25 TAHUN HARI BAKTI RIMBAWAN : MOMENTUM KEBANGKITAN KEHUTANAN KALTIM Oleh : Achmad Husry1
Bulan Maret 2008 ini, kesibukan gedung Manggala Wana Bakti (MWB) yang merupakan markas besar institusi pemerintah yang membawahi hutan dan kehutanan Indonesia tampak meningkat pesat. Hiruk pikuk acara hampir setiap hari terlihat di seputaran gedung megah berlantai 14 itu. Beragam spanduk, umbul-umbul dan baliho menghiasi segenap sudut gedung yang menandakan bahwa sang penguhi gedung sedang punya hajat besar. Pun, berbagai kegiatan ramai dilaksanakan, mulai dari pameran, bakti sosial, pertandingan olah raga, pembinaan mental, acara kesenian -yang menghadirkan icon sastrawan Indonesia WS. Rendra dan penyanyi kritis sekaligus idola kawula muda Iwan Fals-, hingga acara puncak berujud penenaman pohon. Begitupun di seluruh penjuru nusantara, di setiap kantor dinas kehutanan propinsi maupun kabupaten juga tengah bersolek dan mengalami kesibukan luar biasa dibanding hari-hari biasa pada tahun – tahun sebelumnya. Adalah hari bakti rimbawan yang jatuh setiap tahun pada bulan Maret. Di bulan Maret tahun ini, seluruh jajaran aparat Departemen Kehutanan kembali sibuk menyongsong hari bakti rimbawan. Berbeda dengan acara hari bakti rimbawan yang setiap tahun selalu diperingati, maka hari bakti rimbawan tahun 2008 ini memiliki makna strategis karena bertepatan dengan usia 25 tahun Departemen Kehutanan. Sebuah usia yang memiliki berbagai dimensi dan makna dikaitkan dengan kiprah dan perannya dalam berbagai perspektif kepentingan masyarakat lokal, nasional bahkan global melalui aktivitas pembangunan. Terlebih, di tengah derasnya sorotan kinerja sektor kehutanan yang dewasa ini terus dipertanyakan eksistensi dan fungsinya. Intinya, pertanyaan bahkan gugatan semua pihak bermuara pada pencapaian dua hal mendasar yang menjadi visi sekaligus misi utama keberadaan Departemen 1
Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Kalimantan Timur.
1
Kehutanan, yaitu kelestarian hutan di satu sisi dan kesejahteraan masyarakat di sisi lain.
Refleksi 25 Tahun Kehutanan Kalimantan Timur Jauh sebelum kehadiran Departemen Kehutanan di pusat pada tahun 1983 dan Dinas Kehutanan maupun Kantor Wilayah Kehutanan di Propinsi, praktek pengusahaan hutan berbasis sistem HPH (kinidisebut dengan IUPHHK Hutan Alam) di Kalimantan Timur telah berlangsung selama hampir empat dekade. Sistem pengusahaan hutan berbasis HPH merupakan cikal bakal kegiatan pengusahaan hutan alam tropis di luar Jawa pasca diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Kebijakan pengusahaan hutan berbasis HPH tersebut ditetapkan sebagai implementasi dari PP No 21 tahun 1971 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Semangat pengusahaan hutan dengan sistem HPH pada saat itu dilandasi oleh kebutuhan Pemerintah akan masuknya modal asing bagi upaya membantu pergerakan roda pembangunan setelah terjadi proses pergantian rezim pemerintahan dari Orde Lama yang berorientasi pada pembangunan politik sebagai panglima ke tangan rezim Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan ekonomi. Hal itu sejalan dengan penerbitan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang disusul dengan penerbitan UU No. 5 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Maka, dimulailah kegiatan ekstraksi “emas hijau� hutan tropis Indonesia, termasuk di kawasan Propinsi Kalimantan Timur yang dikenal sebagai salah satu pemilik kawasan hutan tropis terluas di Indonesia. Harus diakui, bahwa konsep pembangunan yang digagas Pemerintah Orde Baru memang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan zaman pada saat itu. Terbukti, dengan beroperasinya berbagai perusahaan kehutanan, maka perekonomian Kalimantan Timur pun menggeliat dan bangkit. Investasi asing mengalir deras yang berdampak terhadap peningkatan pundi-pundi penerimaan negara melalui pajak maupun devisa. Lebih lanjut, angkatan kerja terserap
2
