MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK.5623/MENHUT-VI/BRPHP/2004 TENTANG PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. SUKA JAYA MAKMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
Surat Direktur Utama PT. Suka Jaya Makmur No. 28/Um/SJM/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004 perihal arahan Perbaikan Usulan RKUPHHK pada Hutan Alam a.n. PT. Suka Jaya Makmur dan No. 19/Um/SJM/VIII/2004 tanggal 3 Agustus 2004 perihal Pengesahan Dokemen RKUPHHK a.n. PT. Suka Jaya Makmur.
Menimbang
:
a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 106/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 kepada PT. Suka Jaya Makmur diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan hutan(HPH) seluas 171.300 ha di Provinsi Kalimantan Barat; b. Bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b butir 1 peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2002, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin untuk diajukan kepada Menteri guna mendapatkan persetujuan; c. Bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK) yang sebelumnya disebut Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) merupakan arahan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari; d. Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/KptsII/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK, disebutkan bahwa URKUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan; e. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan RKUPHHK pada hutan alam a.n. PT. Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan.
Mengingat
:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Jo. Nomor 19 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2003; 8. Keputusan...
8. 9. 10. 11. 12. Memperhatikan :
Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001; Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004, Jo. Nomor 171/M Tahun 2005; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10172/Kpts-II/2002; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003, jis. Nomor 280/KptsII/2003, Nomor Sk.61/Menhut-II/2004, Nomor SK. 122/Menhut-II/2004;
Hasil Penilaian dan Penyempurnaan atas Usulan RKUPHHK pada hutan alam PT. Suka Jaya Makmur sesuai surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi No. S.99/VI/BRPHP-3/2004 tanggal 6 April 2004.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERTAMA
:
Menyetujui dan mengesahkan Usulan RKUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya a.n. PT. Suka Jaya Makmur di Propinsi Kalimantan Barat, menjadi RKUPHHK pada hutan alam yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
KEDUA
:
Kegiatan utama dalam RKUPHHK pada hutan alam antara lain ditetapkan : a.
Rencana Penataan: - Penataan Batas Areal Kerja .......................... - Pemeliharaan Tata Batas ............................. - Penataan Areal Kerja .................................. - Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan ....... - Pembukaan Wilayah Hutan (Pembuatan jalan utama dan Jalan cabang) .............................
: : : :
207.747 km 405.752 km 225.053 ha 218.974 ha
:
1.785 km
b. Rencana penebangan yang menerapkan prinsip-prinsip pemanenan ramah lingkungan (Reduced Impact Logging) ditetapkan rata-rata sebagai berikut : - Rotasi I
: Luas Volume
: :
3.900 ha/th 191.514m3/th
- Rotasi II/III : Luas Volume
: :
4.182 ha/th 210.447m3/th
Perapihan ................................................. : Inventarisasi Tegakan Tinggal .......................... : Pembebasan ke I ........................................ : Pengadaan bibit ................ .......................... : Pengayaan/Rehabilitasi ... .............................. : Pemeliharaan Tanaman (I,II,III) ........................ : Penjarangan Tegakan Tinggal (I,II,III) ................. : Penanaman Tanah Kosong dan Penanaman Kanan Kiri Jalan ......................... ......................... :
21.056 ha 219.465 ha 19.553 ha 19.436.941 btg 219.566 ha 656.240 ha 620.079 ha
c. Rencana Pembinaan Hutan : -
15.994 ha
d. Rencana Perlindungan Hutan lakukan secara terus menerus. KETIGA
:
Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA
KEEMPAT
:
RKUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA merupakan induk dan sebagai dasar untuk menyusun Rencana kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. Suka Jaya Makmur di Propinsi Kalimantan Barat. KELIMA...
KELIMA
:
Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Agustus 2054.
Ditetapkan di Pada Tanggal Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,
ttd. Drs. YAHYA HANAF, SH. NIP. 080029223
: :
JAKARTA 28 Desember 2004
a.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, ttd. Ir.SUHARIYANTO NIP 080035341
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Menteri Kehutanan di Jakarta; Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ; Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta; Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta; Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ; Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional III Jakarta; Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak; Bupati Ketapang di Ketapang; Bupati Sintang di Sintang; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang di Ketapang; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sintang di Sintang; Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah X di Pontianak; Direktur Utama PT. Suka Jaya Makmur di Jakarta.