KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Oleh: H. MARWAN JAFAR Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Balai Kartini - Jakarta, 23 Desember 2014
1. Pendahuluan : Fakta & data mengenai kemiskinan masyarakat desa, ketimpangan antar wilayah, ketimpangan kota dan desa, ketertinggalan & keterisolasian, dan data-data mengenai desa di kawasan perbatasan, pesisir, tertinggal, pulau terdepan, terluar dan terpencil 2. Permasalahan Pokok Desa-desa di Indonesia 3. Arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah di desa & perdesaan 4. Keberadaan Kementerian Desa : Dasar pembentukan, cakupan dan ruang lingkup tugas, target Kementerian 5. Agenda prioritas dalam rangka implementasi UU Desa 6. Penutup
2
3
Kemiskinan di pedesaan dan perkotaan ( penduduk yang hidup di bawah garis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *) kemiskinan desa)
Desa Kota
% Penduduk Miskin di Desa dan Kota, 2013
20 21,8 20,4 18,9 17,4 16,5 15,7 14,3 14,4 11,7 13,5 12,5 11,6 10,7 9,9 9,2 8,4
8,5
*) Per september 2013 Sumber : Bank Dunia dan BPS, dikutip dari Media On Line, Indonesia Investment
14,4
8,5
desa
kota
Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di desa lebih besar daripada di kota ) Desa
kota
Jumlah Penduduk (%)
56
44
Jumlah Penduduk miskin (juta)
19
11,1
Jumlah penduduk miskin di desa dan kota
56
44
19 desa
11,1 kota
Penduduk miskin di desa lebih besar daripada di kota ) 4
(%) Kemiskinan di Indonesia Bagian Timur, Tahun 2013, dimana sebagian besar penduduknya adalah petani yang tinggal di desa RATA-RATA NASIONAL
PAPUA
31,50
PAPUA BARAT
27,10
NUSA TENGGARA TIMUR
20,20
MALUKU
19,30
GORONTALO
18,30 13,33
KEMISKINAN RELATIF DI PROPINSI-PROPINSI INDONESI TIMUR LEBIH TINGGI DIBANDING DENGAN RATA-RATA NASIONAL (2013) 5
Nama Provinsi KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TIMUR KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU KEPULAUAN RIAU MALUKU MALUKU MALUKU UTARA NANGGROE ACEH DARUSSALAM NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR PAPUA PAPUA PAPUA BARAT RIAU SULAWESI UTARA SUMATERA UTARA
Desa Berbatasan Langsung
Desa Berbatasan Tidak Langsung
Total
42 64 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 24 58 0 0 0 0 0 218
100 205 18 23 20 44 1 34 20 8 63 14 40 140 11 4 116 55 8 924
142 269 18 23 20 44 1 34 20 8 93 14 64 198 11 116 55 8 1138
Berbatasan dengan negara Malaysia Malaysia Singapura Vietnam, Kamboja, Malaysia Singapura, Malaysia Malaysia, Vietnam Australia Timor Timor, Australia Filipina Malaysia, Thailand, IndIa Timor Timor Australia Timor Timor Papua Nugini Palau Palau Malaysia FIlipina Malaysia 6
KLASIFIKASI DESA (%) No.
Desa
1
Di Seluruh Kabupaten/Kota (419 Kab/Kota)
2
Jumlah Desa*
Sangat Tertinggal
Tertinggal
Maju
Sangat Maju
70.526
1,82
22,66
55,43
20,09
Di Kawasan Urban (419 Kab/Kota)
7.052
0,00
0,71
32,03
67,26
3
Di Kawasan Rural (419 Kab/Kota)
63.474
2,03
25,10
58,03
14,85
4
Di Wilayah Barat (215 Kab/Kota)
44.514
0,50
19,82
61,93
17,74
5
Di Wilayah Timur (204 Kab/Kota)
26.012
4,08
27,52
44,29
24,10
6
Di Daerah Tertinggal (183 Kab)
28.008
3,90
34,57
48,31
13,23
7
Di Daerah Maju (236 Kab/Kota)
42.518
0,46
14,82
60,12
24,60
8
Di Daerah Tertinggal Terentaskan (70 Kab)
11.893
0,89
30,54
56,69
11,88
9
Di Daerah Tertinggal Belum Terentaskan (113 Kab)
16.115
6,11
37,54
42,12
14,23
10
Di Pulau Sumatera
22.056
1,01
36,35
56,59
6,04
11
Di Pulau Jawa
22.458
0,00
3,58
67,18
29,23
12 13 14
Di Pulau Bali-Nusa Tenggara Di Pulau Kalimantan Di Pulau Sulawesi Di Pulau Maluku-Papua
4.235 6.382 8.233 7.162
0,05 1,22 0,22 13,46
9,96 25,45 14,51 54,71
53,77 47,99 53,42 24,91
36,22 25,34 31,85 6,93
15
% Desa Tertinggal di Indonesia : 24, 48 %, terbanyak berada di Indonesia Bagian Timur 7
8
• Rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, infrastruktur koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, energi • Kurangnya kesiapan kemampuan sumber daya manusia di desa dalam implementasi UU No 6 Tahun 2014
9
KRITERIA EKONOMI
KESEHATAN
PENDIDIKAN
PERUMAHAN INFRASTRUKTUR
