Media Indonesia

DAVID BECKHAM AKAN KUNJUNGI JAKARTA

MISI MENGGALI DI LAHAN KONSERVASI

David Beckham direncanakan mengunjungi Singapura dan Indonesia dalam rangkaian tur promosi bersama klub liga sepak bola Amerika Serikat LA Galaxy pada akhir November hingga awal Desember.

Tumpang-tindih lahan jadi persoalan pelik investasi di daerah. Dengan kekuasaan yang dimiliki, bupati bisa menerbitkan izin dua usaha di satu lahan yang sama.

Olahraga, Hlm 32

Fokus Nusantara, Hlm 24-25

REUTERS/JASON REDMOND

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

DOK ANJ

R A B U , 19 O K T O B E R 2 011 | N O .1117 7 | TA H U N X L I I | 3 2 H A L A M A N

Tokoh Agama Miriskan Kondisi Bangsa

EDITORIAL

Selamatkan atau Biarkan Mati PEMERINTAH lupa atau pura-pura lupa bahwa negeri ini adalah negara kepulauan. Sebagai sebuah negara kepulauan, mestinya, mutlak ada transportasi antarpulau yang cepat, aman, dengan tarif terjangkau rakyat.

Transportasi tersebut jelas dikuasai negara. Dia mengambil peran selaku jembatan udara Nusantara, yaitu penerbangan perintis yang memang diselenggarakan negara di atas basis idealisme untuk mempersatukan negeri. Dia adalah Merpati.

Akan tetapi, semua komitmen besar untuk negeri itu kemudian lenyap. Sabtu, 15 Oktober, sejumlah penerbangan Merpati yang transit ataupun terbang dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dan Bandara Juanda Surabaya, berhenti beroperasi karena tidak mampu membeli avtur.

Kepada Pertamina saja, sejak 2006, Merpati berutang Rp550 miliar. Utang itu terdiri dari utang pokok Rp270 miliar, sisanya denda dan bunga. Adanya denda itu memperlihatkan bahwa Merpati pasti pernah gagal membayar kewajiban.

Sekali lagi, itu baru utang kepada Pertamina, belum utang kepada pihak ketiga lainnya. April lalu, total utang Merpati sudah mencapai hampir Rp3 triliun.

Di manakah posisi negara, dalam hal ini pemerintah dan DPR Silakan tanggapi yang memiliki hak buEditorial ini melalui: jet? Diakui atau tidak, mediaindonesia.com negara telah membiarkan sang perintis mati pelan-pelan.

Pemerintah hanya mengumbar janji surga untuk menyelamatkan Merpati, yaitu mengucurkan dana Rp561 miliar lewat Penyertaan Modal Negara (PMN).

Namun, janji tinggal janji. Tidak ada langkah nyata yang diambil negara untuk menyelamatkan Merpati.

Pemerintah memilih memelihara dilema. Merpati dibiarkan hidup enggan, mati tak mau. Dalam hal ini, sesungguhnya Merpati hanyalah salah satu contoh saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, yaitu tidak ada keputusan yang tegas dan solusi yang tuntas.

Negara harus berterus terang apakah masih memerlukan penerbangan perintis atau tidak. Bila masih memerlukan, seharusnya Merpati diselamatkan dengan sepenuh hati, sepenuh anggaran, serta didukung kapasitas dan kompetensi manajemen yang tangguh.

Bila jawabannya tidak lagi memerlukan penerbangan perintis, suntiklah Merpati itu dengan sumber daya secukupnya untuk mampu bersaing dengan maskapai penerbangan swasta. Setelah itu, kalau gagal, biarkan mati. Tutup saja Merpati.

Sebab, terbuka kemungkinan pemerintah berubah pandangan mengingat berkembangnya maskapai penerbangan swasta yang juga memasuki ceruk perintis dan hidup sehat.

Intinya ialah jangan biarkan masalah menggantung dan terkatung-katung. Ambillah keputusan yang tegas dan solusi yang tuntas. Selamatkan atau biarkan mati.

Jangan biarkan masalah menggantung dan terkatung-katung.

Ambillah keputusan yang tegas dan solusi yang tuntas.’’

ANTARA/ UJANG ZAELANI

SURAT TERBUKA: Pendeta Andreas A Yewangoe (depan) bersama tokoh agama lainnya, di antaranya Mgr Martinus D Situmorang (kiri), Ahmad Syafii Maarif (ketiga dari kiri), Biksu Sri Pannyavaro M, dan Frans Magnis-Suseno (kanan) membacakan surat terbuka di Jakarta, kemarin.

Andi dan Muhaimin Selamat Delapan nama baru masuk kabinet, empat menteri bergeser tempat.

ARYO BHAWONO

U

SAI sudah drama tiga pekan menjelang reshuffle kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhirinya dengan mengumumkan nama-nama menteri baru dan menteri yang bergeser tempat, di Istana Negara, tadi malam.

Ada delapan nama baru masuk Kabinet Indonesia Bersatu II, tujuh menteri dan seorang kepala Badan Intelijen Negara, serta empat menteri bergeser tempat (lihat grafik).

Dua menteri yang santer dibicarakan bakal terkena perombakan karena kementeriannya tersangkut kasus dugaan korupsi, yakni Menpora Andi Mallarangeng dan Menakertrans Muhaimin Iskandar, tetap selamat. Kemenpora tersandung kasus Wisma Atlet, sedangkan Kemenakertrans tersandung kasus dana transmigrasi.

Menakertrans Muhaimin pun langsung menggelar konferensi pers seusai pengumuman reshuffle itu. “Untuk prioritas kerja utama dalam tiga tahun mendatang sebagai Menakertrans ada lah menyiapkan konsep standardisasi kompetensi bagi tenaga kerja Indonesia,” kata Muhaimin.

Tanda-tanda keduanya bakal dipertahankan sudah tampak ketika Yudhoyono menyebutkan alasan perombakan kabinet, pekan lalu. Di antara delapan butir alasan perombakan kabinet tidak ada satu pun yang terkait dengan urusan dugaan kasus korupsi.

Reshuffle juga ditandai dengan

berkurangnya kursi menteri untuk dua partai politik, yakni Demokrat dan PKS, yang kehilangan masing-masing satu kursi menteri. Keduanya ialah mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi (Demokrat) dan mantan Menristek Suharna Surapranata (PKS).

Akibatnya, kursi Demokrat di kementerian tersisa 5, sedangkan PKS tinggal 3 kursi. Sebelumnya, Demokrat menduduki 6 kursi dan PKS 4 kursi.

PKS pun meradang atas pengurangan tersebut. Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menilai Yudhoyono telah mengingkari kontrak politik.

“Keberadaan PKS di kementerian dan posisi PKS di pemerintahan itu satu paket yang diikat kontrak politik. Kontrak politik itu dibicarakan langsung antara Pak SBY dan PKS yang diwakili Ketua Majelis Syuro. Segala perubahan yang terkait kontrak politik mestinya di bi ca rakan dengan Ketua Majelis Syuro,” ujar Mahfudz, tadi malam.

Drama perombakan kabinet juga sempat diwarnai spekulasi batalnya dua nama calon menteri untuk menduduki pos masing-masing karena alasan kesehatan. Mereka ialah Dahlan Iskan dan Djan Faridz.

Namun, spekulasi itu terbantahkan setelah Yudhoyono Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom

SEJUMLAH tokoh agama, kemarin, menyampaikan surat keprihatinan terbuka kepada rakyat mengenai situasi berbangsa dan bernegara di Tugu Proklamasi, Jakarta. Mereka menyatakan miris dengan kemiskinan yang kian mencekik rakyat hingga korupsi yang semakin menggurita.

Para tokoh itu, antara lain Ahmad Syafii Maarif, Mgr Martinus D Situmorang, Salahuddin Wahid, Frans Magnis-Suseno, Ida Pedande Sebali, Andreas Yewangoe, Romo Benny Susetyo, dan Biksu Sri Pannyavaro M. Dalam surat terbuka itu disebutkan Presiden katanya berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi, tapi kenyataannya korupsi malah semakin menggurita dari hulu ke hilir.

Korupsi tersebut telah melibatkan seluruh pejabat negara, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, penegak hukum, hingga politikus, bahkan juga pengusaha.

“Akibatnya, sebagian rakyat Indonesia semakin terperosok ke jurang kemiskinan karena biaya pendidikan, kesehatan, ke butuhan pokok semakin mahal,” ujar Syafii Maarif saat membacakan surat terbuka itu.

Sebagian rakyat Indonesia semakin terperosok ke jurang kemiskinan karena biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan pokok semakin mahal.’’

Ahmad Syafii Maarif Tokoh Agama

mengumumkan menteri baru sekitar 40 menit, tadi malam.

Dahlan yang sempat menangis karena berat mening galkan kursi Dirut PLN dan Djan Faridz yang namanya disodorkan oleh PPP tetap jadi menteri.

Dua hal yang juga mewarnai perombakan kabinet ialah penggantian nama dan pos kerja di dua kementerian. Kebudayaan, yang masuk Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan UU 39/2008, dikembalikan ke Kementerian Pendidikan Nasional.

Akibatnya, nama Kemendik-

nas berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Selain itu, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berganti nama menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Perubahan itu terjadi setelah DPR meluluskan usulan Presiden untuk merestrukturisasi kementerian. “Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada DPR,” kata Kepala Negara.

(Wta/Mad/WR/*/X-7) bhawono@mediaindonesia.com Berita terkait hlm 4

Selain itu, lanjutnya, rasa aman dan damai semakin jauh di tengah tingginya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beribadah, kekerasan, perusakan lingkungan hidup, serta hukum yang tidak berdaulat.

“Kami prihatin dengan keadaan ini, tidak ada selesainya masalah di negeri ini,” tukas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Sebaliknya, tokoh agama mengapresiasi kepada rakyat yang telah bekerja keras mengembangkan solidaritas dan kreatif untuk menyelamatkan bangsa serta negara.

Pada kesempatan itu, Mgr M Situmorang menegaskan bahwa para tokoh lintas agama tetap melaksanakan tugas-tugas keagamaan dan pendidikan.

Namun, pihaknya terus terusik dengan kondisi bangsa yang kian mencemaskan.

“Kepemimpinan nasional le mah. Akibatnya tidak ada permasalahan fundamental bangsa yang berhasil diselesaikan dengan tuntas,” kata Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia itu.

Dia mengajak masyarakat mengakhiri situasi ini sesuai dengan semangat konstitusi. (*/X-5)

2

RABU, 19 OKTOBER 2011

INTERUPSI

Selamanya Saja SELAMANYA lebih bagus. Sistem penyetopan unreg harus diubah, jangan bertele-tele.

Bimo Artha

Penawaran SMS Premium Dihentikan

Jalan Terbaik BAGI musikus seperti Mas Piyu, memang berat kondisi dihentikannya RBT, tapi memang beberapa jebakan pembelian RBT banyak juga terjadi karena cara promosi yang kurang sehat dari produser atau RBT sampah, dan di situ memang terjadi pemotongan pulsa karena RBT. Tetap semangat musisi Indonesia, terus berkarya dan semoga ada jalan yang baik.

Jeffry Aswin Hartanto

PENGANTAR PENAWARAN layanan langganan konten yang dikenai biaya SMS premium akan dihentikan sementara mulai Selasa (18/10).

Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menyatakan langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan penjebakan penyedotan saldo pulsa konsumen.

“Anggota ATSI akan melaksanakan penghentian penawaran konten komersial melalui SMS broadcast, pop-screen, serta voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh pemerintah. Layanan yang dihentikan termasuk langganan ring back tone (RBT),” ungkap Ketua ATSI Sarwoto Atmosutarno dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/10).

ATSI juga berjanji akan memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi (pengembalian pulsa). Namun, Sarwoto tidak menyebutkan detail mekanisme restitusi. “Saya janjikan restitusi ini akan sangat mudah.” (Selekta, Hlm 12, 18/10).

Berikut tanggapan pembaca.

Negara Koruptor NEGARA koruptor. Tidak jelas misi dan visinya.

Herman Firdaus

Terkesan Melindungi

MI/ANGGA YUNIAR

Pemilihan Idol Juga SAYA pikir pemilihan idol melalui TV dengan cara memilih lewat SMS, atau keajaiban dunia seperti kampanye komodo, pokoknya apa pun yang berbau massal lewat SMS sebaiknya dihapus saja.

SMS tidak punya bukti arsip yang bisa disimpan. Kita mulai dengan surat pos.

Itu lebih jelas, terdokumentasi, dan bisa menghidupkan filateli yang kegunaannya bisa dipelihara sepanjang masa.

Taty Kusmayaty

Usut Tuntas

Bagus

KURANG bagus. Content provider nakal harus diusut tuntas. Nomornya jelas, SIM card provider juga jelas. Perampokan jelas-jelas tindakan kriminal, kok cuma begini? Dua alumnus ITB jual gadget online dua biji saja diusut. Usut content provider nakal!

Helena IR Agustien

BAGUS lah!

Aryo Baskoro

Negara Perampok DI negara kolang-kaling ini, dua orang jual handset dimasukkan ke penjara, sedangkan perampok pulsa bernilai ratusan miliar enggak tersentuh.

Beginilah hidup di negara perampok, pencuri, amoral, berderajat rendah. Rakyat tetap hancur dan monyet koruptor menari di atasnya.

Sanjeev Singh

Runyam RUNYAM segalanya....

Johanes Sumantri

KEBIJAKAN ATSI yang bersifat sementara terkesan melindungi provider-provider nakal yang selama ini telah banyak merugikan konsumen.

Tidak ada ketegasan permanen terhadap ulah provider yang merugikan ini. Apakah ada sesuatu hal sehingga tidak berani menutup provider nakal ini?

Fadrie Gunawan

Nasib Musikus TOLONG perhatikan musikus yang mencari duit dari RBT! Warung Alif

Tambal Sulam HANYA sementara? Ah, tambal sulam lagi ini jadinya.

Vettel Abdi Permana

UMUM

Demokrat dan PAN Tukar Guling Menteri PKS belum Disentuh

SBY Takut

Wajar

AYO bertaruh SBY tidak akan berani mengganti menteri dari PKS. Sudah banyak bukti, ingat reshuffle jilid satu, Demokrat saja yang sering gondok. SBY lebih mendengar kader PKS daripada Demokrat, ingin bukti?

Edy Suyanto

PENGANTAR PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono sudah menunjuk enam calon menteri dan kepala badan. Tiga orang di antaranya berasal dari partai politik. Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional tukar guling menteri.

Tiga dari enam calon menteri dan kepala badan itu berlatar belakang partai politik. Mereka ialah Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin yang ditunjuk menjadi Menteri Hukum dan HAM menggantikan Patrialis Akbar dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Azwar Abubakar justru ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan EE Mangindaan yang berasal dari Partai Demokrat. Itulah sebabnya Demokrat dan PAN disebut tukar guling menteri (Berita utama, hlm 1, 18/10).

Berikut tanggapan pembaca.

WAJARLAH. Demokrat dan PAN kan besan jadi wajar tukar guling karena tukar kasurnya sudah.

Aan Hamal

Takut TAKUT kepada PKS. Warung Alif

Harus Diganti

Rakyat Biasa

YANG harus dan wajib diganti Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar.

Jika kedua orang ini tidak diganti, berarti SBY tidak punya iktikad baik memperbaiki kondisi ini dan memberantas korupsi.

Alie Alhabsyi

ADA nggak yang dari rakyat biasa, jangan dari partai?

Jhonny Juned

Semoga Bermanfaat SEMOGA bisa bermanfaat dalam mengembalikan citra SBY yang merosot jauh di bawah 50%.

Fadrie Gunawan

ANTARA

Banci BOS penakut. Katanya mantan jenderal, tapi kelakuan kayak banci.

Yohanes Enzelin Milanisti

Tukar Sapi KAYAK tukar anak sapi dengan anak kerbau, bos....

Iksan Hismansyah

S E L E K TA

Ekonomi Dunia Memburuk PENGANTAR

PENGUMUMAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan menyeleksi 8 (delapan) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan akan melakukan Fit and Proper Test. Untuk memenuhi asas keterbukaan dan pertanggungjawaban publik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada masyarakat luas dengan identitas jelas untuk memberikan masukan terhadap Calon-calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut : NO

NAMA CALON PIMPINAN KPK

PEKERJAAN/JABATAN

Anggota Komisi Hukum Bapenas untuk penerapan dan harmonisasi UNCAC tahun 2008 – 2010

Dr.Bambang Widjojanto.

Dr.Yunus Husein,S.H., LL.M.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Abdullah Hehamahua, S.H.,M.M.

Penasehat KPK tahun 2005 – sekarang Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK Tahun 2008 – sekarang

Handoyo Sudradjat, AK. Dr.Abraham Samad,S.H..,M.H.

Advokat

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Staf Ahli Jaksa Agung RI (2010 – sekarang)

Adnan Pandu Praja, S.H..,Sp.N.,LL.M

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) 2006 – 2011 (2 Periode)

Irjen Pol (Purn) Drs.Aryanto Sutadi, M.H., M.Sc.

Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa BPN RI (2010 – sekarang)

Masukan secara tertulis disampaikan kepada Sekretariat Komisi III DPR-RI, Gedung Nusantara II Paripurna, Jalan Jend. Gatot Subroto, Jakarta – 10270. Telp. (021) 5715.566 / 5715.864; Faks.

(021) 5715.566, / e-mail : set_komisi3@dpr.go.id.

Jakarta, 19 Oktober 2011 PIMPINAN KOMISI III DPR RI Ttd. DR. BENNY K HARMAN, SH

(KETUA)

DR.H.AZIZ SYAMSUDDIN, SH

(WAKIL KETUA)

FAHRI HAMZAH, SE

(WAKIL KETUA)

IR.TJATUR SAPTO EDY, MT

(WAKIL KETUA)

KONDISI perekonomian global terus memburuk. Ekonomi dunia bahkan dinyatakan berada pada fase berbahaya.

Situasi tersebut berpotensi menyeret turun pertumbuhan ekonomi global. “Situasi global, jika dibandingkan dengan pertemuan terakhir (Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional/IMF) di Washington tiga minggu yang lalu, lebih buruk. Kalau tidak berubah, pertumbuhan ekonomi dunia ada koreksi ke bawah,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam rapat koordinasi penyelesaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 di Jakarta, Senin (17/10).

Pada forum itu, Menkeu memaparkan hasil pertemuan para menteri keuangan 20 negara perekonomian terbesar (G-20) yang dia hadiri di Paris, Prancis, akhir pekan lalu (Selekta, hlm 12, 18/10).

Berikut tanggapan pembaca.

REUTERS

Perang Dunia

Bagus YA, bagus kalau begitu.

Sri Subarjo

Tidak Masalah NGGAK masalah, yang penting masih bisa enak makan enak tidur, hidup terasa nikmat.

Ozy Cavalera

Terkena Imbas KALAU bicara perekonomian dunia terpuruk, pasti Indonesia terkena imbasnya. Tapi kalau perekonomian Indonesia terpuruk, dunia tenangtenang saja. Bisa begitu, bisa saja.

Ksatria Ghodel

Tidak Peduli TIDAK peduli.

Paparezy bin Moratti

REVOLUSI terus bergerak di tiap negara. Negara yang lapar akan mencakar dan saling memangsa.

Bersiap-siaplah, wahai rakyat negeri ini, akan kedatangan mereka seperti dulu. Perang Dunia III akan datang sebentar lagi. Mari kita kumpulkan bambu runcing kembali untuk melawan mereka.

Bimo Artha

Masa Bodoh MASA bodohlah... tidak berpengaruh. Yang penting sih bisa tidur nyenyak. Kecuali ekonomi dunia akhirat.

Marabot Barang Dh Makb

Kiamat Ekonomi INILAH antiklimaks dari perekonomian global yang akan berujung pada berlakunya efek domino yang mengakibatkan kiamatnya sistem ekonomi liberal dan merupakan transisi ke ekonomi sosialis yang menjadi awal dari abad baru perbudakan yang keduanya tidak kita kehendaki.

Haerudin Tea

P OLKAM

RABU, 19 OKTOBER 2011

3

Hakim Banyak Abaikan Hukum Acara Hakim juga tidak cukup berani memperkaya pemaknaan UU dengan menggunakan sumber hukum lain, di luar ketentuan UU yang diajukan jaksa.

EMIR CHAIRULLAH

H

ASIL penelitian terhadap putusan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) bersama elemen jejaring perguruan tinggi menemukan adanya pelanggaran hakim terhadap hukum acara.

Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus mengungkapkan kesimpulan itu, kemarin, dalam konferensi pers tentang hasil riset penelitian putusan hakim sepanjang 2009-2010. Penelitian

ini, menurut dia, dilakukan untuk mendeteksi kecenderungan umum atas kualitas putusan hakim dan juga dijadikan alat penjaringan dini terhadap hakim yang berkualitas untuk jenjang hakim agung dari karier.

“Kami menemukan berbagai pelanggaran hakim berdasarkan aspek ketaatan terhadap hukum acara, ada lima pelanggaran,” tuturnya, di Jakarta.

Pelanggaran pertama, masih ditemukannya sejumlah terdakwa yang tidak didampingi penasihat hukum. “Padahal jika

ANTARA/MARIFKA WAHYU HIDAYAT

TOLAK BPJS: Massa dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen Jakarta, kemarin. Mereka menolak RUU BPJS karena dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pimpinan DPR Desak Penuntasan RUU BPJS PIMPINAN DPR terus mendorong agar Panitia Khusus (Pansus) Rancangan UndangUndang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) bisa menuntaskan RUU tersebut dalam masa persidangan DPR kali ini yang berakhir pada 28 Oktober.

“Saya minta pembahasan RUU BPJS diselesaikan dalam masa persidangan DPR saat ini, apa pun dan bagaimanapun caranya,” tegas Wakil Ketua DPR dari F-PG Priyo Budi Santoso di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Priyo, terlepas dari penolakan sekelompok serikat pekerja, RUU BPJS telah dinanti oleh lapisan masyarakat dan buruh. Karena itu, DPR berkepentingan untuk mengakomodasi penyelesaian RUU BPJS. “Sehingga UU BPJS ini dapat menjadi upaya perlindungan bagi masyarakat dan buruh dari negara, baik jaminan kesehatan, hari tua, maupun kecelakaan,” tegas dia.

Karena itu, sebagai pimpinan DPR, Priyo memastikan tidak gentar menghadapi siapa pun yang berusaha menghalanghalangi upaya penyelesaian RUU BPJS. “Siapa pun Anda, sekalipun penyandang dana besar, saya tidak peduli. Kami minta siapa pun tidak menghalang-halangi penyelesaian RUU BPJS ini,” ujar Priyo.

Dia menambahkan, pimpinan DPR telah menerima laporan dari Pansus BPJS. Menurut Priyo, keterlambatan penyelesaian RUU BPJS disebabkan ketidakaktifan menteri dalam dua pekan terakhir.

Sebelumnya, Priyo menerima sekitar 75 perwakilan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) di gedung parlemen. SPN merupakan elemen buruh yang menolak RUU BPJS. Perwakilan buruh itu adalah utusan dari sekitar 1.000 buruh yang berdemonstrasi di depan gedung parlemen, kemarin, untuk menolak RUU BPJS. “Kami menolak aturan pemerintahan yang tidak prorakyat,” seru Koordinator Lapangan Aksi SPN Asep Saefuloh.

Saefuloh menilai UndangUndang No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan RUU BPJS tidak mengatur prinsip jaminan sosial, tetapi lebih berorientasi pada kepentingan bisnis.

Puluhan buruh yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumatra Utara (DBSU) menolak RUU BPJS yang akan menggabungkan empat lembaga perusahaan asuransi. Penolakan itu disampaikan DBSU dalam unjuk rasa di Gedung DPRD Sumut di Medan.

DBSU merupakan aliansi dari sejumlah organisasi seperti DPD Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sumut, LBH Medan, Kontras, dan Serikat Pekerja Hotel Souchi Medan.

Secara terpisah, Indonesia Corruption Watch bersama berbagai anggota elemen yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), kemarin, mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuntut audit atas pengelolaan dana buruh. (*/Ant/P-1)

dilihat dari ancaman hukumannya, keberadaan penasihat hukum itu diprasyaratkan dalam KUHAP.” Kedua, menurut Jaja, ditemukan indikasi putusan-putusan yang tidak proporsional dalam memuat pertimbangan para pihak. Ketiga, kata dia, adanya hakim yang kurang mengelaborasi keterangan saksi kunci yang dapat mengungkap fakta hukum yang mencerminkan kebenaran material.

Keempat, masih ada putusan pengadilan tinggi yang menunjukkan ketidakjelasan sikap terhadap pelanggaran prosedural menurut KUHAP yang sebenarnya diancam dengan hukuman pembatalan. Di sisi lain, pelanggaran kelima adalah ditemukannya pembacaan putusan dengan

MI/SUSANTO

Kami menemukan berbagai pelanggaran hakim berdasarkan aspek ketaatan terhadap hukum acara, ada lima pelanggaran.”

Jaja Ahmad Jayus Komisioner Komisi Yudisial

musyawarah hakim pada tanggal yang sama. “Sekalipun ini bukan pelanggaran hukum acara, kesan ketergesaan tidak bisa dihindari,” tuturnya.

Adapun persoalan terkait dengan aspek ketepatan dalam pemaknaan hukum material, menurut Jaja, muncul karena masih kerap diandalkannya hukum tertulis berupa undangundang. Dengan begitu, kuat kesan, kata dia, hakim tidak cukup berani memperkaya pemaknaan UU itu dengan menggunakan sumber hukum lain di luar ketentuan UU yang diajukan jaksa dalam surat dakwaan maupun tuntutannya.

Terkait dengan aspek penalaran hukum, Jaja mengungkapkan, masih ditemukan ketidakrunutan antara premis-premis yang dibangun

dan konklusinya. Di sisi lain, penelitian terhadap aspek tujuan filosofi penjatuhan sanksi, sambung dia, ditemukan bahwa filosofi penghukuman yang bersifat penjeraan kerap dipandang lebih berhasil jika dibandingkan dengan filosofi pembinaan.

Cenderung tidak profesional Saat mengarahkan penelitian pada aspek profesional hakim, Jaja menegaskan, ditemukan adanya catatan kelemahan hakim dalam putusan pidana jika dibandingkan dengan putusan perdata.

Penelitian itu, menurut dosen hukum Universitas Diponegoro Joko Priyono, dilakukan terhadap total 357 putusan.

Rinciannya, pada 2009 sebanyak 105 putusan pengadilan

negeri untuk perkara pidana perdata, pada 2010 sebanyak 100 putusan pengadilan negeri untuk perkara pidana perdata, dan pada 2011 sebanyak 152 putusan pengadilan tinggi untuk perkara pidana perdata.

Pada kesempatan lain, di Pengadilan Tipikor Bandung, sejumlah aktivis dari Dewan Pencinta Keadilan (DPK) menggelar demonstrasi menuntut penjelasan terkait dengan vonis bebas tiga kepala daerah.

Pendemo juga meminta pihak peng adilan meninjau dan mengkaji ulang putusan tersebut. Vonis bebas terkini diberikan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung kepada Wali Kota Bekasi Mochtar Mohammad. (EM/Ant/P-3) emir@mediaindonesia.com

P OLKAM

4

RABU, 19 OKTOBER 2011

Golkar Berebut Jatah Kabinet Fadel Muhammad menjadi korban paling empuk di tengah sengitnya persaingan Agung Laksono dengan Tjitjip Sutardjo.

FARDIANSAH NOOR

G

ONJANG-GANJING perombakan kabinet (reshuffle) membuat internal Partai Golkar terbelah. Para petinggi di partai itu sudah dalam posisi berhadap-hadapan, antara pendukung Agung Laksono yang menginginkan Agung dipertahankan sebagai Menko Kesra dan kelompok pendukung Syarif Tjitjip Sutardjo yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Agung di kabinet. Kelompok pro-Tjitjip disokong penuh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Tjitjip itu bagai anak emasnya Ical (Aburizal). Dia sengaja mengangkat Tjitjip jadi Wakil Ketua Golkar supaya dilirik SBY. Padahal Tjitjip itu siapa di Golkar? Namanya juga baru dikenal,” tutur seorang politikus senior Partai Golkar dalam perbincangan dengan Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ical, sambungnya, sebenarnya sudah tak sabar untuk segera memasukkan Tjitjip menggantikan Agung di kabinet.

Belakangan Ical menyadari sangatlah sulit menggeser bekas Ketua DPR itu dari kabinet.

“Ada mantan Ketua Umum Partai Golkar di belakang Agung. Tokoh itu bahkan menemui langsung SBY supaya Agung jangan diganti. Jadi posisi Agung sangat sulit diutakatik,” terangnya.

Karena itu, lanjutnya, Ical pun

ganti strategi. Ia mencari lagi siapa yang bisa dikorbankan demi memuluskan langkah Tjitjip. Pilihan pun jatuh pada Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagai sasaran empuknya.

Saat dihubungi Media Indonesia, Fadel Muhammad tidak mau mengomentari informasi itu. Ia hanya menekankan akan tetap bekerja untuk Indonesia meski tidak duduk dalam susunan kabinet. Ia juga tidak peduli jika memang diganti Presiden.

“Katanya isunya seperti itu.

Bagi saya, berada di dalam atau di luar, saya bisa bekerja. Yang jelas, kita tunggu pengumuman resmi Pak SBY saja,” ujarnya.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo ketika ditemui langsung menampik adanya friksi di partainya akibat rebutan jatah menteri di kabinet tersebut. Ia hanya menegaskan Agung dan Tjitjip pasti masuk dalam daftar kabinet.

“Tjitjip pasti masuk, posisinya saya belum tahu, namun tidak tahu siapa yang digantinya. Kalau Agung Laksono aman 100%.

Tapi tidak ada yang terpecah ya di partai,” terangnya.

Kepemimpinan lembek Di tempat terpisah, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto mengharapkan reshuffle dapat berdampak pada perbaikan upaya pemberantasan korupsi. Ia meli-

hat masih merajalelanya korupsi saat ini akibat lembeknya kepemimpinan nasional.

Pernyataan tersebut dikemukakannya di hadapan peserta seminar nasional Meneropong 2 Tahun Kinerja Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono di auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah, kemarin.

Saat kampanye, kata Endriartono, SBY selalu mengatakan bahwa dirinya berada di garda terdepan dan siap menghunus pedang memberantas korupsi.

Tetapi realita yang terjadi saat ini tidak menampakkan tindakan itu.

“Sehingga banyak orang berseloroh pedang yang akan dihunus itu sekarang telah dicuri orang dan digunakan untuk memancung TKI, sementara korupsi jalan terus,” tegasnya.

Salah satu contoh kasus yang paling baru, sambungnya, adalah dugaan korupsi yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Tindakan yang dilakukan SBY untuk berada di garda terdepan dan menghunus pedang belum terlihat di situ.

“Ini bukti bahwa kepemimpinan nasional lembek,” tegas pria yang mengaku rela tidak dibayar sepeser pun untuk menjadi Koordinator Tim Analisis dan Advokasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

(FR/*/T-1) fardiansah@mediaindonesia.com

Fadel Pun Harus Gigit Jari

D

I sela-sela pemanggilan para calon menteri dan menjelang pengumuman hasil perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II tersebut, kemarin, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mendadak muncul di Istana Kepresidenan.

Namun wartawan yang antusias menanyakan tujuan kedatangannya, terpaksa gigit jari. Pasalnya, Fadel tidak berujar sepatah kata pun untuk menjawab keingintahuan tersebut. Kedatangan Fadel justru menyisakan tanda tanya karena dia berkata, “Enggakenggak saya tidak ketemu presiden.”

Diketahui, saat kehadiran Fadel di Istana Negara, Presiden tengah menerima enam delegasi Standard Chartered Bank yang dipimpin Sir John Peace. Dalam acara itu, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memaparkan, Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan.

Nama Fadel, tidak disebut masuk daftar pendamping Presiden dalam acara tersebut.

Setelah bertemu dengan pimpinan Standard Chartered, Presiden langsung bertemu dengan Rektor Universitas Cendrawasih Papua Berth Kambuaya, kandidat menteri lingkungan hidup.

Setibanya di depan kantor Presiden, Fadel pun tidak seperti biasanya melewati pintu masuk ruang konferensi pers kantor Presiden, yang lazim dipakai oleh menteri saat hendak menuju kantor

Presiden. Fadel justru lewat pintu masuk yang biasanya dipakai oleh Presiden dan Wapres jika menuju ke kantor Presiden.

Ternyata, bukan hanya wartawan yang gigit jari.

Pasalnya, Fadel belakangan memaparkan bahwa sejatinya dia datang untuk melaporkan persiapan kunjungan ke Lombok. Dia juga hendak melaporkan tentang penuntasan masalah perbatasan Malaysia.

Namun, Julian menandaskan, Presiden tidak bisa menemui mantan pembantunya itu karena sedang fokus pada penuntasan reshuffle kabinet. “Bapak Fadel datang untuk membicarakan program-program di kementeriannya, seperti minapolitan. Kedatangan Bapak Fadel sama sekali tidak terkait dengan reshuffle.

Bapak Fadel datang untuk membicarakan masalah lain. Bapak Fadel tidak bisa bertemu dengan Presiden karena Presiden fokus pada penuntasan reshuffle,” ujarnya.

Posisi Fadel di kementerian dalam perombakan kemarin akhirnya digantikan oleh Syarif Tjitjip Sutardjo, rekannya satu partai politik.

Di gedung dewan, anggota Komisi I DPR juga harus gigit jari karena Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, yang dalam perombakan kabinet digantikan oleh Amir Syamsuddin, absen dalam rapat kerja. Wakil Ketua Komisi I DPR Hayono Isman menyatakan, ketidakhadiran itu karena Patrialis sudah tahu sebelumnya dari Presiden mengenai penggantiannya.

(Mus/Wta/P-3)

P OLKAM

RABU, 19 OKTOBER 2011

5

MK Batalkan Larangan Ultra Petita DPR, pemerintah, MA, dan KY berpotensi menjadi pihak beperkara sehingga tidak bisa menjadi majelis kehormatan hakim MK. FARDIANSAH NOOR

M

MI/K WISNUBROTO

TATAP MUKA: Ketua MPR RI Taufiq Kiemas bersanding dengan Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pendikar Amin (kedua dari kanan) di Gedung Parlemen Malaysia, Kuala Lumpur, kemarin. Kunjungan MPR ini untuk mendukung lebih eratnya hubungan Indonesia-Malaysia.

MPR Siap Jembatani RI-Malaysia DINAMIKA hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia harus diselesaikan secara arif dan kepala dingin. MPR RI siap menjadi jembatan dalam hubungan Indonesia dan Malaysia.

Ketegasan dan kerelaan dari tiap negara harus menjadi dasar saat membahas sejumlah kasus kedua negara, termasuk kisruh perbatasan dan nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) di negeri jiran tersebut.

“MPR siap menjadi jembatan untuk memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.

Demikian benang merah hasil pertemuan informal saat

delegasi MPR yang dipimpin Ketua MPR RI Taufiq Kiemas beranjangsana dengan para pemimpin negeri jiran seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia Kristantyo Wisnubroto dari Kuala Lumpur, kemarin.

Secara berturut-turut delegasi MPR menemui Ketua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar, Deputi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, Ketua Dewan Rakyat Tan Sri Datuk Seri Panglima Pendikar Amin, serta PM Datuk Sri Mohd Najib Razak.

Delegasi MPR terdiri dari seluruh Wakil Ketua MPR, yakni Lukman Hakim Saifuddin, Ahmad Farhan Hamid, Melani Leimena Suharli, dan

Hajriyanto Y Thohari, Sekretaris F-PDIP MPR Achmad Basarah, dan anggota F-PDIP MPR Helmy Fauzy.

Saat jumpa pers bersama antara pimpinan MPR dan Ketua Dewan Negara Malaysia, sejumlah pers Malaysia bahkan mempertanyakan kemungkinan pemberian sanksi terhadap anggota DPR yang memberi penjelasan seputar perbatasan hingga menyudutkan Malaysia.

Seperti anggota Komisi I DPR dari F-PDIP Tb Hasanuddin yang memberi pernyataan seputar sengketa perbatasan Camar Bulan dan Tanjung Datu di Kalimantan Barat.

Hajriyanto menegaskan se-

tiap anggota DPR memiliki hak untuk mengungkapkan fakta kepada pers.

Apalagi, sejumlah titik perbatasan RI-Malaysia memang masih bermasalah.

“Kami tidak bisa mengontrol pers. Yang bisa mengontrol ialah pers itu sendiri.”

Tan Sri Abu Zahar menjelaskan kunjungan MPR membuktikan ada upaya lain dalam memperkuat hubungan RI-Malaysia.

Dia menambahkan, dalam penanganan TKI, Malaysia akan memperbaiki standar gaji TKI, memutihkan status TKI, serta tindakan hukum yang tegas bagi para majikan nakal. (P-1)

AHKAMAH Konstitusi (MK) membatalkan larangan memutus melebihi apa yang dimohonkan (ultra petita) seperti dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang MK. “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Mahfud menjelaskan tujuan pembentukan MK adalah membenahi hukum sehingga hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Dengan alasan itu, lanjut dia, MK wajib mengisi kekosongan hukum dengan membentuk hukum baru melalui putusan.

“Untuk mengisi kekosongan hukum akibat putusan mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD. Sementara proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu lama.”

Mahfud menyanggah jika ultra petita dianggap bentuk

penyalahgunaan wewenang MK. Sebab, kepentingan umum mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengawal konstitusi.

Hakim konstitusi Akil Mochtar menambahkan, ultra petita merupakan solusi bagi permasalahan hukum dan pemilu di Indonesia. Ia mencontohkan putusan MK soal penggunaan KTP dan paspor untuk bisa memiliki hak pilih dalam Pemilu 2009.

