66 Indonesia Sejahtera

INDONESIA SEJAHTERA S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆ H A L A M A N 2 9 ◆

Saatnya Bangun Daerah Tertinggal

Impian Akses Air Bersih

36

Diharapkan terdapat spesialisasi industri di setiap wilayah di daerah tertinggal.

ANTARA/HERMANUS PRIHATNA

Gelontorkan Dana demi Raih Suara

40

Baru 50% rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi.

51

Program pemberdayaan kekuatan perekonomian jadi andalan parpol.

MI/HERI SUSETYO

ANTARA/R REKOTOMO

Target Sejahtera di 2050 Pemerintah perlu kembali menggalakkan industri padat tenaga kerja dengan memberikan berbagai insentif.

FIDEL ALI PERMANA NAM puluh enam tahun sudah Indonesia merdeka. Selama itu pula negara ini membangun. Kemajuan demi kemajuan berhasil diraih.

Di sisi lain, masih banyak persoalan yang belum juga tertuntaskan. Di antaranya kesejahteraan yang belum merata ditandai angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Bila menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin telah berkurang lebih dari separuh sepanjang empat dekade terakhir. Pada 1970, jumlah penduduk miskin mencapai 70 juta jiwa (59%) dan di 2011 menurun hingga menjadi 30 juta jiwa (12,46%).

Upaya pengentasan penduduk dari kemiskinan terganjal krisis ekonomi pada 1997-1998. Akibatnya, jika pada 1996 jumlah penduduk miskin tinggal 23,5 juta jiwa, jumlahnya kembali meroket dua kali lipat di 1999 menjadi 47,9 juta jiwa.

E

Era reformasi mengedepankan sektor finansial dan telekomunikasi yang tumbuh dengan tanpa penyerapan tenaga kerja yang besar.”

Pande Raja Silalahi Pengamat ekonomi politik CSIS Pengamat ekonomi politik Center for Strategic International Studies (CSIS) Pande Raja Silalahi menilai upaya menekan angka kemiskinan cenderung lebih mulus pada masa sebelum krisis ekonomi 1997.

Menurut dia, hal itu disebabkan perbedaan pendekatan dalam pembangunan. Jika pada era prakrisis sektor-sektor padat karya digalakkan, pascakrisis sektor padat modal yang lebih didorong.

“Era reformasi mengedepankan sektor finansial dan telekomunikasi yang tumbuh dengan tanpa penyerapan tenaga kerja yang besar,” ujarnya.

Pande menyarankan pemerintah mulai menggalakkan industri padat tenaga kerja seperti industri tekstil atau pertanian dengan memberikan berbagai insentif. Pemerintah juga harus secara tegas membuat program-program kebijakan serupa dan menjalankannya secara konsisten agar kesejahteraan masyarakat miskin dapat terangkat.

Pendapat Pande didukung data BPS. Sebanyak 72% orang miskin berada di sektor pertanian, kemudian 6% di industri, 7% tidak bekerja, sisanya lain-lain 15%.

Analis senior statistik sosial BPS Sairi Abdullah mengatakan kelompok miskin yang ada di sektor pertanian merupakan buruh tani dan petani guram yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Saat ini terdapat 13 juta rumah tangga petani guram dan buruh tani. Mereka masih belum terbantu oleh kebijakan pemerintah yang memberikan pupuk atau permodalan.

Salah terapi Lalu apakah masalah kemiskinan hanya sebatas petani yang kekurangan lahan? Tidak juga. Sairi menyebut pembukaan lapangan pekerjaan dapat menjadikan solusi bagi orang miskin untuk hidup lebih baik.

Ia mengingatkan si miskin di negara berkembang merupakan orang yang paling rendah pendapatannya. Bukan hanya itu, jika ada kesempatan dia selalu paling belakang mendapatkannya.

“Dalam konteks ini, ketika ditawarkan PNPM Mandiri atau kios dan pasar, apakah bisa mereka mengelola? Misal kita kasih uang Rp10 juta, besok langsung habis.

Karena masyarakat miskin tidak ada budaya investasi. Akan tetapi, kita malah memberi seperti itu. Salah terapi,” tutur Sairi.

Meski upaya penanggulangan kemiskinan masih berjalan lamban, pemerintah optimistis Indonesia akan terbebas dari kemiskinan pada 2050 atau sekitar 40 tahun dari sekarang.

Namun untuk mencapai itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menilai ada sejumlah sektor yang saat ini cukup mengkhawatirkan yang perlu segera dibenahi. Ia menyebut di antaranya sektor pendidikan. Hal itu mengingat rata-rata penduduk belum berhasil lulus jenjang SMP. (*/E-1) fidel@mediaindonesia.com

30

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Agar Lepas dari Kemiskinan Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk memperkecil angka kemiskinan.

VOUCKE LONTAAN ESUKSESAN pembangunan suatu daerah antara lain dilihat dari angka kemiskinan yang terus berkurang, pengangguran pun berkurang, dan pertumbuhan ekonomi yang terus naik.

Pertumbuhan itu antara lain terlihat di Sulawesi Utara, Bali, dan sejumlah daerah lainnya.

Sulut dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun belakangan memperlihatkan angka pengangguran dan kemiskinan yang terus menurun.

Pada 2009, tingkat kemiskinan 9,79%, sedangkan 2008 masih 10,10%. Pada 2010, angka kemiskinan turun menjadi 9,10%.

Tingkat pengangguran pun selang lima tahun belakangan juga terus mengalami penurunan. Dari 13% pada 2007 menurun hingga 9,61% 2010.

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang mengutarakan pembangunan di daerah yang dipimpinnya mengalami peningkatan sejak 2008. Hal itu terlihat dari nilai investasi swasta yang masuk di daerah itu yang nilainya mencapai Rp7,46 triliun.

Angka itu meningkat pada 2009 yang nilainya mencapai Rp8,69 triliun, terkait penyelenggaraan tiga kegiatan internasional di daerah tersebut. Tiga acara itu ialah Konferensi Kelautan Dunia yang dihadiri utusan 78 negara, Konferensi Segitiga Terumbu Karang diikuti enam kepala negara, dan Sail Bunaken. ‘’Angka ini menandakan iklim investasi di Sulawesi Utara cerah dengan tersedianya lapangan kerja baru sejalan dengan program pemerintah,’’ ujar Sarundajang.

K

FOTO: MI/AGUNG WIBOWO

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN: Sejak 2008, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara terus naik. Peningkatan investasi berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut.

Berbagai acara internasional yang digelar di Sulut sejak 2009 memberikan dampak sangat positif bagi kesejahteraan rakyat. ‘’Investasi swasta itu umumnya pada sektor perikanan, pariwisata, dan perhotelan. Di 2009 saja delapan hotel berbintang lima dan empat dibangun sekaligus untuk menunjang tiga kegiatan internasional tersebut. Imbasnya tentu menyerap tenaga kerja di daerah dan Sulawesi Utara lebih dikenal di belahan dunia,’’ katanya.

Sulut, menurut Sarundajang, juga melakukan pembenahan di sektor perhubungan laut dengan menjadikan Pelabuhan Bitung di Kota Bitung sebagai pelabuhan internasional. ‘’Keberadaan Pelabuhan Bitung di bibir Pasifik cukup penting bagi Sulawesi Utara untuk memainkan roda ekonomi.’’

Sayangnya, keuntungan posisi geografis Bitung dalam percaturan ekonomi Asia Pasifik, terutama dengan China, masih dipandang sebelah mata.

Bitung masih dianggap ‘pintu kecil’ untuk skala ekonomi nasional. ‘’Pelabuhan Bitung lebih unggul daripada pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, maupun Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jarak dari Bitung ke pusat-pusat ekonomi di kawasan Pasifik, seperti Kaosiung, Hong Kong, Shanghai, Busan, Tokyo, dan Los Angeles, rata-rata lebih dekat sekitar 50% jika dibandingkan dengan dari Jakarta dan Surabaya,’’ katanya.

Persoalan kemiskinan Contoh daerah dengan tingkat pembangunan sukses lain ialah Provinsi

Bali. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pulau Dewata meraih prestasi dalam pengentasan rakyat dari kemiskinan pada 2010, berada di urutan kedua, setelah DKI Jakarta.

Penduduk miskin di Bali hingga Maret 2011 tercatat 166.200 jiwa atau 4,20%, menurun 0,68% jika dibandingkan dengan Maret 2010 yang mencapai 4,88% dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,1 juta jiwa.

Kondisi tersebut jauh di bawah angka nasional, yakni penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa atau 12,49% dari penduduk di Tanah Air. Persoalan kemiskinan juga menggelayuti Provinsi Gorontalo, yang sejak 16 Februari 2001 berpisah dari induknya, Provinsi Sulut.

Provinsi yang mengusung program agropolis jagung sebagai komoditas utama itu ketika dicanangkan sebagai provinsi angka kemiskinan tinggi, 30%. Namun, sejak 2009 hingga 2011, angka itu turun menjadi 18,75%.

Gubernur H Gusnar Ismail mengutarakan konsep agropolis dalam membangun Gorontalo dipilih karena mayoritas masyarakat di daerahnya berprofesi sebagai petani. ‘’Karena itu, setiap lahan kosong yang dimiliki bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung,’’ ujarnya di Gorontalo, pekan lalu.

Jagung, menurutnya, menjadi alternatif pendapatan petani seraya menunggu panen padi.

Untuk mendukung program itu, Pemprov Gorontalo membenahi sejumlah fasilitas pendukung, antara lain perbaikan dua pelabuhan barang yang terletak di daerah Kota Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. ‘’Ke depan tidak hanya diekspor ke luar negeri, tetapi direncanakan pada 2012 (kami) akan membangun pabrik pengolahan jagung dengan skala besar sehingga nilai jagung ketika akan dijual akan lebih tinggi lagi harganya ketimbang diekspor dalam bentuk bahan baku.’’

Ia mengatakan pembangunan ekonomi di Gorontalo tidak hanya bergantung pada komoditas jagung, tapi juga mengembangkan bidang perikanan dan kelautan melalui program Etalase Perikanan. ‘’Program ini di antaranya mengembangkan perikanan tangkap, pengembangan budi daya perairan (rumput laut), pengembangan pelabuhan perikanan, dan pengembangan desa nelayan.’’

Ia mengutarakan program-program yang dicanangkan di Gorontalo mampu meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

(AA/Ant/N-1) voucke@mediaindonesia.com

Pasar Murah BUMN Peduli Gelaran PT Pusri Palembang Diserbu Warga

C

UACA panas bukan halangan bagi sekitar 3.000 warga Kecamatan Sako, Palembang, Sumatra Selatan, untuk menyerbu Pasar Murah BUMN Peduli 2011 yang digelar PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT Pusri Palembang), pekan lalu.

Warga rela antre sejak pagi untuk mendapatkan sembilan bahan pokok (sembako) murah seharga Rp50 ribu per paket yang terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1,5 kg.

“Panas dan berdesakan itu wajar, namanya juga belanja sembako. Kami tetap senang karena pasar murah semacam ini sangat membantu, apalagi sembako di pasar tradisional harganya lagi naik,’’ ujar Rosidah, 35, warga Kelurahan Sialang, Sako, tersenyum puas sembari menggendong sembako yang didapatnya.

Dia juga mengaku beruntung dapat jatah sembako murah setelah menerima kupon yang dibagikan ketua RT di tempatnya tinggal.

“Ternyata ada juga perhatian untuk kami masyarakat rendah,” paparnya.

Tidak cuma Rosidah, masyarakat dua kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Sako dan Kelurahan Sukamaju, juga menyambut gembira dengan digelarnya Pasar Murah BUMN yang menyiapkan 3.000 paket sembako tersebut.

Pasar Murah BUMN yang digelar di balai Kelurahan Sako terlihat sedikit tidak tertib. Sejumlah warga enggan antre, sehingga terjadi saling rebutan giliran.

Berkali-kali petugas mengingatkan lewat speaker agar

FOTO-FOTO: DOK PT PUSRI

SERBU PASAR MURAH: Warga Kecamatan Sako, Palembang, Sumatra Selatan, menyerbu Pasar Murah BUMN Peduli 2011 yang digelar PT Pusri Palembang. warga antre supaya tertib dan lancar.

Tingginya animo masyarakat terhadap pasar murah itu diakui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Sumsel Eppy Mirza. Menurutnya, program itu memang ditunggu masyarakat, terutama menjelang Lebaran.

“Ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu saat Ramadan,” ujarnya saat launching pasar murah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, di halaman kantor gubernur, pekan pertama bulan ini.

Pemerintah ataupun BUMN, tambahnya, menggelar pasar murah di 15 kabupaten dan kota di Sumsel sepanjang Ramadan ini dan paling lambat dua pekan sesudah Lebaran.

Adapun Pasar Murah BUMN Peduli yang digelar di Kecamatan Sako merupakan putaran ketiga, PT Pusri Palembang telah menggelar pasar murah serupa di Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, Sabtu (30/7), dengan sembako sebanyak 2.000 paket.

Pasar Murah BUMN tahap pertama menjelang puasa itu juga diserbu warga di dua kecamatan. Menurut Sutris-

no, 43, warga Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, kegiatan pasar murah itu memang sering digelar perusahaan atau pemerintah saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri. “Kami bersyukur ada kegiatan semacam itu, lumayan dapat meringankan beban, apalagi sembako sekarang mahal,’’ ungkapnya. Dia juga berharap, selain sembako, kebutuhan sandang lainnya juga bisa dipenuhi dengan harga murah. ‘’Paling tidak untuk pakaian ibadah,’’ tuturnya lagi.

Koordinator Pasar Murah BUMN Peduli Fahrurrozy Bey mengatakan ada 126 ribu paket sembako murah dengan subsidi Rp3,5 miliar yang digelar dalam kegiatan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 di 15 kabupaten dan kota Sumsel selama Ramadan, Idul Fitri, serta Natal. ‘’Tiap-tiap kabupaten dan kota akan mendapatkan sekitar 3.000 paket. Setiap paket berisi tiga jenis bahan kebutuhan pokok, yakni beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1,5 kg,’’ ungkapnya.

Menurut Bey, satu paket bernilai Rp71.500. Namun, dijual ke masyarakat dengan harga Rp50 ribu per paket . ‘’Jadi tiap paket mendapat subsidi 30% dari dana bina lingkungan BUMN,’’ papar Bey yang juga Manajer KUK dan Bina Lingkungan PT Pusri Palembang.

Bey menambahkan, Pasar Murah BUMN Peduli tersebut bertujuan menstabilkan harga serta membantu masyarakat karena bahan kebutuhan pokok menjelang Lebaran cenderung naik.

Dia mengungkapkan, agar

Direktur Utama PT Pusri Palembang, Eko Sunarko (kanan) melakukan kegiatan Safari Ramadan 1432 H di mesjid Al-Aqobah II (09/08). pelaksanaan pasar murah itu berjalan dengan baik, pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah. ‘’Kami koordinasikan supaya program pasar murah yang diselenggarakan pemerintah kabupaten dan kota tidak tumpang-tindih dengan Pasar Murah BUMN. Jadwalnya pun kami sesuaikan,’’ tuturnya.

Pemprov Sumsel melalui pemerintah kabupaten dan kota akan menyebar sekitar 90 ribu paket sembako dengan nilai Rp1,2 miliar untuk 15 kabupaten dan setiap kabupaten akan mendapat alokasi 3.000 paket.

Selain itu, tuturnya, PT Pusri Palembang selaku koordinator Pasar Murah BUMN di Sumsel juga mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan, terutama kekhawatiran munculnya kupon palsu di tangan masyarakat.

Di setiap kabupaten atau daerah, kupon sembako diberi tanda khusus dan warna kupon tiap daerah berbeda.

Peduli masyarakat Program Pasar Murah BUMN di Sumsel merupakan komitmen sekitar 32 BUMN di Bumi Sriwidjaja, yang

Direktur SDM & Umum, Irwansyah, membuka kegiatan Pasar Murah Beras PT Pusri Palembang Tahap II (20/01).

diselenggarakan setiap tahun selama hampir satu dekade belakangan ini. Apalagi, Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan jumlah penduduk Sumsel yang miskin hingga 2011 mencapai 1,07 juta atau sekitar 14,24% dari total jumlah penduduk sekitar 7,6 juta jiwa. ‘’Sebenarnya pasar murah itu sudah dilakukan kawankawan di tiap BUMN tiap tahunnya,’’ kata Fahrurrozy, di DPRD Sumsel, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi II DPRD Sumsel H Budiarto Marsul menyambut baik komitmen para BUMN di Sumsel menyelenggarakan program pasar murah. Menurutnya, situasi tahunan menjelang Ramadan, seperti harga sembako selalu naik, menjadi keluhan masyarakat Sumsel. ‘’Apalagi tahun ini berbarengan dengan tahun ajaran baru sekolah dan menyambut Lebaran. BUMN, selain mencari keuntungan, diharapkan pula ada kepedulian terhadap masyarakat,’’ paparnya, dalam rapat koordinasi Komisi II dengan BUMN yang ada di Sumsel, pertengahan bulan lalu.

Namun, secara nasional

pasar murah merupakan program Kementerian BUMN yang digelar di 33 provinsi di Indonesia. Anggaran untuk kegiatan itu diambil dari kocek bina lingkungan BUMN, yakni sumbangan 10 perusahaan negara, antara lain Bank Mandiri, BRI, PT Batubara Bukit Asam, PT Pertamina, PT Telkom, PT PLN, PT Aneka Tambang, dan PT Semen Gresik.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan Kementerian BUMN menyediakan dana Rp110 miliar untuk program pasar murah menjelang puasa dan Lebaran 2011.

“Program Pasar Murah BUMN Peduli dengan dana sebesar Rp110 miliar merupakan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL),” kata Mustafa Abubakar, seusai rapat koordinasi ketahanan pangan di Kantor Menko Perekonomian Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia menyebutkan pihaknya telah menggelar pasar murah di beberapa titik di Sumatra Utara, Riau, dan Jawa Barat. Di Sumatra Utara, pasar murah digelar di Medan, Tebing Tinggi, Belawan, Asahan, Simalungun, dan Labuhan Batu. (S-25)

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

31

Saatnya Revolusi Keuangan Daerah Sejak 2001 sampai sekarang, pengelolaan anggaran di daerah belum optimal.

HENDRA MAKMUR EJAK adanya otonomi daerah, pemerintah pusat memang getol mengucurkan dana transfer ke daerah yang jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada 2011, dana transfer ke daerah mencapai Rp412,5 triliun (APBN-P 2011).

Angka itu naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan anggaran transfer ke daerah pada 2005, yang hanya Rp150,4 triliun.

Namun bila dicermati, hari berganti hari kemampuan daerah dalam mengelola uang negara, baik uang dari pusat maupun yang bersumber dari daerah, tidak mengalami kemajuan berarti.

Besarnya dana yang dianggarkan ke daerah diharapkan dapat mendongkrak pembangunan, khususnya untuk peningkatan pelayanan publik. Misalnya, pendidikan, air bersih, listrik, dan penciptaan lapangan kerja. Jelas bahwa kunci keberhasilan pembangunan terletak pada optimalisasi anggaran daerah.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengakui dana transfer ke daerah, baik dari APBN maupun dari APBD, perlu dikelola seefisien mungkin.

Hal itu diamini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar Zul Evi Astar. “Tiap tahun gubernur selalu mengimbau agar (dalam membuat) program, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menghindari kegiatan

S

yang tidak efisien dan bisa membuat sektor riil bergerak,” ujarnya.

Salah satunya dengan menekan belanja pegawai.

Di Sumbar, lanjut Zul, hanya 25,96% APBD yang digunakan untuk belanja pegawai.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar per 23 Maret 2011, jumlah PNS di lingkungan Pemprov Sumbar sebanyak 8.848 orang.

“Sekitar 45,79% untuk belanja langsung atau pembangunan. Sisanya untuk belanja tidak langsung, pembiayaan, dan penyertaan modal,” kata Zul. Total keseluruhan dana APBN untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan di Sumbar sekitar Rp16,46 triliun. “Daya serap anggaran itu kita kontrol terus-menerus dan tiap tiga bulan dilakukan evaluasi. Target kita di akhir tahun di atas 90% terserap,” kata Irwan.

Pembangunan Sumbar juga digerakkan dana APBD yang pada 2011 berjumlah Rp2,198 triliun. Ketua DPRD Sumbar Yul Teknil mengatakan pembangunan di Sumbar tak cukup mengandalkan APBD saja. “Makanya, dana APBN punya pengaruh besar. Pascagempa 2009, pada 2010 pertumbuhan ekonomi Sumbar di atas rata-rata nasional karena pengaruh cairnya dana bantuan gempa,” ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi

Sumbar pada 2010 mencapai 5,93%, naik dari 2009 yang hanya 4,19%.

Ada daerah yang berhasil mengelola anggaran, ada juga yang masih jalan di tempat. Hal itu disebabkan kemampuan pengelolaan anggaran provinsi tidak semuanya merata. Di Papua Barat, misalnya, meski mendapatkan dana transfer ke daerah yang cukup besar, pembangunan di provinsi tersebut belum dirasa optimal karena buruknya pengelolaan anggaran.

Dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat

ke Papua Barat untuk tahun ini mencapai Rp2 triliun.

Selain itu, ada pendapatan asli daerah (PAD) Rp100 miliar, dana bagi hasil Rp491 miliar, dana alokasi umum (DAU) Rp700 miliar, dan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp21 miliar.

Dengan demikian, total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2011 Papua Barat berkisar Rp3,2 triliun.

Dari triliunan rupiah anggaran tersebut, sebagian kecil saja yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dalam APBD 2011, total anggaran

yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tidak lebih dari Rp150 miliar.

“Kita memang dapat dana otsus dan anggaran lainnya yang cukup besar. Tapi karena pengelolaannya belum bagus serta moral dari pengguna anggaran yang tidak baik, makanya dana tersebut belum menyentuh sampai ke lapisan bawah,” ujar Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Papua Barat Lasarus Indou.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2011, jumlah penduduk miskin di Papua

ANTARA/ARIEF PRIYONO

KEMISKINAN DI DAERAH: Adit (4) mengikuti orang tuanya saat memanen padi di sawah Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, beberpa waktu lalu. Karena kemiskinan membuat orangtua Adit membawanya bekerja di sawah.

Barat tercatat 249.840 jiwa atau sekitar 31,92% dari total penduduk provinsi itu. Data tersebut tentu sangat ironis, bila dibandingkan dengan limpahan anggaran yang dimiliki daerah itu.

Anggota DPRD Papua Barat Zulchaidir mengakui setiap tahunnya alokasi dana guna mengentaskan rakyat dari kemiskinan tidak pernah lebih dari 10% total anggaran daerah.

