Perjalanan Bangsa Indonesia by Artisa Tumiwa

PERJALANAN BANGSA indonesia

DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA Arsip Nasional Republik Indonesia 3

DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA Arsip Nasional Republik Indonesia

daftar isi

prolog

pendahuluan 13 19 20

diorama 23 27 39 53 61 69 77 95

Sejarah Arsip Nasional Visi dan Misi Arsip Nasional Pimpinan Arsip Nasional

Hall A: Proglog Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa Hall B: Masa Kejayaan Nusantara dan Profil Pahlawan Nasional Hall C: Masa Kebangkitan Bangsa Hall D: Masa Proklamasi Hall E: Masa Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Hall F: Masa Menjaga Keutuhan Negara dan Bangsa Hall G: Masa Reformasi Hall H: Teater Ruangan

bibliografi 8

prolog Mustari Irawan

Kepala Arsip NasionaL RI Pasca Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, ANRI mewarisi sejumlah besar arsip periodeabad ketujuh belas hingga pertengahan abad kedua puluh, yang berasal dari masa Kompeni (VOC) dan masa pemerintah kolonial Hindia Belanda (1818-1942). Semua arsip tersebut disimpan dan dikelola ANRI dengan cermat dan penuh perhatian Sejak tahun 2000-2007, sebagian besar dari arsip VOC tersebut telah dibuat inventarisnya, bekerjasama dengan Arsip Nasional Belanda dan Universitas Leiden. Pada Maret 2004, khazanah arsip VOC telah diakui oleh UNESCO dan dimasukkan dalam Memory of the World Register. Dengan demikian khazanah arsip tersebut telah dilindungi serta diakui secara internasional sebagai warisan sejarah dunia. ANRI terpanggil untuk membuka koleksi tersebut dalam jaringan (daring) bagi masyarakat ilmuwan di seluruh dunia. ANRI bergembira dapat bekerjasama sejak 2011 dengan Yayasan Corts dalam program pelestarian arsip. Tahap kedua kerjasama tersebut (2014-2017) termasuk membuka akses bagi masyarakat umum kepada khazanah kami, dan untuk keperluan itu, laman berikut ini sangatlah penting. Kami berharap banyak peminat internasional dan Indonesia akan berkunjung ke laman kami.

Presiden Yayasan Corts Sebagai sebuah organisasi non-pemerintah di bidang warisan kebudayaan, Yayasan Corts berbangga dapat kembali terlibat dalam tahap kedua (2014-2017) kerjasama dengan ANRI, terkait pelestarian secara digital khazanah arsip abad ketujuh belas dan kedelapan belas yang tersimpan dalam depot arsip ANRI di Jakarta. Dengan demikian kami melaksanakan tujuan yang tertera dalam peraturan dasar yayasan kami, yaitu menyorot sejarah Indonesia di abad ketujuh belas dan kedelapan belas serta selama Perang Dunia Kedua. Sasaran utama kerjasama kami adalah mengalihkan dokumen dalam bentuk digital serta melestarikan, menguraikan dan menciptakan metadata. Agar dapat memilih dengan cermat, kami bekerjasama dengan para arsiparis ANRI serta para sejarawan di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan Negeri Belanda Dengan mengalihmediakan khazanah arsip ke dalam bentuk digital, kami dapat menyimpan arsip asli yang rapuh sementara menyediakan akses kepada para peneliti. Namun disisi lain, arsip digital juga lebih mudah rusak dibanding arsip aslinya. Oleh sebab itu, pada tahap ini kami harus dapat membuat pilihan tepat terkait bagaimana memantau dampak-dampaknya di masa depan. Sungguh suatu tantangan besar bagi kita semua! Dalam era globalisasi kini, sangatlah penting untuk saling bertukar pandangan serta mengalihkan pengetahuan di tataran internasional. Yayasan kami tetap berpegang pada pandangan tersebut dengan mendorong serta memfasilitasi alih pengetahuan dan dengan menghimpun para ahli dari berbagai penjuru dunia.

prolog // kata sambutan

Egbert Jacobs

sejarah Landsarchief 1892 - 1942

Lembaga kearsipan di Indonesia, seperti yang kita kenal sekarang ini, secara de facto sudah ada sejak 28 Januari 1892, ketika Pemerintah Hindia Belanda mendirikan Landarchief. Pada tanggal tersebut dikukuhkan pula jabatan landarchivaris yang bertanggungjawab memelihara arsip-arsip pada masa VOC hingga masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan administrasi dan ilmu pengetahuan, serta membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan. Adapun landarchivaris pertama adalah Mr. Jacob Anne van der Chijs yang berlangsung hingga tahun 1905. Pengganti Mr. Jacob Anne van der Chijs adalah Dr. F. de Haan 1905 - 1992 yang hasil karya-karyanya banyak dipakai sebagai referensi bagi ahli-ahli sejarah Indonesia. Pengganti de Haan adalah E.C. Godee Molsbergen, yang menjabat dari tahun 1922 -1937. Pejabat landarchivaris yang terakhir pada masa Pemerintahan Hindia Belanda adalah Dr. Frans Rijndert Johan Verhoeven dari 1937 - 1942. Pada masa pergerakan nasionalisme kebangsaan di Indonesia, terutama pada tahun 1926-1929, Pemerintah Hindia Belanda berusaha menangkis dan menolak tuntutan Indonesia Merdeka. Dalam rangka penolakan tersebut, Lansarchief mendapat tugas khusus, yaitu: ikut serta secara aktif dalam pekerjaan ilmiah untuk penulisan sejarah Hindia Belanda, serta mengawasi dan mengamankan peninggalan-peninggalan orang Belanda. Pada tahun 1940-1942 pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Arschief Ordonantie yang bertujuan menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintah Hindia Belanda, yang isinya antara lain: 1. Semua arsip-arsip pemerintah adalah hak milik tunggal pemerintah; 2. Batas arsip baru adalah 40 tahun; 3. Arsip-arsip yang melampaui masa usia 40 tahun diperlakukan secarakhusus menurut peraturan-peraturan tertentu diserahkan kepada Algemeen Landarchief di Batavia (Jakarta)

1942 - 1945

Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sepi dalam dunia kearsipan, karena pada masa itu hampir tidak mewariskan peninggalan arsip. Oleh karena itu, Arsip Nasional RI tidak memiliki khasanah arsip pada masa pendudukan Jepang. Lembaga Kearsipan yang pada masa Hindia Belanda bernama Landarchief, pada masa pendudukan Jepang berganti dengan istilah Kobunsjokan yang ditempatkan dibawah Bunkyokyoku. Sebagaimana pegawai-pegawai Belanda lainnya, sebagian pegawai Landarchief pun dimasukkan kamp tawanan Jepang. Meskipun demikian, pada masa tersebut posisi Landarchief sangat penting bagi orang-orang Belanda yang ingin mendapatkan keterangan asal-usul keturunannya. Keterangan dari arsip tersebut diperlukan untuk membebaskan diri dari tawanan Jepang, jika mereka dapat menunjukkan bukti turunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan.

Gedung Landsarchief (â&#x20AC;&#x153;arsip negeriâ&#x20AC;?) pada tahun 1930-an 12

pendahuluan // SEJARAH

Kobunsjokan

Arsip Negeri 1945 - 1947

Secara yuridis, keberadaan lembaga kearsipan Indonesia dimulai sejak diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Namun demikian tidak dipungkiri, bahwa keberadaan dan perkembangan Arsip Nasional RI merupakan hasil dari pengalaman kegiatan dan organisasi kearsipan pada masa pemerintah Kolonial Belanda (landarchief) dan produk-produk kearsipannya. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga kearsipan (landarchief) diambil oleh pemerintah RI dan ditempatkan dalam lingkungan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, dan diberi nama Arsip Negeri. Keberadaan Arsip Negeri ini berlangsung sampai pertengahan tahun 1947 ketika pemerintah NICA datang ke Indonesia.