Bahkan, menurut dia, hakim konstitusi terkadang harus mengambil putusan secara ultra petita demi menyelesaikan kasus secara utuh. “Ultra petita itu menjadi solusi bagi persoalan kebangsaan dan menyelesaikan persoalan.”

Hakim konstitusi Hamdan Zoelva mengakui pengujian pasal tersebut berpotensi menimbulkan keraguan publik akan independensi MK. Pasalnya, yang sedang diuji adalah aturan soal MK. Meski begitu, menurut Hamdan, pihaknya bisa memutus perkara secara independen.

“Ada tiga hal yang membuat MK tetap memutus perkara ini, yakni tidak ada forum lain yang bisa mengadili, MK tidak boleh menolak perkara, dan kasus ini merupakan kepentingan konstitusional,” ujarnya.

Akan tetapi, dalam putusan

itu terjadi perbedaan pendapat atau dissenting opinion oleh hakim konstitusi Harjono. Ia menilai MK terkesan terlalu bernafsu memutus perkara tersebut. Harjono khawatir hak itu mengganggu kemandirian MK sebagai lembaga peradilan yang merdeka.

Dia juga mempertanyakan legal standing para pemohon untuk menguji Pasal 87 huruf b UU MK karena pasal tersebut berkaitan dengan pemberhentian hakim MK. Sehingga, dia menganggap hak konstitusi pemohon tidak dirugikan.

“Pemohon dalam gugatan itu adalah sejumlah akademisi seperti Saldi Isra, Yuliandri, Arief Hidayat, Zainal Daulay, Zainal Arifin Mochtar, Moh Ali Syafa’at, Fatmawati, dan sejumlah aktivis LSM. Ancam kemandirian Selain pasal soal ultra petita, MK juga membatalkan 15 pasal lain dalam itu. Di antaranya pasal yang mengatur mengenai komposisi majelis kehormatan hakim (MKH) MK. Pasal itu antara lain memasukkan unsur DPR, pemerintah, MA, dan KY dalam komposisi MKH MK. Majelis hakim menilai pasal itu berpotensi mengancam kemandirian MK. (*/P-1) fardiansah@mediaindonesia.com

6

M EGAPOLITAN

RABU, 19 OKTOBER 2011

Penumpang KRL agar Cari Moda Lain PEMBANGUNAN enam gardu listrik aliran atas untuk kereta api akan dimulai besok. Pembangunan yang direncanakan berlangsung hingga 29 November 2011 tersebut mengancam mobilitas puluhan ribu pengguna kereta api. Pasalnya selama pengerjaan itu akan ada pengurangan 29 perjalanan kereta.

“Kami mengimbau kepada pengguna kereta agar mencari alternatif moda transportasi lain selama pengerjaan pembangunan gardu,” ucap Direktur Prasarana Dirjen Perkeretapian Arief Heriyanto di Jakarta, kemarin.

Gardu-gardu yang akan dibangun antara lain di Bojong Gede, Depok, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Pasar Senen, dan Cicayur. Di sisi lain, untuk rehabilitasi akan dilakukan pada tiga gardu, yakni di Citayam, Cilebut, dan gardu Kedung Badak.

Keseluruhan pembangunan itu diperkirakan akan menelan

biaya sebesar Rp250 miliar.

Arief mengatakan pembangunan harus dilakukan guna meningkatkan daya dan keandalan listrik aliran atas yang digunakan untuk KRL Jabodetabek.

“Ini untuk mengantisipasi rencana penambahan jumlah KRL yang akan beroperasi pada 2012. Direncanakan, ada penambahan sekitar 40 unit KA dari pemerintah dan sekitar 100 KA KRL,” jelasnya.

Direktur Operasional PT KCJ Hendri Anom mengatakan hal itu merupakan langkah tepat mengingat animo masyarakat terhadap kereta api sangat tinggi.

Ia optimistis bahwa pemerintah akan memperhatikan moda transportasi kereta api.

“Nantinya jika sudah selesai pembangunan gardu masalah sarana pengadaan listrik akan lebih terjamin sehingga akan meminimalisasi terjadinya gardu anjlok yang menyebabkan keterlambatan kereta,” ujarnya.

Para penumpang KRL mengaku keberatan dengan pembatalan sejumlah perjalanan KRL.” Jumlah perjalanan yang dikurangi itu adalah upaya maksimal yang bisa dilakukan PT KAI. Sebelumnya jumlah perjalanan yang dikurangi mencapai 127 perjalanan. Namun, setelah dilakukan perhitungan ulang dan simulasi, akhirnya bisa ditekan menjadi 29 perjalanan saja.

Transit di Depok Kepala Stasiun Depok Dwi Purwanto mengatakan, selama rehabilitasi beberapa perjalanan KRL hanya sampai Stasiun Depok. Baik dari Bogor ataupun Jakarta. Itu menyebabkan penumpang harus transit di Stasiun Depok.

Para penumpang KRL mengaku keberatan dengan pembatalan sejumlah perjalanan KRL. Pasalnya, saat normal saja masih terjadi kepadatan penumpang hingga banyak yang naik di atap.

Ditambah lagi saat kereta sedang padat-padatnya, penumpang lelaki banyak yang masuk gerbong khusus wanita. “Tapi mau bagaimana lagi, tidak ada pilihan lagi,” ujar Lilis, penumpang KRL yang sudah lima tahun menggunakan KRL. Demikian dengan penuturan Dedy, 18, mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang mengaku sering kesal dengan jadwal perjalanan tidak tepat waktu. Ia menduga akan semakin banyak lagi orang yang akan naik ke gerbong. “Penumpang bukannya senang naik di atas gerbong, melainkan karena kurang tempat duduk yang tersedia. Mereka terpaksa naik di gerbong walaupun cukup mengandung risiko,” ujarnya. (VB/Ssr/KG/J-2)

Pengusaha Setuju Seragam Sopir KEBIJAKAN Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang mewajibkan semua operator angkutan umum melengkapi fasilitas seragam dan kartu identitas bagi para pengemudi dan kernet angkutan umum mendapat tanggapan positif.

“Kita belum dapat SK-nya.

Tapi secara prinsip, kita setuju dan mendukung pemakaian seragam dan identitas selama dapat meminimalkan tindak kriminalitas,” kata Ketua Umum PT Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) Nanang Basuki di Jakarta, kemarin.

Menurut Nanang, peraturan tersebut sepatutnya diikuti de-

ngan prosedur yang jelas terkait dengan pendistribusian dan pelaksanaannya. Menurutnya, jumlah pengemudi dan kernet harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya. Sebab jumlah sopir Kopaja cukup banyak, apalagi ditambah dengan kernet.

Mengenai kartu tanda pengemudi, menurutnya, juga harus dibuat dengan jelas dan terorganisasi. “Sesuai data yang efektif, ada 1.400 Kopaja yang beroperasi, jadi harus ada 2.800 termasuk kernet. Begitu juga dengan kartu identitasnya,” tandasnya.

Senada, Ketua DPD Organ-

da DKI Jakarta Sudirman juga setuju peraturan yang bertujuan mengurangi tindak kriminalitas di angkutan umum. Namun, Organda juga mendesak agar kebijakan tersebut dikawal dengan pengawasan yang baik dari operator maupun masyarakat.

Adapun pemilik angkot M09 Jurusan Tanah Abang-Pasar Kebayoran, Ahmad, 40, mengaku belum tahu peraturan Dishub DKI yang mengharuskan setiap sopir memakai seragam dan memiliki kartu identitas pengemudi. “Saya belum tahu soal peraturan itu,” ujarnya.

Meski begitu, Ahmad menilai aturan itu berdampak positif

dan cukup efektif dalam meminimalkan tindak kejahatan yang dilakukan sopir tembak. Sebab, ia pun mengeluhkan sulitnya mencari sopir yang jujur. Pemilik tiga unit angkot itu mengaku hanya memiliki tiga sopir tetap sebagai anak buahnya.

Di sisi lain, aturan ini tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari kelompok sopir. Para sopir cenderung menyerahkan keputusan tersebut kepada pimpinan mereka.

“Itu bagaimana atasan saja, kami sebagai orang kecil ya manut saja. Apalagi kalau sudah kewajiban,” kata Wahidin, sopir mikrolet D15. (NY/Ssr/*/J-4)

Operator Unreg Seluruh Layanan Content Provider Pengembalian pulsa konsumen dapat melalui mekanisme audit teknis.

VINI MARIYANE ROSYA

S

EPAK terjang pencuri pulsa berakhir. Seluruh operator telepon seluler harus meng-unreg layanan content provider terhitung tadi malam sebelum pergantian hari.

Perintah itu tertuang dalam surat edaran No 177/BRTI/ X/2011 yang ditandatangani Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Syukri Batubara.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkoinfo) Tifatul Sembiring, kemarin, menyebutkan BRTI mengeluarkan surat edaran itu untuk menjawab keresahan masyarakat atas praktik sedot pulsa ilegal oleh content provider.

Menkominfo mengungkap beberapa modus pencurian pulsa prabayar yang cukup meresahkan. Pelanggan membeli pulsa sebesar Rp50.000 ternyata hanya berisi Rp36.000. Ketika dilacak, lanjutnya, customer service operator menyatakan potongan Rp14.000 merupakan paket RBT dalam SIM card, padahal pelanggan tidak pernah memintanya.

Langkah licik lainnya, promo awal gratis tapi kemudian content provider memotong pulsa secara sepihak. “Kami harus menyetop praktik sedot pulsa ilegal seperti itu. Ini sama dengan pencurian uang masyarakat secara besarbesaran,” ujarnya.

MI/SUSANTO

Tifatul Sembiring Menteri Komunikasi dan Informatika Selain deaktivasi secara serentak, BRTI juga meminta seluruh operator untuk menghentikan penawaran SMS broadcast/popscreen/voice broadcast sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

BRTI juga mewajibkan seluruh operator merekapitulasi data pulsa pengguna yang telah terpotong dan wajib melakukan pengembalian pulsa yang dipotong secara ilegal kepada pengguna dan melaporkan kepada BRTI pada hari ini.

Audit teknis Sekretaris Jenderal Indonesia Telecommunications Users Group Muhammad Jumadi mengingatkan pengembalian pulsa konsumen dapat melalui mekanisme audit teknis. “Tidak ada cara lain untuk mendapatkan kompensasi bagi konsumen kecuali dengan audit,” tegasnya menanggapi imbauan BRTI agar operator dan provider mengembalikan pulsa konsumen.

Ada dua cara yang bisa dilakukan yakni dengan audit teknis dan audit bisnis. Pemerintah bersama operator dapat melakukan audit teknis mekanis sistem SMS premium. Audit tersebut memungkinkan untuk melihat rekam jejak transaksi apa saja

yang pernah dilakukan oleh seorang konsumen.

“Kalau audit ini dilakukan, pasti ketahuan si A pernah terkena SMS premium dengan mendaftarkan dirinya atau tidak, atau pendaftaran yang karena penjebakan atau tidak,” papar Jumadi.

Audit memungkinkan karena operator memiliki koneksi dengan pengguna serta dengan content provider. Semua pasti terekam, baik tagihan prabayar maupun pascabayar ada dalam billing system.

Selanjutnya operator memberi notifikasi kepada pelanggan yang pulsanya tersedot, berapa pulsa hilang dan diganti dengan jumlah yang sama. “Notifikasi itu yang dilaporkan ke BRTI. Nanti BRTI mengumumkan ke publik. Jadi ada dobel cek, apakah benar operator sudah mengembalikan pulsa. Jangan sampai ada operator berkoarkoar sudah mengembalikan, tapi tidak ada buktinya,” jelas Jumadi.

Saat menanggapi bahwa Telkomsel yang paling banyak dilaporkan menyedot pulsa konsumen, GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra mengatakan pihaknya telah berusaha maksimal menekan kasus tersebut. “Kami sudah memperingatkan content provider yang nakal. Kami juga telah memutuskan kerja sama dengan dua content provider.

Jika ada content provider yang melakukan promo lewat SMS, laporkan kepada kami maka akan langsung di-block,” ujarnya. (*/Ant/J-1) vini@mediaindonesia.com

LINTAS BERITA

.... apapun dan dimanapun, selalu mempesona Alam Indonesia menyimpan begitu banyak keindahan dan kejutan yang akan selalu memukau Anda...

Nikmati ketenangan dan keheningan saat terbang melayang di atas hamparan bukit hijau, serunya tantangan mengarungi jeram sungai atau kedekatan dengan satwa-satwa langka...

Di sini semua ada, semua menyenangkan...

www.indonesia.travel

Campak dan Polio Berpotensi KLB di Jakpus

Mahasiswa Didorong Cinta Lingkungan

WALI Kota Jakarta Pusat Saefullah menginstruksikan jajaran Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat untuk bersiaga menghadapi penyakit campak dan polio, terutama pada balita. Dua penyakit tersebut berpotensi menjadi kejadian luar biasa di Jakarta Pusat.

“Campak dan polio penyakit yang sangat berbahaya serta dapat menular. Hal itu berpotensi menjadi kejadian luar biasa (KLB) sehingga dapat mengancam kehidupan bayi dan anak balita,” ucap Saefullah, kemarin.

Saefullah mengatakan langkah antisipasi penyebaran polio dan campak ialah penggencaran imunisasi. Di Jakarta Pusat, kegiatan imunisasi akan berlangsung selama sebulan, pada 18 Oktober-18 November. Pelayanannya sendiri berlangsung pukul 08.00-12.00 WIB. Di Kota Bogor, juga dalam kurun waktu satu bulan, sebanyak 90.096 bayi akan diimunisasi campak dan polio. Wali Kota Bogor Diani Boediarto, kemarin, meneteskan vaksin kepada salah satu balita sebagai pencanangan kampanye imunisasi campak dan polio di Kota Bogor secara simbolis. (VB/DD/J-4)

MAHASISWA didorong untuk mencintai lingkungan dengan cara menanam dan merawat berbagai macam tanaman yang ada di lingkungannya untuk menghijaukan kembali Indonesia.

“Untuk menghijaukan kembali Indonesia dengan berbagai macam hayati tanaman yang saat ini mulai terkikis, harus memberikan edukasi kepada generasi muda, khususnya mahasiswa,” kata CSR Media Indonesia Nova Harivan Paloh, pada acara Proud to Be Green di Kampus Universitas Pelita Harapan (UPH), Karawaci, Tangerang, Banten, kemarin.

Di tempat yang sama, pengamat transportasi dan tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyatakan saat ini ribuan macam tanaman asli Indonesia sudah mulai punah. Karena itu, pelestarian harus dilakukan dengan melakukan penanaman. “Kita harus kembalikan Indonesia yang dulunya kaya dengan berbagai macam tanaman ini seperti semula karena hilangnya berbagai macam pohon, seperti buah durian medan, (sebagai) rasa kebanggaan atas apa yang pernah dihasilkan bangsa,” katanya. (SM/J-4)

M EGAPOLITAN

RABU, 19 OKTOBER 2011

7

Mayat Gosong Dibuang di Srengseng Sebuah mobil boks Suzuki Carry berwarna biru mengebut dan sempat berputar-putar di sekitar lokasi kejadian.

ANATA SYAH FITRI

B

ELUM tuntas pengungkapan serangkaian penemuan mayat di Ibu Kota, sesosok mayat ditemukan kembali di sebuah lapangan bola Kompleks Intercon Blok M, Kembangan, Sreng-

seng, Jakarta Barat, kemarin.

Mayat yang diindikasikan berjenis kelamin pria itu ditemukan dalam keadaan gosong dan sudah tidak berbentuk lagi.

Beberapa warga mengira mayat tersebut merupakan sampah karena terletak di dekat tempat pembakaran sampah.

“Tadi jam delapan pagi saya kira orang-orang pada bakar sampah. Nggak tahunya mayat.

Warga langsung lapor polisi,” ujar salah satu warga, Lastri.

Kondisi mayat tersebut sudah sangat sulit dikenali karena seluruh tubuhnya hangus. Menurut keterangan Kapolsek Kembangan Komisaris Sutoyo, korban mengenakan celana jins warna biru dan baju sudah gosong.

Selain itu, di sekitar mayat terdapat sisa seprai dan plastik yang

Mahakarya Empat Dekade Guruh Sukarno Putra

Beta Cinta Indonesia

N

AMA Guruh Sukarno Putra tentu tidak asing lagi di ranah seni pertunjukan. Putra bungsu mantan Presiden Soekarno itu akan hadir untuk mengobati rasa rindu masyarakat yang ingin menyaksikan mahakaryanya.

Kinarya GSP menggandeng Djarum Apresiasi Budaya untuk bekerja sama mewujudkan harapan para pecinta dan penggemar karya-karya Guruh Sukarno Putra. Pergelaran ini juga akan menandai 40 tahun kiprah Guruh Sukarno Putra dalam berkesenian di Indonesia.

“Kami ingin mengobati rasa rindu masyarakat akan lagu, musik, dan tari dalam pertunjukan yang penuh dengan dedikasi ke arah nasionalisme namun tetap mampu menghibur,” ujar Guruh.

Ia menambahkan, pergelaran musik yang bertemakan Beta Cinta Indonesia kali ini akan menampilkan cuplikan dari beberapa pergelaran yang telah ditampilkan terdahulu. “Lagu Janger, Smaradahana, dan Melati Suci lengkap dengan tariannya yang dulu begitu berkesan di hati para penonton sudah pasti akan dimunculkan dengan gubahan yang lebih ‘kini’,” tambah Guruh.

Pergelaran yang berdurasi 120 menit itu akan diaransemen Erwin Gutawa dan dimeriahkan para artis ternama serta penari pilihan, didukung pula penggunaan teknik-teknik panggung yang modern.

“Semoga pergelaran ini selain menghibur juga dapat mengingatkan kembali akan kekayaan keragaman seni budaya di Indonesia dan membuat kebanggaan bagi para pekerja seni yang terlibat dan juga penonton.

Seni pertunjukan di Indo-

Once Mekel nesia juga tidak kalah jika dibandingkan dengan di luar negeri,” ujar Renitasari, Program Director Bakti Budaya Djarum Foundation.

Karya-karya besar dimulai sejak Guruh mengadakan Pergelaran Karya Cipta Guruh Sukarno Putra I (1979), kemudian disusul dengan Untukmu Indonesiaku (1980), Cinta Indonesia (1984), Gilang Indonesia Gemilang (1986), Jak Jak Jak Jakarta (1988), Legong Surapati (1998), Konser 100 Tahun Bung Karno (2001), Sri Panggung (2002), Lelaki Super (2003), dan terakhir Mahadaya Cinta (2005).

Pergelaran Karya Cipta Guruh Sukarno Putra di masa itu membuat semua penonton terpukau dan pulang membawa kesan istimewa dan membanggakan bahwa telah lahir putra Indonesia yang mampu melahirkan suatu pertunjukan besar.

Bukan cuma itu, gaya tarian ala Guruh juga telah menjadi tren baru pertunjukan di Indonesia. Misalnya, penggunaan bulu-bulu ala Lido dan Moulin Rouge di

DOK DJARUM

Paris yang dipadu dengan kain kebaya Indonesia. Aksesori itu menjadi marak dalam mengisi panggung-panggung hiburan di Tanah Air. Guruh memang mempunyai misi yang jelas dalam menanamkan rasa nasionalisme di kalangan mudamudi Indonesia. Hal itu terbukti dengan banyaknya lagu ciptaan yang berisi jiwa kebangsaan. Anggota Swara Maharddhika (yang saat itu dibentuknya sebagai wadah anak muda berkarya) selalu mengenakan kebaya atau pakaian nasional di setiap kesempatan. Cara berkebaya di kalangan anak muda pada masa itu pun sedikit banyak dipengaruhi cara berkebaya ala Guruh.

Dengan kepiawaiannya bermusik serta pemahamannya secara mendalam mengenai seni dan budaya Indonesia, apa yang ditampilkan Guruh di atas panggung memang bergaya modern kontemporer, tetapi tidak meninggalkan pakempakem keindonesiaannya.

Selamat menyaksikan....

Merdeka!!! (S-25)

diduga digunakan pelaku untuk membungkus korban sebelum dibakar. Pada tangan kiri korban juga terdapat arloji merek Alba, yang ketika ditemukan menunjukkan pukul 08.10.

Dari olah TKP sementara, polisi menduga mayat tersebut merupakan korban pembunuhan. Hal itu terlihat dari adanya tanda bekas penganiayaan pada bagian wajah korban. “Di wajah ada luka bekas pukulan benda keras. Mulutnya tersumpal sapu

tangan,” ujar Sutoyo.

Menurut pengakuan salah seorang warga, Mukhsin, pada pukul 02.30, dia melihat sebuah mobil boks Suzuki Carry berwarna biru mengebut dan sempat berputar-putar di sekitar lokasi kejadian. Mukhsin mengaku tidak mengetahui apa yang dilakukan mobil tersebut.

“Mobil itu kayaknya nyasar.

Saya mau lihat, tapi takut karena saya sendirian malam tadi.

Akhirnya tadi pagi saya dengar

ada mayat dibakar,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan Kasat Resmob Polda Metro Jaya Komisaris Herry Heryawan, korban diduga sudah dibunuh di tempat lain sebelum akhirnya dibakar di lapangan tersebut. “Korban mungkin sudah dibunuh di tempat lain kemudian dibakar di sini, mungkin tujuannya untuk menghilangkan jejak,” kata Heri ketika ditemui di TKP. Di sisi lain, perburuan polisi guna mengungkap tiga mayat

wanita yang ditemukan sebelumnya juga belum membuahkan hasil. Lebih dari 50 saksi telah diperiksa polisi, tetapi tersangka pelaku belum ditemukan.

Polisi menerima lebih dari 70 pesan singkat (SMS) lewat nomor call center dan foto korban telah disebarkan dalam pamflet.

Namun dari sejumlah nomor tersebut, tidak ada yang berisi informasi serius. (*/J-2) anata@mediaindonesia.com

8

N USANTARA

RABU, 19 OKTOBER 2011

Cagub Yakini Banten Bisa Maju Banten yang muda diakui memiliki potensi besar untuk maju. Para calon pemimpin daerah ini sepakat pembenahan birokrasi bisa menjadi kunci.

WIBOWO SANGKALA

T

IGA pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tampil tenang, santun, dan nyaris tanpa emosi, dalam debat yang digelar di Grand Studio Metro TV, tadi malam. Dikawal ratusan pendukung masing-masing, ketiga pasangan ditantang untuk mengeluarkan program yang sudah mereka siapkan oleh dua panelis, yakni pakar ekonomi pertanian Iman Sugema dan pengamat politik Siti Zuhro.

“Kami sepakat membagi Banten dalam tiga wilayah, sesuai karakteristik daerah masingmasing. Cara ini membuat kami bisa menerapkan program pembangunan yang berbeda dan tepat guna untuk setiap daerah,” ungkap Calon gubernur Ratu Atut Chosiyah, yang didaulat berbicara untuk pertama kali.

Berpasangan dengan artis yang juga Wakil Bupati Tangerang H Rano Karno, Atut meyakini kebijakan pembangunan yang berbeda antara desa dan kota, pada akhirnya akan berujung pada satu tujuan, yakni kesejahteraan rakyat.

“Rakyat Banten yang sejahtera, berkualitas, dan sehat adalah tujuan kami,” tandasnya.

Calon gubernur Wahidin

Halim yang berpasangan dengan Irna Narulita menyoroti kesenjangan antara desa dan kota. Untuk itu, ia akan mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang memadai, dan penciptaan SDM yang mumpuni.

“Banten perlu perubahan.

Itu harus dilakukan pemimpinnya dengan berani melakukan terobosan,” jelas Wali Kota Tangerang ini.

Pasangan nomor urut 3, Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki memasang target Banten tidak hanya sebagai kawasan penyangga Ibu Kota. “Banten harus jadi mitra sejajar dengan DKI Jakarta.”

Kesempatan Sampai 45 menit acara berlangsung, hanya Ratu Atut yang selalu memberi waktu bagi wakilnya untuk berbicara.

Soal komposisi penggunaan anggaran yang ditanyakan Siti Zuhro, misalnya, Atut berjanji akan terus menggali potensi daerah, meningkatkan kompetensi aparatur dan menerapkan sistem birokrasi yang andal. “Saya persilakan calon wakil gubernur untuk melengkapinya,” tutur dia.

Rano Karno pun menambahkan bahwa Banten adalah provinsi yang baru berusia 10

tahun. “Pembangunan daerah ini harus dilakukan dengan skala prioritas,” tandasnya.

Atas pertanyaan yang sama, Wahidin memanfaatkan 3 menit waktu yang diberikan pemandu debat Fessy Alwi, untuk menyatakan, “Berapa pun persentasenya, dana pembangunan harus didukung tata kelola pemerintahan yang baik. Yang penting, pemimpin harus bersih, jadi teladan, dan melayani rakyat.”

Sang wakil, Irna menganggukkan kepala dan menebar senyum ketika kamera menyorot ke arahnya. Ia baru mendapat kesempatan bicara ketika Iman Sugema memintanya ikut menjawab, setelah terlihat tidak puas dengan jawaban calon gubernur.

Jazuli pun lantang berbicara ketika memaparkan keinginannya memberi kemudahan modal dan kredit untuk warga perkotaan. Di desa, ia memilih pembangunan infrastruktur pertanian sebagai upaya menyejahterakan para petani.

Fessy Alwi yang mengajukan pertanyaan soal dukungan partai yang mungkin dicabut di tengah jalan, keenam kandidat yakin itu tidak akan terjadi. (*/N-2) wibowo@mediaindonesia.com

MI/TRI HANDIYATNO

KAMPANYE PUTARAN AKHIR: Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani (tengah) dan Maruarar Sirait (kiri) berorasi politik mendukung pasangan calon Gubernur Banten dari pasangan nomor satu Ratu Atut Choisyah dan Rano Karno saat kampanye putaran akhir di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Banten, kemarin.

Pemimpin Daerah Tolak Kentang Impor PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah pusat untuk mengendalikan impor kentang. Saat ini kentang impor asal Thailand dan China sudah membanjiri pasar-pasar tradisional.

Gubernur Jateng Bibit Waluyo mengatakan ada kemungkinan pemerintah pusat merasa kebutuhan kentang di dalam negeri masih kurang. ‘’Tetapi impor harus dikendalikan supaya tidak berdampak pada petani kentang,’’ tegas Bibit Waluyo, kemarin.

Menurutnya, pemerintah

pusat harus melihat secara riil di lapangan sehingga bisa mengendalikan kebutuhan masyarakat.

Bibit mengharapkan impor harus benar-benar sesuai kebutuhan. ‘’Tapi sejauh ini di Banjarnegara, Karanganyar, dan Boyolali, sebagai daerah produksi kentang, tidak terlalu terpengaruh dengan kehadiran kentang impor.’’

Reaksi penolakan kentang impor juga datang dari Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemkab setempat mulai menolak masuknya

kentang impor kendati komoditas yang didatangkan dari Thailand dan China sudah beredar luas di pasar tradisional sejak dua bulan lalu. Terlebih pedagang besar yang memasok kentang impor di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Bupati Malang Rendra Kresna menegaskan wilayahnya menolak kehadiran kentang impor. Pasalnya Kabupaten Malang merupakan sentra produksi kentang terbesar di Jawa Timur, setelah Pasuruan dan Probolinggo.

‘’Saya sebagai bupati menolak impor kentang sebab produksi kentang di Malang cukup,’’ tegas Rendra, kemarin.

Dia mengambil langkah melindungi kentang lokal dengan meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menolak masuknya kentang dari Thailand dan China.

Rendra juga berencana memanggil kepala dinas perindustrian dan perdagangan untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar kentang lokal diproteksi. (LD/BN/ PO/N-3)

Ditetapkan, 2 Tersangka Korupsi RSI Tabanan

ANTARA/SENO S

PERAHU TERBALIK: Sebuah perahu nelayan terbalik di Plawangan, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur, kemarin. Angin kencang dalam dua hari terakhir mengakibatkan lima buah perahu nelayan terbalik di Plawangan, satu orang hilang, dan kerugian puluhan juta rupiah.

KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Bali menetapkan dua tersangka kasus mark-up pengadaan lahan rumah sakit internasional (RSI) di Desa Nyitdah, Kabupaten Tabanan, Bali.

Mereka berinisial SDM, yang saat itu selaku sekretaris panitia pengadaan proyek pembangunan RSI Tabanan dan NS, selaku rekanan.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Bali Eko Indarno saat dimintai konfirmasi menga-

takan kedua tersangka diancam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 dan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. ‘’Karena mereka menguntungkan orang lain dan memperkaya diri sendiri,’’ ujar Eko Indarno di Denpasar, kemarin.

Dari hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka tersebut diduga telah menggelembungkan biaya (mark-up) dalam pengadaan lahan RSI Tabanan seluas 7.250 m2 di

Jemaah Haji Indonesia Hadapi Cuaca tidak Menentu

C

UACA yang tidak menentu seperi panas yang berlebihan sekitar 41 derajat celsius di siang hari dan udara sejuk dengan suhu sekitar 32 derajat celsius di malam hari tentunya menjadi tantangan bagi para jemaah haji Indonesia.

Saat ini cuaca panas di Tanah Suci membuat para jemaah haji Indonesia perlu menjaga kesehatan tubuh mereka dengan saksama.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Razali Jaya Embarkasi Batam, kondisi cuaca panas di siang hari membuat jemaah haji Indonesia akan mudah terserang lelah dan terekspos suhu panas.

Untuk itu, para jemaah diimbau menghindari kegiatan yang tidak perlu, terutama pada siang hari. “Untuk menghadapi cuaca panas yang saat ini semakin tinggi, sebaiknya para jemaah tidak keluar rumah dengan terbuka kalau sedang tidak berihram,” jelas Razali.

Selain itu, para jemaah haji disarankan agar lebih banyak mengonsumsi air putih selama berada di Tanah Suci.

Hindari ekspos langsung dengan suhu panas dan matahari ketika berada di luar

diusahakan berada di sejumlah tempat yang terlindung dari terik matahari.

“Dengan begitu, stamina para jemaah haji diharapkan akan tetap terjaga dan dalam kondisi baik. Para jemaah haji Indonesia selanjutnya juga dapat menjalankan seluruh proses ibadah haji dengan sempurna terutama pada puncak haji di Padang Arafah pada 5 November 2011,” kata Razali.

Pelaksanaan ibadah haji diakuinya memerlukan persiapan dari segi kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik diperlukan untuk menjalankan ibadah haji dengan baik, sedangkan kesehatan mental penting agar jemaah Jemaah haji dapat fokus dan konsentrasi untuk menjalankan rangkaian ibadah haji.Agar tercapai kesehatan fisik dan mental, yang paling utama dan tidak boleh tertinggal adalah saat waktu makan tiba. Jemaah haji Indonesia tidak menunda karena itu akan memberikan energi agar tetap sehat.

Sebaiknya, jemaah haji Indonesia menghindari mengonsumsi masakan yang mengandung sambal dan santan karena dapat menyebabkan diare dan perut kembung. Jemaah haji Indonesia juga

tidak boleh menyantap makanan yang menggunakan garam terlalu banyak, terutama bagi mereka yang menderita penyakit hipertensi.

Mereka yang tidak mengikuti aturan dikhawatirkan akan merasakan dampak negatif terhadap kondisi kesehatan mereka. Padahal, ibadah haji memerlukan fisik dan kondisi yang prima.

Hingga hari ke-17, terdapat 103.816 jemaah haji Indonesia atau 51,34% dari 256 kelompok terbang sudah datang ke Arab Saudi. Sisanya 104.440 jemaah atau 46,86% masih berada di Tanah Air atau sedang dalam perjalanan menuju Tanah Suci.

Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama di Mekah menunjukkan untuk jemaah sakit hingga 18 Oktober sebanyak 61 orang pernah dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) dan rumah sakit Arab Saudi di Jeddah, Madinah, dan Mekah.

Sebanyak 11 orang di antaranya sudah keluar dari rumah sakit, sedangkan satu orang meninggal dunia. Jemaah meninggal dunia hingga kini berjumlah 17 orang dan yang terakhir meninggal di pemondokannya di Mekah. (Ant/Sus/S-1)

Desa Nyitdah hingga Rp2 miliar dari total biaya Rp14 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan.

Modus yang dilakukan tersangka, jelas Eko, yakni dengan memasukkan daftar harga pembelian lahan yang sudah dilipatgandakan dari harga lahan yang dibelinya dari pemilik tanah.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro Yuliardi menyatakan pihaknya segera

melimpahkan tiga berkas kasus dugaan korupsi ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Pelimpahan berkas itu juga sekaligus menyerahkan empat tersangka yang sebelumnya telah ditahan.

Tiga berkas kasus dugaan korupsi itu di antaranya dua berkas dari kasus penyelewengan dana talangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan satu berkas lainnya dari kasus korupsi Program Sertifikasi Nasional (Prona).

Yuliardi mengatakan tiga

berkas tersebut terdiri dari dua berkas kasus dana TKI dengan tersangka Hadiono dan Sri Utami. Di sisi lain, sebuah berkas kasus Prona dengan tersangka Kastari, Kades Jatigede, Kecamatan Sumberrejo.

Ia juga menyatakan segera menyelesaikan sejumlah berkas kasus korupsi yang masih dalam tahap penyidikan. Dan ia menargetkan, dalam waktu dekat juga melimpahkan perkara Prona. (RS/YK/N-1)

Dua Pembangkit Perkuat Pasokan Listrik Sumbagsel PASOKAN listrik untuk sejumlah wilayah di Pulau Sumatra makin bertambah. Kemarin, dua pembangkit listrik mulai dioperasikan di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatra Selatan dan Jambi.

Proyek pertama adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Gas (PLTG) Talang Duku di Muba dan yang kedua Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG) Sei Gelam di Jambi.

Talang Duku mampu menghasilkan daya listrik 60 Mw dan Sei Gelam memasok 12 Mw. Peresmian kedua pembangkit dilakukan Direktur Operasi PT PLN Indonesia Barat M Harry Jaya Pahlawan. Hadir juga pada kesempatan itu Direktur Pemasaran PT Pembangunan Perumahan (PP) I Wayan Karioka, Direktur PT Muba Muharmein ZC, dan Sekretaris Daerah Musi Banyuasin Muhammad Hanafi.

Harry mengungkapkan kedua pembangkit merupakan bagian dari proyek sewa beli di lingkungan PLN Pembangkitan Sumatra bagian selatan. “Saat ini, yang sedang berjalan adalah proyek sewa beli PLTG Payo Selincah di Jambi dengan daya 100 Mw dan PLTG Borang 60 Mw di Merah Mata, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan.”

Khusus untuk PLTG Talang Duku merupakan kontrak perjanjian dengan skema sewa beli.

Selain PT PLN Pembangkitan Sumbagsel, proyek ini juga didukung konsorsium PT PP, PT Bangun Energy Resources, PT Navigat Energy, PT SNC

DOK. PLN

MERESMIKAN: Direktur Operasi PT PLN Indonesia Barat M Harry Jaya Pahlawan meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Bahan Bakar Gas Talang Duku di Musi Banyuasin dan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas Sei Gelam di Jambi, kemarin.

Lavalin, dan General Electric.

Adapun PLTMG Sei Gelam dengan kontrak perjanjian skema sewa antara PT PLN dan PT Kertabumi Teknindo.

M e n u r u t H a r r y, p e n g operasian kedua pembangkit ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan pasokan energi listrik di sistem Sumatra, khususnya di subsistem Sumatra bagian selatan. “Dengan pembangkit tenaga gas, PLN berupaya mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak.

Pengoperasian Talang Duku dan Sei Gelam akan membuat PLN menghemat BBM sebesar 134 juta liter atau setara dengan Rp1,2 triliun per tahun.”

Di pihak lain, I Wayan Karioka mengungkapkan PT PP bertekad untuk mengembangkan usaha pada bidang energi.

Dalam rangkaian peresmian itu, juga digelar kegiatan penanaman pohon trembesi secara massal, pemberian santunan untuk panti asuhan, dan perbaikan masjid. (TT/N-2)

T ANAH AIR

RABU, 19 OKTOBER 2011

DARI PULAU KE PULAU

14.00 WIB

BPLS Perlebar Bagian Atas Tanggul BADAN Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menambah lebar puncak tanggul di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong, menjadi 10 meter. Hal itu dilakukan untuk mengimbangi penambahan ketinggian tanggul yang sudah mencapai 12 meter. Awalnya BPLS mendesain lebar bagian bawah tanggul adalah 42 meter sehingga batas aman peninggian hanya bisa mencapai maksimal 11 meter. Namun karena volume endapan lumpur terus bertambah, BPLS terpaksa meninggikan tanggul hingga mencapai 12 meter.

Dengan ketinggian itu, lebar bagian puncak tanggul hanya menyisakan 4 meter. Kondisi itu membahayakan operator alat berat maupun truk pengangkut sirtu yang melakukan penguatan tanggul. (HS/N-4)

Bus Tabrak Rumah, 1 Tewas BUS Putra Luragung, yang akan menjemput rombongan jemaah haji, kemarin pagi, menabrak rumah hingga hancur di jalur pantura Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Kejadian itu mengakibatkan Yus Sakri, warga Kuningan, Jawa Barat, sopir bus tersebut, tewas seketika lantaran terjepit bodi bus yang ringsek.

