 53% kekerasan perempuan yang terjadi tak hanya di ruang personal, tapi juga ruang publik seperti lembaga pendidikan. Ada lebih 67 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Jadi dari mahasiswa ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa, dosen ke dosen, atau karyawan dan pekerja lain.

Dari beberapa kasus pelecehan yang sering terjadi ini yang juga sudah terjadi dari di waktu yang lalu maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Tujuan dibuat peraturan ini untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang melindungi kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sehingga bisa menciptakan lingkungan atau suasana kampus yang lebih baik, aman dan nyaman untuk semua kalangan kampus terutama perempuan yang sering menjadu target kekerasan seksual.