Selain karena minimnya anggaran, pengentasan kemiskinan di Papua Barat ternyata terkendala oleh sejumlah faktor, antara lain rendahnya koordinasi antara pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan yang ada di kabupaten/kota.

Berbeda dengan Sumbar dan Papua yang mendapatkan pundi-pundi yang besar dari pemerintah pusat, Bangka Belitung, provinsi yang memisahkan diri dari Sumatra Selatan pada 2000, mengaku mendapat dana transfer yang minim. “Bayangkan saja, di seluruh Indonesia, kita mendapatkan anggaran yang paling kecil,” kata Gubernur Bangka Belitung Eko Maulana Ali. Eko berharap pemerintah pusat melihat Bangka Belitung ini sebagaimana melihat provinsi-provinsi yang sudah tua, jangan hanya senang melihat Sumsel, Sumut, Sulut, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. “Kita berharap adanya keadilan dan pemerataan

pembangunan, jadi pusat jangan pilih kasih ke provinsiprovinsi tua saja,” pintanya.

Sanksi tegas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi menyatakan, beberapa tahun belakangan ini, persoalan pengelolaan keuangan daerah hampir sama. “Sejak 2001 sampai sekarang, pengelolaan anggaran belum optimal,” kata Agung.

Dengan dana transfer ke daerah yang meningkat tiap tahunnya, seharusnya daerah bisa meningkatkan pembangunan jauh di atas pencapaian yang ada saat ini.

“Masalah utama, anggaran di daerah habis untuk belanja pegawai, rata-rata 70% anggaran habis untuk bayar gaji.”

Anggaran untuk pembangunan hanya tersisa 30%. Karena itu, Agung meminta pemerintah menerapkan aturan baku yang mengatur belanja pegawai maksimal 50% dari APBD. “Itu harus jadi ketentuan nasional, selama ini belum ada aturan itu.”

Selain itu, pemerintah harus memberikan reward and punishment. Bagi daerah yang mampu mengelola anggarannya dengan baik, layak mendapatkan insentif fiskal. (SD/RF/OL-9) hendramakmur@ mediaindonesia.com

32

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Kepedulian Proton untuk Ibu Pertiwi

FOTO-FOTO: DOK PROTON

AKSI SOSIAL: Lewat Proton-Truly Caring, PT Proton Edar Indonesia aktif mendonasikan dana untuk aksi sosial.

GEN pemegang merek (APM) kendaraan Proton di Indonesia, PT Proton Edar Indonesia (PEI), terus menunjukkan kepeduliannya terhadap negeri tercinta.

Dalam tiga tahun terakhir, PEI sangat peduli terhadap kondisi pendidikan di Tanah Air. Pada tahun ini, di awal Ramadan, PEI mengawali kepeduliannya dengan semangat berbagi kepada Yayasan Al-Futuwwah.

Yayasan Pesantren Islam AlFutuwwah adalah sebuah yayasan yang berdiri pada 2000, awalnya merupakan pengajian yang mengambil segmen remaja di kawasan Cipete.

Dengan gigih, para pendirinya membangun yayasan Al-Futuwwah dengan tujuan membina masyarakat sekitar, terutama para anak-anak dan pemuda untuk belajar lebih lanjut tentang Islam. Selain itu, pesantren itu menekan pada pengembangan karakter sebagai generasi muda untuk memperbaiki kondisi hidup mereka di masa depan.

“Tahun ini adalah tahun terakhir bagi PEI untuk menuntaskan bantuan kepada Yayasan AlFutuwwah,” ungkap Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia

A

Gunther Scherz, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data PEI, dukungan Proton terhadap Yayasan AlFutuwwah dimulai sejak 2009 dengan bantuan pendidikan untuk 200 orang anak tingkat SD, SMP, dan SMA serta bahan bangunan.

Setelah itu hingga 2011, Proton berupaya membantu Yayasan Al-Futuwwah hingga tahap penyelesaian akhir bangunan pesantren, disertai fasilitas prasarana pembelajaran yang lebih lengkap.

“Kami bersyukur bisa mendapat kesempatan untuk membangun Yayasan Al-Futuwwah ini dari awal hingga penyelesaian tahap akhir. Dengan adanya tempat yang memadai, kami berharap anak-anak bisa belajar lebih baik sehingga menjadi calon anak-anak bangsa yang bermutu di masa depan,” kata Scherz.

Saat menanggapi hal itu, pendiri YPI BSC Al-Futuwwah Sanwani Na’im mengungkapkan bahwa di daerah Cipete Yayasan AlFutuwwah juga dikenal sebagai Yayasan Proton, karena kedekatan yang terjalin antara Proton dan Yayasan Al-Futuwwah selama beberapa tahun belakangan ini.

Secara umum, di bawah bendera Proton-Truly Caring, PEI telah mengadakan beberapa aksi bantuan

BUKA PUASA: Berbuka puasa bersama anak yatim menjadi kegiatan rutin PT Proton Edar Indonesia selama ramadan.

Dengan adanya tempat yang memadai, kami berharap anakanak bisa belajar lebih baik sehingga menjadi calon anakanak bangsa yang bermutu di masa depan.”

Gunther Scherz Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia sosial antara lain membantu korban gempa di Padang dengan mendonasikan tiga Proton Exora yang digunakan sebagai Puskesmas keliling (2009).

Donasi Selain itu, PEI mengadakan aksi donor darah untuk korban gempa pada 2009, aksi donor darah oleh karyawan Proton untuk membantu Palang Merah Indonesia (PMI) ketika kekurangan stok darah (Ramadan 2010), memberikan donasi kepada beberapa yayasan anak yatim dan bekerja sama dengan Maria Monique Foundation untuk menyumbangkan kursi roda kepada anak-anak cacat (2010), donasi kepada Yayasan Al-Futuwwah untuk pembinaan dan anak-anak yatim berbuka puasa ( 2009 & 2010), donasi

kambing untuk korban Idul Adha anak Pesantren di Gunung Merapi.

Dalam skala lebih luas, ungkap Scherz, PEI bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional di Hari Pendidikan Nasional 2011 juga mendonasikan 20 mobil dan 15 mesin ke SMK-SMK di Indonesia.

“Mesin tersebut dijadikan alat praktikum untuk siswa yang belajar di jurusan otomotif,” jelas Scherz.

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh dan Wakil Dubes Malaysia untuk Indonesia Syed Mohd Hasrin Teungku Hussin menyaksikan pemberian secara simbolis donasi mobil dan mesin Proton Wira, dari Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia Gunther Scherz kepada dua perwakilan SMK di kantor Kementerian Pendidikan Nasional pada saat peringatan Hari Pendidikan Nasional, Mei lalu.

Mohammad Nuh menyambut baik partisipasi pihak swasta, dalam hal ini PT PEI, untuk meningkatkan mutu pendidikan. “Ini adalah partisipasi nyata keikutsertaan pihak swasta di dalam memajukan dunia pendidikan, karena itu terbuka kesempatan bagi siapa pun untuk melakukan hal serupa,” katanya.

Selain itu, Mendiknas menambahkan bahwa peningkatan mutu SMK merupakan salah

satu dari lima prioritas program Kemendiknas, terkait dengan pendidikan vokasional. “Melalui sumbangan ini, kita berharap keterampilan peserta didik dalam mengenal dunia nyata terhadap apa yang akan digelutinya makin baik,” kata Mendiknas.

Beberapa waktu lalu, PEI juga turut mendukung acara Bakti Sosial Proton Club Indonesia yang diadakan di Yayasan Jabal Thariq di Subang, Jawa Barat.

Sumbangan yang diberikan yang berbentuk penyediaan air, bibit ikan Lele, pohon pala dan albassia guna memberikan pengetahuan ramah lingkungan, sekaligus memperdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Proton, didirikan pada 1983, merupakan produsen terbesar di Malaysia, dan produsen mobil terlengkap di Asia Tenggara.

Kepedulian Proton terhadap Indonesia memang tidak terlepas dari posisi produsen otomotif negeri jiran ini, yang memiliki sebaran pemasaran dari Inggris hingga Timur Tengah dan di seluruh Asia Tenggara dan Australasia, terutama di China dan Iran. Di sejumlah negara tersebut, Proton memproduksi mobil untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi konsumen.(S-25)

Pemudik pun Mendapat Layanan Lebih KOMITMEN untuk memberikan layanan lebih kepada pelanggan terus dicanangkan PT Proton Edar Indonesia (PEI), terlebih pada musim

FREDY

mudik dalam rangka perayaan Idul Fitri tahun ini.

“Proton mewujudkan komitmennya dalam memudahkan pelanggan, melalui program mudik asyik dan nyaman bersama Proton baik sebelum mudik dan saat mudik,” ungkap Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia Gunther Scherz, beberapa waktu lalu.

Program mudik asyik Proton, menurut Gunther, meliputi penyelenggaraan kampanye servis berkala untuk persiapan mudik Lebaran, yang dilakukan di 30 bengkel Proton di seluruh Indonesia.

“Di sejumlah bengkel ini kami menyediakan free general check up, diskon oli mesin 20%, dan

diskon harga suku cadang 15% (periode 8 hingga 20 Agustus 2011),” jelas Gunther.

Selain itu, PEI menyediakan pos jaga mudik 24 jam di tiga titik--

Cikampek, Puncak, dan Nagrek di Jawa Barat--bengkel siaga 24 jam, dan bengkel yang tetap buka di hari libur di sejumlah lokasi strategis pada jalur mudik.

“Program mudik asyik ini merupakan salah satu komitmen Proton guna memberikan jaminan purnajual dan wujud terima kasih Proton untuk pelanggan setia kami.

Harapan kami, program ini dapat membantu masyarakat Indonesia, khususnya para pengguna Proton, sehingga seluruh kegiatan menjelang dan setelah Lebaran berjalan lancar dengan perasaan senang dan tenang,” ujar Gunther.

Kepedulian terhadap layanan purnajual memang tidak hanya ditingkatkan Proton saat menyambut mudik Lebaran. Pada Mei lalu, Proton juga meluncurkan kampanye servis menarik, untuk semua pemilik mobil Proton di seluruh Indonesia.

Hal tersebut, jelas Gunther, merupakan komitmen PT PEI sebagai agen pemegang merek (APM) kendaraan Proton, untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan.

Proton percaya, untuk selalu memuaskan pelanggan, harus didukung pelayanan purnajual yang memadai sehingga mendukung rasa aman dan kenyamanan dalam

berkendara.

Khusus untuk pemilik mobil Proton, Mei lalu PEI juga sudah menawarkan general check up gratis, diskon oli mesin sebesar 20%, dan diskon untuk suku cadang sebesar 15% mulai 18 hingga 31 Mei 2011.

Ini, jelas Gunther, adalah waktu yang tepat bagi pengguna Proton yang akan melakukan perjalanan jauh bersama teman dan keluarga untuk mendapat diskon, sebab musim libur semakin dekat dan ramai.

“Kepercayaan dan kepuasan konsumen penting artinya bagi kami. Karena itu, Proton tidak berhenti untuk terus memberikan program-program yang dibutuhkan konsumen seperti kampanye servis ini. Kami berharap pengguna akan mengambil kesempatan karena kampanye ini terbatas waktunya,” kata Gunther.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau para konsumen untuk selalu melakukan servis berkala pada mobil mereka hanya di bengkel resmi Proton. Informasi mengenai bengkel resmi Proton bisa diperoleh di laman www.proton-edar.co.id atau dengan menghubungi +6221 7392268 ext 223.

Hadiah Lebaran Selain memberikan layanan bagi

para pemudik, menjelang Lebaran tahun ini Proton memberikan hadiah lebih awal. Bagi para pembeli Proton selama periode 1 Agustus hingga 30 September 2011, Proton memberikan hadiah khusus, yakni dua tiket menonton langsung pertandingan F1 di Abu Dhabi.

Konsumen yang membeli mobil Proton pada periode tersebut, jelas Gunther, akan diberi formulir yang berisi pertanyaan mudah tentang Proton.

“Di dalam formulir tersebut pembeli juga akan dimintai tanggapan atau alasan mereka ketika memutuskan untuk memilih Proton sebagai kendaraan pribadi maupun keluarga,” ungkapnya.

Pendapat terbaik, tambah Gunther, akan memenangi tiket F1 ke Abu Dhabi lengkap dengan akomodasi dan uang saku. ”Dalam menyambut Lebaran kali ini, kami mengharapkan konsumen dapat memanfaatkan momentum ini sebaik mungkin untuk mendapatkan kendaraan yang mempunyai valuefor-money yang tinggi. Kami pun berharap jawaban yang kami terima tentang para konsumen memilih Proton sebagai kendaraan mereka akan menjadi acuan bagi Proton untuk menjadi lebih baik lagi,” ujar Gunther. (S-25)

INDONESIA SEJAHTERA

34

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Berlomba

Undang Investor Berbagai kemudahan dijanjikan para pengelola di daerah untuk menarik investasi.

VOUCKE LONTAAN ALAM pembangunan satu daerah, tidak dimungkiri bahwa yang sangat berperan ialah swasta (sektor privat) ataupun badan usaha milik negara dan daerah.

Hal itulah yang membuat para kepala daerah berlomba mengundang investor untuk menanamkan modal mereka. Bahkan, hampir semua pemerintah daerah mengaku menjanjikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang akan menanamkan uang mereka di daerah yang mereka pimpin.

Contohnya, pemerintah Aceh akan memberikan jaminan dan kepastian berupa peraturan kepada setiap investor yang akan berinvestasi di berbagai sektor usaha di provinsi itu.

“Kami sudah mempersiapkan sejumlah peraturan yang bertujuan untuk memudahkan investor selama menjalankan usahanya di Aceh,” kata Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Banda Aceh, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Provinsi Aceh telah menyiapkan empat aturan hukum investasi untuk memudahkan investor.

Aturan hukum itu, pertama Qanun (Perda) Aceh Nomor 5/2009 tentang Penanaman Modal. Kedua, Peraturan Presiden Nomor 11/2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Badan/

D

Institusi di Luar Negeri.

Ketiga, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS). Keempat, ialah peraturan Gubernur Aceh tentang penanaman modal dan rencana umum penanaman modal di provinsi itu. ‘’Peraturan hukum tersebut saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

Perangkat hukum itu penting dalam upaya mendorong percepatan investasi di Aceh,’’ kata Gubernur, menambahkan.

Satu pintu Untuk menarik investasi, Pemprov Sulawesi Utara mulai menerapkan program pelayanan perizinan satu pintu.

Dengan kehadiran pelayanan satu pintu, diharapkan tidak ada sistem birokrasi dalam lingkungan pemerintahan yang menyusahkan siapa pun yang hendak berusaha di daerah, dan itu perlu dilakukan sosialisasi terus-menerus.

Asisten Administrasi Umum Pemprov Sulut Gammy Kawatu menyatakan kebijakan itu menjawab keluhan para pelaku usaha terkait dengan pengurusan izin usaha yang dinilai sangat sulit dan berbelit-belit.

“Kemudian sering kali tidak adanya durasi waktu kepastian penyelesaian izin, serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan izin yang membuat investor lari dari daerah ini,” ujarnya.

Kawatu menjelaskan, sebelumnya ada 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang selama ini memiliki kewenangan untuk menandatangani perizinan. Namun, ke depan itu tak berlaku lagi karena semuanya sudah diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT).

Di sisi lain, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengakui peran swasta sangat besar dalam membangun daerahnya.

Bahkan, sebagai penyangga ibu kota negara DKI Jakarta, industri swasta di Provinsi Banten berperan besar. ‘’Banyak industri tumbuh besar di sini, dan usaha tidak akan berkembang maju bila kami, pihak pemerintah, tidak memberi kemudahan, yang antara lain dalam bentuk aturan atau pun dalam bentuk lain,’’ ujar Ratu Atut.

Ia menambahkan, selain swasta, termasuk usaha menengah kecil dan koperasi, badan usaha milik negara, atau daerah, juga sangat berperan dalam pembangunan di daerahnya.

“Selain memiliki nilai bisnis, BUMD sebagai sebuah perusahaan milik pemerintah daerah juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah, khususnya untuk ikut aktif meningkatkan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat memberikan efek multidimensi bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) membuka keran cukup besar bagi swasta untuk berkiprah dalam semua sektor pembangunan. Kemudahan diberikan agar swasta mau berkiprah dalam pertumbuhan ekonomi di daerah itu.

Tak mengherankan bila dalam masa kepemimpinan Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf ini sejumlah konsep dibuat dan menjadi prioritas. ‘’Dengan keterbatasan APBD Jatim, sudah barang tentu diperlukan peran dari pihak swasta. Karena itu, perlu mendorong pihak swasta agar tidak ragu dalam membangun infrastruktur atau industri di Jatim,’’ kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim Rasiyo di Surabaya, kemarin.

Berambisi Jadi Sentral Perdagangan di Tanah Air

I

ngan tingginya tingNVESTASI kat perekonomian merupakan suatu daerah, pemsalah satu bangunan bisa dikakekuatan takan sukses. Sebab, penting untuk lanjutnya, jantung mengakselerasi pembangunan ialah pembangunan ekonomi yang didaerah. Untuk topang uang sebagai menggenjot intulang belakangnya vestasi, Pemedan fisiknya ialah rintah Provinsi entrepreneurship.

(Pemprov) Jawa Terus meningTimur akan fokus DOK HUMAS PEMPROV JATIM katnya angka perpada tiga hal, tumbuhan ekonomi yakni transparansi Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo berdialog dengan pedagang.

Jatim semestinya proses perizinan, perbaikan pelayanan birokrasi, dan percepatan pem- makin membuka peluang usaha bagi para pengusaha muda. Di sisi lain, pemprov terus melakukan berbagai bangunan infrastruktur.

Hal itu dikatakan Gubernur Jawa Timur Dr H Soekar- upaya untuk menciptakan iklim kondusif untuk beruwo pada sebuah kesempatan di Surabaya, beberapa saha. Di antaranya melakukan lima penguatan, yakni waktu lalu. Menurut lelaki yang lekat dengan sapaan perbaikan pelayanan perizinan, kemudahan mengakses Pakde Karwo itu, prospek investasi di Jatim sangat pasar, permodalan, pengadaan bahan baku, dan ketersebagus. Pada 2010, kontribusi produk domestik regional diaan tenaga terampil.

Untuk itu, Soekarwo berharap Hipmi ikut mengbruto (PDRB) Jatim terhadap perekonomian nasional mencapai 15,41%, sedangkan pada triwulan pertama gairahkan investasi di Jatim dan menciptakan lapangan kerja. Caranya dengan melakukan terobosan baru dalam 2011 sudah pada posisi 15,55 %.

Meski angka tersebut masih di bawah Provinsi DKI penciptaan industri kreatif yang mampu memberi nilai Jakarta yang mencapai 17,81 % pada 2010 dan 17,82 % tambah pada perekonomian sehingga dapat meningkatpada triwulan pertama 2011, pencapaian itu jauh lebih kan daya saing pada skala regional dan global.

“Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov Jatim baik ketimbang Jawa Barat yang stagnan, yaitu 14,49 % akan bekerja sama dengan Kadin untuk memberi pada 2010 dan 14,49 % pada triwulan pertama 2011.

Adapun pendapatan per kapita masyarakat Jatim pelatihan dan pendidikan bagi pengusaha muda sesuai pada 2010 mencapai US$2.500. Belakangan malah sudah bidang usahanya,” pungkasnya. (S-25) berkembang menjadi US$3.000. Pada 2013, pendapatan Struktur PDRB Jawa Timur per kapita diperkirakan naik menjadi US$4.000. (persen) PDRB Jatim pada 2010 sudah mencapai Rp778,455 triliun. Sementara pada 2012, angka tersebut diprediksi Triwulan Triwulan Triwulan Lapangan Usaha 2010 mengalami kenaikan menjadi Rp1.023 triliun dan I 2010 IV 2010 I 2011 Rp1.500 triliun pada 2013. Itu artinya, sama dengan (1) (2) (3) (4) (5) pertumbuhan $US4.500 per kapita.

15,75 18,70 13,06 19,08 1. Pertanian Menurut ahli ekonomi Rhenald Kasali, bila penda- 2. Pertambangan dan 2,19 2,05 2,31 2,05 patan per kapita masuk angka US$3.000, daerah Penggalian tersebut sudah matang dan potensial dalam bidang 3. Industri Pengolahan 27,49 27,22 28,39 26,58 perekonomian.

4. Listrik, Gas, dan Air 1,51 1,52 1,43 1,44 Ketika berbicara di depan para pengusaha muda Bersih yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda 5. Bangunan 4,50 4,08 4,59 4,13 Indonesia (Hipmi) Jatim, Soekarwo mengatakan agar 6. Perdagangan, Hotel, 29,47 28,58 30,17 28,98 para pengusaha muda belajar dari pengusaha China. Itu dan Restoran karena China, yang dulunya terisolasi, saat ini terbukti 7. Pengangkutan dan 5,52 5,04 5,89 5,40 bisa mengalahkan Amerika dalam perdagangan.

Komunikasi “Pada 2013 pengusaha Jatim harus mampu me- 8. Keuangan, Perse4,89 4,85 4,92 4,83 waan, dan Jasa ngalahkan pengusaha Jakarta. Pada tahun itu juga Jatim Perusahaan harus menjadi sentral perekonomian dan perdagangan 9.

Jasa-Jasa 8,68 7,96 9,25 7,51 di Indonesia,” tandasnya.

100,00 100,00 100,00 100,00 Ia menambahkan, kaum muda harus berani bertarung PDRB dalam kancah perekonomian dan perdagangan. De- Sumber : BPS Jawa Timur 2011

ANTARA/YUDHI MAHATMA

PRODUKSI TV: Pekerja menyelesaikan perakitan panel TV LED di kawasan industri Cibitung Bekasi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Sejumlah pemerintah daerah berupaya mengundang investor untuk menanamkan modal di daerah mereka.

Sampai dengan Oktober 2010, total nilai investasi di Jatim telah mencapai Rp153 triliun. ‘’Dari total investasi itu, sebesar 92,74% adalah dari pihak swasta, sedangkan dari APBD Jatim hanya masuk 7,26%,’’ katanya.

Dengan melihat kondisi itu, ujar Rasiyo, swasta akan terus didorong agar mau berperan aktif di setiap pembangunan. ‘’Pemprov Jatim memberikan garansi bagi

investor yang akan menanamkan modalnya di Jatim.’’

Ia mengutarakan salah satu garansi itu ialah kemudahan perizinan. Di Jatim kini prosedur perizinan dengan sistem satu atap melalui Pusat Perizinan Terpadu (P2T), yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal. (WB/Ant/N-1) faishol@mediaindonesia.com

Percaya Diri dengan APBD Rp9 Triliun JAWA Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Jawa Barat, yakni di atas 37 juta jiwa.

