MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 11/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ALAM KEPADA PT. WANA AGUNG ASA UTAMA SELUAS + 42.750 (EMPAT PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENTERI KEHUTANAN,
Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. WANA AGUNG ASA UTAMA Nomor 001/VIIPT.WAAU/1999 tanggal 12 Juli tentang Permohonan areal Hak Pengusahaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah; 2. Akta Nomor 24 tanggal 28 Juni 1999 tentang Pendirian Perusahaan Terbatas PT. WANA AGUNG ASA UTAMA, yang dibuat di hadapan R.A. Setiyo Hidayati, SH. Notaris di Palangka Raya.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa areal hutan yang dimohon bukan merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, atau hutan dengan fungsi konservasi lainnya dan berdasarkan hasil survey lapangan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, secara teknis, ekologi, dan ekonomis layak diusahakan; c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1502/Menhutbun-VI/1999 tanggal 24 September 1999 kepada PT. WANA AGUNG ASA UTAMA telah diberikan persetujuan prinsip pencadangan Hak Pengusahaan Hutan, yang terletak di kelompok hutan Sungai Pamai – Sungai Murui, Provinsi Kalimantan Tengah; d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan, dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33; 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang...
6. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1998, jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 289/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hutan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan; 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Memperhatikan :
Rekomendasi Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522.11/021/Ek tanggal 12 Januari 2000. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
: Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. WANA AGUNG ASA UTAMA atas areal hutan seluas + 42.750 (empat puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh) hektar, yang terletak di kelompok hutan Sungai Pamai – Sungai Murui, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Letak dan luas definitif areal kerja HPH tersebut Amar PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. KETIGA...
KETIGA
:
PT. WANA AGUNG ASA UTAMA diberikan hak untuk merencanakan, memungut, mengangkut dan menjual dan atau mengolah hasil hutan dari areal kerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
PT. WANA AGUNG ASA UTAMA wajib: 1. Mengalokasikan saham untuk Koperasi masyarakat sekitar areal kerja HPH Alam sebagai pemegang hak kompensasi masyarakat, sehingga komposisi saham didalam PT. WANA AGUNG ASA UTAMA menjadi: a. PT. WANA AGUNG ASA UTAMA sebesar 70%; b. Koperasi masyarakat sekitar areal HPH sebesar 20% (10% dialihkan langsung pada saat Koperasi terbentuk); c. BUMD sebesar 10%; 2. Merealisasikan saham kepada dan BUMD yang dikuatkan dalam Akta Notaris, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. 3. Mengingutsertakan anggota masyarakat setempat dalam segmen kegiatan pengusahaan hutan. 4. Membuat pernyataan di hadapan Notaris bahwa apabila terdapat hutang piutang investasi, penyertaan modal pihak ketiga atau bentuk hutang lain yang dinilai tidak dapat dipertanggung jawab pemegang HPH. 5. Menempatkan tenaga teknis kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini dan sekurang-kurangnya satu orang tenaga profesional kehutanan dalam jajaran Direksi dan atau Komisaris perusahaan selambatlambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KELIMA
:
PT. WANA AGUNG ASA UTAMA wajib memenuhi berbagai aspek, yaitu: 1.
Aspek Administratif : a. Membayar Iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Menyaimpaikan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 32. c. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Aspek Sosial Budaya: Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat tradisional yang ada, dengan dukungan mitra perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
3.
Aspek Sosial ekonomi: a. Menyediakan dan mendistribusikan/menjual 5% kayu produksi RKT-nya untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/Kpts-II/1996. b. Membantu peningkatan taraf hidup masayarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar areal HPH-nya dalam rangka melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan.
4.
Aspek Lingkungan: a. Membuat kebun pangkas dan stek Dipterocarpaceae serta persemaian dari sitem cabutan/biji. b. Menanami...
b. Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif adalam areal kerjanya yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini. KEENAM
:
Apabila PT. WANA AGUNG ASA UTAMA tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dan Lampirannya, maka HPH Alam PT. WANA AGUNG ASA UTAMA dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT), Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan per tahun, berpedoman pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Lima Tahun (RKL) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini dan lampirannya berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 27 November 2000 Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN
Ttd.
Ttd.
SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023
Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Sdr. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah; Sdr. Menteri Pertanian; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Sdr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah; Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup Sdr. Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Sdr. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah; Sdr. Direktur Utama PT. WANA AGUNG ASA UTAMA. Lampiran....