CEK

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

EDISI I / 2016, 12 Jan 17

1

DAFTAR ISI ISI DAFTAR RUBRIKASI Daftar isi HALAMAN 1……………….DAFTAR ISI HALAMAN 2………………..SAMBUTAN BUPATI HALAMAN 3………………. BOK REDAKSI DAN PENGANTAR REDAKSI HALAMAN 4…………………FOKUS UTAMA 1.

Pembangunan Pedesaan Pandeglang Semarak 2.

Pemkab Paneglang Gandeng KPK kawalpembangunan desa HALAMAN………………..PERUNDANGAN/ REGULASI 1.

UU Desa 2.

SE Bupati

HALAMAN…………………..POTENSI DESA 1.

Cisolong HALAMAN……………………..OPINI (OKE) HALAMAN…………………..PENDAMPINGAN (OKE) HALAMANA…………………ASPIRASI (OKE) HALAMAN…………………..POTRET WARGA (ISI DENGAN PARADE FOTO) HALAMAN…………………..INOVASI (WEB SITE GRATIS STISIP BANTEN RAYA) HALAMAN………………..EKONOMI KREATIF (BATIK CIKADU)

Sambutan Bupati Pandeglang Atas Terbitn ya Majalah erbitny Pandu Desa Bismillahrrahmanirrahim, Assalamualaikum wr,wb Puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas berkah dan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya semata, kita sekalian diberikan sehat walafiat guna mengikuti rangkaian upacara pelantikan dan sumpah jabatan Kepala Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.

Acara pelantikan dan epngambilan sumpah jabatan bagi Kepala Desa terpilih yang kita laksanakan pada hari ini, pada hakekatnya merupakan ujung dari suatu proses panjang rangkaian pemilihan Kepala Desa yang dilakukan panitia pemilihan Kepala Desa , namun demikian ujung proses ini bukanlah akhir akan tetapi merupakan awal dari pengabdian untuk enam tahun kedepan bagi Kepala Desa terpilih dalam mengabdikandiri, mencurahkan waktu, tenaga serta pikirannya bagi kemajuan desanya masing-masing.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan khususnya warga masyarakat desa yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi dengan aman, tertib dan lancar. Ini menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sangat menghargai dan telah mampu mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa. Tentunya saya sangat berharap kesuksesan proses pemilihan Kepala Desa secara aman, tertib dan lancar ini dapat berimplikasi pada proses dan tahapan pesat demokrasi masyarakat Kabupaten Blitar yaitu pemilihan anggota legislative dan pemilihan presiden yang sebentarlagi akan kita laksanakan. Saya yakin bahwa dengan kesadaran dan kedewasaan berpolitik dari seluruh masyarakat maka proses pemilihan tersebut akan berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya konflik di masyarakat dan akan membawa masyarakat Kabupaten Blitar yang lebih baik.

Bapak Ibu dan saudara yang sekalian yang saya hormati, Pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar dan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Kepada Srd. Sunoto, teriring doa semoga Tuhan YME selalu mmeberikan bimbingan, p[etunjuk dan kekuatan iman dalam memimpin desanya pada periode enam tahun kedepan.

Pelantikan Kepala Desa ini dilaksanakan berdasarkan manat Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 32 tahu 2004 tentang Pemetintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sudah disyahkan pada tanggal 15 januari 2014, namun saya berharap kepada Saudara agar tidak menafsirkan ketentuan undang-undang tentang desa tersebut menurut pendapat sendiri-sendiri sampai dengan terbit aturan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Untuk saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa masih merupakan pedoman bagi penyelenggara pemerintahan di tingkat desa.

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum, Warrahmatullahi Wabarokatuh B U P A T I PANDEGLANG Hj. IRNA

SUSUNAN REDAKSI DAFTAR ISI

EDISI 1 PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum Waraohmatullah Wabarakatuh Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya kepadakita, sehingga berkat ridho-nya pula edisi 1 Tahun 2016 majalah Pandu Bangsa bisa terbit.

Menyadari arti pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah daerah dengan kepala desa dan aparaturnya, Ibu bupati Kabuapten Pandeglang berharap agar majalah ini bisa menjadi media yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut.

Melalaui majalah ini sudah semestinya kita bisa mengkomunikasikan berbagai dinamika impementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa baik yang ada dipusat, provinsi, maupun Kabupaten Pandeglang. Maka dengan demikian kehadiran majalah ini dapat benar-benar berperan sebagai media komunikasi, edukasi, informasi sekaligus sumber inspirasi yang diharapkan membangkitkan semangat untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

drs ramdani m si

Sususnan Redaksi PENANGGUNG JAWAB ………………………….

PIMPINAN REDAKSI …………………………..

PENYUNTING EDITOR ……………………………

SEKRETARIS REDAKSI ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….

PENERBIT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA

Pada edisi I Malah Pandu Bangsa ini, tim peliputan menyaikan berbagai informasi-informasi yang diperlukan dalam tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan bantuan keuangan desa, dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan tata pemerintahan di desa baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten Pandeglang. Informasi-informasi yang mendukung dalam program percepatan pembangunan desa juga disajikan oleh tim peliput dengan kemasan yang sederhana dan mudah dipahami.

Kritik dan sarana tentunya sangat kami harapka demi perbaikan majalah ini pada edisi-edisi berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Waraohmatullah Wabarakatuh …………………………………

FOKUS I

Pembanguan di Pedesaan Pandeglang Mulai Semarak GELIAT pembangunan di pedesaan Kabupaten Pandeglang setahun terakhir ini cukup semarak. Penyebabnya tiada lain karena banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menopang pembangunan di pedesaan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang mencatat pada 2016 ini total anggaran yang dibagikan ke 35 desa mencapai Rp 339 milyar. Dana ini gabungan dari Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp 205 Milyar, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang Rp 25 Milyar, dana bagi hasil pajak dan retibusi Rp 9,5 Milyar. Jika pembagiannya diratakan, maka masingmasing desa di Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun mendapatkan bantuan dana Rp 1 Milyar. Namun demikian, penyaluran dana bantuan khusus DD disesuaikan dengan beberapa indikator yang ada di desa masing-masing.

menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah sejak lama mengalokasikan bantuan untuk desa Kepala BPMPD Pandeglang Ramadani yakni melalaui program ADD. Dan setelah terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2004, bantuan untuk desa naik drastic.

“Terus bertambahnya bantuan keuangan untuk desa patut kita sykuri. Ini merupakan k o m i t m e n pemerintah baik pusat maupun d a e r a h menjadikan desa-desa di Pandeglang maju dan berkembang.

Kita tahu PAD Pandeglang masih sangat kecil sehingga adanya bantuan keuangan untuk desa ini akan bisa Ramadani memaksimalkan Kepala BPMPD Pandeglang pembangunan daerah,”

demikian kata Ramadani.

Ramadani juga mengatakan, bantuan keuangan ini wajib dipergunakan dengan baik dan bertanggungjawab.

Menurtunya, secara khusus Bupati Pandeglang juga sudah memberikan pedoman penggunaan dana desa ini yakni Surat Edaran Nomor 142.2/582/BPMPD/2016. Menurutnya SE Bupati ini merujuk pada Peraturan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/ 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa serta Perauran Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

“Surat Edaran ini harus dijadikan pedoman atau rambu-rambu bagi para kepala desa dalam mempergunakan dana desa. Kita harus optimis bahwa dengan penetrasi bantuan keuangan ini desadesa di Pandeglang akan maju dan berkembang sesuai dengan harapan bersama,” harap Ramadani. (**)

EDISI I/2016

1

FOKUS II

Dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tentu banyak aturan atau prosedur yang harus ditempuh, untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) membuat program yang dinamakan Klinik Konseling sebagai media konsultasi dalam pengelolaandana Desa.

BUPATI pandeglang Hj Irna Narulita, SE berharap, dengan dibentuknya klinik konseling dapat membantu PemerintahanDesa dalam pengelolaan dana desa baik DD maupun ADD sehingga tepat sasaran. “Karena banyak sekali aturan yang harus ditempuh dalam proses pencairan dana tersebut, saya harap para kepaladesa harus banyak berkonsultasi dengan pihak BPMPD melalui klinik konseling mana yang boleh dan mana yang tidak, agar tidak salah langkah,” kata Bupati Pandeglang dalam kunjungannya ke BPMPD

Pandeglang, belum lama ini.

Bupati juga mengatakan, dalam proses pengelolaan danadesa, program yang di jalankannya harus berbasis dokumentasi baik sebelum, sedang berjalan, dan setelah pelaksanaan. “Itu dilakukan agar tidak ada lagi kesalahan dalam proses pelaksanaan, karena yang digunakan adalah uang Negara tentu harus dipertanggung jawabkan walaupun hanya satu rupiah,” lanjutnya. (**)

xxxxxxxxxxxxxx, 12 Jan 17

7

POJOK BIDANG

Watimpres Prihatin Pandeglang Masih Tertinggal

KABUPATEN Pandeglang secara geografis berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta. Namun dekatnya akses ini belum memberikan dampak positif karena Pandeglang hingga saat ini masih berstatus daerah tertinggal. Ketertinggalan Pandeglang ini menjadi perhatian pemerintah pusat yang berkomitmen untuk memfokuskan membantu percepatan pemerataan pembangunan di Pandeglang.