Salah satu halaman belakang Landsarchief pada tahun 1920-an 13

1947 - 1949

Sejak Belanda melancarkan agresi militer yang pertama dan berhasil menduduki Indonesia di tahun 1947, keberadaan Arsip Negeri diambil alih kembali oleh pemerintah Belanda. Nama Lembaga Arsip Negeri berganti lagi menjadi landsarchief kembali. Sebagai pimpinan landsarchief adalah Prof.W. Ph. Coolhaas yang menjabat hingga berdirinya Republik Indonesia Serikat dan diakuinya kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949. Setelah itu lembaga kearsipan kembali ketangan Pemerintah Republik Indonesia.

arsip negara 1950 - 1959

Setelah Konferensi Meja Bundar, Pemerintah Belanda melaksanakan pengembalian kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia, termasuk pengembalian lembaga-lembaga pemerintah. Sebagaimana tahun 1945-1947, landsarchief ditempatkan kembali di bawah Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan. Pada masa pengambilalihan Landsarchief oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat, masih diusahakan konsepsi asli tentang statusnya sebagai Arsip Negeri RIS. Hal tersebut dimaksudkan agar arsip-arsip pemerintah pusat dapat disalurkan ke Arsip Negeri RIS. Namun demikian konsep Arsip Negeri itu tidak bertahan lama. Pada tanggal 26 April 1950 melalui SK Menteri PP dan K nomor 9052/B, nama Arsip Negeri berubah menjadi Arsip Negara RIS. Sedangkan sebagai pimpinan lembaga Arsip Negara tersebut adalah Prof. R. Soekanto. Beliau merupakan orang asli Indonesia yang pertama kalinya memimpin lembaga kearsipan Indonesia. Kepemimpinan Prof. R. Soekanto berlangsung hingga tahun 1957. Sebagai penggantinya adalah Drs. R. Mohammad Ali, seorang sejarawan yang menulis buku Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Pergantian ini merupakan awal perubahan dasar dalam kepemimpinan di Arsip Negara, karena untuk pertama kalinya istilah Kepala Arsip Negara dipakai untuk jabatan tersebut. 14

pendahuluan // SEJARAH

Landsarchief

Arsip Nasional dibawah Kementerian PP dan K 1959 - 1960

Pada masa kepemimpinan Drs. R. Mohammad Ali diupayakan berbagai usaha untuk meningkatkan peran dan status lembaga Arsip Negara. Langkah pertama yang diambil adalah memasukkan Arsip Nagara dalam Lembaga Sejarah pada Kementerian PP dan K. Perubahan itu ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri nomor 130433/5, tanggal 24 Desember 1957. Berdasarkan SK menteri PP dan K nomor69626/a/s nama Arsip Negara berganti menjadi Arsip Nasional. Perubahan ini berlaku surut semenjak 1 Januari 1959.

Arsip Nasional dibawah Kementerian Pertama RI 1961 - 1962

Perubahan kelembagaan Arsip Nasional tidak berhenti sampai disitu. Berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 215 tanggal 16 Mei 1961, penyelenggaraan segala urusan Arsip Nasional dipindahkan ke Kementerian Pertama RI, termasuk wewenang, tugas dan kewajiban, perlengkapan materiil dan personalia, serta hak-hak dan kewajiban keuangan dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Arsip Nasional mengalami perluasan, sejak keluarnya Peraturan Presiden nomor 19 tanggal 26 Desember 1961 tentang Pokok-pokok Kearsipan Nasional. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, tugas dan fungsi arsip Nasional tidak hanya menyelenggarakan kearsipan statis saja, akan tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan baru (dinamis).

1963 - 1964

Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.188 tahun 1962, Arsip Nasional RI ditempatkan di bawah Wakil Menteri Pertama Bidang Khusus. Penempatan Arsip Nasional di Bidang Khusus dimaksudkan supaya arsip lebih diperhatikan, karena bidang ini khusus diperuntukkan bagi tujuan penelitian sejarah.

Arsip Nasional dibawah Menko Hubra 1963 - 1966

Pada tahun 1964 nama Kemeterian Pertama Bidang Khusus berganti menjadi Kementerian Kompartimen Hubungan dengan Rakyat (Menko Hubra). Perubahan tersebut disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengkoordinasi kementerian-kementerian negara. Dengan bergantinya nama kementerian tersebut, otomatis Arsip Nasional berada di bawah kementerian yang baru tersebut. Dibawah kementerian ini, Arsip Nasional mendapat tugas untuk melakukan pembinaan arsip. Namun demikian, perubahan tersebut tidak mempengaruhi tugas dan fungsiArsip Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.19 tahun1961.

pendahuluan // SEJARAH

Arsip Nasional dibawah Menteri Pertama Bidang Khusus

Arsip Nasional dibawah Wakil Perdana Menteri Bidang Lembaga-lembaga Politik 1966 - 1967

Tahun 1967 merupakan suatu periode yang sangat penting bagi Arsip Nasional, karena berdasarkan Keputusan Presiden 228/1967 tanggal 2 Desember1967, Arsip Nasional ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Penetapan Arsip Nasional sebgai Lembaga Pemerintah Non Departemen diperkuat melalui Surat Pimpinan MPRS No. A.9/1/24/MPRS/1967 yang menegaskan, bahwa Arsip Nasional sebagai aparat teknis pemerintah tidak bertentangan dengan UUD 1945, bahkan merupakan penyempurnaan pekerjaan di bawah Presidium Kabinet. Dengan status baru tersebut, maka pada tahun 1968 Arsip Nasional berusaha menyusun pengajuan sebagai berikut; Mengajukan usulan perubahan Arsip Nasional menjadi Arsip Nasional RI; dan Mengajukan usulan perubahan Prps No.19/1961 menjadi Undang-undang tentang Pokokpokok Kearsipan. Usulan-usulan tersebut hingga masa berakhirnya kepemimpinan Drs.R. Mohammad Ali (1970) belum terlaksana. Oleh karena itu Dra. Sumartini, wanita pertama yang menjabat sebagai kepala Arsip Nasional, berjuang untuk melanjutkan cita-cita pemimpin sebelumnya. Atas usaha-usaha beliau, serta atas dukungan Menteri Sekretaris Negara Sudharmono, SH, cita-cita dalam memajukan Arsip Nasional tercapai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971, yang kemudian dikenal dengan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan.

Tiga tahun kemudian, berdasarkan keputusan Presiden No.26 Tahun 1974 secara tegas menyatakan, bahwa Arsip Nasional diubah menjadi Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota RI dan langsung bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan keputusan tersebut, maka secara yuridis Arsip Nasional RI sah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen. Kebijakan ke arah pemikiran untuk penyempurnaan tugas dan fungsi Arsip Nasional RI diwujudkan pada masa kepemimpinan DR. Noerhadi Magetsari, yang menggantikan Dra. Soemartini sebagai kepala Arsip Nasional tahun 1991 hingga tahun 1998. Pada masa kepemimpinan beliau terjadi perubahan struktur organisasi yang baru dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI nomor 92 tahun 1993. Perubahan yang cukup mencolok adalah pengembangan struktur organisasi dengan adanya Deputi Pembinaan dan Deputi Konservasi, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dan penggunaan istilah untuk Perwakilan Arsip Nasional RI di Daerah TK I menjadi Arsip Nasional Wilayah. Seiring dengan pengembangan struktur organisasi tersebut, beliau juga mengembangkan SDM di bidang kearsipan; yakni merekrut pegawai baru sebagai arsiparis. Oleh karena itu, pada masa tersebut jumlah arsiparis di ANRI meningkat drastis. Puncaknya adalah tahun 1995-1996, dimana jumlah arsiparis di ANRI Pusat mencapai 137 orang. Kepemimpinan Dr. Noerhadi Magetsari sebagai kepala Arsip NasionalRI berlangsung hingga tahun 1998.

pendahuluan // SEJARAH

Pada masa kepemimpinan DR. Moekhlis Paeni, beliau melanjutkan kebijakan kepemimpinan sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan wujud sistem kearsipan nasional yang handal, beliau mencanangkan visi ANRI, yakni menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Seiring dengan perkembangan politik dan pemerintahan di era reformasi, serta dalam rangka efektivitas dan efisiens, maka Presiden melalui Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2001 mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tatakerja Lembaga Pemerintah Non Departeman. Sehubungan dengan hal tersebut, struktur organisasi ANRI pun disesuaikan dengan Keputusan Presiden tersebut.