melalui penciptaan lapangan kerja. Kondisi tersebut kian meningkat tatkala industrialisasi kehutanan mulai berkembang pada pertengahan dekade 1980-an melalui pelarangan ekspor kayu bulat dan kewajiban mendirikan pabrik pengolahan hasil hutan kayu yang berintikan pabrik kayu lapis. Maka, sektor kehutanan Kalimantan Timur tumbuh menjadi salah satu pilar bahkan kiblat kehutanan nasional. Sektor kehutanan menjelma menjadi salah satu tulang punggung perekonomian regional Kalimantan Timur. Keberadaan dan peran instansi kehutanan yang pada saat itu adalah setingkat dengan direktorat jendral di bawah institusi Departemen Pertanian, kian penting tatkala sejak tahun 1983 mulai ditingkatkan menjadi sebuah lembaga yang membawahi sebuah departemen penuh, yaitu Departemen Kehutanan dengan Menteri Kehutanan pertama adalah Dr. Soejarwo. Persoalannya, dalam perkembangan pengelolaan dan pengusahaan hutan nasional timbul berbagai permasalahan yang bermuara pada lahirnya berbagai dampak negatip. Berbagai dampak negatip tersebut bermuara pada beberapa permasalahan mendasar yang tidak pernah diupayakan solusinya sehingga tumbuh berkembang dan menjadi akumulatif. Salah satu permasalahan dalam praktek pengusahaan hutan berbasis HPH yang berlangsung selama hampir empat dekade tersebut adalah pendekatan sistemnya yang bersifat sentralistis. Implikasinya, keberadaan dan peran Departemen Kehutanan demikian dominan, sementara di daerah kepentingan pusat diaktualisasikan melalui institusi Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi sedangkan di tingkat kabupaten ditangani oleh Kantor Cabang Dinas Kehutanan. Praktis pada saat itu, semua berasal dari pusat mulai dari perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi (Monev). Bahkan, setiap ide maupun gagasan berkenaan dengan kegiatan kehutanan harus berasal dan bersumber dari pusat. Maka, berkembanglah sebuah paham kelola hutan yang disebut dengan pengelolaan hutan berbasis negara atau stated based forest management. Tak mengherankan bila kemudian berkembang sebuah pemeo kritis yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hingga masyarakat lokal yang langsung berhadapan (baca : memiliki) sumber daya hutan hanya sekedar
3
menjadi penonton. Komentar yang lebih sarkastis (baca : vulgar) justru mengemuka bahwa keberadaan dan peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal tidak lebih hanya sekedar menjadi pelengkap. Ironisnya, jabatan pelengkap mereka masih diembel-embeli dengan sebutan pelengkap penderita. Karakter lain menonjol yang menjadi permasalahan mendasar dalam praktek pengusahaan hutan berbasis HPH adalah keseragaman (uniformitas) sistem kelola hutannya. Pada saat itu, sistem kelola hutan menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Indonesia atau TPTI yang ditetapkan pada tahun 1989 sekaligus merupakan penyempurnaan dari sistem silvikultur Tebang Pilih Indonesia atau TPI yang ditetapkan pada tahun 1972. Secara garis besar, sistem silvikultur TPTI mengatur tata cara penebangan dengan pembatasan ukuran limit diameter dan jenis-jenis pohon komersial tertentu yang boleh ditebang. Pasca penebangan, setiap pemilik HPH harus melakukan penanaman kembali (baca : rehabilitasi) sekaligus pemeliharaan tegakan tinggal yang akan menjadi sumber panenan tegakan pada siklus berikutnya. Peraturan yang berisi sistem kelola hutan tropis Indonesia yang memiliki berbagai karakteristik khas dan spesifik tersebut -yang sesungguhnya sangat bagus dan ideal- namun karena lemahnya pengawasan pemerintah pusat justru menjadi salah satu kelemahan kelola hutan Indonesia, termasuk kelola hutan Kalimantan Timur. Sistem TPTI justru menjadi salah satu sumber penyimpangan hingga akronim TPTI diplesetkan untuk menggambarkan rendahnya komitmen pengusaha HPH menjadi Tebang Pasti Tanam Insya allah, atau singkatan TPTI digunakan untuk menggambarkan perilaku koruptif aparat birokrasi kehutanan menjadi Telepon Pengusaha Terima Imbalan. Perilaku masa lalu yang kemudian menuai bencana di masa kini. Termasuk dampak buruknya berupa stigma kehutanan dalam bentuk hujatan dan cemoohan, baik kepada aparat kehutanan maupun kalangan pengusahanya. Terakhir, kelemahan sistem kelola hutan berbasis HPH di masa lalu bermuara pada ketimpangan penguasaan hak kelola hutan (baca : HPH) yang hanya berada pada segelintir individu yang umumnya merupakan kroni penguasa atau pejabat pusat. Merupakan sebuah fakta umum pada saat itu, 4
tatkala seorang pengusaha hutan menguasai hingga jutaan hektar hutan produksi dalam bentuk HPH. Sementara, para pengusaha pribumi, apalagi pengusaha lokal yang umumnya tidak cukup memiliki akses ke pusat atau ring terdalam penguasa hanya mampu menjadi “mitra semu� pemegang saham minoritas dalam bentuk koperasi sebagai penunjuk bahwa sang pengusaha penguasa jutaan hektar telah melibatkan partisipasi stakeholder lokal. Sebuah struktur penguasaan hutan dan lahan yang dalam sejarah kehutanan Indonesia kemudian menghasilkan sebuah revolusi ideologis dalam bentuk jargon hutan untuk rakyat atau forest for people.