"Presiden menginginkan pembangunan dimulai dari pedesaan atau punggiran. Untuk itu pemerintah sangat perhatian pada daerah pedesaan termasuk Pandeglang yang masih memiliki banyak desa tertinggal. Dengan letak geografis yang strategis dan dekat dengan Ibu Kota, sudah selayaknya Pandeglang bisa melepaskan diri dari status ketertinggalan," demikian kata Ketua Dewan Watimpres Sri Adiningsih usai dialog dengan Bupati Irna narulita dan jajarannya di Pendopo Pemkab Pandeglang, kemarin.

Sri Adiningsih menyatakan, ia

diperintahkan Presiden untuk melihat program pembangunan di pedesaan Pandeglang khususnya yang menggunakan dana desa. Soalnya kata Sri, pemerinathpusat akan terus menaikan bantuan keuangan untuk desa dengan harapan masyarakat semakin makmur dan maju. "Tujuan bernegara adalah menciptakan kemakmuran rakyat. Presiden akan terus mendorong kemajuan desa atau daerah pinggiran sehingga penggunaan bantuan dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Ditambahkannya, Watimpres selalu memberikan masukan pada Presiden agar bisa melaksanakan nawacita.

"Progran pemerintah membangun desa sangat banyak misal irigasi, listrik, air bersih, kredit usaha rakyat yang disubsidi, dan bantuan sosiallainnya.

Bantuan ini harus dioptimalkan dan sama-sama diawawi. Saya juga menilai bahwa Bupati Pandeglang punya komitmen membangun Pandeglang,"

EDISI I/2016

1

POJOK BIDANG

KetuaDewan Watimpres berdialog dengan warga Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari, Rabu (19/10). terangnya.

Sementaraitu, Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap Pandeglang. Bupati menyatakan, program pembangunan di Pandeglang sangat terbentur oleh anggaran karena PAD yang minim. "Dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan karena dengan sumber keuangan yang ada kami kesulitan melakukan pembangunan dan mengentaskan Pandeglang dari ketertinggalan," kata bupati.

Usai melakukan dialog dengan bupati, Watimpres kemudian melakukan dialog bersama warga Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari di Kantor Desa setempat. Hadir dalam dialog ini Asda Ekbang Iskandar, Asda Pemkesra Ida Novaida, KepalaBPMPD Ramadani, staf ahli bupati Girgianto, Camat Cadasari Gesang Hanipa dan Kades setemapat.

Baik camat maupun kepala desa berharap, kedatangan Watimpres bisa memotret lebih dekat persoalan di Desa Cikentrung antara lain jauhnya fasilitas kesehatan dan infratsuktur jalan dan jembatan yang kurang memadai. (muhaemin)

EDISI I /2016

8

EKONOMI KREATIF Pengrajin batik di Kampung Cikadu Endah, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan sumur melakukan kegitan membatik.

MENGENAL KELUARGA BATIK CIKADU KECAMATAN PANIMBANG

BERDAYAKAN MASYARAKAT & AJANG PROMOSI KEKAYAAN DAERAH Batik merupakan busana yang sangat khas dan merupakan tradisi leluhur bangsa Indonesia.

Batik juga tidak melulu harus dari Jawa karena sekarang ini warga Pandeglang dan Banten pada umumnya sudah dapat mengenakan batik khas Pandeglang yang dibuat oleh pengrajin yang mengatasnamakan Keluarga Batik Cikadu Kecamatan Sumur.

Munculnya pengrajin batik di Kampung Cikadu Endah, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Sumur bukan tanpa sebab. Kegiatan ini merupakan hasil intervensi para penggiat batik dan aktivis sosial kepada warga sekitar Cikadu yang mata pencaharian utamanya adalah petani. Dikatakan intervensi lantaran sebelumnya Cikadu tidak memiliki budaya membatik. “Keberadaan pengrajin Batik Cikadu tidak lepas dari keprihatinan salah seorang pemilik brand batik terkemuka nasional saat berwisata ke Tanjung Lesung tidak ada buah tangan yang bisa dibawa ke Jakarta,” kata Rizal Fauzi, Humas dan Pembina Keluarga Batik Cikadu, Rabu (30/9).

Upaya pengenalan membatik ke warga Cikadu memang tak semudah membalikan tangan. Soalnya warga setempat sempat memandang sebelahmaha kegiatana ini. “Namun setelah dijelaskan membatik itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan mendatangan keuntungan, warga mulai tertarik. Sekarang sudah ada sekitar 50 an pembantik yang serius menekenui usaha ini. Beberapa diantaranya sudah dikatakatan mahir dan hasil karyanya sudah banyak dipakai masyarakat dan instanasi pemerintah di Banten,” terang Fauzi.

Menurut Rizal Batik Cikadu tidak hanya sekadar batik. Motif-motif batik menurut wartawan salah satu media lokal Banten ini didominasi oleh kekayaan alam yang khas bagi Pandeglang seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. “Batik dengan motif badak jadi andalan karena banyak peminatnya. Motif lain seperti ikan, pohon gebang, binahong, pohon kelapa, pemandangan di Ujung Kulon dan Tanjung Lesung juga dibuat pengrajin dan cukup dimintai. Kami ingin menggambarkan betapa kayanya Kabupaten Pandeglan yang diabadikan melalui batik,” terangnya.

Karena animo masyarakat Cikadu besar dalam mengembangan usaha membatik, Rizal optimis ini akan menjadi salah satu khasanah baru di Pandeglang. Apalagi menurutnya tidak lama lagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK Tanjung Lesung akan dioperasikan. “Warga sekitar KEK harus menjadi pelaku usaha dalam menunjang KEK. Ini harus kita persiapkan sejak awal karena kalau tidak masyarakat sekitar akan jadi pentonton kemajuan di daerahnya sendiri. Tentu kita juga tidak ingin masyarakat sekitar KEK menjadi pekerja sementara orang luar menikmati kekayaan Pandeglang,” bebernya. (**)

EDISI I /2016

9

PENDAMPINGAN

Catatan Rapat Koordinasi Pendamping Desa

Pendamping Fasilitasi Masyarakat dalam Pembangunan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pendampingan.

Pendampingan merupakan salah satu langkah penting untuk mempercepat mencapaian kemandiran dan kesejahteraan masyarakat.

UNDANG-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan cara pendampingan. Pendampingan merupakan salah satu langkah penting untuk mempercepat mencapaian kemandiran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka melakukan evaluasi

pendampingan di masyarakat, BPMPD pandeglang telah memfasilitasi rapat koordinasi pendamping desa yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2016 di Oprrom Setda Pandeglang yang dihadiri oleh seluruh pendamping desa di Pandeglang yang berjumlah 116 orang. Rakoor dimaksudkan untuk mengevaluasi pendampingan serta menyusun rencana tindak lanjut pendampingan di masa yang akan datang. Disamping itu dengan rakoor diharapkian dapat terbangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan pendamping dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaskanan program kegiatan yang efektif di masyarakat.

Kepala BPMPD Pandeglang Ramadani mengharapkan agar seluruh pendamping dapat memberikan manfaat di tengah masyarakat atau wilayah dampingannya masing-masing melalaui pelaskanaan tugas-tugas pendampingan. Pendamping juga

agar selau melakukan koordinasi dalam amelaksanakan tugas pendampingan.

Pendamping juga memiliki tugas melaksanakan pembangunan desa, sehingga harus memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan desa agar terbentuk masyarakat mandiri.

Pendampingan dimulai dari proses perencanaan sampai pelaskanaan pembangunan.

Pada peretengahan Desember 2016 pendamping agar melaksanakan pendampingan penyusunan APBDES, pelaporan ADD dan DD yang terdokumentasikan serta mendorong desa agar dapat mendirikan Bumdes (Badanusaha milik desa) sebagai lembaga yang menopang kegiatan ekonomi desa.

Dalam rakoor ini tenaga ahli pendamping desa menegaskan dan mengharapkan para pendamping harus melaksanakan sinergi program dengan BPMPD serta melaskanakan koordinasi dengan SKPD terkait.

Kegiatan pendampingan di desa juga harus berdasarkan orientasi lapangan di desa, kecamatan, kabupaten.

Namun dilapangan kerap ditemui hambatan atau kendala karena perbedaan persepsi antara aparat dan pendamping. Pendamping juga agar membantu Pemda dalam melakukan inventarisasi dan pembentukan Bumdes sebagai lembaga yang menampung kegiatan ekonomi di desa. (asep munawar)

EDISI I /2016

10

POJOK BIDANG

LOREM IPSUM DOLOR SIT

SDM Apartur Desa Harus Terus Ditingkatkan

YOUR HEADLINE

KEPALA Bidang Pemberdyaan Masyarakat, Teguh Imanto mengaku terus berupaya agar masyarakat yang berada di tingkat Desa untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan dan pelatihan perberdayaan tentang berwira usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Karena Lorem Ipsum has been industry's standard dummy textlain everadalah since the 1500s,yang when Bumdes adalah pilarthe kesejahteraan bangsa tidak usaha didirikan atas dasar komitmen bersama masyarakat desa, untuk saling an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen bekerjaKata Teguh, dalam waktu dekat BPMPDPandeglang akan book. mengikuti acara gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat segera Provinsi Banten yang akan digelar di Kota Cilegon pada tanggal 25-29 Agustus 2016 lalu. “Dalam acara TTG itu, kami akan menampilkan pengrajin batik cikadu, anyaman pandan, dan sepatu, hasil dari pembuatan masyarakat Pandeglang,” tukasnya. (**)

LOREM IPSUM DOLOR SIT

SDM Apartur Desa Harus Berkualitas

LOREM IPSUM DOLOR SIT

LOREM IPSUM DOLOR SIT

KEPALA Bidang Kelembagaan dan Pengembangan pada Badan Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Pandeglang, Wawan Purnawarman menyatakan terus melakukan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur desa melalui beberapa kegiatan, diantaranya pelatihan aplikasi profil desa dan kelurahan, sosialisasi bulan bhakti gotong royong masyarakat, kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus TP PKK tingkat Kecamatan dan Desa. “Diharapkan dalam kegiatan itu untuk mendorong untuk berperan dalam bidang Lorem Ipsum hasmasyarakat been the industry's standard dummy textaktif ever since the 1500s, when pembangunan yang ada di masing-masing desa,” ungkapnya. . (**)

YOUR HEADLINE

LOREM IPSUM DOLOR SIT

an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

DD Untuk Menuju Percepatan Pembangunan KEPALA Bidang Pemerintahan Desa, Gunara Drajat mengintruksikan kepada 326 Desa yang ada di Pandeglang, untuk mengacu pada undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang percepatan pembangunan, peningkatakan kesejahteraan, dan kemandirian desa, pada saat melakukan pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). "Anggaran dana desa itu diharapkan bisa dialokasikan dengan pembangunan yang baik dan benar, sesuai dengan harapan masyarakat untuk menuju percepatan pembangunan," terangnya.