Kini, Jatim terus mengembangkan potensi sebagai provinsi paling dinamis di Indonesia. Program ABPD untuk rakyat menjadi jargon duet Gubernur Soekarwo dan Wakil Gubernur Saifullah Yusuf yang kini sudah tiga tahun memimpin provinsi ini.

Pada tahun anggaran 2011, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinsi ini diproyeksikan sebesar Rp9,636 triliun. Anggaran tersebut lebih besar daripada anggaran reguler pada 2010, yaitu Rp7,397 triliun, atau naik sebesar Rp2,239 triliun atau sekitar 30,27%.

Kekuatan APBD Jawa Timur dianggap paling fantastis. Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan kekuatan APBD itu sebagian besar untuk kesejahteraan rakyat. ‘’Masih banyak pos di APBD yang sebagian besar untuk rakyat karena sejak awal komitmen kita meng-

gunakan APBD untuk rakyat,’’ kata Soekarwo.

Ide dasar rumusan ‘APBD untuk rakyat’ itu, diakui Soekarwo, berdasarkan kondisi nyata masyarakatnya. Sebanyak 63% penduduknya mengantungkan kehidupan di sektor pertanian.

Untuk itu, pembangunan ke depan lebih difokuskan pada agroindustri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerahnya. ‘’Kalau tidak ada alternatif dalam perekonomian dan bisnis di Jatim, sulit mengurangi angka kemiskinan. Karena itu, APBD untuk rakyat tetap menjadi komitmen Pemprov Jatim,’’ tandasnya.

Dengan ‘APBD untuk Rakyat’ sebagai jargon jitu pasangan tersebut, berbagai program pun disusun guna menyejahterakan rakyat.

Salah satunya di bidang kesehatan.

Nantinya masyarakat miskin akan mendapatkan pengobatan gratis di tingkat puskesmas ke bawah, seperti

puskesmas pembantu dan posyandu. Bukan cuma itu, rakyat miskin pun akan mendapatkan pengobatan gratis di tingkat puskesmas ke atas, seperti rumah sakit.

Adapun bidang pendidikan diarahkan pada sekolah atau pendidikan gratis di tingkat SD, SMP atau sanawiyah dan ibtidaiah. Selain itu, ada pelayanan pendidikan satu atap yang dikelola Dinas Pendidikan dan Departemen Agama (Depag) Jatim. Dana untuk pendidikan tersebut diambil dari 20% APBD. Program lainnya yang sedang dibahas Pemprov Jatim ialah pembukaan lapangan kerja, penanganan pengangguran, pertanian, dan pembangunan di tingkat perdesaan. ‘’Itu baru sebagian program yang menjadi andalan, masih banyak program lain yang semuanya untuk kesejahteraan rakyat Jawa Timur,’’ tandas Soekarwo. Ia pun optimistis pertumbuhan ekonomi Jatim sampai akhir tahun akan mencapai 7,3%7,4%. (S-25)

Bersiap Menuju Pasar Bebas DIBUKANYA perdagangan bebas dunia membuat persaingan antarnegara makin kompetitif. Jawa Timur (Jatim), salah satu provinsi yang dinamis dalam perdagangan, sejak awal siap menghadapi perdagangan bebas tersebut.

Produk-produk dari Jatim sebenarnya tidak akan kalah dari luar negeri.

Perdagangan bebas pada 2015 antara negara ASEAN dan China ditanggapi positif oleh pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Terlebih, mayoritas produk yang dihasilkan negara-negara anggota ASEAN bersifat saling melengkapi.

Dalam hal ini, Jatim merupakan salah satu sentra industri di Indonesia, khususnya di bidang produksi pertanian, industri berat, dan sektorsektor manufaktur lain seperti industri pengolahan, perikanan, dan pertanian.

Berbagai daerah di provinsi ini-yang memiliki komoditas atau produk unggulan--bisa berharap pada peningkatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB)

apabila daerah-daerah tersebut mampu menghasilkan produk yang siap diekspor ke negara-negara ASEAN. Dalam era perdagangan bebas, pemerintah berkewajiban melindungi produk-produk yang dihasilkan warganya. Perlindungan diberikan agar produk-produk tersebut bisa berkompetisi. ‘’Caranya dengan memberikan subsidi suku bunga agar cost produksinya turun, nilai tambahnya diperkuat, dan bila tidak punya akses modal diberi jaminan agar bisa mendapatkan modal cukup untuk berusaha,’’ kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, beberapa waktu lalu.

Untuk keperluan itu, Jatim sudah memelopori hal tersebut melalui jaminan kredit daerah (jamkrida). Langkah ini telah diapresiasi pemerintah Jepang. Dengan program jamkrida, semua punya kesempatan untuk mendapatkan modal usaha. ‘’Ini merupakan salah cara untuk memberikan dukungan kepada pengusaha agar bisa lebih kompetitif.

Selain itu, untuk mempermudah akses perlu percepatan pembangun-

an infrastruktur. Dengan didukung program itu, para pengusaha bisa lebih kompetitif,” paparnya.

Tidak hanya perdagangan luar negeri, Pemprov Jatim pun berupaya menggenjot perdagangan antarpulau dan antarprovinsi.

Caranya dengan membuka perwakilan perdagangan di enam provinsi. Keenam provinsi tersebut ialah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. ‘’Perwakilan perdagangan tersebut berfungsi untuk meningkatkan promosi, serta mendata jumlah barang-barang yang didistribusikan dan berasal dari Jatim,’’ paparnya.

Di setiap provinsi, perwakilan perdagangan melibatkan pengusaha asal Jatim dan lokal. Strategi tersebut dilakukan agar jaringan bisnis atau perdagangan terus terjalin dengan baik. “Harapannya, pengusaha UKM Jatim bisa dengan mudah mengetahui barang apa yang dibutuhkan di provinsi tersebut,” pungkasnya.

(S-25)

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

35

Melanjutkan Misi Gapai Kesejahteraan Rakyat

H

AMPIR satu abad sejak didirikan pada 1912, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 berkomitmen untuk terus meneruskan visi dan misi pendirinya.

Visi turut serta dalam menyejahterakan rakyat tersebut menjadi wujud partisipasi dalam pembangunan melalui asuransi jiwa.

Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 Dirman Pardosi mengungkapkan misi perusahaan didasarkan pada cita-cita tiga pendiri Bumiputera yang merupakan guru-guru pada jaman Hindia Belanda.

Dengan mengemban misi itu, AJB Bumiputera bukan sekadar menyediakan pelayanan dan produk jasa asuransi jiwa. Perusahaan juga menyelenggarakan pendidikan untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan kepada pemegang polis.

“Misi pendiri kita lanjutkan, bagaimana kita ikut bertanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menjamin keberlangsungan pendidikan masyarakat, dengan menyediakan asuransi pendidikan,” ujar Dirman Pardosi kepada Media Indonesia, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Saat ini, sebanyak 60% pangsa pasar AJB Bumiputera 1912 adalah produk asuransi pendidikan, yang terdiri dari Mitra Beasiswa, Mitra Cerdas dan Mitra Iqra’.

Dalam upaya menyejahterakan rakyat, AJB Bumiputera 1912 tidak hanya menyediakan produk asuransi pendidikan. Berbagai produk yang terkait asuransi jiwa dikemas dalam tiga lini bisnis, yaitu asuransi jiwa perorangan, asuransi jiwa kumpulan dan asuransi jiwa syariah.

Asuransi jiwa perorangan diperuntukan bagi individu yang ingin memiliki perlindungan baginya maupun keluarganya. Asuransi jiwa kumpulan diperuntukkan untuk suatu lembaga atau kumpulan orang dengan jumlah tertentu, yang memerlukan perlindungan tertentu bagi tertanggung. Perlindungan diberikan terhadap kerugian finansial yang disebabkan oleh risiko tertentu yang mungkin menimpa. Risiko yang ditanggung bukan hanya risiko kematian tetapi

Misi pendiri kita lanjutkan, bagaimana kita ikut bertanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Salah satunya dengan menjamin keberlangsungan pendidikan masyarakat, dengan menyediakan asuransi pendidikan.”

Dirman Pardosi

Direktur Utama AJB Bumiputera 1912 juga cacat karena kecelakaan dan kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun, sesuai dengan perjanjian di awal kontrak. Sedangkan asuransi jiwa syariah diperuntukkan bagi individu maupun kelompok yang menginginkan perlindungan individu maupun kelompok yang dikelola secara syariah.

Tidak sulit Di sisi lain, AJB Bumiputera 1912 berusaha untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pemegang polis. Mulai dari prospecting, yakni pendekatan pertama untuk mengajak masyarakat berasuransi, sampai penerbitan polisnya dan pelayanan penagihan preminya.

“Banyak orang yang mengatakan sulit untuk memperoleh klaim, giliran masuk asuransinya dibujuk-bujuk, itu yang sering kita dengar.

Ini mengakibatkan masyarakat kita jadi takut berasuransi,” jelasnya.

Padahal, pelayanan klaim akan dengan serta merta terpenuhi jika sesuai persyaratan dan persyaratan itu tidak sulit.

Pertama, harus ada pembuktian bahwa polis yang dimiliki valid, artinya pemegang polis membayar polis secara aktif. Kedua, adanya pembuktian bahwa peristiwa yang menimpa pemegang polis itu valid.

“Sepanjang bisa dibuktikan kita pasti akan bayar. Jadi tidak ada statement yang mengatakan susah klaim, tidak pernah kita persulit. Yang penting harus penuhi syarat,” tegasnya.

Demi memperluas pelayanan, AJB Bumiputera 1912 berencana akan meluncurkan asuransi unitlink untuk menyasar pangsa pasar menengah ke atas.

Meskipun belum memasarkan produk unitlink dan juga bancassurance, AJB Bumiputera 1912 mampu meraih 10% pangsa pasar. Selain itu, perusahaan asuransi yang dibangun dengan prinsip gotong royong ini memiliki jumlah tertanggung paling banyak, yakni 7 juta jiwa.

Tahan asing Dirman memaparkan meskipun industri asuransi sangat kompetitif, pihaknya optimistis mampu berkompetisi dengan perusahaan asuransi lain, baik lokal maupun asing.

Hingga semester I 2011 perusahaan yang dipimpinnya tumbuh positif. Dari segi premi mencapai Rp2,5 triliun atau naik 10% ketimbang periode yang sama pada 2010.

Sebagai perusahaan asuransi lokal pertama yang berdiri ketika di Indonesia memasuki zaman menuju kemerdekaan, Dirman menegaskan AJB Bumiputera 1912 akan terus menjaga nasionalisme. Itu termasuk mempertahankan usaha di tengah serbuan asing.

“Ada pertangungjawaban moral bagi saya dan staf bagaimana mengembangkan perusahaan lokal ini. Supaya perusahaan asuransi kita bisa berkembang, bisa kuasai paling tidak 80% bisnis di Indonesia. Jangan dibalik.”

Ditegaskan oleh Dirman, seyogyanya perusahaan lokal harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan pengelolaan yang baik maka keuntungan yang didapat pun akan tinggal di negara sendiri. (*/E-25)

PEMBENTUKAN PGHB: Peserta Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) berfoto bersama seusai rapat pembentukan OL Mij PGHB pada 12 Februari 1912, yang sekarang bernama AJB Bumiputera 1912. Para pendiri duduk paling depan (di belakang papan berwarna putih).

FOTO-FOTO: DOK AJB BUMIPUTERA 1912

BELAJAR ILMU AKTUARIA: Pada 1950-an Bumiputera mengirimkan tiga pegawainya untuk belajar ilmu aktuaria ke Amerika Serikat, yaitu F Soediono, Hattari, dan M Hasyim.

36

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Saatnya Bangun

Daerah Tertinggal

Perubahan itu sebuah keniscayaan dan tahun ini menjadi momentum penting bagi 102 daerah tertinggal guna mengubah nasib mereka.

Nothing is impossible!

AMALIA SUSANTI EMBANGUN daerah tertinggal hingga menjadi daerah maju tentu bukan perkara mudah.

Hal itu karena daerah tertinggal penuh dengan permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik.

Seperti yang dialami sejumlah daerah yang secara geografis terisolasi dan terpencil, seperti daerah perbatasan antarnegara, pulau kecil, pedalaman, daerah rawan bencana, dan daerah pascakonflik.

Data rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2010-2014 menunjukkan, terdapat 183 kabupaten yang masuk kategori daerah tertinggal berdasarkan perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas,

M

dan karakteristik daerah. Permasalahan yang kerap dihadapi daerah tertinggal beragam, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi.

Seiring dengan berjalannya waktu, menurut Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini, saat ini jumlah daerah tertinggal sudah semakin berkurang. “Hingga Juni 2011, tersisa 102 kabupaten di Indonesia yang masih dalam kategori daerah tertinggal,” kata Helmy, belum lama ini.

Sebanyak 70% dari 102 daerah tertinggal di Indonesia tersebut terdapat di kawasan Indonesia Timur. Akan tetapi, imbuh Helmy, daerah yang masuk kategori daerah tertinggal juga terdapat di Provinsi Jawa Timur (Jatim), meliputi Situbondo, Bondowoso, Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan. “Ditargetkan, dua daerah yang tertinggal di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, akan

ANTARA/HERMANUS PRIHATNA

BANGKIT: Belitung merupakan salah satu daerah tertinggal yang mulai bangkit lewat kebangkitan industri pariwisatanya. meninggalkan status itu dalam beberapa tahun ke depan,” ucapnya.

Salah satu daerah yang berhasil menanggalkan status daerah tertinggal ialah Kabupaten Belitung Timur. Sejak awal 2010, Belitung Timur resmi dikeluarkan dari daftar daerah tertinggal karena kondisi infrastruktur, ekonomi, dan kondisi sosial di daerah tersebut dianggap sudah tak lagi tertinggal.

Perubahan yang terjadi di Belitung Timur bermula dari booming film Laskar Pelangi produksi Miles Films dan Mizan Production, yang diangkat dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata.

Berkaca dari keberhasilan Belitung Timur itulah, Helmy berharap agar seluruh daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal dapat mencontohnya. Ia mengatakan, membangun sebuah kawasan ternyata tidak harus selalu mengandalkan dana dan kekayaan sumber daya alam yang ada. Karya kreatif, seperti sastra,

terbukti menjadi oase perubahan baru bagi daerah yang benar-benar mau maju.

Spesialisasi Asisten Deputi Urusan Pengembangan Komoditi Unggulan Rusnadi Pandjung menambahkan, potensi unggulan daerah merupakan upaya untuk menemukan daya ungkit, sebagai syarat berjalannya akselerasi pembangunan daerah. Juga, pengembangan daerah pada tahap efisiensi guna meraih keunggulan komparatif dan kompetitif.

“Dengan begitu diharapkan terdapat spesialisasi industri di setiap wilayah di daerah tertinggal yang dapat meningkatkan skala ekonomi dan produktivitas industri, yang akhirnya meningkatkan daya saing,” ujar Rusnadi.

Program produk unggulan kabupaten (prukab) yang digalakkan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) merupakan program pengentasan daerah

tertinggal yang mendorong kabupaten tertinggal untuk fokus mengembangkan satu produk unggulan di daerah masingmasing. Program ini efektif dilaksanakan sejak awal 2011 lalu di 50 kabupaten tertinggal dan hasilnya diharapkan sudah terlihat pada akhir tahun.

Beberapa produk unggulan yang dikembangkan, antara lain, rumput laut olahan di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, buah pala di Kabupaten Fakfak, bawang di Kabupaten Donggala, dan sapi di Nusa Tenggara Barat.

Namun, Rusnadi menekankan prukab tidak dapat dilakukan hanya oleh satu sektor utama. Dengan kata lain, program ini juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor termasuk dunia usaha, baik BUMN maupun swasta domestik dan asing. (S-6) amalias@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

BINA SARANA INFORMATIKA

Terus Berkarya di Dunia Pendidikan Indonesia

liknya, dengan alasan itulah, lahir BCC yang berfungsi menyalurkan alumni untuk masuk dunia industri atau usaha.

“BSI tidak ingin ikut dalam memperbanyak jumlah pengangguran di Indonesia. Kami berikan jalan untuk mempermudah lulusan kami bekerja,” ucap Naba.

Seperti diungkapkan salah satu lulusan BSI tahun 2008 jurusan broadcasting Bunga Nastiti.

Ia mengatakan BCC dengan segala kegiatannya membuat mahasiswa lebih siap memasuki dunia kerja.

“Bagi para mahasiswa BSI ataupun calon mahasiswa BSI, jangan lupa untuk mengikuti berbagai kegiatan yang dilaksanakan BCC, baik dalam persiapan ataupun tahap penempatan karier,” kata lulusan BSI yang kini menjadi staf redaksi di salah satu surat kabar elektronik terkemuka itu.

37

masyarakat sebagai lembaga pendidikan berkualitas, ujar Naba, BSI telah mempersiapkan manajemen yang solid sehingga BSI hingga saat ini mampu dinilai positif oleh masyarakat, bahkan telah mampu bersaing dengan universitas lain, khususnya di bidang teknologi informasi.

Dengan rangkaian prestasi yang telah dicapai, sambung Naba, BSI tidak serta-merta berpuas diri. “Masih banyak PR yang perlu diselesaikan BSI untuk mencapai prestasi lebih tinggi lagi dalam berperan mencerdaskan bangsa,” ucapnya.

Tersebarnya kampus BSI di Pulau Jawa, dengan harga yang relatif murah, membuat BSI mampu bersaing dengan berbagai PTS dan menyerap ribuan mahasiswa yang nantinya akan menjadi para profesional ataupun entrepreneur.

Keinginan untuk memberikan pendidikan

Menjelang usianya yang ke-23, BSI telah menghadirkan gebrakan pendidikan murah, tapi tetap berkualitas.

HAFIZD MUKTI AHMAD ENDIDIKAN murah dengan kualitas wahid menjadi incaran setiap orangtua bagi putra-putri mereka. Kendati begitu, tidak banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang menghadirkan dua variabel tersebut secara bersamaan.

Lembaga pendidikan tinggi Bina Sarana Informatika atau yang lebih dikenal dengan BSI ternyata bisa memberikan inspirasi bagi lembaga-lembaga pendidikan lain untuk mencapai penanganan kebodohan yang ada di Indonesia.

“Tekad yang kuat untuk memerangi dan memberantas kebodohan merupakan hal mendasar yang menjadi alasan lembaga pendidikan BSI didirikan,” ujar Direktur BSI Naba Aji Notoseputro saat diwawancarai Media Indonesia, beberapa waktu lalu.

Menjelang usianya yang ke-23, imbuhnya, BSI telah menghadirkan gebrakan pendidikan murah, tapi tetap berkualitas dengan mengedepankan sisi teknologi informasi.

Menurut Naba, saat ini hampir semua kegiatan pendidikan yang dilakukan di setiap kampus BSI telah berbasis teknologi informasi yang dinilai menjadi modal utama untuk bisa maju pada zaman seperti ini.

P

Dengan status ‘akreditasi B’ yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional, BSI kini telah memiliki sekurangnya 60 ribu mahasiswa yang tersebar di seluruh kampus BSI di Indonesia. “Saat ini BSI telah memegang enam rekor Muri (Museum Rekor Indonesia). Ini merupakan sebuah jaminan eksistensi dan diakuinya BSI dengan lembaga pendidikan lain,” kata Naba.

Ia menuturkan, slogan ‘Kuliah? BSI Aja’ yang digaungkan oleh BSI kiranya menjadi solusi bagi masyarakat yang mencita-citakan layanan pendidikan murah berkualitas yang mengembangkan hard dan soft skill. Tidak hanya menggenjot kemampuan akademis, pihak BSI pun menerapkan pengembangan bakat lewat berbagai unit kegiatan mahasiswa yang ada di kampus tersebut.

Bahkan, untuk urusan kualitas pengajar, dirinya yakin semua staf pengajar atau dosen telah berada pada level strata II pada 2014 mendatang. “Saat ini dosen S-2 di BSI telah mencapai 50% dan diharapkan 2014 nanti semua dosen kita berstatus S-2,” pungkasnya.

Ciptakan pengusaha muda Sumbangan lain yang coba BSI berikan bagi bangsa ini ialah membuka peluang kerja sebanyak-banyaknya minimal bagi setiap lulusan BSI. Sebab, BSI tidak hanya menciptakan tenaga-tenaga profesional

andal, tapi juga menciptakan para pengusaha muda.

Entrepreneurship atau kewirausahaan merupakan salah satu mata kuliah andalan BSI dengan pendidikan serta pola pikir untuk membuka lapangan kerja dan tidak melulu sebagai pencari kerja.

Ditegaskan Naba, BSI tidak hanya kuat dalam pendidikan entrepreneurship, tapi BSI fokus juga untuk memberikan layanan terbaik bagi para mahasiswa yang berniat untuk menjadi tenaga profesional. “Antara pendidikan entrepreneur dan profesional, BSI punya kualitas yang sama kuat,” pungkasnya.

Keseriusan BSI untuk tidak menjadi penyumbang angka pengangguran di Indonesia bisa dilihat dari kehadiran BSI Career Center (BCC) dan BSI Entrepreneur Center (BEC). Dua institusi itu bertugas menyalurkan bakat dan keinginan mahasiswa.

Bagi yang memiliki jiwa wirausaha, BEC siap membantu dan memberi kemudahan untuk menjadi entrepreneur sejati.

Bagi yang memiliki jiwa profesional, BCC siap menyalurkan mahasiswanya kepada ribuan perusahaan yang percaya akan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan BSI. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tegas Naba, BSI juga tidak serta-merta mencari keuntungan dengan menampung mahasiswa sebanyak-banyaknya, tapi lepas tangan setelah mereka lulus. Seba-

FOTO-FOTO: DOK BSI

LENGKAP: Berbagai sarana dan fasilitas yang disediakan BSI untuk menciptakan tenaga-tenaga profesional.

Kunci sukses Tentu saja, untuk bisa bertahan sampai 23 tahun, tidaklah mudah bagi BSI. Naba mengungkapkan kunci kesuksesan BSI terletak dalam sumbangsihnya terhadap dunia pendidikan Indonesia.

Ia membeberkan pentingnya pendidikan perlu ditanamkan pertama di setiap individu yang hendak mengelola pendidikan itu sendiri.

Selain itu, buatlah komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan riil masyarakat Indonesia itu seperti apa. “Murah, dan berkualitas tentunya,” sebut Naba.

