Media Indonesia

WAWRINKA ANTAR SWISS KE GRUP DUNIA

MEMBURU MIMPI MENERJANG VETO

Stanislas Wawrinka memastikan langkah Swiss ke grup dunia Piala Davis setelah menundukkan Llyeton Hewitt dalam laga play-off.

Demi mewujudkan status anggota penuh PBB, otoritas Palestina akan menghadapi ancaman veto Amerika Serikat sekaligus tentangan dari faksi Hamas.

Fokus Internasional, Hlm 22-23

Olahraga, Hlm 27 AP/THE CANADIAN PRESS, CHRIS YOUNG

Pemasangan Iklan & Customer Service: 021 5821303 No Bebas Pulsa: 08001990990 e-mail: cs@mediaindonesia.com Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

AP/MAJDI MOHAMMED

S E L A S A , 2 0 S E P T E M B E R 2 011 | N O .1114 8 | TA H U N X L I I | 2 8 H A L A M A N

Partai Politik Saling Serang soal Reshuffle

EDITORIAL

Reshuffle Simalakama RESHUFFLE Kabinet Indonesia Bersatu II kembali berhembus kencang. Itu tidak langsung dari mulut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi dari para staf khusus.

Rupanya Yudhoyono berketetapan hati mengganti sejumlah menteri berkinerja jeblok dan tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk kali ini. Di masa lalu, reshuffle merupakan isu yang maju mundur, muncul lenyap tanpa penjelasan.

Namun, siapa yang bisa memastikan reshuffle bakal dilaksanakan? Soalnya, sampai kemarin, menurut Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden Yudhoyono belum mengajak bicara para ketua umum partai anggota koalisi. Padahal, berbicara dengan para ketua umum soal reshuffle merupakan syarat tertulis kontrak koalisi.

Dalam teori, mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan kewenangan mutlak seorang presiden, apalagi dalam sistem presidensial. Dalam perspektif ini presiden tidak memiliki beban apa pun untuk mengganti menterinya yang tidak berprestasi.

Dia bisa melakukannya kapan saja. Tidak perlu berwacana terlalu lama dan ruwet.

Namun, realitas politik sekarang berkata lain. Reshuffle menjadi manuver yang sangat politis dan transaksional.

Politik Yudhoyono yang membangun koalisi gemuk akhirnya menjadi beban yang amat menghambat keSilakan tanggapi Editorial ini melalui: lincahannya memerinmediaindonesia.com tah dan memutuskan kebijakan. Yudhoyono menambah beban lagi dengan kontrak koalisi yang terlalu teknis dan terlalu banyak sehingga merampas hak prerogatifnya.

Beberapa kali manuver reshuffle hanya merupakan obat penawar racun yang amat transaksional.

Meredam dan mengalihkan isu ialah manuver yang amat sering dan jelas terbaca.

Reshuffle beberapa kali batal karena setiap anggota koalisi saling kunci dengan sejumlah noda tertentu.

Saling serang sesama anggota koalisi dengan mengumbar kebusukan partai lain merupakan hal yang dianggap lumrah.

Reshuffle kali ini--semoga terlaksana--adalah simalakama karena terjadi di saat tingkat kepercayaan pemerintahan Yudhoyono sedang meluncur ke jurang. Menurut survei Lingkaran Survei Indonesia, apresiasi publik terhadap pemerintah hanya 37,7%.

Reshuffle pada tingkat kepercayaan yang menukik ke jurang seperti itu tidak menyelamatkan apa-apa, tetapi harus dilakukan. Itu reshuffle defensif.

Pada tingkat kepercayaan yang sangat jeblok dan momentum yang tinggal 2,5 tahun dari pemilu, inilah reshuffle yang tidak seksi bagi anggota koalisi. Pragmatisme politik anggota koalisi justru mengajarkan cepat-cepatlah meninggalkan pemerintahan yang jeblok menjelang pemilu bila tidak ingin ditinggalkan pemilih.

Itulah simalakama yang mengintip reshuffle kali ini. Reshuffle yang terpaksa dilakukan di saat kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot tajam ke dasar jurang.

Sedikitnya enam menteri akan diganti. Ada pula menteri yang digeser untuk menempati pos baru.

B

Reshuffle pada tingkat kepercayaan yang menukik ke jurang seperti itu tidak menyelamatkan apaapa.’’

PAUSE

Krisis Ekonomi Picu Cedera Anak BERDASARKAN penelitian di AS, krisis ekonomi ternyata berpengaruh buruk terhadap anak. Sebelum 2007, rata-rata anak yang mengalami trauma cedera di kepala sekitar 8,9 per tahun dari 100 ri bu anak. Setelah AS dihantam krisis, jumlah itu menjadi 14,7 per 100 ribu anak.

