“PERUBAHAN IKLIM, suatu kekhawatiran bersama yang perlu diwaspadai� Oleh:
H. Awang Faroek Ishak
Disampaikan pada acara Lokakarya Nasional Inisiatif Daerah Dalam Mengantisipasi Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim
Balikpapan, 1 Desember 2009
Perubahan iklim MERUPAKAN RANGKAIAN SEBABAKIBAT DARI PERUBAHAN UNSUR-UNSUR IKLIM, KHUSUSNYA SUHU UDARA DAN CURAH HUJAN YANG TERJADI BERANGSUR-ANGSUR DALAM JANGKA WAKTU PANJANG ANTARA 50-100 TAHUN. Secara sederhana perubahan iklim dapat diartikan sebagai perubahan suhu, tekanan udara, angin, curah hujan, dan kelembaban sebagai akibat dari pemanasan global. Sementara itu, pemanasan global adalah meningkatnya temperatur rata-rata bumi sebagai akibat dari akumulasi panas di atmosfer yang disebabkan oleh efek rumah kaca.
Hasil penelitian dan analisis Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (The Intergovernmental Panel on Climate Change /IPCC) 2007 perubahan iklim akan mengubah distribusi geografis penutupan lahan di wilayah hutan hujan tropis di seputaran dunia, termasuk jenis-jenis pohon yang penting secara regional, seperti Meranti di hutan tropis di Indonesia, Gula Maple di New England dan hutan boreal di Alaska. Perubahan suhu dan curah hujan diharapkan dapat mengubah kondisi, komposisi, dan produktivitas hutan. Perubahan iklim dikhawatirkan akan mendorong migrasi jenis pohon yang mengakibatkan perubahan dalam distribusi geografis jenis hutan dan kombinasi spesies baru dalam hutan.
Dampak perubahan iklim terhadap hutan yang terjadi di Kalimantan Timur yaitu terjadinya perubahan penggunaan lahan. Menghadapi dampak perubahan iklim yang bersumber dari berkurangnya emisi seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, diperlukan usaha dan pemikiran yang serius karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia, flora dan fauna. Karena itulah 3 Gubernur dari pulau Kalimantan yaitu Gubernur Kaltim (sebagai anggota tetap ke-11 GC), Kalbar, Kalteng, dan utusan Gubernur Sulut mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Gubernur tentang Iklim Global/Governor Global Climate Summit (GGCS) 2009 ke-2 di Los Angeles, Amerika 30 Sept-2 Okt 2009.
GGCS yang digelar oleh Gubernur California, Arnold Schwarzenegger, dalam rangka menyongsong konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC-COP) di CopenhagenDenmark, Desember 2009 yang ditujukan untuk meningkatkan kerja sama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan
STRATEGI BERSAMA DALAM GGCS membangun ekonomi hijau (green economy), energi bersih berkelanjutan (suistainable clean energy),
mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, mengurangi emisi gas rumah kaca. Strategi ini diterapkan dalam kerangka mendukung perjanjian global tentang perubahan iklim, seperti yang diamanatkan PBB
GGCS 2009 dihadiri lebih dari 1.200 peserta dari berbagai negara diawali dengan sesi Governor Climate and Forest (GCF) Workshop yang juga dihadiri sejumlah gubernur dari Indonesia yang telah menjadi anggota GCF,yakni Gubernur DKI Jakarta, Aceh, dan Papua yang telah menjadi anggota tetap sejak 2008.
Pejabat penting lain yang hadir adalah utusan dari Obama Administration Officials, utusan PBB dan berbagai organisasi internasional, serta perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat.