BSI pun rajin membuka dan menjaga jaringan dengan pelaku industri yang nantinya bisa menjadi mata rantai untuk menyalurkan lulusan BSI. Itulah yang kemudian menjadi keunggulan tersendiri dari BSI, yang para mahasiswanya minimal bisa melakukan magang di perusahaan yang menjadi partner BSI. Untuk memberikan kepercayaan bagi

hingga pelosok desa menjadi salah satu fokus utama BSI, saat ini. Pendidikan, ujar Naba, tidak hanya milik orang-orang kota, tapi juga menjadi hak semua manusia. Kelebihan lain yang dimiliki BSI, kata Naba, ialah kuatnya ikatan alumni BSI. Perjalanan panjang yang ditempuh tidaklah sia-sia. BSI tidak lagi hanya perguruan tinggi yang mengajarkan bidang komputer, tetapi juga bidang-bidang ilmu lainnya. Pada tahun akademik 2002/2003, BSI mendirikan dua akademi baru, yaitu Akademi Bahasa Asing Bina Sarana Informatika (ABA BSI) dan Akademi Komunikasi Bina Sarana Informatika (Akom BSI).

“Jika diibaratkan, BSI itu ibarat sebuah supermarket. Anda tinggal memilih mau jenis ilmu dan jurusan seperti apa yang Anda ingin geluti, di BSI tersedia,” tutup Naba, di akhir wawancara. (S-6) hafidz@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

38

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Menuju Tercapainya Target Pendidikan Dasar Target pemenuhan pendidikan dasar sesuai dengan MDGs sudah dalam jalur yang benar. Namun hambatan pembiayaan, budaya, dan sarana tetap wajib dibenahi.

SYARIEF OEBAIDILLAH ETELAH menjadikan wajib belajar 6-9 tahun sebagai program pemerintah sejak 1984, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) menyatakan indikator sasaran pembangunan pendidikan dapat tercapai, termasuk penyelesaian pendidikan dasar. ”Kita sudah on the track, telah menjalankan program pendidikan dasar tersebut, jadi kami optimistis tercapai sesuai dengan MDGs (millenium development goals),” kata Menteri Pendidikan Nasional M Nuh kepada Media Indonesia, di Jakarta, Jumat (12/8).

Ia menyatakan target MDGs pada 2015 tentang penuntasan pendidikan dasar pada 2011 hingga 2012 bisa terwujud karena

S

s

aksesnya telah dibuka sejak lama, yakni sejak 1984.

Secara nasional, menurut M Nuh, rata-rata angka partisipasi kasar (APK) mencapai 114%, sedangkan angka partisipasi murni (APM) mencapai 96%-diperoleh dari banyaknya anak berusia di bawah 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar (SD). Bahkan, ada sekitar 1,6 juta siswa yang masuk SD dengan usia di bawah rata-rata usia masuk SD, tapi belum terdaftar.

Lebih dari itu, pencapaian MDGs telah diakui United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), badan pendidikan dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Ya, UNESCO mengakui pendidikan dasar kita dapat tercapai sesuai MDGs karena kita sudah on the track,” cetus M Nuh. Ia mengungkapkan, saat pertemuan

dunia dalam forum Economic and Social Council (Ecosoc) berapa waktu lalu di Norwegia, UNESCO dan negara peserta mengapresiasi Indonesia dalam menargetkan pendidikan dasar dan menyiapkan anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan. “Komitmen kita yang kuat untuk memajukan pendidikan mendapat apresiasi dan memberi inspirasi negara peserta pertemuan Ecosoc itu,” ungkapnya.

Komitmen dan solusi Tercapainya target pendidikan dasar tersebut, ditegaskan M Nuh, bukan sematamata demi mengejar MDGs. “Target MDGs itu fundamental, namun ini terkait dengan komitmen kita sebagai bangsa dan negara dan komitmen kita semua memajukan dunia pendidikan kita bersama,” tegas mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya itu.

Ia menyatakan komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan pelayanan sepenuhnya bagi anak-anak bangsa ini, agar pendidikan dasar SD-SMP tuntas. “Mengapa menjadi komitmen, karena faktanya harus diakui, ada yang tidak melanjutkan pendidikannya atau drop out dengan alasan ekonomi dan faktor lain,“ cetusnya.

Sebab itu, tegas mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu, mesti dipastikan bahwa anakanak usia sekolah,

ANTARA/ARIF PRIBADI

TERWUJUD: Penuntasan pendidikan dasar bisa terwujud karena aksesnya terbuka sejak 1984. yakni 6 sampai 12 tahun, dapat mengenyam pendidikan dasar.

Caranya, M Nuh melanjutkan, banyak variabel yang memengaruhi, yang secara personal melekat pada si anak secara budaya dan finansial.

“Hambatan ini harus diselesaikan dengan solusi berbeda. Jika menyangkut pembiayaan personal, negara harus menjamin. Tidak hanya Kemendiknas, tetapi juga pemerintah daerah. Solusi pembiayaan di antaranya dengan pemberian beasiswa,” jelasnya.

Tidak hanya itu, M Nuh menambahkan, ada pula persoalan budaya, yang

menganggap sekolah berarti soal finansial.

Padahal sebenarnya sekolah bukan sekadar masalah pembiayaan, melainkan juga budaya kesadaran akan pentingnya bersekolah. “Kalau secara finansial kekurangan atau miskin tetapi memiliki budaya pentingnya menuntut ilmu melalui sekolah, ini amat baik,” ujarnya.

Ada pula persoalan lain. Anak-anak tersebut sudah siap belajar tetapi sarana sekolah belum tersedia. Untuk itu, sekolah harus dibangun dan yang rusak harus direhabilitasi, terutama perbaikan sekolah proyek inpres yang dibangun mulai 1974.

Dari data sensus Kemendiknas 2010 se-Sumatra, Jawa, dan Bali, dikemukakan M Nuh, ada 101 ribu sekolah di Sumatra yang harus segera direnovasi. “Jadi renovasi gedung sekolah melalui dana APBN-P, pembangunan infrastruktur, dan pendidikan guru agar terus meningkat kualitasnya merupakan salah satu program wajib kita untuk membenahi dunia pendidikan,” ucapnya. (M-3) oebay@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

Lampu Kuning bagi Capaian

pemerintah telah berupaya melakukan beberapa langkah percepatan agar target bidang kesehatan bisa tercapai, antara lain dengan mengeluarkan program Jaminan Persalinan Gratis (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Nila pun mengapresiasi langkah tersebut.

Namun, lanjutnya, tanpa sinergi yang kompak dengan berbagai elemen terkait, niscaya program-program itu tidak bakal berjalan optimal. Untuk menurunkan AKI, menurut dia penanganannya harus dikeroyok oleh beberapa kementerian. ‘’Sebagai contoh, karena akses air bersih susah, banyak ibu hamil cacingan dan anemia. Imbasnya, ketika melahirkan tidak jarang mereka mengalami perdarahan.’’

MDGs Indonesia

Pencapaian beberapa target MDGs, seperti penurunan angka kematian ibu (AKI), penurunan angka sebaran HIV/AIDS, dan akses air bersih, ternyata masih jauh dari menggembirakan.

CORNELIUS EKO SUSANTO EMERINTAH boleh saja mengklaim bahwa secara umum pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) sudah berada pada jalur yang benar (on the right track). Namun, beberapa target yang ada seperti capaian penurunan angka kematian ibu (AKI), penurunan angka sebaran HIV/ AIDS, dan akses air bersih yang terjangkau bagi masyarakat, ternyata masih jauh dari menggembirakan.

Laporan dari Badan Dunia untuk Program Pembangunan (UNDP) 2009 yang menempatkan Indonesia pada urutan ke-111 dari 182 negara dalam perkembangan indeks pembangunan manusia (human development index/HDI) menjadi bukti sahih bahwa orang Indonesia memiliki kualitas yang rendah di bidang kemampuan ekonomi, pendidikan, dan akses kesehatan.

Peringkat tersebut bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan kebanyakan negara lain di Asia Tenggara. Singapura, misalnya berada di rangking 23 (HDI 0,944), Brunei Darussalam rangking 30 (HDI 0,920), dan Malaysia rangking 66 (HDI 0,829).

Sementara Thailand berada pada rangking 86 (HDI 0,783) dan Filipina di rangking Nila F Moeloek 105 (HDI 0,751).

Duta Khusus Indonesia untuk MDGs “Artinya untuk kawasan ASEAN saja, dalam hal HDI kita masih menjadi underdog,” papar Duta Khusus Indonesia untuk MDGs, Nila F Moeloek, kepada Media Indonesia barubaru ini di Jakarta.

Perlu diketahui, pada 2000 Indonesia menjadi salah satu dari 189 negara anggota PBB yang berkomitmen pada delapan butir MDGs, yakni pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak dan ibu, memerangi penyakit menular, menjamin kelestarian lingkungan hidup, serta mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Pada bidang kesehatan, negara kepulauan ini masih direpotkan oleh tingginya tingkat AKI. ‘’Terus terang saja, sangat berat bagi negara kita untuk mengejar target MDGs, menurunkan AKI dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 102 pada 2015 nanti.’’

Melalui Kementerian Kesehatan, memang

P

Sangat berat bagi negara kita untuk mengejar target MDGs, menurunkan AKI dari 228 per 100 ribu kelahiran hidup menjadi 102 pada 2015 nanti.”

MI/RAMDANI

Gangguan pemilu Tidak hanya pada bidang yang masih jauh dari target, capaian MDGs yang diklaim pemerintah sudah on the right track pun menurut dia masih perlu dicermati.

Sebagai gambaran, Indonesia memang berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 20,6% pada 1990 menjadi 16,6% pada 2007. Tetapi keberhasilan itu dicapai dengan indikator penghasilan penduduk miskin adalah kurang dari US$1 (Rp9.000) per kapita per hari. Jika ukurannya ditingkatkan menjadi US$2 per kapita per hari, penduduk Indonesia yang tergolong miskin pun melonjak jadi 49%.

Demikian pula pada target pemenuhan akses pendidikan dasar. Jika yang dimaksud hanya cakupan pendidikan dasar selama sembilan tahun, memang target MDGs itu terpenuhi. Namun, di balik keberhasilan itu, masih terdapat sekitar 33% perempuan Indonesia yang putus sekolah di jenjang sekolah dasar.

Satu hal yang paling membuat Nila khawatir adalah komitmen kabinet pada pencapaian MDGs hingga tahun 2015.

Pasalnya, banyak pihak menduga pada 2014 nanti kerja kabinet tidak optimal lantaran mengejar kepentingan pemilu.

Pada akhirnya, Nila mengingatkan semua pihak terkait bahwa pemenuhan target MDGs adalah hak asasi seluruh rakyat Indonesia. Pemenuhan MDGs merupakan salah satu alat untuk meratakan keadilan dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah.

(S-3)

BEREBUT AIR: Puluhan pipa dan slang lengkap dengan mesin saling berebut menyedot air dari bak penampungan milik perusahaan air minum di Rusunawa Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.

cornel@mediaindonesia.com

39

40

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Saat Akses Air Bersih Menjadi Masalah Indonesia sebagai salah satu dari 121 negara yang mendukung keputusan itu belum memiliki pengelolaan sumber daya air yang maksimal.

ENI KARTINAH KSES terhadap air bersih belum dirasakan semua warga hingga kini. Data Bank Dunia tahun 2008 menunjukkan setidaknya 900 juta orang di dunia tidak memiliki akses air a bersih dan 2,6 miliar tidak memiliki akses sanitasi. Sementara di m Indonesia, baru 50% rumah tangga I yang mendapatkan akses air bersih y dan d sanitasi. Total populasi yang memiliki akses terhadap air bersih baru 40 juta jiwa.

Hal itu diperparah sambungan rumah tangga untuk pipa air yang baru berjumlah sekitar 8 juta, dengan masih adanya 62,65% Perusahaan Daerah Air Minum yang berada dalam kondisi kurang layak.

Padahal, menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA) Hamong Santono, akses terhadap air bersih dan sanitasi telah menjadi hak asasi manusia, sebagaimana tercetus dalam resolusi PBB 29 Juli 2010. Sayangnya, Indonesia sebagai salah satu dari 121 negara yang mendukung keputusan itu belum memiliki pengelolaan sumber daya air yang maksimal.

“Negara jadi penanggung jawab utama hak atas air. Dengan kondisi 58% populasi hidup di Jawa, yang memiliki 70-an daerah aliran sungai, yang 62 sampai 64-nya rusak, cuma 40 juta yang punya akses air bersih.

Ini terjadi karena negara abai, tak pernah air menjadi prioritas pembangunan,” tutur Hamong di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Indonesia mengambil porsi 6% persediaan air dunia atau 21% di

A

MI/ANGGA YUNIAR

ANTRE AIR BERSIH: Warga RT 19/RW 17 Kelurahan Muara Baru mengantre air bersih yang diberikan secara gratis oleh PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) di kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. kawasan Asia Pasifik. Sebelumnya, diperkirakan ada potensi surplus lebih dari 300 juta m3 air pada 2015.

Namun kini sebagian besar wilayah di Jawa, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih. “Akibat kekurangan akses atas air bersih, menurut WHO, Indonesia menjadi kontributor penyumbang angka diare kedua terbesar dunia,” ungkap Hamong.

Hamong menilai program pemerintah sering kali tak berpihak

Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada

Keefektifan dan Kearifan Kepemimpinan

S

etiap manusia yang dilahirkan memiliki naluri sebagai pemimpin. Naluri pemimpin ini tidak terlepas dari kodrat manusia sebagai Khalifah Tuhan di muka bumi. Namun sayangnya, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa naluri kepemimpinan manusia justru mendekati mati suri, bahkan hanya untuk sekedar memimpin dirinya sendiri saja manusia tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini secara faktual diperparah oleh berbagai tindakan dan perilaku yang tidak beretika dari sekelompok manusia yang sedang mengemban amanah jabatan baik di organisasi publik maupun bisnis. Terlebih lagi dengan carut-marutnya tata kelola organisasi dalam melaksanakan kebijakan publik/bisnis selama tiga belas tahun Era Reformasi menunjukkan betapa rendahnya tingkat keefektifan dan kearifan kepemimpinan di Indonesia.

Dalam skala nasional pergantian pemimpin nasional dalam Era Reformasi (1998-2011) belum mampu menghadirkan sosok pemimpin yang efektif dan arif. Demikian juga dalam skala daerah (Propinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Kelurahan), era otonomi daerah justru menjadi kontra produktif. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemimpin daerah yang terjerat tindak pidana korupsi. Pemicunya adalah pada saat proses pencalonan sampai dengan pemilihan kepala daerah hanya berbasis kompetisi uang (orientasi kekuasaan) yang sarat dengan konflik kepentingan dan bukannya kompetisi program pembangunan nyata (orientasi pelayanan). Dari isu kontekstual tersebut muncul pertanyaan bagaimana seharusnya keefektifan dan kearifan kepemimpinan dikembangkan sehingga mampu melahirkan sosok pemimpin yang mampu melayani rakyatnya (servant leader)?

Keefektifan dan kearifan kepemimpinan menurut budaya Indonesia bisa dipahami melalui ajaran Ki Hadjar Dewantoro: Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Konsep kepemimpinan Ki Hadjar Dewantoro ini mendasarkan kepada keseimbangan antara naluri, nalar, dan nurani kepemimpinan, kepengelolaan, dan kewirausahaan berbasis keyakinan.

Pemimpin yang mengembangkan naluri, nalar, dan nuraninya dalam memimpin, mengelola, dan menggagas inovasi organisasinya (baik publik maupun bisnis) selalu berupaya membangun budaya organisasi yang beretika dengan kredo asah, asih, asuh (3A) dan kearifan lokal. Budaya 3A ini sangat cocok diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan keanekaragaman budaya nusantara “Bhinne-

ka Tunggal Ika” dengan landasan semangat kegotong-royongan (togetherness & cohesiveness), silaturahmi, dan merah putih (suci/jujur dan gagah perwira/berani) guna menciptakan keselarasan kepentingan.

Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (MM FEB UGM) saat ini tengah mencanangkan pengarusutamaan etika (ethics mainstreaming) sebagai driver bagi pengembangan proses pembelajarannya. Proses pembelajaran MM FEB UGM secara bertahap dan berkelanjutan diupayakan untuk merealisasikan proses pembelajaran berbasis student centered learning (SCL). Sebagai salah satu program MM terkemuka di Indonesia, MM FEB UGM berupaya untuk berperan secara proaktif dan interaktif dalam memberikan alternatif solusi bagi permasalahan belum efektif dan arifnya kepemimpinan di Indonesia.

Penyampaian matakuliah oleh para dosen (akademisi dan praktisi) selalu dikaitkan dengan etika bisnis serta keefektifan dan kearifan kepemimpinan. Setiap alumnus MM FEB UGM diharapkan mampu memberdayakan dan mengembangkan potensinya untuk mampu menjadi pemecah masalah dan pengambil keputusan berbasis keefektifan dan kearifan kepemimpinan.

Pemimpin yang efektif dan arif bukanlah hasil sesaat (output) pada saat mahasiswa belajar di MM FEB UGM, tetapi merupakan hasil setelah sesaat (outcome) yang akan diwujudkan pada saat lulusan MM FEB UGM mengabdi bagi bangsa dan negara Indonesia. Outcome dari para lulusan MM FEB UGM pada saatnya akan mampu menciptakan pengaruh ganda yang sekaligus akan mengubah permasalahan kepemimpinan yang tidak efektif dan tidak arif menjadi potensi kepemimpinan yang efektif dan arif di Indonesia.

Dengan lahirnya para pemimpin yang efektif dan arif inilah diharapkan Indonesia akan mampu mewujudkan terbentuknya masyarakat yang berpengetahuan yang sadar betul akan kewajiban sebelum mendapatkan haknya.

Pemimpin yang efektif dan arif yang didukung masyarakat yang berpengetahuan merupakan simbiosis mutualisme untuk mengikis virus KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) di Indonesia dan sekaligus mendukung realisasi sustainable development program di muka bumi. Dengan demikian ke depan, MM FEB UGM harus mampu menjaga konsistensi dan reputasinya dalam mengembangkan ethics mainstreaming secara berkelanjutan melalui jalur pendidikan tinggi strata dua MM (MBA) di Indonesia. (S-25)

pada rakyat. Alokasi bujet yang seadanya telah menjadi alibi pemerintah untuk melakukan privatisasi sumber daya air.

“Kita sadar bahwa sebenarnya tanggung jawab ada di negara. Tapi, masyarakat juga acuh, mendua pada air. Satu sisi mengakui arti penting air, sisi lain berkontribusi pula pada rusaknya air.”

Adapun Menteri baru Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengakui ketersediaan air bersih

menjadi masalah di daerah.

Penyediaannya pun sering kali harus dibayar dengan harga cukup mahal.

“Konsumsi air bersih untuk 237 juta lebih penduduk Indonesia cenderung meningkat 15%-35% per kapita per tahun. Sementara ketersediaan air bersih berkurang akibat kerusakan alam dan pencemaran,” kata Gusti.

Diperkirakan, kebutuhan air bersih terus meningkat hingga mencapai 70% pada 2025. “Kami

mengimbau hematlah air. Air sebenarnya bisa dihemat, yang tidak perlu bisa dihentikan,” saran Gusti.

Gusti menambahkan, dalam hal kuantitas, Indonesia sebenarnya memiliki banyak air, tapi kualitasnya masih minim. Pasalnya, banyak sungai yang tercemar dan sering banjir jika hujan deras.

Perbaikan ke depan, ujarnya, ialah melalui peningkatan tutupan lahan lewat penanaman kembali vegetasi. Hal ini dipandang dapat membuka peluang lebih besar agar air bisa masuk tanah dan menjadi pasokan air, serta mencegah air hujan langsung mengalir ke laut atau menyebabkan banjir.

Deputi MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Arief Yuwono menambahkan, pemerintah pusat sudah memiliki kebijakan konservasi sumber daya air yang terkait dengan target pencapaian MDGs maupun program nasional lain.

Di antaranya, rencana aksi nasional perubahan iklim, yang telah dicanangkan sejak dua tahun lalu. Program ini dimunculkan karena permasalahan air berkaitan pula dengan isu perubahan iklim global.

“Permasalahan akses air bersih di kota besar seperti Jakarta juga terhambat oleh aplikasi dan penegakan peraturan perlindungan akses air bersih yang masih belum optimal. Regulasi yang keras tentang perlindungan air perlu diterbitkan dan dijalankan, termasuk dalam kasus privatisasi air,” tegas Arief. (*/I-1) eni@mediaindonesia.com

Advertorial

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

41

Perlu Tenaga Ekstra untuk Mewujudkan

Sasaran

Penanggulangan HIV/AIDS masih menemui kendala.

Pasalnya, tiga indikator penanggulangan masih merah.

CORNELIUS EKO SUSANTO ANYA berkisar tiga tahun lagi kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) yang telah diteken 189 kepala negara pada 2000 bakal berakhir. Setelah diberi waktu 15 tahun, pada 2014 nanti dunia akan segera mengetahui negara mana saja yang tetap komit menjalankan upaya pembangunan guna memberantas kemiskinan.

Komitmen itu diterjemahkan dalam delapan target pembangunan milenium utama, yaitu 1) menghapus kemiskinan dan kelaparan, 2) pendidikan dasar untuk semua, 3) meningkatkan kesadaran gender dan pemberdayaan perempuan, 4) mengurangi tingkat kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6) memerangi HIV/AIDS, malaria, serta penyakit menular lainnya, 7) menjamin kelestarian lingkungan berkelanjutan, dan 8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Indonesia hingga kini belum dapat mencapai indikator seperti penurunan angka kematian ibu (AKI) dan penurunan sebaran penyakit HIV. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengklaim secara umum capaian MDGs Indonesia telah berada pada jalur yang benar.

“Sebagian besar sudah on the track.

H

Namun untuk memenuhi target sisanya, memang dibutuhkan usaha ekstra,” sebut Agung dalam perbincangan dengan Media Indonesia di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Salah satu yang sudah on the track adalah upaya penurunan kemiskinan. Dengan mengacu pada standar pendapatan US$1 per hari (sekitar Rp9.000 per hari), jumlah penduduk miskin hanya 10% dari jumlah penduduk. Namun jika memakai standar US$2 per hari, jumlah penduduk miskin memang bisa mencapai 49%.

Pemerintah mengambil kebijakan melalui mekanisme ekonomi dan fasilitas serta bantuan pemerintah yang dikenal dengan program empat cluster untuk mengurangi kemiskinan.

Cluster pertama adalah bantuan sosial melalui program bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat, beras miskin, dan sebagainya.

Kedua, pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok melalui program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).

Ketiga, pemberian bantuan kredit mikro kepada kelompok usaha kecil dan mikro.

Keempat, program penyediaan rumah murah, air bersih, listrik murah, dan pemberdayaan nelayan.