Kata Gunara, saat ini pihaknya sedang melakukan pemantauan dan pengawasan ketiap-tiap Desa bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat proses pembangunan yang dilasanakan masingmasing Desa. "Untukpencairan DD pada tahap satu ini baru sekitar 60 persen dan untuk ADD untuk tahap satu baru 40 persen," ungkapnya.

Lorem Ipsumdalam has been the industry's standard text ever since the 1500s, when Apalagi waktu dekat ini, katadummy Gunara, BPMPD akan segera membentuk klinik konsultasi dana desa yang akan dipusatkan di kantor an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen BPMPD dan itu pun hasil MOU dengan KPK. "Setiap hari akan ada yang stanbay dan masing-masing desa dan kecamatan bisa langsung book. berkonsultasi tentang penggunaan dd dan add," ungkapnya.

YOUR HEADLINE

LOREM IPSUM DOLOR SIT

EDISI I /2016

11

FOKUS I

KPK dan Polda Banten Terlibat Awasi Penggunaan Dana Desa

Geliat pembangunan di pedesaan Kabupaten Pandeglang setahun terakhir ini cukup semarak.

Penyebabnya tiada lain karena banyaknya bantuan yang dikucurkan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menopang pembangunan di pedesaan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Pandeglang mencatat pada 2016 ini total anggaran yang dibagikan ke 35 desa mencapai Rp 339 milyar. Dana ini gabungan dari Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp 205 Milyar, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang Rp 25 Milyar, dana bagi hasil pajak dan retibusi Rp 9,5 Milyar. Jika pembagiannya diratakan, maka masing-masing desa di Kabupaten Pandeglang dalam satu tahun mendapatkan bantuan dana Rp 1 Milyar. Namun demikian, penyaluran dana bantuan khusus DD disesuaikan dengan beberapa indikator yang ada di desa masing-masing.

Kepala BPMPD Pandeglang Ramadani menyatakan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah sejak lama

mengalokasikan bantuan untuk desa yakni melalaui program ADD. Dan setelah terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2004, bantuan untuk desa naik drastic. “Terus bertambahnya bantuan keuangan untuk desa patut kita sykuri. Ini merupakan komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah menjadikan desa-desa di Pandeglang maju dan berkembang. Kita tahu PAD Pandeglang masih

Edisi I /2016

12

FOKUS I

sangat kecil sehingga adanya bantuan keuangan untuk desa ini akan bisa memaksimalkan pembangunan daerah,� demikian kata Ramadani.

Ramadani juga mengatakan, bantuan keuangan ini wajib dipergunakan dengan baik dan bertanggungjawab. Menurtunya, secara khusus Bupati Pandeglang juga sudah memberikan pedoman penggunaan dana desa ini yakni Surat Edaran Nomor 142.2/582/BPMPD/2016. Menurutnya SE Bupati ini merujuk pada Peraturan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa serta Perauran Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. “Surat Edaran ini harus dijadikan pedoman atau rambu-rambu bagi para kepala desa

xxxxxxxxxxxxxx, Edisi 12I Jan /2016 17

12 13

PROFIL JARO Dedi Rivaldi Kepala Desa Karyasari Kecamatan Cikedal

KEMBALIKAN NILAI-NILAI GOTONG ROYONG

D

ALAM momentum Bulan Bakti GotongRoyong Masyarakat (BBGRM) ke XIII tahu 2016 mengajak semua masyarakat di tingkat desa, untuk mengelorakan kembali tradisi gotong royong di masyarakat desa. Karena gotongroyong merupakan tradisi yang sangat baik dan perlu dijaga oleh semua semua warga khusunya di desa-desa.

“Tradisi gotong royong merupakan warisan leluhur bangsa kita yang telah membangun negara ini. Maka dengan momentum Bula Bakti Gotong Royong Masyrakat (BBGRM) ini mari kita bangkitkan lagi gotong royong di desadesa,” ungkap Kepala Desa Karyasari, Kecamatan Cikedal, Dedi Rivaldi dalam acara sambutan perayan BBGRM yang diselengarakan di aula kantor desanya, Jumat (3/6).

Ia berharap, tradisi gotong royong harus dibangkitkan kembali dari mulai kampungkekampung dan desa kedesa. Karena tradisi tersebut saat ini sudah mulai terkikis oleh budaya-budaya yang tidak mendidik dan individualistik, sehingga ahirnya membuat nilai-nilai gotong royong pudar. Lewat momentum ini juga ia berharap lembaga desa bisa lebih berperan dan bermitra untuk mensosialisasikan kembali nilai-nilai kegotong royongan.

“Perlu dukungan dari semua pihak untuk mengembalikan nilai-nilai gotong royong ini, tidak hanya tugas dari pemerintah desa saja.

Tapi semua pihak termasuk kesadaran warga sendiri,”katanya.

Camat Cikedal, Agus Nurzaman mengaku sangat menyambut baik adanya kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGMR) yang diselengarakan oleh pemerintahan Desa Karyasari. Lewat momentum ini, akan menjadi dasar bagi masyarakat desa untuk kembali menata nilai-nilai kegotong royongan di desadesa.

“Kami sangat berharap nilai-nilai gotong royong ini bisa terus di tata kembali. Karena saat ini mulai pudar dan tersingkirkan oleh budaya individual. Lewat momentum bulan bakti gotong royongini mari dukung tradisi leluhur bangsa kita ini,”katanya.

Camat berharap, ajakan ini bukan hanya untuk pemerintahan Desa Karyasari saja, tetapi semua desa yang berada di Kecamatan Cikedal mari kembalikan nilai-nilai gotong royong.

“Dengan gotong royong kita bisa membangun daerah, desa, bangsa bahkan dunia,”katanya. (**)

14

xxxxxxxxxxxxxx, 12 Jan 17

BIODATA Nama Lengkap TTL Istri Anak

: Xxxxx Xxxxxx : Makasar, 6 Maret 1978 : Heti Hartati : 1. Herawan Akmal Putra (12) 2. Auralia Syalwa Mufiliha (7)

l Riwayat pendidikan 1. SD lulus tahun 1990 di Makassar 2. SMPN lulus tahun 1993 di Makassar 3. STM lulus tahun 1996 di Makassar 4. Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) Jakarta lulus tahun 2000

DESA BERPRESTASI

Desa Mekarsari Wakil Pandeglang di Lomba Desa Provinsi Banten Peningkatan Sumberdaya Manusia dan daya saing desa merupakan hal yang sangat penting lantaran desa-desa selama ini telah diberikan keleluasaan dan support pendanaan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satu kiat Pemkab Pandeglang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) meningkatkan daya saing desa adalah mengikutsertakan desa dalam lomba.

luar,”demikian dikatakan Wakil Bupati Pandeglang.

Wakil Bupati berharap dengan tampilnya Desa Mekarsari dalam lomba desa memberikan dampak fositif dalam memacu desa lain yang ada di Pandeglang untuk lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa."

Desa lainnya yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat termotivasi untuk terus membangun desanya seperti halnya Desa Mekarsari,” lanjutnya.

Masih kata Wabup, Tanto Warsono Arban, kerapihan, kebersihan, dan ketertiban dalam penataan Desa tidak hanya dilakukan saat akan diadakan lomdes saja, akan tetapi harus dilakukan setiap hari. “Mudah – mudahan motivasi untuk terus membangun desa tidak pada saat lomdes saja, melainkan harus seterusnya walaupun tidak ada Lomdes,”lanjutnya.

Pada tahun 2016 ini, Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang merupakan perwakilan Kabupaten Pandeglang dalam lomba desa tingkat Provinsi Banten.

Desa Mekarsari merupakan Buffer Zone (wilayah penyangga) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung yang terus membangun dan mempersiapkan diri menyambut kemajuan daerah.