Pada tanggal 6 Juli 2004 Drs. Djoko Utomo, MA dilantik menjadi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor87/M/2004, pada tanggal 21 Juni 2004. Dalam masa kepemimpinannya Djoko Utomo, sebagai Kepala ANRI yang dibesarkan di lingkungan ANRI berusaha mewujudkan Visi dan Misi ANRI dengan berbagai program yang benar-benar disesuaikan dengan perkembangan globalisasi dan kebutuhan yang ada di lingkungan ANRI. Kerjasama Nasional dan Internasional digiatkan dalam rangka memajukan dunia kearsipan termasuk kerjasama dalam rangka pengiriman pegawai ANRI berkesempatan untuk belajar di luar negeri.

Sejak dilantiknya Drs. Oman Syahroni, M.Si. Tanggal 3 Juni 2003, melalui Keputusan Presiden Nomor 74/M/2003, Menggantikan DR. Mukhlis Paeni, Arsip Nasional Republik Indonesia mengembangkan Program Sistem Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SiPATI) yaitu aplikasi pengelolaan arsip dinamis secara elektronik sesuai dengan trend perkembangan globalisasi informasi dimana hampir seluruh unit di kantor Pemerintah maupun Swasta telah menggunakan perangkat komputer. SiPATI ini telah di aplikasikan dibeberapa instansi Pemerintah Pusat.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia tidak hanya dilakukan di luar negeri saja, tetapi dilakukan juga di ANRI yaitu dengan memberikan kursus-kursus yang dapat meningkatkan pengetahuan pegawai sehinggabisa memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi ANRI. Pengolahan dan pemeliharaan arsiparsip statis tetap dilaksanakan dan ditingkatkan sambil terus mendorong dilaksanakannya programprogram lain seperti program Citra Daerah, Citra Nusantara maupun program lainnya seperti program Sistem Informasi Jaringan Kearsipan Nasional. Dengan demikian diharapkan masyarakat mengetahui tugas dan fungsi ANRI yang pada akhirnya nanti akan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk memelihara arsip nya.

pendahuluan // visi dan misi

VISI

MISI

Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai pada Tahun 2025.

- Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan. - Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi. - Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah. - Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka - Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

pendahuluan // pimpinan arsip

Pimpinan Arsip Nasional dari Masa ke Masa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

DR. R. Soekanto (1951 - 1957) Drs. R. Mohammad Ali (1957 - 1970) Dra. Soemartini (1971 - 1992) DR. Noerhadi Magetsari (1992 - 1998) DR. Mukhlis Paeni (1998 - 2003) Drs. Oman Sachroni, M.Sc. (2003 - 2004) Drs. Djoko Utomo, MA (2004 - 2009) M. Asichin, S.Hum., Hum. (2010 - 2013) Drs. Mustari Irawan, MPS (2013 â&#x20AC;&#x201C; present)

DIORAMA Diorama Apresiasi bangsa terhadap arsip merupakan cerminan nilai budaya yang luhur terhadap nilai-nilai kesejarahan. Perhatian terhadap pentingnya arsip bagi kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diwujudkan dalam bentuk visual sebagai rekaman memori kolektif bangsa dan bahan pertanggungjawaban nasional. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa adalah ungkapan dinamika proses berbangsa dan bernegara dari masa ke masa yang ditampilkan melalui perpaduan arsip, seni, dan teknologi. Gagasan untuk membangun Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa bertujuan untuk mengangkat peranan arsip sebagaibagian penting dari proses kehidupan berbangsa, guna memupuk semangat kesatuan dan persatuan bangsa serta untuk memupuk kecintaan terhadap tanah air, disamping mengukuhkan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Penggubahan bentuk arsip menjadi karya seni dengansentuhan teknologi ini sejatinya untuk memperkenalkan arsip kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami danmenarik.

diorama // diorama

Tepatlah bahwa Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa adalah suatu upaya Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mewujudkan salah satu misinya yaitu memberikan akses arsip yang seluas-luasnya kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa menceriterakan rangkaian peristiwa yang didasarkan kepada arsip, dimulai dari Masa Kejayaan Nusantara, Perjuangan Melawan Penjajahan, Kebangkitan Nasional, Proklamasi Kemerdekaan, Masa Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan, Masa Reformasi, yang diakhiri dengan perenungan di dalam ruang teater. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa menggunakan ruanganseluas 750 m2 terdiri atas 8 hall, masingmasing memuat petikan peristiwa pada episode tertentu. Sajian peristiwa ditampilkan dengan berbagai teknik, perpaduan antara seni dan teknologi.

diorama // media penyajian

MEDIA PENYAJIAN

HALl A

PROLOG DIORAMA SEJARAH PERJALANAN BANGSA Hall A diawali dengan prasasti peresmian Diorama yang ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009. Hall ini menyediakan fasilitas digital book Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa di antaranya arsip khusus mengenai berbagai peristiwa di Indonesia. Terdapat pula replika prasasti peninggalan kerajaan-kerajaan Indonesia.

prasasti NUSANTARA abad 4 - abad 15

Prasasti Nusantara adalah prasasti yang berasal dari wilayah Indonesia. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam aksara serta bahasa asli Nusantara dan bahasa asing. Di bawah ini adalah daftar beberapa prasasti Nusantara penting. Semua tahun yang disebut di bawah ini adalah tahun Masehi.

bahasa bali Prasasti Blanjong, Sanur, Bali, 913 (dwibahasa, Bali Kuna dan Sanskerta) Prasasti Bebetin, Sawan, Buleleng, Bali, 1049 (salinan dari asli yang berasal dari tahun 896) Prasasti Pandak Badung, Tabanan, Bali, 1071

bahasa sunda Prasasti Prasasti Prasasti Prasasti

Astana Gede, Kawali, Ciamis, Jawa Barat ~ 1350 Batutulis, Bogor ~ 1533 Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat ~ 1521 Galuh, Galuh, Ciamis, Jawa Barat ~ 1470

bahasa portugis Padr達o Sunda Kelapa, Pasar Ikan, Jakarta Utara, 21 Agustus 1522

Prasasti Ciareuteun yang ditemukan pada Kerajaan Tarumanegara 25

hall A // prasasti

bahasa sansekerta Prasasti Mulawarman, Kutai, ~ 400 Prasasti Kebon Kopi, Ciampea, Bogor, ~ 400 Prasasti Tugu, Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, abad ke-5 Prasasti Cidanghiyang atau Prasasti Munjul, Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, abad ke-5 Prasasti Muara Cianten atau Prasasti Pasir Muara, Ciampea, Bogor, 536 Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor, abad ke-5 Prasasti Tukmas, Dakawu, Grabag, Magelang, Jawa Tengah, ~ 500 Prasasti Canggal, Desa Kadiluwih, Magelang, Jawa Tengah, 732 Prasasti Tri Tepusan, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, 842 Prasasti Mula Malurung, Kediri, 1255 Prasasti Wurare, Kandang Gajak, Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, 1289