Kematian ibu Saat ini Kementerian Kesehatan mencatat angka rata-rata kematian ibu sebesar 307 per 100 ribu kelahiran hidup (KH). Kondisi ini masih jauh dari target MDGs, yakni 102

per 100 ribu KH. Pemerintah kemudian melakukan intervensi dengan program bantuan operasional kesehatan (BOK).

Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, BOK difokuskan pada kegiatan promotif dan preventif dalam program kesehatan ibu. Selama ini sebagian besar ibu yang melahirkan meninggal karena proses persalinan tanpa pertolongan tenaga medis. Guna mengantisipasi hal itu, pemerintah mengeluarkan program jaminan persalinan gratis bagi ibu hamil.

Adapun penanggulangan HIV/AIDS masih menemui kendala. Pasalnya, tiga indikator penanggulangan masih merah, yakni penggunaan kondom sangat rendah pada kelompok berisiko tinggi, persentase pengetahuan komprehensif mengenai HIV/AIDS pada remaja usia 15-24 tahun masih minim, dan komitmen kabupaten/ kota mencegah penularan HIV masih rendah. “Program kondom gratis masih banyak mendapat resistensi di masyarakat.

Selain itu, penularan HIV makin sulit karena penutupan beberapa lokalisasi,” kata Agung.

“Pemerintah tidak pernah lelah untuk mengajak peran serta masyarakat menanggulangi sebaran HIV/AIDS. Salah satunya dengan melibatkan pemuka agama. Diharapkan, pendanaan program penanggulangan HIV/AIDS mulai sepenuhnya dapat didukung oleh pemerintah daerah. Saat ini, sekitar 70%

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

BELUM DIDUKUNG: Pendanaan program penanggulangan HIV/AIDS belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah. pendanaan dibiayai bantuan luar negeri,” tambah Menko Kesra.

Dalam hal yang sama, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Nafsiah Mboi mengatakan capaian penggunaan kondom pada hubungan seks hanya berisiko 0% sampai 30% pada 2010.

Itu jauh di bawah target Inpres 3/2010, yaitu sekitar 35% pada perempuan dan 20% pada laki-laki pada 2011, juga jauh dari target pencapaian MDGs pada 2014, yaitu 65%. (I-1) cornel@mediaindonesia.com

42

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Selamatkan Hutan yang masih Tersisa Selama ini pemerintah masih sering dinilai berpihak pada kepentingan pemilik modal besar ketimbang kepentingan alam.

WENDY MEHARI UTAMI ALAH satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada pemilik modal besar dapat dilihat dari obral pemberian izin bagi kelancaran investasi korporasi yang bersifat merusak lingkungan, terutama sektor kehutanan dan pertambangan. Contoh terdekatnya, penerbitan Inpres Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Menurut organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Greenpeace, inpres tersebut setengah hati menyelamatkan hutan alam yang tersisa.

Lebih parah lagi, lanjut kedua lembaga itu, inpres tersebut sama sekali tidak menyinggung status hak dan ruang kelola masyarakat adat terhadap hutan.

“Inpres penundaan izin tersebut adalah skenario politik pencitraan yang berbiaya mahal untuk melindungi business as usual deforestasi di Indonesia,” kata Kepala Departemen Keadilan Iklim Nasional Walhi Teguh Surya melalui rilisnya, beberapa waktu lalu.

Senada dengan itu, Juru Kampanye Politik Hutan Asia Tenggara Greenpeace Yuyun Indradi memandang tidak ada

S

transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah mengenai luas lahan dan pihak-pihak yang dikecualikan dalam moratorium itu. Karena itu, ia pesimistis laju perusakan hutan bisa diturunkan, seperti yang digadang-gadangkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kehutanan.

Pasalnya, saat keputusan moratorium ekspansi lahan hutan dan gambut ditandatangani, di lapangan justru masih banyak perusahaan membuka lahan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai wilayah moratorium. “Ada upaya obral izin HPH (hak pengusahaan hutan) sebelum inpres ini ditandatangani,” ungkap Yuyun.

Satu miliar pohon Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Gusti Muhammad Hatta mengakui moratorium ini hanya berupa penyetopan izin baru HPH, sedangkan izin yang lama tetap dijalankan. Jika pun ingin menyetop izin konsesi hutan secara keseluruhan, pihaknya malah akan terkena tuntutan hukum karena izin pengelola HPH disahkan undang-undang.

Gusti optimistis laju kerusakan hutan yang mencapai 1,1 juta hektare per tahun dapat diatasi dengan program penanaman 1 miliar pohon per tahun.

Wakil Ketua Bidang Organisasi APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) Salahudin Sampetoding menimpali, substansi moratorium itu jelas tercantum dalam kesepakatan awal konsesi hutan yang diberikan kepada pengusaha. Batasbatas penebangan dan pemanfaatan hutan pun, kata dia, sudah jelas yakni antara hutan lindung dan hutan konversi.

Sebagaimana diketahui, Inpres Nomor 10 Tahun 2011 masih memberikan pengecualian kepada pemilik konsesi yang telah diberi izin sebelum tercapai

kesepakatan ini dan pada pembangunan objek vital. Moratorium ini juga merupakan tindak lanjut dari komitmen Norwegia memberikan hibah sebesar US$1 miliar (sekitar Rp9 triliun) untuk pengelolaan hutan yang tertuang dalam nota kesepahaman pada 20 Mei 2010.

Upaya KLH Selain perhutanan, penyebab kerusakan lingkungan adalah pertambangan.

“Pertambangan paling dahsyat merusak alam. Gunung digali akan habis. Tapi kerusakan itu karena ulah manusia sebab yang salah adalah caranya,” kata Emil Salim, mantan Menteri LH, beberapa waktu lalu.

Meski begitu, lanjut Emil, manusia masih membutuhkan sumber daya alam seperti batu bara, timah, dan emas.

“Caranya itu, tapi pakai pemikiran, teknologi, dan ilmu pengetahuan sehingga alam tidak rusak. Saya tidak menentang perusahaan pertambangan, tapi perilaku manusianya,” ucapnya.

Dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri LH, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, beberapa waktu lalu, Jaksa Agung Basrief Arief pun mengakui penurunan kondisi lingkungan ini terkait dengan rendahnya kesadaran pengusaha untuk menjalankan industri ramah lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat, sanksi pidana lingkungan yang belum maksimal, dan undangundang lingkungan yang belum menjangkau bidang yang bersifat sektoral.

KLH pun melakukan berbagai upaya, di antaranya penggabungan etika hukum dan etika moral melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perusahaan tambang perusak lingkungan. Namun, Gusti

ANTARA/ERIC IRENG

HUTAN GUNDUL: Pemandangan sebagian area penebangan pohon di kawasan Pegunungan Tujuh Bersaudara, Kecamatan Lore Utara, Palu, Sulteng, yang diabadikan dari pesawat Nomad TNI-AL , beberapa waktu lalu. menyangkal upaya berbentuk fatwa ini menunjukkan ketidakmampuan perundangan dalam mengawal kelestarian alam. “Siapa tahu mereka akan tergetar

hatinya dengan fatwa ini (untuk tidak berbuat kerusakan),” ucapnya. (*/S-3) wendy@mediaindonesia.com

Jangan Perlakukan Pulau seolah Benua KATA ‘lingkungan hidup’ sejauh ini terkesan masih menjadi pemanis di etalase birokrasi. Setelah 66 tahun kemerdekaan Tanah Air, sektor lingkungan hidup tak juga dapat memerdekakan dirinya dari kepentingan lain yang sebenarnya bisa seiring sejalan.

Dalam konteks inilah, Media Indonesia mewawancarai Menteri Lingkungan Hidup era Orde Baru sekaligus Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Prof Dr Emil Salim, beberapa waktu lalu.

Menurut Anda, pembangunan saat ini berbasis lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam (SDA)?

Eksploitasi SDA menghasilkan hasil bumi seperti kelapa sawit. Adapun lingkungan memberi nilai tambah. Keduanya harus seiring. Dalam perjalanannya di pasar

dunia, tambang dan perkebunan semakin ditarik harga pasar. Yang satu (eksploitasi SDA) kecepatannya 80 km/jam, satunya (pengelolaan lingkungan) 50 km/jam.

Untuk mengejar yang 80 km/jam perlu rangsangan, insentif, berupa peraturan pajak dan subsidi. Daya tarik pasar dunia dipajaki, bea masuk dinaikkan. Insentif dikurangi, naikkan pajaknya, disalurkan kepada kegiatan pembangunan lingkungan.

Penyebab kerusakan alam terbesar?

Setelah era desentralisasi, tahun 20002010, areal kerusakan hutan lebih banyak, terutama di kabupaten-kabupaten. Lebih lagi dengan pemekaran kabupaten, membuka lahan untuk fasilitas kantor.

Pembangunan berbasis lingkungan, bisakah?

Kunci pertambangan, perkebunan, adalah diterapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yang terjadi, sejak RTRW ditetapkan, selalu ada keinginan perubahan. Contoh, tata ruang DKI mau diubah. Kenapa tidak pegang kepada keputusan tempo hari? Karena perubahan kemungkinan PAD bisa naik. Makanya jalur hijau bisa dibangun, juga HPH. Kuncinya, tata ruang wilayah 10 tahun dibekukan.

Harapan Anda ke depannya soal lingkungan?

Saya tetap pegang RI sebagai kawasan Nusantara, bukan kontinen. Maka perlu ada kepastian perencanaan wawasan Nusantara yang indahkan posisi pulau, yang lain dari benua.

Jangan perlakukan pulau seolah benua karena SDA terbatas.

Kedua, pembukaan SDA harus ikuti daya dukung alam.

Membuka tambang di dekat hutan bisa mematikan sumber mata air.

Perhatikan tata ruang wilayah.

Lihat totalitas, pembangunan daya dukung lingkungan harus perhatikan zonasi.

Daerah pertanian jangan dibikin jalan. Pegang itu sebagai prinsip. (*/I-1) MI/ADAM DWI

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

43

Ciptakan Lapangan Kerja Berbasis Perdesaan

Jika ingin membuka lapangan kerja sebagai akibat moratorium TKI ke Arab Saudi, pemerintah mesti membangun industri padat karya.

DANIEL WESLY RUDOLF ERKEMBANGAN ketenagakerjaan di Indonesia secara umum dalam lima tahun terakhir ini menggambarkan tren positif.

Salah satu indikasinya adalah meningkatnya angka tenaga kerja yang bekerja di dalam dan luar negeri serta menurunnya tingkat pengangguran setiap tahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2011, jumlah penganggur di Indonesia mencapai 8,12 juta. Jumlah itu menurun 470 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2010 yang sebanyak 8,59 juta penganggur.

Adapun tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2011 mencapai 6,8% dari total angkatan kerja. Jumlah tersebut juga turun jika dibandingkan dengan Februari 2010 yang sebesar 7,41%.

Pemerintah optimistis bisa menjaga tren peningkatan penyerapan tenaga kerja bila

P

momentum pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% tahun lalu tetap terjaga. Bahkan diharapkan terus naik secara positif. Angka pertumbuhan ekonomi 1% diharapkan dapat menyerap sekitar 478.511 orang.

Namun, kebijakan pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi per 1 Agustus 2011 lalu berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor ini.

Diakui atau tidak, kebijakan itu akan meningkatkan jumlah pengangguran terutama di wilayah perdesaan kantong TKI. Sebab, jumlah TKI yang dikirim ke negara produsen minyak itu, menurut data BNP2TKI, mencapai 15 ribu-20 ribu orang tiap bulan atau sekitar 240 ribu TKI per tahun. Hampir separuh dari total TKI di seluruh dunia sebanyak 400 ribu.

Akibat lainnya, moratorium diperkirakan bakal mengurangi remitensi sebesar 5% per tahunnya. Seperti diketahui, nilai remitansi (inflow workers remmitance) posisi Mei 2011 mencapai US$559,36 juta. Angka

itu disumbang TKI yang berada di kawasan Asia sebesar 57,5%, serta Timur Tengah dan Afrika yang menyumbang porsi 40,3%.

Meski demikian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi tetap akan berlaku efektif.

Moratorium yang hanya berlaku bagi TKI sektor domestik seperti pembantu rumah tangga itu berlaku sampai ada pembenahan sistem penempatan dan perlindungan TKI di negara tersebut.

Padat karya Untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari moratorium tersebut, lanjut Muhaimin, pemerintah akan menggalakkan penciptaan lapangan kerja di dalam negeri. Caranya melalui gerakan penanggulangan pengangguran, baik yang bersifat infrastruktur maupun kewirausahaan produktif, khususnya di 38 kabupaten/kota yang menjadi basis pengiriman TKI paling aktif.

“Ada lima prioritas perencanaan

KEBERANGKATAN TKI: Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) dari berbagai daerah siap berangkat menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/6).

MI/ANGGA YUNIAR

penempatan pekerja 2011, meliputi sektor pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, dan jasa. Kita fokus pada sektor-sektor pemberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan menyerap pengangguran,” ujar Muhaimin kepada Media Indonesia di ruang kerjanya, Jakarta, Kamis (11/8).

Para TKI, kata dia, diarahkan pada berbagai kegiatan dan program-program, antara lain wirausaha baru, teknologi tepat guna, padat karya produktif, desa produktif, dan mobil terampil. “Para TKI PRT ini kan kebanyakan lulusan sekolah dasar (SD). Jadi, kita mengarahkan pada program-program kewirausahaan,” tandasnya.

Dia menambahkan, Kementerian Pendidikan Nasional juga berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan para angkatan kerja. Lulusan SD akan ditekan dari 40% dari total angkatan kerja menjadi sekitar 10%.

“Itu dilakukan dengan harapan nantinya pengiriman TKI ke luar negeri tidak lagi

bertumpu pada pembantu rumah tangga, tetapi tenaga kerja skill seperti perawat, teknisi, dan lain-lain,” kata Muhaimin.

Secara umum, pengamat ekonomi kerakyatan UGM Revrisond Baswir menekankan, pembangunan ekonomi harus berbasis pada perdesaan dalam penciptaan lapangan kerja. Angkatan kerja di perdesaan akan tetap bertahan di daerahnya jika telah tersedia lapangan pekerjaan di sana.

“Dasar perekonomian berada di desa, pembangunan pertanian atau sektorsektor lainnya. Akhirnya, desa menarik bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi,” bebernya.

Oleh karena itu, Revrisond mengingatkan, jika ingin membuka lapangan kerja luas sebagai akibat moratorium TKI ke Arab Saudi, pemerintah mesti membangun industri rakyat yang padat karya.(E-2) wesly@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

44 Menggerakkan Ekonomi Nasional lewat Pariwisata

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian bila digarap serius bisa dua kali lipat atau minimal mencapai 9% dari PDB. JAJANG SUMANTRI ENI budaya yang beragam dan pesona keindahan alam adalah daya tarik Indonesia yang bisa dijadikan sektor utama penggerak ekonomi rakyat. Dengan potensi yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah, sektor ini akan mampu mengangkat perekonomian rakyat hingga ke pelosok.

Menurut ekonom Universitas Padjadjaran, Bandung, Ina Primiana, pemerintah harus mencari sektor potensial di luar sektor industri yang masih belum bisa menjadi tumpuan motor perekonomian nasional.

“Perbaikan sektor industri tidak bisa dituntaskan dalam waktu relatif pendek.

Sebaliknya, sektor pariwisata relatif lebih cepat dikembangkan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Banyak usaha rakyat yang bisa bergulir di sektor pariwisata dan akan banyak menyerap tenaga kerja di sektor jasa dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Sesungguhnya, potensi sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian pun tidak bisa dikesampingkan. Meski baru menyumbang 5% dari produk

S

domestik bruto (PDB) nasional, sektor ini bila digarap serius kontribusinya bisa dua kali lipat atau minimal mencapai 9% dari PDB, atau sama dengan perolehan Thailand.

Kontribusi sektor pariwisata terhadap penyediaan lapangan kerja nasional memang terus meningkat. Hingga tahun lalu sektor ini menyerap sekitar 7,8 juta tenaga kerja. Untuk 2011, pemerintah menargetkan sektor ini mampu menyerap 8,10 juta pekerja. Perolehan devisa dari sektor ini pada 2010 mencapai kisaran US$8 miliar dan diharapkan tahun ini bisa mencapai US$8,5 sampai US$9 miliar.

“Pariwisata adalah penghasil devisa negara terbesar ketiga setelah sektor migas dan kelapa sawit,” ujar Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) Jero Wacik, beberapa waktu lalu.

Sementara, perolehan penerimaan dari wisatawan nusantara (domestik) juga meningkat. Setidaknya Rp138 triliun penerimaan dari wisatawan lokal ini pada 2010. Target Rp154 triliun tahun ini juga diyakini bisa tercapai. Investasi di sektor ini juga diyakini akan terus meningkat.

Bila pada 2010 kontribusi investasi sektor pariwisata mencapai 5,20%, pada tahun ini ditargetkan meningkat hingga 5,45% dari total investasi nasional.

Minat wisatawan mancanegara (wisman) terhadap pariwisata Indonesia juga cukup

ANTARA/HERRY MURDY HERMAWAN

PASAR TERAPUNG: Pedagang dan pembeli bertransaksi di pasar terapung Desa Lok Baintan Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Jumat (6/8). tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah kunjungan wisman sepanjang 2010 tercatat 7 juta orang atau tumbuh sekitar 8,5% ketimbang 2009 yang sebesar 6,45 juta wisman.

Wacik optimistis pada semester kedua tahun ini kunjungan wisman dapat mencapai 7,7 juta. “Ada yang mengatakan, tahun ini akan sulit untuk mencapai kunjungan wisman hingga 7,7 juta orang.

Tetapi saya katakan tidak. Peningkatan kunjungan wisman pada semester II selalu lebih tinggi daripada semester I. Jadi, saya optimistis sekali,” ujarnya.

Koridor Bali Nusa Tenggara Potensi sektor pariwisata diharapkan bisa terwujud dari pengembangan koridor Bali Nusa Tenggara. Ini adalah satu dari enam koridor pengembangan pembangunan

Perbaikan sektor industri tidak bisa dituntaskan dalam waktu relatif pendek. Sebaliknya, sektor pariwisata relatif lebih cepat dikembangkan dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.”

Ina Primiana Ekonom Universitas Padjadjaran, Bandung

ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.

Menurut Wacik, melalui MP3EI, kawasan Timur Indonesia yang termasuk dalam koridor V, khususnya Bali, Nusa Tenggara

Barat, dan Nusa Tenggara Timur akan dijadikan pintu gerbang pariwisata.

Alasan dasarnya karena adanya beberapa unggulan daerah yaitu pariwisata, perikanan, dan peternakan.

Kemenbudpar juga ditugasi untuk membuka destinasi baru di setiap koridor ekonomi yang masuk dalam program MP3EI. Terkait hal ini Kemenbudpar menargetkan bisa membuka 50 destinasi atau daerah kunjungan wisata di Indonesia sampai tahun 2025.

Wacik menyebut pemerintah terus bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Bahkan pengangkatan duta-duta wisata seperti aktor Hollywood, Richard Gere, diyakini bisa memberi kontribusi terhadap efektivitas promosi pariwisata Indonesia. (I-1) jajang@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

45

PKBL BUMN

untuk Kesejahteraan Rakyat BUMN bisa turun langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui PKBL yang dicanangkannya.

MARCHELO ADAN usaha milik negara (BUMN) memiliki tugas mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pendapatan negara berdasarkan mekanisme korporasi. Namun, BUMN juga diharapkan secara langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

“Sebagai salah satu pilar perekonomian nasional, BUMN juga turut serta dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan koperasi serta kepedulian terhadap lingkungan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL),” ungkap Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

Pemerintah memang mengharapkan peran BUMN dalam perekonomian janganlah sekadar berkaitan dengan pertumbuhan laba. BUMN bisa turun langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat sekitar melalui PKBL yang dicanangkannya.

PKBL merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan yang dilakukan BUMN dengan mengambil alokasi maksimal 2% dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan.

B

Bentuk PKBL bisa terdiri dari pemberian pinjaman untuk modal kerja, pinjaman khusus bagi usaha mikro dan kecil yang telah menjadi binaan, serta program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (capacity building) usaha mikro dan kecil binaan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, dan promosi.

Jika diakumulasi sampai dengan tahun 2010, Kementerian BUMN mencatat dana PKBL yang disediakan seluruh BUMN mencapai Rp14,67 triliun. Jika diperinci lebih lanjut, dana program kemitraan mencapai sebesar Rp12 triliun dan alokasi program bina lingkungan senilai Rp2,67 triliun dengan jangkauan 690.417 mitra binaan.

Untuk 2011, dana PKBL bertambah Rp4,92 triliun sehingga diperkirakan sampai dengan akhir tahun ini jumlah dana PKBL mencapai Rp19,59 triliun.

Berdasarkan data semester I 2011 yang dihimpun dari 50 BUMN, Kementerian BUMN mencatat realisasi penyaluran dana PKBL mencapai Rp680 miliar, dengan perincian Rp470 miliar untuk program kemitraan dan Rp210 miliar untuk program bina lingkungan.

Ekonom Institute for Development Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai PKBL memang sudah memberi dampak positif terhadap

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

MINIATUR PESAWAT: Seorang perempuan mengamati deretan miniatur pesawat komersial dalam pameran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Expo 2010 di Gramedia Expo, Surabaya, beberapa waktu lalu. geliat usaha kecil dan menengah (UKM) serta program-program wirausaha. Namun, program masih membutuhkan koordinasi dan pengawasan. ”PKBL ini berbeda dengan program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang sifatnya sukarela. PKBL ini sifatnya wajib bagi perusahaan yang meraih untung sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memajukan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Fadhil, program PKBL harus jelas terwujud dan memberi dampak pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, harus ada audit yang ketat terhadap penggunaan dana PKBL

karena ini bukan kegiatan amal (charity).

Selain itu, ada juga tantangan yang harus diselesaikan, yakni laporan keuangan penggunaan dana PKBL kadang tidak sama dengan kegiatan riilnya. Hal itu berpotensi merugikan negara karena PKBL diambil dari laba bersih setelah pajak yang akan memengaruhi besarnya dividen yang harus disetor ke negara.

Mustafa Abubakar mengakui kementeriannya sedang berusaha merevisi peraturan menteri terkait PKBL BUMN. Ia menginginkan PKBL yang diberikan BUMN lebih berimbang antara PKBL terpusat melalui Kementerian BUMN dan PKBL

langsung melalui tiap-tiap BUMN. Mustafa menyebutkan komposisi penyaluran PKBL masih lebih banyak melalui setiap BUMN (70%) daripada PKBL melalui kementerian (30%). “Kita sedang perbaiki agar pusat dengan di tiap BUMN lebih berimbang, jadi 50%-50% lah,” ucapnya.