Wakil Bupati Pandeglang Tanto War-

sono Arban terjun langsung membina dan mengawasi penilaian Desa Mekarsari oleh penilai, belum lama ini. “Lomba Desa tingkat Provinsi ini merupakan suatu contoh dimana kita harus bisa bersaing dengan daerah lain untuk menunjukan karya dan kreatifitas. Untuk itu saya harap SDM desa khususnya Desa mekarsari ini terus ditingkatkan, karena kedepan tidak lagi bersaing dengan daerah sendiri melainkan dengan daerah

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Banten Sigit Suwitarto mengatakan, dalam lomba Desa (Lomdes) ini lebih cenderung ke arah evaluasi Desa, dimana yang dinilai dari lomdes ini diantaranya Administrasi Pemerintahan desa, layanan masyarakat, dan output dari hasil program yang direncanakan oleh Desa.

EDISI I /2016

15

GAGASAN

UU Desa Sumber Spirit Baru BUMDes

D

esa memiliki hak membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes atau BUM Desa). Sesunguhnya sinyal itu mulai muncul pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, BUM Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar.

Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Kendati demikian upaya Pemerintah Daerah dan Pemerintah ini dinilai belum optimal. Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat menjadi sumber spirit baru BUM Desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Ketentuan tentang Badan Usaha Milik Desa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Bab X, dengan 4 buah pasal, yaitu Pasal 87 sampai dengan Pasal 90. Dalam Bab X UU Desa ini disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Usaha yang dapat dijalankan BUM Desa yaitu usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan. Dalam hal ini BUM Desa dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.

Saat ini BUM Desa diberi peluang untuk mengembangkan berbagai jenis usaha sesusai dengan kebutuhan dan potensi desa. Adapun jenis-jenis usaha tersebut meliputi: 1) jasa 2) penyaluran sembilan bahan pokok, 3) perdagangan hasil pertanian; dan/atau 4) industri kecil dan rumah tangga.

Contoh dari usaha jasa adalah jasa keuangan mikro, jasa transportasi, jasa komunikasi, jasa konstruksi, dan jasa energi.

Usaha penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain beras, gula, garam, minyak goreng, kacang kedelai, dan bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.

Usaha perdagangan hasil pertanian meliputi jagung, buahbuahan, dan sayuran. Terakhir usaha industri kecil dan rumah tangga, seperti makanan, minuman, kerajinan rakyat, bahan bakar alternatif, dan bahan bangunan.

Jenis usaha yang banyak diusahakan oleh BUM Desa yang sudah ada sekarang baru jenis usaha jasa, itupun baru sebatas jasa keuangan mikro. Dari ketentuan yang ada, BUM Desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa. Strategi inilah yang tampaknya dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini, keberadaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa–Simpan Pinjam) yang sehat menjadi syarat pembentukan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

BUM Desa dirancang dengan mengedepankan peran Pemerintah Desa dan masyarakatnya secara lebih proporsional. Bila bercermin kepada peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka melalui model BUM Desa ini diharapkan terjadi revitalisasi peran Pemerintah Desa dalam pengembangan ekonomi lokal/pemberdayaan masyarakat.

Di Pusat salah satunya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga perekonomian desa, termasuk BUM Desa. Sejak tahun 2009 KPDT telah memberikan kepercayaan kepada BUM Desa untuk mengelola Moda Transportasi yang diadakan melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT).

Hal ini ditegaskan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT yang dikeluarkan oleh KPDT.

Secara teknis BUM Desa yang ada sekarang masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dengan hadirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan

Salah satu target yang ingin dicapai dari keberadaan sarana dan prasarana perdesaan yang didanai oleh DAK SPDT adalah meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusatpusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran, dan meningkatnya akses masyarakat di perdesaan daerah tertinggal terhadap pelayanan publik.

EDISI I /2016

16

GAGASAN

Inisiatif KPDT untuk memberikan kepercayaan kepada BUM Desa dalam pengelolaan Moda Transportasi bantuan DAK SPDT tampaknya tidak serta merta disambut oleh Pemerintah Kabupaten Tertinggal. Salah satu kendalanya karena sebagian besar dari kabupaten tertinggal tersebut belum memiliki BUM Desa.

Beberapa kabupaten tertinggal yang memberanikan diri memberikan mandat kepada BUM Desa ternyata juga belum mendapatkan hasil yang menggembirakan. Faktor kesiapan BUM Desa dalam mengelola usaha masih menjadi kendala.

Kondisi ini menjadi pertanda bahwa masih dibutuhkan upaya panjang untuk menjadikan BUM Desa sebagai pelaksana pembangunan perekomian perdesaan. Dibutuhkan sinergi dan dukungan yang sepadan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

ADA 4 (EMPAT) AGENDA POKOK YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENGOPTIMALKAN PERAN BUM DESA, YAITU : Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan. Tahapan ini meliputi: perumusan regulasi/pengaturan, dan penataan organisasi. Pemerintah harus merivisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dalam hal ini perlu menyesuaikan dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Jika mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, maka Daerah diharapkan untuk: Menyusun Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa yang minimal memuat tentang: bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, bagi hasil, keuntungan dan kepailitan, kerja sama dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggungjawaban, pembinaan, dan pengawasan masyarakat; Mengoptimalkan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) dalam pembinaan terhadap BUM Desa; Penguatan kapasitas (capacity building). Mencakup pemberdayaan, pelatihan, dan fasilitasi secara berjenjang.

Pemerintah melakukannya kepada Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah melakukannya kepada Pemerintah Desa dan BUM Desa; Penguatan Pasar. Setelah BUM Desa berdiri diharapkan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, perluasan pasar, dan mendapatkan fasilitasi akses terhadap berbagai sumber daya; Keberlanjutan. Mencakup pengorganisasian, forum advokasi, dan promosi sehingga mendapatkan wujud BUM Desa yang ideal serta semakin mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan terutama masyarakat dan dunia usaha.

Masalah terbesar yang dihadapi Pemerintah Desa dalam mendukung kehadiran dan mengoptimalkan peran BUM Desa adalah cengkraman Kementerian/Lembaga yang sudah

kecanduaan mengelola kegiatan yang langsung ke tingkat desa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu memaksa seluruh pihak terkait untuk konsisten memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Termasuk dalam memberikan peran yang maksimal kepada BUM Desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi perdesaan.

Kesemrawutan kelembagaan ekonomi masyarakat desa yang muncul akibat ego sektoral dan tidak berdayanya Pemerintah Desa dalam memutus mata rantai ini diharapkan dapat terjawab dengan hadirnya BUM Desa dan paradigma baru pengelolan desa sesuai spirit UU Desa.

(Penulis Ketua Perkumpulan Studi dan Pembangunan Indonesia (PSPI), anggota Relawan Desa)

EDISI I /2016

17

NASIONAL

Menteri Marwan: 40 Daerah Tertinggal Berpotensi Terentas Tahun Ini SELAMA 5 Tahun periode pemerintahan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan dapat mengentaskan sebanyak 80 dari 122 daerah tertinggal di Indonesia. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menegaskan, dari jumlah tersebut dia optimis dapat mengentaskan sebanyak 40 daerah tertinggal tahun ini.

“Potensi tersebut dilihat dari indikatorindikator tertentu, yang secara berkelanjutan diamati Kemendes PDTT di 40 daerah tertinggal tersebut.

Indikator tersebut berpijak pada 2 hal, yakni dilihat dari kondisi wilayah dan kondisi masyarakat setempat,” kata Marwan, di Jakarta, Selasa (28/6/2016).

Marwan mencontohkan, beberapa daerah tersebut seperti halnya Lombok, Parigi Moutong, dan Pandeglang.

Menurutnya, bantuan stimulant yang

diberikan kepada beberapa daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan hasil signifikan.

“Hal ini menguatkan tercapainya target pemerintah, yang akan mengentaskan 80 daerah tertinggal di Tahun 2019. Ini adalah hasil kerjasama dari semua pihak, baik berbagai kementerian dan lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat,” ujarnya.

Marwan menjelaskan, terdapat 6 item yang menjadi penentu sebuah daerah dikategorikan tertinggal, di antaranya dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi daerah, infrastruktur dan daerah dengan karakterisitik tertentu yakni daerah rawan bencana serta daerah pasca konflik.

“Itulah kenapa di Tahun ini, yang menjadi fokus kita adalah pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dasar. Tapi tidak hanya itu, kita juga membuat program-program untuk

meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya manusia) kita,” katanya.

“Memang untuk di tahun ini, yang menjadi fokus kita masih pada infrastruktur dasar. Tapi tidak hanya itu, Sumber daya manusia juga harus ditingkatkan kualitasnya,” imbuh Marwan.

Ia juga mengakui adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah menyebabkan adanya daerah yang memiliki kemajuan yang rendah dibandingkan daerah lain. Hingga saat ini, mayoritas daerah tertinggal berada di kawasan Indonesia Timur.

“Pembangunan yang secara komprehensif akan terus dilakukan, untuk mengentaskan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah,” tutup Marwan

EDISI I /2016

18

INOVASI

SEBAGAI Perguruan Tinggi yang salah satu konsentrasinya bidang pemerintahan, SekolahTinggi Ilmu Soial dan Ilmu Politik (STSIP) Banten Raya telah cukup lama melakukan terobosan dan inovasi dalam mempromosikan potensi desa-desa Pandeglang. Salah satu upaya yang dilakukan PTS ini adalah membangun sistem informasi manajemen pemerintahan desa berbasis website secara gratis. Upaya STISIP ini cukup sejalan dengan harapan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang untuk menjadikan Pandeglang melek teknologi informasi dan terkoneksi secara digital satu dengan yang lainnya.