bahasa Melayu Prasasti Sojomerto, Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Batang, Jawa Tengah, awal abad ke-7 Prasasti Kedukan Bukit, Palembang, Sumatera Selatan, 16 Juni 682 Prasasti Talang Tuwo, Palembang, Sumatera Selatan, 23 Maret 684 Prasasti Kota Kapur, Kota Kapur, Bangka, 686 Prasasti Bukateja, Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, abad ke-7 Prasasti Karang Brahi, Karangberahi, Jambi, abad ke-7 Prasasti Telaga Batu, Palembang, Sumatera Selatan, abad ke-7 Prasasti Palas Pasemah, Palas,Lampung, abad ke-7 Prasasti Raja Sankhara, Sragen, Jawa Tengah, abad ke-8, Prasasti Kayumwungan, Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah, 824 (dwibahasa, Melayu Kuna dan Jawa Kuna) Prasasti Gandasuli I dan II, Candi Gondosuli, Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, 832 Prasasti Hujung Langit, Hujung Langit, Lampung, 997 Prasasti Dewa Drabya, Dieng, Jawa Tengah Prasasti MaĂąjuĂ§righra, Candi Sewu, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, 2 November 792M Prasasti Minyetujoh, Minye Tujuh, Aceh, 1380

HALl B

MASA KEJAYAAN NUSANTARA DAN PROFIL PAHLAWAN NASIONAL Masa Kejayaan Nusantara hingga Masa Penjajahan Hindia Belanda di Bumi Pertiwi ditampilkan pada Hall B yang direpresentasikan oleh dua kerajaan yang pada masanya berhasil menguasai wilayah Nusantara, yakni Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Adapun sub tema â&#x20AC;&#x153;Melawan Penjajahan Di Bumi Pertiwiâ&#x20AC;? diwakili oleh display tokoh/pahlawan di era prakebangkitan nasional. Sedangkan pemilihan tokoh didasarkan pada pertimbangan sebaran lokasi perjuangan.

kerajaan indonesia abad 4 - abad 15

Kerajaan kutai Kerajaan Kutai memberikan andil terhadap nilainilai Pancasila seperti nilai sosial politik dalam bentuk kerajaan dan nilai Ketuhanan dalam bentuk kenduri dan juga sedekah pada Brahmana. Pada zaman ini, masyarakat kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama yang menampilkan nilai-nilai sosial politik serta Ketuhanan.

Kerajaan tertua di wilayah Nusantara yang terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Kerajaan sriwijaya Merupakan kerajaan maritime yang mengandalkan kekuatan laut. Disamping itu, Sriwijaya juga mengembangkan bidang kependidikan yang dibuktikan dengan adanya semacam universitas agama Budha yang sangat terkenal di Asia. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya yaitu dengan adanya semboyan yang berbunyi; â&#x20AC;&#x153;Marvuat Vanua Criwijaya Siddhayatra Subhiksaâ&#x20AC;? (suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur).

Candi Muara Takus merupakan sisa peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya

Sebelum kerajaan majapahit berdiri sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan di jawa tengah dan jawa timur secara silih berganti. Kerajaan kalingga pada abad ke VII, Sanjaya abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasn untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di jawa tengah bersama dengan dinasti Syailendra abad ke VII dan IX. Refleksi puncak budaya dari jawa tengah dalam periode kerajankerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobuur dan candi Prambanan. Selain kerajaan-

kerajaan di jawa tengah tersebut di jawa timur munculah kerajaan-kerajaan Isana pada abad ke IX, Darmawangsa abad ke X, Airlangga abad ke XI. Agama yang diakui oleh kerajaan adalah Budha, Wisnu, dan agama syiwa yang hidup berdampingan secara damai. Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerjasama dengan Benggala, Chola,dan Champa hal ini menunjukan nilai-nila kemanusiaan. Di wilayah Kediri jawa timur berdiri pula kerajaan Singasari yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinnya keraan Majapahit.

Kerajaan MAJAPAHIT Masa kejayaan Majapahit yaitu pada masa raja Hayam Wuruk dan patihnya yang bernama Gajah Mada. Pada masa ini berkembang dua agama yaitu Hindu dan Budha. Majapahit melahirkan beberapa empu seperti empu Prapanca yang menulis buku Negara Kertagama (1365) yang didalamnya terdapat istilah ‘PAncasila’, sedangkan empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang didalamnya tercantum semboyan persatuan nasional “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda namun tetap

satu jua. Pada tahun 1331, Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisikan citacita mempersatukan seluruh nusantara dalam naungan kerajaan Majapahit. Hal ini yang melandasi Negara Persatuan dan Kesatuan.

hall B // kerajaan indonesia

Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit

pahlawan nasional

“Belajar tanpa berpikir tidak berguna, tapi berpikir tanpa pembelajaran sangat berbahaya!” Seokarno adalah presiden pertama Indonesia, pendiri dan proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda. Seorang pahlawan nasional, revolusioner dan nasionalis pemimpin, orator, negarawan, demagog dan perumus Pancasila. Penulis Di Bawah Bendera Revolusi (Di bawah Bendera Revolusi) dan Indonesia Menggugat (Indonesia Menuduh).

1902 - 1980

1901 - 1970

SOEKARNO

MOHAMMAD HATTA “Kemerdekaan, juga memiliki batas; Kebebasan, juga, memiliki batas.” Wakil presiden pertama Indonesia dan proklamator bersama dari Indepencence Republik Indonesia. Seorang pahlawan nasional, negarawan, reformis sosial, kemudian juga menjabat sebagai Perdana Menteri negara itu, yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk ideal demokrasi. Pendiri Kedaulatan Rakyat (Sovereign Rakyat). Penulis Mendayung Antara Dua Karang dan Demokrasi Kita. 31

hall B // pahlawan nasional

1879 - 1904

RADEN ADJENG KARTINI “Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam.”

1850 - 1908

Sebuah Jawa terkemuka dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini adalah seorang pelopor dalam bidang hakhak perempuan, kebebasan pendidikan dan kesetaraan gender untuk Indonesia. Surat-suratnya memprotes kecenderungan Kebudayaan Jawa untuk memaksakan kendala bagi pengembangan perempuan. Penulis Surat A Putri Jawa dan Pintu Duisternis tot Licht (Out of Dark Comes Cahaya).

cut nyak dien “Tidak ada yang lebih kuat daripada Senjata cinta.” Cut Nyak Dien adalah seorang pemimpin pasukan gerilya Aceh selama Perang Aceh. Setelah kematian suaminya Teuku Umar, ia memimpin aksi-aksi gerilya melawan Belanda selama 25 tahun. Ialah seorang pahlawan Nasional dan menjadi sebuah simbol kekuatan wanita Indonesia dan tempur. 32

1785 - 1855

PANGERAN DIPONEGORO “Jadi bagaimana jika saya kalah? Untuk tugas saya adalah untuk terus pertempuran.”

1631 - 1670

Seorang pangeran Jawa yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Pahlawan Nasional dan pemimpin perang yang memainkan peran penting dalam Perang Jawa - salah satu yang terbesar, dan untuk Belanda, pemberontakan yang paling mahal (1825-1830). Sebuah subjek populer pelukis menguasai Indonesia Raden Saleh dan Basuki Abdullah.