Mustafa juga berharap PKBL bisa diberikan lebih merata baik secara sektor maupun secara wilayah. Saat ini sektor pertanian dan perikanan dinilai masih kurang mendapatkan penyaluran dana PKBL. (Jaz/J-4) marchelo@mediaindonesia.com

Rencana Investasi Rp4 Triliun PTPN XIII Bertekad Beri Warisan Terbaik

FOTO-FOTO: PTPN 13

DIREKSI PTPN: Jajaran Direksi PTPN XIII (dari kiri ke kanan) Ir. Wagio Ripto

PENANDATANGANAN: (kiri ke kanan) Dirut PTPN IV Dahlan Harahap, Deputi

Sumarto, MM, Ir. Memed Wiramiharja, Ir. Kusumandaru, MBA, Drs. Natsir Tarigan, dan Ir. B. Rachman.

Bidang Agroindustri Megananda, Dirut PTPN V Fauzi Yusuf, Komisaris Utama PTPN XIII Agus Pakpahan, Dirut PTPN XIII Kusumandaru, dan Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin, usai penandatanganan MoU di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu.

U

PAYA PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) untuk mengembangkan usahanya ke depan diperlukan investasi yang sangat besar, yaitu lebih dari Rp 4 triliun dalam bentuk pembangunan kebun dan pabrik kelapa sawit serta karet di empat wilayah pengembangan usaha yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Direktur Utama PTPN XIII Kusumandaru NS menegaskan, empat tahun lalu dicanangkan Program Mission Impossible.

Hasilnya, setiap tahun kinerja perusahaan terus membaik, dan berpotensi semakin besar.

“Tahun 2006, kinerja perusahaan saat itu mencatat laba bersih Rp18,9 miliar, total asset Rp 1,56 triliun dan pendapatan usaha Rp 1,39 triliun dengan capaian produksi CPO sebesar 217.000 ton dan karet sekitar 28.500 ton,” ungkap Kusumandaru, saat peresmian Pabrik Minyak Sawit milik PTPN XIII di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu.

Dengan melihat kekuatan serta peluang yang ada, pada pertengahan 2007 PTPN XIII berkomitmen untuk lima tahun kedepan meningkatkan kinerja perusahaan menjadi jauh lebih baik. Target produksi CPO pun ditingkatkan dua kali lipat, laba bersih ditargetkan lebih dari Rp100 miliar.

“Walaupun pada saat itu banyak orang yang menilai terlalu ambisius dan sulit dicapai, namun bagi kami sulit bukanlah berarti tidak mungkin namun tetap yakin bahwa target tersebut tetap achievable tentu dengan suatu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring yang cermat, oleh sebab itu kami tetap yakin dengan ridho-Nya semua rencana yang baik dengan dilandasi niat yang tulus akan dikabulkan oleh Allah,” ungkapnya.

Dalam mewujudkan program tersebut, manajemen menetapkan kebijakan strategis perusahaan, dan berhasil melakukan investasi rutin dan non rutin sejak 2010. Hingga 2014 PTPN XIII memerlukan tidak kurang dari Rp 4,1 triliun untuk investasi.

Program Mission Impossible yang dicanang kan 4 tahun lalu pun mulai menampakan hasilnya, pada 2010 PTPN XIII dapat meraih laba bersih Rp180 miliar artinya lebih dari 9 kali dibandingkan dengan laba bersih yang diperoleh pada tahun 2006; Pendapatan usaha sebesar Rp 3,36 triliun meningkat 241 persen; Total asset mencapai Rp 2,81 triliun meningkat sebesar 180 persen; Produksi CPO sudah mencapai 340.000 ton atau meningkat 57 peren di atas produksi tahun 2006; dan tahun 2011 diproyeksikan laba akan mencapai diatas Rp 300 miliar dan produksi CPO diproyeksikan sebesar 385.000 ton.

Itulah sebabnya, PTPN XIII bertekad untuk meninggalkan warisan terbaik yang selalu dikenang oleh generasi penerus dalam ungkapan ‘Creating History towards Great Legacy’. Kusumandaru mengajak seluruh karyawan dan keluarga besar serta stakeholder PTPN XIII berbuat yang terbaik dengan slogan penyemangat yaitu ‘Berkarya mengukir sejarah.’

Konsorsium Dalam mewujudkan hal itu, investasi yang akan dikembangkan tersebut untuk proyek pembangunan areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat dengan potensi areal 40 ribu hektare, dengan pola pengembangan plasma 30 persen. Proyek di Kubu Raya ini, PTPN XIII membentuk perusahaan konsorsium bekerjasama dengan PTPN IV dan PTPN V. Kemudian proyek pengembangan areal inti dan plasma di Kebun Ngabang II Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan potensi lahan 6.700 hektare.

Masih di Provinsi Kalbar, akan dikembangkan Kebun Kembayan II, Kabupaten Sanggau, dengan luasan mencapai 7.800 hektare. Dan pengembangan kebun karet di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 2.000 hektare. Juga dikembangkan areal kebun di Petangis Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan potensi areal 4.800 hektare.

LAHAN PERKEBUNAN: Kebun Kelapa Sawit sumber energi terbarukan yg ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Proyek lainnya, pembangunan kebun kelapa sawit dan pabrik minyak sawit di Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Di Tayan ini potensi areal yang akan digarap mencapai 25.000 hektare, dengan investasi tertinggi mencapai Rp1,4 triliun, yang rencananya bersinergi dengan dengan PTPN V dan PT Aneka Tambang.

PTPN XIII juga menjalin kerja sama dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan pabrik pengolahan karet dan industri hilir di daerah tersebut. Dan untuk menunjang produktivitas pabrik, akan dibangun kebun karet dengan luas areal 2.500 hektare ditambah dengan areal pihak ketiga dan plasma mencapai 13.000 hektare.

Selain itu, PTPN XIII pada 2011 juga akan membangun tiga Pabrik Minyak Sawit (PMS) yakni PMS Petangis dan PMS Lembah Batu, keduanya di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Di Kabupaten Kota Baru,

Provinsi Kalimantan Selatan, juga akan dibangun PMS Pamukan.

Sementara itu PMS di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan sudah diresmikan penggunaannya pada 18 Juni 2011 lalu. Selain itu, satu PMS di Provinsi Kalimantan Barat, yakni PMS Kembayan, Kabupaten Sanggau, juga sudah beroperasi sejak 2011.

Satu proyek lagi yang patut dibanggakan dan menjadi rintisan dari PTPN XIII yakni pembangunan Power Plant Parindu di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, yang di mulai tahun ini. Power plant Parindu ini akan memanfaatkan limbah tandan kosong dan cangkang buah kelapa sawit sebagai bahan bakar.

Dengan langkah tersebut, PTPN XIII mendukung pengembangan industri berwawasan lingkungan, karena bahan bakar untuk pembangkit listrik tersebut tidak menggunakan solar maupun batu bara. Hal ini juga menjadi bentuk kontribusi PTPN XIII

terhadap program pemerintah dalam penyediaan energi listrik. Dalam pengembangan proyek penyediaan listrik ini, PTPN XIII menjalin kerja sama dengan PT PLN. Dengan beroperasinya dua pabrik minyak sawit di Pelaihari Kalsel dan Kembayan Kalbar, berarti PTPN XIII sudah memiliki sembilan pabrik pengolahan kelapa sawit.

Masing-masing PMS Gunung Meliau, PMS Rimba Belian, PMS Parindu dan PMS Ngabang, keempatnya di Kalbar.

Di Kaltim ada PMS Longpinang, PMS Semuntai dan PMS Longkali.

Langkah-langkah pengembangan usaha yang dilakukan PTPN XIII ini sebagai wujud nyata dari upaya pencapaian target laba usaha Rp1 triliun pada 2014. Apa yang dicita-citakan PTPN XIII untuk membuat sejarah: crafting history towards great legacy pun semakin nyata.

Dan semua itu, sebagai wujud sumbangsih PTPN XIII sebagai BUMN dalam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (***)

46

INDONESIA SEJAHTERA

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Menunggu Aksi Menggigit MP3EI Terlepas dari kendala yang masih mengganjal swasta, pemerintah mencatat investasi proyek pembangunan oleh BUMN mencapai Rp131 triliun.

GAYATRI SUROYO UDAH dua setengah bulan berlalu sejak pemerintah mencanangkan program Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pada 27 Mei 2011.

Dalam tempo tersebut, rasanya belum banyak pergerakan berarti. Misalnya saja dari aspek regulasi. Ada beberapa regulasi yang seharusnya bisa signifikan memacu pembangunan infrastruktur, antara lain aturan pembebasan lahan dan rencana tata ruang wilayah. Namun, hingga kini penyusunannya belum kunjung selesai.

Dua hal itulah yang disebut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi sebagai tantangan utama pembangunan infrastruktur--salah satu titik fokus program MP3EI. Sekadar menyegarkan ingatan, MP3EI yang digodok di Istana Bogor melalui serangkaian rapat itu merupakan desain terbaru pembangunan ekonomi Indonesia hingga 2025 dengan tiga strategi utama.

Yakni, mengembangkan koridor ekonomi (lihat grafik), memperkuat konektivitas, dan mempercepat kemampuan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan maupun teknologi nasional.

Tiga strategi untuk mempercepat Indonesia meraih predikat negara maju dengan pendapatan per kapita per tahun di atas US$12.500 itu, menurut rencana diwujudkan dengan mengundang investasi BUMN, swasta nasional, dan investasi langsung asing dalam skala masif.

MP3EI ditaksir bakal menelan dana hingga Rp3,348 triliun. Adapun kalangan pengusaha swasta sempat mengemukakan komitmen mereka untuk berkontribusi hingga Rp1.350 triliun.

“Kemarin kan (regulasi) janjinya tahun

S

lalu. Sekarang katanya akhir tahun ini selesai. Kita sudah dapat kredit dari bank tapi karena berhubungan dengan pembebasan tanah, tidak kita ambil,” imbuh Sofjan.

Ia mengaku pihak swasta tak berani melangkah jika pemerintah belum memastikan tata cara pembebasan lahan.

“Masih banyak overlapping peraturan. Kita tidak berani karena itu kan proyek-proyek besar,” ujarnya. Sofjan memastikan, begitu

UU Pembebasan Lahan dan Pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selesai, pengusaha dapat langsung mengembangkan usaha sesuai MP3EI. Demi mempercepat implementasi MP3EI, pihak swasta akan terus mengawal pemerintah membereskan PR-nya.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Infrastruktur, Konstruksi, dan Properti Zulkarnain Arief mengatakan MP3EI saat ini masih pada level sosialisasi

pemerintah daerah. Belum terlihat pembangunan fisik apa pun.

“Kita inginnya langsung action, tapi sekarang pemerintah baru sosialisasi.

RTRW sendiri belum siap, baru di tiga provinsi yang selesai. Kabupaten/kota belum. Mungkin aksi efektifnya baru 2012,” tambah Zulkarnain.

Akhir tahun Dalam kesempatan terpisah, Menko

Perekonomian Hatta Rajasa mengakui masih ada sejumlah hambatan atau bottlenecking regulasi dalam implementasi MP3EI. Namun, lanjutnya, sudah ada beberapa regulasi yang akan beres bulan ini. “Target kita bulan ini akan keluar aturan tax holiday dan tax allowance, kemudian PPP (public private partnership) sudah kita perbaiki,” jelas Hatta.

Adapun soal penetapan RTRW, ia mengatakan, masih ada konflik soal penggunaan lahan antara kawasan hutan, perkebunan, dan pertambangan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan dinas kehutanan pemerintah daerah menjadi penanggung jawabnya dengan usulan waktu tuntas Desember 2011.

Regulasi pengadaan lahan, lanjutnya, diharapkan dapat dibahas bersama dengan DPR pada triwulan terakhir. “Memang RUU Pembebasan Lahan paling inti (dari MP3EI). Lahan dijanjikan dewan itu pada November-Desember selesai. Mereka (DPR) sudah menyelesaikan DIM (daftar inventaris masalah)-nya,” imbuh Hatta.

Terlepas dari kendala yang masih mengganjal, pemerintah mencatat investasi proyek pembangunan oleh BUMN dalam rangka MP3EI selama semester II 2011 hingga kuartal I 2012 mencapai kurang lebih Rp131,73 triliun. Jumlah proyek yang akan memasuki tahap peresmian pembangunan (groundbreaking) mencapai 63 proyek. Adapun realisasi investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman Modal selama semester lalu mencapai Rp115 triliun.

Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung bahkan menilai Indonesia punya potensi untuk melampaui target dalam MP3EI. “Kita negara besar dan kuat, hanya saja kadang tidak kita sadari,” tandasnya.

(Fid/Ant/E-3) gayatri@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

Cara Tjiwi Kimia

Memaknai Tanggung Jawab Sosial

S

Masyarakat juga merupakan bagian dari perusahaan. Jika masyarakat senang, perusahaan ikut merasakan senang.

Begitu pula sebaliknya.”

Edwin Suryalaksana Direktur Tjiwi Kimia

EJATINYA, menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bukan sekadar urusan melaksanakan perintah undang-undang.

Lebih dari itu, CSR mestinya bisa dimaknai lebih strategis sebagai alat untuk mendekatkan hubungan perusahaan dengan masyarakat, mendongkrak citra perusahaan, bahkan meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan.

Pemaknaan lebih terhadap CSR akan membawa karakter sebuah perusahaan dalam berhubungan dengan masyarakat dan lingkungan menjadi lebih kuat. Perusahaan dengan karakter sosial yang kuat dan betulbetul serius menjalankan tanggung jawabnya sangat mungkin akan terhindar dari resistensi masyarakat maupun lingkungan sekitar.

Hal itu sudah cukup dibuktikan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang berlokasi di Desa Kramat Tumenggung, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur. Selama bertahun-tahun sejak didirikan pada 1972 lalu, Tjiwi Kimia tidak pernah memandang masyarakat dan lingkungan sebagai musuh yang harus ditaklukkan.

“Masyarakat juga merupakan bagian dari perusahaan. Jika masyarakat senang, perusahaan ikut merasakan senang. Begitu pula sebaliknya,” tegas Direktur Tjiwi Kimia Edwin Suryalaksana.

Dengan menempati lahan seluas 250 hektare, melewati 2 kecamatan dan 6 desa di pinggir Sidoarjo, ditambah dengan jumlah karyawan yang mencapai 12 ribu orang lebih, Tjiwi memang sangat membutuhkan hubungan yang positif dengan masyarakat dan lingkungan.

Karena itulah, kata Edwin, Tjiwi Kimia sangat komit melakukan CSR melalui beragam program dan kegiatan. Mulai dari program CSR paling sederhana seperti pemberian bantuan (charity) hingga program pengembangan masyarakat dengan konsep kemitraan.

Komitmen itu bahkan tidak memandang besaran dana. Bila melihat daftar kegiatan CSR Tjiwi Kimia setiap tahun ditambah dengan sejumlah penghargaan yang mereka dapatkan, bisa diartikan anggaran yang disiapkan perusahaan itu untuk CSR memang besar.

Koperasi karyawan Secara umum, CSR Tjiwi Kimia memiliki unsur yang lengkap. Di bidang sosial, perseroan aktif menggalakkan kampanye antinarkoba

ROMBONG BIRU: Pasukan Rombong Biru siap menjajakan dagangan mereka ke karyawan Tjiwi Kimia saat istirahat siang di area pabrik di Sidoarjo, beberapa waktu lalu. Tjiwi Kimia memfasilitasi para pedagang ini sebagai cara memberdayakan masyarakat sekitar.

FOTO-FOTO: MI/M IRFAN

RUMAH PINTAR: Beberapa anak sedang berlatih menyulam di Rumah Pintar di Mojokerto, beberapa waktu lalu.

Rumah Pintar merupakan salah satu program corporate social responsibility (CSR) Tjiwi Kimia periode 2008. dan HIV/AIDS, kampanye keluarga berencana, donor darah rutin, bakti sosial operasi katarak dan bibir sumbing, serta bantuan uang untuk petugas keamanan sekitar pabrik.

Untuk bidang pendidikan kegiatannya antara lain pemberian beasiswa kuliah di Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) di Bandung, pendirian rumah pintar, bantuan buku ke sekolah.

Program bina lingkungan misalnya bantuan prasarana dan sarana umum, kampanye zero emission, dan bedah rumah keluarga miskin bekerja sama dengan Yayasan Tzu Chi. Untuk sektor peningkatan ekonomi masyarakat, kemitraan dan penciptaan industri-industri binaan menjadi fokus Tjiwi Kimia dalam beberapa tahun belakangan. Termasuk dengan memberikan mereka akses kepada tiga bank perkreditan rakyat (BPR) yang dimiliki koperasi karyawan Tjiwi Kimia.

Dalam hampir seluruh kegiatan CSR Tjiwi Kimia, peran koperasi karyawan memang tidak terbantahkan. Bagaimana tidak, koperasi dengan total aset sebesar Rp97,7 miliar itu memiliki bidang usaha yang tidak bisa dikatakan kecil. Selain tiga BPR, koperasi juga mengelola rumah sakit Citra Medika, apotek, minimarket dan usaha penyewaan mobil.

Rombong Biru Namun dari semua kegiatan itu, ada satu aktivitas tanggung jawab sosial yang sangat menarik yang dilakukan Tjiwi Kimia di lingkungan kerjanya. Yaitu keberadaan pasukan Rombong Biru, yang selalu menyerbu ke dalam area pabrik saat jam istirahat siang hari.

Apa itu Rombong Biru? Disebut begitu karena mereka berseragam biru-biru dan membawa rombong (semacam gerobak makan) di bagian belakang sepeda. “Mereka pedagang makanan yang memang difasilitasi untuk bisa menjual makanan ke karyawan, tapi khusus saat jam istirahat siang. Seragamnya juga kita kasih, biar teratur saja,” cerita Edwin.

Awalnya, mereka adalah pedagang yang sekitar 12-15 tahun lalu harus mencuri-curi kesempatan untuk bisa masuk ke area pabrik dan menjajakan makanan. “Daripada begitu, akhirnya kita fasilitasi sekalian,” kata Edwin.

Saat ini ada sekitar 30-an pedagang yang termasuk Rombong Biru ini. Mereka cukup beruntung karena Tjiwi Kimia tidak cuma memberi mereka seragam dan kesempatan berusaha, tapi juga kerap membekali mereka dengan pelatihan usaha maupun kuliner.

“Ini salah satu cara kita memberdayakan masyarakat sekitar,” pungkas Edwin. (E-25)

47

Bermain Sambil Belajar di Rumah Pintar DARI luar, rumah di Jalan Jayawardhana, Mojokerto, itu tampak seperti rumah-rumah yang lain. Semua tampak biasa, tidak ada kesan mencolok sebagai sebuah rumah yang kerap mendapat pujian karena konsep pemberdayaan masyarakat yang diusungnya.

Hanya pelang di depan rumah bertuliskan ‘Rumah Pintar’ dan keberadaan satpam di depan pintu yang agak sedikit membedakan rumah di atas tanah seluas 800 meter persegi itu dengan rumah yang lain di sekitarnya.

Namun, begitu masuk ke dalam, nuansa yang berbeda langsung terasa.

Isi dan suasana Rumah Pintar yang didirikan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pada 2008 itu benar-benar disusun sebagai tempat bermain sekaligus belajar yang menyenangkan bagi anakanak.

Ada beberapa ruang dalam rumah itu yang disiapkan untuk memberikan layanan fun education kepada anakanak yang setiap hari datang untuk bermain dan belajar bersama.

Ada ruang komputer dengan 10 unit personal computer yang siap dengan software program permainan yang mendidik. Di sebelahnya terdapat ruang baca sekaligus perpustakaan yang cukup nyaman dengan banyak koleksi buku pengetahuan umum, ensiklopedia dan cerita-cerita inspiratif.

Di bagian belakang, ada ruang bermain dan ruang seni dengan beberapa alat permainan dan alat musik yang boleh dimainkan setiap saat. Syaratnya satu, tidak boleh berisik.

Tidak hanya itu, menurut Emma, karyawan Tjiwi Kimia yang ditempatkan sebagai pengelola Rumah Pintar, di tempat itu juga rutin dilakukan serangkaian kegiatan yang melibatkan tutor profesional. Di antaranya kursus bahasa Inggris dan Mandarin, penguasaan aplikasi komputer dan internet, dan pendidikan kesenian. “Semuanya gratis,” kata Emma.

Menurut Manager General Affair Department Tjiwi Kimia Agustinus Santosa, Rumah Pintar yang merupakan bagian dari program corporate social responsibility (CSR) periode 2008 itu diluncurkan untuk memberikan tempat bagi anak-anak mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki, memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi melalui konsep bermain yang menyenangkan.

Untuk operasionalnya, rumah kreatif yang pendiriannya juga bekerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) tersebut setidaknya menghabiskan dana kurang lebih Rp5 juta per bulan, termasuk untuk menggaji tutor profesional yang disewa. Semua menjadi tanggungan Tjiwi Kimia.

Sejak dioperasikan tiga tahun lalu, masyarakat yang berkunjung ke Rumah Pintar setiap harinya terus meningkat. Kini, menurut Emma, ratarata dikunjungi 80-100 anak yang ingin merasakan nuansa dan suasana belajar yang menyenangkan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. (E-25)

Menjalin Kemitraan Memacu Ekonomi Masyarakat SIAPA yang mengira gulungan kawat bekas pengikat pulp (bubur kertas) padat bisa menjadi sebuah media corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang sangat efektif?

Siapa pula yang menyangka kawat-kawat yang terlihat tidak berguna itu justru mampu memberdayakan puluhan pelaku industri kecil di perdesaan dan ratusan orang yang terlibat di dalamnya?

Anda atau siapa pun boleh saja menyangsikan hal itu. Tapi itulah yang kini berhasil dilakukan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk dalam salah satu program CSR-nya.

Dengan bermodalkan limbah kawat yang tidak terpakai, kemitraan yang mereka jalin dengan salah satu pelaku industri menengah di Tulungagung, Jawa Timur, yakni Perusahaan Logam Asir, terbukti mampu memberdayakan usaha-usaha kecil (satelit) di sekitarnya.

Kini, dengan pasokan sekitar 150 ton kawat setiap bulannya kepada perusahaan pembuat grendel, engsel, tempat gembok, dan lain-lain itu, Tjiwi Kimia tidak hanya berhasil menangguk pendapatan dari hasil penjualan limbahnya tersebut.

Tapi lebih dari itu, perseroan yang memang sangat concern dengan program CSR ini juga telah ikut menghidupkan industri pembuatan gantungan baju (hanger) berskala kecil di sekitar lokasi Logam Asir.

Mengapa bisa begitu? “Pasokan dari Tjiwi setiap bulan terlalu banyak buat kami. Karena itu kira-kira separuhnya kami pasok lagi ke industri-industri kecil di sekitar sini,” ungkap M Zaini, pemilik dan pengelola Perusahaan

Logam Asir.