Keterangan yang dihimpun menyebutkan, bus Putra Luragung bernomor polisi E 7505 Y tersebut sedianya akan menjemput rombongan haji ke Asrama Haji Donohudan, Solo. Menurut Asiong, saksi mata, saat itu bus melaju dengan kecepatan tinggi. Pas di kawasan Jl Kiai Haji Mas Mansyur, Kota Pekalongan, bus oleng dan langsung menghantam rumah. (JI/N-1)

Kebakaran Lumatkan 42 Rumah KEBAKARAN terjadi di Jalan Kandea I, Kelurahan Baraya, Kecamatan Bontoala, Makassar, kemarin. Sebanyak 42 rumah ludes, mengakibatkan 60 kepala keluarga atau 240 jiwa kehilangan tempat tinggal. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Kendati 12 mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan, api sulit dipadamkan karena lokasi padat penduduk dan jalan yang sempit. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam petugas dan warga bekerja sama.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar Hakim Syahrani mengatakan belum mengetahui pasti penyebab kebakaran tersebut. “Masih kami selidiki,” ujarnya. (LN/N-4)

Bojonegoro

Polisi tidak Temukan Terduga Teroris

Pekan Imunisasi Nasional Dimulai MULAI kemarin hingga 19 November mendatang, pemerintah menggelar imunisasi campak dan polio. Di Bogor, sebanyak 90.096 bayi akan diimunisasi. Pencanangan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bogor Diani Boediarto dengan meneteskan vaksin kepada salah satu balita.

Di Makassar, Sulsel, disiapkan 38.215 tenaga petugas suntik polio dan 7.419 vaksinator campak untuk menjangkau 570.920 anak usia 9 bulan hingga 59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi campak dan 689.025 anak yang belum mendapatkan vaksinasi polio.

Di Kalimantan Selatan, sasaran imunisasi dalam kampanye campak dan polio menjangkau 333.761 anak usia 0-59 bulan. Dinas kesehatan setempat telah menyiapkan 4.240 pos imunisasi dengan 8.214 petugas vaksinasi. (DD/LN/DY/N-4)

9

EKSPOR IKAN: Pekerja membongkar muatan kapal berupa berbagai jenis ikan yang sudah beku untuk diekspor, di Pelabuhan Benoa, Bali, kemarin.

Bali mengekspor sedikitnya 11 jenis ikan yang menjadi komoditas andalan selain produk kerajinan ke Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan Hong Kong.

ANTARA/NYOMAN BUDHIANA

11.20 WIB

Medan, Sumatra Utara

Jenazah Tertukar, Konjen Malaysia Didemo

K

ELUARGA tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Tanah Karo, Sumatra Utara, histeris dan mengamuk di Konsulat Jenderal Malaysia di Medan, kemarin. Mereka kecewa dan protes sebab isi peti mati yang diterima bukan jenazah putra mereka yang meninggal akibat kecelakaan kerja di Malaysia.

Saat mendapat kabar jenazah Simon Sitepu akan tiba di kargo Bandara Polonia Medan, kemarin, pihak keluarga sudah menanti sejak pagi.

Ketika peti mati itu dibuka oleh keluarga, ternyata bukan jenazah Simon Sitepu, melainkan jenazah yang berciri

etnik India.

Begitu melihat isinya, keluarga tersebut langsung mendatangi kantor Konjen Malaysia di Jalan Diponegoro, Medan.

Ibu korban, Nurlela Tarigan, yang mengetahui isi peti mati itu bukan jenazah anaknya, langsung menjerit histeris dan pingsan.

“Kami sudah curiga itu bukan jenazah Simon karena dokumen yang dikirimkan bersama jenazah berbeda,” ujar Ria, salah satu kerabat korban.

Di depan kantor Konjen Malaysia, Nurlela meminta Konjen Malaysia bertanggung jawab atas tertukarnya jenazah anaknya.

Sayangnya, petugas keamanan Konjen Malaysia tidak mengizinkan keluarga tersebut masuk untuk menjumpai konjen dengan alasan sedang tidak berada di tempat.

Kesal dengan jawaban petugas, keluarga Simon kembali mengamuk dan berteriak memprotes petugas keamanan dan warga Malaysia yang berada di dalam kantor. Bahkan mereka sempat memukul-mukul pagar kantor dan meminta pemerintah Malaysia bertanggung jawab atas peristiwa itu dan menuding adanya kesengajaan.

“Anakku sengaja ditukar mereka,” teriak Nurlela.

Simon dikabarkan tewas dalam kecelakaan kerja di Penang, Malaysia. Pihak keluarga mengetahui kabar tewasnya Simon dari teman Simon di Malaysia pada lima hari yang lalu.

Nurlela juga mengaku sudah mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah untuk memulangkan jenazah Simon ke Indonesia.

Hingga saat ini belum diketahui pasti kapan jenazah Simon akan dikembalikan ke pihak keluarga. Adapun peti jenazah yang semula dikira berisi jenazah Simon masih berada di kargo Bandara Polonia Medan.

(YN/N-4)

POLRES Bojonegoro memastikan tidak menemukan adanya pelaku teror di wilayah itu. Selain itu, juga tidak ada laporan mengenai adanya empat terduga teroris yang singgah.

Meski demikian, polres tetap memperketat pengamanan di sejumlah objek vital negara dan perbankan yang ada di wilayah hukumnya.

Kapolres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar Widodo menyatakan, terkait dengan informasi adanya pelaku teroris di daerah itu, pihaknya langsung mengecek keberadaan terduga teror, termasuk dua terduga teroris yang diduga berasal dari Bojonegoro. ‘’Sudah saya cek. Tapi, tidak ada,’’ tegasnya saat dihubungi, kemarin. Sebagai langkah antisipasi, ungkap Kapolres, pihaknya memperketat pengawasan sejumlah objek vital di wilayahnya.

Data kepolisian menyatakan ada empat terduga teroris yang sempat singgah di Pacitan.

Kabarnya, sekelompok teroris pelarian itu berencana masuk wilayah Jawa Tengah melalui Trenggalek dan menempuh jalur pantura hingga ke wilayah Semarang.

Adapun sekelompok kecil lainnya berencana melakukan teror dengan sasaran sendi perekonomian yang ada di wilayah Jatim dan Bali.

Salah satu terduga teroris itu berinisial Hr, 21, dengan ciriciri kulit sawo matang, tinggi badan sekitar 155 cm, rambut disisir ke belakang, dan berkaca mata. Terduga lainnya, Ch, 22, berkulit sawo matang, tinggi 160 cm, dan rambut disisir ke belakang. (YK/N-1)

10

I NTERNASIONAL

RABU, 19 OKTOBER 2011

Satu Schalit untuk 1.027 Tawanan

Kesepakatan tersebut membuat Hamas kian mengincar titik lemah Israel di masa mendatang.

RIZKI SYARIEF

K

ELOMPOK pejuang Hamas dan Israel memulai pertukaran tawanan, kemarin.

Dalam perjanjian yang disepakati kedua pihak, Hamas menyerahkan prajurit Israel Sersan Gilad Schalit, 25, sedangkan ‘Negeri Bintang Daud’ membebaskan 1.027 warga Palestina dalam dua tahap.

Rombongan pertama yang dibebaskan Israel sebanyak 477 orang, termasuk 27 perempuan.

Lebih dari 200 tahanan berasal dari Tepi Barat, sedangkan 40 tahanan lainnya akan dideportasi ke Suriah, Qatar, Turki, dan Yordania. Adapun 550 tahanan lainnya akan dibebaskan dalam

waktu dua bulan.

Sebelum fajar menyingsing, sebuah konvoi mobil van putih dan truk membawa 477 tawanan Palestina ke Tepi Barat dan Jalur Gaza. Di antara mereka terdapat puluhan orang yang dijatuhi hukuman seumur hidup atas serangan mematikan.

Salah satu tahanan ialah Nael Barghuti. Ia ditangkap pada April 1978 dan dinyatakan terlibat dalam kematian seorang prajurit Israel. Namanya tercantum dalam Guinness Book of Records sebagai tahanan politik yang paling lama menjalani tahanan di dunia.

Acara penyambutan pun berlangsung meriah di sebuah lapangan luas di Kota Gaza. Penyelenggara acara menyiapkan

ribuan kursi plastik dan sebuah panggung besar yang mampu menampung ratusan orang.

Di Tepi Barat, sekitar 200 orang menunggu di sebuah pos pemeriksaan, lokasi para ta wan an akan dibebaskan.

“Kami sangat bahagia dan akhirnya bisa bernapas lega,” kata Mariam Shkair yang menunggu saudaranya, Abdel Latif, 52, yang telah menghabiskan waktu di penjara selama 25 tahun karena membunuh seorang tentara Israel. “Kami tidak sabar untuk memeluknya.”

Di lain pihak, kedatangan Schalit disambut gegap gempita rakyat Israel. Dia diserahkan sejumlah pejabat Mesir kepada pihak Israel. Kepada salah satu televisi Mesir, Schalit mengatakan sangat gembira dapat pulang. “Saya rindu keluarga saya. Saya harap kesepakatan ini akan mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina,” ujarnya.

Menurut sejumlah analis,

Australia Tahan Puluhan Anak RI

kesepakatan yang ditempuh Hamas dan pemerintah Israel merupakan jalan tengah.

Bagi Hamas, meski kehilangan Schalit yang berfungsi sebagai ‘kartu truf’, kesepakatan tersebut jelas amat menguntungkan lantaran sumber daya manusia mereka kini telah kembali.

Keuntungan kedua, Hamas dapat merebut simpati rakyat Palestina yang sebelumnya berpihak kepada perjuangan Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah di PBB. Terakhir, kesepakatan tersebut membuat Israel tampak lemah. Hamas dapat mengincar serdadu Israel lainnya untuk memaksa ‘Negeri Yahudi’ itu membebaskan sejumlah tokoh penting, semisal Marwan Barghouti. Ia adalah to koh perjuangan Palestina yang ditahan Israel pada 2004 lalu. (AP/Reuters/Jerusalem Post/I-2) rizki@mediaindonesia.com

Pasukan NTC Duduki Bani Walid PASUKAN pemerintah sementara Libia berhasil menduduki hampir seluruh Kota Bani Walid, salah satu dari dua kota pendukung pemimpin terguling Moamar Khadafi yang masih bertahan.

Para prajurit yang dikomando Dewan Transisi Nasional (NTC) itu telah menguasai pasar, rumah sakit, hotel, dan benteng tua yang selama ini digunakan sebagai markas pasukan Khadafi. Keberhasilan merebut kota tersebut dirayakan pasukan NTC dengan

menembakkan senjata mereka ke udara. Bunyi tembakan berbaur dengan suara kembang api dan klakson mobil di jalan-jalan kota tersebut. Bendera-bendera Libia yang baru dikibarkan di pusat kota.

“Bani Walid sudah bebas seluruhnya. Kota ini sudah merdeka, 100%,” klaim Mohammed Shakonah, salah seorang komandan militer NTC, kemarin.

Seiring jatuhnya kota gurun berbukit yang terletak 150 km di selatan Tripoli itu, NTC hampir

mengontrol seluruh wilayah negeri kaya minyak di Afrika utara ini. Selama berpekan-pekan sejak Ibu Kota Tripoli direbut pasukan NTC, Kota Bani Walid dan Sirte menjadi penghalang NTC untuk menyusun jadwal pemilu.

“Hari ini sangat penting karena dengan direbutnya Bani Walid, Khadafi tidak memiliki satu pun kota di Libia,” ujar Ayad Sayed al Russi, seorang komandan senior NTC. “Kami harap warga yang mengungsi

segera kembali karena kota ini sudah bebas.”

Lepas dari Bani Walid, pasukan NTC kini mengarahkan bidikan ke kota kelahiran Khadafi, Sir te. Sekitar 1.000 personel dilaporkan telah dikerahkan untuk menggempur kota itu.

Namun, berbeda dengan di Kota Bani Walid, di Sirte pasukan NTC mengalami kemunduran.

Kekacauan koordinasi dan perlawanan sengit loyalis Khadafi membuat pasukan NTC kewalahan. (Hde/AP/Reuters/I-5)

AP/LAI SENG SIN

MENLU RI MARTY NATALEGAWA

SEKITAR 40 warga negara Indonesia (WNI), yang sebagian besar terdiri dari anak-anak, masih berada dalam penjara Australia.

Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri RI berupaya untuk memastikan usia para tahanan sehingga perlakuan terhadap mereka dapat dibedakan.

“Jika sudah dipastikan para tahanan adalah anak-anak, tentu mereka harus segera diperlakukan sesuai dengan kasus mereka tersebut,” kata Menlu Marty Natalegawa di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada dua langkah dalam menangani masalah tersebut. Pertama ialah langkah eksternal dengan mendesak Australia agar segera menentukan usia para tahanan. Kedua ialah langkah struktural di dalam negeri.

Apabila para tahanan terbukti berusia dini, Marty mendorong pemerintah federal Australia untuk segera mengembalikan mereka ke Tanah Air dan memperlakukan mereka layaknya anak-anak.

“Jadi, anak-anak kita ini bisa menjadi korban dua kali. Pertama korban penipuan sehingga mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Kedua, mereka dikenai hukum sebagai orang dewasa.”

Marty menegaskan pihak Kemenlu telah menemui langsung keluarga para tahanan.

Pengacara yang membela para tahanan juga dijumpai untuk memperoleh data, semisal akta kelahiran, yang membuktikan para tahanan merupakan anakanak.

Sebelumnya, seperti dilaporkan harian Sydney Morning Herald, terdapat sekitar 100 anak berusia di bawah 18 tahun asal Indonesia yang ditahan di penjara dewasa. Mereka menuding pemerintah federal Australia menolak mengakui usia anakanak tersebut yang sebenarnya. (*/I-5)

J AGAT

RABU, 19 OKTOBER 2011

ON THIS DAY

02.46 WIB

Teheran

1745: Jonathan Swift Wafat JONATHAN Swift yang lahir 30 November 1667 ialah pengarang berkebangsaan Irlandia yang tertarik kepada dunia politik dan agama. Pada mulanya, karangankarangannya menyokong pandangan politik bebas, tetapi lama-kelamaan menjadi penganut aliran konservatif.

Ia juga memiliki banyak musuh politik dan diangkat menjadi pahlawan nasional Irlandia sebab sangat mendukung perjuangan bangsa.

WIKIPEDIA Tulisan-tulisannya menyerang kebijakan politik dan perdagangan Inggris. Beberapa kritikus berpendapat karena Swift telah mengalami banyak kekecewaan, ia menjadi seorang yang bingung dan pemarah. Namun, ada juga yang menganggapnya seorang idealis yang berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang.

Karyanya yang terkenal di antaranya ialah Gulliver’s Travels, A Modest Proposal, A Journal to Stella, The Drapier’s Letters, The Battle of the Books, dan A Tale of a Tub. Jonathan Swift meninggal pada 19 Oktober 1745.

1954: Sebab Jatuhnya Pesawat Maskapai Comet

WIKIPEDIA

PENYELIDIKAN mengenai penyebab jatuhnya pesawat maskapai Comet mulai temui titik terang. Salah satu penyebabnya ialah kemungkinan adanya kerusakan pada badan pesawat berbahan metal tersebut.

Adanya kerusakan pada bahan badan pesawat itu sekaligus melenyapkan anggapan awal bahwa Comet disabotase. Intensifnya penyelidikan dilakukan karena dalam kurun tiga bulan, dua pesawat maskapai Comet jatuh.

Pesawat Comet jatuh pertama kali di perairan Italia pada Januari, menewaskan 29 penumpang dan 6 awak. Tiga bulan kemudian, pesawat Comet dengan 14 penumpang dan 7 awak jatuh di pantai dekat Naples.

Salah satu bukti kuat penyelidikan ialah penemuan potongan badan pesawat. Di potongan itu, terlihat bahwa badan pesawat metal tersebut sudah memperlihatkan kerentanan.

19 Oktober l BBC l History l Dok MI

11.21 WIB

11

Bangkok, Thailand

Warga dan Tentara Bangun Tanggul Karung T AP/DAVID KARP, FILE

Ahmadinejad Bantah Tuduhan AS PRESIDEN Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan tuduhan Iran terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap du ta besar Arab Saudi oleh Amerika Serikat (AS), hanya akal-akalan Washington untuk memecah hubungan antara Teheran dan Arab Saudi.

Ahmadinejad menilai tuduhan tersebut bertujuan mengalihkan perhatian dari persoalan perekonomian AS. “Padahal dengan menuduh Iran, mereka juga tidak mendapat apa-apa,” ujarnya, kemarin.

Saat ditanya apakah Iran dan AS tidak terhindar lagi berseteru dan menuju konflik militer, Ahmadinejad menjawab, “Saya tidak berpikir seperti itu.”

“Saya pikir beberapa orang di pemerintah AS yang tidak ingin ini (konflik militer) terjadi. Saya pikir ada orang-orang bijak di pemerintah AS yang tahu tidak seharusnya melakukan hal itu,” ujarnya.

Sebelumnya, dua orang, satu di antaranya seorang anggota unit khusus aksi asing Iran yang dikenal sebagai Pasukan Quds, telah diadili di Pengadilan Federal New York, AS. Mereka dituduh berkonspirasi untuk membunuh diplomat Saudi, Adel al-Jubeir. (Drd/ Reuters/I-2)

ENTARA dan rakyat sipil Thailand bahumembahu bekerja untuk menambah lebih dari sejuta karung pasir untuk memperkokoh tanggul di Bangkok Utara, kemarin. Penambahan karung untuk mengantisipasi tanggul yang dinilai masih rentan jebol dihempas air bah.

Gubernur Bangkok Sukhumbhand Paribatra memperingatkan bahwa air bah masih mengancam dan bisa mengalir deras ke ibu kota Thailand. Dengan ting ginya arus air dari arah utara Bangkok, tanggul yang ada dikhawatirkan jebol.

Paribatra menjelaskan, terda pat sejumlah lokasi yang tergolong rentan, di antaranya Khlong Rangsit, Khlong 8, dan Khlong 9 yang berbatasan dengan Provinsi Pathum Thani.

Untuk menjaga keamanan wilayah Bangkok Utara dari banjir yang lebih besar, Paribatra telah meminta warga untuk turut membantu menambah 1,2 juta karung pasir. Penambahan karung itu untuk meninggikan tanggul di Khlong Hok Wa hingga 3 meter.

“Kita mempunyai 48 jam un tuk mengevaluasi situasi ini. Jadi jangan panik, tapi bersiaplah untuk menghadapi kemungkinan banjir,” kata Paribatra pada jumpa pers pukul 21.30 waktu setempat, Senin (17/10) malam.

Imbauan Paribatra tersebut sedikit berbeda dengan yang diutarakan pemerintah Thailand.

Pemerintah justru menyatakan bahwa banjir yang melanda Bangkok bisa diminimalisasi

REUTERS/SUKREE SUKPLANG

BERISTIRAHAT: Tentara Thailand beristirahat dengan bersandar pada tumpukan karung pasir yang dijadikan tanggul di Zona Industri Nava Nakorn, pinggiran Kota Bangkok, Thailand, kemarin.

Jangan panik, tapi bersiaplah untuk menghadapi kemungkinan banjir.’’

Sukhumbhand Paribatra Gubernur Bangkok dengan pemberdayaan sistem antisipasi banjir berupa tanggul, waduk, danau, dan saluran yang bisa mengalihkan air ke teluk Thailand.

Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyatakan pihaknya akan menggelar pertemuan

untuk membahas penanggulangan kerusakan dan langkahlangkah yang akan dilakukan jika air bah menembus Distrik Don Muang dan Sai Mai, Bangkok.

Data terakhir menyatakan 315 orang telah tewas akibat banjir besar terburuk yang melanda Bangkok dalam 50 tahun terakhir. Bencana alam akibat musim hujan itu terjadi sejak Juli lalu dan telah membanjiri dua pertiga wilayah Thailand.

Banjir juga telah memengaruhi kondisi ekonomi negeri itu. Pengamat ekonomi Thailand menyatakan ‘Negeri Gajah

Pu tih’ itu mengalami penurunan proyeksi pendapatan per kapita 2011 menjadi 2,5% dari semula 4,4%. Itu belum termasuk kerugian yang diperkirakan mencapai US$6 miliar.

Di luar Kota Bangkok, ribuan pengungsi telah mengalami kelaparan. Pasalnya pasokan bantuan makanan yang dikirim militer masih belum mencukupi.

Menteri Tenaga Kerja Thailand juga mengatakan 260 ribu orang telah kehilangan pekerjaan. Sebanyak 6.533 investor asing telah menutup aktivitas mereka.(*/Reuters/I-3)

K ESEHATAN Kecukupan Nutrisi Tentukan Perilaku Anak 12

Masalah gizi bukan soal susu dan daging.

Sayangnya, kecukupan gizi belum menjadi prioritas di negeri ini.

RABU, 19 OKTOBER 2011

INFO Materi Pendidikan Seks masih Sempit SELAMA ini pendidikan seks yang selalu dibahas hanya dari sudut medis semata telah membuat masalah kehamilan di luar nikah pada kalangan muda luput dari perhatian.

Padahal menurut Direktur Program International Planned Parenthood Federation (IPPF) untuk kawasan Asia Tenggara, Alejandra Trossero, masalah seks itu luas lingkupnya bahkan mencakup kualitas hidup masyarakat.

Ia mengatakan, di negara-negara berkembang, minimnya pendidikan seks dan reproduksi justru dapat menurunkan kualitas hidup penduduknya. Sebagai ilustrasi, perempuan yang hamil di luar nikah umumnya dipaksa keluarga untuk menikah dengan persepsi akan memperbaiki hidup setelahnya.

Padahal, lanjut Alejandra, menikah belum tentu menjadi jalan keluar terbaik. Akibatnya, jumlah wanita yang harus menanggung malu dan beban mental terus bertambah akibat minimnya pendidikan soal seks.(ED/S-5)

ZUBAIDAH HANUM

N

EGARA masih mengabaikan persoalan nutrisi bagi anak. Padahal, kecukupan nutrisi akan menentukan wajah bangsa ke depan karena berkorelasi dengan perilaku anak. Di sinilah peran krusial bidan sebagai salah satu juru medis menjadi penting dalam mengarahkan ibu dan calon ibu.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam simposium nasional bertema Nutrisi untuk tumbuh kembang, deteksi dini, dan intervensi penyimpangan tumbuh kembang sebagai salah satu kegiatan Rapat Kerja Nasional ke-5 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Kota Solo, Jawa Tengah, pekan lalu.

“Harap diperhatikan, kualitas generasi penerus tergantung kualitas tumbuh kembang anak, terutama batita (di bawah tiga tahun),” sebut dokter spesialis anak yang juga pemerhati kesehatan dan tumbuh kembang anak, Soedjatmiko.

Untuk itu, lanjut Soedjatmiko, penyimpangan tumbuh kembang anak harus dideteksi sejak berada di janin hingga berumur tiga tahun agar dapat segera diperbaiki.

“Sebab, bila deteksi terlambat, penanganan pun terlambat dan penyimpangan akan sukar diperbaiki,” ucap Ketua Divisi Tumbuh Kembang-Pediatri Sosial Departemen Kesehatan Anak FKUI di RSCM itu.

Dampak buruk penyimpangan tumbuh kembang anak dapat dilihat dari beberapa kasus.

Dalam jangka pendek, anak akan lambat menerima dan memproses informasi, sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, memiliki gangguan pengendalian emosi, gangguan memori, serta lambat beradaptasi dengan lingkungan.

Jika berlangsung terus-menerus, sambungnya, hal itu akan menyebabkan rendahnya kecerdasan anak, minimnya prestasi, tidak terampil dalam memecahkan masalah, dan gangguan perilaku. “Sering terjadinya kasus tawuran pelajar merupakan salah satu bukti dampak penyimpangan tumbuh kembang,” imbuhnya.

Perlu Kesadaran Bahaya Osteoporosis OSTEOPOROSIS telah menjadi isu global yang menghantui para lanjut usia (lansia). Ada sekitar 200 juta penderita osteoporosis di seluruh dunia. Data Kementerian Kesehatan Indonesia menyebutkan pada 2005, sebanyak 18,4 juta lansia di Tanah Air atau sekitar 19,7% dari populasi terkena osteoporosis.

“Satu di antara tiga wanita di atas 50 tahun di dunia rentan terkena osteoporosis. Bagi kaum pria, satu di antara lima orang,” ungkap spesialis bedah tulang Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Errol Hutagalung dalam sebuah diskusi di Jakarta, pekan lalu.

Jumlah penderita osteoporosis di Indonesia diprediksi terus bertambah sejalan dengan naiknya usia harapan hidup. Menurut Errol, wanita lebih rentan terkena penyakit ini karena dampak menopause. Karena itu, ia berharap masyarakat sadar bahaya penyakit ini dengan ikut memperhatikan kesehatan tulang dan menjalankan langkah-langkah pencegahan. Apalagi, osteoporosis belum menjadi prioritas pemerintah. (*)

ANTARA/M RISYAL HIDAYAT

pada

Ia pun sempat memperlihatkan foto Alifah Ahmad Maulana, siswa SDN Gadel II Surabaya, yang beberapa waktu lalu menjadi buah bibir di berbagai media massa karena menyingkap praktik sontek massal saat ujian nasional di sekolahnya.

Menurut Soedjatmiko, Alif merupakan representasi generasi muda yang memperoleh nutrisi yang cukup.

Peran keluarga Jika merujuk pada hasil survei riset kesehatan dasar 2010, prevalensi gizi buruk di Indonesia turun dari 5,4% pada 2007 menjadi 4,9% pada 2010. Meski demikian, angka itu belum menunjukkan perbaikan yang signifikan sehingga perlu dilanjutkan dengan upaya mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal,

Bila deteksi terlambat, penanganan pun terlambat dan penyimpangan akan sukar diperbaiki.”

Soedjatmiko Pemerhati kesehatan dan tumbuh kembang anak melalui nutrisi yang lengkap dan seimbang.

“Selain pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang, dua kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang optimal adalah kasih sayang dari keluarga atau lingkungan dan stimulasi. Di titik inilah peran keluarga dan bidan menjadi penting,” terang Soedjatmiko.

Survei independen yang dilakukan Frisian Flag Indonesia (FFI) menunjukkan, pada tahun pertama, orangtua akan fokus

pada pertumbuhan fisik anak.

Adapun saat anak menginjak usia lebih dari satu tahun, orangtua akan fokus pada perkembangan kecerdasan anak.

Untuk mengetahui perkembangan seorang anak, tentunya tenaga kesehatan (bidan) yang terlibat harus menguasai metode screening tumbuh kembang balita. Oleh karena itu, sejak 2003 FFI secara berkesinambungan telah berpartisipasi dalam forum edukasi bidan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan bidan.

Ketua Umum Pengurus Pusat IBI Harni Koesno mengatakan, ada sekitar 200 ribu bidan di Indonesia dan sebanyak 101.576 di antaranya anggota IBI. “Masih diperlukan partisipasi dari sektor swasta untuk bermitra dengan tenaga kesehatan seperti kami untuk terus mengedukasi masyarakat akan pentingnya gizi pada anak. Ibu

sehat, anak sehat, bangsa juga akan sehat,” tegasnya.

Dalam merespons hal ini, Trade Marketing Director FFI Hendro Harijogi Poedjono menilai masalah gizi bukan hanya soal susu atau daging. “Masih banyak yang lainnya. Bisa apa saja. Sayangnya, persoalan kecukupan gizi belum jadi prioritas di negeri ini. Ambil contoh, konsumsi susu kita yang sangat rendah,” ujar Hendro.

FFI atau Susu Bendera telah eksis di Indonesia selama hampir 90 tahun. Karena itulah pihaknya memahami harapan orangtua agar si kecil dapat tumbuh sehat dan optimal.

“Salah satunya dengan pengembangan kapasitas bidan melalui sosialisasi aplikasi Childhood pada telepon seluler untuk memantau tumbuh kembang anak,” tandasnya. (H-1) hanum@mediaindonesia.com

DOK. ZESPRI INTERNASIONAL

PEMENANG UTAMA: Harian Umum Media Indonesia meraih juara pertama untuk kategori media cetak dalam lomba penulisan karya tulis Kiwi-Zespri dengan artikel Vitamin C Kiwi Lebih Efektif Diserap Tubuh.

Posisi utama untuk kategori media online diraih kompas.com.

Anak Indonesia Alami Kekurangan Zat Besi dan Zink SEBAGIAN besar anak-anak usia sekolah dasar di Indonesia ternyata kurang mendapatkan asupan makanan yang mengandung zat besi dan zat zink (zinc) sesuai dengan kebutuhan minimalnya.

Itulah hasil penelitian yang dilakukan Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terhadap 661 anak di lima sekolah dasar negeri di Jakarta Timur. Hasilnya, 85% anak hanya mendapatkan asupan zat besi sebesar 80% dari angka rekomendasi harian. Sebanyak 98,6% anak juga diketahui mendapat asupan zat zink sebesar 80% dari standar rekomendasi minimal harian.

Berkaca dari hal itu, tidaklah aneh jika sebagian anak-anak Indonesia kedapatan kekurangan zat besi di dalam tubuhnya. Padahal, menurut staf ahli dari Persatuan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) Saptawati Bardosono, anak usia pertumbuhan 6-12 tahun harus dibiasakan mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang.

Pasalnya, kekurangan gizi seimbang dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan fisik, melemahnya daya tahan tubuh dan kemampuan otak.

Saptawati mengatakan, anak-anak dengan jumlah konsumsi zat besi di bawah kebutuhan cenderung mengalami anemia yang dapat mengakibatkan sulit konsentrasi, mudah lelah, dan tampak lesu.

Serius Bagi anak-anak yang kekurangan zink, lanjutnya, dapat menderita gangguan dalam pertumbuhan. “Dampak yang didapat dari kekurangan zat besi dan zink sangat serius.

Maka, fenomena ini pun harus disetop karena anak usia sekolah dasar merupakan usia emas kedua bagi anak untuk tumbuh,” ujarnya, kemarin, di Jakarta.

Ia menjelaskan, kandungan zat besi pada makanan banyak terdapat pada daging merah, sayuran hijau, kacang-kacangan, serta makan yang telah difortifikasi (diberi tambahan vitamin dan mineral). Adapun zink dapat diperoleh dengan mengonsumsi daging, keju, telur, unggas, sayuran hijau, dan makanan yang difortikasi.

Masalahnya, berdasarkan survei bagian gizi FKUI, konsumsi daging dan ikan pada anak-anak sekolah hanya 10%–16% dari porsi makan sehari-hari.

Merespons hal itu, Regina Karim, Health Marketing Director PT Danone Dairy Indonesia, mengatakan, ancaman kekurangan zat besi dan zink pada anak-anak begitu mencemaskan. Oleh karena itu, pihaknya turut berkontribusi membantu memenuhi kekurangan mikronutrien yang dialami banyak anak Indonesia melalui produk terbarunya, Milkuat Tiger, yang dikemas di dalam botol.

Ini merupakan salah satu produk andalan sebagai suplemen penambah gizi anak. Sebab, menurut Regina, Milkuat menyediakan 15% dari jumlah asupan harian zat besi dan zink yang direkomendasikan. (Tlc/S-6)

L u ar

P

endidikan

i

N e ge r

R A B U , 19 O K T O B E R 2 011 ◆ H A L A M A N 13 ◆

Ayo Belajar

ke Luar Negeri!

Karier dan kesempatan bekerja di perusahaan internasional menjadi tujuan utama mereka yang ingin menempuh pendidikan di luar negeri.

SYARIEF OEBAIDILLAH EJARLAH ilmu sampai Negeri China. Peribahasa tersebut terasa sangat pas bagi calon mahasiswa Indonesia yang ingin mengejar cita-cita mereka hingga ke negeri orang.

Belajar ke luar negeri memang merupakan impian setiap calon mahasiswa. Apalagi, banyak universitas di luar negeri yang menawarkan kemudahan untuk menarik minat belajar.

Saat ini, animo mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri cukup tinggi. Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, belajar ke luar negeri merupakan pilihan tepat. Karier yang lebih menjanjikan baik dalam hal jabatan maupun penghasilan, memang menjadi tujuan utama mereka yang ingin menempuh pendidikan ke negeri orang.

“Menempuh pendidikan di luar negeri saat ini merupakan hal biasa. Mereka ingin mencari pengalaman dan kualitas perguruan tinggi yang lebih baik,” ujar Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas Djoko Santoso kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurut Djoko, upaya ini ditempuh mengingat daya tampung perguruan tinggi negeri (PTN) masih terbatas. Padahal, banyak pelajar Indonesia yang cerdas. Mereka tidak mendapat tempat kuliah di dalam negeri.

“Mereka punya dana dan akhirnya merantau ke luar negeri,” kata mantan Rektor ITB yang mengambil program S-2 di ‘Negeri Matahari Terbit’ itu.

Menurut Djoko, saat ini ada enam tujuan terbanyak yang menjadi pilihan kuliah mahasiswa Indonesia di luar negeri yaitu Singapura, Malaysia, Australia, Jepang, Eropa, dan Amerika Serikat.

Pada bagian lain, pengamat pendidikan M Abduh Zen mengatakan tingginya animo pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di luar lantaran dengan biaya lebih murah, mereka mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, peluang untuk mendapatkan beasiswa pun terbuka lebar.

Ia mencontohkan sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, biaya kuliah cenderung lebih murah jika dibandingkan kuliah di PTN. Bukan cuma itu, tersedia pula banyak beasiswa bagi yang berprestasi dengan kemudahan dapat kuliah sambil bekerja.

“Sikap dosen, birokrasi, iklim akademik yang belum tumbuh sering kali menjadi kendala dan menyulitkan mahasiswa kita di sini,” ujar Abduh Zen yang tengah mengikuti program Academic Recharging (PAR) di Ohio State University Columbus, Amerika.

K

Persiapkan diri Lantas apa saja yang harus dipersiapkan untuk menempuh pendidikan di luar negeri? Tentu saja kemampuan bahasa Inggris jadi persyaratan utama.

Menurut Manager Student Service Center Unistart Hanny Sabandono, mereka harus menyertakan bukti kemampuan berbahasa Inggris.

Bukti kemampuan itu dapat berupa IELTS dengan skor 6,5 dan sub test (listening, writing, reading, speaking) minimal 6,0, ataupun TOEFL - IBT (internet based test) dengan skor 90 dengan writing 24 dan paper based test yakni 577 dengan TWE (test of written English) berjumlah 5,0.

Bukan cuma itu, rapor dan ijazah SMA juga harus rata-rata 8,5 atau 9,0. Adapun bagi mahasiswa yang ingin menempuh S-2 atau master dapat menyiapkan transkrip dan ijazah S-1 dengan persyaratan minimum indeks prestasi kumulatif (IPK), yakni 2,75.

Setiap calon mahasiswa juga harus menyiapkan beberapa persyaratan untuk permohonan visa seperti mengisi formulir, paspor, surat jaminan dari sponsor, bukti keuangan tiga bulan terakhir berupa

Calon siswa akan mendapatkan berbagai informasi mengenai pendidikan ke luar negeri melalui aneka pameran pendidikan atau agen pendidikan sekolah luar negeri.”

Hanny Sabandono Manager Student Service Center Unistart tabungan atau rekening koran atau deposito, akta kelahiran dan kartu keluarga, ijazah pendidikan terakhir, medical check up, dan biaya visa.

“Calon siswa akan mendapatkan berbagai informasi mengenai pendidikan ke luar negeri melalui aneka pameran pendidikan atau agen pendidikan sekolah luar negeri,” paparnya.

Sebelum memutuskan untuk mendaftar ke universitas, lanjutnya, ada baiknya mereka mengumpulkan informasi mengenai kota, pilihan universitas, jurusan yang akan diambil dan pilihan akomodasi.

Untuk dapat sukses menjalani pendidikan di luar negeri, setiap calon mahasiswa sebaiknya melakukan persiapan mental, mandiri, dan disiplin. “Selain itu, persiapkan dengan matang berbagai pilihan akomodasi yang tepat selama berada di luar negeri,” tandas Hanny. (Sus/S-1) oebay@mediaindonesia.com

L u ar

P

endidikan

i

14

N e ge r

R A B U , 19 O K T O B E R 2 011 ◆

Asyiknya Kuliah sambil Bekerja di Negeri Orang Ilmu dapat, uang saku bertambah, teman pun jadi banyak.

AM MALIA SUSANTI EMPUNYAI kesempatan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri tentunya menjadi hal yang sangat ditunggutunggu. Terlebih, bila biaya sekolah dan hidup di negeri orang ditanggung program beasiswa. be Meski begitu, mahasiswa penerima M beasiswa biasaya dikenal harus be hemat dan irit guna mengikuti gaya he hidup hid berbeda yang jauh lebih mahal jika jik dibandingkan dengan hidup di Indonesia.

Ind Untuk menyiasati itu, sejumlah U mahasiswa pun kerap melakukan ma pekerjaan paruh waktu demi pe menghasilkan dana ekstra untuk me menabung dan berwisata, sekaligus me liburan di negara setempat. lib Seperti yang dilakukan Rifki Akbari S yang ya saat ini bekerja sebagai perencana di Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Badan Perencanaan dan Bil Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pe Rifki Rif mengambil master of development studies pada Mei 2007 hingga Mei 2009 di stu University of Melbourne, dari beasiswa Un pascasarjana yang diberikan Ausaid. pa Kepada Media Indonesia, Rifki mengaku K ketika mengemban ilmu di ‘Negeri ke Kanguru’ tersebut sempat merasakan Ka bekerja paruh waktu di pasar tradisional be Melbourne Queen Victoria Market, Me sebagai penjaga toko koper dan tas. seb Awalnya, Rifki bekerja sebagai A karyawan yang melakukan buka dan ka tutup tut toko saat pagi dan sore hari 2 jam per pe hari. Setiap bekerja untuk buka tutup toko, tok Rifki mendapatkan gaji sebanyak A$15 A$ per jam.

“Selain itu, saya kemudian dipercaya “

M

APU Lahirkan

Mahasiswa Go International

D

I era globalisasi, tuntutan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas internasional semakin meningkat. Bagi mereka yang ingin mendapatkan pendidikan bertaraf internasional dan lingkungan yang benar-benar internasional, APU merupakan pilihan yang tepat.

Apa itu APU? APU adalah sebuah universitas internasional di Jepang dengan diversitas negara asal mahasiswa tertinggi. Universitas ini didirikan oleh Yayasan Pendidikan Ritsumeikan di Jepang, sebuah yayasan pendidikan yang sudah berpengalaman di bidang pendidikan selama lebih dari 130 tahun. APU didirikan pada 2000.

