Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan 01.
Republik Indonesia c.q Departemen Kehutanan tetap berkomitmen melakukan pemberantasan illegal logging dan perdagangannya (illegal logging and associate trade) melalui kebijakan prioritas Dephut 2004-2009, termasuk kebijakan revitalisasi sektor kehutanan.
02.
Kebijakan tersebut di atas dilakukan antara lain melalui MoU dengan pemerintah UK, USA, EU, Jepang, China selain melalui usaha represif yaitu INPRES No. 4/2005 (melibatkan 18 instansi Pemerintah), persuasif (penyuluhan, sosialisasi) dan preventif (perbaikan kebijakan a.l. melalui HTR, HKm, Hutan desa, PUHH online, pelatihan, workshop, studi banding).
03.
Untuk melaksanakan Tata Kelola Kehutanan (Forest Governance), penegakkan hukum (law enforcement) dan promosi perdagangan kayu legal (trade) maka dikembangkan Sistem Jaminan Legalitas Kayu (Timber Legality Assurance System (TLAS)) dengan melibatkan para pihak (multistkaholder) baik dalam penyusunan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)) maupun kelembagaannya dengan prinsip Governance, Credibility dan Representativeness.
04.
Berdasarkan proses multipihak tersebut Menteri Kehutanan memutuskan Peraturan Menteri Kehutanan No P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No.6/Set-VI/2009 tanggal 15 Juni 2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
05.
Dalam Peraturan Menteri P.38/Menhut-II/2009 dalam TLAS pelaksanaan assessment atau verifikasi dilakukan oleh pihak ketiga/lembaga independen yaitu Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) yang diakreditasi oleh pihak ketiga/badan akreditasi independen yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk monitoring (dalam kerangka menampung keberatan oleh masyarakat dilakukan oleh pihak ke tiga/lembaga pemantau independen yang ada yaitu LSM/masyarakat madani (Civil Society Organisation (CSO)).
06.
Independensi dalam TLAS tersebut menjamin governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi), kredibilitas (tidak melibatkan institusi Pemerintah/Pemda) dan keterwakilan.
1
07.
Adapun penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (LK) atau Sertifikat PHPL adalah LP&VI.
08.
Bagan alir Sistem Jaminan Legalitas Kayu (TLAS) adalah sebagai berikut: 8.1.
Kerangka Peraturan Menteri P.38/Menhut-II/2009 Independen Monitoring : LSM atau Masyarakat Sipil
Badan Akreditasi Independen (Komite Akreditasi Nasional)
Sertitifikat LK
Lembaga Verifikasi Independen: LP&VI
Keberatan Standar Verifikasi Legalitas Kayu
Laporan Materi Perbaikan CAR
IUPHHK Hutan Alam, Tanaman, HTR dan HKm, IUIPHHK (Industri) dan Hutan Milik
2
8.2.
Penilaian dan Verifikasi
a. Penilaian SFM dilakukan oleh lembaga independen/pihak ketiga (LP&VI) b. Penilaian SFM diberlakukan pada semua jenis pemegang ijin dan pemilik hutan milik c. Verifikasi SVLK dilakukan oleh lembaga independen/pihak ketiga (LP&VI) d. Verifikasi SVLK diberlakukan untuk semua jenis oleh pemegang ijin (hutan alam, hutan tanaman HTR dan HKm) , industri (hulu dan hilir) dan hutan milik e. Penilaian SFM dan Legalitas Kayu dapat dilaksanakan secara terpisah atau bersamaan terhadap pemegang ijin atau hutan milik. f. Pada prinsipnya bagi pemegang izin pemanfaatan hutan yang telah memiliki Sertifikat PHPL tidak diperlukan sertifikat LK g. Pemegang IUIPHHK atau IUI Lanjutan wajib mendapatkan LK. Standard dan pedoman penilaian PHPL dan Legalitas Kayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal. 8.3.
Akreditasi dan Penetapan LP&VI
a. LP&VI diakreditasi oleh KAN. b. Untuk mendapatkan akreditasi, LP&VI mengajukan permohonan kepada KAN sesuai peraturan perundangan yang berlaku. c. Berdasarkan akreditasi KAN, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LP&VI. 8.4.
Penilaian
a. Penilaian PHPL atau verifikasi legalitas kayu periode pertama oleh LP&VI terhadap pemegang izin, dilaksanakan berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal a.n. Menteri. Pembiayaan akan ditanggung oleh Departemen Kehutanan b. Pembiayaan penilaian PHPL atau verifikasi legalitas kayu, untuk periode berikutnya dibebankan kepada pemegang hak/izin atau pemilik hak. c. Pemegang HTR atau pemegang izin HKm atau pemilik hutan hak, karena keterbatasan biaya dapat mengajukan penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu, secara kolektif. 8.5.
Keberatan
a. Hasil penilaian dan/atau verifikasi oleh LP&VI disampaikan terlebih dahulu kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak. b. Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak keberatan atas hasil penilaian dan/atau verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada LP&VI paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima laporan penilaian dan verifikasi. c. LP&VI membentuk Tim ad-hoc untuk menyelesaikan keberatan dan anggota Tim harus independen, mewakili para pihak dan ahli di bidangnya d. Dalam hal keberatan diterima, LP&VI melakukan perbaikan terhadap materi yang diajukan keberatannya di dalam laporan penilaian dan/atau laporan verifikasi.