Kemudian dalam rentang 2004-2009, sebanyak 422 anak didiagnosis mengalami trauma cedera ke pala. Sekitar 16% dari jumlah itu telah meninggal dan sisanya masih menjalani perawatan intensif hingga saat ini. Penelitian itu dilakukan berbasiskan data pasien balita di Kentucky, Ohio, Pennsylvania, dan Washington.

Psikolog dari Universitas Texas Elizabeth Gershoff mengatakan kesulitan finansial dapat meningkatkan tingkat stres para orang tua. “Kondisi itu pada gilirannya mengarah ke pengasuhan anak yang lebih keras,” tandas Gershoff. (Reuters Health/*/X-5)

Media Indonesia dari lingkaran dalam Istana, kemarin, sedikitnya enam menteri akan diganti. Ada pula menteri yang digeser menempati pos baru.

Pos yang disebut-sebut bakal diisi muka baru ialah Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perumahan RakAKHMAD MUSTAIN yat, Kementerian Komunikasi dan InforERHEMBUS kencang kabar matika, Kementerian Perhubungan, dan dari Istana bahwa sejumlah Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Agus Martowardomenteri bakal diganti. Segenap hulubalang kabinet pun mena- jo memilih tidak berkomentar atas isu han napas sambil berharap agar terhin- pergantian dirinya. “Saya itu hanya mau dar dari reshuffle. Partai-partai langsung bekerja. Jadi sudahlah, kamu jangan bermanuver menyambut dan mencegah tanya itu (reshuffle),” kata Agus yang disebut-sebut bakal mengisi pos Kemenperombakan kabinet.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera terian BUMN. Menpora Andi Mallarangeng disebut(PKS) Fahri Hamzah langsung menyebut tiga menteri yang layak diganti, yaitu sebut akan menempati pos baru sebagai Menpora Andi Mallarangeng, Menteri Kepala Staf Khusus Presiden atau SekESDM Darwin Zahedy Saleh, dan Men- retaris Kabinet. Ketika ditemui wartawan di Gedung DPR, kemarin, Andi mengaku teri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Fahri beralasan para menteri itu me- hanya fokus pada pekerjaannya sebagai nempatkan diri sebagai penonton, tidak menteri.

Di luar enam pos keberani mengambil kepumenterian itu, sejumlah tusan. Andi Mallarangeng menteri juga disebutyang merupakan kader sebut bakal diganti kaPartai De mokrat, kata rena berkinerja buruk. dia, tidak berani mengSalah satu yang disebut ambil keputusan dalam ialah Menteri Hukum kasus dugaan suap di dan HAM Patrialis Akbar kementeriannya. yang pernah mendapat Darwin yang juga dari rapor merah dari Unit Partai Demokrat, lanjut Agus Martowardojo Kerja Presiden untuk Fahri, perlu diganti ka- Menteri Keuangan Pengawasan dan Pengenrena banyak program di kementeriannya yang terbengkalai. dalian Pembangunan.

Patrialis enggan mengomentari isu Begitu juga Djoko Kirmanto, kata dia, perlu diganti karena banyak infrastruk- perombakan kabinet. “Yuk kita kerja, yuk,” kata politikus PAN itu saat ditanya tur yang rusak.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Na- soal isu pergantian dirinya.

Menko Kesra Agung Laksono yang sional (PAN) Dradjad Wibowo memastikan salah satu menteri di bidang eko- kemarin mendadak bertemu Presiden nomi bakal diganti atau digeser. “Ada mengaku tidak tahu-menahu rencana satu menteri yang selama ini powerful pergantian dirinya. “Itu terserah, sepedi satu sektor, di bidang ekonomi, akan nuhnya urusan Presiden,” kata Wakil Ketua Umum Golkar tersebut. (Yoi/ digeser atau dipindahkan,” ujarnya.

Menurut Dradjad, Presiden Susilo Wta/SZ/*/X-3) Bambang Yudhoyono juga bakal mencopot beberapa menteri yang berasal dari mustain@mediaindonesia.com Partai Demokrat.

Saya itu hanya mau bekerja.

Jadi sudahlah, kamu jangan tanya itu (reshuffle).”

MI/M IRFAN

PENUHI PANGGILAN KPK: Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menjawab pertanyaan wartawan sebelum diperiksa di KPK, kemarin.

Surat Terbuka Nazaruddin PENGANTAR: Tersangka Muhammad Nazaruddin kemarin mengirim surat ke Media Indonesia.

Surat itu tertanggal 18 September 2011.

Berikut isi surat selengkapnya.

SAYA, Muhammad Nazaruddin yang saat ini berada di Rumah Tahanan Mako Brimob, dengan ini hendak menggunakan hak jawab dan hak bantahan atas pemberitaan yang beredar di publik, ter kait pemeriksaan saya di Komite Etik KPK maupun terkait dengan penanganan perkara saya oleh KPK. 1. Saya sangat berkeberatan atas adanya pernyataan-pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh Bapak Ketua Komite Etik KPK Abdullah Hehamahua yang dimuat di berbagai media elektronik. Saya dikatakan pembohong dan tidak bermoral.