Keseriusan STISIP menggagas pembentukan web site desa ini tidak lepas dari capaian lembaga ini memperoleh peringkat B akreditasi BAN-PT, sekaligus dalamupaya pencapaian visi dan misi 2015 – 2018 yakni menjadi Perguruan Tinggi Sosial Politik yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat menuju persaingan global.

Saat ini 326 desa se-Kabupaten Pandeglang sudah memiliki web masing-masing. Sutoto, S.Pd., M.Si., M.M, selaku pelaksana proyek tersebut menjamin jika desa tidak

perlu membayar sepeser pun untuk menggunakan website tersebut. “Rencananya pengembangan konten website akan dikerjakan oleh mahasiswa semester VI yang akan melaksanakan kuliah kerja mahasiswa (KKM).�

Untuk alamat website dapat diperoleh dari laman web stisipbantenraya.ac.id. Bagi desa-desa yang berminat mengisi laman web dengan lebih komplit cukup menghubungi via telepon atau email, dan jika para kepala desa ingin memperoleh penjelasan lebih detail silakan datang ke kampus STISIP Banten Raya, beralamat di jalan raya Rangkasbitung Km. 4 Pandeglang.

Menurut Sutoto, proses input data desa secara komplit tentu saja membutuhkan SDM yang banyak. Solusinya dengan skala prioritas bagi desa yang bersedia menandatangani MoU pendampingan, dan desa-desa tersebut akan dijadikan lokus KKM. Mahasiswa dan dosen yang akan ditempatkan di desa tertentu diberi pekerjaan input data bersama-sama dengan aparat desa itu. Caranya, mahasiswa dan dosen pada minggu depan akan dilatih terlebih dahulu, kemudian mahasiswa dan dosen yang

EDISI I /2016

19

RAGAM KULINER PEDESAAN KABUPATEN PANDEGLANG Panorama wisata memberi ruh tersendiri bagi keelokan Pandeglang. Demikian pada kuliner jajanan tradisional kota Badak. Bukan hanya sekedar kuliner, jajanan tradisional juga bagian khasanah kekayaan budaya kota yang terletak di ujung kulon pulau jawa.

Berkunjung ke kota yang dihiasai keindahan pantai dan cagar alam ini, rasanya kurang lengkap tanpa mengenal dan mencicipi jajanan khas tradionalnya.

Bukan hanya untuk sekedar dicicipi, jajanan tradisional ini juga cocok sebagai oleh-oleh wisatawan yang berkunjung ke kabupaten, yang dulunya terkenal dengan nama pandai gelang, (tukang atau tempat menempa gelang).

Dilansir dari laman dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten, Kabupaten Pandeglang, provinsi Banten, berikut aneka jajanan tradisional dengan cita rasa kekhasannya yang patut anda cicipi.

Otak-Otak

Angeun Lada Masakan berupa sayur yang dicampur dengan daging kerbau atau sapi dan menggunakan daun khas bernama daun walang yang wanginya sangat menyengat seperti binatang walang sangit. Rasa masakan ini sangat kaya rempah dan pedas, tidak salah disebut sayur lada karena kuahnya seperti dicampur beribu lada. Sayur ini sangat terkenal di Pandeglang, karena hanya di sini tumbuh daun Walang.

Karena saking jarangnya orang yang memiliki tanaman Walang, sayur Angeun Lada ini juga sudah jarang ditemui di Banten. Dulunya sayur ini juga disajikan di acara tertentu seperti tahlilan, aqiqah, atau tasyakuran.

LABUAN – Pantai Carita dan sekitarnya adalah salah satu daerah yang memiliki makanan jenis ini. Penganan khas daerah yang berada di sekitar pantai ini adalah salah satu bentuk pemanfaat potensi sumber daya alam berupa ikan yang melimpah, sehingga dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat.

Teksturnya lembut karena terbuat dari ikan Tenggiri yang diaduk merata dengan tepung tapioka, santan, bawang putih, merica, gula pasir dan garam. Aroma yang timbul dari daun pisang sebagai pembungkusnya, dan terbakar di atas arang akan menimbulkan aroma yang sangat menggugah selera.

Selain sebagai pendamping nasi, otak-otak sering dimakan tanpa nasi dengan sambal kacang yang diasang dan ditambah bumbu lain.

Penyajiannya bisa dicocol atau ditaburkan di atas piring.

Kue Jojorong Banyak yang bilang kue ini seperti putri malu. Di balik putihnya adonan tepung berasnya, coba sendok sedikit sampai kebagian dalamnya. Anda pasti akan menemukan harta karun berupa lelehan gula aren yang menggoyahkan lidah dan matamu seketika.

Uniknya Jojorong ini, membuat kita menebak-nebak seperti apa asli kuenya. Secara kasat mata, kue ini dari atas terlihat kaku, tapi saat disentuh dengan sendok, cus bagian atas kue akan pecah karena memang bertekstur lembut seperti air dan bagian dalam agak sedikit lengket bergula merah.

EDISI I /2016

21

kULINER

Apem Putih Satu lagi makanan yang cocok menemani anda berbuka puasa. Makanan khas Pandeglang yang satu ini mudah ditemui saat bulan Ramadan. Warnanya putih bersih berbentuk kotak bertekstur kenyal. Rasa asam pada kuliner tradisional ini tidak lagi terasa saat dicocol dengan kinca (gula merah cair) atau sirup aneka rasa.

Proses pembuatannya awalnya bahan baku seperti beras direndam selama dua jam. Kemudian, beras digiling menjadi tepung dan dicampur dengan tape. Setelah adonan tercampur, selanjutnya diulek dan diberi air secukupnya, adonan dimasukkan ke dalam cetakan dari daun pisang sepet untuk dikukus sampai matang.

Olahan ini dapat dijumpai di jajaran para penjual apem khas Cimanuk di Pasar Pandeglang, atau datang langsung ke pasar Cimanuk. Harganya pun terjangkau, hanya dengan Rp5000 Anda bisa membawa pulang apem putih.

Balok Memes Makanan khas dari Menes, sebuah kecamatan di Kabupaten Pandeglang Banten. Kue Balok adalah sejenis makanan yang terbuat dari singkong, berbentuk segi empat layaknya kotak, dan berwarna putih. Lembek bila disentuh dan kenyal bila sudah berada di mulut. Itulah kue Balok.

Kue Pasung Sama seperti Jojorong, tidak ada yang tahu pasti mengapa kue ini dinamakan kue Pasung, hanya saja nama tersebut memang nama khas orang Sunda. Kue Pasung terbuat dari tepung beras, hanya saja ada adonan kue ini terdiri dari dua adonan, campuran tepung beras dan gula aren/ merah, kemudian adonan tepung sagu dan santan untuk membuatnya jadi kenyal.

Yang unik dan khas dari makanan ini adalah penambahan dua bumbu yaitu bawang goreng yang dicampur sejenis minyak, diolesi tepat diatas potongan balok ini, tak lupa ditambah serundeng diatasnya. mau tahu rasanya? Yang jelas kalau makan satu, pasti pingin nambah rasanya.

Biasanya di dalam adonannya selain tepung beras, gula aren/merah, tepung sagu dan santan yang diuleni, ditambahkan juga potongan kelapa atau nangka sehing kuenya lebih bertekstur dan wangi.

Yang unik dari kue ini memang bentuknya yang menyerupai corong. Kalau daun pisang pada jojorong di bentuk kotak seperti nampan kecil, pada Pasung daunnya digulung seperti corong atau contong.

EDISI I /2016

21

MENGENAL KEPALA DESA

DAFTAR NAMA KEPALA DESA

DI WILAYAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2016 PER BULAN OKTOBER 2016 NO 1 1

KECAMATAN 2 SUMUR

DESA 3 1.

SUMBERJAYA 2.

KERTAMUKTI 3.

KERTAJAYA 4.

TAMANJAYA 5.

CIGORONDONG 6.

TUNGGALJAYA 7.

UJUNGJAYA

2

CIMANGGU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

BATUHIDEUNG RANCAPINANG CIBADAK PADASUKA TANGKILSARI CIMANGGU MANGKUALAM TUGU CIJARALANG CIBURIAL KRAMATJAYA WARINGINKURUNG

3

CIBALIUNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SUKAJADI SUDIMANIK CURUG MAHENDRA MENDUNG CIBALIUNG CIHANJUANG CIBINGBIN SORONGAN

4

CIKEUSIK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

RANCASENENG NANGGALA SUKAWARIS TANJUNGAN LEUWIBALANG SUKAMULYA CIKIRUHWETAN UMBULAN SUKASENENG CIKADONGDONG CIKEUSIK CURUGCIUNG PARUNGKOKOSAN SUMURBATU

5

CIGEULIS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KATUMBIRI WARINGINJAYA SINARJAYA KARYABUANA CISEUREUHEUN CIGEULIS TARUMANAGARA BANYUASIH KARANGBOLONG

6

PANIMBANG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CITEUREUP MEKARSARI PANIMBANGJAYA TANJUNGJAYA MEKARJAYA GOMBONG

7

ANGSANA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KADUBADAK CIKAYAS PADAHERANG KRAMATMANIK KARANGSARI PADAMULYA ANGSANA CIPINANG SUMURLABAN

8

MUNJUL

1.

2.

3.