JENIS KE BUTUHAN DASAR DI DESA-DESA TERTINGGAL Desa tertinggal yang membutuhkan pasar dengan bangunan permanen Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana konversi air hujan menjadi air minum Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana sanitasi Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana MCK Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana RS Bersalin/Rumah Bersalin dan pondok bersalin Desa tertinggal yang membutuhkan keberadaan polindes (pondok bersalin desa) Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana air minum Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Bidan Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Dokter
JUMLAH DESA
Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SD/Sederajat (Negeri)
10.080
Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMP/Sederajat (Negeri)
29.938
Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMU/Sederajat (Negeri) Desa tertinggal yang membutuhkan bahan bakar untuk memasak (Gas) Keluarga di desa tertinggal yang membutuhkan listrik PLN Jumlah Desa yang Membutuhkan Peningkatan Jalan
16.322 15.329 7.326 9.607 2.523 3.396 12.271 9.889 16.649
33.604 15.241 979.740 12.132 10
11
ISU-ISU STRATEGIS
Kesejahteraan
Pemerataan
Pertumbuhan •
TRISAKTI Berdaulat di Bidang Politik;
Berdikari di Berkepribadian Bidang Ekonomi; dalam Kebudayaan
• •
VISI & MISI PRESIDEN
NAWACITA
•
INDONESIA YANG DITUJU: Kedaulatan pangan, energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan; Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan; Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah; Menjadi poros maritim dunia.
12
VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG TUJUH (7) MISI PRESIDEN 1
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
22 MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM;
3
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4
KUALITAS HIDUP MANUSIA 4 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA;
55 MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING; 6
7
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
No
NAWA CITA (9 AGENDA STRATEGIS PRIORITAS)
11
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.
2
Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
33
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
55
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
77
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9
Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. 13
FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN
FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR
FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN
Kedaulatan Pangan
Pendidikan
Antar Kelas Pendapatan
Kesehatan
Antar Wilayah
Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata
Perumahan
Sumber: Paparan Deputi Pendanaan Kementerian PPN/ Bappenas, pada Rakorbangpus RPJMN 2015-2019 tanggal 24 November 2014 di Bappenas 14
15
1. 2. 3. 4. 5. 6.
UU NOMOR 29 TAHUN 2009 tentang Ketransmigrasian UU NOMOR 6 TAHUN 2014 tentang Desa UU NOMOR 23 TAHUN 2014 tentang Pemerintah Daerah PP NOMOR 3 TAHUN 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 PP NOMOR 43 TAHUN 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6/2014 PP NOMOR 60 TAHUN 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN 7. PP NOMOR 78 TAHUN 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 8. Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
16
Berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, pada Pasal 6, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan urusan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan bidang transmigrasi.
17
TRISAKTI
NAWACITA 8 STRATEGI PEMBANGUNAN
NASIONAL
19
QUICK WINS PRESIDEN
NAWAKERJA MENTERI DESA, PDTT
9
NO 1
QUICK WINS
SASARAN
Penugasan kepada PLN dengan pembiayaan APBN/APLN/IPP untuk Elektrifikasi 100% pulau-pulau dan desa-desa terpencil melakukan Elektrifikasi 100% Pulau-pulau dan Desa-desa Terpencil dengan Energi Surya dan Energi Terbarukan lainnya.