Pernyataan yang demikian saya anggap sebagai pernyataan yang tidak pantas disampaikan oleh seorang pemimpin Komite Etik. Hal ini tidaklah benar.

Pertemuan keempat dengan Chandra Hamzah adalah untuk mengatur perkara.

Adanya semua pertemuan tersebut atas persetujuan dari Anas Urbaningrum.

2. Barang bukti saya di Bogota, Kolombia, jelas-jelas telah direkayasa oleh Michael Menufandu. Saya tidak pernah menandatangani berita acara penyitaan.

Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang membungkus plastik barang bukti tersebut? Karena saya tidak pernah membungkus plastik barang bukti tersebut.

Kenapa pada waktu barang bukti tersebut dibuka dan diperlihatkan kepada rekan-rekan media oleh penyidik KPK, saya tidak dihadirkan sebagai pemilik barang bukti tersebut.

3. Saya meminta demi keobjektivitasan dalam penanganan perkara saya ini, bahwa saya bisa dikunjungi oleh rekanrekan media, seperti Kompas, Metro TV, TV One, Media Indonesia, Tempo, Antara News, dll. Menurut UU, saya dapat dikunjungi oleh siapa pun juga; 4. Abdullah Hehamahua, selaku Ketua Komite Etik KPK, tidak dapat menyatakan secara sepihak bahwa saya pembohong dan tidak bermoral, karena setahu saya putusan Komite Etik adalah kolegial.

5. Demi objektivitasnya perkara, saya minta pemeriksaan Majelis Komite Etik untuk menghadirkan ahli lie detector Ir Lukas Budi Santoso, MSi, dan kemudian dikonfrontasi sama saya orang-orang yang telah saya sebutkan terlibat dalam perkara ini, termasuk Chandra Hamzah, Anas Urbaningrum, dll, dengan disaksikan oleh Kompas, Metro TV, TV One, Media Indonesia, Tempo, Antara News, dll. Agar secara objektif mereka dan terutama masyarakat tahu siapa yang bohong.

Demikian surat hak jawab dan hak bantahan sekaligus permohonan ini saya sampaikan secara terbuka, demi adanya transparansi dalam penanganan perkara saya. Hormat saya

Enam menteri Perombakan kabinet, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, akan dilakukan dalam waktu dua hingga tiga minggu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh

Muhammad Nazaruddin

Standar Layanan Minimum Angkot Mendesak SELAMA standar pelayanan minimum (SPM) untuk angkutan umum belum diterapkan, selama itu pula kejahatan di fasilitas publik tersebut sulit diberantas.

Razia angkutan kota (angkot) DKI pengguna kaca film yang gencar dilakukan saat ini hanyalah terapi kejut sesaat.

“Sudah seharusnya dibuat standar pelayanan minimum. Penegakan belum berjalan. Bisa dilihat dari kelengkapan surat-surat mobil, identitas pengemudi dan kernet, penggunaan kaca film di mobil, dan lainnya yang masih bermasalah,” kata pengamat transportasi Jakarta, Azas Tigor Nainggolan, Minggu (18/9).

Ketiadaan SPM yang meliputi kenyaman an, keamanan, dan keselamatan bertransportasi, lanjut Tigor, membuat

perilaku ugal-ugalan sopir, ancaman perampokan, dan ancaman kejahatan seksual selalu mengintai.

Sebelumnya, dua kasus pemerkosaan terjadi di angkutan umum. Pertama menimpa LV, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jakarta, 16 Agustus 2011. Selain diperkosa, korban yang waktu itu naik mikrolet M-24 juga dibunuh dan mayatnya dibuang di Cisauk, Tangerang.

Kejadian kedua menimpa RS, seorang karyawati, pada 1 September 2011 di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. RS ketika itu diperkosa di angkot D-02 jurusan Ciputat-Pondok Labu.

Angkot itu menggunakan kaca film dan dikendarai sopir tembak yang diduga merupakan salah satu pelaku.

Sejak itu, aparat gabungan DKI gencar merazia angkot berkaca film. Kemarin, lima angkot berkaca film di Terminal Bus Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijaring razia gabungan Dishub DKI Jakarta, Garnisun, Polantas Jakarta Utara, dan petugas pengujian kendaraan bermotor.

Aturan memakai kaca film yang tembus pandang wajib bagi semua angkutan umum.

“Kami gunakan alat pengukur kaca film khusus (light tansmission meter). Apabila kadar tembus pandangnya kurang dari 70%, langsung kami lepas kaca filmnya dan dikenai sanksi,” kata Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sudin Dishub Jakarta Utara, Syamsul Mirwan, kemarin. (NY/*/Ant/X-7)

2

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

INTERUPSI

OLAHRAGA

Buruk Pelayanan Rok Mini Disalahkan

Aksi Bersih-Bersih PSSI di Kabinet Baru

PENGANTAR KALANGAN aktivis perempuan mendesak pemerintah DKI Jakarta membenahi sistem transportasi yang tidak memberi keamanan dan kenyamanan bagi perempuan, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin.

