NOTULENSI COFFEE MORNING KEPALA DINAS KEHUTANAN POVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KOMDA APHI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 19 Januari 2010 1. Pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2010 bertempat di Komda APHI Kalimantan Timur telah diselenggarakan pertemuan antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Komda APHI Kalimantan Timur. Pertemuan yang disebut dengan istilah Coffee Morning tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kalimantan Timur, Dr. Ir. Achmad Delmy, Kabid Peredaran Hasil Hutan Ir. Azis, Kabid Produksi Ir. Heri Purnomo, Kabid Pembinaan dan Perlindungan Hutan, serta Ir. Ari (Kepala Seksi Perencanaan), serta jajaran pengurus Komda APHI Kalimantan Timur meliputi, Achmad Husry (Ketua Komda), MP Sinaga (Komisaris Hukum dan Organisasi), Djoni Djoko Margono (Komisaris Diklat dan SDM), serta Gatot Supriadi (Komisaris Ekonomi dan Investasi). Hadir pula para Ketua Pokja dan anggota Pokja Komda APHI Kalimantan Timur serta segenap anggota. 2. Acara Coffee Morning merupakan salah satu program yang diinisiasi Komda APHI Kalimantan Timur pada tahun 2010 dengan maksud untuk meningkatkan koordinasi antara Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dengan APHI Komda Kalimantan Timur melalui sebuah mekanisme konsultasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, Coffee Morning merupakan sebuah agenda kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan secara periodik serta disesuaikan dengan kebutuhan maupun situasi dan kondisi kehutanan di Kalimantan Timur. 3. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyatakan apresiasi dan dukungannya dengan kegiatan Coffee Morning. Sangat disadari bahwa dinamika sektor kehutanan demikian pesat, maka dirasa perlu dan relevan untuk meningkatkan koordinasi dan membangun jalinan komunikasi dalam mengantisipasi sekaligus merespon tantangan dan permasalahan yang timbul terkait dengan perkembangan di sektor kehutanan Kalimantan Timur. Kepala Dinas Kehutanan Kaltim juga menyampaikan beberapa isu terbaru meliputi : a. Hasil konfrensi PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCC) melalui forum COP 15 di Kopenhagen, Denmark, Desember 2009 yang menghasilkan komitmen Pemerintah RI untuk menurunkan emisi karbon Indonesia sebesar 26 % pada tahun 2020. Komitmen tersebut menuntut tindak lanjut dari segenap stakeholder terkait, termasuk sektor kehutanan dimana 14 % dari emisi tersebut berasal dari sektor kehutanan.
1
b. Visi Kalimantan Hijau (Green Kaltim) memerlukan aktualisasi dari sektor kehutanan dengan kesesuaian situasi dan kondisi. c. Perlunya peningkatan citra pengusahaan hutan Kalimantan Timur, karena saat ini sektor kehutanan berada dalam ranking yang tidak prioritas dibandingkan sektor-sektor lain berbasis SDA, khususnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batubara. Untuk itu diperlukan kerja keras dari semua pemangku kepentingan agar citra dan kinerja sektor kehutanan bisa terus ditingkatkan. d. Pemberian penghargaan Pemerintah Provinsi kepada 10 UM IUPHHK HA dan 2 UM IUPHHK HT dalam rangka HUT Kaltim yang ke 53 lalu, merupakan sebuah momentum yang diharapkan akan bisa meningkatkan citra sektor kehutanan di masa yang akan datang. Untuk itu sangat diharapkan komitmen para pemilik dan jajaran pengurus perusahaan untuk lebih mendukung upaya-upaya Komda APHI Kaltim dalam memperjuangkan dan mewujudkan kepentingan anggota.