8 PRINSIP PENTING DALAM GGCS 2009 Adapting to Climate Change The Unavoidable Threat Managing Water Resources in a Changing Climate Comerstone of the Global Carbon Market Opportunities for Industry in a Carbon Constrained World Forestry Solution Feeding the World and Fighting Climate Change Building upon Subnational Leadership on the Road to Copenhagen
Dalam forum GGCS 2009 oleh Gub. Awang Faroek Ishak (AFI) dijelaskan bahwa masalah perubahan iklim terjadi sejak 15 tahun yang lalu sebagai akibat terjadinya pemanasan global. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam suatu konvensi yang ditandatangani bersama pada 2007 di Bali dalam COP (Conference of the Parties) ke-13 yang berjudul United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
2 KESEPAKATAN HASIL GGCS 2009 1. Governor's Summit Declaration 2. A Call For Leadership. Dalam Deklarasi Gubernur tersebut ditegaskan perlindungan sumber daya alam, penerapan kebijakan lokal, dan perlindungan masyarakat yang berisiko terkena dampak perubahan iklim. Dalam A Call For Leadership merupakan imbauan kepada tiga kepala negara besar dunia, yaitu Presiden Brasil, Presiden Amerika, dan Presiden Indonesia mengenai kebijakan tentang kehutanan dan iklim (forests and climate policy).
GOVERNOR'S SUMMIT DECLARATION 1. mereduksi emisi gas rumah kaca di sektorsektor potensial; 2. menciptakan manfaat mutualistik bagi para penandatangan deklarasi. 3. penguatan program-program yang ada. 4. investasi pada bidang-bidang teknologi ramah lingkungan. 5. menumbuhkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup dengan teknologi yang bisa mereduksi emisi gas rumah kaca. 6. memperhatikan riset-riset pembangunan. 7. membangun program pertukaran peneliti, pendidik, dan mahasiswa. 8. mempercepat pembangunan kapasitas pemantauan dan pelaporan.
ISU YANG DIUSULKAN AFI DALAM SIDANG GGCS 2009 : MENGGALI SISTEM TRANSPORTASI DAN MOBILISASI BERSIH DARI EMISI GAS RUMAH KACA meliputi aspek tipe kendaraan, bahan bakar, kebijakan pendekatan, perencanaan tata ruang terkait dengan infrastruktur dan sistem transportasi
MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP LEGISLASI TENTANG PERUBAHAN IKLIM NASIONAL penguatan peraturan dan koordinasi untuk mereduksi emisi gas rumah kaca
MEMBANGUN UPAYA-UPAYA ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM GLOBAL kolaborasi dalam penyusunan rencana terpadu menyelamatkan masyarakat dan alam, advokasi pembangunan ekosistem berbasis strategi adaptasi untuk meningkatkan ketahanan dan perlindungan sumberdaya alam yang mempengaruhi kehidupan, penerapan kebijakan lokal dan nasional dan program perlindungan masyarakat berisiko tinggi terkena dampak perubahan iklim
MENYOSIALISASIKAN PERAN PEMERINTAH SUB-NASIONAL DAN NASIONAL DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM mekanisme dukungan pendanaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan
Selanjutnya ditekankan beberapa hal mendasar yang mewarnai suasana penandatanganan Governor's Summit Declaration 2009 adalah adanya semangat kebersamaan di antara semua penyelenggara. Selanjutnya, para peserta juga sepakat melakukan kerja sama untuk mempromosikan peran pemerintah sub-nasional (provinsi) dalam mengatasi perubahan iklim global pada pertemuan UNFCCC ke15 di Copenhagen Denmark, Desember mendatang.
A CALL FOR LEADERSHIP surat imbauan yang ditujukan khusus kepada : 1. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva 2. Presiden Amerika Serikat Barack Obama 3. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono • ''A Call for Leadership adalah imbauan tentang peran kepemimpinan kepala negara khususnya yang terkait dengan kebijakan kehutanan dan iklim (forests and climate policy).” • Awang Faroek menjelaskan bahwa Brazil dan Indonesia merupakan dua negara yang memiliki hutan huian tropis terluas di dunia.
Seluruh peserta sepakat untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial untuk mengatasi persoalan perubahan iklim global.
Mereka juga sepakat untuk melakukan pendekatan teritorial bersifat koordinatif dan kolaboratif untuk meningkatkan efektivitas dalam memerangi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Hutan merupakan komponen kunci problema perubahan iklim. Deforestasi yang sebagian besar terjadi di daerah tropis menyumbang sekitar 20% dari emisi gas rumah kaca antropogenik ke atmosfer bumi. Jumlah ini melebihi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi global saat ini dan kurang lebih setara dengan emisi CO2 dari Cina dan Amerika Serikat pada 2005.