Walaupun usianya belum begitu lama, perkembangannya sangat pesat sehingga menjadi pusat perhatian dunia pendidikan di Jepang dan perusahaanperusahaan multinasional yang ingin merekrut lulusannya.

Tahun ini, lebih dari 6.000 mahasiswa belajar di sana. Mereka berasal dari 85 negara. Inilah yang menyebabkan APU menjadi universitas dengan suasana yang benar-benar sangat internasional.

Dosen-dosen yang profesional juga datang dari 30 negara di dunia. Sekarang ini lebih dari 180 mahasiswa Indonesia tengah menempuh studi di sana pada jenjang S-1, S-2 dan S-3.

APU menggunakan sistem bilingual dalam perkuliahan, yaitu Inggris dan Jepang. Mahasiswa asing tidak perlu khawatir dengan bahasa Jepang, sebab mereka bisa langsung mengambil kuliah berbahasa Inggris.

Dalam waktu bersamaan, mereka juga akan belajar bahasa Jepang. Dengan demikian, ketika lulus, mereka bisa mendapatkan gelar bidang studi yang ditempuh sekaligus juga mahir berbahasa Jepang.

Lebih dari itu, lingkungan yang sangat internasional akan membentuk kepribadian mahasiswa yang kuat dan ulet menghadapi berbagai situasi dan beragam budaya bangsa.

Bagi mahasiswa asing, APU juga menawarkan program beasiswa berupa

keringanan biaya kuliah mulai dari 30% sampai 100%. APU juga memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan programprogram beasiswa lainnya.

Sebesar 50% mahasiswa dan tenaga pengajar di APU berasal dari luar dan 50% berasal dari Jepang. APU juga mengembangkan kebebasan, perdamaian, dan kemanusiaan serta memperdalam saling pengertian antarnegara sebagai ideologi pengajaran dan semangat pendidikan.

Hubungan antarmahasiswa yang berasal dari berbagai negara juga diakui baik, terutama yang berasal dari Indonesia.

Mereka membentuk satu organisasi dan sering melakukan berbagai kegiatan dan berinteraksi dalam suatu atmosfer multibudaya untuk mencapai satu tujuan.

Karena keunikan tersebut, APU dijadikan sebagai salah satu good practice university oleh Kementerian Pendidikan Jepang.

Sesuai dengan kondisi para mahasiswa serta dalam rangka menyambut era globalisasi di masa mendatang, APU membuka dua fakultas, dan perkuliahan dapat diselesaikan dalam tiga hingga empat tahun. APU juga menerapkan quarter system agar mahasiswa lebih fokus terhadap mata kuliah. Mata kuliah bahasa Jepang juga diberikan agar setelah lulus dari APU, mahasiswa tidak hanya menguasai bidang akademik, tetapi juga mengenal berbagai budaya serta menguasai bahasa Jepang dengan baik.

Oleh karena itu, bisa saja setelah lulus dari APU, mereka menguasai lebih dari dua bahasa.

Dengan didukung tenaga pengajar profesional dan fasilitas yang memadai, APU berusaha menghasilkan lulusan berkualitas agar dapat go international.

Untuk menjembatani mahasiswa lulusan APU dengan dunia kerja, dibentuklah satu divisi khusus, yaitu pengembangan karier (career development) di APU. Divisi tersebut menjalin kerja sama dengan perusahaan, baik di dalam maupun di luar Jepang, dan merekomendasikan para lulusan ke perusahaan tersebut. Hampir 95% lulusan pertama APU sudah diterima bekerja di perusahaan Jepang dan di negara lain.

(S-25)

DOK PRIBADI

PARUH WAKTU: Rifki Akbari bekerja paruh waktu di Melbourne agar bisa menabung. untuk menjadi shopkeeper atau penjaga toko dua hari seminggu yang bertugas melakukan buka tutup toko sekaligus menjaga toko selama 6 jam per hari dengan total gaji A$90. Dengan begitu, saya mendapatkan gaji sekitar A$200 dalam waktu satu minggu,” jelas Rifki, yang menyelesaikan pendidikan sarjananya di Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada.

Ikut milis Ia menuturkan informasi mengenai lowongan pekerjaan tambahan bisa diperoleh dengan memperbanyak pergaulan dan memperluas jaringan.

Di Melbourne, terdapat milis Indomail.

Sesama mahasiswa Indonesia biasa berbagi informasi di situ, baik tentang sekolah, keluarga, pekerjaan, maupun penjualan barang-barang yang sudah tidak digunakan.

Anggota milis juga biasa mengadakan welcoming barbeque untuk melakukan pertemuan sesama mahasiswa Indonesia dan acara tersebut akhirnya menjadi ajang untuk memperluas jaringan dan pergaulan.

“Menariknya jam kerja juga fleksibel dan bahkan bila kita berhalangan, dapat digantikan oleh teman-teman kuliah lain yang juga berasal dari Indonesia.

Jadi, tidak mengganggu jam kuliah dan belajar. Selain itu, bekerja di toko juga menyenangkan karena bertemu dengan banyak pengunjung yang berbeda-beda dan multikultur,” kata Rifki.

Dari hasil kerjanya, Rifki mengaku dapat menutupi biaya menyewa apartemen di dalam kota yang lumayan mahal, tapi lebih dekat dengan kampus.

Selain itu, ia pun mampu membeli makanan sehari-hari yang harganya cukup mahal. Uang hasil bekerja juga bisa digunakan untuk berwisata roadtrip menyewa mobil hingga Tazmania Island, Sydney, dan Great Ocean Road.

Sebagai tips, untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri dengan biaya murah, carilah informasi sebanyak mungkin baik dari internet, koran, kedutaan besar, kementerian, instansi pemerintah dan juga mengikuti mailing list atau milis. (S-6) amalias@mediaindonesia.com

rabu, 19 Oktober 2011

I nfo pendidikan

15

BINA SARANA INFORMATIKA

Lulusan Akpar dan Akom BSI kian Diminati M

emilih tempat kuliah yang tepat kerap menjadi pertanyaan klasik di antara siswa-siswi sekolah menengah atas (SMA) menjelang kelulusan.

Selain ratusan perguruan tinggi negeri, dunia pendidikan Indonesia dijejali ribuan perguruan tinggi swasta.

Padahal, memilih satu dari sekian banyak tempat kuliah yang tepat akan menjadi kunci kesuksesan siswa-siswi tersebut di masa depan.

Di kelompok perguruan tinggi swasta berbentuk akademi (D3), Bina Sarana Informatika (BSI) kini kian dipercaya para orangtua sebagai tempat menguliahkan anak-anak mereka. Selain fasilitas dan kurikulum yang semakin baik, kesempatan kerja yang terbuka luas setelah lulus dari BSI juga membuat para calon mahasiswa memilih berkuliah di kampus ini.

Di antara akademiakademi lainnya di BSI, dua akademi kini tengah menjadi primadona, yakni Akademi Pariwisata (Akpar) BSI dan Akademi Komunikasi (Akom) BSI. Perkembangan pesat di dunia pertelevisian dan pariwisata Indonesia membuat alumni dari dua akademi BSI ini menjadi incaran perusahaan dan hotelhotel besar di Tanah Air. “Dari Akademi Komunikasi saja, setiap tahun kami menerima sekitar 2.000

mahasiswa. Belum lagi dari Akademi Pariwisata yang semakin banyak peminatnya.

Rata-rata dalam tiga tahun, sekitar 60% dari mereka lulus pada wisuda pertama dan bekerja. Yang lain menyusul pada wisuda gelombang berikutnya,” ujar Direktur BSI Ir Naba Aji Notosaputro.

Menurut Naba, berbagai keunggulan yang dimiliki jebolan-jebolan BSI memudahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Apalagi dalam perkuliahan BSI mengharuskan mahasiswanya untuk magang sehingga mereka tidak kaku lagi saat berhadapan langsung dengan dunia kerja.

“Mahasiswa BSI umumnya memiliki basis IT (information technology) yang kuat. Ini sangat diutamakan oleh perusahaan-perusahaan.

Selain itu, kuliah di BSI juga didukung fasilitas yang sangat memadai. BSI juga memiliki link dengan sekitar 1.000 perusahaan,” jelasnya.

Khusus dari Akpar, sambung Naba, sekitar 90%95% lulusannya langsung diincar oleh perusahaanperusahaan. Banyak alumnus BSI yang bekerja di hotelhotel besar, kapal pesiar, dan berbagai tempat wisata ternama. Beberapa bahkan melanglang buana hingga ke luar negeri, seperti bekerja di Malaysia dan Singapura.

Mereka umumnya bekerja sebagai waitress, bartender, juru masak, dan lain-lain dengan pendapatan berkisar

FOTO

MI/M IRFAN

WISUDA BSI: Berkembangnya dunia pertelevisian dan pariwisata Indonesia membuat alumni dari Akademi Pariwisata (Akpar) BSI dan Akademi Komunikasi (Akom) BSI menjadi incaran perusahaan dan hotel-hotel besar di Tanah Air. antara Rp4 juta-Rp5 juta.

“Kompetensi mereka memang terbukti sangat bagus. Contohnya saat (musim liburan) high season.

Permintaan mahasiswa magang dari BSI ini membeludak. Kami bahkan kewalahan untuk memenuhi permintaan dari hotelhotel besar di Bandung, Yogyakarta, ataupun Jakarta,” ungkap Naba.

Tidak hanya alumni Akpar, alumni Akom BSI-yang terdiri dari Jurusan Periklanan (Advertising),

Public Relations (PR), Penyiaran (Broadcasting)-pun kian diminati. Hal ini, menurut Naba, sejalan dengan booming-nya dunia pertelevisian di Tanah Air. “Yang butuh lulusan jurusan komunikasi itu semakin banyak. Perusahaan PR, perusahaan umum, broadcast, TV lokal, radio, perusahaan advertising dan juga production house (PH).

Beberapa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia juga meminati lulusan kami,” ucapnya.

Berprestasi Naba mengatakan Akom BSI telah terbukti mencetak banyak mahasiswa dan alumni berprestasi. Salah satu yang paling fenomenal ialah prestasi yang dicapai Jastis Arimba pada 2007 lalu. Saat itu Jastis berstatus mahasiswa tingkat akhir D3 Broadcasting BSI. Film karyanya yang bertajuk Kepala Sekolahku Pemulung sukses meraih gelar film dokumenter terbaik dan Film Favorit Pemirsa pada Eagle Awards Documentary Competition (EADC) 2007

yang diselenggarakan Metro TV. “Itu kan tingkat nasional.

Bisa dibilang prestasi Jastis adalah sebuah pencapaian yang luar biasa,” kata Naba bangga.

Demi memastikan para alumnus Akom tersalurkan ke dunia kerja, BSI kini menggandeng sejumlah stasiun televisi lokal seperti KCTV Pontianak, KCTV Karawang, BMSTV (Banyumas Televisi), Gapura Mataram, dan televisi lokal Yogyakarta.

Menurut Naba, calon-

calon mahasiswa yang akan berkuliah di BSI tidak perlu takut bila tidak mendapatkan pekerjaan setelah lulus nanti.

Dengan sejumlah strategi yang selama ini dilaksanakan kampus ini, Naba optimistis semua alumnus BSI bakal tersalurkan ke dunia kerja.

“Strategi magang yang selama ini dijalankan terbukti sangat efektif menyalurkan lulusan BSI. Misalnya kita mengirimkan 20 mahasiswa magang ke sebuah perusahaan. Jika perusahaan itu suka terhadap etos kerja mereka, beberapa dari mereka pasti dipinang oleh perusahaan tersebut saat lulus,” jelasnya.

Naba juga memuji keberadaan BSI Career Center yang mampu menjembatani alumni BSI dengan calon employer mereka. Career Center ini biasanya mengundang berbagai jenis perusahaan untuk berpartisipasi menjadi peserta dalam kegiatan Roadshow BSI Entrepreneurship & Career Expo yang diselenggarakan di beberapa lokasi kampus Bina Sarana Informatika secara berkala.

“Job expo yang diadakan ini mampu mengakomodasi alumni yang tertarik berkarier di pekerjaan-pekerjaan yang sedikit melenceng dari jurusan mereka saat kuliah.

Kadang-kadang kan ada juga yang kuliah di akademi pariwisata, tapi minatnya bekerja di bank,” ucap Naba. (*/S-25)

S ELEKTA

MEDIA INDONESIA | RABU, 19 OKTOBER 2011 | HALAMAN 16

Perkuat Sektor Riil sebagai Perisai Krisis

Pernikahan Agung Keraton Yogyakarta Lancar dan Meriah minuman gratis disediakan di Jalan Malioboro dan langsung habis diserbu warga.

Acara dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di Bangsal Kepatihan pada malam harinya.

Para tamu undangan disuguhi tari Bedhaya Temanten dan dilanjutkan dengan tari Lawung.

Pernikahan agung Keraton

PROSESI pernikahan agung Keraton Yogyakarta antara Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara dan Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara, kemarin, berjalan lancar dan meriah.

Kegiatan dimulai dengan pengucapan ijab kabul dalam bahasa Jawa oleh KPH Yudanegara, yang bernama asli Achmad Ubaidillah, di Masjid Penepen yang berada di lingkungan keraton. Ijab kabul itu dipimpin langsung oleh Sultan Hamengku Buwono X. Acara dilanjutkan dengan doa nikah dan penandatanganan akta nikah. Dengan berakhirnya ijab kabul, KPH Yudanegara dan GKR Bendara, yang merupakan putri bungsu Sultan, resmi menjadi suami-istri.

Pada sore hari, kedua mempelai dikirab dari keraton menuju Bangsal Kepatihan di Jalan Malioboro dengan menggunakan kereta kencana Kyai Jong Wiyat dan dikawal prajurit keraton.

Kirab pengantin itu juga disaksikan ribuan warga yang menunggu di sepanjang jalan.

“Saya ingin merasakan semaraknya pernikahan ini bersama masyarakat yang lain,” kata seorang penonton kirab bernama Ratno Pambudi, 38, dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.

Untuk memeriahkan suasana, 200 gerobak angkringan berisi berbagai makanan dan

Sektor-sektor yang lebih tahan terhadap dampak krisis global ialah yang berorientasi domestik.

Untuk memeriahkan suasana, 200 gerobak angkringan berisi berbagai makanan dan minuman gratis disediakan di Jalan Malioboro.”

Yogyakarta ikut berdampak positif terhadap industri pariwisata. “Tingkat hunian hotel berbintang di Yogyakarta mencapai 70%-80%, sedangkan kelas melati mencapai 60%,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta Istidjab Danunagoro, kemarin.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta segera melaporkan apa pun yang diterimanya saat menggelar pesta pernikahan untuk diverifikasi.

(AT/*/I-1)

FIDEL ALI PERMANA

I

MI/ M IRFAN

KIRAB PENGANTIN: Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudanegara dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara melambaikan tangan kepada masyarakat saat kirab Pawiwahan Ageng (pernikahan agung) di Jalan Malioboro, Yogyakarta, kemarin.

Naomi Campbell Raih Gabrielle Angel Foundation SUPERMODEL asal Inggris Naomi Campbell, 41, meraih penghormatan dari lembaga amal, Gabrielle Angel Foundation, karena dinilai berkontribusi bagi pengembangan riset kanker.

Menurut Naomi, penghormatan Angel Ball itu sangat berarti baginya. “(Campbell) ialah sosok mengagumkan dan ia sering terlibat dalam kegiatan amal. Musim panas tahun ini ia banyak mengumpulkan dana bagi Haiti dan AIDS,” kata Denise Rich, penulis lagu dan juga pendiri Gabrielle Angel Foundation.

Pernyataan tersebut terlontar saat Rich menggelar pesta yang dipandu Jade Jagger di rumahnya, beberapa waktu lalu. Dalam pesta tersebut, penyanyi Natalie Cole mendukung Campbell dan mengatakan sebaiknya publik tidak perlu heran bahwa supermodel kelahiran Streatham, London, itu meraih penghormatan Angel Ball.

“Sikapnya telah berubah. Ia perempuan yang baik. Aku rasa hanya sebagian orang yang berpikir buruk terhadapnya dan aku memahami itu,” ucap Cole.

Kiprah Campbell di industri hiburan tidaklah mulus. Sebagian masyarakat punya penilaian buruk terhadap Campbell. Pasalnya, ia beberapa kali tersangkut masalah hukum.

Namun, di karpet merah Angel Ball, banyak orang memuji sang supermodel itu.

Kim Kardashian menyebutnya, “Sangat keren.” La La Anthony mengatakan, “Sangat menakjubkan.”

Gabrielle Angel Foundation didirikan pada 1996 oleh filantropi, Denise Rich, setelah putrinya, Gabrielle Rich Aouad meninggal dunia pada usia 27 tahun akibat penyakit leukemia mielogenus akut (kanker darah).

Campbell juga mendukung gerakan melawan kanker payudara. Aktivitasnya itu terinspirasi oleh ibunya yang meninggal akibat kanker payudara. (*/AP/X-8)

ONLINE HARI INI

k

AP/ ANDREW MEDICHINI

lik!

mediaindonesia.com me edia

Sesame Street Disusupi Konten Porno

Pemain Piala Dunia U-17 Positif Doping

ACARA anak-anak Sesame Street dalam situs Youtube sempat dimatikan sementara setelah peretas mengunggah beberapa video porno.

Seseorang bernama Mredxwx telah mengubah beberapa tampilan acara tersebut. Dalam video yang ditayangkan di Youtube itu, ada sebuah pesan berbunyi, “Siapa yang AP/ MATT SAYLES tidak suka porno anak-anak?”

Akibatnya, Youtube mematikan akun Sesame Street selama 20 menit.

Dalam pernyataannya, Google, sang pemilik Youtube, menyatakan, “Pedoman komunitas Youtube melarang konten grafis. Seperti biasa, kami menghapus materi yang tidak pantas secepatnya.” Salah satu pesan dalam video tersebut mengatakan, “Saya Mredxwx dan partner saya Mrsuicider91 di sini membawakan Anda banyak konten yang bagus. Tolong jangan biarkan Sesame Street mengambil akun ini kembali, ya adik-adik.”

Namun, pemilik akun Mredxwx membantah keterlibatannya. “Saya tidak meretas Sesame Street. Saya pengguna Youtube yang jujur. Saya bekerja keras membuat video permainan yang berkualitas,” jelasnya. (BBC/OL-10)

MAYORITAS pemain yang diuji pada perhelatan Piala Dunia U-17 di Meksiko memiliki clenbuterol dalam tubuh mereka karena mengonsumsi daging yang terkontaminasi.

Hal itu diumumkan FIFA, Selasa (18/10).

Pengujian di Jerman yang dilakukan pascapenyelengAP/ CHRISTIAN PALMA garaan Piala Dunia U-17 itu menemukan pemain dari 19 tim--ada 24 tim yang berlaga--memiliki clenbuterol dalam tubuh mereka. Zat terlarang itu juga ditemukan dalam 109 dari 208 sampel urine.

Pejabat medis FIFA Jiri Dvorak menyebut hasil itu sangat mengejutkan, namun menegaskan para pemain muda tersebut tidak melakukan kecurangan. “Yang terjadi bukanlah masalah doping, melainkan masalah kesehatan publik,” ujar Dvorak sembari menegaskan bahwa kesehatan para pemain tidak terancam. Pemerintah Meksiko telah mengakui bahwa mereka kesulitan mengatasi masalah penyuntikan steroid ke tubuh ternak di negara tersebut. (AP/OL-12)

BACAAN FAVORIT

1

MENGINAP DI TAJ MAHAL JALAN-JALAN ke India terasa kurang lengkap jika tidak mampir ke Mumbai untuk bermalam di hotel berbintang lima Istana dan Menara Taj Mahal. Taj Mahal di Mumbai tidak sama dengan yang di Agra. Namun gedung itu juga dianggap sebagai properti unggulan.

(Media Travelista)

2

TETAP TAMPIL CANTIK SAAT SAKIT MELAKUKAN aktivitas kala sakit memang tak nyaman. Bersin, flu, dan batuk tentunya akan mengganggu rutinitas sehari-hari. Namun, itu bukan berarti Anda mengabaikan atau menjadi cuek dalam berpenampilan.

Anda hanya perlu melakukan beberapa hal.

(Media Perempuan)

3

MINI RESMI MASUK INDIA TAHUN DEPAN BMW Group menyatakan niat untuk memasukkan merek MINI ke pasar India tahun depan. BMW berencana memulai dengan mendirikan dua diler mandiri untuk MINI di Delhi dan Mumbai. Dalam beberapa tahun ke depan mereka akan menambah hingga 12 diler di seluruh India. (Media Oto)

NDONESIA perlu memperkuat sektor riil agar dapat bertahan dari terjang an krisis global.

Kondisi ekonomi global yang memburuk membuat setiap negara harus menyusun berbagai kebijakan untuk bertahan.

Ekonom Hendri Saparini menilai, sebagai negara berkembang, Indonesia perlu lebih meningkatkan pertahanan produk dalam negeri. “Sektor riil perlu dijaga dengan menggiatkan konsumsi dalam negeri masyarakat. Harus dengan membuat kebijakan. Bukan dengan mengiang-ngiangkan cintai produk dalam negeri, tetapi keran impor dibuka lebar.”

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan bahwa ekonomi global sedang berada di fase yang berbahaya. Lembaga itu menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia ke 4% di 2011 dan 2012 (Media Indonesia, 18/10).

Senada dengan Hendri, Senior Resident Representative of IMF untuk Indonesia Milan Zavadjil juga menilai penting untuk memperkuat sektor riil sebagai penopang ekonomi negara di saat krisis. IMF menilai Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terkuat di ASEAN. Akan tetapi, itu tidak berarti Indonesia kebal krisis.

Ancaman krisis di AS dan Eropa telah membuat pasar menyempit. Hal itu mendorong banyak negara mengalihkan ekspor hasil produksi mereka, antara lain ke Indonesia.

Sayangnya, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, In donesia kurang memiliki persiapan untuk menghadapi serbuan barang impor. Produk lokal masih berkutat pada persoalan tingginya biaya logistik yang membuat harga produk lokal tidak kompetitif. Padahal, harga yang murah merupakan kekuatan produk impor.

Orientasi domestik Terkait dengan dampak krisis, lembaga kajian ekonomi ECThink Indonesia mengeluarkan hasil simulasi dampak krisis utang di Eropa terhadap sektor usaha di Indonesia. Dalam simulasi itu tampak sektor-sektor yang lebih tahan terhadap dampak krisis global ialah yang berorientasi domestik.

“Sektor-sektor yang kurang rentan pada umumnya adalah sektor yang lebih berorientasi domestik. Secara empiris, ada bukti bahwa yang menjadi pengaman ialah sektor yang

memiliki domestic orientation lebih tinggi,” ujar Spesialis Makroekonomi EC-Think Indonesia Telisa Falianty di Jakarta, kemarin.

Sektor-sektor tersebut antara lain restoran, listrik, gas, air minum, peternakan, pertanian, bank, dan asuransi.

Di sisi lain, sektor pertambangan justru menjadi sektor yang paling rentan terkena dampak krisis utang di Eropa.

“Wajar saja kalau sektor tambang menjadi sektor yang paling rentan karena rasio ekspornya yang paling tinggi,” ujar Telisa. (Ant/X-10) fidel@mediaindonesia.com

E KONOMI | RABU, 19 OKTOBER 2011 | HALAMAN 17

Pengembang Apartemen Wajib Bangun Rusun Aturan untuk memaksa pengembang sudah bagus, tapi akan sangat bergantung pada pengawasannya nanti.

BUNGA PERTIWI

P

ENGEMBANG swasta yang mengembangkan apartemen atau kondominium komersial wajib membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sanksi tegas sudah menunggu bagi pengembang yang tidak mengindahkan.

Hal itu menjadi salah satu poin penting dari Rancangan Undang-Undang Rumah Susun (RUU Rusun) yang kemarin di sahkan menjadi UU Rusun da lam Rapat Paripurna DPR. Sebelumnya, pembahasan RUU Rusun ini sangat alot hingga menghabiskan tiga kali masa persidangan DPR. “Kewajiban pembangunan rusun bagi MBR merupakan manifestasi keberpihakan pemerintah dalam penyediaan hunian bagi MBR,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang mewakili pemerintah dalam rapat pengesahan itu.

Secara detail, UU Rusun mengatur bahwa pelaku pembangunan rusun komersial wajib menyediakan rusun umum sekurangkurangnya 20% dari total luas lantai rusun komersial yang

dibangun. Diatur pula soal sanksi pidana dan denda maksimal mencapai Rp60 miliar (lihat grafis).

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said menegaskan kewajiban pengembang membangun rusun sederhana akan efektif mengurangi backlog (kekurangan rumah) yang saat ini menurut data BPS mencapai 13,6 juta unit.

“Inti dari UU ini adalah terbantunya dana dari swasta. Artinya apa? Pembangunan rusun tidak mengandalkan APBN,” ujarnya.

Ia menuturkan, sebelum UU Rusun disahkan, pengembang komersial berlomba membangun banyak apartemen, tapi tidak memiliki kewajiban terhadap penyediaan hunian bagi MBR. “Ini yang ingin diperbaiki lewat UU Rusun.”

Meski demikian, menurut Deputi Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo, UU Rusun itu tidak berlaku surut. Artinya, pengembang yang sudah dan yang sedang membangun apartemen komersial tidak berkewajiban menyediakan 20% dari total luas lantai apartemennya untuk membangun rusun umum.

“Kewajiban berlaku untuk yang membangun apartemen setelah UU ini ditetapkan,” ujar Hartoyo saat dihubungi, kemarin.

Pengawasan Di sisi lain, pengamat properti dari Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengingatkan efektivitas dari aturan itu akan sangat tergantung pengawasannya.

“Aturan untuk memaksa pengembang itu sudah bagus, tapi pengawasannya mesti jelas.”

Ali mengusulkan dibentuknya semacam badan otonomi rusun untuk mengawasi sekaligus memetakan lahan untuk lokasi rusun sederhana, sosialisasi, dan pengelolaannya.

Selain itu, kata dia, perlu secepatnya dirumuskan aturan turunan dari UU Rusun untuk menghindari lubang-lubang yang masih bisa diselewengkan. “Misalnya aturan batasan rusun yang mesti dibangun, apakah sama seperti batasan rusunami?”

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia Setyo Maharso menyatakan keberatan dengan kewajiban tersebut. Menurutnya, kewajiban membangun rusun umum mungkin dapat diterapkan di wilayah Jabodetabek karena lahan untuk pembangunan landed house terbatas.

Namun untuk pengembang daerah, itu akan sangat membebani. “Seharusnya tidak perlu disebutkan persentasenya dalam UU. Besarannya kan bisa diatur di perda, atau peraturan menpera,” tukasnya. (*/E-2) bunga@mediaindonesia.com

Impor Pangan Rapor Merah Kabinet SBY IMPORTASI pangan menjadi rapor merah perjalanan pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Dalam dua tahun terakhir, ketergantungan terhadap produk pangan impor teramat mengkhawatirkan dan perkembangan infrastruktur pertanian juga tidak kunjung membaik.

Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar mengatakan hal tersebut di Jakarta, kemarin.

“Dua tahun pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), persoalan pangan sangat dipinggirkan. Importasi pangan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat membahayakan.”

Ia mempertanyakan minim-

nya proteksi terhadap pelaku penyedia pangan. Padahal, lanjut Rofi, Amerika Serikat yang nyatanyata menerapkan ekonomi liberal, tetap memberikan proteksi maksimal bagi petani.

Tapi yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. “Di saat petani bekerja keras menghasilkan produk pangan yang baik dan mengharapkan harga layak saat panen, pemerintah justru mempersilakan rombongan impor masuk tanpa proteksi,” tegas Rofi.

Yang mengkhawatirkan, importasi dilakukan hampir di seluruh komoditas pangan.

Di tempat lain, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan

Pengembangan Ekonomi Kadin Didik J Rachbini menegaskan pemerintah harus memiliki kebijakan tepat untuk politik pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi maraknya impor produk-produk pangan dan pertanian.

Maraknya barang-barang impor, menurut Didik, mencerminkan lemahnya proteksi sekaligus rendahnya koordinasi antarkementerian. “Barang-barang impor masuk tanpa kontrol.

Ini berarti benteng pertahanan negara hancur karena tidak punya proteksi produk dalam negeri,” ungkap dia dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta,

kemarin.

Selain itu, Didik juga menilai penandatanganan perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) menjadi latar belakang meningkatnya impor. Implementasi ACFTA mewajibkan penurunan tarif secara bertahap.

Salah satunya adalah skema Early Harvest Programme.

Menurutnya, pemerintah perlu membuat mekanisme nontarif untuk komoditas tertentu yang tidak diatur tata niaganya.

“Skema hambatan nontarif harus diberlakukan, jalur merah di Bea Cukai juga harus diberlakukan pada produk pangan,” tandasnya. (WR/*/E-2)

Kalla Minta Hipmi Bebas Politik Uang PARA pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diminta untuk menghindari politik amplop atau uang dalam pemilihan Ketua Umum BPP Hipmi periode 2011-2014.

Hal itu dikatakan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga seorang pengusaha di sela acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) Hipmi XIV, di Makassar, kemarin.

Menurut Kalla, tidak ada pemimpin yang besar karena politik uang. “Salah satu penyebab kerusakan sistem di Indonesia adalah karena banyak orang sekarang yang lebih percaya uang daripada amanah,” ujar Kalla.

Pada Munas kali ini, sudah ada empat calon ketua Hipmi yang akan menggantikan posisi Ketua Umum BPP Hipmi Erwin Aksa.

Mereka adalah Harry Warganegara, Pria Manaya Jan, Raja Sapta Oktohari, dan Erik Hidayat.

Kalla juga meminta agar semua anggota Hipmi percaya diri, fokus, dan menjadi lebih berarti bagi masyarakat. “Anggota Hipmi juga harus bisa bersaing serta menjadi pengusaha yang cinta produk dalam negeri,”

ANTARA/YUSRAN UCCANG

PENGHARGAAN HIPMI: Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Managing Director Sinar Mas Group, G Sulistyanto, di sela-sela Musyawarah Nasional Hipmi XIV di Makassar, Sulsel, Senin (17/10). tegasnya.

Di kesempatan sama, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengharapkan agar

munas kali ini dapat melahirkan pengusaha yang bermartabat, bukan melahirkan kader-kader pengusaha yang korup ataupun

yang instan.

Sementara itu, Erwin Aksa yang menjabat Ketua Umum BPP Hipmi periode 2008-2011, menuturkan Hipmi selalu mengajarkan agar anggota dan pengurusnya menjalankan sebuah proses dengan baik. “Dalam Hipmi, kita dibesarkan dengan sebuah proses dari bawah. Kita belajar dipimpin sebelum kita memimpin sesuatu,” ungkap Erwin.

Ia menambahkan para pengusaha yang menjadi anggota Hipmi telah diajarkan untuk membangun bisnis, mulai bisnis berskala kecil menjadi besar, dan akhirnya menjadi sebuah bisnis yang lebih baik.

“Saya yakin, pengusaha-pengusaha di Hipmi sudah teruji dengan baik,” terangnya.

Semua anggota Himi, terangnya, adalah pengusaha-pengusaha andal dari berbagai daerah yang diharapkan bisa menjadi anutan untuk memulai karier bisnis.

“Kita juga tidak ingin ada anggota Hipmi yang menjadi pengusaha hebat dengan melalui jalan pintas. Mereka harus menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip kejujuran,” pungkasnya. (LN/E-4)

ANTARA/AUDY ALWI

HBO TELKOM VISION: Dirut Telkom Vision Elvizar KH (kiri) bersalaman dengan perwakilan HBO Asia Jacelyn Kek pada peluncuran Groovia TV dan HBO on Demand, di Jakarta, kemarin. Telkom Vision menyajikan layanan HBO on Demand yang bisa memberikan kesempatan pelanggan memilih sendiri tayangan favoritnya dan melakukan replay, pause, serta rewind.

EKONOMIKA Konversi ATM ke Cip Selesai 2015 BANK Indonesia telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh bank mengonversi dan mengeluarkan kartu ATM/debet barunya dengan kartu cip. Surat yang dikeluarkan tertanggal 18 Oktober 2011 tersebut bernomor 13/22/DASP. “ATM di dompet kita harus beralih ke kartu cip dalam waktu empat tahun sampai dengan 31 Desember 2015. Jadi, enggak ada yang digesek lagi,” ungkap Direktur Sistem Pembayaran BI Ronald Waas di Jakarta, kemarin.

BI akan memantau konversi ke kartu cip tersebut setiap 3 bulan sampai dengan 2014. Sejauh ini prototipe kartu cip sudah dikembangkan oleh Bank Mandiri, BCA, dan Bank Permata.

Mulai 2014, pemantauan dilakukan tiap bulan. Jika dalam empat tahun migrasi belum tuntas, BI mengancam akan mencabut izin pengeluaran ATM/debet bank yang bersangkutan. Konversi kartu dengan asumsi kartu terbaik menelan biaya Rp18 ribu. (GA/E-1)

Kembali Terkapar, IHSG Melemah 2,86% INDEKS harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) terpukul cukup kuat pada perdagangan kemarin. Derasnya sentimen negatif global membuat indeks domestik terperosok cukup dalam, 2,86%, ke posisi 3.622,027 pada saat penutupan.

Kepala Riset PT MNC Securities Edwin J Sebayang mengatakan bursa saham global terpukul setelah Menteri Keuangan Jerman menyatakan pertemuan Uni Eropa pada minggu ini tidak akan menghasilkan rencana penyelesaian yang komprehensif bagi krisis utang di benua biru itu. Ketiga indeks utama di AS pun langsung bereaksi negatif terhadap pengumuman tersebut. Indeks Dow Jones, misalnya, ditutup turun 247,49 poin (2,13%) ke level 11.397,00.

Melemahnya Wall Street segera berdampak negatif bagi bursa internasional, termasuk di Asia. Bahkan, IHSG sempat anjlok nyaris 4% ke level 3.580,769. Adapun pada perdagangan kemarin, investor asing membukukan aksi jual bersih (nett sell) Rp33,044 miliar. (Atp/E-3)

18

E KONOMI NASIONAL

RABU, 19 OKTOBER 2011

Subsidi Listrik bukan untuk Orang Mampu Akan lebih pantas jika pemerintah membebankan tagihan listrik yang lebih besar kepada kelompok menengah ke atas untuk membantu kaum papa.

dana di dalam setiap programprogramnya,” tukasnya.

Selain itu, Dejan menyebut fokus subsidi seharusnya lebih diarahkan pada penduduk Indonesia yang tinggal di daerah yang belum terjamah listrik. “Lihat, listrik yang kita gunakan di ruangan ini pun menggunakan subsidi dari pemerintah. Padahal kita sebenarnya tak perlu disubsidi,” pungkasnya.

JONGGI MANIHURUK

Dua skema Di kesempatan sama, Direktur Sektor Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Asia Timur-Pasifik Bank Dunia, John Roome, menyarankan dua skema kepada pemerintah Indonesia untuk menekan penggelembungan anggaran kelistrikan. Skema pertama, mengubah paradigma dalam mengatur pengalokasian anggaran.

Mayoritas dana yang dimiliki saat ini disalurkan untuk membiayai seluruh proses produksi listrik dan pembangunan infrastruktur yang boros biaya dan tenaga. “Akan lebih baik jika anggaran yang digunakan untuk pengembangan jenis sumber energi baru yang ramah lingkungan diperbesar,” imbuhnya.

Skema kedua, memberlakukan subsidi silang. Hingga kini setiap penduduk Indonesia membayar tagihan listrik dengan mekanisme pembebanan yang sama. Menurutnya, akan lebih pantas jika pemerintah membebankan tagihan listrik yang lebih besar kepada kelompok menengah ke atas untuk membantu kaum papa. (*/E-2)

S

EKITAR satu miliar penduduk di kawasan Asia Timur dan Pasifik saat ini tidak memiliki akses untuk memperoleh energi modern. Dari jumlah itu, 80 juta di antaranya ada di Indonesia.

Mereka adalah penduduk dari kalangan ekonomi bawah.

Saat ini, para penduduk miskin itu tengah dihadapkan kepada kekurangan energi untuk kebutuhan sehari-hari.

Itu adalah sepenggal dari temuan Bank Dunia (World Bank) yang dimuat dalam laporan Bank Dunia bertajuk One Goal, Two Paths: Achieving Universal Access to Modern Energy in East Asia and Pacific. Bank Dunia meluncurkan laporan tersebut kemarin, di Jakarta.

Menurut Direktur Sektor Transportasi, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan wilayah Perkotaan untuk Asia Timur-Pasifik Bank Dunia, Dejan Ostovic, ada dua faktor penting yang harus dimiliki Indonesia agar aksesibilitas masyarakat terhadap listrik dapat meningkat.

Pertama, komitmen dari peme rintah dalam pembuatan

dan pelaksanaan strategi yang tepat waktu. Pemerintah pusat, menurut Dejan, perlu berkoordinasi intens dengan pemerintah daerah dan melibatkan sektor lain di dalam pembiayaan.

Kedua, strategi pendanaan yang efektif dan mengikutsertakan pihak lain seperti sektorsektor privat institusi luar negeri. “Non government organization

(NGO), pelaku bisnis, bahkan pemerintah daerah perlu dilibatkan untuk membantu subsidi sehingga mengurangi beban pemerintah pusat,” paparnya.

Dari kondisi saat ini, Dejan menilai persoalan besaran dan alokasi subsidi untuk elektrifikasi dan pembangunan infrastruktur kelistrikan perlu dibenahi secepatnya. Inefisiensi

penggunaan anggaran yang dikeluarkan pemerintah dan PLN, menurutnya disebabkan manajemen anggaran yang dilakukan oleh PT PLN belum terorganisasi dengan baik.