GUNUNGBATU CURUGLANGLANG SUKASABA

NAMA KEPALA DESA 4 SITI WAHYUNI WARTA BURHAN SARJU WAHYUDIN MAMAN SURAHMAN, S.Sos MANSYUR SAFRUDIN JUMLAH SARCA ALI ROHMAN ASEP OYOK AGUS MUROD NADI SANARI YAYAT SUPIAT EEM. S ENDING SAFRUDIN KOMARUDIN SIDIK, S.AP URIP SUMIHARJO, S.AP MUKSIN BAHRUDIN, S.Sos JUMLAH ENJANG APANDI MOHAMAD TOHA SUDIRMAN ARMADI SAMSUDIN ASEP SETIAWAN A. HUDJAEMI ADHADI KASMARI,S.AP YAHOD JUMLAH KASTIRIH RUBAI IHAD SUHADA, S.AB SARMIN WAITA RAINAN LUKMAN HAKIM, S.Sos ARSID ARIFUDIN EKA GANJAR ENDANG EDI SUPRIATNA BA'I RUKMANA SETIADI HERMAN AHMAD BUSTOMI, S.IP JUMLAH SANUSI EPIN MUHAYAR JAJAT SUDRAJAT KUSNADI MURSID ANTO WIRYO H. MAHPUDIN SUPARMAN MOHAMAD ILYAS JUMLAH OMAN SUHERMAN SUKARNA JAYA MULYADI ASTAKA H. BAHAUDIN TAFTAZANI, SH MARJUKI JUMLAH SAPIIN AMAD ADMIRA ENUNG NURJAYA MISKAN KARNATA CAHYANA YAYAT AHADIYAT, S.IP SYUKUR HANAPI YAYAT JUMLAH ATA KUSMANA MADRISAN ENCEP YETIADI

L/P 5 P L L L L L L 7 L L L L L L P L L L L L 12 L L L L L L L L L 9 P L L L L L L L L L L L L L 14 L L L L L L L L L 9 L L L L L L 6 L L L L L L L L L 9 L L L

JABATAN 6 KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA

EDISI I /2016

22

MENGENAL KEPALA DESA 4.

5.

6.

7.

8.

9.

LEBAK PASANGGRAHAN PANACARAN KOTADUKUH CIBITUNG MUNJUL

9

PAGELARAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

PAGELARAN SINDANGLAYA BULAGOR MARGAGIRI TEGALPAPAK HARAPANKARYA SUKADAME KERTASANA BAMA MONTOR MARGASANA SENANGSARI SURAKARTA

10

BOJONG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

CITUMENGGUNG CAHAYAMEKAR BANYUMAS MEKARSARI CIJAKAN BOJONG GEREDUG MANGGUNGJAYA

11

PICUNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

KADUPANDAK BUNGURCOPONG PASIRSEDANG KADUBERA CIHERANG KOLELET GANGGAENG CILILITAN PASIRPANJANG

12

LABUAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LABUAN CARINGIN TELUK KALANGANYAR BANYUMEKAR RANCATEUREUP BANYUBIRU CIGONDANG SUKAMAJU

13

MENES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MURUY CILABANBULAN KADUPAYUNG MENES TEGALWANGI KANANGA RAMAYA CIGANDENG ALASWANGI SUKAMANAH PURWARAJA SINDANGKARYA

14

SAKETI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

MAJAU PARIGI SODONG GIRIJAYA LANGENSARI MEKARWANGI SINDANGHAYU SUKALANGU TALAGASARI KADUDAMPIT CIANDUR MEDALSARI SAKETI WANAGIRI

15

CIPEUCANG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CURUGBARANG KONCANG KADUGADUNG KALANGGUNUNG PALANYAR PARUMASAN CIKADUEUN BATURANJANG PASIREURIH PASIRMAE

16

JIPUT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

JANAKA PAMARAYAN BABADSARI CITAMAN TENJOLAHANG SIKULAN JAYAMEKAR SUKAMANAH

HENDRI SARIF MUNIR BISRI CECEP MAHPUDIN, A.Ma SAHRONI PEPEN EFFENDI, SE, MM JUMLAH ENDI SURYADI NUNUNG AHRONI JAENUDIN IMANUDIN APIP AZID ENJAT SUDRAJAT AMAD UHADI, SH RISMAWAN ACHMAD WAWAN RIDWAN AHMAD RIDWANI, S.Sos DULHANI JUMLAH BADRI, S.AP ISRA DARMAJAYA ADE MARJI UDIN SAEFUDIN JAMAD II SUHAELI M. THOHA SUPIANI JUMLAH APIP RIFA'I E. HUDJAEDI, S.Pd AGUS WAHYUDIN JAKRIA M. MUFIDZ ANDI SUPRIADI GOPUR YAYAN MARDIANA MEMED JUMLAH EKA JUNGJUNAN ARISANDI ADE M. SUPI ENDIN FAHRUDIN IBNU HAJAR HAFID USMAN TATI MULYATI RUMYATUDIN KARTAJAYA TJOANDA MADSUPI JUMLAH H. AHMAD AFANDI SOLEH SUAEDI H. ASEP HERYADI BASIT KIKI MAULANA SOPA OFA SOFA ZAMZAMI BUKHORI ASEP IRPAN SULAIMAN DEDE RISTA HENDARLIN, SH WAWAN HERMAWAN SYIHABUDIN JUMLAH ANDI SYAEVULHAT MAHPUD SUKMAJAYA TEDI SETIADI RESTU SUGRINING UMAM ACHMAD RAPIUDIN, S.AP SUHAEDI I DIAN TRISULA ALI LUTFI OOM KOMARIAH IYAN SAPRUDIN SUBARI RASIK, SE MOH. MUKHLIS, S.AP JUMLAH MELITASARI A. CHAERUDIN ALMUKTARODI WISNU WIBOWO NANA SUDARNA YANA KARDIANA, SE UBEN UBAEDILAH PEPI SAEPULLAH HENDAR TRIANA MUHAMMAD WAWAN SOFYAN JUMLAH SARNATA UUP MA'RUF ASRIYA AHMAD RUYANI ABDUL MUIZ, S.IP H. JAMAKSARI OJI MADROJI, SE A. SUNARYA

EDISI I /2016

23

MENGENAL KEPALA DESA

17

MANDALAWANGI

9.

10.

11.

12.

13.

BANYURESMI JIPUT SAMPANGBITUNG SALAPRAYA SUKACAI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

CURUGLEMO SIRNAGALIH PANDAT KURUNGKAMBING GUNUNGSARI PANJANGJAYA NEMBOL GIRIPAWANA RAMEA MANDALASARI SINARJAYA CIKONENG MANDALAWANGI CIKUMBUEUN PARI

18

CIMANUK

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

KADUBUNGBANG SEKONG BATUBANTAR CIMANUK ROCEK KUPAHANDAP GUNUNGCUPU KADUDODOL DALEMBALAR GUNUNGDATAR KADUMADANG

19

KADUHEJO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

KADUGEMBLO SANINTEN PALURAHAN CIPUTRI SUKASARI BANJARSARI BANYUMUNDU CAMPAKA MANDALASARI SUKAMANAH

20

BANJAR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

MOGANA KADULIMUS KADUBALE PASIRAWI BANJAR BANDUNG CIBEUREUM CITALAHAB CIBODAS GUNUNG PUTRI KADUMANEUH

21

CADASARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

KAUNGCAANG KADUENGANG CIINJUK TAPOS KORANJI CADASARI KURUNGDAHU KADUELA PASIRPEUTEUY TANAGARA CIKENTRUNG

22

CISATA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CIBARANI PALEMBANG KUBANGKONDANG CISEREH KADURONYOK CIHERANGJAYA KONDANGJAYA PASIREURIH RAWASARI

23

PATIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SURIANEUN PASIRGADUNG CIMOYAN PATIA BABAKANKEUSIK IDAMAN SIMPANGTIGA CIAWI RAHAYU TURUS

24

CIKEDAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

KARYASARI TEGAL BABAKANLOR PADAHAYU BANGKUYUNG CENING

SITI NURAENI EPI IRAWAN ZAENAL ABIDIN DEDI KUSNADI AHAN JUMLAH AMIR TB. ARYA MANDURAJA, SE MASRI UDIN SAEPUDIN SARTONO AGUS SOHANDI HAERUDIN HERI OJI FAHRUROJI MAMAN HOLID AGUS APIP NANDANG MAHMUDIN EMAN SULAEMAN ATOK SUANTO JUMLAH NURDIN AMIRUDIN AHMAD SYIHABUDIN EMAN SULAEMAN MOHAMAD AZIZI H. ZAINUDDIN AKHMAD ZAENI AHMAD RIFA'I SAMSUL FUAD ADI SUHENDRI AKHMAD TAUFIK JUMLAH DARWIS SUTARYA ABDUL ROJAK DIDI ADHI FATRA ACENG ISAMUDIN M. SUDAHYAR NENG VIA ULFAH SUPIRDOS NANA A. FADHIL SUHERMAN JUMLAH MOHAMAD ROFIK SYAMSI DARNA SUDARNA MUHAMAD ROSYIDI DIDI SURYADI EDI SUMANTRI ASEP NASRUDIN M. HAMBALI CEPI NURHAYANA ENCUK SUDARMA, S.HI NANA PRIATNA ADIKUSUMAH JUMLAH NURYANI RUSLAN HJ. IYOM ROMDANAH DADI MULYADI JUBAEDI H. MUHAMAD YUSUP TATANG MUHTAR MARSAAD SUPENA JUNANI JAYULI JUMLAH CECEP MUHIDIN ROHMAT MOHAMAD NAFIS ROHMAN UBAN SUBHAN SAEPUDIN EPI ABDILAH ROJAK, S.Ag SAYARIF JUMLAH BUANG SUKRAMA HARUN RONI, S.Pd SAMSUDIN SYUKUR ILMAN H. M. NUR SAPUTRA E. JUNAEDI EDI SUHAEDI ASWANI JUMLAH DEDI, SH SIHABUDIN SUHADA RAHMAT SAHRONI TB. E. SUNARTO

P L L L L 13 L L L L L L L L L L L L L L L 15 L L L L L L L L L L L 11 L L L L L P L L L L 10 L L L L L L L L L L L 11 L L P L L L L L L L L 11 L L L L L L L L L 9 L L L L L L L L L L 10 L L L L L L

Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA KEPALA DESA Pj. KEPALA DESA

EDISI I /2016

24

MENGENAL KEPALA DESA 7.