Berkat kemitraan itu, di sekitar Tulungagung saat ini ada lebih dari 20 industri kecil menjadi satelit dengan ratusan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya. Rata-rata setiap industri itu mempekerjakan 10-20 orang, termasuk tenaga-tenaga rumahan yang bertugas meluruskan potongan-potongan kawat sebelum dibuat menjadi gantungan baju.

Mereka yang sehari-harinya kebanyakan bekerja sebagai petani ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan cukup lumayan. Untuk meluruskan satu ikat berisi 100 potongan kawat dengan panjang sekitar 1 meter, mereka mendapat upah Rp2.000. Dalam sehari ratarata satu orang bisa meluruskan hingga 10 ikat.

Hal ini sangat sesuai dengan komitmen awal kerja sama Tjiwi Kimia dengan Perusahaan Logam Asir yang sama-sama ingin membina usaha-usaha kecil tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Kami cukup puas dengan kemitraan ini.

Bahkan sekarang kami sedang mencari mitramitra lain yang serupa, terutama dengan menggunakan media limbah yang tidak terpakai di pabrik tapi masih bisa dimanfaatkan untuk usaha kecil,” ujar Direktur Tjiwi Kimia Edwin Suryalaksana.

Di tempat lain, pola kemitraan yang diusung Tjiwi Kimia tidak hanya diterapkan untuk pemanfaatan barang-barang tak terpakai. Dalam kaitannya dengan bisnis inti perseroan, yakni memproduksi kertas dan kertas kemasan, Tjiwi Kimia juga menggaet banyak mitra usaha.

Tidak kurang dari 30 usaha kecil mene-

BERMITRA: Pekerja industri rekanan Tjiwi Kimia tengah membuat beragam produk dari bahan limbah kawat.

Tjiwi Kimia banyak menjalin kemitraan dengan industri kecil untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. ngah (UKM) di Sidoarjo dan Mojokerto telah menjadi mitra yang terutama diarahkan untuk menopang produksi kertas kemasan dengan merakit tas belanja (shopping bag), buku tulis, kertas amplop dan lain-lain.

Dari sekian banyak mitra, ada dua yang perkembangan usahanya paling pesat. Yang pertama CV Gangsar Jaya di Mojokerto, Jawa Timur, yang didirikan seorang pensiunan, Sudarno, kini sudah mampu mempekerjakan tidak kurang dari 150 orang.

Berikutnya adalah CV Sinar Deli Utama besutan Yulianti yang telah menjadi rekanan Tjiwi Kimia sejak akhir 1990-an, dan kini sudah

memiliki tenaga kerja hingga 285 orang.

Menurut Edwin, salah satu tujuan Tjiwi Kimia dengan menggandeng banyak mitra ini adalah untuk memberdayakan masyarakat, terutama kaum perempuan menjadi tenaga kerja mandiri dengan memanfaatkan waktu luang mereka. “Karena itu kalau dilihat, pekerja di usaha-usaha mitra kami didominasi kaum perempuan, ibu-ibu rumah tangga,” paparnya.

Jadi jangan kaget kalau sebenarnya beberapa shopping bag eksklusif merek produk terkenal seperti Bvlgari, Cartier, Calvin Klein, Gucci, dan lain-lain adalah rakitan ibu-ibu rumah tangga di daerah Sidoarjo atau Mojokerto. (E-25)

INDONESIA SEJAHTERA

48 Awal Kebangkitan Industri Komponen

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Otomotif

Pertumbuhan pasar otomotif Tanah Air semakin menjanjikan. Hal itu terlihat dari data penjualan kendaraan di sepanjang semester I 2011.

TUTUS SUBRONTO ASAR otomotif nasional menguat 12% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, meski bencana alam mengguncang Jepang yang mengakibatkan pasokan unit berkurang drastis.

Dalam kondisi suplai unit tidak berjalan normal saja di semester I 2011 ini bisa mencetak penjualan 415.150 unit kendaraan. Hal itu mengingat pasar di Indonesia secara umum terus membaik dari tahun ke tahun, sehingga membutuhkan kesiapan industri, baik industri otomotif utama maupun industri pendukungnya.

Gempa yang terjadi di Jepang beberapa waktu lalu membuat industri otomotif Tanah Air sedikit mengalami gangguan dalam hal pasokan kendaraan maupun suku cadang.

Melihat keadaan tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap industri otomotif di Tanah Air mulai memikirkan untuk mengembangkan industri yang ada di dalam negeri.

Sekilas tentang industri otomotif nasional, saat ini kendaraan rakitan dalam negeri rata-rata menggunakan komponen lokal sebesar 70%. Sisanya 30% adalah komponen yang diimpor. Sebanyak 15% impor komponen mesin berasal dari Asia.

Antara lain dari Thailand dan Malaysia dan

P

15% lagi diimpor dari Jepang.

“Jika kita tetap konsisten bahwa Indonesia ideal untuk menjadi basis produksi suku cadang dan tetap menjaga pertumbuhan industri otomotif, sangat mungkin dalam waktu tidak terlalu lama kita bisa besar di Asia Tenggara atau bahkan di Asia Timur,” kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kemungkinan Indonesia menjadi basis produksi suku cadang yang kuat di dunia hanya dapat dilakukan dengan membuat konektivitas yang baik, antara dunia otomotif dan infrastruktur.

Selain itu, terus meningkatkan efisiensi produksi serta memastikan rantai suplai bahan baku tetap terjaga sehingga tetap memiliki daya saing.

“Karena itu, kerja sama kita sangat penting untuk dunia usaha dan pemerintah. Ini baik untuk kemandirian dan daya tahan industri otomotif kita,” ujar Hatta.

Prioritas Lebih lanjut, Hatta mengatakan posisi Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 2011 dan koordinator pengintegrasian sektor otomotif yang diprioritaskan dalam kerangka ASEAN Economic Community (AEC) 2015 harus dijadikan peluang.

Peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena data Kementerian

MI/RAMDANI

PACU KOMP0NEN LOKAL: Industri perakitan kendaraan bermotor di dalam negeri ikut memacu peningkatan penggunaan komponen lokal.

Perindustrian menunjukkan realisasi produksi industri komponen dalam negeri dari tahun ke tahun menurun.

Sebagai contoh, tahun lalu hanya Rp20 triliun. Angka itu menurun tajam hingga lebih dari 30% jika dibandingkan dengan

realisasi produksi di 2009 sebesar Rp30,18 triliun.

Realisasi pada 2009 juga turun lebih dari 30% jika dibandingkan dengan 2008 sebesar Rp46,06 triliun. Angka produksi tertinggi industri komponen nasional adalah pada

2007 sebesar Rp55 triliun atau meningkat lebih dari 70% dari realisasi di 2006 sebesar Rp32,48 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada kinerja ekspor komponen otomotif. Realisasi ekspor komponen pada 2010 hanya US$45,2 juta atau anjlok lebih dari 95% jika dibandingkan dengan realisasi ekspor komponen tahun 2009 sebesar US$1,12 miliar. Namun, realisasi pada 2009 juga turun signifikan hampir 50% ketimbang realisasi 2008 sebesar US$2,01 miliar.

Realisasi tahun 2008 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir atau naik hampir 20% jika dibandingkan dengan realisasi 2007 sebesar US$1,74 miliar. Angka itu naik sekitar 10% dari realisasi ekspor komponen tahun 2006 sebesar US$1,67 miliar.

Sementara itu, Dewan Penasihat Gaikindo, Bambang Trisulo, mengatakan optimistis Indonesia mampu menjadi basis produksi suku cadang yang hebat hingga di Asia Timur.

Untuk Asia Tenggara, menurut dia, Indonesia bisa menjadi basis produksi suku cadang nomor satu kurang dari 10 tahun.

Hal itu karena masih banyak yang harus dibenahi, seperti penggunaan bahan bakar euro 3 dan perbaikan infrastruktur yang menyebar.

“Infrastruktur ini juga perlu dijabarkan.

Karena itu, apa yang disampaikan Pak Hatta tadi kan sebenarnya do the right things, sedangkan kita sudah harus do things right,” tegas Bambang.

Hal yang paling akhir untuk dibenahi, menurut dia, yakni ruang APBN yang mendukung industri otomotif. Namun, sebelumnya pemerintah harus membenahi masalah energi, jalan, listrik, dan stabilitas politik yang menjadi payung agar semua yang ditargetkan tercapai.

Jepang sebagai produsen otomotif terbesar yang dipasarkan di Indonesia sadar akan kondisi alam negerinya setelah dilanda gempa dan tsunami besar barubaru ini.

Hal itu sangat mungkin menjadi pemicu untuk memindahkan produksi otomotifnya ke negara lain seperti Indonesia. Negara lain yang juga mulai melirik Indonesia adalah Korea dan China. Ini bisa menjadi awal kebangkitan industri komponen lokal Indonesia. (Ant/S-2) tutus@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

49

Kurangi Angka Kemiskinan lewat CSR Peran swasta dalam mengatasi kemiskinan sangat diharapkan.

Lewat CSR upaya itu dapat direalisasikan.

AMALIA SUSANTI ESKI Indonesia sudah 66 tahun merdeka, angka kemiskinan di negeri ini masih cukup tinggi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2011, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 30,02 juta atau 12,48% dari total penduduk Indonesia. Padahal, berdasarkan target pertama pembangunan milenium atau millennium development goals (MDGs), Indonesia terbebas dari kemiskinan pada 2015.

Pemerintah sebenarnya berperan besar dalam upaya mengurangi angka kemiskinan melalui program yang digulirkan. Namun, pemerintah tentunya tidak bisa sendirian. Diperlukan pula peranan swasta dalam upaya bersamasama mengatasi kemiskinan.

Untuk itu, keterlibatan pihak swasta melalui program corporate social responsibility (CSR) diperlukan, salah satunya melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk mereduksi angka kemiskinan.

Peran perusahaan atau korporat berupa pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil agar dapat hidup mandiri dan berpenghasilan layak.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Business Link Yanti Koestoer, perusahaan berperan besar dan berpotensi mengembangkan daerah. Alasannya, banyak perusahaan yang memiliki

M

MI/M IRFAN

KEPEDULIAN SWASTA: Buruh harian perusahan Logam Asir mencetak pegas jebakan tikus dari limbah kawat bekas pengikat pulp dan drum pada perusahaan rekanan PT Tjiwi Kimia. Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan swasta untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

Minum Kopi Bagian dari Hidup Anda

K

OPI sebagai salah satu komoditas pertanian menjadi andalan banyak negara berkembang.

Negara pengekspor kopi terbesar di dunia adalah Brasil, kemudian Vietnam. Sementara Indonesia saat ini berada di urutan 3-4 dunia, dengan lima jenis kopi unggulan yaitu kopi jawa, kopi sumatra (gayo dan batak), kopi toraja, kopi flores, dan kopi bali.

Sejumlah data yang dilansir lembaga resmi di Indonesia menunjukkan total produksi kopi Indonesia 700 ribu ton per tahun.

Dari Jumlah tersebut, sekitar 10%15% adalah kopi arabika.

Memang ada peningkatan produksi kopi dunia seiring dengan pembukaan lahan baru, perbaikan pembibitan, dan pola tanam. Kondisi tersebut mendorong industri besar salah satunya Nestlé, dengan kopi bermerek Nescafé untuk terus

berinovasi.

Memadukan kenikmatan biji kopi terbaik Indonesia dan keahlian Internasional, Nescafé menyajikan Nescafé 3in1 untuk pecinta kopi di Indonesia. Nescafé 3in1 tersedia dalam kemasan sachet dengan 3 pilihan produk: Creme, dengan rasa yang lebih creamy; Originale dengan cita rasa yang lebih seimbang antara kopi dan cream; Coffeemix PAS!, dengan rasa kopi yang lebih kaya dan mantap.

Ketiga varian produk tersebut menghadirkan pengalaman minum kopi terbaik dan memberi inspirasi untuk menikmati hidup sepenuhnya.

Dengan Nescafé 3in1, Anda menikmati pengalaman minum kopi sepenuhnya sehingga benar-benar menikmati dan menjalani hidup ini.

Anda bisa lebih fokus, lebih spontan, dan lebih asyik. “Nescafé. Ini baru hidup!”

(S-25)

pabrik di daerah perdesaan atau remote area.

Namun, lanjut Yanti, perusahaan yang melaksanakan program CSR pemberdayaan ekonomi masyarakat dituntut lebih kreatif dalam membuat program. Mereka tidak hanya menjadi perusahaan yang bersifat responsif dan hanya memberikan apa yang diminta masyarakat, sehingga membuat masyarakat tidak mandiri.

“CSR pemberdayaan ekonomi masyarakat yang baik ialah yang melaksanakan program berkelanjutan dan menciptakan sistem mekanisme.

Dengan program itu masyarakat tidak bergantung dan usaha masyarakat dapat bergulir sendiri, baik itu koperasi maupun unit usaha bisnis,” jelasnya.

Pemberdayaan ekonomi, tambahnya, juga diharapkan dapat menghasilkan pendapatan dengan cara membina UKM di daerah. Selain itu, mereka juga dapat melakukan pelatihan sehingga masyarakat dapat memaksimalkan usaha barunya tersebut.

Temui kendala Namun, lanjut Yanti, pelaksanaan kegiatan CSR selama ini tidak berjalan mulus. Dalam praktiknya, perusahaan swasta yang melaksanakan kegiatan CSR kerap salah pemahaman. Mereka belum sempurna melaksanakan program tersebut sehingga program itu tidak berlanjut dan justru malah menciptakan ketergantungan masyarakat.

Selain itu, masyarakat juga cenderungmenuntut yang bukan menjadi haknya sehingga timbul persepsi perusahaan sebagai penderma dan

pendonor.

Belum lagi intervensi pemerintah daerah dengan harapan terlalu tinggi terhadap perusahaan sebagai mitra pembangunan. “Namun, sejauh ini CSR di bidang pemberdayaan ekonomi sudah berjalan dengan baik,” ujar Yanti.

Salah satu perusahaan swasta yang melakukan CSR adalah PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang berlokasi di Desa Kramat Tumenggung, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur.

“Masyarakat merupakan bagian dari perusahaan. Jika masyarakat senang, perusahaan ikut merasakan senang. Begitu pula sebaliknya,” tegas Direktur Umum Tjiwi Kimia Edwin Suryalaksana di kantornya, Sidoarjo, beberapa waktu lalu.

Dengan menempati lahan seluas 250 hektare, melewati 2 kecamatan dan 6 desa di pinggir Sidoarjo, ditambah dengan jumlah karyawan yang mencapai lebih dari 12 ribu orang, Tjiwi memang sangat membutuhkan hubungan timbal balik yang positif dengan masyarakat dan lingkungan.

Karena itulah, Tjiwi Kimia sangat berkomitmen melakukan CSR melalui beragam program dan kegiatan. Mulai dari program CSR paling sederhana seperti pemberian bantuan (charity) hingga program pengembangan masyarakat dengan konsep kemitraan.

Tidak dapat dimungkiri memang program CSR secara nyata telah membantu menyejahterakan masyarakat perdesaan. Bila program itu sukses dijalankan, angka kemiskinan pun akan semakin berkurang. (S-1) amalias@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA

50

S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆

Bertahan di Tengah Gejolak Minyak Asumsi harga minyak mentah US$95 per barel dianggap sudah sesuai dengan perkiraan pemerintah dalam perolehan pendapatan migas negara untuk tahun 2011.

MARCHELO EJOLAK perekonomian di sejumlah negara maju ikut memengaruhi harga minyak mentah dunia.

Hal itu praktis berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadikan minyak dan gas sebagai salah satu sumber penerimaan negara.

Dari sisi harga, minyak mentah dunia telah mengalami penurunan sekitar 29% sejak Mei. Kondisi tersebut kini dipengaruhi pula oleh melemahnya perekonomian Amerika Serikat dan Eropa. Untuk kali pertama, lembaga pemeringkat Standard & Poor’s mengambil tindakan drastis, yaitu menurunkan peringkat kredit AS dari tertinggi AAA menjadi AA-plus. Lembaga itu mengutip bahaya meningkatnya beban utang dan faktor ketidakmampuan para politikus ‘Negeri Paman Sam’ untuk membentuk rencana pengurangan defisit kredibel jangka panjang.

Setelah dari Amerika Serikat, krisis juga menjalar ke Eropa. Contohnya saja Prancis yang peringkat kreditnya terancam karena masalah beban utang. Di satu sisi, prospek pertumbuhan pembangunan Prancis sebetulnya lebih baik ketimbang Italia dan Spanyol. Namun, perluasan ekonomi Prancis memang melambat.

Prancis juga selama bertahun-tahun gagal mengurangi angka defisit yang bertahan di kisaran 7,1% pada tahun lalu.

Sebelumnya harga minyak juga menurun karena pengaruh krisis utang Yunani. Negara anggota zona euro itu mencari sebuah dana talangan internasional kedua untuk menghindari default (gagal bayar)

G

ANTARA/FANNY OCTAVIANUS

PRODUKSI MINYAK: Seorang pekerja bersiap menuju salah satu sumur Anjungan Bravo, Arjuna Field, Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ, lepas pantai utara Jawa Barat, beberapa waktu lalu. utang pemerintah.

Situasi tersebut menjadi salah satu faktor fluktuasi harga minyak mentah dunia. Setelah sempat turun sampai level US$81 per barel, harga minyak mentah lalu naik sedikit menjadi US$82,89 pada Rabu (10/8).

Kenaikan tersebut dipicu penurunan suplai minyak mentah AS yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Awal pekan lalu, Badan Energi Internasional dan kelompok eksportir minyak OPEC juga telah menurunkan outlook mereka terhadap pertumbuhan permintaan minyak global tahun ini. Meski demikian, kedua organisasi itu memperkirakan

permintaan akan meningkat tahun depan.

Masih aman Sementara itu, turun-naiknya harga minyak mentah dunia diyakini tidak akan sampai memengaruhi pendapatan minyak dan gas Indonesia. Asumsi harga minyak mentah US$95 per barel dianggap sudah sesuai dengan perkiraan pemerintah dalam perolehan pendapatan migas negara untuk tahun 2011.

“Dari sisi kami sendiri, asumsi harga minyak mentah US$95 per barel sudah diperhitungkan sebetulnya dalam APBN-P (Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Perubahan) 2011.

Pada dasarnya tidak akan berubah banyak lagi karena sekarang ini ratarata masih di atas US$100, kan,” tutur Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Herawati Legowo di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Evita memperkirakan harga minyak mentah tidak akan jauh berbeda dengan perkiraan pemerintah sepanjang tahun ini. Maka itu, ia mengharapkan pendapatan migas akan sesuai dengan target yang dicanangkan.

“Kita sudah prediksi bahwa ratarata harga minyak mentah akan

US$95. ICP (Indonesia Crude Oil Price) sendiri kan hari ini masih di atas US$100, tapi nanti perkiraan kami rata-rata setahun sampai Desember US$95. Mudah-mudahan aman, hitungan APBN-P masih masuk,” tuturnya.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana juga optimistis penerimaan minyak dan gas negara bisa tercapai.

Walaupun produksi minyak turun, harga minyak masih di atas US$100 per barel sehingga ia mengharapkan penerimaan migas negara bisa tercapai untuk tahun ini. “Iya, masih aman. Apalagi ini kan sudah Agustus, sedangkan enam bulan pertama kan tinggi terus. Jadi mestinya aman,” kata Gde Pradnyana.

Terkait dengan kemungkinan menularnya krisis keuangan yang terjadi di Amerika dan Eropa, anggota DPR dari Komisi Keuangan Perbankan Fraksi PDI Perjuangan Arif Budimanta menyatakan Indonesia harus segera melakukan manajemen antisipasi krisis yang fokus dan terukur.

Di sisi lain, masalah harga dan pasokan minyak itu membuat pemerintah harus berhemat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani instruksi presiden tentang penghematan energi pada Kamis (11/8) sebagai respons dari melambungnya harga minyak mentah dunia.

Pemerintah berharap ada penghematan penggunaan energi di seluruh kementerian dan lembaga sebesar 30%, seperti yang telah dicanangkan melalui Inpres No 2 Tahun 2008. (War/Mad/Ant/AP/ Reuters/I-5) marchelo@mediaindonesia.com

Jemaah Puas dengan Layanan Penyelenggaraan Haji

K

EMENTERIAN Agama b e ru p a y a m e n j a w a b berbagai kritik seputar pelayanan haji dengan mengundang BPS untuk melakukan survei. Hasilnya mayoritas jemaah haji Indonesia puas dengan pelayanan yang diberikan.

Ada pameo yang mengatakan mustahil penyelenggaraan ibadah haji tanpa masalah. Hal itu terkait kompleksitas masalah yang timbul dari jumlah jemaah yang sangat besar hingga 211 ribu orang, dengan tingkat pendidikan dan latar belakang sosial yang beragam, dan jadwal yang ketat. Apalagi, kultur, sistem, dan aturan main di Arab Saudi juga sangat berbeda.

Kendati begitu, Kementerian Agama (Kemenag) tidak pernah henti berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah haji mencakup aspek pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji.

Masalahnya selama ini Kemenag belum memiliki data akurat tentang dampak upaya perbaikan dan peningkatan kualitas yang terus dilakukan, terhadap tingkat kepuasan jemaah haji. Padahal di sisi lain, Kemenag selalu menjadi sasaran kritik dan tudingan negatif, seolaholah dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan jemaah haji.

Atas dasar itu, Kementerian Agama menggandeng BPS untuk melakukan survei kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi 2010 M/1431 H. Bagi Kemenag, survei tersebut sangat penting, setidaknya untuk mengetahui tiga hal. Pertama, besarnya kesenjangan antara kepentingan dan kepuasan jemaah haji terhadap mutu dan pelayanan yang diberikan pihak penyelenggara haji.

Kedua, variabel atau dimensi kualitas layanan yang perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ketiga, ukuran kepuasan jemaah haji dan/atau ketidakpuasan jemaah haji sebagai

salah satu pengukuran performance atau kinerja, dari sistem manajemen mutu yang ada di Ditjen PHU dan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

BPS melaksanakan survei tentang kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi pada musim haji 2010 M/1431 H. Hasil survei tersebut menunjukkan upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia terhadap pelayanan yang mereka terima selama melaksanakan ibadah haji masuk kategori memuaskan.

Kesimpulan tentang tingkat kepuasan jemaah haji Indonesia itu disampaikan Ketua BPS Rusman Heriawan, dalam jumpa pers di kantor BPS Jakarta, Senin (8/8).