"A Call for Leadership mengusulkan agar program REDD (Reduce Emissions from Deforestation dan Degradation) dimasukkan ke dalam kebijakan pengelolaan hutan dan iklim di Indonesia, Brasil dan berbagai negara berkembang lainnya karena diyakini akan memberikan arti penting dalam mengantisipasi perubahan iklim“. REDD juga dinilai sebagai salah satu opsi bagi mitigasi iklim dengan biaya yang rendah.
Fungsi hutan teramat penting dalam memproteksi iklim. Karena itu, Brazil, Amerika Serikat, dan Indonesia diimbau untuk mengindahkan delapan (8) hal yang tertuang dalam Governors' Climate & Forests Principles, sebagai berikut:
1. SUBNATIONAL ACTION Negara bagian, provinsi, dan tingkat pemerintahan lokal lainnya memiliki peran kritis untuk memasukkan unsur hutan ke dalam kebijakan iklim. Kolaborasi antarnegara bagian dan provinsi merupakan hal strategis dalam membangun kerangka kerja bagi pelaksanaan program REDD. Para presiden diimbau untuk memberikan provinsi bagi pelaksanaan aksi REDD tingkat subnasional di masing-masing negara.
2. ROBUST PROVISIONS AT SCALE Setiap provinsi akan mengurangi emisi bersumber dari deforestasi. Berbagai tingkat pemerintahan harus mendapatkan penggantian yang sepadan. Perlu ada mekanisme perancangan kebijakan mobilisasi dana pendukung pelaksanaan kebijakan iklim di tingkat nasional
3. MARKET and FUNDS Setiap upaya pembiayaan program REDD dan aktivitas karbon hutan lainnya harus melibatkan sektor keuangan publik untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan menciptakan pasar
4.ENVIRONMENTAL INTEGRITY Menyertakan program REDD dan aktivitas karbon hutan lainnya ke dalam kebijakan iklim harus dilengkapi dengan standar dan protokol yang menjamin bahwa setiap kredit untuk kegiatan-kegiatan tersebut adalah riil, permanen, terinci, dan dapat diverifikasi. Tidak dibenarkan REDD dan aktivitas karbon hutan lainnya mempengaruhi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di sektor lainnya
5. SIMPLICITY and TRANSPARENCY Mekanisme kebijakan untuk REDD dan aktivitas karbon hutan lainnya harus sederhana dan transparan. Diperlukan kehati-hatian untuk tidak mempertanyakan terlalu banyak kapasitas REDD dalam mengatasi masalah non-klimatik
6. PHASED APPROACH Pendekatan secara konservatif perlu dilakukan segera untuk mereduksi emisi deforestasi di wilayah yang memerlukan penanganan secepatnya tanpa memperhatikan di tingkat pemerintahan mana wilayah itu berada
7. EQUITY & LOCAL PARTICIPATION Tiap keberhasilan usaha memasukkan hutan ke dalam kebijakan iklim harus mencakup mobilisasi dan partisipasi masyarakat lokal sekitar hutan, yang kehidupannya bergantung pada sumber daya hutan. Hal itu mencakup kerangka kerja dan prosedur yang transparan untuk menjamin arti penting partisipasi masyarakat lokal serta kepatutan mereka untuk memperoleh manfaat dari program REDD atau aktivitas karbon hutan lainnya. Bila manfaat dari pelaksanaan REDD tidak dinikmati masyarakat lokal maka keberhasilan usaha yang telah dicapai tidak akan berkelanjutan 8. VERTICAL COORDINATION Kebijakan iklim nasional dan internasional yang menyangkut hutan harus dibangun dengan memperhatikan institusi-institusi dan peraturan, agar aktivitas projek dapat terkait dengan aktivitas nasional serta intemasional dan agar ada jaminan bagi terselenggaranya koordinasi antar-program
Dengan difokuskannya masalah kependudukan yang diindikasikan juga berpengaruh terhadap perubahan unsur-unsur iklim khususnya suhu udara dan curah hujan di daerah transisi yang signifikan terkait dengan pergeseran lokasi dan komposisi hutan maka isu perubahan iklim menjadi lebih penting.