SULTAN HASANUDDIN “Jantung adalah martabat umat manusia.” Sultan Hasanuddin adalah satu dari 16 Penguasa Kesultanan Gowa dari tahun 1653 sampai 1669. Dia adalah pangeran kedua dari Raja Gowa dan yang ke-15 dari Sultan Malikussaid. Sebuah Pahlawan Nasional, pemimpin perang dan simbol patriotik dari Sulawesi Selatan. Dia disebut De Haantjes van Het Oosten (The Rooster dari Timur) oleh kolonial Belanda karena keberaniannya. 33

hall B // pahlawan nasional

1783 - 1817

PATTIMURA “Setiap pohon beringin besar akan jatuh dan beringin baru pohon akan naik. Setiap besar batu akan memudar dan lain batu akan menggantikan.”

1809 - 1862

Pattimura adalah seorang tentara Ambon, pemimpin perang dan Pahlawan Nasional. Dia diangkat sebagai Kapitan oleh orang-orang dari Saparua untuk memberontak melawan Belanda dengan letnannya Kata Perintah, Anthony Reebhok, Paulus Tiahahu dan putri Tiahahu di Martha Christina Tiahahu memimpin jalan. Sebuah simbol dari kedua Maluku dan kemerdekaan Indonesia.

PANGERAN ANTASARI “Akan ada menyerah, hanya Tuhan dapat mengambil menyerah saya.” Sebuah Sultan Banjar (Kalimantan Selatan Kesultanan), pemimpin perang dari Kalimantan, dan Pahlawan Nasional Indonesia. Anak Pangeran Mashud dan cucu dari Pangeran Amir Banjar. Antasari diberi judul ‘Panembahan Amiruddin Khaliful Mukmin’ (pemerintah, perang dan pemimpin tertinggi agama) oleh rakyatnya. Memimpin Perang Banjarmasin melawan Belanda pada tahun 1859. 34

1916 - 1950

JENDRAL SUDIRMAN “Persatuan adalah syarat utama untuk melestarikan kebebasan.”

1889 - 1959

Seorang perwira militer Indonesia berpangkat tinggi selama Revolusi Nasional Indonesia. Pertama commanderin-kepala Angkatan Bersenjata Indonesia. Gerilya pemimpin perang dan Pahlawan Nasional. Menerima pangkat Jenderal tidak melalui sistem akademi militer, tetapi melalui prestasi militernya dalam perang selama era revolusi dari Presiden Soekarno.

Ki Hadjar Dewantara “Pendidikan mengungkapkan pentingnya pelestarian manusia. Kehadiran untuk mengembangkan lebih manusiawi, beradab dan manusia berbudaya.” Seorang penulis Indonesia, jurnalis dan pelopor dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebuah pendiri sistem pendidikan Taman Siswa, Menteri pertama Pendidikan dan Pahlawan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional. Ia juga seorang penulis produktif anti-kolonialisme. Penulis Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua dan Semua untuk Satu) dan Als ik een Nederlander adalah (If I Were a Dutch). 35

hall B // pahlawan nasional

1897 - 1949

TAN MALAKa “Idealisme adalah kemewahan terakhir manusia bisa sendiri.”

1909 - 1966

Bapak Republik Indonesia yang datang ke istilah “Republik Indonesia” melalui bukunya Naar de Republiek Indonesia (1924). Sebuah Pahlawan Nasional, sosialis, aktivis kemerdekaan Indonesia, guru, filsuf, pemimpin Muslim, dan Minangkabau chauvinis. Pendiri Partai Murba dan PARI (Partai Republik Indonesia). Sebuah Dialektika radikal dan revolusioner dan Logika), Manifesto Jakarta dan Views of Life.

SUTAN SJAHRIR “Kehidupan yang tidak pernah mempertaruhkan tidak akan menang.” Avant garde dan idealis intelektual Indonesia. Seorang pemimpin kemerdekaan revolusioner. Perdana menteri pertama Indonesia (1945), setelah karir sebagai organizer nasionalis Indonesia kunci pada 1930an dan 1940-an. Pahlawan Nasional, pemikir, seorang pendiri, pemimpin humanistik dan negarawan. Penulis Pikiran Dan Perjuangan, Indonesische 36

Dutch East India Company 1602 - 1800

Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda (bahasa Belanda: Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut.

Setelah VOC jatuh bangkrut pada akhir abad ke18 dan setelah kekuasaan Britania yang pendek di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih kepemilikan VOC pada tahun 1816. Sebuah pemberontakan di pulau Jawa berhasil ditumpas dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Setelah tahun 1830 sistem tanam paksa yang dikenal sebagai cultuurstelsel dalam bahasa Belanda mulai diterapkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para pelaksananya â&#x20AC;&#x201C; baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa yang lebih bebas setelah 1870.

hall B // VOC

Pada 1901 pihak Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut Kebijakan Beretika (bahasa Belanda: Ethische Politiek), yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orangorang pribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah gubernur-jendral J.B. van Heutsz pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara Indonesia saat ini. Contohnya, ketika penduduk Kepulauan Banda terus menjual biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budakbudak yang bekerja di perkebunan pala. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten. 38

HALl C

MASA KEbangkitan nasional Pada Hall C, pengunjung dibawa ke suasana yang bernuansakan pergerakan tokoh-tokoh pemuda yang diawali tahun 1908 hingga tahun 1928. Catatan sejarah dalam bentuk grafis ditampilkan pada panel-panel display yang ditempatkan pada dinding dan kolom. Naskah Sumpah Pemuda merupakan salah satu materi display. Terdapat pula patung tokoh Tiga Serangkai dan pendiri, Boedi Oetomo. Floating diorama (diorama dengan teknik penempatan â&#x20AC;&#x153;mengambangâ&#x20AC;?) yang menggambarkan peristiwa Sumpah Pemuda menjadi point of interest episode ini yang dapat dilihat dari beberapa arah. Kisah pergerakan kebangsaan ini berakhir menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Adapun juga diorama peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya yang menampilkan peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Oranje.

indische partij 1912

Indische Partij adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam (Baca Tulisan saya sebelumnya). Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Indische Partich ingin menggantikan Indische Bond yang berdiri pada tahun 1899. Indische Bond adalah organisasi kaum Belanda peranakan (Indo) dengan pimpinan K. Zaalberg, seorang indo. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperbaiki kaum Indo. Pada masa itu kaum Indo menaruh dendam yang tak ada hingganya kepada bangsa Belanda dan segala sesuatu yang bercorak Belanda. Hal ini disebabkan kaum Indo seolah-olah menjadi “golongan yang dilupakan” oleh bangsa Belanda. Keistimewaan Indische Partij adalah usianya yang pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (alias Setyabudi) di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan merupakan organisasi campuran Indo dengan bumi putera. Douwes Dekker ingin melanjutkan Indische Bond, organisasi campuran Asia dan Eropa yang berdiri sejak tahun 1898. Indische Partij, sebagai organisasi politik semakin bertambah kuat setelah bekerja sama dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan sebutan “Tiga Serangkai”.