8.

9.

10.

CIPICUNG DAHU KARYAUTAMA MEKARJAYA

25

CIBITUNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

MANGLID CIKIRUH SINDANGKERTA CITELUK MALANGNENGAH CIKALONG CIKADU KIARAJANGKUNG KIARAPAYUNG KUTAKARANG

26

CARITA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SUKARAME BANJARMASIN SUKANAGARA CARITA PEJAMBEN KAWOYANG TEMBONG SUKAJADI CINOYONG SINDANGLAUT

27

SUKARESMI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CIKUYA CIBUNGUR SIDAMUKTI KARYASARI SUKARESMI SEUSEUPAN KUBANGKAMPIL PASIRKADU PERDANA WERU

28

MEKARJAYA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SUKAMULYA KADUJANGKUNG WIRASINGA KADUBELANG PAREANG RANCABUGEL MEKARJAYA MEDONG

29

SINDANGRESMI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

PASIRLANCAR CAMPAKAWARNA PASIRTENJO PASIRLOA SINDANGRESMI CIODENG KADUMALATI BOJONGMANIK PASIRDURUNG

30

PULOSARI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CILENTUNG KARYAWANGI SUKARAJA SUKASARI BANJARNEGARA KADUHEJO BANJARWANGI KORANJI SANGHIANG DENGDEK

31

KORONCONG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PAKULURAN PASIRKARAG SETRAJAYA TEGALONGOK GERENDONG AWILEGA BANGKONOL KARANGSETRA KORONCONG PANIIS SUKAJAYA PASIRJAKSA

32

SOBANG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

BOJEN KUTAMEKAR SOBANG PANGKALAN TELUKLADA CIMANIS BOJENWETAN KERTARAHARJA

BAHRUM ULUM JUHYAR MAMAT RIYADI RASNA SURPRIATNA JUMLAH SANUSI ANAN E. SUHERMAN Y. RUSMIADI NURDIN JURTA NURJAYA ASTAM ARSANA SAWA JUMLAH JAENAL H. SANUSI SARTAWI GANDA SUKANI MASRUDI ADANG KOSASIH RAI SAFRUDIN JS A. ZAENI ARSIM JUMLAH SANIMAN H. MUHI ENJAT SUJATNA EPEN MISNA SUNARTO FRAMONO KUSEN, SH H. AMIN ARIP MAHMUD, SS BADRI JUMLAH AHMAD LALANG JUNI UKON SAYUKON ANDI PRIYATNA CECEP SUHERMAN SUNARDI NURHASAN SARIP HIDAYATULLLAH JUMLAH ENI AWANG H. ARTA H. IMRON ROSADI DARMAIN KARNA SARTAJAYA SUDRI SUKRI IWAN PEBRIANSYAH JUMLAH JUHDI JUNDARIAH HOLID WANDI GANTIANA, SH CIK ASAN SAEPUDIN SUHARI SUHANDI SOMANTRI, S.IP JUMLAH H. TB. AMADINUN OYO SUNARYO DUMYATI SANUKRI UCE WILIANA SAPRI ASEP MULYANA A. IIP IPTORI HASANUDIN RAPIANAH FADILAH AHMAD RAFEI JUMLAH H. JUMENAH MARKAWI DULKHALI MULYADI H. AFENDI HIDAYAT TASMA HIDAYAT SAEN BIN KASAN SAPINGI, S.Sos JUMLAH JUMLAH

PANDEGLANG, APRIL 2015 KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. PANDEGLANG H. TATANG EFFENDI, S.Sos, MM Pembina Utama Muda /IV.c NIP. 19590725 198003 1 010

EDISI I /2016

25

WANITA Dra

Melly

Diah

Rahmalia

Optimalkan Peran Posyandu SEBAGAI salah satu pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak hanya melakukan kegiatan rutin seperti menimbang atau memberikan imunisasi terhadap Balita saja.

Posyandu kedepannya juga bisa terintegrasi, dengan melakukan berbagai kegiatan yang multifungsi sehingga memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Seperti mendirikan lembaga PAUD ataupun mengkoordinir pengelolaan sampah untuk bisa di daur ulang menjadi produk yang menghasilkan.

Begitu pentingnya keberadaan Posyandu di tengah masyarakat, membuat Camat Kaduhejo Melly Diah Rahmalia bertekad akan terus mendorong perkembangan Posyandu di wilayah tugasnya secara kelembagaan termasuk para kader yang terlibat didalamnya. Melly berharap nantinya kader Posyandu Kecamatan Kaduhejo solid dan memahami tugasnya sehingga dapat berpartisipasi dalamsetiap kegiatan Posyandu tingkat kabupaten maupun provinsi.

Menurut Melly, pembinaan yang dilakukan terus menerus dengan

Xxxx harap Desa mekarsari ini dapat menjadi juara dalam lomba desa tingkat provinsi, sehingga Desa lainnya yang ada di Kabupaten Pandeglanglainnya yang ada di Kabupaten Pandeglang dapat termotivasi untuk terus membangun desanya,� dapat termotivasi xxxxxxxban xxxxxndeglang

langsung turun ke lapangan, menjadi salah satu cara efektif memonitor perkembangan setiap

Posyandu termasuk para kadernya. Tidak hanya itu, Pokjanal juga secara rutin melakukan rapat koordinasi di tingkat kabupaten. Termasuk memberikan langsung arahan kepada kepada kecamatan dan desa yang sudah dibentuk pokjanal. “Setiap pokjanal mempunyai tugas masing-masing untuk membina kader dan posyandunya,� katanya.

Kedepan, Posyandu tidak hanya melaksanakan kegiatan yang lima pokok seperti KB, Gizi, Imunisasi, KIA serta penanggulangan diare saja. Melainkan harus bisa berinovasi dengan melaksanakan kegiatan tambahan yang memberikan dampak positif secara luas kepada peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Secara khusu, BPMPD Pandeglang juga rutin melakukan pembinaan terhad’ap kader posyandu se Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ilmu pengetahuan bagi para kader dan PKK desa, sehingga para kader posyandu dapat melaksanakan tugas nya dengan baik. (**)

EDISI I /2016

27

LINTAS DESA

Wabup Blusukan Monitoring Pembangunan Desa Wakil Bupati (Wabup) Pandeglang Tanto Warsono Arban SE, ME cukup intens memantau pembangunan di desa. Ini dilakukan untuk memastikan pelaskanaan pembangunan yang menggunakan dana bantuan pemerintah baik alikasi dana desa (ADD) maupun Dana Dersa (DD) berjalan sesuai harapan dan kualitasnya baik.

kata Wabup.

Ditambahkannya, sesuai hasil pemantauan, pembangunan dan penggunaan DD tahap satu di beberapa desa masih belum maksimal. Oleh sebab itu, Tanto menekankan kepada semua desa untuk melaksanakan pembangunan dengan baik sesuai perencanaan. “DD ini memang krusial, perlu pengawasan yang ketat. Dalam rapat koordinasi saya minta semua SKPD terkait untuk mengawasinya termasuk camat,” paparnya.

Camat Cadasari Gesang Hanafiah mendukung langkah Wakil Bupati turun langsung memonitoring pembangunan di pedesaan. Menurut Gesang pihaknya juga terus melakukan pembinaan dan pengarahan kepada para kades agar bisa melaskanakan program pembangunan dengan baik. “Secara umum pelaksanaan pembangnan di desa-desa Cadasari berjalan dengan baik. Kalau pun ditemukan kekurangan tentu akan menjadi bahan evaluasi kami kepada para kepala desa,” kata Gesang. (**)

SAAT sidak, tidak segan-segan Tanto menegur dan memberi arahan kepada para kepala desa yang dianggap kurang maksimal dalam melaksanakan pembangunan. Teguran Wakil Bupati ini setidaknya terlihat saat ia meninjau pembangunan paving blok dan tembok penahan tanah (TPT) di Desa Kurungdahu Kecamatan Cadasari, belum lama ini.

Saat melakukan sidak, Wabup selalu menghingatkan agar pembangunan yang dilaksanakan desa maksimal sehingga nilai manfaatnya bisa dirasakan dalam waktu yang lama. “Kepala Desa harus memantau dan mempertanggungjawabkan pekerjaan pembangunan di desanya masing-masing. Makanya kami akan segera menegur kalau melihat kualitas pekerjaan buruk karena akan berdampak negatif pada desa secara keseluruhan,”

EDISI I /2016

28

PERESMIAN

Desa Palurahan Miliki Kantor Representatif

Upaya untuk membangun suatu daerah harus diawali dengan niat, kemauan dan kerja keras. Wujud dari kerja keras salah satunya pembangunan sebuah Kantor Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo.