3
8.6. a.
b. c. d.
e. f. g. h.
8.7.
Penerbitan Sertifikat Berdasarkan hasil penilaian atau verifikasi dan hasil perbaikan, LP&VI menerbitkan Sertifikat PHPL dan/atau Sertifikat LK kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak dan melaporkan kepada Direktur Jenderal. Sertifikat tersebut digunakan sebagai bahan pembinaan dan/atau perpanjangan IUPHHK oleh Direktur Jenderal. Sertifikat PHPL bagi pemegang IUPHHK atau pemilik hutan hak berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dilakukan penilikan (surveillance) setiap 1 (satu) tahun. Penilikan dapat dilakukan pada waktu bersamaan atau terpisah atas biaya pemegang izin. Sertifikat PHPL sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau nama pemegang izin atau pemilik hutan hak, luas area, lokasi, nomor keputusan hak/izin/hak kepemilikan, nama perusahaan LP&VI, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi, serta nilai dan predikat kinerja. Sertifikat PHPL diterbitkan dengan predikat “Baik”. Dalam hal hasil penilaian berpredikat “Buruk”, LP&VI menyampaikan laporan hasil penilaian kepada pemegang izin. Berdasarkan laporan hasil penilaian, pemegang izin diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL. Sertifikat LK diterbitkan dengan kategori “Memenuhi” SVLK. Dalam hal hasil Verifikasi “Tidak Memenuhi”, LP&VI menyampaikan laporan hasil Verifikasi kepada pemegang izin. Berdasarkan laporan hasil Verifikasi, pemegang izin diberikan kesempatan memenuhi SVLK. Pemantau Independen dan Keberatan
a. Dalam hal LSM atau masyarakat madani bidang kehutanan keberatan terhadap hasil penilaian, keberatan dimaksud diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja kepada LP&VI untuk mendapat penyelesaian b. Jika LP&VI tidak dapat menyelesaikan keberatan, LSM atau masyarakat c. madani di bidang kehutanan dapat mengajukan keberatan kepada KAN dan KAN akan menyelesaikan permasalahan tersebut berdadasarkan prosedur yang ada di KAN d. Hasil penyelesain keberatan yang dilakukan oleh LP&VI atau oleh KAN, berupa Corrective Action Request (CAR) disampaikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak. e. Dalam hal pemegang izin atau pemilik hutan hak tidak mampu menyelesaikan Corrective Action Request (CAR), maka status Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dibekukan sampai berakhirnya masa berlaku Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK
8.8.
Penguatan Kapasitas
a. Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan LP&VI dapat dilakukan oleh Pemerintah b. Dalam hal biaya Pemerintah tidak tersedia, bantuan pembiayaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sifatnya tidak mengikat atas persetujuan Departemen.
4
8.9.
Bagi industri (hulu dan hilir) yang telah mendapat sertifikat LK dan pemasok bahan baku terkait mendapat Sertifikat PHPL atau Sertifikat LK dapat menerbitkan self endorsement atas produk yang akan diekspor dan dilampirkan dalam Pemberitahun Ekspor Barang (PEB).
8.10.
Ketentuan Peralihan
a. LPI atau LP&VI yang telah mendapat akreditasi dari KAN sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya akreditasi. b. Sertifikat PHPL bagi pemegang izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat PHPL
09. SVLK 9.1. SVLK dimaksudkan untuk melakukan lacak balak (tracebility)/ chain of custody sehingga asal usul kayu dapat dipertanggung jawabkan dari sumber yang tepat yaitu memenuhi (complience) peraturan dan UU di bidang Kehutanan dengan instansi terkait (Tenaga Kerja, Keuangan dan lain sebaginya) 9.2. Dalam SVLK tersebut terdapat: prinsip, kriteria, indikator, verififier dan metoda verifikasi, dalam hal SVLK hanya diterbitkan yang memenuhi (complience) 9.3 Mengingat prinsip, kriteria, indikator dan verififier secara umum sama, maka penyusunan P.38/2009 dan Peraturan Dirjen BPK No.06/2009 sekaligus merevisi Keputusan Menhut: a.
b.
c.
d.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari Pada Unit Pengelolaan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Secara Lestari Pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman beserta peraturan pelaksanaannya; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pada Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Lestari beserta peraturan pelaksanaannya; dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Di Unit Manajemen Dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari beserta peraturan pelaksanaannya
5
9.4. Ketentuan tentang P.38/Menhut-II/2009 mulai berlaku tanggal 1 September 2009.
9.5 Dengan demikian maka prinsip governance, kredibilitas dan keterwakilan yang sebelumnya dipertanyakan dalam keputusan Menhut di atas, telah diperbaiki melalui Permenhut P.38/2009. 10.
Dengan terbitnya Permenhut P.38 ini maka Pemerintah berharap bahwa semua kayu dan produk kayu yang diperdagangkan di Indonesia dan luar negeri benar benar legal baik berasal dari hutan negara atau hutan milik (Hutan Rakyat), maupun industri perkayuan.
11
Dalam kesempatan ini untuk penguatan kapasitas LP&VI, LSM/CSO, masyarakat setempat, Pemda dan Pemerintah Dephut mengundang negara sahabat untuk ikut bekerja sama baik di Pusat maupun di Daerah.
Bali 21 Juli 2009 Direktur Jenderal BPK,
Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto D.E.A
6