MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK. 83/Kpts-VI/2001 TENTANG PENGESAHAN REVISI RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN (SEMENTARA) ATAS NAMA PT. HITAYAQ ALAN MEDANG PROPINSI KALIMANTAN TIMUR MENTERI KEHUTANAN, Menimbang
:
a. bahwa setiap pemegang Hak Pengusahaan Hutan sesuai Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1999, diwajibkan untuk menyusun Rencana Karya Tahunan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana arya Pengusahaan Hutan; b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 202/Kpts-IV/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara periode 1988 – 2007 a.n. PT. HITAYAQ ALAN MEDANG; c. bahwa berdasarkan Peta Paduserasi RTRWP – TGHK Provinsi Kalimantan Timur pada areal HPH PT. HITAYAQ ALAN MEDANG, ada sebagian Kawasan Lindung dan Hutan Produksi mengalami perubahan fungsi, sehingga SK HPH mengalami addendum sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.63/Kpts-II/1999 tanggal 28 Agustus 1999; d. bahwa untuk sinkronisasi perencanaan di lapangan, maka dipandang perlu penetapan revisi terhadap Keputusan Menteri Kehutanan No. 202/KptsIV/1996 tanggal 1 Mei 1996 tentang Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara periode 1988 – 2007 a.n. PT. HITAYAQ ALAN MEDANG yang dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan; e. bahwa sambil menunggu selesainya potret udara dan tata batas temu gelang dapat ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pengesahaan revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara yang meliputi jangka waktu 20 tahun Pengusahaan Hutan periode 1988 – 2007 a.n. PT. HITAYAQ ALAN MEDANG.
Mengingat
:
1. Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian; 6. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 7. Keputusan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; 8. Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden RI No. 192 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 9. Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabinet Persatuan Nasional jo No. 289/M Tahun 2000; 10. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 307/Kpts-II/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan; 11. Keputusan...
11. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok Dalam Pengelolaan Hutan Produksi; 12. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 314/Kpts-II/1999 tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun, dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan; 13. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 315/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan; 14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 002/Kpts-II/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Depatemen Kehutanan dan Perkebunan; 15. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi No.141/Kpts/VISet/1999 tentang Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pengesahaan Rencana Karya Pengusahaan Hutan Alam.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Mengesahkan revisi RKPH/S PT. HITAYAQ ALAN MEDANG untuk jangka waktu 20 tahun (1 April 1988 sampai dengan 31 Desember 2007);
KEDUA
:
RKPH/S tersebut pada diktum Pertama merupakan induk dari Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan dan Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan serta menjadi dasar dalam pelaksanaan pengusahaan hutan dan pengelolaan areal HPH oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan;
KETIGA
:
Uraian tentang revisi Rencana Karya Pengusahaan Hutan Sementara perusahaan yang dimaksud, tercantum dalam buku terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEEMPAT
:
Target luas tebangan dan volume produksi revisi RKPH/S selama 20 (dua puluh) tahun dimaksud ditetapkan maksimal 15.397 ha dan volume 434.371,10 m3;
KELIMA
:
RKPH/S ini masih bersifat sementara dan perlu ditingkatkan menjadi RKPH Definitif setelah tersedia Potret Udara dan Penetapan Kepastian Areal Berdasarkan Hasil Tata Batas Temu Gelang;
KEENAM
:
Setiap pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH atas ketetapan-ketetapan yang termuat dalam keputusan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
KETUJUH
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
JAKARTA 15 Maret 2001
a.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN, Ttd. Ir. SURACHMANTO HUTOMO, M.Sc. NIP 080028291
Salinan...
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Bapak Menteri Kehutanan di Jakarta, Sdr. Gubernur Kalimantan Timur, Sdr. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta, Sdr. Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta, Sdr. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta, Sdr. Kepala Kantor Wilayah eks Dephutbun Propinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Propinsi Kalimantan Timur, Kepala Balai Ekspoitasi Hutan dan Pengujian Hasil Hutan Wilayah XI.