Keanggotaan Indische Partij terbuka untuk semua golongan bangsa tanpa membedakan tingkatan kelas, seks atau kasta, golongan bangsa yang menjadi anggota Indische Partij adalah golongan bumiputera, golongan Indo, Cina dan Arab. Anggota Indische Partij tersebar pada 30 cabang dengan jumlah anggota seluruhnya 7300 orang, sebagian besar golongan Indo. Sedangkan jumlah anggota golongan bumiputera adalah 1500 orang, kebanyakan golongan terpelajar. Indische Partij Cabang antara lain adalah Semarang, dengan jumlah anggota 1300 orang, Surabaya dengan jumlah anggota 850 orang, Bandung dengan jumlah anggota 700 orang, Batavia dengan Jumlah anggota 654 orang. Anggota Indische Partij terdiri dari: Ketua: Soegondo Djojopoespito Wakil Ketua: R.M. Djoko Marsaid Sekretaris: Mohammad Jamin Bendahara : Amir Sjarifuddin Pembantu I : Djohan Mohammad Tjai Pembantu II : R. Katja Soengkana Pembantu III : Senduk Pembantu IV : Johanes Leimena Pembantu V : Rochjani Soe’oed

hall C // Indische partij Ki Hajar Dewantara merintis jasa-jasanya dalam pendidikan umum termasuk mendirikan perguruan Taman Siswa

Tiga Serangkai

pancasila 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila adalah dasar pemikiran orisinil untuk Indonesia yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Perjuangan menjaga dan merawat pancasila bukanlah pekerjaan yang mudah. Sejak melalui proses perumusan pada sidang BPUPKI di tahun 1945, hingga ditetapkan pada Tap MPR No II/MPR/1978, Pancasila telah melalui berbagai lika-liku hingga menjadi dasar negara resmi negara. Pancasila kemudian disepakati bersama sebagai format dasar negara Indonesia. Sidang perdana BPUPKI berakhir dan akan dilanjutkan pada 10 â&#x20AC;&#x201C; 16 Juli 1945. Meski begitu, rumusan dasar negara Indonesia masih belum terbentuk. BPUPKI kemudian memutuskan untuk membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang yang disebut Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Panitia Sembilan terdiri dari Ir. Soekarno, Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Prof. Mohammad Yamin S.H., H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo dan juga A. A. Maramis.

hall C // Pancasila

Soekarno sedang ditelpon, bersama dengan anggota-anggota Panitia Sembilan

Persidangan resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 44

soempah pemoeda 1928

Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda-Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan PemoedaPemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Kongres Pemuda II dilaksanakan tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh organisasi Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong, Celebes, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong Ambon, dsb serta pengamat dari pemuda tiong hoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda Kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, kongres dilaksanakan di tiga gedung yang berbeda dan dibagi dalam tiga kali rapat.

Rapat pertama, Sabtu, 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB), Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng). Dalam sambutannya, ketua PPPI Sugondo Djojopuspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Moehammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan Rapat kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada saat rapat penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sedangkan Ramelan mengemukakan, bahwa gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah perjuangan negara.

hall C // soempah pemoeda

Delegasi Jong Jawa

Kongres Pemuda II

Kami putra putri indonesia, yang terlahir ditumpahkan darah kami, disini di tanah ini dilahir kan oleh orang tua ibu bapak kami entah dari mana mereka datang ketanah ini disini, disana, darimanapun mereka berasal memberi kehidupan merintis hidup bersama melahirkan dan menumpahkan darah kami.

1. Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia

Djakarta, 28 Oktober 1928

makna naskah soempa pemoeda

Disini kami putra putri yang terlahirkan dilingkungan alam dan budaya yang ada bahasa ibu, terdengar sejak dilahirkan kami bicara dengan bahasa yang beda, tekad berkomunikasi dan berbicara. Menjunjung, mewujud dan membangun bahasa persatuan bahasa Indonesia.

3.Kami poetra dan poetri Indonesia mengjoenjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia

Kami adalah anak anak negeri yang terlahir disini, tak peduli kami dari etnic, suku bangsa manapun tak terpilah warna kulit,jenis rambut dikepala meminum air dan makan dari hasil bumi tanah ini menghirup udara dari semilir angin yang menerpa mandi matahari disetiap pagi menyerap dalam hati.

2. Kami poetra dan poetri indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia

pertempuran 10 november 1945

Tentara India Britania menembaki penembak runduk Indonesia di balik tank Indonesia

hall C // pertempuran 10 november

Peristiwa 10 November ditandai dengan adanya balas dendam sekutu Inggris karena terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallaby, pemimpin Negara sekutu Inggris tepatnya di jembatan merah, Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum sampai batas jam 6 pagi untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA. Pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar, yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya, dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infantery, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Lalu, inggris membombardir kota Surabaya dengan meriam dari laut dan darat. Dugaan inggris, dalam waktu 3 hari mereka dapat menaklukan kota Surabaya tetapi pelopor muda seperti Bung Tomo menggerakan semangat perlawanan yang tinggi. Sehingga, perlawanan berlanjut di tengah serangan inggris. Pertempuran ini berlangsung selama 3 minggu sebelum kota Surabaya jatuh di tangan inggris. eristiwa 10 November ini menewaskan 6.000 pejuang Indonesia dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari kota Surabaya. Karena banyaknya korban tersebut, akhirnya kota Surabaya dikenang sebagai Kota Pahlawan pada tanggal 10 November .

Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Republik Indonesia, diperdengarkan pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 saat Kongres Pemuda II di Batavia (Jakarta). Sebagai Lagu Kebangsaan, Indonesia Raya selalu dikumandangkan saat pengibaran bendera diseluruh upacara resmi kenegaraan, saat akan dimulainya pertandingan kontingen asal Indonesia di tingkat internasional, pada sidang kenegaraan dan partai politik, dan berbagai acara lain yang bersifat resmi kenegaraan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1958.

HALL D // indonesia raja

Lagu Indonesia Raya disusun oleh Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924 di Bandung. Pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II, saat malam penutupan kongres, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Mulai saat itu apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Lagu Indonesia Raya di umumkan ke publik pada tanggal 10 November 1928 pada surat kabar Tionghoa bahasa Melayu. Pada surat kabar tersebut tercantum bahwa lagu Indonesia Raya menggunakan Tangga Nada C dan dengan catatan Djangan Terlaloe Tjepat, sedangkan pada sumber lain yang juga ditulis oleh WR Supratman pada Tangga Nada G (sesuai kemampuan umum orang menyanyi pada rentang a - e) dan dengan irama Marcia.

HALL D // indonesia raja

HALl D

MASA proklamasi Sajian Diorama pada Hall D mengingatkan pengunjung pada peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menampilkan Ibu Fatmawati yang sedang menjahit Sang Saka Merah Putih. Setelah itu dilanjutkan dengan menampilkan foto-foto persiapan kemerdekaan Indonesia serta Teks Proklamasi dalam bentuk wall display. Dalam hall ini terdapat pula patung dan suara Proklamatro serta lambang negara, burung Garuda, dan diakhiri dengan menampilkan lagu-lagu perjuangan melalui touch screen.

perang dunia II 1942

HALL D // Perang dunia II

Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke AS dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942.

HALL D // era jepang

era jepang 1942 â&#x20AC;&#x201C; 1945

Pada Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang. Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah HindiaBelanda sebelum perang. Pada 9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada 24 Agustus.

proklamasi 1945

Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.

HALL D // proklamasi

Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan â&#x20AC;&#x153;Proklamasiâ&#x20AC;? pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.

Setelah dilakukan beberapa perubahan redaksi, Ir. Soekarno meminta Sayoeti Melik untuk mengetik konsep proklamasi itu. Naskah proklamasi yang ditulis Ir. Soekarno setelah diketik Sayoeti Melik, juga mengalami beberapa perubahan. Ada tiga perubahan redaksi pada naskah proklamasi yang disetujui. Pertama, tempoh diganti dengan tempo. Kedua, wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Ketiga, cara menulis tanggal Djakarta 17-8-05 diganti menjadi Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05. Naskah hasil ketikan Sayoeti Melik kemudian ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia.

HALL D // proklamasi

Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Ir. Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi selesai dibuat, tepat pukul 04.30 waktu Jepang atau 04.00 WIB, mereka menuju serambi muka menemui tokoh-tokoh lainnya. Ir. Soekarno kemudian membacakan konsep proklamasi. Ia kemudian menyarankan agar semua yang hadir turut serta menandatanginya. Dalam kesempatan itu, Soekarni menyerankan agar yang menandatangi naskah proklamasi itu cukup dua orang atau Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni tersebut disetujui oleh yang hadir.