Seiring berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark akan ada momen penandatanganan perjanjian bantuan untuk pendanaan dalam kerangka bantuan melalui mekanisme trust fund. Saat ini program-program adaptasi di Indonesia masih dalam proses penyusunan yang didasarkan masukan yang berasal usulan dana dari setiap provinsi. Bantuan ini datang melalui mekanisme trust fund (Indonesia Climate Change Trust Fund) jumlahnya agak besar karena negara-negara maju amat berminat memberikan bantuan pada program mitigasi.
Sebagai gambaran bantuan mitigasi untuk Indonesia ini, Inggris telah menyiapkan dana 10 juta poundsterling atau sekitar Rp 140 miliar yang bisa digunakan untuk proyek-proyek berbasis lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon. Sesuai janji Presiden SBY baru-baru ini, bantuan mitigasi ini diharapkan dapat meningkatkan penurunan emisi karbon sampai 26 persen dari trayektori emisi pada 2020. Tetapi bila dimanfaatkan dengan sikap bisnis tertentu (business as usual), diprediksi emisi karbon dapat mencapai 41 persen dengan bantuan internasional tambahan.
PENANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN?
$, €, ¥, £
Rp Mitigasi Perubahan Iklim
Indonesia Fund Manager
Pembeli/ investor Carbon credits
Administratrasi Monitoring dan evaluasi Hukum
National registry
PENGGUNAAN LAHAN
OPPORTUNITY COST DEFORESTASI ($/ha) Medium
Kayu Hutan tanaman
TYPE HUTAN
TANAH
EMISI (t CO2)
Tinggi
450
BREAKEVEN HARGA CO2($/t) Medium
Primer
110
4
Tinggi
1,073
6,110
Sekunder
Mineral
551
2
11
399
4,388
Sekunder
Gambut
884
0.5
5
1,523
6,560
Primer
Mineral
661
2
10
Hutan tanaman
849
7,010
Primer
Gambut
995
1
7
Tanaman sawit
3,963
Sekunder
Mineral
551
7
4,265
Sekunder
Gambut
1,218
4
4,413
Primer
Mineral
661
7
4,715
Primer
Gambut
1,328
4
Sekunder
Mineral
551
0.1
Primer
Mineral
661
1
Kayu
Kayu + Tanaman sawit
Karet Kayu + Karet
36 486
APA YANG HARUS DIBANGUN OLEH INDONESIA? Baseline /Reference Emissions Level
Berapa banyak hutan yang akan hilang di masa depan?
Penurunan Deforestasi
Apa yang bisa dilakukan untuk menurunkan deforestasi? Apa yang diperlukan untuk melaksanakannya? Berapa biaya yang diperlukan? Dari mana kita akan mulai?
Monitoring
Pasar Carbon ($)
Mekanisme Distribusi
Bagaimana kita membuktikan bahwa benar telah terjadi penurunan laju deforestasi dan kerusakan hutan?
Siapa yang boleh menjual karbon hutan?
Bagaimana hasil pembayaran karbon akan didistribusikan untuk memberikan insentif bagi yang telah menurunkan deforestasi?
Siapa pembelinya? Bagaimana harga karbon akan ditentukan? Bagaimana karbon akan ditransaksikan dan bagaimana pengaturannya?
Siapa yang berhak menerima hasil pembayaran?
Untuk memonitor data perubahan iklim di Propinsi Kaltim, telah dibentuk Badan
Penanggulangan Bencana Kaltim yang direncanakan dapat memonitor dan menyiapkan Peta Rawan Dampak Perubahan Iklim yang untuk Kaltim mendasarai kesepakatan payung berisi kesepakatan tentang persentase penurunan angka emisi karbon baru pengganti Protokol Kyoto pada Juni 2010.