2
�Blusukan Tematik� Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, Terpetakan permasalahan dan data kebutuhan intervensi dalam daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau peningkatan pelayanan publik di daerah terpencil, daerah rawan terdepan. konflik daerah potensial dan pulau terluar dan terpencil 38 kabupaten
3
Pemetaan Masalah Berbasis Bio-region dan Inisiasi Penerapan Manajemen Bio-region per Kelompok Provinsi, dan per Kelompok Kabupaten/Kota;
Berkembangnya kerjasama antar daerah dalam bidang SDA dan LH
4
Pengembangan Produk Unggulan Daerah: Kab. Manggarai Barat, Banyuwangi dan Wakatobi (Pariwisata); Kab. Lebak (furnitur bambu bongkar-pasang); Kota Pontianak (Pasar Festival Jeruk Pontianak); Kab. Mamuju Utara (produk turunan kelapa); Kab. Flores Timur; Kab Mentawai; Kab. Flores Timur; dan, Kab. Cirebon (perikanan); Rekrutmen atau penempatan kembali, dan pembekalan calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Pengembangan Produk Unggulan Daerah: Kab. Manggarai Barat dan Wakatobi (Pariwisata); Kab. Lebak (furnitur bambu bongkar-pasang); Kab. Mamuju Utara (produk turunan kelapa); Kab. Flores Timur; Kab Mentawai (perikanan);
6
Persiapan Desa Bebas Bangunan Sekolah dan Prasarana Penting Tidak Layak (misalnya bebas jembatan darurat)
Meningkatnya Infrastruktur Pendidikan Di Daerah Tertinggal
7
Pilot project pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat Meningkatnya Infrastruktur Telekomunikasi di Daerah tertinggal dengan melibatkan relawan, di Lampung, Kalbar, NTT, Jateng, Sulsel;
8
Pembangunan Pondok Singgah di rute-rute jalan pejalan kaki di daerah pegunungan;
5
Meningkatnya keberdayaan masyarakat di daerah tertinggal
Meningkatnya Infrastruktur Kesehatan dan permukiman yang layak di Daerah Tertinggal
NO 9
QUICK WINS Pembuatan pusat-pusat peternakan modern di banyak daerah
SASARAN Berkembangnya Potensi Sumberdaya Hayati di Daerah Tertinggal
10 Pembangunan 4 (empat) pasar Mama-mama di sentani, Biak Serui, Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi di Daerah Tertinggal Wamena, dan Merauke (Didanai oleh 4 BUMN) 11 Perbaikan jalan akses menuju terminal penumpang/ dermaga kapal. Meningkatnya Infrastruktur Transportasi di Daerah Tertinggal 12 Proyek percontohan petani Bio-energi di Malang, Kaur (Bengkulu) dan Nias.
Berkembangnya Potensi Sumberdaya Mineral, Energi, dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal
13 �Blusukan Tematik� Presiden ke tempat-tempat pelayanan publik, Terpetakannya permasalahan pembangunan daerah tertinggal daerah terpencil, daerah rawan konflik, daerah potensial, dan pulau terdepan. 14 Meningkatkan konektivitas distribusi dan logistik nasional
Meningkatnya Infrastruktur Transportasi di Daerah Tertinggal
15 Pilot Project revolusi mental dan restorasi sosial masyarakat di 10 daerah potensial untuk destinasi wisata
Berkembangnya desa wisata di daerah tertinggal
16 Pekan wisata kuliner nusantara nasional dan regional (untuk nasional, lokalitasnya dirotasi setiap tahun )
Berkembangnya desa wisata di daerah tertinggal
17 Pekan Wisata maritim dikawasan Tengah atau Timur Indonesia (berikutnya, dirotasi setiap tahun)
Berkembangnya desa wisata di daerah tertinggal
18 Reorientasi balai latihan kerja (BLK) menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK).
berkembangnya kemampuan tenaga kerja produktif di daerah tertinggal
19 Dialog re-orientasi pembangunan ekonomi yang didukung oleh kebijakan rekognisi dan afirmasi kekuatan ekonomi masyarakat lokal.
Meningkatnya afirmasi kebijakan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat
No
NAWAKERJA PRIORITAS
1
Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
2
Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3
Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4
Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5
Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6
Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7
Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8
Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9
“Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.
Fokus Prioritas 1. Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, koneksitas dan transportasi, telekomunikasi dan informasi, infrastruktur energi 2. Penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat 3. Pengembangan kawasan-kawasan khusus dan pertumbuhan 4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa tertinggal
Lokus Prioritas 1. Desa-desa tertinggal diseluruh Indonesia 2. Desa-desa dan kawasan pedesaan di perbatasan, pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil 3. Desa-desa rawan bencana alam, sosial dan konflik diseluruh Indonesia 4. Kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia Bagian Tengah dan Timur
22
23
• Perjuangan meningkatkan Dana Desa, • Penyempurnaan dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desan ; Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, • Pendampingan dan pengawalan dana desa, • Sinergitas kegiatan sektoral, K/L dan Pemerintah Daerah di Desa dan kawasan pedesaan, • Peningkatan peran swasta dalam percepatan pembangunan desa.
24
• Mengusulkan kenaikan Dana Desa dari 9,1 Trilyun menjadi 47 trilyun pada tahun anggaran 2014 • Percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan PP. 43 Tahun 2014 • Mendorong percepatan peraturan pelaksanaan PP. 43 Tahun 2014 • Menyusun konsep pengawalan/pendampingan dana desa • Koordinas dengan K/L terkait fokus dan lokus kegiatan sektor K/L di desa dan kawasan perdesaan 25
• Penerbitan regulasi daerah; • Memastikan besaran alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota; • Pengawalan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBN; • Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa; • Pelestarian kelembagaan dan aset-aset produktif pasca program pemberdayaan masyarakat desa;
26
Dengan pelaksanaan RAKORNAS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini diharapkan dapat tercipta sinergi, koordinasi dan konsolidasi baik secara internal, maupun eksternal: antar Kementerian/Lembaga, antar Pemerintah dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam mendukung proses pembangunan di Desa;
27
Terima Kasih
28
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
29