Unjuk rasa itu terkait pernyataan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang meminta kaum perempuan tidak menggunakan rok mini di angkutan kota. Selain itu, aktivis perempuan mendesak pemerintah DKI menjamin keamanan transportasi umum.

Berdasarkan pengakuan seorang perempuan pengguna angkot Ciputat D 02, dia merasa tidak nyaman. “Saya pengguna angkot, saya pakai baju sopan, tapi tetap merasa tidak aman,” tegasnya.

Berbagai tanggapan pembaca disampaikan melalui mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, Twitter @MIdotcom, dan interupsi@mediaindonesia.com. Berikut petikannya.

ANTARA/PUSPA PERWITASARI

PENGANTAR FREDY

Mesti Menjaga Diri

Selalu Jadi Sasaran

MASYA Allah, aktivis macam apa ini. Protes harus dengan cara yang benar, dong.

Jika cara memprotesnya saja salah, apa yang sebenarnya diperjuangkan. Sebagai perempuan kita harus menjaga diri dengan menutup aurat. Demikian juga lakilaki mestinya harus menghormati perempuan. Ini merupakan tanggung jawab kita semua, perempuan menjaga diri, laki-laki menjaga sikap, pemerintah memberikan fasilitas yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Eka

PEREMPUAN... selalu jadi sasaran empuk sebagai korban, sudah gitu masih dipersalahkan. Pakai baju ini itu, gini gitu ungkapan ‘pejabat’.... Itu celoteh nyadar enggak? Kalau hanya dalil menutupi ketidakmampuan memberi keamanan pada masyarakat... hadoooouuuh.

Ai’rien Azzani

DI tengah kerinduan publik akan kejayaan tim sepak bola Indonesia, PSSI justru masih saja berkutat pada masalah person dan hal remeh-temeh lainnya.

Kepengurusan PSSI periode 2011-2015 dipastikan bakal diisi muka-muka baru sampai ke jajaran staf komisi. Terbukti, dalam sidang exco yang dilakukan hingga kemarin dini hari, Ketua Umum PSSI Djohar Arifin sama sekali tidak memasukkan nama-nama dari kepengurusan lama.

Aku Orang Indonesia

Tangan Jahil

Fokus

SAYA setuju karena sampai saat ini masih ada oknum bertangan jahil yang melecehkan perempuan dalam angkutan transportasi.

Novi Damai Tambunan

BISA enggak sih atlet kita di bawah asuhan tim independen saja, yang fokus akan olahraga itu sendiri?

Yhunis Miracles Hoping

Mengelak dari Tanggung Jawab

Anget-Anget Tahi Ayam

HE... HE.... Harap maklum bos mereka protes. Dulu kita dijajah Belanda sekarang dijajah budaya.

Indonesia_bkn_barat

FAUZI Bowo tak lebih baik dari pejabat-pejabat lainnya, yang selalu berusaha lari dari tanggung jawab dengan menyalahkan pihak lain. Kalau tidak mampu, sebaiknya mundur saja. Berikan jabatan yang sangat diminati itu walaupun diperoleh tanpa integritas dan kemampuan melaksanakannya, kecuali omongan besar saja.

Kahar Zakir

KALAU lagi ramai kasus saja baru pada nongol tuh badut-badut aktivis. Wajah Indonesia sekali. Entar seminggu lagi juga sudah enggak ada beritanya lagi. Anget-anget tahi ayam bangsa kita ini.

Petruk Himawan

Tambal Sulam PEMBENAHAN hanya tambal sulam. Apa gunanya?

Vettel Abdi Permana

Dikangkangi Preman TRANSPORTASI itu sudah lama dikangkangi oleh preman, preman gembel, dan preman berseragam.

Asan Arnasan

Perilaku AMAN adalah berawal dari diri sendiri, berpenampilan dan berperilaku baik akan menghindarkan dari ‘ketidaknyamanan’ di mana pun.

Nur Cahyo

Bisa Anarkis TOLONG cepat ditanggapi tuan, jangan sampai aktivis laki-laki yang turun ke jalan. Bisa anarkis nanti.

Yazid Barry

Kerap Dilecehkan KAUM perempuan kerap kali jadi pelecehan seksual di angkutan umum, baik darat, laut, maupun udara. Harus ada angkutan khusus buat perempuan.

Erik Antariksa Coy

Kurang Pengawasan KURANGNYA pengawasan dari instansi terkait!!!

Henry Windarto

Lebih Berbahaya MAFIA transportasi lebih berbahaya dari mafia pajak, hukum, dan anggaran, sebab langsung bersinggungan dengan kehidupan rakyat.

