NOTULENSI COFFEE MORNING KOMDA APHI KALIMANTAN TIMUR Samarinda, 29 Maret 2010 1. Pada hari Senin, 29 Januari 2010 bertempat di kantor Komda APHI Kalimantan Timur telah diselenggarakan acara Coffee Morning. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, Kepala BP2HP KalimantanTimur serta Pengurus Komda APHI Kalimantan Timur maupun Pokja APHI Komda Kaltim. Hadir pula para direksi anggota APHI Kalimantan Timur. Daftar lengkap peserta acara coffee morning terlampir.
2. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari acara Coffee Morning yang telah diselenggarakan di tempat yang sama pada tangal 19 Januari 2010.
3. Berdasarkan hasil evaluasi agenda pertemuan coffee morning yang lalu serta hasil diskusi dan tanya jawab dalam forum tersebut, terdapat beberapa hal yang telah disepakati, yaitu : a.
Kebijakan SIPUH ONLINE • Sesuai peraturan Kementrian Kehutanan, maka kebijakan tersebut akan diterapkan di semua UM hutan alam maupun UM hutan tanaman pada tahun 2010. • Ditingkat UM Kalimantan Timur kondisionya masih berbeda-beda, dimana terdapat UM yang telah mampu menerapkan SIPUH ONLINE namun terdapat pula UM yang belum mampu menerapkannya. • Untuk membantu mengatasi kondisi tersebut, Komda APHI Kaltim telah menyelenggarakan kegiatan Penyegaran (Refreshing) SIPUH ONLINE di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dengan melibatkan staf Ditjen BPK Kementrian Kehutanan, instruktur SIPUH ONLINE, anggota Komda APHI yangberlokasi di Kutai Barat maupun staf Dishut Kabupaten Kutai Barat. • Pada bulan April 2010 direncanakan Komda APHI Kaltim kembali akan melakukan kegiatan penyegaran dengan melibatkan seluruh anggota Komda APHI Kaltim, Dishut Provinsi maupun Dishut Kabupaten/Kota. • Diakui bahwa institusi BP2HP, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim maupun Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota sebagian juga belum sepenuhnya menguasai sistem SIPUH ONLINE. • Untuk mengatasi kondisi tersebut, diusulkan dua hal. Pertama, agar Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim segera menetapkan pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam hal SIPUH ONLINE sehingga akan sangat membantu anggota dalam upaya mempercepat proses penerapan kebijakan SIPUH ONLINE. Kedua, diusulkan agar Dirjen BPK segera menerbitkan Juklak/Juknis untuk menjadi acuan bagi implementasi SIPUH ONLINE. • Di tingkat Komda APHI Kaltim perlu dibentuk Pokja SIPUH ONLINE yang akan bertanggung jawab terhadap semua aspek yang terkait dengan
1
kelancaran dan keberhasilan implementasi kebijakan SIPUH ONLINE. Pokja tersebut bisa juga ditempatkan pada Pokja Komda APHI yang sudah ada. • Untuk mempercepat akselerasi implementasi kebijakan SIPUH ONLINE, maka yang paling terpenting adalah melakukan evaluasi segitiga yang melibatkan Kementrian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota dan UM. b.
IHMB • Kewajiban pemenuhan kebijakan IHMB di setiap UM harus segera dipenuhi paling lambat pada Agustus 2010. • Kenyataanya, di Kalimantan Timur dari seluruh UM yang beroperasi baru 2 yang menyampaikan laporan. • Hal itu antara lain disebabkan karena mahalnya biaya pelaksanaan IHMB, utamanya untuk hutan alam. Di sisi lain, ketersediaan SDM yang kompeten di UM dan pakar yang telah ditetapkan Kementrian Kehutanan sangat terbatas jumlahnya. • Diprediksi kondisi tersebut akan menjadi persoalan karena akan berimplikasi terhadap ijin RKT. • Kepala Dinas Kehutanan Provinsi telah mendiskusikan masalah dan kendala pelaksanaan IHMB dengan salah satu Pakar IHMB Kementrian Kehutanan dari Kaltim Dr. Fajar Pambudi agar bisa membantu percepatan pelaksanaan IHMB. • Untuk mengatasi masalah IHMB diusulkan tiga langkah. Pertama, menyiapkan kebijakan transisional yang bersifat makro untuk mengantisipasi agar tidak terjadi stagnasi RKT sebagai akibat belum dipenuhinya kewajiban IHMB. Kedua, perlu difasilitasi kegiatan percepatan IHMB bagi para anggota Komda APHI Kaltim yang menghadapi kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan IHMB. Ketiga, perlu dibentuk Pokja IHMB di Komda APHI Kaltim. • Dalam waktu dekat, disarankan perlunya dibuat sebuah Juknis yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan IHMB yang bersifat sederhana dan aplikatif agar dapat menjadi referensi yang tidak mengikat semua pihak.