4. Berdasarkan diskusi dan tanya jawab, forum coffee morning mengangkat beberapa isu dan permasalahan, serta upaya-upaya untuk mengatasinya, antara lain : a. Mempertimbangkan bahwa keberadaan dan peran sumberdaya hutan Kalimantan Timur bersifat khas sebagai hutan hujan tropika basah (tropical rain forest) dengan karakteristik keanekaragaman hayati, fungsi konservasi tanah dan air, maka dirasa perlu memperkuat komitmen untuk mewujudkan RTRWP Kalimantan Timur yang berpihak pada kelestarian sumberdaya hutan. Karenanya, disepakati untuk melanjutkan upaya-upaya membantu penyusunan usulan perubahan RTRWP Kalimantan Timur melalui kajian maupun studi guna meningkatkan peran dan kontribusi sosial dan ekonomi sektor kehutanan dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungannya maupun kepentingan akomodasi sektor-sektor lain. b. Terkait dengan kondisi pengusahaan hutan di Kalimantan Timur sebagai dampak perubahan konfigurasi hutan dan lahan, disepakati untuk melakukan kajian dan studi dalam upaya menemukan solusi-solusi yang lebih adaptif dan produktif bagi pengembangan kegiatan pengusahaan hutan ke depan. Penerapan kebijakan multisistem silvikultur di sebuah areal konsesi IUHPHHK merupakan salah satu kebijakan terobosan yang perlu terus dielaborasi agar bisa diterapkan di lapangan. c. Terhadap sinyalemen maraknya kembali kegiatan-kegiatan pemeriksaan oleh aparat kepolisian pada angkutan kayu yang telah menerapkan SIPUHH ON LINE, serta berdasarkan peraturan kehutanan merupakan domain privat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatnya ekonomi biaya tinggi, maka disepakati untuk :
2
1. Mengedepankan penerapan peraturan kehutanan sebagai landasan hukum serta mengedepankan peran Penyidik PNS Dinas Kehutanan terhadap persoalan-persoalan kehutanan. 2. Meningkatkan koordinasi para pelaku kehutanan kepada Dinas Kehutanan, khususnya Kabid PPH Dinas Kehutanan Kaltim agar persoalan kehutanan bisa diselesaikan dengan menggunakan koridor dan landasan hukum peraturan kehutanan. 3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi Komda APHI Kaltim dengan jajaran aparat Kepolisian RI, antara lain melalui pelibatan jajaran Polda Kaltim dalam forum Coffee Morning. 4. Dalam konteks intern para anggota Komda APHI Kalimantan Timur disarankan untuk senantiasa melakukan self assesment terhadap pelaksanaan peraturan dan perundangan sehingga Komda APHI Kaltim benar-benar bisa memperjuangkan anggotanya sesuai dengan mandat organisasi yang dimiliki.
d.
Mekanisme Self Approval RKT IUPHHK HA agar disertai dengan SK Direktur Utama. Hal ini dilandasi karena keberadaan SK Dirut secara hukum juga mencerminkan komitmen dan visi perusahaan. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi yang wajar bahwa pemberian sebuah hak akan selalu diikuti dengan tangung jawab. e. Pengenaan pajak kendaraan dan alat-alat berat yang beroperasi di areal konsesi IUPHHK karena dirasakan sangat memberatkan kondisi keuangan perusahaan, disepakati dengan upaya-upaya : 1. melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap peraturan pengenaan pajak alat berat sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Kaltim. 2. Disarankan agar kajian dan upaya untuk meminta penghapusan atau pengurangan tarif pajak dimaksud juga melibatkan asosiasi lain yang juga menggunakan alat berat dalam kegiatan operasionalnya, seperti perkebunan dan pertambangan. 3. Melakukan kajian perbandingan terhadap propinsi-propinsi lain yang menerapkan kebijakan berbeda, antara lain di Provinsi Riau, Lampung dan Papua yang tidak menerapkan pajak alat berat. . f. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyetujui permohonan Komda APHI Kalimantan Timur untuk memberikan akses data dan informasi dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan Komda APHI Kalimantan Timur dalam membantu pembinaan dan pengawasan kinerja IUPHHK anggotanya. Hal itu terutama dikaitkan dengan adanya kebijakan pendelegasian wewenang dalam hal SIPUHH ONLINE yang kini dilimpahkan kepada asosiasi.
3
g.
Menindaklanjuti instruksi Presiden SBY dalam rangka pelestarian lingkungan melalui pengembangan penanaman bibit trembesi (Samanea saman), dimana Dinas Kehutanan Kaltim memperoleh porsi 160 KG bibitnya, maka Komda APHI siap untuk membantu sosialisasi penanamannya melalui program penanaman dengan melibatkan anggota, anak sekolah, instansi pemerintah dan pihak lain terkait. h. Terhadap stagnasi proses pelaksanaan IHMB IUPHHK HA dan IUPHHK HT di Kalmantan Timur sementara sebagian besar dokumen RKU sudah disyahkan, Dinas Kehutanan menyarankan agar ada pelibatan Pakar - Pakar lain atau lembaga lain dalam pelaksanaan IHMB agar dapat mengurangi stagnasi sekaligus percepatan implementasi IHMB sehingga sasaran penyusunan dokumen RKU berbasis hasil IHMB benar-benar dapat terwujud. Diharapkan Komda APHI Kalimantan Timur dapat mendiskusikan dengan pihak pusat. Pada akhirnya, solusi percepatan penyelesaian dokumen IHMB akan dapat mencegah dan menghindari implikasi hukum di kemudian hari. Demikianlah notulensi forum Coffee morning antara Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dengan Komda APHI Kalimantan Timur ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya tindak lanjutnya. Samarinda, 19 Januari 2010, KOMDA APHI KALIMANTAN TIMUR KETUA,
ACHMAD HUSRY
4