“PLN harus lebih mengacu pada biaya produksi (cost centre) ketimbang pada keuntungan yang akan didapat (profit centre) dalam merencanakan besaran

jonggi@mediaindonesia.com

Investasi Rumput Laut Makin Unggul DENGAN nilai transaksi global mencapai US$6 miliar per tahun, rumput laut dinilai layak jadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Apalagi, pemanfaatan rumput laut kini semakin meluas, mulai dari bahan makanan, pupuk, hingga industri kosmetik global.

Meski demikian, kualitas rumput laut Indonesia perlu di tingkatkan agar semakin kompetitif. Hal itu disampaikan Sekjen Asosiasi Rumput Laut Indonesia Syamsu Alam.

Ia mengatakan kualitas produk rumput laut dalam negeri memang harus diperbaiki. Dalam

Kehadiran investor akan semakin mendorong kuantitas dan kualitas produksi rumput laut NTB.” Badrul Munir Wakil Gubernur NTB catatan asosiasi, rumput laut Filipina yang berkualitas lebih baik dihargai lebih tinggi US$100-US$150 per ton daripada rumput laut Indonesia.

“Pemerintah harusnya memperbaiki kualitas produk rumput laut. Misalnya cara pengeringan dan pola tanam yang efisien supaya petambak rumput laut mendapatkan nilai tambah,” ujarnya kepada Media Indonesia.

Kementerian Perdagangan men catat nilai ekspor rumput laut pada 2010 mencapai US$135,939 juta. Pada JanuariJuni 2011, nilai ekspor mencapai US$83,283 juta atau naik 41% dari periode serupa di 2010.

Sayangnya, sebagian besar hasil rumput laut diekspor dalam bentuk mentah. Padahal, nilai ekspor rumput laut Indonesia

bisa lebih tinggi seiring dengan peningkatan kualitas produk tersebut. Saat ini harga rumput laut di pasaran internasional berkisar US$1.100 per ton.

Adapun salah satu daerah produsen rumput laut, yakni Nusa Tenggara Barat, berencana mengembangkan sentra industri pengolahan rumput laut guna memberi nilai tambah komoditas itu. Wakil Gubernur NTB Badrul Munir mengatakan, tahun lalu produksi rumput laut NTB mencapai 221 ribu ton rumput laut kering. Target itu naik menjadi 500 ribu ton pada 2011.

Menurutnya, NTB telah menetapkan 10 kawasan sentra produksi rumput laut, yaitu Pengantap, Grupuk, Awang, Teluk Ekas, Serewe, Kertasari, Labuan Mapin, Terano, Kwangko, dan Waworada. Investasi yang dibutuhkan berkisar US$2,5 juta untuk kapasitas produksi 252 ton tepung per hari.

“Kehadiran investor akan semakin mendorong kuantitas dan kualitas produksi rumput laut NTB,” paparnya di Mataram, kemarin.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti membenarkan investasi pengembangan rumput laut memiliki kelayakan finansial. “Karena itu, kami berusaha memfasilitasi investor yang berminat berinvestasi di NTB melalui Nusa Tenggara Investment Day,” katanya.

Dari total produksi rumput laut dunia, Indonesia yang tahun lalu memproduksi 3,2 juta ton rumput laut menempati peringkat kedua dengan pangsa 13,7%, atau setingkat di atas pangsa Filipina 10,6%. Adapun produksi tertinggi budi daya rumput laut dipegang China dengan pangsa 62,8%. (WR/E-3)

C ORPORATE NEWS

RABU, 19 OKTOBER 2011

PT AIA FINANCIAL (AIA) me nandatangani kerja sama perlindungan untuk karyawan dengan 12 nasabah korporasi.

Program perlindungan bernama Employee Benefits and Pension itu mencakup asuransi dan pensiun yang terdiri atas asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan, pesangon, dan DPLK. President Director of AIA Financial Peter Crewe, di sela penandatanganan nota kesepahaman kerja sama, mengatakan

AIA Layani 12 Nasabah Korporasi dengan menyertakan karyawan dalam program perlindungan tersebut, mereka diharapkan akan merasa lebih tenang dan nyaman dalam bekerja. Hal itu tentunya akan memupuk loyalitas serta meningkatkan produktivitas karyawan.

Selain itu, komitmen tersebut menunjukkan kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU)

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU itu antara lain diatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk memberikan manfaat yang sesuai terhadap para karyawannya pada saat pemberhentian kerja, pensiun, dan kematian.

Ke-12 nasabah korporasi itu adalah perwakilan dari 1.000 perusahaan yang sudah memper-

cayakan pengelolaan program Employee Benefits and Pension kepada AIA. Ke-12 nasabah korporasi yang menjadi perwakilan tersebut antara lain JP Morgan, Chase Bank, Citibank NA, PT Siloam Internasional Hospital, PT Protelindo, dan Chevron Indonesia Company.

“AIA berterima kasih atas kepercayaan ke-12 nasabah kor-

porasi, baik itu kerja sama baru maupun kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini,” kata Peter Crewe.

Di kesempatan sama, Head of Corporate Solution AIA Financial Nicky Theng mengatakan, melalui kerja sama itu, AIA membantu perusahaan memperkecil biaya kesehatan para karyawannya. Menurutnya,

Newmont Setor Dividen untuk Bumi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah menyetor dividen bersih sebesar US$40,8 juta atau sekitar Rp346,8 miliar kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB), anak usaha PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Dividen tersebut merupakan jatah MDB berdasarkan porsi kepemilikan anak usaha Grup Bakrie tersebut di NNT sebesar 24%.

Direktur Keuangan BRMS Yua nita Rohali mengatakan sekitar 80% dari dividen tersebut akan digunakan untuk pelunasan pinjaman pokok dan biaya bunga dari Credit Suisse Singapura (CSS). Adapun sisanya digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja.

“Dua hal itu dilakukan oleh MDB. Secara terkonsolidasi, BRMS akan menunjukkan kondisi neraca keuangan dan rasio pinjaman terhadap modal yang semakin baik, setelah pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga tersebut,” ujarnya dalam keterangan tertulis perseroan di Jakarta, kemarin.

Bumi melalui PT Multi Capital merupakan pemilik 75% saham MDB, perusahaan patungan Bakrie dengan tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Untuk membeli 24% saham dengan total nilai US$845,6 juta, Multi Capital menggadaikan saham NNT kepada CSS. Lembaga itu memiliki hak untuk mengeksekusi atau menjual saham yang digadaikan jika MDB gagal bayar.

“Kondisi ini menjadi peluang penjualan saham tersebut ke perusahaan asing. Hal itu bisa terjadi jika MDB gagal bayar atas utangnya kepada Credit Suisse Singapura,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara, beberapa waktu lalu.

Bila ini terjadi, imbuhnya, tiga pemda NTB yang memiliki 25% saham MDB terancam tidak mendapat bagian setoran dividen karena habis terpakai untuk membayar cicilan utang. (*/T-3)

saat ini ada empat faktor pemicu tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung perusahaan.

Berdasarkan survei Tower Watson dalam 2011 Global Medical Trends Survey disebutkan, biaya kesehatan di Indonesia naik menjadi 10%-13% setiap tahun dalam dua tahun terakhir.

Sebesar 65% disebabkan pe meriksaan medis dengan

19

teknologi tinggi, 56% akibat pengobatan yang diberikan dokter terlalu berlebihan, 29% akibat motif mencari keuntungan dari penyedia kesehatan, dan 19% karena lemahnya kontrol terhadap biaya dalam pengelolaan sarana kesehatan.

“Namun, sebagai penyedia program, AIA Financial berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya,” pungkasnya. (*/E-4)

SEKILAS INFO TUKAR CENDERA MATA: Dirut Bank Danamon Henry Ho (kanan) bersama CEO dan Presdir Manulife Indonesia Alan Marten bertukar cendera mata seusai penandatanganan MoU di Jakarta, kemarin.

Bank Danamon bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dalam hal asuransi dan wealth management kepada nasabah Danamon dalam segmen keuangan mikro, komersial, dan korporasi yang akan mulai efektif 1 Juli 2012.

MI/ROMMY PUJIANTO

Pertamina Bidik Tambahan Gas 100 TCF Berdasarkan identifikasi pemerintah, hingga saat ini terdapat tujuh cekungan di Indonesia yang mengandung shale gas.

ANDREAS TIMOTHY

P

T Pertamina (Persero) membidik tambahan cadangan gas sebesar 100 TCF (triliun cubic feet) yang berasal dari shale gas.

Perseroan terus mendorong percepatan operasional potensi shale gas yang merupakan salah satu potensi tambahan produksi gas Pertamina, di samping gas metana batu bara (coal bed methane/CBM).

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menuturkan, dari angka perkiraan cadangan shale gas oleh Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM sebesar 1.000 TCF, potensi gas jenis tersebut jauh lebih besar ketim-

bang gas konvensional yang sebesar 170 TCF. Apalagi jika dibandingkan dengan cadangan gas konvensional di Natuna yang ‘hanya’ sebesar 40 TCF. “Katakanlah hanya 10% dari 1.000 TCF yang diproduksi.

Itu saja sudah besar sekali. Dengan potensi raksasa seperti itu, operasionalnya perlu lebih dipercepat,” ujar Husen dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jenis gas yang tergolong baru bagi Pertamina tersebut sejatinya telah menjadi sumber gas alam andalan baru bagi AS selama satu dekade terakhir. Kini, negara-negara lain seperti Kanada, Eropa, dan Australia pun sudah melirik potensi gas tersebut.

“Di Amerika, CBM, dan shale gas berkontribusi sebesar 20% kepada gas nasionalnya,” ungkapnya.

Meski demikian, Husen melanjutkan, produksi shale gas mem butuhkan waktu yang panjang mengingat saat ini Pertamina baru memasuki tahap pencarian lokasi. Ia mempre-

diksi perseroan baru dapat menghasilkan shale gas dalam 10 tahun mendatang.

Adapun shale gas adalah gas yang diperoleh dari serpihan batuan shale atau tempat terbentuknya gas bumi. Dibutuhkan waktu sekitar lima tahun untuk mengubah batuan shale yang berupa sedimen klastik dari campuran serpihan mine ral lempung dan fragmen kecil mineral lain, terutama kuarsa dan kalsit, menjadi gas.

Empat wilayah Ia menambahkan, Pertamina EP telah melakukan identifikasi secara keseluruhan berdasarkan studi dan referensi. Dari sekian banyak wilayah, anak usaha Pertamina itu telah memperkecil cakupan menjadi empat wilayah seperti di cekungan Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa Barat bagian Utara, dan Sangatta Bungalon, Kalimantan Timur.

“Dari empat wilayah tersebut akan diperkecil lagi, karena banyak sekali tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan

eksplorasi,” terang Husen.

Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, berdasarkan identifikasi pemerintah, hingga saat ini terdapat tujuh cekungan di Indonesia yang mengandung shale gas dan satu berbentuk klasafet formation.

Cekungan terbanyak berada di Sumatra, yaitu berjumlah tiga cekungan, yaitu Baong Shale, Telisa Shale, dan Gumai Shale.

Adapun di Pulau Jawa dan Kalimantan, shale gas berada di dua cekungan. Di Papua, berbentuk klasafet formation.

Husen berharap, melalui pengembangan shale gas, Pertamina bisa mendapatkan tambahan cadangan gas 100 TCF di masa datang. Saat ini cadangan terbukti (proven reserve P1) minyak dan gas perseroan mencapai 2,12 miliar barrel oil equivalen (BOE). Ia menargetkan pada 2014 nanti cadangan migasnya mencapai 2,27 miliar BOE. (E-3) timothy @mediaindonesia.com

Mandiri Dukung Perkembangan Infrastruktur Indonesia

DOK-MANDIRI

SENIOR Vice President Corporate Banking Bank Mandiri Bambang Setyogroho (tiga dari kanan) bersama Direktur Keuangan Adhi Karya Supardi, Direktur Operasi II Adhi Karya Bambang Pramusinto, Direktur Keuangan Pembangunan Perumahan Tumiyana beserta Direktur Wijaya Karya Ganda Kusuma dan Budi Harto disaksikan oleh Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok (kanan) menandatangani perjanjian kerja sama fasilitas Supply Chain Financing, Bali di Plaza Mandiri, pada Kamis (13/10).

Dalam kerja sama itu Bank Mandiri menyediakan layanan pembiayaan untuk transaksi pembayaran supplier atau subkontraktor sebesar Rp600 miliar kepada Adhi Karya, Pembangunan Perumahan dan Wijaya Karya untuk proyek pembangunan terminal dan fasilitas Bandara Sepinggan, Balikpapan dan Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali. (RO/S-2)

Lippo Karawaci Raih Penghargaan Developer Terbaik

MI/M SOLEH

PRESDIR PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya menerima penghargaan Real Estate Award dari Regional Head Asia Euro Money Hong Kong Marcus Langston (kanan) disaksikan Direksi Lippo Karawaci Yopi Rusli (kedua dari kiri) dan Yuke Susiloputro (kiri) di Kantor Kemang Village Jakarta, kemarin. PT Lippo Karawaci Tbk mendapat predikat sebagai developer terbaik di Indonesia tahun 2011 dengan penghargaan Best Developer in Indonesia.

Penghargaan ini merupakan kali kelima yang diterima dalam kurun waktu tuhjuh tahun terakhir. Penghargaan ini merefleksikan visi perseroan, manajemen yang kuat, kualitas pengembangan produk dan jasa yang konsisten, serta aktivitas-aktivitas lainnya secara keseluruhan. Kinerja keuangan perseroan semester I 2011 yang menguat didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut, penjualan perumahan, pendapatan dari healthcare, dan peningkatan produktivitas. (Sas/E-3)

Bank Mutiara Luncurkan Program Tabungan Berhadiah

ANTARA/HO-HARUN

DIREKTUR Utama Bank Mutiara Maryono (kanan) berdialog dengan Direktur Ahmad Fajar (tengah) dan Direktur Benny Purnomo seusai peluncuran program Tabungan Mutiara Berhadiah di Jakarta, Senin (17/10). Tabungan yang berhadiah sepeda motor dan berbagai macam gadget tersebut hingga akhir tahun ditargetkan dapat menghimpun dana masyarakat sebesar Rp150 miliar sehingga total DPK pada akhir 2011, diharapkan mencapai Rp11,125 triliun, dengan kontribusi dari tabungan sebesar Rp626 miliar.

Dari sisi aset per akhir Maret telah mencapai Rp11,658 triliun atau tumbuh 41,43% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2010 sebesar Rp8,243 triliun. Di sisi lain, ekuitas per 31 Maret mencapai Rp810 miliar atau tumbuh 35% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp600 miliar. (Sas/E-3)

20

O PINI

RABU, 19 OKTOBER 2011

Penjajahan Kapitalisme Pangan

M

A S YA R A K AT dunia kembali memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-31 pada 16 Oktober. FAO berharap angka kelaparan di tengah masyarakat dunia-–kini mencapai 1 miliar orang-–dapat dikurangi. Dengan demikian, tema HPS yang ditetapkan yakni Food prices from crisis to stability. Di Indonesia, HPS yang dirayakan secara nasional di Kabupaten Bone Balango, Provinsi Gorontalo, mengambil tema Menjaga stabilitas harga dan akses pangan menuju ketahanan pangan nasional.

HPS adalah sebuah momen yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kesamaan pemikiran guna menuju sebuah sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan yang relevan dalam menangani permasalahan ketahanan pangan nasional.

Krisis pangan yang dihadapi Indonesia saat ini akan kian masif jika terus mengandalkan impor kebutuhan pangan tanpa memperhatikan dan menggenjot produksi pangan lokal. Ketergantungan pada pangan impor mencapai 65% dari kebutuhan nasional.

Sayangnya, pemerintah justru kerap membiarkan para petani tergusur dari tanah mereka, menjadi tenaga kerja di luar negeri, atau berimigrasi ke kota untuk bekerja di sektor informal karena di desa tidak ada harapan. Kebangkitan pangan lokal patut dimaknai sebagai motor penggerak untuk mencapai kedaulatan pangan dan menjadi gerbong yang mendorong kebangkitan petani guna peningkatan kesejahteraan wong cilik.

Petani guram Pertanyaannya, adakah yang salah dengan atmosfer pertanian kita? Mengapa kebijakan sektor pertanian kita tetap memiskinkan petani? Meski Indonesia telah merdeka sekitar 66 tahun, pemerintah masih gagal menyejahterakan petani.

Dalam periode 10 tahun belakangan ini, jumlah petani guram meningkat dari 40,73% menjadi 53,29%, atau bertambah 12,51%. Petani kecil termarginalisasi, digilas roda pembangunan hedonisme yang kapitalistis.

Keterpurukan pun membawa konsekuensi logis, yakni ketahanan pangan nasional makin rapuh.

Di tengah kian miskinnya petani, Indonesia dibanjiri kentang impor, buah impor, beras impor, jagung impor, daging impor, susu impor, dan pangan impor lainnya. Kita terjebak dalam sistem pangan impor yang amat mahal. Sekitar Rp60 triliun-–setara 5% dari APBN-dihabiskan setiap tahun untuk mengimpor pangan. Kita menghuni negeri yang dipuja subur dan makmur, tapi tidak mampu memproduksi pangan untuk kebutuhan rakyat. Apakah kebijakan pertanian kita keliru karena telah dikuasai oleh mafia pangan yang berjubahkan kapitalisme?

Perilaku mafia patut diwaspadai. Mereka merambat dan menyusup masuk ke ruang publik lain, yakni bidang pangan. Secara perlahan tapi pasti, praktik mafioso diduga bermain di belakang lambatnya laju peningkatan kesejahteraan petani sebagai produser pangan.

Meski menghasilkan beras sekitar 36 juta ton per tahun agar masyarakat Indonesia yang jumlahnya sekitar 236 juta jiwa

Posman Sibuea Guru Besar bidang Ketahanan Pangan di Unika Santo Thomas Medan dan Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser) Sumatra Utara bisa makan nasi tiga kali sehari, toh keluarga petani tetap miskin. Aktivitas mafia pangan adalah tindak kejahatan yang amat merugikan dan memiskinkan rakyat. Sepak terjangnya bak drakula pengisap darah.

Jaringan kerja kaum mafioso itu sangat tertata rapi sehingga dengan mudah mengacaukan kebenaran dan keadilan. Meski budaya mafia tidak berakar di masyarakat kita, seiring dengan perkembangan teknologi yang kian maju, uang dan harta menjadi indikator keberhasilan hidup. Maka, upaya menghalalkan segala cara menjadi hal yang jamak dilakukan. Budaya mafia yang kini berkembang secara signifikan di segala lapisan masyarakat merupakan buah sikap mental warga kita yang sudah terjebak dan diperbudak budaya hidup instan. Seseorang yang memiliki jabatan strategis bisa hidup bermetamorfosis menjadi pseudomafia sehingga merasa memiliki hak dan kuasa untuk meraup kekayaan, walau melanggar rambu hukum.

Seiring dengan itu, megaproyek food estate yang diluncurkan Kementerian Pertanian untuk peningkatan produksi pangan guna mendukung swasembada berkelanjutan dan untuk keper luan pengembangan indus-

tri biofuel patut direspons dengan kritis. Program tersebut dirancang pemerintah seakan-akan hendak meletakkan landasan untuk kebangkitan petani. Namun, kian banyaknya politikus dan pejabat melakukan praktik korupsi memunculkan dugaan bahwa program food estate menjadi lahan baru bagi kaum mafioso.

Masuknya investor besar, modal asing, dan nasional untuk produksi pangan dalam program food estate akan membuka lapangan kerja baru dan menambah pundi-pundi devisa negara lewat pemasukan pajak.

Namun, secara substansial, apakah program tersebut mampu membantu

memecahkan persoalan klasik petani guram yang tingkat kesejahteraannya kian terpuruk?

Kegagalan menyejahterakan petani membawa konsekuensi pada kian buruknya ketahanan pangan. Petani kecil termarginalisasi digilas roda pembangunan hedonistik yang kapitalistik.

Program pengembangan produksi pangan berskala luas itu, yang melibatkan pemilik modal atau perusahaan besar, kini menuai pro dan kontra.

Membebankan ketahanan pangan berkelanjutan hanya kepada petani saat ini sangatlah tidak fair. Jika kita lihat kondisi petani saat ini, sebagian besar keluarga mereka ternyata adalah petani guram, yang memiliki lahan kurang 0,5 ha.

Untuk sekadar survive, petani minimal harus memiliki lahan 1 ha. Maka, tidak menghe rankan bila hampir 60% petani masuk kategori miskin (pendapatan di bawah US$2 per hari).

Mungkinkah petani miskin mampu menjadi penyangga utama ketahanan pangan?

Mengubah pola Jika tidak mengakar pada kearifan lokal, secara substansial

penyelenggaraan food estate akan mengubah pola pertanian nasional dari peasant-based dan ffamily-based food production ke ccorporate-based food production.

Itu bertolak belakang dengan kultur bertani ala rakyat, dengan rumah tangga petani menjadi basis produksi (Sofyan S, 2010; Subejo, 2010).

Proyek besar itu akan menggiring dunia pertanian Indonesia memasuki petaka baru dan era kematian petani jilid ke-2.

Meminjam pendapat Jakob Sumarjo (2007), bangsa ini telah lama membunuh petaninya.

Kehidupan petani yang telah berabad-abad memiliki kearifan lokal untuk mengolah dan mengelola tanah pertaniannya dimatikan oleh kaum kapitalis yang memproduksi benih, pupuk, dan pestisida. Petani menjadi penganggur di tengah desakan korporasi dan TKI ke luar negeri.

Keterlibatan perusahaan transnasional dalam food estate justru akan melemahkan gagasan kedaulatan pangan.

Produksi dan distribusi pangan yang dikuasai korporasi transnasional adalah bentuk penjajahan baru bernama green capitalism. Dengan penguasaan lahan yang sangat besar, korporasi dapat memproduksi dan mengatur distribusi pangan sehingga harga pun akan mereka atur. Yang pada gilirannya memunculkan struktur oligopoli di antara sejumlah perusahaan besar yang bermain dalam ruang bisnis pangan dan berpotensi menetaskan praktik kartel.

Para kartel itu akan cenderung berperilaku mafioso guna menguasai sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, daging, gula, kedelai, dan jagung sehingga pemerintah menjadi

loyo. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dibuat tidak berkutik. Mereka menetapkan harga pangan yang mengakibatkan melambungnya harga kebutuhan pokok dan bermuara pada terdongkraknya jumlah orang miskin.

Dampak positif penyelenggaraan food estate dengan cara ‘membabat’ hutan untuk menciptakan lahan pertanian baru lewat model land grabbing terhadap penguatan ketahanan pangan masih diragukan.

Pemilik modal bisa membawa produk pangannya ke negara asal atau menjualnya di pasar internasional yang lebih menguntungkan.

Jika tujuannya hendak membangun landasan kebangkitan pangan lokal, pemerintah harus merumuskan secara baik pola kerja sama usaha yang setara antara masyarakat petani dan investor dalam penyelenggaraan food estate. Masyarakat petani harus memiliki saham dalam perusahaan patungan yang dibentuk, seperti modal dalam bentuk nature asset berupa lahan pertanian dan budaya.

Modal investor adalah kapital, teknologi, dan sarana produksi.

Era kebangkitan pangan lokal patut dimulai dari political will pemerintah yang mau memangkas kebijakan yang acap memarginalisasi kehidupan petani. Lewat kebangkitan pangan lokal itulah Indonesia mampu berdaulat pangan guna memutus mata rantai pangan impor. Jika tidak, kredibilitas Indonesia di mata dunia sebagai negara agraris akan semakin buruk. Pemerintah dinilai tak mampu membangun ketahanan pangan (food security) di tengah sumber daya pertanian yang melimpah.

SENO

D

EMOKRASI (di) Indonesia sedang menghadapi proses pembusukan.

Maknanya sedang mengalami degradasi luar biasa. Pernyataan tajam, atau lebih tepatnya uneducated statement beberapa tokoh politik nasional, sangat menyedihkan hati. Ambil contoh, serangan-serangan gencar yang dialamatkan kepada KPK begitu menyita perhatian publik. Wacana pembubaran KPK yang didengungkan beberapa tokoh politik menjadi salah satu persoalan paling serius dan mengganggu kesadaran politik warga.

‘Bagai Orang di Pinggir Jalan’, demikian Editorial Media Indonesia (7/10), merupakan sinisme terhadap kecenderungan cara berpikir dan bagaimana gagasan politik diungkapkan tanpa kepatutan, yang sedang berkembang dalam ranah politik kekuasaan kita saat ini. Keinginan membubarkan KPK, dengan alasan lembaga itu menampilkan diri sebagai institusi superbodi, seperti teroris untuk anggota DPR, dan pencapaian kinerja yang belum memadai, tidak mendasarkan diri pada kekuatan rasionalitas demokrasi.

Lorong gelap Bisa jadi anggapan bahwa KPK tampil sebagai institusi superbodi tapi memiliki catatan kinerja buruk benar adanya. Na-

PARTISIPASI OPINI

Mengubur Demokrasi mun, kesan ketidakberdayaan KPK akan semakin terlihat ketika mempertimbangkan bagaimana DPR (telah) memiliki wewenang dan jangkauan kekuasaan yang begitu besar sampai dengan pengaturan anggaran keuangan negara.

Di situ, KPK menghadapi kesulitan menjalankan pekerjaan pembatasan korupsi ketika berhadapan dengan lembaga negara yang memiliki kekuasaan luar biasa besar, sesuatu yang membuat beberapa anggota DPR terkait dengan isu-isu megakorupsi sekarang ini. Kita memang tidak membutuhkan KPK seandainya kenyataan abuse of power yang mewujud dalam bentuk korupsi yang semakin tengik tidak menjadi pemandangan populer politik kekuasaan di Indonesia.

Bill Guerin, yang menulis untuk Asia Times Online, menyuguhkan artikel dengan judul Politics of Corruption in Indonesia dengan kalimat pertama yang sangat menarik--Indonesia’s politics of corruption has been always murky (www.atime.com, 29/3/2007). Jelas itu bukan konklusi yang menggembirakan. Terlebih lagi kegetiran sosial yang tumbuh saat mendapati bahwa bangsa kita sedang terjerembap dalam lorong kegelapan kejahatan korupsi sungguh tidak terelakkan. Sejarah

Max Regus Alumnus Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia panjang pengungkapan kasuskasus korupsi, terutama yang berskala raksasa, nyatanya dengan mudah berakhir tragis. Kegigihan membongkar kejahatan korupsi rontok dalam medan demokrasi yang dikuasai para pencuri uang negara.

Kecemasan kita seakan semakin melebar sekarang ini, bergerak tidak terkendali lagi.

Kecemasan tidak pada kasuskasus korupsi yang semakin menggila, tetapi berhubungan dengan perlawanan terhadap kejahatan korupsi. Kita menggelisahkan cara kerja perangkat pemberantasan korupsi. Beberapa anggota DPR mempersoalkan cara kerja KPK hingga berujung pada gagasan pembubaran institusi itu. Namun, mereka seolah melupakan bagaimana DPR dapat membersihkan diri dari isu-isu korupsi yang langsung menohok diri mereka.

Frustrasi Gejala ketidakberdayaan KPK berhadapan dengan kasuskasus korupsi raksasa belakangan ini cukup beralasan untuk meruntuhkan antusiasme publik mendukung perang melawan korupsi. Verbalisme politik rezim Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono yang mengumumkan perang total terhadap korupsi membesarkan ketidakpercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi di negeri ini. Namun, kenyataan semacam itu belum menyurutkan semangat publik untuk mendukung setiap

Penguasa di negeri ini harus kembali ingat bahwa demokrasi akan memberikan hasil-hasil konkret bagi keadaban sosial manakala penyelewengan kekuasaan dalam bentuk kejahatan korupsi menepi dari kiprah politik kekuasaan!” langkah berani yang dapat ditempuh KPK. Situasi seolah berubah ketika kisruh KPK vs Badan Anggaran DPR mengemuka ke arena perbincangan publik. Keberanian dan keteguhan sikap KPK memanggil sejumlah saksi dari kalangan badan anggaran menyulut optimisme dan dukungan masyarakat luas. Terlepas

dari persoalan apakah langkah itu akan menuai hasil optimal atau tidak, apa yang ditempuh KPK menerbitkan harapan baru bagi masyarakat. Mereka berani ‘membongkar’ dugaan keterlibatan institusi politik yang memiliki banyak wewenang, kelihatan begitu berkuasa, bisa mengatur segalanya, dan bisa mendikte semua orang dengan pernyataan-pernyataan penuh kuasa.

Hadir pendidikan politik yang begitu penting bahwa kekuasaan tidak pernah imun terhadap kejahatan korupsi, penyuapan, persekongkolan, dan bentukbentuk kejahatan politik lainnya.

Indikasi keterlibatan beberapa anggota DPR dalam beberapa korupsi menegaskan kenyataan tersebut. Juga, tidak pernah boleh dilupakan bahwa kehadiran KPK justru terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan para penguasa.

DPR sebagai instrumen penting demokratisasi politik di Indonesia harus menjunjung semua iktikad pembangunan keadaban politik kekuasaan.

Sampai pada hari ini, pernyataan-pernyataan mengejutkan yang dihidangkan beberapa tokoh politik nasional di ranah

lembaga legislatif bisa mengungkapkan beragam maksud.

Pertama, gagasan jujur berP hubungan dengan perbaikan h kinerja lembaga pemberantasan korupsi. Kedua, ekspresi rasa frustrasi sejumlah tokoh politik karena KPK telah menghancurkan zona nyaman dan ekologi privilese politik mereka. Jika maksud kedua itu berada di balik wacana pembubaran KPK, demokrasi sedang berada di jurang kehancuran. Membiarkan maksud itu berkembang untuk merusak kesadaran publik akan mewujudkan apa yang ditegaskan The Economist dalam artikel berjudul ‘Corruption in Indonesia, Slow to Shame’ (26/5/2011).

Kebusukan korupsi yang memalukan tidak mampu menyurutkan aksi para koruptor yang menerjang keadilan sosial dan demokrasi.

Radikalisasi Kinerja para koruptor memang terlihat lebih kuat dan jelas meninggalkan jejak dalam sejarah politik kekuasaan ketimbang segala upaya perang melawan kiprah kejam mereka.

Kontradiksi ini semakin tajam ketika KPK harus membersihkan diri mereka dari banyak tuduhan kedekatan dengan koruptor.

Suasana semacam itu, jika tidak segera diperbaiki, akan memperbesar apa yang kembali ditu-

lis The Economist, dalam artikel bertopik ‘Corruption Everywhere’ (2/9/2011). Itu berkisah tentang korupsi yang semakin jamak dan dilakukan bersama-sama di Indonesia saat ini.

Dalam keadaan krusial seperti itu, siapa yang akan bertempur melawan para koruptor yang bekerja dengan mesin penghancur sistematis seandainya KPK dibubarkan? Apakah DPR bisa mengambil peran KPK ketika sekian banyak wewenang sekaligus godaan politik ada dalam genggaman mereka? Rakyat sudah memiliki banyak persoalan yang harus mereka selesaikan jika pemberantasan korupsi harus dikembalikan kepada geliat perlawanan publik.

Maka, penguasa di negeri ini harus kembali ingat bahwa demokrasi akan memberikan hasil-hasil konkret bagi keadaban sosial manakala penyelewengan kekuasaan dalam bentuk kejahatan korupsi menepi dari kiprah politik kekuasaan! Tanpa usaha semacam itu, negara akan berjalan tanpa signifikansi politik dan relevansi sosial yang adequate. Tahap tersebut harus dikerjakan dengan kemauan, keberanian, dan kepemimpinan politik yang lebih radikal!

Saat langkah-langkah itu tidak menggeliat di level kekuasaan, tuduhan bahwa para pemangku politik kekuasaan di negeri ini sedang menyiapkan kuburan (bagi) demokrasi sungguh tidak terelakkan!

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama. alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryopratomo, Toeti Adhitama Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat Deputi Direktur Pemberitaan: Usman Kansong Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Fitriana Siregar, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Mathias S. Brahmana, Mochamad Anwar Surahman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Punto, Akhmad Mustain, Amalia Susanti, Andreas Timothy, Aries Wijaksena, Aryo Bhawono, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Christina Natalia S, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Edy Asrina Putra, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugerah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gino F. Hadi, Heru Prihmantoro, Heryadi, Ignatius Santirta, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jerome Eugene W, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnubroto, M. Soleh, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ratna Nuraini, Rommy Pujianto, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitriah Hamid, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf

Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) MICOM Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso Staf Redaksi: Heni Rahayu, Hillarius U. Gani, Nurtjahyadi, Prita Daneswari, Retno Hemawati, Rina Garmina, Rita Ayuningtyas, Yulia Permata Sari, Wisnu Arto Subari Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Budi Haryanto, Charles Silaban, M. Syaifullah, Panji Arimurti, Rani Nuraini, Ricky Julian, Vicky Gustiawan, Widjokongko DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Asisten Kepala Divisi: Gantyo Koespradono, Jessica Huwae Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Regina Panontongan Staf Redaksi: Adeste Adipriyanti, Arya Wardhana, Handi Andrian, Nia Novelia, Rahma Wulandari CONTENT ENRICHMENT Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Lisa Saputra, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Permana, Putra Adji, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman.

PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Perwakilan Bandung: Arief Ibnu (022) 4210500; Medan: Joseph (061) 4514945; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167; Palembang: Andi Hendriansyah, Ferry Mussanto (0711) 317526, Pekanbaru: Bambang Irianto 081351738384.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

B EDAH EDITORIAL

RABU, 19 OKTOBER 2011

EDITORIAL

Editorial @

18 Oktober 2011

Pembengkakan Anggaran

Kabinet Wakil

R

ESHUFFLE kabinet yang diharap sebagai gebrakan besar dan berani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kinerja pemerintahan ternyata menghasilkan perubahan seadanya. Tentu mengecewakan karena hilangnya unsur keberanian dalam perubahan itu sendiri.

Perombakan kabinet yang diharapkan mengganti para menteri yang tidak kapabel ternyata dijawab dengan menggembungkan jabatan wakil menteri. Para wakil menteri yang dalam praktik masih diperlakukan sebagai ban serep dengan tugas yang tidak jelas akan membengkak dari 10 saat ini menjadi sekitar 19.

Tentu menjadi perdebatan mengapa perombakan kabinet yang fokusnya ialah kinerja menteri ternyata hanya menghasilkan pembengkakan jabatan wakil menteri.

Dunia manajemen sekarang semakin yakin bahwa organisasi yang terlalu gemuk memberatkan kinerja. Karena itu, efisiensi dan efektivitas hanya dicapai

melalui postur organisasi yang ramping. Dengan menambah wakil menteri dari 10 menjadi s e k i t a r 19 jelas terjadi sebuah

pembengkakan. Konsekuensinya yang amat jelas ialah pembengkakan biaya.

Jadi, bisa dibayangkan betapa rumit struktur dan rentang kendali dari organisasi yang dipaksa menjadi sangat gemuk. SBY lupa pada satu fakta bahwa

birokrasi kita terlalu bengkak sampai-sampai pemerintah memberlakukan moratorium penerimaan pegawai negeri.

Kelihatan, penambahan jabatan wakil menteri yang demikian banyak merupakan pilihan yang paling lembek buat SBY. Hanya dalam hal itulah reshuffle bebas dari

SENO

Cape Deh KITA sebagai anak bangsa yang peduli pada kondisi bangsa ini telah melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengingatkan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga tinggi/tertinggi lainnya atas tindakan bejat mereka yang menzalimi bangsa sendiri.

Tapi, mereka tetap jalan terus, rakyat memimpikan pahlawan pembela kebenaran, kasihan rakyat.

Santri Songo

Solusi Rakyat SEBAIKNYA seluruh rakyat Indonesia dijadikan pegawai negeri supaya mereka bisa menikmati hasil korupsi.

Edy Margoo

Kabinet Kerja KABINET yang dibentuk saat ini merupakan kabinet kerja (zaken kabinet).

Atas dasar itulah presiden menambah wakil menteri untuk memperlancar kinerja atau tugas pemerintah, termasuk masalah penggunaan anggaran agar efektif demi kepentingan bersama.

Aditya

Wajar Saja PENGANGKATAN wakil menteri oleh SBY tidak akan menambah gemuk kabinet dan merupakan praktik yang biasa

FORUM

Sinetron Kotak Sabun CIKEAS mempertontonkan drama yang tidak diminati rakyat kecil.

Seakan-akan, negara ini hanya milik para elite.

Persoalannya, tidak ada hubungan antara menteri atau wakil menteri dan kemampuan untuk memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi bangsa ini.

Komaruddin Lubis

JENJANG internal sebaiknya dipertimbangkan juga dalam mengangkat wakil menteri karena mereka juga profesional pada Kirimkan tanggapan tugasnya. dan komentar Anda 628561395xxx melalui: SMS INTERAKTIF 0811140772

Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV ONLINE mediaindonesia.com FACEBOOK Harian Umum Media Indonesia

Perjelas Posisi PRESIDEN SBY harus segera merumuskan secara jelas dan tegas tugas-tugas wakil menteri. Dengan demikian, kekhawatiran akan ada tumpang tindih di kementerian, tidak akan terjadi.

Agung W

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

S

AYA ingin menyampaikan kekecewaan saya menggunakan angkutan umum taksi yang selama ini sudah cukup memiliki nama.

Bahkan, termasuk taksi yang sangat terkenal, yakni Blue Bird. Nyatanya, tidak semua sopirnya mengetahui jalanjalan di Jakarta.

Atau, mungkin mereka berpura-pura tidak tahu agar argonya menjadi lebih mahal. Seperti yang saya alami pada Juli lalu.

Sebagai pendatang baru di Jakarta, orangtua saya selalu berpesan agar saya menggunakan angkutan umum yang dinilai aman. Mereka menyuruh saya naik taksi Blue Bird.