Haerudin Tea

Berselingkuh dengan Kekuasaan KALAU peran para tokoh/pemuka agama itu maksimal, umat yang juga warga negara akan menjadi baik. Baik sebagai masyarakat, pemerintah, sopir, penumpang, dan semua ‘peran’ yang ada pasti menjadi baik. Bagaimana kebaikan tercipta jika ‘para pengajar kebaikan’ saja korup dan berselingkuh dengan kekuasaan yang semena-mena.

Nailaza Polce

Boneka SEMUANYA masih berkutat masalah politik.

Kapan mau mikirin kemajuan bangsa? Yang punya uang bisa ngatur segalanya. Djohar cuma boneka.

Mas Toing

Pakai Lagi MENDING pakai lagi KN (Komite Normalisasi) yang diketuai oleh Pak Agum daripada pakai PSSI. Afri Ramdhani

Juru Bicara BEGITULAH kalau yang jadi Ketua PSSI cuma sekadar juru bicara. Arifin Panigoro yang mengendalikan semuanya.

Usuf Fz

Ambisius PSSI sama dengan Arifin Panigoro, sosok dalang ambisius tapi ngawur, maksain kehendak.

Djohar cuma jadi salah satu tokoh wayangnya.

Pemecatan Riedl jadi contoh kengawurannya (pemecatan sepihak dengan alasan mengadaada, sekarang bilang kontrak Riedl sah), plinplan.com.

Joko Wae

Belajarlah

FOKUS

Cuma Sampul

Benteng Terakhir Ciptaan KPU yang Independen

INDEPENDEN adalah cuma sampul belaka, namun halamannya nonindependen karena money.

Darwin Sitanggang

KALAU ingin maju, belajarlah pada negaranegara Asia yang telah sukses, seperti Jepang dan Korsel. Jangan meniru negara-negara di Eropa atau Amerika, beda.

Drie Andana

Tutup Telinga

Lagu Lama

DEMOKRASI? Datang para pendemo, tutup telinga. Bubarkan aksi andalkan polisi.

Emen Rocker

SAMA saja lagu lama, bangkrut PSSI. Lihat komentar bininya Gonzales di acara Hitam Putih di Trans 7, “Mau menang mau kalah, digaji kok!”

Sembarangan banget itu mulut.

Mbie Cuy

Merek DI Indonesia ‘independen’ hanya sebagai merek dagang doang.

Haerudin Tea

Transparansi SELAMA KPU independen, tentunya bisa diwujudkan. Tapi berkaca dari kasus Andi Nurpati, perlu ada yang mengawasi KPU. Ke depan harus ada transparansi data hasil suara dari level TPS yang bisa diakses oleh siapa saja. Tidak boleh ada alasan keterbatasan dana atau fasilitas, masih ada beberapa tahun buat persiapan.

Victor Danny Manoppo

Bikin Masalah ANTARA/M AGUNG RAJASA

PENGANTAR TENTU bukanlah sekadar pemanis kata bila diungkapkan besarnya peran KPU dalam mewujudkan demokrasi di negeri ini.

Tanpa penyelenggara pemilu yang mumpuni dalam melaksanakan tugasnya, semangat demokrasi di Indonesia akan semakin muram. Berikut tanggapan pembaca lewat Facebook Harian Umum Media Indonesia atas Fokus Polkam terkait KPU.

HAPUSKAN UU yang mengharuskan ada partai. Yang ada hanya bikin masalah saja.

Foberbi Liwun

Direkayasa APA pun bentuknya, kalau di negeri ini masih ada yang haus kekuasaan, bisa saja masih direkayasa uang dan kekuasaan rajanya. Selagi belum ada niat baik membangun negeri, hal itu bisa saja terjadi. Semoga negeri ini bisa maju bersama orang-orang yang mau berpikiran maju membangun negeri.

Abie Wahyu Jiraya

Kurang Dilibatkan

Hancur

HARUSNYA begitu, mungkin kurang dilibatkannya LSM dan masyarakat membuat KPU jadi kurang independen.

Bintang Aries

INDEPENDEN? Bohong! Kalau sampai Demokrat lagi yang menang pada pemilu berikutnya, negara ini akan hancur!

Iwan Setiawan

Hanya Mimpi KEJAYAAN PSSI hanya mimpi.

Aquatar Ismi Nj Emz

Mimpi MIMPI aja deh. Yang penting dana dari pemerintah tetap keluar dan sakuku bengkak. EGP (emang gue pikirin) prestasi. Mari kita mimpi menjadi tim Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia.

Sarmawan Ketut Sarmawan

Muluskan Jalan BERSIH-BERSIH kabinet PSSI biar bisa muluskan jalannya LPI. Yakinlah sebelum klub-klub LPI masuk ke LSI, mereka (Arifin Panigoro) belum akan berhenti, karena itu cita-cita kedua mereka setelah mendapatkan pengakuan PSSI. Redi Sukman

Budaya ITU kan budaya kita, akang yang ribet.