c.
Ganis / Wasganis • Sesuai Permenhut No.58/Kpts-II/2008 setiap unit manajemen baik hutan alam maupun hutan tanaman harus memiliki tenaga teknis (Ganis) yang bersertifikat. • Demikian pula dengan SDM Dishut Propinsi maupun Dishut Kabupaten/Kota harus memiliki pengawas tenaga teknis (Wasganis) yang juga bersertifikat. • Mempertimbangkan bahwa tenaga teknis perusahaan pada umumnya sebagian besar adalah sarjana kehutanan yang secara akademik memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan, maka untuk membangun efektivitas dan optimalisasi ketersediaan tenaga teknis kehutanan, disarankan untuk mengedepankan kegiatan uji kompetensi.
2
• Pelaksanaannya harus bekerjasama dengan Balai Pelatihan Kehutanan Provinsi, Perguruan Tinggi maupun Lembaga Sertifikasi Profesi Hutan Indonesia (LSPHI). • Pada kesempatan yang akan datang, perlu juga dilakukan pertemuan coffee morning dengan melibatkan lembaga Diklat Kehutanan Provinsi. d.
Pajak Alat Berat • Penerapan pajak alat berat dinilai sangat memberatkan dan mengurangi daya saing usaha kehutanan. • Pada saat ini DP APHI telah melakukan koordinasi dengan DEPDAGRI dalam rangka penyelesaian masalah pajak alat berat.
e.
Pemeriksaan Kayu Oleh Pihak Kepolisian. • Saat ini timbul keluhan bahwa banyak sekali pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Kaltim, utamanya terkait dengan transportasi kayu. • Menurut Polisi, hal itu sebagai tindak lanjut oleh adanya laporan dari pihak masyarakat, termasuk juga para mantan karyawan yang pernah bekerja pada perusahaan kehutanan.. • Hal itu sangat mengganggu karena secara hukum kayu yang telah dibayar DR dan PSDHnya secara hukum telah menjadi domain privat. • Untuk itu diusulkan agar segera dialkukan pertemuan dengan Polda Kaltim dalam rangka penyamaan persepsi. • Pihak UM dihimbau juga untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat, disamping mencermati databasenya.
f.
Databased Pengusahaan Hutan
•
Pada prinsipnya, Dishut Kaltim sudah siap untuk sharing data dengan Komda APHI Kaltim, namun sampai saat ini belum ada pihak Komda APHI Kaltim yang datang untuk menindaklanjuti. • Dishut Kaltim sebenarnya juga berkepentingan untuk melakukan sharing data, khususnya data perpetaan agar peta dasarnya bisa disamakan sehingga akan dapat meminimalkan timbulnya persoalan akibat perbedaan data. • Data lain yang akan dishare adalah masa berlakunya HPH/ HTI yang telah berakhir. g.
Program Penanaman Trembesi • Diinformasikan bahwa APHI Kaltim memperoleh bibit trembesi sebanyak 15 KG. • Hal itu merupakan bagian dari partisipasi Komda APHI dalam Program Kaltim Hijau (Kaltim Green).
3
• APHI akan segera membuat rencana kegiatan dalam rangka penanaman trembesi sebagai bagian dari partisipasi Komda APHI dalam Program Kaltim Hijau Demikianlah notulensi acara Coffee Morning ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi upaya tindak lanjutnya. Samarinda, 29 Maret 2010, KOMDA APHI KALIMANTAN TIMUR
ACHMAD HUSRY KETUA
4