Nyatanya, pelayanannya sangat mengecewakan.

Saat itu, saya bersama seorang teman naik taksi blue bird dari Binus Square menuju Pluit Village dan argo menunjukkan angka sebesar Rp35.000.

Namun, yang membuat saya

RAKYAT sudah bosan dengan sandiwara reshuffle bila hanya untuk menutupi kebobrokan negeri ini.

6281578009xxx INI sepertinya kabinet Jaka Sembung alias kabinet enggak nyambung.

6285697057xxx

ANGGARAN untuk wamen kalau dianggarkan untuk rakyat lebih bermanfaat, ada apa di balik ini.

6285732235xxx MENTERI dari kalangan parpol, wakil dari profesional, itu taktik takut parpol koalisi untuk kepentingan 2014.

6285732235xxx

NTAR menterinya tidur kalau ada wakilnya.

6285640696xxx PAK SBY presiden yang paling bisa menjaga perasaan orang lain, makanya menteri yang mendapat jatah wakil menteri hendaknya mengundurkan diri.

6285842525xxx RESHUFFLE tidak berpengaruh pada perekonomian rakyat apalagi ditambahnya wakil menteri. Lempar batu sembunyi tangan.

6285726418xxx

Indonesia (PBHI) selaku organisasi yang memiliki visi ‘terwujudnya negara yang menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia’ meminta negara untuk:

berpotensi dikenai hukuman yang tidak manusiawi dan hukuman mati Ketiga, memaksimalkan sarana-sarana pengaduan dan bantuan secara hukum maupun politik bagi tenaga kerja

Secara maksimal melakukan upaya agar tidak ada seseorang pun yang hak hidupnya dicabut dengan sistem hukum yang tidak pernah sempurna.”

Pertama, merumuskan langkah-langkah diplomatik yang efektif dan paripurna guna membebaskan ratusan warga di luar negeri yang akhir-akhir ini terancam hukuman mati.

Kedua, secara sungguhsungguh memberikan perlindungan hukum terhadap WNI yang harus bekerja di luar negeri, termasuk mereka yang

Indonesia di luar negeri agar tidak terjebak untuk melakukan tindak pidana yang dapat berujung pada hukuman mati.

Keempat, konsisten terhadap pemahaman bahwa hukuman pidana sebagai suatu bentuk tanggung jawab seseorang untuk dibina agar bisa kembali ke masyarakat sehingga pola

WAKIL menteri? Padahal kan udah ada pembagian kerja di setiap kementerian.

Aan Hamal

Rakyat Apatis PERCUMA, dari awal tujuan reshuffle cuma buat pencitraan, bukan untuk memperbaiki kinerja.

Rakyat sudah apatis dan antipati.

Yudi Bachtiar

Tambah Kacau TAMBAH kacau deh Pak, sibuk gembar-gembor tapi hasilnya tetap.

Aisyah

Setop Bayar Pajak BILA ingin dicintai kita, tidak usah ribut. Solusinya cuma satu, setop bayar pajak karena gaji mereka dari pajak, nanti juga mereka bingung sendiri.

T Astrid

Tidak Masuk Akal INI merupakan sejarah bangsa kita, mempunyai wakil menteri lebih banyak jika dibandingkan dengan Orde Lama! Itu patut ditertawakan karena tidak masuk akal.

Ferdy Adink Yulian

Kalah dalam Persaingan BIARPUN diganti wakil dan menterinya, kalo yang memilih tidak punya kejeniusan dan keberanian dalam menempatkan orang yang benar tidak akan bisa tercapai keinginan rakyat dan tidak akan gol-gol, malah cenderung kalah dalam persaingan dunia kekinian.

Heru Setijowahjudi

Sangat Mengecewakan

PERGANTIAN wakil menteri bukannya akan memperlancar perekonomian rakyat, justru menjadi runyam di sekitar istana, dan memperkeruh perekonomian bangsa.

6287830245xxx

Kabinet Bagi Hasil

seolah tidak tahu jalan Jakarta.

Ada apa dengan sopir taksi Blue Bird? Apakah mereka tidak diarahkan terlebih dahulu?

Menurut saya, itu sangat tidak profesional. Seharusnya pihak manajemen Blue Bird saat menerima sopir baru mengarahkan terlebih dahulu mengenai jalan Jakarta supaya penumpang tidak selalu dirugikan.

Jennyfer Jakarta

pemidanaan dengan bentuk hukuman mati sudah tidak sesuai dengan politik pemidanaan yang dikembangkan Kelima, sebagai bentuk penyerapan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, para pembentuk undang-undang agar menghilangkan hukuman mati dalam upaya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang seharusnya segera dibahas DPR. Keenam, secara maksimal melakukan upaya agar tidak ada seseorang pun yang hak hidupnya dicabut dengan sistem hukum yang tidak pernah sempurna.

Angger Jati Wijaya Ketua PBHI Nasional

Sudah Ada Pembagian Kerja

DITAMBAHNYA wakil menteri sangatlah mengecewakan, tapi lebih kecewa lagi bila melihat wakil rakyat takut pada kebenaran.

Yosepteen Hutagaol

Kirimkan komentar Anda atas tema Dikepung Produk Impor (periode 17 - 22 Oktober 2011) ke: opini publik di mediaindonesia.com

sangat kecewa ialah ketika arah pulang, harga menjadi tiga kali lipat dari harga awal.

Sopir taksi Blue Bird saat itu selalu saja bertanya, “Bagaimana cara jalan ke Binus Square?

Mau lewat jalan mana?” Bukan hanya itu. Dari Taman Anggrek atau dari Central Park ke Binus Square, mereka pun mengaku tidak tahu. Bukannya sopir taksi harus mengenali dan fasih dengan jalan di Jakarta?

Akan tetapi, sopir tersebut

SIAP-SIAP pembengkakan anggaran, rakyat lagi yang menanggung beban.

Johanes Sumantri

WAKIL menteri harus dipecat jika tidak mampu menghasilkan perubahan signifikan, buat apa bila hanya menghabiskan uang negara.

6285747782xxx

PBHI Minta Hukuman Mati Dihapuskan ENOLAKAN terhadap hukuman mati saat ini semakin menjadi bagian dari rasa keadilan dan nilainilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Masyarakat semakin peduli bahwa negara tidak boleh mencabut hak hidup seseorang walaupun orang tersebut secara hukum terbukti bersalah.

Masyarakat berbondong-bondong memberikan bantuan finansial agar nyawa Darsem, yang diancam hukuman mati di Arab Saudi, ditukar dengan denda.

Begitu pula dengan maraknya dukungan kepada Tuti Tursilawati dan ratusan warga Indonesia yang menanti hukuman mati di berbagai negara.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

intervensi dan belenggu partai politik.

Kalau lain yang ditanya lain yang dijawab, lain yang diminta lain yang diberi, apa yang bisa diharap dari perombakan ketika usia pemerintahan SBY tinggal separuh waktu? Tidak banyak yang bisa diharapkan dari reshuffle dengan watak seperti ini.

Ke y a k i n a n y a n g b e l u m banyak bergeser ialah kinerja sebuah organisasi, termasuk pemerintahan, sangat ditentukan pemimpinnya.

Karena itu, mengatasi seorang menteri yang tidak berprestasi dengan menambah wakil menteri merupakan sebuah kekeliruan.

Reshuffle yang memperkuat dan memperbanyak kehadiran para wakil menteri mempertegas kemerosotan tanggung jawab para pemimpin. Juga mempertegas lagi tentang keberadaan negara pegawai di Indonesia.

Kabinet Jaka Sembung Enggak Nyambung

dilakukan di banyak negara.

Di beberapa negara, posisi wakil menteri itu merupakan jabatan yang biasa-biasa saja dan namanya pun berbeda-beda. Wakil menteri sepenuhnya pejabat karier yang keberadaannya sudah ada sebelumnya.

A Rachman

Pelayanan Blue Bird Sangat Mengecewakan

P

21

LEBIH tepat disebut kabinet bagi hasil.

Antoni

22

K lasifa

RABU, 19 OKTOBER 2011

INDEKOST Kost 1 kmr bisa 2 org, AC Split, Ex.pan ,Lemari, S.Bed, Rak TV, 600rb/bl. Jelambar Selatan 6 No.16, Rt.6/4. Telp.

33377792 - 70009996.

KERJASAMA www.danatunaijaminanbpkb.com, Lngs cair sd 100 M, bunga 0,3% / 3,9% undur 45 hari, ins awl bng hlng, PLATINUM Blvd Brt Raya G65, 45851381-3

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet, Bag, Shoes,etc. Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok B No.2 Jakarta Tlp.612.8888 www.dhenigleather.com

LOWONGAN Anda Ingin investasi hny modal 50 jt dpt +500rb/ hari dibisnis emas.Garansi Bank,Keamanan trjamin.

Hb.Palma One Lt.8. T.95854851/71008009.

LELANG Dilelang secara satuan mobil-mobil dan sepeda motor IBID di Pool Ibid, Jl.Ciputat Raya No.100 Kebayoran Lama-Jakarta Selatan.Tgl. 25 OKTOBER 2011.PIC Contac 085881609977.

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bks/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079,0812 9455 198 Apt MentengPrada Lt. 1 No.2J dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

B

Menikmati Keindahan Panorama Curug Gendang

ILA Anda berkunjung ke Pandeglang, tidak ada salahnya mengunjungi air terjun Curug Gendang. Sesuai dengan namanya, air terjun ini memiliki suara yang mirip dengan suara tambur atau gendang. Air terjun ini memiliki ketinggian 7 meter dengan kedalaman 13 meter dan terletak di daerah Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Air terjun Curug Gendang ini merupakan salah satu objek wisata yang menarik dan cukup ramai dikunjungi para Wisatawan.

Di sana Anda dapat berendam atau mandi. Airnya yang dingin dan menyejukkan dapat menghilangkan rasa pegal atau lelah. Apabila beruntung, Anda dapat menyaksikan atraksi terjun bebas dari atas curug yang dilakukan oleh anak-anak yang tinggal di desa-desa sekitar Curug Gendang.

Letak Air terjun Curug Gendang dari Jakarta dapat ditempuh dengan jarak 150 kilometer dengan rute Jakarta-Serang-Pandeglang-Labuan-Carita. Dari jalan raya Pantai Carita ke lokasi berjarak sekitar 2 kilometer.

Setelah sampai di areal parkir objek wisata, diteruskan dengan berjalan kaki sekitar satu kilometer.

Perjalanan menuju lokasi air terjun curug gendang cukup menantang karena harus menyusuri jalan setapak yang berliku, menanjak banyak bebatuan yang cukup licin. Namun, perjalanan yang cukup menantang ini terobati dengan pemandangan hutan yang kaya akan flora dan fauna.

Air terjun Curug Gendang memiliki sejarah. Menurut cerita orang-orang sekitar, objek wisata alam ini

merupakan tempat yang bersejarah bagi perjuangan bangsa pada masa penjajahan Belanda. Dahulu tempat ini dipakai sebagai wilayah persembunyian para pejuang.

Bagi Anda yang ingin merasakan keindahan suara gemericik air pada malam hari, pengelola menyediakan tempat berkemah. Kicauan suara burung juga aneka satwa seperti monyet yang berkeliaran juga memberi kesan keasrian lokasi Curug Gendang. (*/S-1)

RABU, 19 OKTOBER 2011

K lasifa

23

24

F OKUS NU

RABU, 19 OKTOBER 2011

Misi Menggali di Lahan Kon Tumpang-tindih lahan jadi persoalan pelik investasi di daerah. Dengan kekuasaan yang dimiliki, bupati bisa menerbitkan izin dua usaha di satu lahan yang sama.

SUGENG SUMARIYADI

J

ALAN itu membelah kawasan hutan. Lebarnya sekitar 10 meter, berupa tanah merah yang dipadatkan dengan butiran batu.

Itu berada di wilayah Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan panjang jalan mencapai 5 kilometer.

Penghabisan jalur ialah sebidang lahan yang luasnya mencapai ratusan meter persegi, tepat di pinggir hutan. Kawasan itu dikenal warga dengan nama Bukit Pinang.

Masih terlihat tanda-tanda bahwa lahan itu dulunya ialah kawasan hutan, dan baru dibuka. Di tengah lahan, sebuah bangunan kayu berdiri, mirip bedeng yang digunakan sebagai barak atau base camp.

Jalan dan bedeng itu dibangun Juli lalu. Saat itu, sejumlah alat berat berupa buldozer dan backhoe dikerahkan untuk memapas hutan dan memadatkan tanah.

Aksi itulah yang membuat dua perusahaan, PT Kayung Agro Lestari dan PT Laman Mining, berseteru. PT Kayung yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit menuding seteru mereka sebagai pembuka hutan, pembuat jalan, dan telah membangun barak karyawan.

“Padahal, lahan jalan dan tapak barak itu sudah kami siapkan untuk kawasan konservasi.

Peruntukannya sebagai kawasan lindung koridor swasta, gambut, dan penyangga,” kata Direktur PT Kayung, Hari Witono.

PT Laman ialah perusahaan tambang yang mengincar kandungan bauksit. Kepala cabang perusahaan itu di Ketapang, Herry Wibowo, mengakui perusahaannya yang membiayai pembuatan jalan dan pembukaan hutan. “Tapi, kami bekerja atas permintaan warga. Jalan dan base camp itu milik warga,” tandasnya, ketika ditemui di kantornya, pekan lalu.

Amdal PT Kayung masuk ke Laman Satong bermodalkan izin lokasi

dari Bupati Ketapang, yang mereka kantongi sejak 2004 dan diperbarui pada 2010.

Persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pun dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Barat pada September 2007.

Perusahaan itu makin mantap hendak beroperasi di Laman Satong setelah Menteri Kehutanan juga menerbitkan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang bisa dikonversi pada 2009.

Dalam surat keputusan itu, Menteri Kehutanan mengingatkan perusahaan untuk mempertahankan kawasan bernilai konservasi tinggi. PT Laman pun sepakat.

Mereka menyediakan kawasan konservasi seluas 6.387 hektare, dari total 17.986,9 hektare lahan pelepasan kawasan hutan yang mereka peroleh.

“Posisi lahan kami berada di tengah dua kawasan lindung, Taman Nasional Gunung Palung dan Kawasan Lindung Sentap Kancang. Karena itu, kami harus menyediakan kawasan konservasi yang menghubungkan keduanya,” ungkap External Relations of PT Kayung Syafrizal.

Lahan jalan dan tapak barak itu sudah kami siapkan untuk kawasan konservasi.”

Hari Witono Direktur PT Kayung Agro Lestari PT Laman memang datang belakangan. Mereka mengantongi izin dari Bupati Ketapang pada 2009 dan diperpanjang pada Juni 2011. Di tangan mereka ada legalisasi untuk melakukan eksplorasi. Luas lahan dalam surat izin itu mencapai 20 ribu hektare. Posisinya terpecah dan menyebar. Khusus di Bukit Pinang, lahan mereka mencapai 500 hektare.

Tahun ini, PT Laman mengajukan persetujuan amdal.

Prosesnya sudah memasuki tahap IV. Ketika dimintai konfirmasi, Herry Wibowo mengaku perusahaannya sudah mengantongi amdal. “Kami tinggal mengurus izin produksinya.”

Namun, ketika diminta untuk menunjukkan persetujuan amdal, Herry mengaku tidak

bisa memperlihatkannya.

Seorang kepala subbidang di BLH Kalimantan Barat menyatakan berkas persetujuan kelayakan lingkungan PT itu masih berada di tangan Gubernur Kalimantan Barat.

“Bisa ditandatangani, bisa juga tidak,” katanya.

Melanggar Perseteruan itu, menurut Tito Indrawan, aktivis lingkungan, tidak perlu terjadi jika bupati tidak mengeluarkan dua perizinan di satu lokasi yang sama.

Tumpang-tindih membuat kedua perusahaan berebut hak dan kuasa.

“Secara hukum, memang ada aturan yang memungkinkan bupati untuk memberikan izin dua usaha yang berbeda berada di lahan yang sama.

Hanya, perusahaan itu harus bisa berkompromi dan itu yang sulit dilakukan,” tutur Rudy, salah satu kepala bidang pada Dinas Pertambangan Kalimantan Barat.

Fakta yang terjadi di lapangan, bahwa PT Laman sudah membangun jalan dan base camp, juga menjadi sorotan Sigit, seorang konsultan amdal di Pontianak. “Pembangunan di areal yang belum ada amdalnya merupakan pelanggaran.

PT Laman bisa terkena sanksi dan mengakibatkan pengajuan amdal mereka bisa dibatalkan,” tuturnya.

Ketika dua investor berseteru, warga yang menjadi bingung.

Padahal, seperti diungkapkan Sekretaris Desa Laman Satong, Idi, warga berpikir bahwa kema juan sudah waktunya datang saat dua perusahaan masuk ke wilayah mereka.

“Kebanyakan warga Laman Satong hidup miskin. Kami hanya mengandalkan hasil ladang dan berburu di hutan,” tuturnya.

Karena itu, Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Matan Hilir Utara, Paulus Untu, yang juga tokoh Desa Laman Satong, berharap PT Kayung bersepakat dengan PT Laman. “Belasan tahun lalu, kami mengusir PT Marsela yang hendak menghabisi hutan. Kini, kami menyambut PT Kayung dan PT Laman karena berharap bisa membawa kemajuan dan menyejahterakan warga.”

(AR/N-1) sugeng@mediaindonesia.com

BELAH KAWASAN HUTAN: Jalan selebar 10 meter dengan panjang hingga 5 km membelah kawasan hutan di Desa Jalan itu diduga akan digunakan untuk pengangkutan barang hasil tambang.

PROTES PEMBUKAAN LAHAN: Warga dan pimpinan perusahaan perkebunan memprotes pembukaan lahan konservasi untuk jalan di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

PADATKAN JALAN: Alat berat memadatkan jalan penghubung di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Menjaga Satwa di Hutan Tersisa RENCANA besar dipancang PT Kayung Agro Lestari (KAL) saat datang ke Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Keinginan anak perusahaan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJ) Agri itu untuk berinvestasi disambut Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat Malam Sambat Kaban.

Izin tidak diperoleh dengan mudah. Perusahaan mengajukan izin pada 11 Desember 2007 untuk mendapat pelepasan kawasan hutan seluas 19 ribu hektare. Berselang dua tahun kemudian, pada Oktober 2009, keinginan itu baru mendapat tanggapan menteri.

Namun, luasan kawasan hutan yang dilepas dikurangi menjadi 17.986,9 hektare. Men-

teri juga mewanti-wanti PT Kayung untuk memperhatikan usaha konservasi. Mereka dilarang menebang dengan radius tertentu di tepi danau, waduk, sungai, anak sungai, dan jurang.

Peringatan lain juga ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 643/2009 itu, yakni mewajibkan PT Kayung membangun lanskap perkebunan. Perusahaan juga diharuskan menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, koridor satwa dan kawasan lindung.

Sebagian besar kawasan yang dilepas menteri diketahui berada di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara. Gayung pun bersambut.

Perusahaan sawit itu juga ber-

janji tidak akan melahap habis semua lahan yang mereka kuasai untuk kepentingan bisnis semata.

Komitmen itu diperlihatkan PT Kayung dengan menetapkan kawasan lindung seluas 6.387 hektare. “Kami setuju untuk menyediakan kawasan lindung koridor satwa seluas 969 hektare, lindung gambut 4.605 hektare, dan kawasan penyangga 813 hektare,” kata External Relations of PT KAL Syahrizal, pekan lalu.

Koridor satwa Penentuan kawasan itu tidak dilakukan sendiri. Perusahaan tersebut merangkul organisasi nirlaba Fauna and Flora International dan PT Daemeter,

perusahaan konsultan, untuk menilai kawasan bernilai konservasi tinggi.

PT Kayung memang tidak bisa menutup mata karena kawasan yang mereka kuasai berada di antara Taman Nasional Gunung Palung dan Kawasan Lindung Sentap Kancang. Di Gunung Palung, pada era 1990an diperkirakan masih ada sekitar 2.500 individu orang utan (Pongo pygmaeus). Karena itu, perusahaan mempertahankan kawasan hutan sebagai koridor satwa.

Herman, karyawan PT KAL, menjadi saksi kehadiran tiga orang utan yang sedang beraktivitas di koridor satwa.

Beberapa jam kemudian, ketiganya menghilang masuk ke

taman nasional.

Di Kalimantan Barat, orang utan ditemukan tersebar di sembilan kabupaten.

Selain di Gunung Palung, mereka tersebar di Taman Nasional Betung Kerihun sebanyak 1.330-2.000 individu, Danau Sentarum 500 individu, Bukit Raya 175 individu, dan Bukit Rongga serta Parai sekitar 1.000 individu.

Khusus di Kabupaten Ketapang, seperti diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang, Sikat Gudag, habitat mereka tersebar di 14 dari 20 kecamatan. Saat ini, jumlah orang utan diperkirakan terus menurun, dengan populasi

1.812 individu.

“Kami bersyukur karena beberapa perusahaan kelapa sawit telah berkomitmen untuk mendukung pelestarian orang utan. Mereka berjanji akan tetap menjaga habitat orang utan,” ujarnya.

Direktur PT Kayung Hari Witono meyakinkan perusahaannya akan menjaga fungsi pelestarian lingkungan Taman Nasional Gunung Palung, Hutan Lindung Sentap Kancang, dan kawasan konservasi gambut Sungai Putri.

“PT KAL akan menjaga kawasan ini dari ancaman perambahan hutan dan kerusakan lain.

Kami tidak akan mengubahnya menjadi kebun kelapa sawit,” janji Hari. (SG/AR/N-1)

USANTARA

RABU, 19 OKTOBER 2011

25

nservasi Mereka Terpisah tapi tidak Terpecah SEKITAR 600 kepala keluarga hidup di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mereka terbagi dalam tiga kelompok besar, yakni warga Dayak asli, Dayak pendatang, dan warga Melayu.

Ketiga kelompok itu memiliki karakteristik yang berbeda.

Begitupun saat menyikapi masuknya investor ke wilayah mereka.

Fenomena itu diungkapkan Tito Indrawan, seorang aktivis lingkungan. Pria yang sudah melakukan pendampingan di Laman Satong selama 10 tahun terakhir tersebut melihat perbedaan itu menjadi dinamika di masyarakat. “Mereka mampu mengatasi perbedaan,” kata pegiat yang bergabung dalam Yayasan Palung ini.

Sebagian besar penduduk dari dua suku Dayak yang ada memeluk agama Katolik. Islam menjadi agama bagi seluruh warga Melayu.

Namun, tokoh seperti Paulus Untu, yang menjadi pemuka bagi warga Dayak, ternyata tidak membiarkan warga Melayu tidak memiliki masjid.

Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Matan Hilir Utara itu bergerak dan menggerakkan warganya membantu pendirian tempat ibadah bagi umat

Islam.

“Kami dan mereka bersaudara. Apalagi, mereka juga sudah hidup bertahun-tahun di tanah ini,” ungkap Paulus, yang ditemui di rumahnya, pekan lalu.

Menurut Tito, warga Dayak asli, seperti Paulus memang bersifat sangat terbuka. Mereka menerima, bahkan sangat berharap, investor masuk dan berusaha di wilayah ini.

“Sudah puluhan tahun, warga Dayak asli hidup sangat sederhana, bahkan cenderung miskin. Karena itu, tangan mereka terbuka lebar saat investor hendak berusaha, dengan harapan juga membawa kemajuan ekonomi bagi warga,” jelasnya.

Dukung konservasi Dayak dengan sifat asli mereka ialah warga yang sangat bergantung pada hutan.

Mereka harus berburu untuk mendapat daging dan berladang secara berpindah di wilayah hutan. Kebiasaan itulah yang membuat mereka hidup sangat sederhana. Di sisi lain, warga Dayak pendatang memiliki pengalaman buruk dengan investor.

Mereka bermukim di Laman Satong karena daerah asli mereka sudah dirambah, baik oleh

perusahaan hak pengusahaan hutan maupun usaha berbasis hutan lainnya.

“Karena itu, ketika mereka sudah bermukim di Laman Satong, warga Dayak pendatang tidak ingin kembali terusik seperti di masa lalu,” tandas Tito.

Tokoh Dayak pendatang, Yohanes Terang, tidak membantah anggapan itu. “Saya tidak sepakat ketika kita hidup dengan mempertahankan alam dinilai sebagai warga tertinggal, bahkan miskin. Selama ini, dengan mengolah alam, semua rumah di Laman Satong sudah memiliki sepeda motor, bahkan banyak yang lebih dari satu.”

Soal kedatangan investor ke wilayahnya, secara pribadi Yohanes menolak karena dampaknya merusak alam. “Tapi, saya tidak bisa memaksa semua orang bersikap seperti saya.

Kalau warga menerima, itu hak mereka,” tandasnya.

Namun, ketika PT Kayung Agro Lestari, sebuah perkebunan kelapa sawit, datang dengan konsep melepas lahan mereka untuk kawasan konservasi, mantan Kepala Desa Laman Satong ini tersenyum lebar. “Saya orang konservasi. Kalau perusahaan hendak melakukan konservasi, saya mendukung.” (AR/SG/N-1)

FOTO-FOTO: DOK. ANJ

a Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, beberapa waktu lalu.

BASE CAMP: Tapak seluas ratusan meter persegi yang akan digunakan sebagai base camp salah satu perusahaan tambang ini terpapar di sekitar blok Bukit Pinang, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Masyarakat Menerima karena Ingin Maju S E N Y U M Ti t o I n d r a w a n langsung mengembang ketika membuka lembaran dokumen analisis dampak lingkungan (amdal) yang diajukan PT Laman Mining. Perusahaan tambang itu menulis adanya siamang yang hidup di hutan Kalimantan, di wilayah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

“Mana mungkin ada siamang di Kalimantan. Binatang itu endemik Pulau Sumatra,” kata Tito.

Aktivis lingkungan di Yayasan Palung itu ya-

kin konsultan yang ditunjuk PT Laman Mining tidak masuk ke hutan dan meneliti dengan benar habitat yang ada di sana.

Ia menduga dokumen amdal itu didapat dengan cara copypaste saja.

Lebih dari 10 tahun Tito mendampingi warga Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, untuk memuliakan lahan dan hutan.

Beberapa tahun terakhir, masyarakat terguncang akibat perselisihan dua investor yang masuk ke

daerah itu, PT Laman Mining dan PT Kayung Agro Lestari.

Berikut petikan wawancara dengan Manajer Perlindungan Satwa dan Habitat Yayasan Palung ini.

menerima karena mereka ingin maju dan sejahtera. Kami tidak mungkin memaksakan kehendak. Namun, kami akan berusaha meminimalkan kerusakan lingkungan.

Apa sikap Anda terkait dengan masuknya dua perusahaan ke Laman Satong?

Sebagai pegiat lingkungan, saya tidak pernah setuju dengan keinginan perusahaan tambang dan perkebunan sawit masuk ke daerah yang kebanyakan merupakan kawasan hutan ini. Namun, masyarakat

Bagaimana pandangan Anda soal usaha pertambangan?

Ada pengalaman buruk yang dialami warga di Kecamatan Kendawangan, yang masih bertetangga dengan Kecamatan Matan Hilir Utara.

Saat perusahaan tambang masuk, mereka mendapat manfaat ekonomi yang besar

dan mampu mengangkat kesejahteraan warga.

Namun, itu hanya bertahan enam tahun. Saat deposit bahan tambang ludes, kondisi warga kembali terpuruk. (Kondisi mereka) Bahkan lebih buruk daripada sebelum tambang masuk karena alam dan tanah mereka sudah rusak. Reklamasi hanya janji.

Bukankah tambang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah?

Di Ketapang, itu tidak terjadi. Dari sektor tambang,

pendapatan asli daerah yang terkumpul per tahun rata-rata hanya Rp7 miliar-Rp8 miliar.

Itu sangat menyesakkan karena Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah menerbitkan izin untuk sekitar 140 perusahaan tambang.

Bagaimana pendapat Anda tentang ide konservasi yang diusung PT Kayung Agro Lestari?

Di masyarakat ada pro dan kontra soal kawasan konservasi yang diajukan PT Kayung.

Dengan nama konservasi,

seakan-akan (lahan) menjadi kawasan tertutup yang tidak boleh dijamah warga. Padahal, warga Dayak sangat bergantung pada hutan, untuk berburu, berladang, dan memetik hasil hutan.

Konsep konservasi yang diajukan PT Kayung seharusnya masih bisa diakses secara luas oleh warga karena sudah puluhan tahun hidup mereka menyatu dengan areal itu. Jika itu yang dilakukan, mungkin warga akan menerima konsep konservasi yang diajukan.

(AR/SG/N-1)

Pengantar :

Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, karena

mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun

Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah

materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”, Mahkamah

menyangkut Mahkamah. Hal demikian terkait dengan

berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum

prinsip universal di dalam dunia peradilan tentang

(legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian

nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili

pasal-pasal dalam Undang-Undang a quo;

hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada tiga alasan Mahkamah harus

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili

permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki

permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak

kedudukan hukum (legal standing), Mahkamah selanjutnya

mengadili permohonan yang diajukan kepadanya

akan mempertimbangkan pokok permohonan;

dengan alasan tidak ada atau tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan

Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kepentingan perseorangan hakim konstitusi yang

[3.11] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa

sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili

dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para

independen. Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan salah satu kewenangan

para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian duduk

yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,

perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama

yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon

1. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 4 ayat

permohonan para Pemohon adalah untuk menguji

pengujian bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak;

(4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011 bertentangan

konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat

d. bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di

dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945,

(4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h

Mahkamah adalah masalah konstitusionalitas undang-

Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai

sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat

undang yang menyangkut kepentingan publik yang

berikut:

Nomor 49/PUU-IX/2011

Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

INDONESIA

Pendapat Mahkamah

mata kepentingan institusi Mahkamah itu sendiri atau

Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh

2. DUDUK PERKARA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK

konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-

Pokok Pemohonan

permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan

PUTUSAN

YANG MAHA ESA

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah

mengadili permohonan pengujian undang-undang ini

negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2) huruf

dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi.

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara

Bahwa pada dasarnya aturan pemilihan pimpinan

c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat (2a);

Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada

konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan

lembaga negara merupakan kebijakan hukum (legal

Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor

fungsi dan tugasnya mengawal dan menegakkan

putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang

policy) dari pembentuk Undang-Undang, namun

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

konstitusi dengan tetap menjaga prinsip independensi

hal tersebut dapat menjadi isu konstitusionalitas

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

dan imparsialitas dalam keseluruhan proses peradilan.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

jika aturan mengenai pemilihan pimpinan lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan

Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara

negara tersebut dijalankan menimbulkan problematik

70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

dengan tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak

Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan,

Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (dead

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum

lock) dan menghambat pelaksanaan kinerja

[1.2] 1. Nama Pekerjaan

: Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.;

1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

: Dosen;

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

lembaga negara a quo yang pada akhirnya

memeriksa dan mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut

menimbulkan kerugian konstitusional warga negara;

Warga Negara : Indonesia;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan

Mahkamah, dengan mendasarkan pada kewenangan

Alamat

pokok

Konstitusi

Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta

Komplek Universitas Andalas,

(selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan

asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus

Ulu Gadut, Padang;

mempertimbangkan:

tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara

a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili,

keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan

2. Nama Pekerjaan

: Jalan Fisika IV Nomor 6,

: Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H.; : Dosen; : Jalan Fisika IV Nomor 1, Komplek

Mahkamah

dan memutus permohonan a quo; dan

Universitas

Pekerjaan

: Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,

UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan

dan wakil ketua dari salah satunya berakhir, karena

24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Semarang;

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Pusat Studi Konstitusi; Warga Negara : Indonesia; Alamat

: Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang;

5. Nama

: Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM.;

Pekerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Payung, Banyumanik,

: Dosen dan Deputi Direktur

: Dosen;

Negara Republik Indonesia Nomor 5226) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun

: Komplek Perumahan Dayu Permai Nomor 9, Yogyakarta;

6. Nama

: Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H.;

Pekerjaan

: Dosen;

samping itu, pasal a quo jika dilaksanakan berpotensi menimbulkan kebuntuan hukum (dead lock), yaitu

yaitu:

kekosongan salah satu pimpinan Mahkamah

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk

Konstitusi. Oleh karena itu, pasal a quo berpotensi

kelompok orang yang mempunyai kepentingan

menghambat hak dari salah satu ketua atau wakil pada gilirannya menghambat juga terhadap kinerja

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili,

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

dan memutus perkara dalam rangka memberikan

diatur dalam Undang-Undang;

pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan;

c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

prinsip “satu kali rapat dan satu paket” telah

Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan

mengenyampingkan prinsip-prinsip ideal dalam

dan membuktikan terlebih dahulu:

demokrasi, yaitu tidak terpenuhinya asas mayoritas

a. kedudukannya

sederhana (simple majority) dalam pemilihan, seperti

adalah menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (4f), ayat

sebagai Pemohon sebagaimana

dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

(4g), dan ayat (4h); Pasal 10; Pasal 15 ayat (2) huruf d

b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan

dan huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi

konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang

wakil ketua misalnya 5:2:2 suara atau 3:2:2:2 suara),

pejabat negara”; Pasal 26 ayat (5); Pasal 27A ayat (2)

diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang

maka pemilihan harus diulang untuk sekaligus memilih

huruf c, huruf d, dan huruf e; Pasal 50A; Pasal 57 ayat

dimohonkan pengujian;

pimpinan lagi, padahal calon ketua telah memperoleh

UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa,

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan

mengadili, dan memutus permohonan a quo

Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal

akuntabilitas, legitimasi, dan akseptabilitas pimpinan

31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Mahkamah Konstitusi yang terpilih yang pada akhirnya

[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi

berpengaruh pula terhadap kinerja Mahkamah.

: Dr. Fatmawati, S.H., M.H.;

11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta

berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa

Mahkamah tidak sependapat dengan keterangan

: Dosen;

permohonan a quo, akan tetapi untuk menghilangkan

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

DPR dalam persidangan yang menyatakan bahwa kebuntuan itu dapat diatasi dengan merujuk pada

: Graha Swarna Residence

adanya keragu-raguan mengenai objektivitas, netralitas, dan

Alamat

sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus

imparsialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan

memenuhi lima syarat, yaitu:

: Permata Depok Blok G1 Nomor 15 Depok;

Pekerjaan

kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu

: Feri Amsari, S.H., M.H.;

lebih dahulu Mahkamah menyatakan pendiriannya sebagai

: Dosen dan Peneliti Pusako;

berikut:

Warga Negara : Indonesia; Alamat

bila ada dua atau lebih calon memperoleh jumlah suara urutan kedua terbanyak (untuk menduduki jabatan

Warga Negara : Indonesia;

8. Nama

Bahwa sistem pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi menurut pasal a quo yang menganut

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

ketua Mahkamah Konstitusi yang terpilih, sehingga

sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih

suara terbanyak. Contoh lain dapat terjadi 9:0 suara

Malang;

Pekerjaan

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang,

atau 8:1 suara. Hal ini berpengaruh pula pada tingkat

C-29 Jalan Ikan Kakap,

7. Nama

dipilih dalam “satu kali rapat dan satu paket”. Di

(2a); Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 UU 8/2011 terhadap

Warga Negara : Indonesia; Alamat

menurut ketentuan pasal a quo ketua dan wakil ketua

1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,

Konstitusi tidak dapat melaksanakan tugas karena

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran

Warga Negara : Indonesia; Alamat

dikemudian hari ketika terjadi kekosongan pimpinan Mahkamah Konstitusi atau pimpinan Mahkamah berhalangan tetap sebelum masa jabatan ketua

Alamat

Pekerjaan

dilaksanakan akan berpotensi menimbulkan kendala

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1)

: Dosen;

: Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.;

(4f), ayat (4g), dan (4h) mengatur tentang tata cara pemilihan pimpinan Mahkamah Konstitusi yang jika

Kewenangan Mahkamah

Warga Negara : Indonesia;

4. Nama

susunan Mahkamah Konstitusi, dan masa jabatan pimpinan Mahkamah Konstitusi. Khusus Pasal 4 ayat

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

Emas B. 16-18, Pundak

menegakkan konstitusi;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat

M.H.;

: Jalan Kompleks Mega Bukit

independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna

Bahwa secara umum norma Pasal 4 UU 8/2011 adalah mengatur tentang jumlah hakim konstitusi,

sebagai berikut:

Andalas, Ulu Gadut, Padang; 3. Nama

kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga

b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Warga Negara : Indonesia; Alamat

permohonan,

a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut

a. bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai

: Jalan Kampus Limau Manis,

lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi

Fakultas Hukum Universitas

kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama

oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c

kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik

Andalas, Padang, Sumatera

dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap

(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial

Barat;

persoalan-persoalan ketatanegaraan merupakan

yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan

konsekuensi dari sistem ketatanegaraan yang hendak

akan terjadi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2011 memberi kuasa kepada 1) Donal Fariz, S.H., 2) Febri Diansyah, S.H., 3) Jamil Burhan, S.H., 4) Khairul Fahmi, S.H., M.H., 5) M. Jodi Santoso, S.H., M.H., 6) Nurcholis Hidayat, S.H., 7) Taufik Basari, S.H., LL.M., 8) Veri Junaidi, S.H., 9) Wahyudi Djafar, S.H., 10) Yance Arizona, S.H., kesemuanya adalah advokat, dan pengabdi bantuan hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang beralamat di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kampus Limau Manih, Padang, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------- para Pemohon;

dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)

perubahan. Sistem ketatanegaraan dimaksud adalah

antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-

sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan

Undang yang dimohonkan pengujian;

ayat (4f) Undang-Undang a quo yang dengan tegas menentukan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua hanya dilakukan dalam satu kali rapat pemilihan; Bahwa oleh karena pasal a quo dalam pelaksanaannya berpotensi menghambat kinerja

permohonan maka kerugian konstitusional seperti

warga negara dalam memperoleh pengakuan,

atas hukum dan konstitusi, sebagaimana tercermin

yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan bagian dari penjabaran

adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan

1945 maka permohonan para Pemohon beralasan

Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat.

selaku perorangan warga negara yang merupakan

menurut hukum;

b. bahwa sebagai negara yang menempatkan undang-

pengajar Hukum Tata Negara yang peduli terhadap

undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi,

pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga

Negara Republik Indonesia harus menyediakan

8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal

negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan

28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

mekanisme yang menjamin ketentuan-ketentuan

individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap

konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam

penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan

praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945;

bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang

16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan

dasar. Berdasarkan fungsi tersebut maka dengan

hukum (legal standing) bagi perseorangan dan NGO/

sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir

LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-

Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;

akhir undang-undang dasar ketika terjadi sengketa

Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari

konstitusional. Dalam kerangka pemikiran itulah

2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

yang sudah jelas sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak bisa mengatur lebih lanjut Pasal 4

Mahkamah, sehingga merugikan hak konstitusional

menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang

Dewan Perwakilan Rakyat;

atau bertentangan dengan materi Undang-Undang

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari

Menurut Mahkamah, Peraturan Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengatur sesuatu hal yang menyimpang

konstitusional, yaitu negara demokrasi yang berdasar

[3.9] Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan

Pemerintah;

Ketua diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan

konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil

seluruh kewenangan Mahkamah diberikan oleh

payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai

konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C

asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum,

c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan

Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh

antara Mahkamah dengan Undang-Undang yang

Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk

2. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 10 UU

Bahwa Pasal 22A UUD 1945 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”.