Aby Uhads Fyzzai

Sama HUH, ternyata tidak lebih baik dari era NH. Iwang Hirawan

P OLKAM

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

3

10 Jam, KPK Periksa Sespri, Staf Muhaimin Berbagai upaya dilakukan untuk mendalami setiap kemungkinan keterlibatan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

AMAHL S AZWAR

U

NTUK menindaklanjuti keterangan Dharnawati, tersangka kasus suap di Kemenakertrans, kemarin, KPK akhirnya memanggil Sutrisno, sekretaris pribadi (sespri) Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Pemeriksaan terhadap Sutrisno yang datang dan diperiksa penyidik KPK sebagai saksi berlangsung sejak sekitar pukul 09.15 hingga 19.15 WIB. Sutrisno diperiksa di ruang steril Gedung KPK, Jakarta.

Sebelumnya, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati mengungkapkan, adalah Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) I Nyoman Suisanaya dan Kabag Program Evaluasi Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan (keduanya kini tersangka) bersama mantan pejabat Kementerian Keuangan Sindu Malik yang pertama kali membahas commitment fee 10% untuk PPID bidang transmigrasi. Pembahasan dari commitment fee itu, menurut dia, dilakukan di ruangan sespri Muhaimin.

Seusai diperiksa, Sutrisno yang mengenakan pakaian

safari itu menolak memberi jawaban apa pun untuk pertanyaan wartawan. Dia hanya mengulang-ulang kalimat, “Enggak, enggak. Saya enggak tahu!”

Sutrisno terus mengelak saat ditanya apakah dirinya mengetahui program PPID bidang transmigrasi dalam APBN 2011. Dia yang terlihat sempat berang itu bahkan sampai menepis alat perekam yang berada di depannya.

Sikap bungkam juga tetap dilakukan Sutrisno saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan tersangka Dharnawati bahwa pembahasan commitment fee 10% terkait program PPID bidang transmigrasi dilangsungkan di ruangan kerjanya.

Masuk pos satpam Wartawan sempat berusaha meminta keterangan dari Sutrisno. Alhasil demi menyelamatkan diri, Sutrisno memilih masuk ke ruangan petugas keamanan di gerbang masuk KPK. Namun tak bertahan lama, seraya terus menundukkan kepala, Sutrisno pun menerobos kerumunan di hadapannya.

Seakan panik, Sutrisno lagi-lagi menepis beberapa alat perekam dan mikrofon yang mengarah

ke dirinya.

Akhirnya Sutrisno memilih kembali menaiki tangga yang menuju ke ruang steril Kantor KPK. Di sana, lelaki berperawakan agak gempal itu langsung duduk di kursi lobi KPK dan menunggu hingga sebuah mobil datang menjemputnya.

Selain sespri, KPK juga memeriksa Muhammad Fauzi, pria yang diduga sebagai tangan kanan Muhaimin dalam kasus suap tersebut. Fauzi yang juga diketahui pernah menjadi anggota tim asistensi Menakertrans pada 2010 itu juga memilih menutup mulut, menyikapi serbuan pertanyaan dari wartawan di KPK. “Enggak ada, enggak ada, enggak ada,” ujar Fauzi, berulang-ulang.

Sama dengan Sutrisno, Fauzi pun diperiksa penyidik sebagai saksi dan pemeriksaan terhadapnya juga berlangsung selama sekitar 10 jam. Fauzi diketahui memasuki ruang steril KPK sejak pukul 09.35 dan baru meninggalkan KPK sekitar pukul 20.30.

Dijaga ketat oleh beberapa orang yang tampak seperti pengawal pribadi, Fauzi terlihat selalu menundukkan kepala.

Kemarin, KPK juga memeriksa Dharnawati, Kabag Program Evaluasi dan Pelaporan Ditjen P2KT Dadong Irbarelawan (tersangka), dan Ali Mudhori yang disebut sebagai orang dekat Muhaimin. (P-3) amahl@mediaindonesia.com

TNI Segera Punya Alat-Alat Tempur Baru RAPAT kabinet terbatas yang diselenggarakan kemarin menelurkan persetujuan tentang alokasi anggaran sebesar Rp66,5 triliun untuk pembelian alat tempur baru bagi TNI. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan pemenuhan anggaran diperoleh dari APBN mulai 2011 hingga 2014 dan utang anggaran pinjaman luar negeri. “Program modernisasi ini program pemerintah langsung di bawah koordinasi Presiden. Hari ini sudah bisa diselesaikan,” ujar

Purnomo, seusai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Total anggaran modernisasi mesin perang TNI sejatinya mencapai Rp99 triliun. Namun, selain untuk pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) baru, pemerintah juga menganggarkan Rp32,5 triliun untuk pemeliharaan dan perawatan.

