MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 106 /KPTS-II/2000 TENTANG PENGGABUNGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 860/KPTS-II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS + 95.646 (SEMBILAN PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH ENAM) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM PT. SUKA JAYA MAKMUR II YANG DIBERIKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 861/KPTS-II/1999 TANGGAL 12 OKTOBER 1999 ATAS AREAL SELUAS + 75.694 (TUJUH PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) HEKTAR DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT, SELANJUTNYA DIBERIKAN KEPADA PT. SUKA JAYA MAKMUR SELUAS 171.300 (SERATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS) HEKTAR MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat PT. SUKA JAYA MAKMUR Nomor 22/PH/SJM/XI/2000 tanggal 29 Nopember 2000, perihal permohonan penggabungan Hak Pengusahaan Hutan Alam (HPH Alam) PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I dengan HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT II di Provinsi Kalimantan Barat; 2. Akta Nomor 35 tanggal 18 Pebruari 1975 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). SUKA JAYA MAKMUR, yang dibuat dihadapan Mochamad Damiri, SH. Notaris di Jakarta, terakhir dirubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Nomor 77 tanggal 23 Oktober 1997, dibuat dihadapan Soekaimi, SH. Notaris di Jakarta.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. Bahwa berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor 521/Kpts/Um/8/1979 Tanggal 13 Agustus 1979 jo Nomor 803/Kpts/Um/11/1980 Tanggal 4 Nopember 1980 jo Nomor 310/Kpts/Um/5/1982 Tanggal 5 Mei 1982 Kepada PT. SUKA JAYA MAKMUR telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas ± 294.000 (dua ratus sembilan empat ribu) hektar yang terletak Di Provinsi Kalimantan Barat, dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 12 Agustus 1999; c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 860/Kpts-VI/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Kepada PT. SUKA JAYA MAKMUR I telah diberikan pembaharuan HPH Alam untuk Jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun, atas areal hutan produksi seluas ± 95.646 (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Pesaguan – Sungai Tayap – Sungai Biya, Provinsi Kalimantan Barat; d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 861/Kpts-VI/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Kepada PT. SUKA JAYA MAKMUR II telah diberikan pembaharuan HPH Alam untuk Jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun, atas areal hutan produksi seluas ± 75.694 (tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Pesaguan – Sungai Tayap – Sungai Biya, Provinsi Kalimantan Barat; e. bahwa...
e. bahwa berdasarkan surat Inspektorat Jenderal Nomor 289/III/Sker-2/2000 tanggal 31 Maret 2000 direkomendasikan bahwa terhadap badan hukum PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I dan badan hukum PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT II, dilakukan perubahan nama badan hukum menjadi PT. SUKA JAYA MAKMUR. f.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menggabungkan HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I dan HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT II menjadi HPH Alam atas nama PT. SUKA JAYA MAKMUR, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967, Tentang Iuran Hak Pengusahaan hutan dan Iuran Hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil hutan Pada Hutan Produksi; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, tentang Dana Reboisasi; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997; 17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000, tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan nomor 728/Kpts-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 23. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Orgamisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Memperhatikan...
Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 522/3311/IV-Bappeda tanggal 14 Agustus 1996. 2. Surat Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 289/III/Sker-2/2000 tanggal 31 Maret 2000; 3. Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 476/VI-PHP/RHS/2000 tanggal 22 Desember 2000. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menggabungkan HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT I yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 860/KptsII/1999 tanggal 12 oktober 1999 atas areal seluas + 95.646 (sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam) hektar di Propinsi Kalimantan Barat dan HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR UNIT II yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 861/Kpts-II/1999 tanggal 12 oktober 1999 atas areal seluas + 75.694 (tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat) hektar di Propinsi Kalimantan Barat, menjadi HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR, atas areal hutan produksi seluas 171.300 (seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Pesaguan – Sungai Tayap – Sungai Biya, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja HPH alam tersebut Amar Pertama ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas dilapangan.
KETIGA
:
Kepada PT. SUKA JAYA MAKMUR Makmur diberikan hak untuk menanam, menebang, mengangkut, menjual dan atau mengolah hasil hutan dari areal kerja yang diberikan kepadanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
PT. SUKA JAYA MAKMUR wajib : 1. Melaksanakan pembangunan perkebunan bagi masyrakat hulu senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar) rupiah sebagai kompensasi atas tidak terdapatnya penduduk/koperasi di sekitar areal HPH Alam-nya. 2. Melaksanakan pembinaan hutan (tegakan tinggal) yang meliputi kegiatan pengkayaan, penanaman dan pemeliharaan, sesuai sistem silviultur yang digunakan. 3. Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif dalam areal kerjanya dan harus selesai selambat-lambatnya 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. 4. Mengamankan hutan di areal kerjanya. 5. mengikutsertakan anggota masyarakat setempat dalam segmen kegiatan pengusahaan hutan. 6. Menempatkan tenaga teknis kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini. 7. Menempatkan sekurangnya satu orang tenaga profesional kehutanan dalam jajaran Direksi dan atau Komisaris perusahaan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KELIMA
:
PT. SUKA JAYA MAKMUR, wajib memenuhi berbagai aspek, yaitu :
1. Aspek...
1.
2.
3.
Aspek Administratif : a.
Membayar Iuran Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b.
Membayar iuran hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 32.
c.
Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aspek Sosial ekonomi: a.
Menyediakan dan mendistribusikan/menjual 5% kayu produksi RKTnya untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.
b.
Membantu peningkatan taraf hidup masayarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar areal HPH Alam-nya dalam rangka melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan, dengan meningkatkan jumlah pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Aspek Pembinaan Hutan dan Lingkungan: a.
Membuat persemaian bibit unggul dengan sitem vegetatif dan atau generatif.
b.
Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif adalam areal kerjanya minimal 300 (tiga ratus) hektar per tahun dan selesai selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KEENAM
:
Apabila PT. SUKA JAYA MAKMUR tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dan Lampirannya, maka HPH Alam PT. SUKA JAYA MAKMUR dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT), Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan per tahun, berpedoman pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Lima Tahun (RKL) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
KEDELAPAN
:
PT. SUKA JAYA MAKMUR harus melunasi kewajiban membayar Iuran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa kerja HPH Alam.
KESEMBILAN
:
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 860/Kpts-II/1999 tanggal 12 Oktober 1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 861/Kpts-II/1999 tanggal 12 Oktober 1999, dinyatakan tidak berlaku lagi.
KESEPULUH
:
Keputusan ini beserta lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun [selama 20 (dua puluh) tahun ditambah daur tanaman pokok yang memiliki nilai ekonomis dominan rata-rata 35 (tiga puluh lima) tahun] dan berdayalaku surut sejak tanggal 13 Agustus 1999, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di...
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 29 Desember 2000
MENTERI KEHUTANAN
ttd. Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc. Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Sdr. Menteri Pertanian; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup; Sdr. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; Sdr. Direktur Utama PT. SUKA JAYA MAKMUR.
LAMPIRAN