Kawasan hutan; Komposisi Hutan; Produktivitas Hutan
Stabilnya
berpengaruh pada:
Perubahan Iklim Hutan Terkendalinya kependudukan; Terjadi Perubahan dalam: kesehatan dan produktivitas hutan; Terencananya Tata Ruang jangkauan geografis jenis pohon tertentu; migrasi jenis pohon Menciptakan
Kestabilan Suhu dan Curah Hujan
Kestabilan suhu dan curah hujan pada gilirannya dapat mengubah produksi kayu, kegiatan rekreasi luar ruangan, kualitas air, satwa liar dan tingkat penyimpanan karbon. SECARA UMUM, HUTAN SENSITIF TERHADAP VARIABILITAS IKLIM DAN PERUBAHAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEHATAN LINGKUNGAN HUTAN-SUHU, CURAH HUJAN, ATMOSFER KADAR KARBON DIOKSIDA (CO 2) DAN GAS-GAS RUMAH KACA LAIN DAN CUACA EKSTREM. PERISTIWA-PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN SECARA LANGSUNG AKAN TERUS MERUBAH LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS MANUSIA.
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN POHON JUGA AKAN MENGUBAH TINGKAT PENYIMPANAN KARBON (ATAU KARANTINA) DI POHON-POHON DAN TANAH.
PENINGKATAN PENYERAPAN KARBON AKAN MENGHAPUS LEBIH CO2 DARI ATMOSFER (UMPAN BALIK NEGATIF YANG MENGURANGI PERUBAHAN IKLIM), SEDANGKAN KERUGIAN KARBON MELALUI GANGGUAN HUTAN AKAN MENGHASILKAN LEBIH BANYAK CO 2 MEMASUKI ATMOSFER (UMPAN BALIK POSITIF YANG MEMPERKUAT PERUBAHAN IKLIM).
PERUBAHAN IKLIM JUGA DAPAT MEMPROMOSIKAN PENINGKATAN PENYAKIT DAN HAMA YANG MENYERANG POHON-POHON DARI JENIS APAPUN.
perubahan iklim diharapkan dapat tetap meningkatkan pertumbuhan hutan walau dalam skala yang rendah, namun dalam jangka panjang berikutnya dikhawatirkan akan menyebabkan perubahan iklim yang menciptakan penurunan potensi luas hutan. Dalam hubungan dengan Kesehatan dan Efek Lingkungan banyak elemen masyarakat dalam ini manusia dan lingkungan yang peka terhadap variabilitas iklim dan perubahan cuaca. Kesehatan manusia, pertanian, ekosistem alami, wilayah pesisir, serta pemanasan dan pendinginan merupakan contoh persyaratan sistem sensitif iklim.
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC, 2007) menyimpulkan bahwa "dampak perubahan iklim akan bervariasi secara regional tetapi, dikumpulkan dan diskon sampai sekarang, mereka sangat mungkin untuk menerapkan biaya tahunan yang bersih akan meningkat dari waktu ke waktu sebagai peningkatan suhu global.�
Sejauh mana dampak perubahan iklim, dan apakah efek ini terbukti berbahaya atau menguntungkan, akan bervariasi menurut wilayah, dari waktu ke waktu, dan dengan kemampuan yang berbeda dan sistem lingkungan masyarakat untuk menyesuaikan diri atau mengatasi perubahan.
Untuk meneliti, memantau dan menganalisa perubahan iklim secara global, PBB melalui program lingkungan PBB (United Nations Environment Programme/UNEP) dan Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/ WMO) membentuk Panel antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim (The Intergovernmental Panel on Climate Change /IPCC) pada 1988.
Dari data di IPCC yang diperoleh, di beberapa ketinggian dan ekosistem lintang telah dipengaruhi oleh perubahan iklim. Para peneliti IPCC ditinjau dari hasil studi yang disiarkan relevan sistem biologis, menyimpulkan bahwa 20 - 30% dari spesies menghadapi risiko kepunahan dari dampak perubahan iklim di abad ini jika iklim global melebihi suhu 2-3 C (3,6-5,4 F).
• Untuk memantau dan menganalisa perubahan iklim secara global di Kaltim, kiranya perlu dipikirkan untuk membentuk Panel antar Propinsi di Kalimantan untuk memonitor Perubahan Iklim di wilayah Pulau Kalimantan. • Panel antar Propinsi dimaksud dimasukkan dalam satu institusi yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Prov. Kaltim sebagai:
KERJASAMA PEMANTAU PERUBAHAN IKLIM (KPPI)-PULAU KALIMANTAN yang secara Internasional menginduk ke IPCC (Intergovernment Panel on Climate Change).
