MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR : 265/Kpts-II/2000 TENTANG PEMBERIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA PT. WANASOKAN HASILINDO SELUAS + 49.000 (EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU) HEKTAR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. WANASOKAN HASILINDO Nomor 01/UM/WH/VI/1999 tanggal 7 Mei 1999 tentang permohonan areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) eks PT. HARJOHN TIMBER LTD; 2. Akta Nomor 6 tanggal 28 Juni 1999 tentang Pendirian Perusahaan, yang dibuat di hadapan H. Zulmaizar Zul, SH. Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya dan terakhir Akta Nomor 16 tanggal 7 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C-12785 HT.01.01.TH.2000 tanggal 3 Juli 2000; 3. Surat pernyataan PT. WANASOKAN HASILINDO Nomor 10/UM/WH/IV/2000 tanggal 19 April 2000 dalam rangka kerjasama dengan Universitas Widya Mataram selaku pemegang saham sebesar 20% pada PT. WANASOKAN HASILINDO;
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1302/Menhutbun-VI/1999 tanggal 6 September 1999 kepada PT. WANASOKAN HASILINDO telah diberikan pencadangan areal Hak Pengusahaan Hutan seluas + 49.000 (empat puluh sembilan ribu) hektar, yang terletak di kelompok hutan S. Biya, Provinsi Kalimantan Barat; c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Mengingat
: 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33; 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan; 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970; 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 7. Peraturan...
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi; 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997; 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998, jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional; 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hutan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Memperhatikan :
Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 650/3368/IV-Bappeda tanggal 6 September 1999. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERTAMA
: Memberikan Hak Pengusahaan Hutan Alam kepada PT. WANASOKAN HASILINDO atas areal hutan seluas + 49.000 (empat puluh sembilan ribu) hektar, yang terletak di kelompok hutan S. Biya, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana terlukis pada peta lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Letak dan luas definitif areal kerja HPH tersebut Amar PERTAMA ditetapkan oleh Menteri Kehutanan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
KETIGA
:
PT. WANASOKAN HASILINDO diberikan hak untuk merencanakan, memungut, mengangkut dan menjual dan atau mengolah hasil hutan dari areal kerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KEEMPAT
:
PT. WANASOKAN HASILINDO berkewajiban untuk: 1. Mengalokasikan saham untuk Universitas Widya Mataram, yang direalisasikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini, sehingga komposisi saham menjadi: - PT. PT. WANASOKAN HASILINDO sebesar 80%; - Universitas Widya Mataram sebesar 20%; 2. Mengingutsertakan anggota koperasi masyarakat setempat dalam segmensegmen kegiatan pengusahaan hutan. 3. Membuat pernyataan di hadapan Notaris yang intinya bahwa apabila terdapat hutang piutang investasi, penyertaan modal pihak ketiga atau bentuk hutang lain yang dinilai tidak dapat dipertanggung jawab pemegang HPH. 4. Menempatkan...
4. Menempatkan tenaga teknis kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini dan sekurang-kurangnya satu orang tenaga profesional kehutanan dalam jajaran Direksi dan atau Komisaris perusahaan selambatlambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini. KELIMA
:
Selain beberapa kewajiban sebagaimana tersebut Amar KEEMPAT, kepada PT. WANASOKAN HASILINDO, diharuskan memenuhi kewajiban yang mencangkup aspek sebagai berikut : 1.
Aspek Administratif : a. Membayar Iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Menyampaikan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) Nomor 32. c. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2.
Aspek Sosial Budaya: Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat tradisional yang ada, dengan dukungan mitra perguruan tinggi dan lembaga penelitian.
3.
Aspek Sosial ekonomi: a. Menyediakan dan mendistribusikan/menjual 5% kayu produksi RKT-nya untuk keperluan pembangunan daerah/kebutuhan dalam negeri sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. 12/Kpts-II/1996. b. Membantu peningkatan taraf hidup masayarakat yang ada di dalam dan atau di sekitar areal HPH-nya dalam rangka melaksanakan program pembinaan masyarakat desa hutan, dengan meningkatkan jumlah pembiayaan minimal Rp. 10.000,- per m3 produksinya.
4.
Aspek Lingkungan: a. Membuat kebun pangkas dan stek Dipterocarpaceae serta persemaian dari sitem cabutan/biji. b. Menanami seluruh tanah kosong/tidak produktif adalam areal kerjanya yang diselesaikan paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini.
KEENAM
:
Apabila PT. WANASOKAN HASILINDO tidak merealisasikan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini dan Lampirannya, maka HPH Alam PT. WANASOKAN HASILINDO dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
KETUJUH
:
Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT), Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan per tahun, berpedoman pada Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) dan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Lima Tahun (RKL) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
KEDELAPAN
:
Keputusan ini beserta lampirannya berlaku terhitung sejak tanggal 6 September 1999 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ditambah daur tanaman pokok, kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang HPH Alam yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.
Ditetapkan...
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 25 Agustus 2000 Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ttd. SOEPRAYITNO, SH. NIP. 080020023
MENTERI KEHUTANAN
Ttd. Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA’IL, MSc.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; Sdr. Menteri Dalam Negeri; Sdr. Menteri Keuangan; Sdr. Menteri Tenaga Kerja; Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi; Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Sdr. Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan; Sdr. Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN; Sdr. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan; Sdr. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat; Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat; Sdr. Direktur Utama PT. WANASOKAN HASILINDO; Sdr. Rektor Universitas Widya Mataram. LAMPIRAN‌.