Pasal tersebut kemudian dijabarkan dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Yang dimaksud Batang Tubuh dan Penjelasan di dalam Lampiran II Huruf C, Angka 61 adalah sebagai berikut bahwa batang tubuh peraturan perundangundangan memuat semua materi muatan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal, dan Huruf E Penjelasan, Angka 176 menjelaskan bahwa penjelasan berfungsi sebagai

tafsir resmi oleh pembentuk Peraturan Perundang-

hakim konstitusi yang digantikannya.” Norma Pasal

untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi

karena Pasal 22A UUD 1945 menentukan bahwa

undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

26 ayat (5) UU 8/2011 menimbulkan ketidakadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal

ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pembentukan

Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian

bagi seseorang yang terpilih sebagai hakim konstitusi

ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-

Undang-Undang diatur dengan Undang-Undang.

terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/

karena hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim

rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun

Adapun mekanisme pembentukan Undang-Undang di

istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan

konstitusi yang digantikannya. Apabila pasal tersebut

dari keterangan para mantan anggota Panitia Ad

DPR diatur dengan tata tertib DPR sehingga menurut

contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas

diterapkan akan bertentangan dengan Pasal 22

Hoc tersebut dalam persidangan bahwa perumusan

Mahkamah penggunaan Undang-Undang mengenai

norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan

UU MK (UU 24/2003) yang secara tegas dan jelas

ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945

pembentukan Undang-Undang dan tata tertib DPR

terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

menyatakan “Masa jabatan hakim konstitusi selama

memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup

sebagai dasar putusan Mahkamah dimaknai sebagai

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 10 UU 8/2011,

5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk

pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud

penjabaran dari UUD 1945 secara langsung. Oleh

mengandung kekeliruan atau kesalahan legislasi,

1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga

dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal tidak tercakupnya

karena itu menurut Mahkamah jika pasal a quo

seharusnya perubahan penjelasan tersebut termuat

terjadi pertentangan internal (contradictio in terminis).

pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang

diterapkan maka akan membatasi tugas dan fungsi

dalam bagian Penjelasan bukan dalam batang

Menurut Mahkamah, penggantian hakim konstitusi

dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B

Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan yang

tubuh dari Undang-Undang. Penempatan Penjelasan

tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota

ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam

diberikan oleh UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan

Pasal 10 dalam ketentuan batang tubuh juga telah

DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota

ketentuan UUMK dan UUKK yang dibentuk sebelum

di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon

menimbulkan kerancuan fungsi dari Penjelasan itu

DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang

pembentukan UUKY. Dalam UUMK, untuk fungsi

sendiri, apakah Pasal 10 UU 8/2011 harus dimaknai

baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang

pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi

8. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 57 ayat

sebagai batang tubuh atau penjelasan? Yang dimaksud

hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota

ditentukan adanya lembaga Majelis Kehormatan

(2a) UU Nomor 8 Tahun 2011 bertentangan dengan

oleh pembentuk Undang-Undang adalah mengubah

yang digantikannya. Adapun calon hakim konstitusi

yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK.

Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945,

Penjelasan Pasal 10, tetapi dalam kenyataan UU

melalui proses seleksi oleh masing-masing lembaga

Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali

pasal a quo telah dipertimbangkan dan diputus oleh

8/2011 justru penjelasan tersebut menjadi Pasal 10

yang mengajukannya. Dengan demikian, menurut

tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi

Mahkamah dalam Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011,

dalam batang tubuh. Akibatnya dalam UU MK terdapat

Mahkamah, masa jabatan hakim konstitusi yang

objek pengawasan oleh KY...”. Dari pertimbangan

tanggal 18 Oktober 2011, sehingga permohonan para

dua Pasal 10, yaitu Pasal 10 dalam Undang-Undang

ditentukan dalam Pasal 22 UU MK tidak dapat

hukum tersebut pendirian Mahkamah sudah jelas

Pemohon dinyatakan ne bis in idem;

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

ditafsirkan lain kecuali lima tahun, baik yang diangkat

bahwa hakim konstitusi tidak termasuk yang diawasi

yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah

secara bersamaan maupun bagi hakim konstitusi yang

oleh Komisi Yudisial.

Konstitusi yang masih tetap berlaku karena tidak

menggantikan hakim konstitusi yang berhenti sebelum

dinyatakan dicabut dan Pasal 10 dalam Undang-

masa jabatannya berakhir. Mempersempit makna

Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Pasal 22 UU MK dengan tidak memberlakukannya

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

bagi hakim konstitusi pengganti untuk menjabat

Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan

selama lima tahun adalah melanggar prinsip kepastian

Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

hukum yang adil yang dijamin konstitusi;

Oleh karena Pasal 10 UU 8/2011 telah menimbulkan ketidakpastian hukum maka menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; 3. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk UndangUndang untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37-39/PUUVIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia minimum tidak beralasan menurut hukum; 4. Terhadap dalil para Pemohon bahwa frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa frasa “pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK berpotensi menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi seorang warga negara Indonesia yang ingin menjadi hakim konstitusi, karena frasa a quo dapat ditafsirkan bersifat kumulatif, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi pejabat negara atau dapat berupa pilihan salah satu, yaitu mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun atau pernah menjadi pejabat negara. Ketika Pasal 15 ayat (2) huruf h ditafsirkan kumulatif maka harus memenuhi keduanya, jika hanya memenuhi salah satu maka seseorang tidak memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi. Demikian juga apabila pasal a quo ditafsirkan alternatif maka seseorang yang pernah menjadi pejabat negara tidak memerlukan pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dapat menjadi hakim konstitusi. Padahal, untuk menjadi hakim konstitusi di samping memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, juga harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945. Frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara” dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011 juga tidak memberikan kriteria yang jelas, karena tidak semua orang yang pernah menjadi pejabat negara memenuhi syarat untuk menjadi hakim konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beralasan menurut hukum. Oleh karena Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011

Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga

saling memiliki keterkaitan satu sama lain dengan

negara independen yang oleh UUD 1945 diberi tugas

Pasal 27A ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

dan wewenang sebagai salah satu pelaku kekuasaan

UU 8/2011 maka pasal a quo juga harus dinyatakan

kehakiman. Untuk melakukan tugas dan wewenang

bertentangan dengan UUD 1945;

tersebut, Mahkamah

dituntut bekerja secara

profesional, independen, dan berkesinambungan.

Dengan adanya hakim konstitusi yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya tidak akan menjamin kesinambungan kinerja Mahkamah dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta menimbulkan ketidakadilan bagi hakim konstitusi yang mengganti. Selain itu, jabatan hakim konstitusi berbeda dengan jabatan negara yang lainnya karena adanya faktor konsistensi dan kesinambungan, terkait baik dengan proses maupun putusan-putusan yang dihasilkan. Jika dihubungkan dengan penilaian konsistensi dari putusan yang dihasilkan maka masa jabatan lima tahun sebagai hakim konstitusi pun, sebenarnya masih dianggap kurang. Dengan adanya hakim yang menggantikan yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan hakim konstitusi yang digantikannya maka masa jabatan hakim konstitusi menjadi kurang dari lima tahun.

Mahkamah perlu menegaskan bahwa keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dari unsur Komisi Yudisial, DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung tidak memberi jaminan kemandirian, karena ada kemungkinan orang yang mengisi keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sarat dengan kepentingan sektoral, oleh karena itu dalam rangka menjaga independensi dan imparsialitas Mahkamah, maka Mahkamah perlu menyusun kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, dan para anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya selain dari Mahkamah Konstitusi, juga dari unsur lain yang independen dan tidak partisan;

oleh lamanya masa jabatan hakim konstitusi, terkait

(3) UUD 1945. Salah satu syarat setiap negara

dengan pendapat hukum dan kemandirian hakim.

yang menganut paham rule of law dan constitutional

Oleh sebab itu, akan lebih proporsional dan menjamin

democracy adalah prinsip konstitusionalisme

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

(constitutionalism), antara lain yaitu prinsip yang

sama di hadapan hukum apabila masa jabatan

menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi

hakim konstitusi yang menggantikan tetap lima tahun.

sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Untuk

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para

menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itu

Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

maka harus terdapat mekanisme yang menjamin

hakim karena jabatannya. Hakim konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006];

terakhir yang putusannya bersifat final ...”. Ketentuan tersebut jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum (erga omnes) yang langsung dilaksanakan (self executing). Putusan Mahkamah sama seperti Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada.

Norma Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena DPR dan Presiden hanya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah jika diperlukan saja. Padahal putusan Mahkamah merupakan putusan yang sifatnya final dan mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Presiden sebagai bentuk perwujudan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 sekaligus sebagai konsekuensi faham negara hukum demokratis yang konstitusional.

Di samping itu, Pasal 59 ayat (2) UU 8/2011 mengandung kekeliruan, yaitu frasa “DPR atau

mendapat persetujuan bersama. Karena itu, DPR

sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat

bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

dibahas bersama oleh DPR dan Presiden untuk

putusan-putusan Mahkamah yang sangat terpengaruh

badan peradilan lain, hakim konstitusi pada dasarnya

menyatakan, antara lain, “Mahkamah Konstitusi

sebagai berikut:

negara demokrasi yang berdasar atas hukum,

Bahwa hakim konstitusi berbeda dengan hakim

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

UUD 1945, setiap rancangan Undang-Undang

konsistensi dan kesinambungan dalam proses dan

pertimbangan sebagai berikut:

berikut:

ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan

negara hukum yang demokrasi konstitusional atau

(1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah memberi

(1) UUD 1945 Mahkamah mempertimbangkan sebagai

Presiden”, karena berdasarkan Pasal 20 ayat (2)

masa jabatan hakim konstitusi adalah adanya jaminan

bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat

(2) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat

8/2011 bertentangan dengan Pasal 22A dan Pasal 28D

Bahwa Indonesia telah menyatakan sebagai

ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e UU 8/2011

9. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 59 ayat

7. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 50A UU

Dengan demikian, yang menjadi pertimbangan untuk

6. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 27A

beralasan menurut hukum;

bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi mengawal konstitusi atau Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution) dan karena fungsinya itu Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tertinggi Undang-Undang Dasar (the ultimate interpreter of the constitution). Dalam kerangka pemikiran demikian maka seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya. Salah satu kewenangan

Mekanisme pemilihan hakim konstitusi diajukan

Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap

oleh tiga lembaga negara masing-masing tiga orang

Undang-Undang Dasar. Dengan kewenangan yang

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD

diberikan tersebut Mahkamah dalam mengadili suatu

1945, yaitu masing-masing oleh Mahkamah Agung,

Undang-Undang wajib menggali nilai-nilai hukum

DPR, dan Presiden, dan selanjutnya ditetapkan oleh

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Presiden. Setelah ditetapkan dan mengucapkan

berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi

sumpah sebagai hakim konstitusi maka selama

maupun Undang-Undang sebagai penjabaran dari

yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus

UUD 1945. Pelarangan terhadap Mahkamah untuk

independen dan imparsial serta bebas dari segala

menggunakan Undang-Undang lain sebagai dasar

pengaruh lembaga negara termasuk lembaga negara

pertimbangan hukum adalah mereduksi kewenangan

yang mengajukannya. Oleh karena itu, dengan

Mahkamah sebagai kekuasaan kehakiman yang

masuknya unsur DPR, unsur Pemerintah dan satu

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

orang hakim agung dalam Majelis Kehormatan

menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan

Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen justru

Undang-Undang lain sebagai dasar pertimbangan

mengancam dan mengganggu baik secara langsung

hukum justru untuk menciptakan kepastian hukum

maupun tidak langsung kemandirian hakim konstitusi

yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Adanya

ayat (1) UUD 1945. Dalam praktik Putusan Mahkamah

unsur DPR, unsur Pemerintah, dan hakim agung

terkait dengan pengujian materil Mahkamah tidak

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena

pernah menggunakan Undang-Undang sebagai

DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung, serta

dasar pertimbangan, akan tetapi dalam permohonan-

Komisi Yudisial dapat menjadi pihak yang berperkara

permohonan tertentu, Mahkamah harus melihat

di Mahkamah Konstitusi.

seluruh Undang-Undang sebagai satu kesatuan

atau Presiden tidak berdiri sendiri dalam membahas rancangan Undang-Undang, sehingga frasa “DPR atau Presiden” bertentangan dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil para Pemohon a quo beralasan menurut hukum; 10. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 87 UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Pasal 87 UU 8/2011 adalah pengganti Pasal 87 UU MK sebelumnya yang termasuk dalam Bab Ketentuan Peralihan. Jika diperhatikan ketentuan pasal a quo adalah dimaksudkan sebagai ketentuan peralihan yang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) dalam Lampiran II Huruf C.4, Angka 127 telah menentukan bahwa yang dimaksud ketentuan peralihan adalah ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Namun, kenyataannya Pasal 87 UU 8/2011 a quo justru mengandung norma yang bertentangan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh ketentuan peralihan sebagaimana dimuat di dalam Lampiran II Huruf C.4, angka 127 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sehubungan dengan ketentuan peralihan, Mahkamah dalam putusan Nomor 019/PUU-I/2003, bertanggal 18 Oktober 2004 dan Nomor 121/PUUVII/2009, tanggal 9 Maret 2011 pada pokoknya menyatakan ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum;

sistem yang tidak boleh bertentangan satu dengan

Dengan mendasarkan pada kedua putusan

yang lain sehingga apabila Mahkamah menemukan

Mahkamah a quo, maka yang harus dipertimbangkan

ada satu Undang-Undang bertentangan dengan

adalah apakah dengan adanya ketentuan Pasal 87

Undang-Undang lain, hal itu berarti bertentangan

UU 8/2011 tersebut dapat menghindari timbulnya

dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana

permasalahan hukum atau justru sebaliknya;

Sebaliknya, banyak orang yang belum pernah

Terkait dengan unsur Komisi Yudisial, Mahkamah

menjadi pejabat negara tetapi memenuhi syarat

merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

untuk menjadi hakim konstitusi. Karena ketidakjelasan

005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, yang

tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang

dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan,

adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat

“... bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari

(1) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

penafsiran berdasarkan ‘original intent’ perumusan

menurut Mahkamah, dalil para Pemohon beralasan

ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam

Dalam pengujian formil memang benar Mahkamah

menurut hukum;

Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan

dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16

ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C

Juni 2010 antara lain menyatakan “...sepanjang

UUD 1945. Dari sistimatika penempatan ketentuan

Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara,

mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang

dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A

mekanisme atau formil prosedural itu mengalir dari

dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah

delegasi kewenangan menurut konstitusi maka

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada

peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji

b. hakim konstitusi yang saat ini menjabat

Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan

dalam pengujian formil”. Hal itu dilakukan Mahkamah

tetap menjabat sampai dengan diberhentikan

5. Terhadap dalil para Pemohon bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 26 ayat (5) UU 8/2011 menyatakan “Hakim konstitusi yang menggantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa jabatan

dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa Pasal 87 UU 8/2011 menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan Mahkamah Konstitusi.

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor

pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5),

(2) Pasal-pasal yang keberadaannya tidak mengganggu

pembuat undang-undang yang tersirat dalam Pasal 87

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat

kemandirian Mahkamah namun demikian tidak dapat

huruf b UU 8/2011 antara lain adalah memberlakukan

(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal

dilaksanakan karena dalam pasal tersebut terdapat

ketentuan usia pensiun 70 tahun kepada hakim baru

59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8

kekurangsempurnaan dalam penyusunannya. Secara

yang oleh UU 8/2011 syarat-syaratnya telah diperberat.

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

substantif isi pasal tersebut

menjadi kewenangan

Dengan maksud tersebut sebenarnya UU 8/2011 tidak

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

penuh pembuat Undang-Undang. Terhadap pasal-

mengurangi hak dan kewajiban hakim konstitusi yang telah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

pasal dalam katagori ini Mahkamah dapat melakukan

diangkat berdasarkan UU 24/2003. Secara yuridis hakim

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

dengan dua cara. Pertama, dengan memberikan

konstitusi yang diangkat berdasarkan UU 24/2003 tidak

Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan

penafsiran yang benar melalui putusan conditionally

mengalami kerugian sama sekali. Karena materi Pasal

hukum mengikat;

constitutional tanpa mengubah rumusan yang

87 huruf b UU 8/2011 salah penempatannya yaitu dalam

Permohonan para Pemohon mengenai Pasal 57 ayat

ada dan dengan memberikan prasyarat sehingga

Ketentuan Peralihan yang seharusnya menjadi Ketentuan

pasal tersebut menjadi benar maksudnya. Dalam

Penutup maka putusan Mahkamah cukup conditionally

permohonan a quo hal demikian dapat diterapkan

constitutional untuk memperbaikinya yaitu dengan

untuk pengujian Pasal I angka 8 yang berkaitan

memutuskan sepanjang diartikan sebagai ketentuan

dengan perubahan Penjelasan Pasal 10 Undang-

Penutup sehingga Mahkamah tidak sampai menyatakan

Undang Nomor 8 Tahun 2011 (UU 8/2011). Kedua,

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena tidak

apabila cara pertama tidak dapat diterapkan maka

ada dasar konstitusionalnya. Disebut sebagai Ketentuan

tetap membiarkan pasal-pasal yang bersangkutan

Peralihan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 tidaklah tepat

dan kemudian menyampingkannya, sementara

karena tidak ada status hukum apa pun yang diatur dalam

menunggu perbaikan proses legislasi yang dilakukan,

UU 24/2003 yang perlu dialihkan untuk sesuai dengan

Mahkamah dapat menggunakan pasal-pasal dari

UU 8/2011. Maksud pasal tersebut adalah menetapkan

Undang-Undang sebelumnya, tanpa menunggu

kapan berlakunya aturan yang terdapat dalam UU 8/2011

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan

adanya permohonan pengujian. Pemilihan Ketua

dan itu seharusnya ada pada Ketentuan Penutup;

Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu,

Mahkamah yang baru saja dilakukan oleh Mahkamah

Masalah lain yang perlu untuk dipertimbangkan

Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,

senyatanya menggunakan cara kedua ini, meskipun

dengan benar adalah legal standing dari para Pemohon

Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono,

belum ada permohonan pengujian;

untuk menguji Pasal 87 huruf b UU 8/2011 ini, karena

Menurut Mahkamah, ketentuan a quo memberlakuan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu UndangUndang, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 87 huruf a UU 8/2011

4.

(2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h) UU 8/2011,

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

karena Pasal 4 menghendaki pemilihan ketua dan wakil

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

ketua dalam satu kali rapat pemilihan, sementara wakil

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ketua yang saat ini menjabat masa jabatannya tiga

Nomor 5226) tidak dapat diterima;

tahun, yaitu berakhir pada tahun 2013. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah

5.

asas ‘dapat dilaksanakan’. Dengan dasar pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 87 huruf a UU 8/2011 selain menimbulkan ketidakpastian hukum juga melanggar asas pembentukan peraturan perundangundangan khususnya asas ‘dapat dilaksanakan’. Oleh karena itu, sambil menunggu perbaikan dari pembentuk Undang-Undang, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipergunakan aturan yang lama yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi; Bahwa menurut Mahkamah ketentuan mengenai hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b UU 8/2011 memberlakukan dua Undang-Undang sekaligus dalam satu Undang-Undang, yaitu UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, ketentuan peralihan dibuat adalah untuk menjamin kepastian

Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

6.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati,

(3) Pasal

dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota

sebelumnya tetapi berkaitan langsung dengan

pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober

kepentingan hakim dan bukan kepentingan

tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang

kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, Mahkamah

Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

tidak terganggu fungsi dan perannya dengan adanya

hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun

pasal demikian yang terdapat dalam Undang-Undang

dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu

Nomor 8 Tahun 2011, namun terdapat kepentingan

kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota,

pribadi hakim dalam pasal yang bersangkutan.

Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan

Dalam kasus yang demikian lah Mahkamah

Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Muhammad

harus berhati-hati untuk menentukan sikap yang

Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

tentunya tercermin dalam alasan-lasan pengambilan

oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta

keputusannya. Kalau sementara ini Mahkamah

dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau

dikatakan memberikan keadilan kepada Pemohon

yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau

persoalannya adalah dengan dasar apa Mahkamah

yang mewakili.

mengatasnamakan keadilan dalam memutus yang menyangkut hakimnya sendiri. Kalau Mahkamah

hukum;

KETUA,

Menurut Mahkamah, selain menimbulkan

sering melakukan judicial activism selama ini maka demi citranya dalam menghadapi kasus yang

ttd.

ketidakpastian hukum, Pasal 87 UU 8/2011 juga

demikian Mahkamah

menimbulkan ketidaksamaan perlakuan, karena ada

kewenangan yang dimiliki oleh pembuat Undang-

ada juga yang tidak langsung berlaku. Pemberlakuan dua Undang-Undang yang demikian itu merupakan

ANGGOTA-ANGGOTA,

pembedaan perlakuan terhadap hakim konstitusi yang

Achmad Sodiki,

sedang menjalankan tugasnya dan hakim yang akan diangkat kemudian, sehingga merugikan hak konstitusional

M. Akil Mochtar,

bagi pihak yang terkena dampak perubahan tersebut. Hal

Hamdan Zoelva,

demikian tidak sesuai dengan prinsip “memperlakukan sama terhadap hal yang sama, memperlakukan berbeda

Harjono,

terhadap hal yang berbeda“. Di samping itu, juga

Ahmad Fadlil Sumadi,

bertentangan dengan prinsip perubahan hukum yang harus

Anwar Usman,

memberlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi yang dikenai perubahan peraturan. Oleh karena itu, norma yang termuat di dalam ketentuan Pasal 87 huruf b UU 8/2011 yang seharusnya merupakan ketentuan peralihan di samping tidak

Pasal 87 UU 8/2011 tersebut harus dinyatakan beralasan menurut hukum; [3.12]

pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1]

Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.2]

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3]

Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Apa salah dan apa dosa Pasal 87 huruf b UU 8/2011 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945; UU 8/2011 tersirat niat pembuat Undang-Undang untuk meningkatkan kelembagaan Mahkamah dengan melalui pengaturan hakimnya. Undang-Undang Dasar tidak memberikan persyaratan yang rinci tentang siapa yang dapat diangkat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan secara umum menyatakan pada Pasal 24C ayat (5) bahwa hakim konstitusi harus memiliki intergritas dan

Muhammad Alim,

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang merangkap sebagai pejabat negara. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang yaitu dalam Pasal 15

6. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

dan Pasal 16 UU 24/2003. Kedua pasal tersebut oleh pembuat Undang-Undang diubah melalui Pasal I angka 9 UU 8/2011 dan digabungkan menjadi satu pasal saja

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Harjono

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian

Undang;

Maria Farida Indrati,

tercapai maksud dan tujuannya, juga telah menimbulkan perlakuan, sehingga permohonan para Pemohon mengenai

haruslah melakukan judicial

self restriction hal demikian untuk menghormati

Moh. Mahfud MD.

pasal yang langsung berlaku dan dilaksanakan, namun

ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidaksamaan

yang tidak termasuk dalam dua kriteria

yaitu Pasal 15. Substansi yang terdapat dalam Pasal

mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion)

16

ayat (1) a yang lama tentang syarat calon hakim

sebagai berikut:

konstitusi digantikan dari yang berpendidikan sarjana

Bahwa Mahkamah pernah menguji konstitusionalitas

hukum menjadi berijazah doktor dan magister dengan

Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah

dasar sarjana yang berlatar belakang pendidikan hukum

sendiri yaitu pengujian Pasal 50 Undang-Undang

oleh Pasal 15 ayat (2) b UU 8/2011. Disamping itu juga

Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003). Setelah pengujian

diubah materi yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

terhadap pasal tersebut banyak pendapat yang timbul

c UU 24/2003 menjadi Pasal 15 ayat (2) huruf d yang

yang menyatakan bahwa Mahkamah telah memperluas

semula berusia sekurang-kurangnya 40 tahun menjadi

kewenangan sendiri dengan putusan tersebut. Dengan

berusia paling rendah 47 tahun. Demikian juga Pasal 16

putusan adanya pengujian terhadap Pasal 50 UU

ayat (1) huruf f yang semula mensyaratkan pengalaman

24/2003 sebenarnya Mahkamah termasuk hakim

kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun

konstitusi tidak mengambil keuntungan apa pun karena

menjadi berpengalaman kerja di bidang hukum paling

dengan dinyatakan Pasal 50 UU 24/2003 yang lama

sedikit 15 tahun [vide Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 8/2011].

sebagai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Perubahan tersebut juga diikuti oleh perubahan batas

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang

usia pensiun hakim konstitusi yang semula 67 tahun [vide

dengan adanya pasal tersebut dapat menyebabkan dua

Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 24 Tahun 2003] menjadi 70

norma berlaku bersama meskipun keduanya terdapat

tahun [vide Pasal 23 ayat (1) huruf d UU 8/2011]. Semua

pertentangan dan pula membiarkan adanya standar

materi perubahan tersebut adalah materi yang menjadi

ganda yang disebabkan norma yang satu diundangkan

kewenangan pembuat undang-undang dan substansinya

sebelum perubahan Undang-Undang Dasar sedangkan

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dari

norma yang lain diundangkan setelah perubahan Undang-

pertimbangan rasional adalah sangat beralasan mengapa

Undang Dasar;

usia pensiun hakim konstitusi diperpanjang karena

Dalam perkara sekarang ini seharusnya Mahkamah

syarat calon hakim konstitusi diperberat oleh perubahan

sangat hati-hati karena yang diperiksa adalah Undang-

tersebut. Adanya ketentuan perubahan yang berkaitan

Undang yang berkaitan dengan Mahkamah langsung,

dengan syarat calon hakim konstitusi tersebut memang

kalau tidak hati-hati dikhawatirkan dapat secara tidak adil

dapat merugikan para Pemohon yang usianya belum 47

dan tidak jujur memutus untuk kepentingan diri sendiri.

tahun, atau yang tidak bergelar doktor dan magister, oleh

Agar dapat memeriksa dengan baik terhadap perkara a quo,

karena itu yang semestinya mempunyai legal standing

Negera Republik Indonesia Nomor 5076);

menurut saya, harus jelas kriteria yang diterapkan kepada

pada permohonan tersebut adalah Pemohon I Prof Dr.

pasal-pasal yang diajukan untuk dimohonkan diuji. Terhadap

Saldi Isra karena umurnya baru 42 tahun, Pemohon

5. AMAR PUTUSAN

pasal-pasal yang dimohonkan diuji, menurut pendapat

V Zainal Arifin Mochtar, SH,LLM karena umur masih

saya dapat dikatagorikan dalam 3 kriteria:

33 tahun dan belum bergelar doktor, Pemohon VI Dr.

Mengadili,

(1) Pasal-pasal yang keberadaannya dapat mengganggu

Muchamad Ali Safa’at, SH, MH karena berumur 35 tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran

Menyatakan: 1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

2.

Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10, Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau pernah menjadi pejabat negara”, Pasal 26 ayat (5), Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 50A, Pasal 59 ayat (2), dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3.

kemandirian Mahkamah sebagai lembaga peradilan yang merdeka sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 UUD 1945. Pasal-pasal demikian secara substantif

bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar. Dengan berdasar pada praktik yang pernah dilakukan oleh Mahkamah, yaitu terhadap Pasal 50 UU MK yang lama (UU 24/2003) Mahkamah dapat mengesampingkan pasal yang demikian tanpa menunggu adanya perkara yang diajukan kepada Mahkamah dengan dasar semata-sama demi menegakkan konstitusi dan menjamin hak-hak pencari keadilan yaitu seluruh warga negara termasuk tentunya anggota DPR terutama akan dirasakan setelah tidak lagi menjadi anggota DPR. Kalau ternyata terdapat permohonan terhadap pasal-pasal ini maka kepada pemohon diberikan legal standing karena keberadaan pasal yang demikian berpotensi

Pasal 4 ayat (4f), ayat (4g), dan ayat (4h), Pasal 10,

untuk menghalangi pemohon dalam mencari atau

Pasal 15 ayat (2) huruf h sepanjang frasa “dan/atau

mendapatkan keadilan berdasar UUD 1945;

pasal tersebut berkaitan dengan pemberhentian hakim konstitusi maka kerugian apa sebenarnya yang berakibat kepada para Pemohon. Apakah dengan adanya pasal tersebut para Pemohon menderita kerugian konstitusional, menurut saya tidak, karena para Pemohon berhubungan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi bukan dengan hakim Mahkamah Konstitusi. Terjadinya penggantian hakim konstitusi berdasarkan pasal ini mungkin saja digantikan oleh hakim konstitusi baru yang para Pemohon tidak mengenal sebelumnya tetapi hal demikian bukanlah kerugian konstitusional. Keadaan sebaliknya justru terjadi dengan adanya Pasal 87 huruf b a quo ada di antara para Pemohon mempunyai kesempatan untuk mengisi kekosongan hakim konstitusi tersebut. Dengan alasan tersebut bagaimana mungkin kepada para Pemohon diberi legal standing, padahal pasal tersebut tidak menimbulkan kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial kepada para Pemohon yang bahkan di antara para Pemohon secara potensial dapat diuntungkan oleh keberadaan pasal tersebut; Keberadaan Pasal 87 huruf b a quo apakah juga menimbulkan diskriminasi antara hakim baru dengan yang yang ada sekarang. Mahkamah telah sering memutuskan bahwa diskriminasi yang dilarang dan bertentangan dengan konstitusi adalah diskriminasi yang berdasar kepada ras, jenis kelamin, bahasa, agama, warna kulit, bangsa, suku bangsa, pendapat politik, asal sosial, dan kekayaan. Keberadaan pasal a quo tidak ada kaitannya dengan larangan diskriminasi; Apakah keberadaan Pasal 87 huruf b ini menyebabkan terlanggarnya asas bahwa kalau terjadi perubahan hukum maka harus diperlakukan hukum yang menguntungkan.

Bahwa asas tersebut adalah asas yang berlaku dalam hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP dan tidak ada dasar asas tersebut diterapkan ke dalam bidang hukum lainnya. Penerapan asas tersebut dilakukan apabila terjadi perubahan hukum dan perubahan hukum yang baru

tersebut memberikan beban yang

lebih meringankan konkritnya ancaman pidana yang lebih ringan kepada terdakwa. Dalam kasus a quo tidak ada beban atau kewajiban yang diubah oleh Undang-Undang perubahan yang menjadikan hakim konstitusi yang baru nantinya diringankan bebannya oleh Undang-Undang perubahan. Asas ini tidak berlaku dalam bidang hukum perdata. Dalam hukum administrasi negara pun, yaitu hukum pajak, asas ini tidak berlaku. Hutang pajak yang telah ditetapkan yang timbul dari peristiwa pajak untuk tahun sebelumnya tetap harus dibayar oleh wajib pajak meskipun pada tahun berikutnya terjadi perubahan tarif pajak yang lebih murah atau meringankan terhadap peristiwa pajak yang serupa. Apakah ketentuan ini harus dinyatakan inkonstitusional? Tentulah akan merusak sendisendi hukum apabila asas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan secara serampangan di segala bidang hukum termasuk dalam perkara a quo. Kesalahan menerapkan asas ini sama nilainya dengan kesalahan menerapkan asas larangan ultra petita yang semestinya hanya dalam perkara perdata ke dalam perkara tata negara. Oleh karenanya permohonan pengujian Pasal 87 huruf b UU 8/2011 harus ditolak. Terkesan Mahkamah terlalu bernafsu untuk memutus perkara a quo; Quo Vadis Mahkamah Konstitusi.

PANITERA PENGGANTI, ttd.

Cholidin Nasir

terdapat Pasal 87 huruf b yang menyatakan, ”hakim

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

konstitusi yang saat ini menjabat tetap menjabat sampai

Jakarta, 18 Oktober 2011

, Pemohon VII Dr Fatmawati,SH.MH karena umur baru 37 tahun , Pemohon VIII Feri Amsari ,SH.MH karena belum bergelar doktor dan umur 30 tahun; UU 8/2011 dalam Pasal I angka 31 menyatakan Pasal 87 UU 24/2003 diubah yang dalam kemudian

dengan diberhentikan berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Panitera,

Konstitusi”. Pasal ini memang mempunyai kelemahan secara teknik perundang-undangan karena mengganti Ketentuan Peralihan UU 24/2003. Secara substansi Pasal 87 UU 24/2003 telah tidak berlaku lagi karena benarbenar merupakan ketentuan peralihan yang mengalihkan keadaan sebelum UU 24/2003 berlaku dan mempunyai nilai historis, oleh karenanya mengapa harus digantikan dengan ketentuan yang baru karena secara yuridis memang sudah tidak berlaku. Materi Pasal 87 huruf b UU 8/2011 seharusnya menjadi Ketentuan Penutup. Maksud

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

Pengantar :

Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah Dalam Provisi

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 48/PUU-IX/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] Nama

: Fauzan

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 4 Februari 1976 Agama

: Islam

Pekerjaan

: Swasta

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

: Jalan Pengampon Kalimir Nomor 7 Surabaya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2011 memberi kuasa kepada Muhammad Zainal, S.H., dan Grahat Negara, S.H., keduanya adalah kuasa hukum yang berkantor di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama Pemohon; Selanjutnya disebut sebagai ------------- Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari Pemohon; Mendengar keterangan dari Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat; Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah untuk menguji Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika) dan Pasal 45A serta Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU 8/2011) terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UndangUndang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dan Pasal 45A serta Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD

1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c

kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”; Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”; Pasal 28G ayat (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat menusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; Pasal 28H ayat (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Hak konstitusional tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika akan ditentukan oleh putusan Mahkamah dalam pemeriksaan permohonan pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2) UU 8/2011; [3.9] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang dialami oleh Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.11] M e n i m b a n g b a h w a P e m o h o n d a l a m permohonannya mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan provisi yang memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan, atau setidak-tidaknya menunda proses peradilan dalam tingkat banding atau kasasi yang melibatkan Pemohon sebagai terdakwa dalam Perkara Pidana Nomor 1174/ Pid.B/2011/PN.SBY, menurut Mahkamah, permohonan putusan provisi a quo tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan a quo dengan beberapa alasan: (i) dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menghentikan atau menunda proses peradilan dalam tingkat banding atau kasasi; (ii) putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes; (iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang; Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum; [3.12] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengujian Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 yaitu sebagai berikut; i.

Terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memberi kewenangan kepada Mahkamah yang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji baik formil maupun materil dari suatu Undang-Undang. Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi terutama dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, sebagai akibat berlakunya suatu UndangUndang yang berlaku umum (erga omnes). Oleh karena itu apabila kepentingan umum menghendaki, Hakim Konstitusi tidak boleh terpaku hanya pada permohonan atau petitum yang diajukan. Kalaupun yang dikabulkan dari permohonan Pemohon misalnya hanya menyangkut satu pasal saja, akan tetapi apabila dengan dinyatakannya pasal tertentu tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan pasal tersebut adalah pasal inti dari Undang-Undang maka pasal lain dalam Undang-Undang yang dimohonkan diuji menjadi tidak mungkin untuk diperlakukan lagi. UndangUndang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan.

Hal itu merupakan aturan hukum acara dan praktik yang lazim diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi di berbagai negara. Misalnya, Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan (1987) menentukan,”The Constitutional Court shall decide only whether or not the requested statute or any provision of the statute is unconstitutional: Provided, that if it is deemed that the whole provisions of the statute are unable to enforce due to a decision of unconstitutionality of the requested provision, a decision of unconstitutionality may be made on the whole statute”. Artinya, Mahkamah Konstitusi memutus konstitusional tidaknya satu Undang-Undang atau suatu ketentuan dari Undang-Undang tidak hanya terhadap ketentuan yang dimohonkan pengujian. Dalam hal seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dinilai tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat putusan yang menyatakan inkonstitusionalnya pasal yang dimohonkan, maka putusan tentang inkonstitusionaitas dapat dijatuhkan terhadap keseluruhan undang-undang tersebut. Dalam praktik, beberapa putusan Mahkamah pernah menyatakan Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945, meskipun pemohon dalam permohonannya tidak meminta seluruh Undang-Undang dibatalkan, namun berdasarkan prinsip ex aequo et bono, hakim dapat menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum; Ketentuan yang memuat larangan bagi Hakim untuk mengabulkan di luar atau lebih dari permohonan Pemohon, dikenal dalam hukum acara perdata, yaitu dalam Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR serta Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg. Hal tersebut sangat mudah dipahami, karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak mempertahankan satu hak yang bersifat keperdataan yang dimiliki orang-perorangan, terletak pada kehendak atau pertimbangan orang-perorang tersebut. Permintaannya tidak dapat dilampaui, karena ada kalanya mengabulkan melebihi apa yang diminta, justru merugikan kepentingan yang bersangkutan. Karakter hukum acara perdata yang demikian adalah untuk mempertahankan kepentingan individu, yang hanya digerakkan oleh

permohonan atau gugatan penggugat. Oleh karena itu, kekuatan mengikat dan akibat hukum putusan hakim demikian hanya mengikat para pihak dalam perkara tersebut atau disebut mengikat inter-partes.

