MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 101 /KPTS-II/2000 TENTANG PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES SELUAS ± 73.625 (TUJUH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES Nomor 393/MTI/Menhut-PP/VI/98 tanggal 25 Juni 1998 dan Nomor 880/MTI/GUBKT/X/1998 tanggal 5 Oktober 1998 tentang Permohonan Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) di Provinsi Kalimantan Timur; 2. Akta Nomor 24 tanggal 30 Oktober 1971 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES, yang dibuat dihadapan Ny. Adasiah Harahap Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor Y.A. 5/383/23 tanggal 2 Nopember 1973 dan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 3 April 1974 dihadapan Notaris yang sama.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 207/Kpts/Um/3/1979 Tanggal 22 Maret 1979 Kepada PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas ± 27.000 (dua puluh tujuh ribu) hektar yang terletak Di Provinsi Kalimantan Timur, c. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 304/KptsII/1999 tanggal 7 Mei 1999, Kepada PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES telah diberikan persetujuan prinsip sementara pembaharuan HPH Alam untuk Jangka waktu 2 (dua) tahun, atas areal hutan produksi seluas ± 65.550 (enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh) hektar yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur; d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang.....
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967, Tentang Iuran Hak Pengusahaan hutan dan Iuran Hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil hutan Pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, tentang Dana Reboisasi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 23. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan :
Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/13237/Proda.2.2/EK tanggal 14 Desember 1998. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Memberikan Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) kepada PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES atas areal hutan Produksi seluas Âą 73.625 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima) hektar yang terletak di kelompok hutan Sungai Enggelam dan Sungai Payang Ulu, Kabupaten Kutai, Propinsi Kalimantan Timur, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini. KEDUA.....
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja HPH alam tersebut Amar Pertama ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan.
KETIGA
:
Kepada PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES diberuikan hak untuk menanam, menebang, mengangkut, menjual dan atau mengolah hasil hutan dari areal kerja yang diberikan kepadanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES wajib : 1. Mengalokasikan sahaam untuk Koperasi Masyarakat sekitar areal kerja HPH Alam sebagai hak kompensasi masyarakat, sehingga komposisi saham PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES menjadi : a. PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES sebesar 80 %; b. Koperasi masyarakat sekitar areal kerja HPH Alam sebesar 20 % (10% dialihkan langsung pada saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 (lima) tahun dengan hak opsi kenaikan sebesar 1% setiap tahun); 2. Mengikutsertakan anggota masayarakat setempat dalam segmen kegiatan pengusahaan hutan. 3. Menempatkan tenaga teknis kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini. 4. Menempatkan sekurangnya satu orang tenaga profesional kehutanan dalam jajaran Direksi dan atau Komisaris perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KELIMA
:
PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES, wajib memenuhi berbagai aspek, yaitu : 1.
Aspek Administratif : a. Membayar iuran hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 32. b. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Aspek Sosial ekonomi: a. Menyediakan dan mendistribusikan/menjual 5% kayu produksi RKT-nya untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku. b. Membantu peningkatan taraf hidup masayarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar areal HPH Alam-nya dalam rangka melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan, dengan meningkatkan jumlah pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Aspek Pembinaan Hutan dan Lingkungan: a. Membuat persemaian bibit unggul dengan sitem vegetatif dan atau generatif. b. Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif adalam areal kerjanya minimal 300 (tiga ratus) hektar per tahun dan selesai selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. KEENAM.....
KEENAM
:
Apabila PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dan Lampirannya, maka HPH Alam PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT), Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan per tahun, berpedoman pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Lima Tahun (RKL) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini dan lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 maret 1999, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 26 Desember 2000
Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN
Ttd.
Ttd.
SOEPRAYITNO, SH.MM NIP. 080020023
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Sdr. Pertanian; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup Sdr. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Sdr. Direktur Utama PT. MARIMUN TIMBER & INDUSTRIES. LAMPIRAN