“Hari ini kami meresmikan sebuah Kantor yang megah. Kami yakin ini buah kerja keras dari Kepala Desa dan seluruh perangkat Desa, untuk itu Kepala Desa yangberprestasi akan kami berikan Reward (penghargaan) untuk memacu semangat para kepala desa dalam membangun desanya masing – masing,”Demikian Dikatakan Bupati Pandeglang Hj Irna Narulita dalam acara peresmian Kantor Desa Palurahan, Kecamatan Kaduhejo, belum lama ini.

Bupati juga mengatakan, dengan

terbangunnya KantorDesa yang megah ini diharapkan dapat memotivasi aparatur desa untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

“Kita sebagai sebagai aparatur di desa ataupun di Kabupaten harus dapat memberikan playanan terbaik untuk masyarakat. Kita juga harus siap untuk di kritisi, agar kita dapat mengevaluasi hasil kerja kita,”lanjutnya.

Masih kata Hj Irna Narulita, pihaknya mengatakan tidak banyak kantor desa yang memiliki bangunan representatif seperi ini. Mudah - mudahan pem-

bangunan bagi kantordesa lainnya dapat diusahakan, sehingga tidak ada kecemburuan dari Kepala Desa lainnya yang tidak bisa membangun kantor desanya secara swadaya.

“Kedepan Insya Allah ada BUMDes yang tentunya dapat dipergunakan untuk pembangunan kantor desa, posyandu dan lainnya. Dan diharapkan satu atau dua tahun ini , 50 persen dari seluruh kantor desa di Kabupaten Pandeglang bisa jadi seperti ini,”lanjutnya.

Sementara Kepala Desa Palurahan Didi Adhi Patra mengatakan , pembangunan kantor desa ini berawal dari ke prihatinan masyarakat yang tidak pernah merasakan adanya kantor desa yang tetap. Setiap pergantian KepalaDesa, kantor desa selalu berpindah – pindah.

“Dari situ kami berpikir desa palurahan harus memiliki kantor desa, karena kantor desa sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya setelah bekerjasama dengan tokoh masyarakat, BPD dan LPM Alhamdulillah Kantor Desa ini dapat terwujud,” katanya (**)

EDISI I /2016

29

REGULASI

SE PEDOMAN PENGGUNAAN DD OPTIMALKAN PEMBANGUNAN BUPATI Pandgelang Irna Narulita mengeluarkan Surat Edaran Nomor 142.2/582.BPMPD/2016 tentang pedoman penggunaan dana desa TA 2016. SE ini diyakini akan semakin mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dan sebagai bentuk tanggungjawab bupati selaku atasan langsung kepala desa terhadappenggunaan dana bantuan tersebut.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMPD Pandeglang R Goenara Drajat menyatakan, SE merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan diatasnya seperti UU Nomor 6/2014 tentang desa, Permendes Nomor 21/2015, serta Perbup Nomor 24/2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. “SE ini dikeluarkan sebagai upaya Pemkab memaksimalkan penggunaanDD. Selain itu SE ini merupakan hak perogratif bupati dan tujuuannya juga sangat bagus untuk optimalisasi DD,” demikian kata Goenara diamini Sekretaris BPMPD Meli Diah Rahmalia, kemarin.

Goenara menambahkan, program-program pembangunan desa memang harus sinkron dengan RPJMD dan visi misi bupati dan wakil bupati periode 2016-2021.

Sinkronisasi ini kata Goenara sudah dikaji dan secara teknis suddah disosialisasikan dan ditekankan melalui SE. “Kami berharap SE ini bisa diperguakan sebagai pedoman para kepaladesa dalam melakukan pembangunan. Kalau dirasa ada yang kurang jelas kami juga membuka diri untuk konsultasi,” jelasnya.

Dalam SE sendiri ada 6 poin yang ditekankan bupati. Pertama pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastuktur menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal berupa paving blok press mesin tebal 8 cm dan mutu K 350 yang dilaksanakan swakelola dengan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan diutamakan pembangunan Posyandu. Ketiga, pengembangan sarana pendidikan diutamakan pembangunan Taman Pintar. Keempat pembangunan tempat pembuangan sampah, kelima pembangunan sarana dan prasarana olahraga, dan keenam dalam mengevaluasi APBDes, camat agar memastikan penggunaanDD sebagaimana dimaksud kelima poin diatas. (**)

EDISI I /2016

30

BUPATI PANDEGLANG Pandeglang, 14 April 2016 Kepada Yth. Sdr. Camat Se-Kabupaten Pandeglang DiPANDEGLANG

SURAT EDARAN NOMOR : 142.2/582- BPMPD/2016 TENTANG PEDOMAN PENGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DiPermaklukan dengan hormat, berdasarkan peraturan mentri desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa, Peraturan Mentri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa serta peraturan bupati pandeglang no 24 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Bupati mengintruksikan kepada camat untuk melaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. dalam Rangka Melaksanakan evaluasi APBDesa, Camat agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana Fisik untuk pemukiman, diutamakan untuk pengembangan insfatruktur jalan lingkungan dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal berupa Paving blok press mesin tebal 8 cm dengan mutu K 350 yang dilaksanakan secara swakelola dengan memperdayakan masyarakat desa setempat; 2. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat, diutamakan untuk pembangunan posyandu berikut sarana prasarana penunjang 3. Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, diutamakan untuk pengembangan taman pintar sebagai ruang belajar masyarakat di desa berikut sarana dan prasarana penunjang diantaranya perpustakaan desa, fasilitas internet nirkabel dan penerangan Taman; 4. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup, diutamakan untuk pengembangan tempat pembuangan sampah terpadu di desa serta upaya pemanfaatannya melalui pengembangan teknologi tepat guna; 5. pembangunan sarana dan prasarana Olahraga; 6. dalam mengevaluasi APBDesa, camat agar memastikan bahwa penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada point 1 sampai 5 terpenuhi. demikian untuk di jadikan sebagai pedoman. atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

EDISI I /2016

31

Wisata Desa

Hangatnya Berendam di Air Panas Cisolong Desa Sukamanah

Pandeglang merupakan salah satu tempat yang memiliki banyak objek wisata. Tempat-tempat wisata Pandeglang sangat cocok untuk orangorang luar daerah misalnya Jakarta yang ingin berlibur tanpa harus menghabiskan waktu yang terlalu banyak serta jarak yang terlalu jauh.

Selain tempat-tempat wisata seperti air terjun Curug Putri atau Sungai Ciberang, Pandeglang juga mempunyai pemandian air panas alami yang

bersumber dari Gunung Karang.

Pemandian ini diberi nama Pemandian Air Panas Cisolong Pandeglang.

Pemandian ini dikunjungi oleh banyak wisatawan, terutama pada hari libur. Lokasinya terletak di daerah Kampung Cisolong, tepatnya di Desa Sukamanah Kecamatan Kadu Hejo, Pandeglang Banten. Jika Anda berminat untuk datang ke sini, Anda tidak akan mengalami kesulitan karena letaknya tidak terlalu jauh dari Kota Pandeglang,

Baca juga: Obyek wisata cikoromoy pandeglang BUKAN hanya tubuh Anda saja yang bisa merasakan relaksasi, mata dan pikiran juga dapat terelaksasi dengan suasana dan pemandangan alami pematang sawah yang mengelilingi area pemandian air panas ini. Anda juga dapat menikmati pemandangan hijau Gunung Karang sebagai gunung paling tinggi di

yaitu sekitar 10 km dan sekitar 5 km dari Labuan Jalan Raya Pandeglang.

Di tempat wisata Pemandian Air Panas Cisolong Pandeglang ini, banyak juga orang yang datang untuk mengobati berbagai penyakit seperti halnya penyakit kulit, pengakit tulang, dan penyakit lain yang dipercaya dapat disembuhkan dengan air panas yang bersumber dari Gunung Karang tersebut.

Yang jelas, tempat ini tentu akan jadi tempat mengasyikkan untuk Anda yang senang berlibur dengan keluarga sehingga kegembiraan semakin menjadikan liburan menjadi bermakna.

Anda tidak hanya bisa datang bersama orang dewasa saja karena di pemnadian air panas ini juga terdapat tempat permainan bagi anak-anak. Anda yang datang bersama anak-anak tentu tidak perlu khawatir jika anak-anak tidak dapat menikmati rekreasi di sini. Kolam pemandian air panas di sini termasuk luas sehingga meskipun banyak wisatawan datang ke sini, namun Anda tidak akan merasa terlalu sesak.

Tempat ini biasanya ramai dikunjungi pada sore hari, dari mulai jam empat sore sampai jam sembilan malam dengan jam buka selama 24 jam. Pengunjung pemandian air panas Cisolong ini juga bisa menikmati relaksasi air panas alami dengan suasana yang cukup menenangkan karena di sana juga terdapat pepohonan, seperti halnya pohon rambutan, kecapi, durian, sampai pohon bambu.

Banten.

Pemandian air panas Cisolong Pandeglang ini sudah ada sejak tahun 2008 dengan jumlah tiga kolam pemandian dan suhu paling panas sebesar 70 derajat Celcius. Namun, kolam paling panas itu tidak dipergunakan untuk berenang, melainkan sebagai sumber aliran untuk diteruskan ke kolam lainnya. Anda perlu berjalan kaki sejauh 100 meter dari tempat parkir sampai ke kolam. (**)

EDISI I /2016

32

EDISI I /2016

33

EDISI I /2016

32

EDISI I /2016

35