Pada kesempatan itu, Rusman didampingi Menteri Agama Suryadharma Ali dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Ratna Rosita. Hadir pula Sekjen Kementerian Agama Bahrul Hayat, Dirjen PHU Slamet Riyanto, dan sejumlah pejabat dari Kemenag dan Kemenkes serta BPS. Objek survei meliputi delapan aspek pelayanan, yaitu pelayanan petugas haji pada Daerah Kerja Madinah, Mekah, Jeddah, dan Armina, baik pelayanan petugas kloter maupun nonkloter, pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi/pemondokan, pelayanan katering di Madinah, pelayanan katering di Armina, dan pelayanan umum yang meliputi informasi, administrasi, barang bawaan, dan dokumen.

Tingkat kepuasan pada aspek pelayanan petugas kloter mencapai 88,88%, pelayanan ibadah 85,95%, petugas nonkloter 83,15%, pelayanan umum 83,15%, pelayanan pemondokan 79,95%, pelayanan transportasi 76,82%, pelayanan katering Madinah 79,83%, dan pelayanan katering Armina 73,39%.

Secara rata-rata, indeks kepuasan jemaah haji Indonesia mencapai 81,45%. Angka tersebut dalam level nilai indeks kepuasan dan tingkat kepuasan masuk kategori memuas-

kan atau di atas standar. “Hasil tersebut tergolong memuaskan dan di atas standar minimal yang ditetapkan Kementerian Agama,” jelas Rusman Heriawan.

Artinya, secara umum 81,45% dari harapan jemaah haji telah dipenuhi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.

Aspek pelayanan dengan pemenuhan harapan tertinggi terdapat pada pelayanan petugas kloter (88,88%)

liki arti yang sangat penting. Selain menjadi jawaban atas berbagai stigma negatif yang di alamatkan kepada Kementerian Agama selama ini, survei tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji di masa datang.

“BPS adalah lembaga yang kredibel untuk melaksanakan survei seperti ini. Oleh sebab itu data objektif

MI/ADAM DWI

Masjidil Haram, Mekkah. dan terendah terdapat pada pelayanan katering (75,68%) (selengkapnya lihat tabel).

Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan, hasil survei tersebut merupakan jawaban atas berbagai tudingan dan persepsi negatif terhadap penyelenggaraan ibadah haji selama ini. “Setiap tahun kita disalahkan. Sepertinya para petugas haji jatuh di tempat yang sama, tapi tak melakukan perbaikan. Seolah petugas kita dianggap tak mau belajar,” katanya.

Suryadharma Ali menegaskan, hasil survei membuktikan bahwa pembenahan dan perbaikan yang terus dilaksanakan dari tahun ke tahun telah membuahkan hasil yang menggembirakan.

Pijakan perbaikan Bagi Menteri Agama Suryadharma Ali, hasil survei BPS memi-

yang dihasilkan harus ditindaklanjuti,” kata Suryadharma Ali. Berdasarkan hasil survei tersebut, kini dapat diketahui secara objektif titik kelebihan yang diperoleh dan kelemahan yang harus diperbaiki.

Suryadharma mengakui, dari hasil keseluruhan survei hanya pelayanan katering yang dirasakan kurang. Untuk pelayanan katering di Madinah angka kepuasan jemaah mencapai 79,83%. Di sisi lain, pelayanan katering di Armina mencapai 73,39%. Atau rata-rata indeks kepuasan jemaah haji dalam hal pelayanan katering mencapai 75,68%.

Meski dalam skala indeks kepuasan dan tingkat kepuasan angka rata-rata tersebut masih tergolong memuaskan atau di atas standar, Suryadharma menegaskan katering akan menjadi fokus perbaikan pada penyelenggaraan ibadah haji

mendatang. Adapun aspek-aspek lain yang telah memiliki indeks lebih baik akan dipertahankan dan ditingkatkan.

Survei menunjukkan, ragam variasi menu Indonesia memperoleh indeks terendah pada pelayanan katering di Madinah (72%). Di lain hal pada pelayanan katering di Armina, indeks kepuasan jemaah terhadap variasi menu mencapai 68,25% dan kesesuaian dan kelezatan cita rasa mencapai 66,33%.

Menteri Agama mengakui, persoalan katering memang tak mudah, terlebih menyangkut cita rasa bagi jemaah yang berasal dari beragam etnis di Indonesia. Selama ini, jemaah haji Indonesia kerap mendapat sajian dengan cita rasa yang kurang nyaman di lidah. “Kita harapkan cita rasa dari Banggali atau India, pada tahun nanti dapat dikurangi,” harap Menteri Agama Suryadharma Ali sambil melepas tawa.

Di luar masalah katering di Madinah dan Armina, sesuai hasil survei persoalan yang mendesak dibenahi adalah pelayanan transportasi di Mekah dan Armina, dan pelayanan pemondokan di Jeddah.

Sampling Survei kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi 2010 M/1431 dilakukan dengan menggunakan stratified random sampling atau purposive sampling.

Stratified random sampling yang diambil disusun berbasis kelompok terbang (kloter) di setiap embarkasi.

Dengan berbasis kloter, akan terpenuhi beberapa segmen sampel penting, antara lain perwakilan jumlah sampel asal daerah/embarkasi keberangkatan jemaah haji, dan perwakilan pemberangkatan jemaah haji (gelombang I dan II), perwakilan Daker PPIH Arab Saudi (Jeddah, Mekah, Madinah, dan Satuan Operasi Armina), dan perwakilan sektor kerja/maktab/ majmuah dari setiap daerah kerja.

Besaran sampel ditetapkan menurut daerah kerja (Jeddah, Mekah, Madinah, dan Satop Armina), masing-masing 2.500 responden atau total 10 ribu responden.

“Jumlah ini ditetapkan untuk

menghindari tingkat respons rate yang kecil dan pemenuhan target minimal sampel,” jelas Rusman Heriawan. Survei dilakukan sejak dari perjalanan kloter, penyelenggaraan stratified random sampling atau purposive sampling.

Stratified random sampling yang diambil disusun berbasis kelompok terbang (kloter) di setiap embarkasi.

Dengan berbasis kloter, akan terpenuhi beberapa segmen sampel penting, antara lain perwakilan jumlah sampel asal daerah/embarkasi keberangkatan jemaah haji, dan perwakilan pemberangkatan jemaah haji (gelombang I dan II), perwakilan Daker PPIH Arab Saudi (Jeddah, Mekah, Madinah, dan Satuan Operasi Armina), dan perwakilan sektor kerja/maktab/ majmuah dari setiap daerah kerja.

Besaran sampel ditetapkan menurut daerah kerja (Jeddah, Mekah, Madinah, dan Satop Armina), masing-masing 2.500 responden atau total 10 ribu responden.

“Jumlah ini ditetapkan untuk menghindari tingkat respons rate yang kecil dan pemenuhan target minimal sampel,” jelas Rusman Heriawan. Survei dilakukan sejak dari perjalanan kloter, penyelenggaraan haji, sampai kembali ke Indonesia.

S e b a n y a k 4 . 5 0 0 re s p o n d e n mengembalikan kuesioner. Dari jumlah itu, terdapat 3.929 kuesioner yang layak diolah. Jumlah sampel sebanyak itu, menurut Rusman, sudah sesuai dengan kaidah dan metodologi survei.

“Kalaupun jumlahnya ditambah, hasilnya tetap sama,” tegasnya.

Pertanyaan dalam kuesioner mengacu pada 10 aspek/dimensi yang menentukan kualitas suatu indikator pelayanan publik.

Sepuluh aspek itu adalah keandalan, ketanggapan, kemampuan, kemudahan diperoleh, keramahan, komunikasi, dapat dipercaya, keamanan, memahami pelanggan, dan bukti nyata yang kasatmata.

Menurut Rusman, dengan hasil survei ini, perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan haji terutama dari sisi pelayanan akan semakin baik lagi. “Kami berharap pelayanan haji tahun 2011 indeksnya meningkat,” kata Rusman. (S-25)

INDONESIA SEJAHTERA

◆ S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011

51

Gelontorkan Dana demi Raih Suara Pendidikan politik menjadi andalan parpol yang belum memiliki lumbung uang dalam meraih simpati pemilih.

AKHMAD MUSTAIN ARTAI politik (parpol) kini berlomba menyelenggarakan berbagai program bertema besar pemberdayaan kekuatan perekonomian dan kemandirian masyarakat.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengakui partai berlambang pohon beringin itu telah menggelontorkan ratusan miliar rupiah untuk menggelar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia menjelaskan, pembangunan UMKM telah menjadi program nasional Partai Golkar yang saat ini dipimpin Aburizal Bakrie atau yang kerap dipanggil Ical. Tujuannya ikut menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Sejak Pak Ical memimpin, kami membuat pelatihan entrepreneurship bagi masyarakat lewat program Bersama Bangkitkan Usaha Kecil dari Aceh hingga Papua di 33 provinsi,” terangnya.

Golkar, lanjutnya, dengan membangun jiwa entrepreneur, diharapkan mampu melahirkan 100 ribu UMKM baru dari masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, berbagai program lain diluncurkan Partai Golkar untuk membantu mengembangkan perekonomian dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Misalnya, pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dalam bidang perikanan, Golkar mendorong usaha budi daya lobster dan ikan air tawar.

Golkar memprakarsai lahirnya petani

P

ANTARA/R. REKOTOMO

BENDERA PARPOL: Simpatisan sejumlah partai politik melintas di dekat deretan beberapa bendera parpol di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. lobster air tawar yang sering dibutuhkan industri hotel dan restoran. “Sekarang ini Partai Golkar berorientasi untuk menciptakan langkah nyata untuk menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.

Lalu, dari mana sumber dana partai untuk berbagai program itu? Bambang mengakui, sebagian besar program itu menggunakan uang perusahaan Bakrie Group.

“Misalnya, Pak Ical menggunakan dana pribadi lewat Bakrie Micro Finance (BMF) yang menerapkan konsep Grameen Bank.

Itu merupakan program nyata untuk pemberdayaan masyarakat seperti loper koran, pedagang sayur, petani, tukang las, dan sebagainya,” ujar dia.

Dengan begitu, program itu tidak terlalu membebani kader. “Kami tidak dibebani.

Untuk membesarkan Golkar, kebanyakan menggunakan uang di bawah Bakrie Group,” terangnya.

Dia tidak bisa memungkiri program pemberdayaan itu memiliki muatan politis.

Di satu sisi, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, berharap elektabilitas partai meningkat pada Pemilu 2014.

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat juga menjadi perhatian PDI Perjuangan (PDIP). Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo menjelaskan salah satu perwujudan peningkatan kesejahteraan rakyat itu ialah dengan program desa binaan.

Tjahjo mengatakan posisi PDIP sebagai pembina daerah basis partai atau konstituen, yakni melalui kelembagaan politik atau melalui petugas partai yang menjadi

Publik Tunggu Program Riil PARTAI politik (parpol) berlomba mengaku telah mengadakan berbagai program peningkatan perekonomian dan penanganan kemiskinan yang melilit rakyat.

Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program riil masyarakat, wartawan Media Indonesia mewawancarai peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Berikut petikannya.

Bagaimana efektivitas program parpol terkait penanganan kemiskinan?

Tentu ada. Justru itu yang ditunggu oleh publik. Jadi, bagaimana platform dan realisasi program partai terkait dengan masalah kemiskinan. Itulah yang sebenarnya ditunggu masyarakat.

Bagaimana parpol melakukannya?

Itu sebenarnya bisa dilakukan, baik oleh partai maupun kader mereka asalkan mereka memiliki kemauan. Yang terlihat sekarang ini kan tidak ada political will dari partai ataupun kader mereka. Sebab, mereka lebih banyak bermain pada level pencitraan dan menyapa pemilih pada waktu menjelang pemilu saja.

Apakah murni karena ketiadaan political will?

Kalau ada keterbatasan dana terkait dengan program penanganan kemiskinan, bisa saja partai memberikan bantuan pada level training atau sosialisasi ke masyarakat lewat berbagai macam cara, atau bekerja sama dengan beberapa instansi kan bisa saja.

Tapi, ya memang karena tidak ada kemauan, kok.

Apakah program penanganan kemiskinan berkorelasi dengan preferensi dalam pemilu?

Iya, itu ada. Pilihan pemilu terhadap partai itu ada dua hal.

Pertama, perhatian kepada rakyat. Kedua, bersih dari korupsi. Itu dua alasan penting yang membuat masyarakat memilih.

Kalau mereka menunjukkan perhatian kepada masyarakat dengan memiliki program yang sesuai aspirasi kepentingan masyarakat, misalnya dalam masalah kemiskinan, itu akan membuat mereka dipilih masyarakat.

Sejauh mana program penanganan kemiskinan dari parpol diperlukan masyarakat?

Perlu sekali. Sekarang mereka ditunggu masyarakat. Programnya mana. Terutama yang berkaitan dengan masalah riil yang dihadapi publik, yakni kemiskinan.

Bagi parpol yang menjalankan program penanganan kemiskinan, adakah keuntungan yang akan didapat?

Kalau mereka mau bekerja pada ranah itu, saya yakin masyarakat akan mengapresiasi dan membalas dengan pilihan kepada parpol yang bersangkutan di pemilu berikutnya.

Parpol mana saja yang sudah menjalankan program penanganan kemiskinan?

Secara sistem belum ada kontribusi mereka terhadap penanganan kemiskinan. Partai di Tanah Air karakternya partai spanduk.

Pintar melakukan poin melalui spanduk, tapi secara umum tidak nyata. Jadi, lebih banyak bermain dalam level pencitraan.

Jangankan memiliki program penanganan kemiskinan, program pendidikan politik yang menjadi tanggung jawab dan fungsi partai saja tidak mereka jalankan. Mereka menyapa masyarakat menjelang pemilu saja. Setelah itu, lepas pemilu ya mereka tinggalkan.

Jadi, jangankan penanganan kemiskinan. Fungsi dasar sebagai media pendidikan politik tidak mereka lakukan sama sekali. (*/P-1)

MI/ADAM DWI

anggota legislatif dan eksekutif di daerah.

“PDIP operasionalisasinya melalui bentuk cabang pelopor di seluruh wilayah atau cabang secara bertahap. Dan PDIP sebagai partai pelopor membentuk desadesa binaan yang menitikberatkan pada kesehatan rakyat dan koperasi untuk pembinaan wilayah petani, nelayan, buruh dan pedagang,” ujar Tjahjo.

Selain itu, ujar Tjahjo, PDIP juga menggelar program pembangunan rumah sakit tanpa kelas.

“Rumah sakit tanpa kelas dan desa binaan di berbagai sektor kami utamakan melalui tiga struktur pilar partai yang bekerja secara sinergi dan gotongroyong,” jelasnya.

Untuk menggerakkan operasional program itu, lanjut dia, tidak harus menunggu aliran dana.

Sebab, bisa saja program itu melalui keputusan politik di DPR. Seperti upaya mengegolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu, lanjut dia, program itu bisa menggunakan dana reses anggota DPR/DPRD. “Kalau intinya buat rakyat, tanpa sekat, partai semua akan bantu. Itu kepeloporan partai yang ingin kami bangun,” tukasnya.

Pendampingan lembaga ekonomi mikro juga menjadi sorotan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bendahara Umum DPP PKS Mahfudz Abdurrahman menjelaskan, untuk membantu pemberdayaan masyarakat, pengurus PKS di setiap daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat sekitar.

Secara kelembagaan, kata Mahfudz, PKS memiliki struktur lembaga sosial yang

mengarahkan pemberdayaan yang dilakukan oleh dewan pengurus di daerah.

“Salah satunya, kami ada semacam lembaga ekonomi mikro untuk membantu pedagang di pasar dan kelompok binaan.

Orientasinya antara lain untuk menumbuhkembangkan kemampuan mereka,” tukas Mahfudz.

Para kader PKS, kata Mahfudz, akan menjaring kelompok binaan mulai dari pengurus di tingkat kecamatan. Setelah itu para kader PKS, imbuhnya, ditugaskan membimbing dan membina pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Sumber dananya, Mahfudz menerangkan, berasal dari berbagai macam unsur.

Mahfudz mengakui setiap kegiatan PKS antara lain bertujuan meraih simpati pemilih. Namun, tegas Mahfudz, PKS tidak memaksa penerima bantuan harus menjadi kader PKS. Pendidikan politik Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faisal mengaku partainya memiliki beberapa program yang mendukung kerakyatan.

Menurut dia, Partai Hanura berusaha selalu di garis terdepan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam.

Selain itu, kata dia, Hanura juga memiliki organisasi kemasyarakatan perempuan untuk mempertegas pendidikan politik bagi perempuan. “Amanah parpol adalah memberikan pendidikan politik bagi rakyat, bukan menggelontorkan uang demi menambah suara,” tegas dia. (SZ/ Yoi/*/P-1) mustain@mediaindonesia.com

INDONESIA SEJAHTERA S E L A S A , 16 AG U S T U S 2 011 ◆ H A L A M A N 5 2

Menanti Implementasi

Negara Pancasila Bila dibandingkan dengan era sebelumnya, korupsi terjadi saat pelaksanaan APBN, bukan pada saat penyusunan APBN. NURULIA JUWITA

ALAH satu harapan masyarakat di dalam negara berdaulat adalah kemandirian dan kesejahteraan warga. Pancasila sebagai kesepakatan bersama yang disusun oleh para pendiri negara telah berupaya menjamin kesejahteraan bagi rakyat.

Karena itu, salah satu sila dari Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945, menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketua MPR Taufiq Kiemas mengakui, Pancasila sebenarnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi warga negara yang meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

“Demokrasi Pancasila itu prinsipnya harus bertambah baik.

Sekarang bagaimana itu dibuktikan bagi kemakmuran,” kata Taufiq.

Pancasila, menurut dia, harus menjadi anutan. Dengan demikian, menurut suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu, lima butir sila dalam Pancasila tidak hanya menjadi asas, melainkan tujuan hidup.

Lalu, apakah kondisi masyarakat sekarang sudah mencapai titik sejahtera? Menurut Taufiq, keadaan sudah cukup membaik. “Bila

S

tidak terasa sejahtera, kita kan sudah enggak bicara soal Pancasila selama 12 tahun,” ucapnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menjelaskan, ketika Indonesia didirikan pada 1945 mengacu konsep negara hukum materiil dan negara kesejahteraan (welfare state).

Di dalam negara hukum materiil, tambah dia, tugas utama pemerintah adalah membangun kesejahteraan. Adapun inti dari negara kesejahteraan adalah ada keadilan sosial serta pembangunan kesejahteraan umum.

“Oleh sebab itu, tidak bisa dibantah kalau Indonesia yang berdasar Pancasila menganut konsep negara kesejahteraan.

Pemerintah wajib hukumnya untuk membangun untuk menjamin kesejahteraan,” kata dia.

Karena itu, sambung Mahfud, negara mestinya mengutamakan pemenuhan kebutuhan jasmaniah maupun rohaniah rakyat.

“Agar hidup enak, cukup, dan sejahtera di tengah-tengah masyarakat lainnya. Tidak terjadi diskriminasi, tidak ada jurang lebar. Secara psikologis tidak boleh ada kesenjangan antara yang lemah dan kuat atau kaya dan miskin.

Negara kesejahteraan berdasar Pancasila adalah negara yang memperpendek kesenjangan itu.

Itulah tugas negara,” tegas dia.

Namun, kondisi riilnya, lanjutnya, sudah pasti belum sejahtera. “Indikatornya angka kemiskinan masih besar, banyak orang tidak bisa sekolah, bahkan lebih banyak lagi orang tidak makan tiga kali sehari.

Masih puluhan juta orang yang hidup sengsara di bawah garis kemiskinan,” ucap Mahfud.

Tetapi, dia mengakui, hal itu bukan persoalan pokoknya.

“Persoalan pokoknya apakah pemerintah sudah berusaha mengeluarkan rakyat dari ketidaksejahteraan,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, usaha membawa kesejahteraan masih bersifat formalitas. Sejumlah program pemberantasan kemiskinan telah diciptakan tapi tanpa ada implementasi yang terencana, terstruktur, dan masif.

Akibatnya, sambung Mahfud, berbagai program itu hanya bersifat tambal sulam tanpa memberi dampak yang berarti.

“Saya katakan, negara Pancasila sebagai konsep sudah bagus, tapi gagal dalam implementasi politik kontemporer,” katanya.

Negara vampir Persoalannya, imbuh Mahfud, maraknya praktik politik transaksional yang menimbulkan politik mengisap darah rakyat sendiri. Dia mencontohkan korupsi yang terjadi

ANTARA/ANDIKA WAHYU

EMPAT PILAR KEBANGSAAN: Pejalan kaki melintas di depan banner bertuliskan empat pilar kebangsaan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6). tidak hanya dalam implementasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), tetapi juga dalam penyusunan APBN. Bila dibandingkan dengan orde sebelumnya, sambungnya, penyusunan APBN relatif tanpa gangguan. Praktik korupsi baru terjadi pada implementasi APBN. “Zaman Orde Baru, enggak ada orang berani melobi dalam penyusunan APBN. Baru pada implementasinya mulai menyogok pejabat, DPR. Kalau sekarang, sejak penyusunan sudah dipotong, jadi sejak di jantung telah dikorupsi.

Makanya saya bilang, kita seolah berada dalam vampire state (negara vampir),” ucapnya.

Ia menilai, ada potensi tiga tahapan ekses yang muncul bila kondisi ketidakadilan masyarakat diabaikan. Pertama, apatisme masyarakat. Kedua, pembangkang-

an. Ketiga, pemberontakan.

“Sekarang bukan lagi apatis tapi sudah membangkang. Anda lihat, ada orang menyandera polisi, melawan eksekusi putusan pengadilan. Itu pembangkangan. Kalau sampai terjadi pemberontakan, itu yang berbahaya. Itulah yang menjadi peluit hancurnya sebuah bangsa. Oleh karena itu, marilah kita kembali ke sila keadilan sosial,” kata Mahfud.

Terjadi pergeseran Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman melihat, setelah era reformasi, terjadi pergeseran dalam implementasi nilai Pancasila. Sebagai ideologi, Pancasila kurang termanifestasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahkan, lanjutnya, Pancasila selalu diasosiasikan dengan hal-hal

yang berbau Orde Baru. Karena itu, Pancasila juga turut mendapat resistensi dari berbagai kalangan, akibat citra Pancasila sebagai ideologi yang memperkuat kekuasaan Orde Baru.

Seharusnya, tambah Irman, Pancasila memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan rakyat jika nilai-nilainya diimplementasikan dengan baik.

Pertama, Pancasila merupakan common platform yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kedua, Pancasila merupakan dasar ideologi yang menjadi cita-cita bersama.

“Oleh karena itu, jika Pancasila dimaknai dan dilaksanakan dengan tepat, Pancasila dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” kata dia. (*/P-1) juwita@mediaindonesia.com