MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.412/MENHUT-II/2004 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 35.000 (TIGA PULUH LIMA RIBU ) HEKTAR YANG TERLETAK DI KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Nomor 45/DIRPL/DSN/JKT/VIII/1997 tanggal 11 Agustus 2003 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (d/h Hak Pengusahaan Hutan) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ; 2. Akta Nomor 279 tanggal 29 September 1980 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. DHARMA SATYA NUSANTARA yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo. SH. Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan Nomor Y.A.5/496/21 tanggal 21 September 1981 dan perubahan-perubahannya terakhir dengan Akta Nomor 30 tanggal 25 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto,SH. Notaris Di Jakarta.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut butir a, berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor 240/Kpts-IV/1985 Tanggal 4 September 1985, Kepada PT. DHARMA SATYA NUSANTARA telah diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (d/h Hak Pengusahaan Hutan) atas areal hutan seluas ± 100.000 (seratus ribu) hektar di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 4 September 2005; c. bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S. 285/Menhut-VI/2004 tanggal 16 Agustus 2004, Kepada PT. DHARMA SATYA NUSANTARA telah diberikan persetujuan prinsip perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam seluas ± 34.900 ( tiga puluh empat ribu sembilan ratus) Hektar yang terletak di wilayah Kabupaten Kutai Timur; d. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor Nomor S.137/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 31 Agustus 2004 luas areal tersebut pada butir c yang layak dimanfaatkan adalah seluas ± 35.000 (tiga puluh lima ribu )hektar; e. bahwa berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan melalui Lembaga Penilai Independen (LPI) areal dimaksud huruf d telah memenuhi syarat untuk dikelola sebagai unit manajemen pemanfaatan hutan secara lestari; f. bahwa…
2 f.
bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku PT. DHARMA SATYA NUSANTARA telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
g. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. DHARMA SATYA NUSANTARA atas hutan produksi seluas Âą 35.000 ( Tiga puluh lima ribu ) Hektar yang terletak di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur; Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-uandang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah; 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33. Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 1998 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 17. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 18. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Kehutanan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan ; 20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6885/Kpts-II/2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6887/Kpts-II/2002 jis Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10031/Kpts-II/2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 59/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan , dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHL) pada Hutan Alam; 25. Keputusan‌
3 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/kpts-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kelangsungan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Alam; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 150/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penyerahan dan Penerimaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir; 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; 34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi; 35. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 36. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/678/PRODA.2.1/2003 tanggal 6 Februari 2003; 2. Rekomendasi Bupati Kutai Timur Nomor 500/127/EK-VI/2003 tanggal 30 Juni 2003. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KESATU
:
Memberikan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT. DHARMA SATYA NUSANTARA atas areal hutan Produksi seluas ± 35.000 ( Tiga Puluh Lima ribu) hektar yang terletak di kelompok hutan S. Telen – S. Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Peta areal kerja terlampir.
KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan. KETIGA….
4 KETIGA
:
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA berhak :
sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam
a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan : a. Etat luas maksimum b. Etat volume maksimum (JPT) c. Etat Batang KEEMPAT
:
: : :
780 hektar/tahun 20.667 m3/tahun 5.673 btg/tahun
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan,
b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan,
c. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32).
usahanya
sesuai
standar
5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, 6. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin diterbitkan ; 7. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 8. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam, 10. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) UPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan, diselesaikan dalam waktu 3(tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjan definitif; 12. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; 13. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, 14. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan, 15. Membayar‌
5 15. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu, 16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; 17. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya, 18. Memperlancar penelitian,
petugas
yang
mengadakan
bimbingan,
pengawasan
dan
19. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
1.
IUPHHK pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan;
2. Pemegang IUPHHK pada hutan alam dialarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM
:
1. IUPHHK pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan; 2. Areal hutan yang dibebani IUPHHK pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
KETUJUH
:
1. Apabila di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. DHARMA SATYA NUSANTARA dengan pihakpihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
KEDELAPAN
:
1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku; 2. Pemegang izn usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN
:
PT. DHARMA SATYA NUSANTARA harus melunasi sisa iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang belum terbayarkan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum Keputusan ini diserahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
KESEPULUH
:
Dalam hal PT. DHARMA SATYA NUSANTARA tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud Diktum KESEMBILAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka IUPHHK pada hutan alam tidak diserahkan dan ditarik kembali.
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUABELAS‌
6 KEDUABELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 4 September 2050, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 18 Oktober 2004
Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Ttd.
MENTERI KEHUTANAN,
Ttd.
Ir. S U Y O N O NIP. 080068472
MUHAMMAD PRAKOSA
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur; Bupati Kutai Timur; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur; Direktur Utama PT. DHARMA SATYA NUSANTARA. LAMPIRAN.....