HALl E

MASA mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Pada episode pertama, pengunjung dapat menyaksikan betapa negara dan bangsa yang baru merdeka ini dihantam berbagai gangguan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik internal maupun eksternal tersebut terjadi pada rentang tahun 1945-1965. Hall ini menceritakan perlawanan bersenjata maupun perjuangan melalui meja perundingan. Heroisme perlawanan diharapkan menjadi teladan jiwa kepahlawanan bagi generasi penerus bangsa. Pengunjung dapat pula secara interaktif melihat arsip-arsip perjanjian hasil perundingan pada masa tersebut. Pidato presiden RI dari masa ke masa dapat didengar pengunjung dengan menggunakan headphone. Koridor Hall E ke Hall F, ditampilkan arsip dalam bentuk wall display acrylic memuat berbagai peristiwa kenegaraan, seperti foto Pelantikan Presiden RI, arsip Pemilu, dan arsip Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

demokrasi terpimpin 1959 â&#x20AC;&#x201C; 1965

Sejarah Indonesia (1959-1968) adalah masa di mana sistem â&#x20AC;&#x153;Demokrasi Terpimpinâ&#x20AC;? sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berbagai penyimpangan dalam Demokrsi terpimpin: - Pancasila diidentikkan dengan Nasakom. - Produk hukum yang setingkat dengan undangundang (UU) ditetapkan dalam bentuk penetapan presiden (penpres) daripada persetujuan. - MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. - Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. - Presiden menyatakan perang dengan Malasya. - Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB - Hak Budget tidak jalan.

HALL E // demokrasi terpimpin

pemilihan umum 1955

Lembaran surat suara pemilihan umum pada tahun 1955

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. 65

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggotaanggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

HALL E // pemilu

Poster-poster kampanye pada pemilihan umum tahun 1955

Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi MPR dan 119 kursi Konstituante, Masyumi 57 kursi MPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdlatul Ulama 45 kursi MPR dan 91 kursi Konstituante, Partai Komunis Indonesia 39 kursi MPR dan 80 kursi Konstituante, dan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante. 66

surat perintah 11 maret 1966

Surat Perintah 11 Maret 1966 atau yang sangat populer dikenal melalui akronim â&#x20AC;&#x153;Supersemarâ&#x20AC;? adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata/ Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966. Isinya adalah perintah Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) agar mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan stabilitas situasi keamanan yang sangat buruk pada masa itu, terutama setelah meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Hingga saat ini, naskah Supersemar yang menyebar di kalangan masyarakat secara luas melalui bukubuku teks pelajaran sejarah nasional adalah keluaran versi Markas Besar TNI Angkatan Darat yang telah dipublikasikan sejak tahun 1966 dan semakin diperkuat setelah Orde Baru mulai berkuasa di tahun 1968. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia meyakini bahwa ada beberapa versi naskah Supersemar, sehingga masih perlu adanya penelusuran dan penelitian terhadap naskah Supersemar yang asli yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno di Istana Bogor. Sampai saat ini pun, naskah Supersemar yang asli masih misterius, karena para pelaku sejarah lahirnya Supersemar semuanya telah meninggal dunia.

Menurut versi resmi yang pemerintahan rezim Orde Presiden Suharto, sejarah Supersemar terjadi tanggal

disetujui oleh Baru pimpinan awal lahirnya 11 Maret 1966.

Supersemar versi presiden

HALL E // supersemar

Supersemar versi yang lain

Salah satu versi Supersemar

HALl F

MASA menjaga keutuhan negara dan bangsa Mengawali perjalanan Hall F, pengunjung diajakmerenungi peristiwa bersejarah yang terjadi pada 30 September 1965. Pengunjung dibawa pada suasana ruang yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Sebuah lorong dengan interior dramatis menjadi pemandu psikologis sebelum menyaksikan mini diorama Lubang Buaya.

g30spki 1965

Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis yang terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965 anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani Barisan Tani Indonesia yang mempunyai 9 juta anggota. Termasuk pergerakan wanita (Gerwani), organisasi penulis dan artis dan pergerakan sarjananya, PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI. Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem “Demokrasi Terpimpin”. PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM. Pada era “Demokrasi Terpimpin”, kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

HALL F // G30 S PKI

1922 - 1965

Letjen TNI Ahmad Yani

1924 - 1965

Mayjen TNI Raden Suprapto

1924 - 1965

pahlawan revolusi

Mayjen TNI Mas Tirtodarmo Haryono

Menteri/ Panglima Angkatan Darat/ Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi

Deputi II Menteri/ Panglima AD bidang Administrasi

Deputi III Menteri/ Panglima AD bidang Perencanaan dan Pembinaan

1918 - 1965 1925 - 1965

Brigjen TNI Donald Isaac Panjaitan

1922 - 1965

Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo

Asisten I Menteri/ Panglima AD bidang Intelijen

Asisten IV Menteri/ Panglima AD bidang Logistik

Inspektur Kehakiman/ Oditur Jenderal Angkatan Darat

HALL F // pahlawan G30 S PKI revolusi

Mayjen TNI Siswondo Parman

Museum Pancasila Sakti merupakan sebuah prasasti yang dibangun atas gagasan Soeharto untuk memperingati perjungan para pahlawan dalam mempertahankan Ideologi Pancasila dari upaya penyebarluasan Ideologi Komunis Indonesia.

HALl G

masa reformasi Hall G memuat peristiwa terpilih sepanjang rentang waktu 1998 - 2008. Dalam waktu sepuluh tahun itu, antara lain terjadi empat kali pergantian Presiden RI, perubahan/amandemen terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terbitnya Undang-undang Otonomi Daerah, lepasnya Provinsi Timor-Timur, dan tercapainya kesepakatan damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia. Peristiwa penting lain adalah bencana tsunami yang mendapat perhatian internasional. Dalam kerangka memupuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa, pada Hall G juga ditampilkan contoh pakaian adat dan lagu-lagudaerah yang mengapresiasikan pengunjung akan kekayaan dan keberagaman budaya bangsa serta saratnya Bumi Pertiwi dengan kearifan lokal. Lagu-lagu daerah dapat diperdengarkan melalui pilihan judul lagu pada layar monitor.

era orde baru 1966 - 1998

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia â&#x20AC;&#x153;bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBBâ&#x20AC;?, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturutturut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai â&#x20AC;&#x153;Orde Baruâ&#x20AC;? dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besarbesaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

HALL G // era orde baru

Presiden, Wapres dan para anggota Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) di tangga Istana Merdeka

Uang Pecahan 50 ribu bergambar muka Soeharto pada tahun 1993 80

irian jaya 1969

HALL G // irian jaya

Amir Mahmud memberikan pengarahan yang cukup penting dalam musyawarah Pepera

HALL G // irian jaya Setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan â&#x20AC;&#x153;Act of Free Choiceâ&#x20AC;? (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataanpernyataan yang lebih eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah muncul.

timor timur 1596 - 1975

Dari 1596 hingga 1975, Timor Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal sebagai Timor Portugis dan dipisahkan dari pesisir utara Australia oleh Laut Timor. Akibat kejadian politis di Portugal, pejabat Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam pemilu lokal pada tahun 1975, Fretilin, sebuah partai yang dipimpin sebagian oleh orang-orang yang membawa paham Marxisme, dan UDT, menjadi partaipartai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal. Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur. Indonesia, yang mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan persenjataan yang disediakan Amerika Serikat dan Australia, berharap dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.

Pada masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir 200.000 warga Timor Timur â&#x20AC;&#x201D; melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan dan lain-lain. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi saat Timor Timur berada dalam wilayah Indonesia. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan PBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti merusak infrastruktur di daerah tersebut. Pada Oktober 1999, MPR membatalkan dekrit 1976 yang menintegrasikan Timor Timur ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga kemerdekaan penuh dicapai pada Mei 2002.