Terkait dengan itu, menurut Purnomo, kini pemerintah masih menjajaki metode untuk pembelian alat perang. “Peme-

ANTARA/WIDODO S JUSUF

PERSENJATAAN TNI: Menhan Purnomo Yusgiantoro (kanan) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana memberikan keterangan tentang rencana pengadaan alat utama sistem pertahanan TNI, kemarin, di Kantor Kepresidenan, Jakarta.

rintah harus memperhatikan asal produk alutsista. Sebab, ada alutsista yang benar-benar berasal dari luar negeri, ada yang sudah dibuat di dalam negeri, atau dibuat dengan mekanisme join production,” tuturnya.

Pemerintah, menurut Purnomo, juga mempertimbangkan soal transfer teknologi dengan nilai tambah.

Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida Alisjahbana menambahkan, daftar alutsista yang lebih fix akan disampaikan di sidang kabinet selanjutnya.

Secara terpisah, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan anggaran pembelian mesin perang itu juga akan dialokasikan untuk melunasi utang pada 2005-2009 yang berjumlah Rp2,5 miliar.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan peremajaan alutsista akan menggunakan empat skema pembiayaan. Yakni dengan rupiah murni, rupiah murni pendamping, pinjaman dalam negeri, dan pinjaman hibah luar negeri. (Yoi/Mad/P-3)

DINAMIKA Mahfud MD Diminta Jadi Saksi Zainal

Alat E-KTP Baru Jangkau 40% Daerah

KETUA Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD diminta untuk menjadi saksi meringankan atas mantan panitera MK Zainal Arifin Hoesein dalam kasus mafia pemilu.

Permintaan itu dinyatakan kuasa hukum Zainal, Andi Asrun, kepada wartawan di Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, kemarin.

“Pak Mahfud kami minta untuk jadi saksi meringankan. Makanya kami antar surat permintaan ke Bareskrim agar mereka meminta keterangan dari Pak Mahfud,” ujarnya.

Selain Mahfud MD, Andi meminta Bareskrim untuk meminta keterangan dari sejumlah ahli yang lain, seperti Saldi Isra, hakim konstitusi Maria Farida dan Harjono, serta pakar hukum Zudan Arif dan Dian Simatupang. “Semoga Bareskrim bisa menanggapi baik hal ini agar proses hukum kita bisa berjalan proporsional.” (*/P-1)

PENYEDIAAN peralatan teknis untuk KTP elektronik (e-KTP) selama 2011 baru sekitar 40,1% dari jumlah kabupaten/kota. Dari 491 kabupaten/kota, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru menyediakan peralatan di 197 daerah.

“Ya, hampir semua provinsi, tapi tidak semua. Tahun depan 300 lagi karena ini dana multiyears,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, kemarin.

Gamawan menambahkan, sejumlah mafia berusaha menggagalkan proyek e-KTP. Modus mereka yakni berusaha meyakinkan publik bahwa proyek e-KTP bermasalah dan berharap tender diulang. “Memang ada mafia di luar yang membangkitkan isu seolah-olah kami salah dengan harapan tender diulang,” ujarnya. (*/P-1)

MI/FERDINAND

BERKUNJUNG KE PASAR KLEWER: Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menyempatkan diri berkunjung ke Pasar Klewer, Solo, sebelum melantik pengurus ormas Nasional Demokrat wilayah Jawa Tengah dan se-Solo Raya, kemarin. Surya menyebut pedagang Klewer sebagai pengamal nyata ideologi Pancasila karena mengedepankan gotong royong dan kekeluargaan dalam keseharian mereka.

Indonesia Alami Erosi Nasionalisme IN INDONESIA tengah mengalami erosi nasionalisme yang memer buat tidak mampu berkompetibu si dengan negara lain. Sebab nasionalisme yang terkikis n mengakibatkan tergerusnya m optimisme masyarakat. op “Negara ini telah memerdekakan diri sejak 66 tahun lalu, dan persoalan bangsa justru d semakin kompleks berpangkal se dari terkikisnya nasionalisme d anak bangsa sebagai penggerak an bangsa,” kata Ketua Umum Naba sional Demokrat Surya Paloh di si Sukoharjo, Solo, kemarin.

Su Menurut Surya, terkikisnya nasionalisme membuat optina misme warga semakin tergerus m untuk dapat bersaing dengan un negara lain. “Masyarakat cenne derung pasrah untuk memperde

baiki bangsa yang permasalahannya semakin kompleks, terutama di bidang perekonomian,” kata dia.

Padahal, lanjut Surya, salah satu kewajiban anak bangsa adalah menjaga ideologi Pancasila dan nasionalisme yang telah dibangun pada masa perebutan kemerdekaan bangsa.

“Penerapan ideologi ini dalam kehidupan saat ini hanyalah dengan penyeimbangan hak dan kewajiban sebagai anak bangsa. Optimisme pembangunan bangsa harus ditegakkan sekarang,” kata Surya.