Isu perubahan iklim (climate change) memang menjadi pembicaraan serius belakangan ini. Dampaknya yang sangat besar terhadap berbagai sektor, mendorong warga dunia untuk melakukan langkah adaptasi dan mitigasi. Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA), Juli – November 2007, telah melaksanakan analisis mekanisme distribusi insentif ďƒ¨ merupakan salah satu input dalam penetapan pengaturan/ pengelolaan/ distribusi dana insentif REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation).
PROSES DISTRIBUSI PEMBIAYAAN Pembiayaan Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Perusahaan Masyarakat
Tujuan utama
Menurunkan laju DD nasional
Menurunkan laju DD daerah
Mengurangi laju DD di areal perusahaan
Mengurangi laju DD di sekitar desa
Tujuan berikutnya
Pengembangan ekonomi
Pengembangan ekonomi
Meningkatkan keuntungan
Alternatif mata pencaharian
Re-distribusi REDD
DepkeuDephu tpemprov/pem da/perusahaan/ masy.
BappedaDinas /KPHKecamat an/perusahaan/ masy.
Perusahaanpe Tokoh masyanggota megang saham/customer/ masy. masy. lokal
Cara Mendistribusikan
Anggaran pem. (BLU), BUMN, Trust fund
Anggaran pemda Anggaran (BLU lokal), perusahaan, BUMD LSM, kemitraan perus-masy.
Organisasi masyarakat
DD = Deforestasi dan Degradasi
PEMBIAYAAN DAN DISTRIBUSI Pembayaran kredit karbon
Pembeli
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
Perusahaan
Kelompok Masyarakat
Distribusi
• Pemanasan Global dan Mitigasi Perubahan Iklim merupakan bagian dari dampak Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), maka penanganan dan pemeliharaan kawasan hutan khususnya kewenangan pengelolanya agar dapat ditegaskan di instansi Dinas Kehutanan di setiap propinsi yang berkoordinasi dengan: 1. Pengelola Dana; 2. Lembaga Pendata; 3. Lembaga Pemantau; 4. Lembaga Hukum; 5. Agen Pengurang Emisi; dan 6. Lembaga Audit.
KELENGKAPAN ORGANISASI DAN PERAN Entitas
Peran dan Tanggung Jawab
Pengelola dana di tingkat nasional dan lokal (misal BLU)
Menyediakan dana investasi kegiatan REDD Menerima dana dan mendistribusikan kepada para aktor Memasarkan “kredit REDD Indonesia hijau� kepada pembeli di tingkat internasional
Lembaga pendata
Mencatat jumlah kredit dan menyediakan informasi bagi publik tentang kinerja Menelusuri langkah aktor yang terlibat
(misal BPN, Baplan)
Lembaga pemantau (misal BPS, LSM)
Lembaga hukum (misal legislatif, Dephut, BPN)
Agen pengurang emisi dan penyedia alternatif matapencaharian
Lembaga audit (misal
Menghitung stock C dan pengurangan emisi sesuai baseline / target Memastikan ketepatan pihak penerima dana memastikan pembeli bahwa tidak ada dampak negatif (sosial dan lingkungan) Menyusun aturan mekanisme REDD Menyesuaikan aturan yang ada dan membantu penegakan hukum Membantu menyelesaikan perselisihan
Agen dan perusahaan membangun proses dan mekanisme redistribusi dana REDD kepada para pihak lokal dan menjamin akuntabilitasnya
Memastikan dana tidak disalahgunakan BPK, KPK dan PPATK) dan Melakukan pengawasan sistem REDD lembaga verifikasi
Kadang kuberharap untuk bisa kembali ke masa lampau dan meyakinkan umat manusia untuk mengerti apa yang akan terjadi ... ... Pada saat itu masih ada kemungkinan dan waktu bagi kita untuk melakukan upaya menyelamatkan planet bumi ini!