Namun, dalam perkembangannya, beberapa putusan Mahkamah Agung, tidak memberlakukan secara mutlak dengan alasan pertimbangan keadilan dan kepantasan; Sangkaan bahwa Mahkamah melakukan abuse of power dengan putusan yang dianggap ultra petita, disebabkan kesalahpahaman mengenai fungsi pengujian Undang-Undang (judicial review). Peristiwa pertama lahirnya lembaga constitutional review adalah di Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat tahun 1803 dalam perkara Marbury vs Madison, yang dalam putusannya Mahkamah Agung Federal Amerika Serikat justru jauh melebihi dari yang dimohon (ultra petita). Bahkan secara keseluruhan tidak menyangkut hal yang dimohon oleh penggugat, dengan pertimbangan bahwa dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, hakim tidak boleh diikat sekadar pada kotak permohonan Pemohon yang didasarkan pada motivasi kepentingan pribadi yang bersifat individual. Kepentingan umum mengharuskan hakim melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal konstitusi lebih luas dari sekedar kepentingan pribadi yang bersifat individual; Salah satu tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan judicial review adalah membenahi hukum. Untuk maksud tersebut, hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna pembentukan hukum baru, melalui putusan-putusan Mahkamah, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 45A UU 8/2011 bertentangan dengan UUD 1945; Bahwa terhadap permohonan pengujian Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut: Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam rangka menegakkan konstitusionalitas norma Undang-Undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Adanya Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 tersebut berakibat terhalangnya Mahkamah untuk (i) menguji konstitusionalitas norma; (ii) mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan suatu norma bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sementara itu, proses pembentukan UndangUndang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan hukum tersebut; (iii) melaksanakan kewajiban hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; ii. Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) UU 8/2011 bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan permohonan a quo, maka pemeriksaan terhadap pengujian UU Narkotika sebagaimana dimohonkan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut: -

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyatakan, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah)”;

-

Pemohon mendalilkan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 apabila frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” pada pasal a quo tidak dimaknai dengan “memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain”;

-

Bahwa kewenangan Mahkamah dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar termasuk memberikan tafsiran konstitusional atas berlakunya ketentuan Undang-Undang. Dalam upaya memberikan tafsiran agar sesuai dengan konstitusi, Mahkamah pada putusan-putusan terdahulu beberapa kali membuat terobosan dengan memberikan persyaratan terhadap pasal yang diujikan (conditionally constitutional), sebagaimana diajukan pula oleh Pemohon dalam perkara a quo. Seiring dengan adanya perubahan UU MK, pembentuk Undang-Undang mengatur bahwa putusan Mahkamah tidak boleh memuat amar selain yang telah diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2011. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tersebut di atas;

-

Bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengatur tentang sanksi bagi penyalah guna atau pecandu narkotika yang menurut Pemohon seharusnya tidak dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Mahkamah, hal demikian harus dilihat dari cara pandang suatu bangsa terhadap penggunaan narkotika. Dengan demikian, tata cara pengaturan penggunaan narkotika oleh pembentuk Undang-Undang diselaraskan dengan tradisi, kebudayaan dan filosofi dari suatu bangsa. Bagi negara-negara yang mengutamakan kebebasan individual, seperti negara-negara Eropa, maka pengaturan mengenai peredaran narkotika diatur secara rinci dalam hal penggunaan narkotika untuk konsumsi pribadi. Artinya, kepemilikan dan penggunaan narkotika untuk kepentingan pribadi adalah tidak melawan hukum dalam batas-batas yang ditetapkan oleh pembentuk UndangUndang. Bagi bangsa Indonesia, penggunaan narkotika meskipun untuk konsumsi yang bersifat pribadi, termasuk pelanggaran hukum atau penggunaan narkotika yang dilakukan secara melawan hukum. Ada keterkaitan erat antara penggunaan narkotika dengan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Apabila narkotika

30

P OP RISET

RABU, 19 OKTOBER 2011

Menurunkan Kolesterol dengan Zat Aktif Plant stanol ester (PSE) memiliki struktur menyerupai kolesterol sehingga dapat menghambat penyerapan kolesterol di saluran cerna dan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah.

SOELISTIJONO

J

IKA mendengar kata kolesterol, pikiran sebagian besar orang bisa dipastikan pada problem kesehatan. Meski secara medis dibedakan ada kolesterol yang berbahaya dan bersahabat dengan tubuh manusia.

Namun bisa dibenarkan, jika mendengar istilah hiperkolesterol, pikiran orang tertuju pada kondisi tidak sehat.

Ironisnya, di Indonesia sebanyak 18% dari total penduduk atau sebanyak 36 juta orang mengalami hiperkolesterol. Dari jumlah tersebut, 80% pasien meninggal mendadak akibat serangan jantung, dan 50%-nya tidak menampakkan gejala apa pun sebelumnya.

Sebagai salah satu komponen lemak, tubuh kita menghasilkan kolesterol secara alami.

Selain itu, kolesterol diperoleh dari produk hewani yang kita konsumsi.

Perjalanan kolesterol di dalam darah manusia dibawa protein khusus, dalam dunia medis disebut lipoprotein. Kadar kolesterol baik (HDL) idealnya di atas 60 mg/dl. Semakin

tinggi kadar kolesterol HDL, makin rendah risiko serangan jantung atau stroke.

Kadar kolesterol jahat (LDL) idealnya lebih rendah daripada 130 mg/dl. Tingginya kadar kolesterol disebabkan faktor genetik dan pola hidup tidak sehat seperti merokok, stres, kurang olahraga, dan mengonsumsi makanan tidak sehat.

Jika kolesterol di tubuh dalam keadaan berlebih, bisa dipastikan akan menjadi pemicu penyakit lain. Salah satunya adalah penyakit jantung koroner.

Kolesterol yang jumlahnya berlebih di dalam arteri jantung akan menumpuk dan menjadi plak (aterosklerosis).

Seperti selang yang tersumbat, aterosklerosis akan menyumbat aliran darah. Lama kelamaan arteri pecah. Jika plak yang menyumbat aliran darah ada di otak, akan menyebabkan stroke.

Pola makan Secara umum diketahui, salah satu faktor risiko serangan jantung adalah kolesterol yang tinggi. Faktor risiko lain ada-

disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (vide Penjelasan Umum UU Narkotika). Oleh karena itu, pembentuk UndangUndang secara tegas mengatur mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, narkotika termasuk zat yang dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau tidak sadar dan bahkan akan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja, merusak kesehatan, dan moral, sehingga hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Bahwa pembentuk Undang-Undang membuat definisi “penyalah guna” yang diatur pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika yaitu “… orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian, secara tegas terbaca dari pengertian “penyalah guna” bahwa seorang penyalah guna narkotika adalah pelaku tindak pidana karena menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum; Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan pasal a quo dapat dimanfaatkan sebagai dalih untuk melakukan rekayasa kepemilikan narkotika merupakan ekses dari penerapan norma. Hal ini tidak terkait dengan konstitusionalitas norma yang diuji. Pembentuk Undang-Undang telah merumuskan delik pada pasal a quo dengan memuat frasa “tanpa hak atau melawan hukum” yang harus dapat dibuktikan di muka pengadilan atas kepemilikan, menyimpan atau menguasai narkotika. Dengan demikian, jaksa penuntut umum harus dapat membuktikan bahwa terdakwa memiliki menyimpan atau menguasai narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum. Begitu pula sebaliknya, apabila terdakwa merasa sebagai korban rekayasa atas kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, ia harus membuktikan secara meyakinkan kepada hakim bahwa dirinya tidak bersalah.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum; Bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika menyatakan, “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 127 ayat (1) huruf a mengatur tentang sanksi pidana maksimal yang bisa dijatuhkan oleh majelis hakim dan hanya mengatur

-

lah obesitas, hipertensi, dan diabetes.

Menurut dr Anwar dari RS Jantung Harapan Kita, keberadaan kolesterol yang tinggi tidak menunjukkan gejala.

Itulah yang sering diabaikan sebagian besar orang.

Presisi kolesterol dalam kandungan darah harus lewat pemeriksaan medis dan pada setiap orang pemeriksaannya berbeda waktu idealnya. “Bagi mereka yang berisiko tinggi karena mempunyai penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan obesitas, hendaknya periksa setiap enam bulan sekali.

Di lain hal, orang yang rendah risiko cukup setahun sekali.

Kadar kolesterol memang harus dicek berkala,” tandas dr Anwar.

Pada dasarnya kolesterol bukan hanya penyakit ‘orang kota’. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa di Kepulauan Natuna, hipertensi penduduknya tertinggi di Indonesia. Hipertensi ini merupakan salah satu penyebab terjadinya serangan jantung. Apalagi jika kadar kolesterol tinggi, semakin tinggi pula risiko serangan jantung.

MI/ADAM DWI

KURANGI KOLESTEROL: Konsumsi buah dan sayuran sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko kolesterol jahat.

Plant stanol ester Meski dicap sangat jahat, kolesterol bisa distabilkan dengan berbagai cara. Selain melalui obat, dari hasil penelitian, zat penurun kolesterol layak diperkenalkan.

Penemuan zat aktif bernama plant stanol ester (PSE) yang berasal dari tanaman hijau dapat dikembangkan menjadi makanan. Tanaman stanol terjadi secara alami di semua tanaman dalam jumlah yang sangat kecil. Mereka tidak ada dalam tubuh manusia, tetapi dapat diperoleh dari diet makanan sehat.

PSE berbeda dengan plant sterol ester. Zat yang sama-sama dapat menurunkan kadar kolesterol ini telah diteliti keung-

gulannya.

Setelah melalui dua studi jangka panjang secara terpisah, PSE bisa menurunkan kolesterol jahat sampai 12%. Adapun plant sterol ester menurunkan kolesterol jahat hanya 6%.

Maka produk yang terus diteliti lebih dalam lagi untuk diolah dan diambil khasiatnya adalah PSE (Miettinen TA, National England Journal of Medical 1995;333;1308-12, dan Hendriks HF, European Journal Clinic Nutrition 2003;57:681-92).

PSE kemudian diolah menjadi benecol, yang ditemukan di Finlandia oleh Ingmar Wester pada 1995. Penemuan itu menjadi salah satu dari 10 penemuan terbaik di dunia nutrisi selama 30 tahun terakhir.

Salah satu peneliti internal medicine dari Finlandia, Helena Gylling, mengatakan bahwa asupan harian produk benecol mengandung tanaman stanol setara dengan 500 kg buah kiwi. “Kita tidak mungkin memakan sebanyak itu untuk memperoleh khasiat PSE, produk benecol menjadi alternatifnya,” kata Helena.

Dalam penelitiannya, Helena mengatakan PSE tidak memiliki efek samping yang merugikan tubuh. “Anakanak usia empat tahun boleh mengonsumsinya, ia juga aman bagi lambung dan jika dimakan dengan obat penurun kolesterol lain, boleh saja,” ujarnya meyakinkan.

Tentang cara kerja PSE, lebih

tentang batas pidana maksimal, sehingga hakim, karena jabatannya, dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan fakta yang terbukti di persidangan. Bahkan apabila menurut hakim, terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, hakim harus membebaskannya.

Bukan saja menjatuhkan sanksi secara minimal. Kriteria penjatuhan sanksi pidana wajib memperhatikan ketentuan tentang rehabilitasi [vide Pasal 127 ayat (2) UU Narkotika]. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada penyalah guna narkotika termasuk perintah untuk menjalani rehabilitasi jika terbukti bahwa terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, tidak ada kontradiksi antara sanksi pidana dengan ketentuan tentang rehabilitasi;

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negera Republik Indoensia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5076);

Ketentuan sanksi pidana dan rehabilitasi adalah ketentuan yang bersifat komplementer (saling melengkapi) dan bukan substitusional (pengganti). Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasal a quo harus dimaknai dengan “dihukum rehabilitasi” justru akan menciptakan ketidakpastian hukum karena memaknai penjatuhan pidana sama dengan menjalani rehabilitasi. Dalam konteks UU Narkotika, rehabilitasi bukanlah termasuk dalam jenis pidana.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara:

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; 4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [4.3] Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum; [4.4] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

jauh Helena menjelaskan, pertama posisinya akan menggantikan kolesterol di dalam micelle, lantas kolesterol yang tersisa akan terbuang melalui feses.

Kolesterol dan PSE yang terikat di dalam micelle, akan diserap tubuh. PSE akan mengaktifkan protein khusus untuk membuang sebagian kolesterol yang terserap sehingga kolesterol yang terserap semakin sedikit.

“Konsumsi rutin dapat menurunkan kadar kolesterol total hingga 8% dan kadar kolesterol jahat hingga 11% dalam waktu dua minggu,” kata Helena. Konsumsi selama dua bulan dapat menurunkan kolesterol total sampai 10% dan kolesterol jahat 15%.

Yang tidak kalah pentingnya ialah mengubah pola makan ke arah yang lebih sehat dan diimbangi dengan olahraga.

Kebiasaan menyantap makanan cepat saji dan terlalu banyak menggoreng makanan turut menyumbang naiknya kadar kolesterol jahat.

Konsumsi buah dan sayuran sangat dibutuhkan untuk mengurangi risiko kolesterol jahat.

“Dengan begitu, ada PSE yang termakan juga oleh tubuh,” ujarnya.

Sebanyak 60 studi klinis telah membuktikan efek penurun kolesterol yang signifikan. Sejak 1995 hingga saat ini, telah ada 30 negara yang mengonsumsi produk-produk benecol, di Indonesia baru diperkenalkan pada September 2008.

Setiap negara memiliki cara menikmati benecol yang disesuaikan dengan pola makannya. Di Indonesia, produk benecol berupa smoothie campuran sari buah dan susu, di Inggris berupa yoghurt, di negara lain ada margarin, roti, keju, dan oatmeal. (M-6) soelistijono@ mediaindonesia.com

Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

5. AMAR PUTUSAN

ttd.

Mengadili,

Moh. Mahfud MD.

Menyatakan: Dalam Provisi: Menolak permohonan provisi Pemohon;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 45A dan Pasal 57 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masingmasing sebagai Anggota pada hari Jumat tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad

ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim,

PANITERA PENGGANTI, ttd.

Cholidin Nasir

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 18 Oktober 2011 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

O LAHRAGA

RABU, 19 OKTOBER 2011

31

Venue SEAG Mulai Dilakukan Finishing Hari ini puluhan pekerja mulai meninggalkan venue akuatik karena pembangunannya telah rampung.

tidak ada alasan untuk memindahkan pertandingan menembak SEAG dari Palembang ke Jakarta. ‘’Soal wacana kepindahan venue ke Jakarta, saya duga ada kepentingan dan hanya iri saja,’’ paparnya. Sebab, venue menembak Jakabaring termasuk yang terbaik di Asia selain di Thailand dan China.

TETRA SURYA

S

MI/BAHARMAN

AKUATIK RAMPUNG: Seorang pekerja tengah membersihkan kolam menggunakan alat vakum filter di kolam utama venue akuatik SEA Games XXVI di Jakabaring Sport City, Palembang, kemarin. Pembangunan venue akuatik saat ini telah rampung dan siap digunakan pada 11 November mendatang.

EJUMLAH peralatan untuk venue menembak SEA Games (SEAG) XXVI mulai dipasang, setelah pembangunan sarana olahraga tersebut selesai dikerjakan.

Pantauan Media Indonesia menunjukkan sebanyak 40 target dan monitor elektronik mulai dipasang di arena event 25 m pistol airgun, senapan airgun, big bore, small bore, serta arena event final hall. ‘’Pemasangan itu tidak memerlukan waktu lama, paling lima hari,’’ ujar Ketua Harian Perbakin Sumatra Selatan Wasista Bambang Utoyo, di Palembang, kemarin.

Dia menyebutkan, sistem alat yang dipakai pada venue menembak SEAG di Palembang tersebut paling canggih di Indonesia. Harga peralatan itu mencapai Rp4 miliar. ‘’Bea masuk peralatan yang didatangkan dari Jerman itu sekitar Rp1 miliar,’’ tambahnya.

Wasista juga menegaskan,

Dibongkar Akan tetapi, pagar venue sepatu roda hari ini dibongkar kembali karena ada kesalahan spesifikasi. Lebar arena lintasan sepatu roda 200 m tidak sesuai dengan standar yang diizinkan.

Lebar lintasan itu harusnya 6 m ternyata dibangun 5,8 m. ‘’Ya betul, lebarnya kurang 20 cm, hari ini mulai dibetulkan. Tinggal menggeser pagar saja,’’ kata Ketua Komite Pembangunan Venues SEAG XXVI Rizal Abdullah.

Hari ini puluhan pekerja mulai meninggalkan venue akuatik karena pembangunannya telah rampung. Saat ini, masih ada beberapa pekerja yang melakukan finishing seperti mengecat dan memasang lampu.

Namun, selesainya pembangunan tersebut tidak sertamerta membuat Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) semringah. Pasalnya, mereka tidak akan memanfaatkan petugas teknologi informasi perusahaan pemenang tender SEAG XXVI, untuk mengope-

rasikan peralatan Swiss Timing Omega. ‘’Perusahaan yang memenangi tender, yakni WSL asal Malaysia sudah dipastikan tidak dapat mengoperasikan Swiss Timing Omega. Jadi, daripada mengalami kerugian karena tidak dapat memaksimalkan peralatan itu, PRSI mengambil kebijakan tidak akan mengizinkan WSL bekerja di venue akuatik nanti,” ujar Sekjen PB PRSI Tonny P Sastramihardja.

Di sisi lain, venue bukanlah kendala utama Palembang sebagai tuan rumah SEAG nanti, melainkan ketersediaan tempat penginapan. Kurangnya jumlah hotel di ibu kota Sumatra Selatan dikhawatirkan bisa mengganggu para tamu asing yang datang nanti.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Inasoc Djoko Pramono di Jakarta, kemarin. ‘’Semua venue yang ada di Palembang sudah dalam proses penyelesaian dan sudah bisa diuji coba. Kecuali venue cabang menembak yang terus dikebut pengerjaannya,’’ tegas Djoko.

Untuk mengantisipasi masalah kekurangan tempat penginapan tersebut, lanjut Djoko, pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI-AL dan Pelni untuk kemungkinan merapatkan kapal-kapal mereka di Sungai Musi. (Bhm/Mln/R-2) tetra@mediaindonesia.com

Pencak Silat Optimistis Juara Umum

SEKILAS GELANGGANG Hopkins belum Berniat Pensiun

MESKI akan mendapat saingan hebat dari negara-negara lain, cabang pencak silat optimistis bisa menjadi juara umum SEA Games XXVI di Palembang dan Jakarta pada November mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) Muchdi PR di selasela acara uji coba (test event) silat di Padepokan Pencak Silat

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, kemarin.

“Seratus persen atlet kita sudah siap. Mereka semua saat ini berada di Indonesia,” tegas Muchdi.

Cabang pencak silat sengaja mengadakan test event pada 12-17 November untuk mengetahui segala sesuatunya yang berhubungan dengan kesiapan penyelenggaraan multiajang tersebut.

REUTERS

Bernard Hopkins Petinju AS MANTAN juara dunia tinju kelas menengah dan berat ringan Bernard Hopkins mengaku tidak punya rencana untuk gantung sarung. Meski baru saja mengalami kekalahan kontroversialnya saat bertanding dengan Chad Dawson dalam perebutan gelar juara dunia kelas berat ringan versi WBC, di Staples Center, Los Angeles, Amerika Serikat, Minggu (16/10), petinju berjuluk the Executioner itu mengaku akan tetap menggeluti profesinya.

Ia juga mengaku tidak terganggu dengan usianya yang sudah tidak muda lagi. ‘’Aku masih akan tetap bertarung lagi karena saya masih juara. Setidaknya saya percaya saya akan juara dunia lagi,’’ tegas Hopkins, 46. ‘’Karier saya tidak akan berakhir hanya akibat kekalahan kontroversial itu. Tidak ada alasan pula untuk berhenti,’’ lanjut petinju yang memiliki rekor bertanding 52 menang, 6 kalah, 2 seri, dan 34 menang KO tersebut. (ESPN/Mln/R-2)

Tour de France 2012 Lebih Ketat PERSAINGAN dalam balap sepeda paling bergengsi Tour de France tahun depan dipastikan bakal berlangsung lebih ketat.

Pasalnya dalam balapan nanti, para pembalap akan menghadapi tantangan baru, baik itu berupa rute tanjakan maupun waktu time trial yang lebih panjang.

Direktur lomba Christian Prudhomme bahkan berani memprediksi juara bertahan Cadel Evans ataupun juara tiga kali Alberto Contador tidak bisa lagi tampil dominan. Semua itu karena tantangan berat dan berbeda yang akan mereka hadapi nanti. ‘’Tidak ada yang lebih buruk ketimbang rute lama. Tim-tim dapat mengadaptasi kecepatan dengan luar biasa. Karena itu kami mencoba membuat sesuatu yang baru. Dengan begitu, mereka (tim-tim dan para pembalap) juga harus membuat paradigma baru,’’ tegas Pruddomme di Paris, Prancis, kemarin. (AP/Rtr/ Mln/R-2)

Cabang Judo Perlu Regenerasi MANDEKNYA prestasi olahraga judo di Tanah Air disebabkan tidak adanya proses regenerasi di cabang ini. Akibatnya, Indonesia selalu bergantung pada atlet-atlet yang itu-itu saja.

Kondisi itulah yang disesalkan mantan pejudo nasional Ceto Cosadek di sela-sela acara diskusi Yayasan Olahraga Indonesia (YOI) di Jakarta, kemarin. Menurut Ceto, sudah seharusnya Pengurus Besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PB PJSI) menceatak atlet-atlet muda potensi dari seluruh daerah. ‘’Kita sudah tertinggal dari negara-negara lain. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?’’ ujar Ceto yang memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih pelatnas judo pada akhir September lalu karena sudah tidak ada kecocokan.

Seperti diketahui, pada SEA Games XXVI di Palembang dan Jakarta nanti, cabang judo masih tetap mengandalkan pejudo senior Kresna Bhayu untuk merebut emas. Padahal usia Kresna boleh dibilang sudah tidak muda lagi, yakni 36 tahun. (Ant/R-3)

Langkah Susanto Mulai Berat di Akhir IOCC LANGKAH berat mulai menggayuti Grand Master (GM) Susanto Megaranto dalam babak ketujuh dan kedelapan Indonesia Open Chess Championship (IOCC) 2011 di Jakarta, kemarin.

Kendati masih bertengger di papan atas, pecatur putra terbaik Indonesia ini harus bermain remis pada babak tersebut. Susanto menjadi satusatunya harapan tuan rumah untuk menyeruak di tengah pecatur dunia dalam pertarungan kali ini.

Hasil tersebut membuat Susanto mengantongi 5½ poin, hasil menang empat kali, remis tiga kali, dan kalah satu kali.

Satu-satunya kekalahan terjadi ketika melawan unggulan keenam GM Vladislav Tkachiev (Prancis) di babak ketiga.

Di babak ketujuh, Susanto harus mela-

wan unggulan keempat GM Wesley So (Filipina). Ia yang memainkan bidak hitam akhirnya memaksakan skenario remis melawan So. “Pertandingan lawan So berjalan imbang. Saya cukup puas karena mainkan bidak hitam. Akhirnya harus remis pada langkah ke-30. Kalau dilanjutkan, tetap susah,” kata Susanto seusai pertandingan.

Susanto mengakui lawan dari Filipina ini sebagai seteru yang berat. Lebih dari sepuluh kali mereka berhadapan, baru sekali Susanto mengalahkannya.

Di babak kedelapan, Susanto melawan pecatur Filipina lainnya, International Master (IM) Richard Bitoon. Ia yang memainkan bidak putih akhirnya bermain remis. Pertandingan ini berlangsung kurang dari 1 jam. Bitoon memaparkan ia sengaja memaksakan skenario remis. IOCC 2011 yang b e rh a d i a h t o t a l US$55.500 tersebut berakhir hari ini. (KK/R-2)

MI/ROMMY P

Susanto Megaranto Grand Master Indonesia

Hampir semua negara Asia Tenggara, kecuali Kamboja, ambil bagian di cabang silat.

“Pencak silat salah satu cabang dengan jumlah negara peserta paling banyak. Hanya Kamboja yang tidak mengirim wakil mereka. Cabang yang diikuti seluruh kontingen ialah sepak bola,” kata Deputi I Panitia SEA Games (Inasoc) Djoko Pramono yang memantau langsung pelaksanaan acara uji

coba tersebut.

“Jadi, tujuan test event ini bukan untuk melihat atletnya, melainkan bagaimana melihat kesiapan panitia dalam me-manage pertandingan,” imbuhnya.

Menurut Djoko, sampai saat ini sudah 31 cabang yang melakukan uji coba. Sisanya, sekitar 12 cabang lagi, belum melakukan test event.

Pada kesempatan yang sama,

Ketua Panitia Pertan dingan Pencak Silat SEA Games Bambang Rus Effendi mengatakan uji coba ini hanya diikuti para pesilat DKI Jakarta yang berasal dari enam perguruan, yaitu Tapak Suci, Setia Hati Teratai, Perisai Diri, Perisai Putih, KPS Nusantara, dan Satria Muda Indonesia. Atlet pelatnas tidak ikut karena sedang berlatih di Bandung.

(Mln/R-3)

O LAHRAGA

MEDIA INDONESIA | RABU, 19 OKTOBER 2011 | HALAMAN 32

Irfan Bisa Diskors 6 Bulan atau Didenda Rp100 Juta

REUTERS/VASILY FEDOSENKO

KOMISI Disiplin PSSI belum bisa memutuskan nasib Irfan Bachdim yang mangkir dari latihan tim nasional U-23. Meskipun demikian, ada sinyal bahwa kenakalan pemain Persema Malang itu akan diampuni oleh PSSI dan jajaran timnas U-23 khususnya.

Hal tersebut terlihat setelah Irfan memenuhi panggilan Komdis PSSI, kemarin. Seusai pertemuan yang berlangsung hanya sekitar 30 menit tersebut, Wakil Ketua Komdis PSSI Catur Agus Saptono menyatakan kelanjutan nasib Bachdim akan ditentukan oleh Ketua Komdis Bernhard Limbong atau dalam sidang komdis yang belum tahu kapan akan diselenggarakan.

“Kami telah mendengar alasan dia tidak ikut latihan dan sekarang semuanya kami serahkan ke Pak Limbong untuk memutuskan,” kata Catur, kemarin.

Irfan, lanjutnya, mengungkapkan alasannya tidak ikut latihan timnas karena alasan keluarga, terutama istrinya yang tengah hamil. Catur menandaskan jika terbukti mangkir latihan tanpa izin, Irfan bisa dikenai Pasal 78 aturan komdis dengan hukuman 6 bulan tak boleh

membela timnas atau didenda minimal Rp100 juta.

Kepada komdis, Irfan menyatakan sudah izin ke pelatih Rahmad Darmawan bahwa dia baru bisa bergabung di pemusatan latihan pada 23 Oktober mendatang. Namun, perminta-

MI/PANCA SYURKANI

Irfan Bachdim Pemain timnas Indonesia an itu ditolak Rahmad dengan alasan menyamaratakan sikap ke semua anak asuhnya dan demi keutuhan tim di dalam dan di luar ruangan.

“Tampaknya saya dan Irfan berbeda pendapat soal konsep keutuhan timnas ini,” kata Rahmad seusai sesi latihan timnas U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kemarin.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa ia bolos karena ikut syuting iklan. Rahmad su-

dah menyerahkan sepenuhnya urusan Irfan ke PSSI. Ia juga tidak bisa menegaskan pencoretan Irfan dalam skuat timnas dalam SEA Games November 2011 setelah bertindak indisipliner seperti itu. “Saya menyerahkan semuanya ke PSSI. Kita tunggu saja,” kata eks pelatih Persija Jakarta tersebut.

Meskipun mengaku sudah memaafkan pemainnya itu secara personal, mantan pelatih Persija Jakarta itu tetap mengisyaratkan menolak Irfan di dalam timnya. Setelah bertemu dengan Irfan di ruang ganti dan striker yang berlaga di Liga Primer Indonesia musim lalu itu meminta maaf kepada rekan-rekannya, Rahmad masih menyatakan tak butuh skill individu jika tidak ditunjang sikap disiplin di dalam dan di luar ruangan.

“Harus ada teamwork dan respek, jadi bisa kerja sama di dalam dan luar lapangan. Kalau mau main di timnas, harus ikuti aturan sini.”

Di sisi lain, Irfan menolak mengeluarkan pernyataan apa pun kepada wartawan seusai diperiksa komdis dan hanya menjadi pemanas bangku cadangan ketika timnas U-23 berlatih. (HA/R-1)

BERLATIH SERIUS: Javier Mascherano (kiri) dan para pemain Barcelona lainnya melakukan latihan di Stadion Nou Camp jelang duel dengan Viktoria Plzen dalam lanjutan Liga Champion Grup H di Stadion Nou Camp, dini hari nanti.

Jelang Lawan Barca Viktoria Menyerah Milan siap memberi tekanan kepada El Barca di puncak klasemen ketika menjamu BATE di San Siro.

ASNI HARISMI

B

ARCELONA membidik rekor tak pernah kalah di kandang ketika menjamu Viktoria Plzen dalam pertandingan ketiga kualifikasi Liga Champion Grup H, dini hari nanti.

Pasukan Pep Guardiola tak terkalahkan dalam lima kali main di hadapan publik sendiri di Nou Camp. Mereka hanya sekali imbang 2-2 lawan AC Milan dalam laga perdana Grup H. Hanya Rubin Kazan yang pernah menumbangkan Los Blaugrana di Nou Camp di pentas Eropa dengan skor 1-2.

Selebihnya Barca selalu menang dalam 11 kali laga kandang.

Terlebih bagi Viktoria Plzen, laga ini merupakan kali pertama mereka berhadapan dengan tim Spanyol. Dengan catatan itu, gelandang Petr Jiracek bahkan sudah mengibarkan ‘bendera putih’ sebelum laga dimulai dengan menyatakan timnya sudah cukup beruntung jika mampu tidak kebobolan lebih dari lima gol.

“Saya sedikit grogi jelang laga melawan Barcelona. Kekalahan dengan agregat kurang dari lima gol akan seperti kemenangan bagi kami,” kata Jiracek.

Kini, tim asal Ceko itu bertengger di peringkat empat klasemen sementara dengan poin satu, hasil sekali seri 1-1 dengan BATE Borisov dan sekali kalah 0-2 dari AC Milan. Adapun Lionel Messi dan kawan-kawan bersaing dengan I Rossoneri di puncak klasemen dengan poin sama, empat.

Dengan partai lanjutan La Liga yang harus dimainkan kontra Sevilla pekan depan, Pep harus putar otak untuk merotasi pemain. Alexis Sanchez akan absen akibat cedera hamstring, sedangkan Ibrahim Afellay masih menjalani rehabilitasi setelah operasi lutut.

Kemenangan 3-0 atas Racing Santander pekan lalu pun harus dibayar mahal dengan cedera hamstring yang diderita Gerard Pique yang dipastikan absen dua minggu. Pep sepertinya akan mengistirahatkan Andres Iniesta yang baru sembuh dari cedera.

Amat mungkin posisinya akan diisi Thiago Alcantara.

Berita baiknya, Cesc Fabregas sudah kembali berlatih pascacedera hamstring. Namun, Guardiola diprediksi tidak akan menurunkannya jika kondisi eks pemain Arsenal itu belum fit betul.

Tren positif Di pertandingan lain, AC Milan akan terus memberi tekanan kepada Barcelona yang sama-sama telah mengoleksi empat poin. Saat menjamu BATE Borisov di San Siro, Il Diavolo akan melanjutkan tren positif kemenangan kontra Palermo 3-1 di Seri A.

Lini depan pasukan Massimiliano Allegri akan kembali diperkuat Alexandre Pato yang baru pulih dari cedera paha.

Sayangnya, Clarence Seedorf justru gantian absen akibat masalah pada lututnya, begitu pula Thiago Silva setelah mengalami benturan ketika melawan Palermo.

Meski baru pertandingan ketiga, Allegri sudah menegaskan kepada para pemainnya agar tidak menyia-nyiakan poin, apalagi mereka bermain di kandang sendiri.

BATE pun mengincar poin penuh untuk menjaga peluang mereka bertahan di Liga Cham-

pion. Kini, mereka terbenam di dasar klasemen dengan poin satu dan kebobolan enam gol serta baru melesakkan satu bola. Yegor Filipenko menambah panjang daftar absen di kubu klub Belarus itu selain Aleksandr Yurevich, Vitali Rodionov, Evgeni Kuntsevich, dan Alexsandr Pavlov.

Kedua tim sebelumnya telah bertemu di putaran pertama Piala UEFA (sekarang Liga Europa).

Tim ‘Merah Hitam’ keluar sebagai jawara dengan agregat 6-0, di laga pertama menang 2-0 dan laga kedua 4-0. (Rtr/AP/R-1) asni@mediaindonesia.com

David Beckham Berencana Kunjungi Jakarta Akhir November BINTANG sepak bola asal Inggris David Beckham direncanakan mengunjungi Singapura dan Indonesia dalam sebuah rangkaian tur promosi bersama klub liga sepak bola Amerika Serikat (MLS) LA Galaxy pada akhir November hingga awal Desember.

“Kami hampir mencapai kata sepakat dalam negosiasi. Tinggal selangkah lagi,” kata penyelenggara yang mendatangkan Beckham di Singapura. “Kami bernegosiasi untuk mendatangkan seluruh tim, termasuk Beckham.”

Bintang yang pernah merumput di Manchester United, Real Madrid, dan AC Milan (sebagai pemain pinjaman) itu beserta timnya, LA Galaxy, belum memberi kofirmasi apakah akan singgah di negara Asia Tenggara dalam perjalanan ke Melbourne, Australia, awal Desember. Kedatangan LA Galaxy ke Melbourne bertujuan melakoni laga persa- David Beckham Pemain LA Galaxy habatan.

“Kami sedang memilih sponsor. Sekitar 80% (telah mendapat konfirmasi),” tambah promotor itu.

Selain Beckham, turut dalam tim Robbie Keane dan Landon Donovan yang akhir-akhir ini dikabarkan akan hijrah ke klub Prancis, Paris Saint-Germain.

Menurut promotor itu, tanggal pasti mereka tiba di Singapura belum ditentukan. Namun, peluangnya ialah 1-3 Desember.

Selama di Singapura, para pemain Galaxy direncanakan bertemu para pendukung mereka sekaligus memberikan klinik kepelatihan.

Sebelum ke Singapura, LA Galaxy dan Beckham juga diminta untuk menyempatkan diri mengunjungi Jakarta di akhir November dan mengadakan pertandingan persahabatan.

LA Galaxy memang belum menyatakan akan mengunjungi Singapura dan Jakarta. Namun, laga di Stadion Etihad melaREUTERS wan Melbourne Victory sudah dipastikan pada 6 Desember. (*/ Ant/R-4)

Separuh the Gunners Ingin Pergi MENANGANI Arsenal sejak 1997 membuat Arsene Wenger sudah paham dengan isi skuat yang bermarkas di Emirates Stadium itu. Namun, ketika separuh dari pemain the Gunners akan hengkang pada musim panas tahun depan, arsitek asal Prancis itu mulai waswas.

Gael Clichy, Cesc Fabregas, dan Samir Nasri adalah tiga pemain yang musim ini memilih pergi karena Arsenal paceklik gelar dalam enam musim terakhir.

Sebelumnya dua tahun lalu sudah ada Emmanuel Adebayor yang menyeberang ke Manchester City. Denilson, Nicklas Bendtner, Carlos Vela, dan Manuel Almunia pun menuntut masuk tim utama.

Pemain seperti Robin van Persie dan Theo Walcott termasuk juga yang gelisah. Buktinya, keduanya belum mau menyepakati perpanjangan kontrak yang telah disodorkan Arsenal. Tentu itu sebuah keputusan yang membuat Wenger sangat sibuk menjelang penutupan bursa transfer itu.

“Musim panas ini adalah masa yang paling membuat

REUTERS/EDDIE KEOGH

WASWAS: Pelatih Arsenal Arsene Wenger (kanan) memegang kepalanya dengan tangan kiri. Arsitek asal Prancis itu mengakui bahwa ada separuh pemainnya yang ingin hengkang. saya gelisah. Saya mengetahui bahwa setengah dari pemain di ruang ganti ingin pergi dari klub,” jelas Wenger seperti dikutip laman the Sun. “Anda mempersiapkan diri untuk menghadapi musim, kami pergi ke Asia, kami tidak tahu siapa yang datang dan para pemain masih bertanya pada diri sendiri apa yang terjadi jika guncangan memukul klub. Ini luar biasa sulit,”

tambahnya.

Dari bocoran yang didapat di tubuh klub, selain minim prestasi, ‘sang profesor’ yang gemar merekrut pemain muda membuat para pemain tak tenang. Namun, sang nakhoda memberikan pembelaan. “Sebaliknya, saya justru percaya ini adalah musim panas yang sangat baik dalam belanja pemain,” kata Wenger. (AP/Rtr/ Era/R-2)