Tantangan dan Peluang Kehutanan Ke Depan Sesuai amanat konstitusi, hutan merupakan salah satu kekayaan negara yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya dewasa ini maka keberadaan dan peran hutan di berbagai tingkatan menjadi kian strategis. Di tingkat lokal, keberadaan sumber daya hutan menjadi salah satu tumpuan terbesar pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk dapat menjadi sumber penghidupan yang akan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sementara di tingkat nasional eksistensi dan fungsi hutan menjadi sangat vital mengingat peran yang diemban bersifat multidimensi. Selain fungsi ekonomi, hutan juga mengemban fungsi ekologi dan sosial. Hutan juga menjadi tumpuan bagi pengembangan berbagai sektor lain yang kini memiliki potensi dan nilai ekonomi yang sangat besar, seperti kebun sawit, tambang batu bara, pertanian, perumahan, serta berbagai kepentingan lain. Tak kalah penting, di tingkat global hutan tropis Indonesia –yang merupakan hutan tropis terluas ketiga setelah Brazil dan Kongo- juga menjadi tumpuan harapan komunitas internasional dalam upaya meredam ancaman bahaya pemanasan global atau global warming yang bermuara pada terjadinya perubahan iklim (climate change). Sebuah situasi global yang juga akan sangat mencancam eksistensi seklaigus kelangsungan kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi. Sebuah tantangan namun juga
5
peluang yang akan mampu meningkatkan peran kehutanan dan eksistensi bangsa Indonesia di kancah pergaulan internasional. Semua itu akan menghasilkan berbagai skema dan skenario yang harus mampu memberikan kontribusi optimal bagi kepentingan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Dengan konfigurasi perkembangan dan perubahan lingkungan strategis tersebut di atas, maka tantangan terbesar sektor kehutanan kedepan adalah konflik hutan dan lahan. Dewasa ini, kawasan hutan menjadi ajang perebutan atas penguasaannya yang akan tercermin dari hak kelola dan hak pemanfaatan para pihak. Mengingat potensi hutan tiudak semata-mata dalam bentuk tegakan, melainkan juga lahan beserta isi bumi di bawahnya, maka ancaman konversi untuk kepentingan sektor lain, terutama kebun dan tambang menjadi sangat dominan. Meskipun secara konseptual Departemen Kehutanan selalu memiliki komitmen untuk mempertahankan kawasan hutan, kenyataannya konversi areal hutan menjadi kawasan non hutan terus mengalami penngkatan. Termasuk konversi hutan untuk kepentingan lain di kawasan hutan lindung sebagaimana tercermin dari PP No. 2 Tahun 2008 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang kini menuai kontroversi. Jelas, dewasa ini sangat dibutuhkan sebuah revitalisasi di jajaran Departemen Kehutanan dan dinas-dinas kehutanan di seluruh Indonesia sehingga jajaran aparat kehutanan mampu mengantisipasi sekaligus merespon secara konstruktif tantangan zaman yang dihadapi. Pengalaman 25 tahun kiprah Departemen Kehutanan beserta seluruh jajarannya harus mampu memberikan sebuah proses pembelajaran, bagaimana merumuskan kebijakan pembangunan kehutanan nasional ke depan yang lebih memberikan peran secara sejajar pemerintah
daerah
dalam
kerangka
desentralisasi
dan
dekonsentrasi.
Sementara, kemajemukan kondisi hutan Indonesia pasca empat dekade pengelolaan hutan berbasis HPH juga harus mampu memberikan peluang seluas-luasnya pengembangan sistem kelola hutan yang bersifat lokal sesuai potensi sosial, ekonomi, lingkungan dan budaya komunitas lokalnya. Bukan lagi zamannya bila Pemerintah menerapkan sebuah sistem yang seragam, sementara kondisi hutan sudah sangat beragam.
6
Pada akhirnya, di tengah usia seperempat abad tantangan Departemen Kehutanan maupun sektor kehutanan ke depan akan semakin berat dan kompleks, seiring dengan perkembangan dan perubahan lingkungan strategis di tingkat lokal, nasional maupun global. *******
7