MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 15/Kpts-VI/2000 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN YANG MELIPUTI SELURUH JANGKA WAKTU PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES PROPINSI IRIAN JAYA MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999, diwajibkan untuk menyusun Rencana Karya Tahunan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana arya Pengusahaan Hutan; b. bahwa Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan dan selanjutnya disebut RKPH merupakan dasar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan Pengusahaan Hutan selama jangka waktu Hak Pengusahaan Hutan; c. bahwa sambil menunggu penafsiran Potret Udara yang disahkan oleh Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan serta pengukuhan tata batas (temu gelang) sebagai dasar ketetapan kepastian areal Hak Pengusahaan Hutan, maka kepada PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengesahan RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN SEMENTARA yang meliputi seluruh jangka waktu Pengusahaan Hutan.
Mengingat
:
1. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian; 6. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 7. Keputusan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; 8. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden RI No. 192 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 9. Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional jo No. 289/M Tahun 2000; 10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi; 12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 13. Keputusan...
13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depatemen Kehutanan dan Perkebunan; 15. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi No.141/Kpts/VISet/1999 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Alam. Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 69/Kpts-II/97 tanggal 31 Januari 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan atas Nama PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES Propinsi Irian Jaya; 2. Hasil evaluasi Usulan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara (RKPH/S) untuk jangka waktu 20 tahun atas nama PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
:
Mengesahkan RKPH/S PT. JATI DHARMA INDAH PLYWOOD INDUSTRIES untuk jangka waktu 20 tahun sampai dengan 31 Desember 2016;
KEDUA
:
RKPH/S tersebut pada diktum Pertama merupakan induk dari Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan dan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengusahaan hutan dan pengelolaan areal HPH oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan;
KETIGA
:
Uraian tentang revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara perusahaan yang dimaksud, tercantum dalam buku terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT
:
Target luas tebangan dan volume produksi revisi RKPH/S selama 20 (dua puluh) tahun dimaksud ditetapkan : rata-rata seluas + 5.000 ha/th dan volume + 110.839 m3/th;
KELIMA
:
Rencana Karya Pengusahaan Hutan sementara dan agar ditingkatkan menjadi RKPH Definitif setelah tersedia Potret Udara dan Penetapan Kepastian Areal Berdasarkan Hasil Tata Batas Temu Gelang;
KEENAM
:
Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH atas ketetapan-ketetapan yang termuat dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
JAKARTA 29 Nopember 2000
a.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, Ttd. Ir. SOEGENG WIDODO. NIP 080026696 Salinan...
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta, Sdr. Gubernur Irian Jaya, Sdr. Direktur Jenderal lingkup eks Dephutbun di Jakarta, Sdr. Kepala Badan lingkup Dephutbun di Jakarta, Sdr. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta, Sdr. Kepala Kantor Wilayah eks Dephutbun Propinsi Irian Jaya di Jayapura, Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Irian Jaya.