HALL G // timor timur

krisis ekonomi 1997 - 1998

Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, namun pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak. Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa, walaupun masih menjadi kontroversi apakah kejadian ini merupakan sebuah peristiwa yang disusun secara sistematis oleh pemerintah atau perkembangan provokasi di kalangan tertentu hingga menyebar ke masyarakat. Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

HALL G // krisis ekonomi

Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 di Jakarta

Setelah tekanan politik besar dan beberapa demonstrasi, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di televisi

Presiden Soeharto didampingi BJ Habibie saat membacakan surat pengunduran diri dari bangku kekuasaan di Istana Kepresidenan, Jakarta 21 Mei 1998. Soeharto akhirnya mengundurkan dari bangku presiden yang selama kurang lebih 32 tahun ia duduki.

Rakyat yang berada di dalam rumah bersorak gembira setelah mendengarkan kemunduran Presiden Soeharto dari layar televisi.

HALL G // era orde baru

Ratusan lebih mahasiswa bersorak di atas bus sambil memegang bendera Merah Putih menuju Gedung MPR/DPR untuk menuntut mundurnya kepemimpinan Presiden Soeharto.

Aparat keamanan memasang kawat untuk mengantisipasi rencana ribuan mahasiswa yang akan kembali menjajaki Gedung MPR/DPR untuk menuntut mundurnya rezim Presiden Soeharto.

Ratusan rakyat Bandung pun berkonvoi untuk merayakan berakhirnya rezim Orde Baru setelah mendengarkan keputusan Presiden Soeharto.

Di Jakarta pun tak kalah bergembira, ratusan mahasiswa yang berada di Gedung MPR/DPR menangis bersyukur atas berakhirnya rezim Soeharto.

HALL G // era orde baru

Sebuah spanduk besar menyindir Presiden Soeharto di bentangkan oleh ribuan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung MPR/DPR.

Lebih dari ribuan mahasiswa menaiki atap Gedung MPR/DPR setelah berhasil membobol pertahanan aparat yang menjaga. Para mahasiswa terus bersorak agar secepatnya Presiden Soeharto lengser dari kekuasannya.

Bacharuddin Jusuf Habibie 1998 - 1999

HALL G // Pemerintahan Habibie

Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka.

1999 - 2001

Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto â&#x20AC;&#x201C; sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000. Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap. 92

HALL G // Pemerintahan Wahid

Abdurrahman Wahid

Megawati Soekarnoputri 2001 - 2004

HALL G // pemerintahan megaewati

Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara seharihari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian. Dalam perjalanan politik, seorang Megawati ada banyak sekali masalah yang pernah dia hadapi. Semua masalah tersebut akhirnya selesai sejak 1999 ketika dia memutuskan untuk membentuk PDI-P. Sebuah catatan dalam profil dan biografi Megawati menyebutkan jika partai yang dia bentuk memang akan digunakan untuk menampung aspirasi rakyat. Hal tersebut dikarenakan Megawati merasa dalam pemerintahan orde baru aspirasi rakyat tidak didukung. Setelah itu, partai yang dia pimpin menang dalam pemilu. Namun demikian, beliau tidak berhasil menjadi presiden karena kalah pada saat pemilihan dewan rakyat. Karena kalah, Megawati pun hanya menjadi wakil presiden.

2004 - 2014

Di tahun 2000, SBY memulai langkah politiknya dengan memutuskan pensiun lebih dini dari militer. SBY kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi selama masa pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY harus meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menkopolsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantik SBY menjadi Menko Polkam dalam Kabinet Gotong-Royong. Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra. Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.

HALL G // Pemerintahan Yudhoyono

susilo bambang yudhoyono

HALl H

teater renungan Pada hall yang terakhir, pengunjung diajak menyaksikan film tentang sejarah perjuangan bangsa sejak tahun 1942 hingga sekarang. Tayangan ini diharapkan dapat menggugah hati nurani anak bangsa sekaligus sebagai wahana perenungan bahwa kejayaan bangsa hanya bisa dicapai dengan kerja keras dan pengorbanan.

bibliografi

SEMUA INFORMASI DI DALAM KATALOG INI DIPEROLEH DARI SUMBER BERIKUT: Anri.go.id, (2015). Arsip Nasional Republik Indonesia. [online] Telusuri di: http://www.anri.go.id/layanan/publik/diorama.html Baru, S. (2013). Welcome: SSOLDOB (Sejarah Singkat Orde Lama dan Orde Baru). [online] Hellboyindonesia.blogspot.com. Telusuri di: http:// hellboyindonesia.blogspot.com/2013/08/sejarah-singkat-orde-lama-dan.html Gitoyo, Y. (2011). Pustaka Digital Indonesia: SEJARAH LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA. [online] Pustakadigitalindonesia.blogspot.com. Telusuri di: http:// pustakadigitalindonesia.blogspot.com/2011/01/sejarah-lagu-kebangsaanindonesia-raya.html Id.wikipedia.org, (2015). Sejarah Indonesia. [online] Telusuri di: http:// id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia Kepustakaan-presiden.pnri.go.id, (2015). Wakil Presiden - Situs Web Kepustakaan Presiden-Presiden Republik Indonesia. [online] Telusuri di: http:// kepustakaan-presiden.pnri.go.id/vice_president Makalahtugasku.blogspot.com, (2013). KLIPING PAHLAWAN NASIONAL ~ Contoh Tugas Makalah. [online] Telusuri di: http://makalahtugasku.blogspot.com Rangersarlandaciikocooki.blogspot.com, (2015). The Newbie Blogâ&#x20AC;&#x2122;s: Ringkasan Peristiwa 10 November. [online] Telusuri di: http:// rangersarlandaciikocooki.blogspot.com/ringkasan-peristiwa-10-november.html Riezal, C. (2013). Bunga Rampai Aceh: Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. [online] Chaerolriezal.blogspot.com. Telusuri di: http:// chaerolriezal.blogspot.com/perumusan-teks-proklamasi-kemerdekaan.html Sejarah dan Budaya Nusantara, (2015). Kerajaan Majapahit. [online] Telusuri di: http://sejarahbudayanusantara.weebly.com/kerajaan-majapahit.html Sejarah-nusantara.anri.go.id, (2015). Kata Pengantar: Sejarah Nusantara. [online] Telusuri di: http://www.sejarah-nusantara.anri.go.id/id/foreword/ Semangatpemuda-indonesia.blogspot.com, (2014). SUMPAH PEMUDA: Sejarah Sumpah Pemuda. [online] Telusuri di: http://semangatpemuda-indonesia.blogspot.com Serbasejarah.blogspot.com, (2015). Sinopsis Sejarah Indonesia. [online] Telusuri di: http://serbasejarah.blogspot.comsinopsis-sejarah-indonesia.html Tanjung, F. (2014). Kelahiran, Perumusan, dan Perkembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia | BGLC. [online] Bglconline.com. Telurusi di: http://www.bglconline.com/kelahiran-perumusan-dan-perkembangan-pancasila Toelankâ&#x20AC;&#x2122;s World Blog, (2013). Foto-Foto & Cerita Keji Pembantaian PKI. [online] Telusuri di: https://toelank.wordpress.com/2013/09/30/foto-foto-ceritakeji-pembantaian-pki 98

100

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.7/1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan. Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa menceriterakan rangkaian peristiwa yang didasarkan kepada arsip, dimulai dari Masa Kejayaan Nusantara, Perjuangan Melawan Penjajahan, Kebangkitan Nasional, Proklamasi Kemerdekaan, Masa Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan, Masa Reformasi, yang diakhiri dengan perenungan di dalam ruang teater.