Surya menambahkan, salah satu permasalahan yang membuat nasionalisme masyarakat kian terkikis adalah tingkat kepercayaan terhadap penyeleng-

gara negara yang menurun.

“Persoalan ini bukan hal yang baik. Untuk apa penyelenggara negara seperti pemerintah, kepolisian, dan kejaksaan bekerja keras jika masyarakat sudah memudar kepercayaannya,” kata Surya.

Dengan begitu, menurut Surya, masyarakat harus berpikir dengan pola out of the box untuk memicu perbaikan diri.

“Contohlah China dengan 1,3 miliar penduduk dapat menyejahterakan masyarakatnya.

Birokrat di China bukan ingin dilayani, melainkan ingin melayani,” kata Surya.

S a a t b e rd i a l o g d e n g a n pedagang Pasar Klewer, Solo, Surya sempat memuji pedagang di Pasar Klewer sebagai

pengamal nyata Pancasila.

Karena menghidupkan persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong dalam keseharian mereka. “Itu adalah praktik nyata dari ideologi Pancasila,” tegas Surya.

Pasar Klewer memiliki 2.225 kios dengan perputaran uang mencapai Rp3 miliar per hari.

Oleh karena itu, menurut Surya, pedagang di pasar itu sepantasnya mendapat perhatian khusus.

“Apa Pasar Klewer ini juga ada hari ulang tahunnya? Kalau ulang tahun, tolong diinformasikan ke Nasional Demokrat.

Kami akan bergabung dan saya akan datang. Nanti, ada lah sedikit-sedikit,” ujarnya. (FR/ Ant/P-1)

Konspirasi Antiperdamaian Ganjal Kemerdekaan Palestina

DOK PEMBERITAAN DPR

Priyo Budi Santoso Wakil Ketua DPR RI

L

ANGKAH Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh Persatuan BangsaBangsa (PBB) tidak akan berjalan mulus.

Pasalnya, Israel dan Amerika Serikat (AS) akan melontarkan beragam cara dan ancaman agar Palestina jauh dari kursi keanggotaan PBB. Selama ini, status Palestina masih sebagai pengamat di PBB dan keanggotaannya belum diakui layaknya sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Ancaman dari Israel dan AS juga akan memanaskan hiruk pikuk menjelang pemungutan suara di Sidang Umum PBB pada September 2011 di markas PBB, New York, AS. Pemungutan suara bisa saja berlangsung alot karena Israel mengancam akan memberikan tindakan keras tanpa kompromi terhadap rakyat Palestina, sedangkan AS mengatakan akan memveto setiap langkah yang mendekatkan Palestina menjadi anggota PBB. Dengan merujuk hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI yang membidangi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Priyo Budi Santoso mengecam tindakan Israel dan AS terhadap Palestina, serta menganggap ancaman yang dilontarkan tersebut sebagai sebuah konspirasi antiperdamaian.

Negosiasi perdamaian yang telah lama mandek disebabkan Palestina tidak berdiri sejajar dengan Israel.”

“Sebenarnya bukan hal baru jika kemudian terbangun poros Israel-AS manakala ada langkah serius menuju kemerdekaan Palestina dan pengakuan internasionalnya. Namun, jika mereka mengancam pada saat momentum perdamaian sudah semakin nyata dan kemerdekaan Palestina sudah semakin dekat, sesungguhnya peran yang sedang dimainkan oleh AS dan Israel tersebut tidak lain adalah konspirasi antiperdamaian,” tegasnya.

Priyo menekankan, jika Palestina tidak mendapatkan status yang sama dengan Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat, negosiasi perdamaian Israel dan Palestina tidak akan pernah mencapai kesepahaman.

“Negosiasi perdamaian yang telah lama mandek disebabkan Palestina tidak berdiri sejajar dengan Israel. Hak mereka dirampas dan tidak terlindungi secara politik dan hukum internasional karena dianggap hanya sebagai pihak

berkonflik dan bukan sebagai negara berdaulat yang memiliki posisi tawar politik dan diplomatik,” kata Priyo lagi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar itu juga mengaku prihatin dengan gaya diplomasi plinplan yang dilakukan Presiden AS Barack Obama dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Priyo menambahkan, ancaman veto AS tersebut sangat memprihatinkan karena sama saja dengan mengingkari janji-janji Obama dalam pidato yang bersejarah di Mesir pada 2009.

Pidato tersebut bahkan sempat diulang Obama di depan Sidang Umum PBB 2010 dan banyak mendapat aplaus serta pujian.

Bahkan, beberapa bulan lalu Obama sempat meminta Israel untuk memulai kembali negosiasi dengan menghentikan pembangunan ilegal di wilayah Palestina dan kembali kepada kondisi wilayahnya sebelum agresi mereka di Palestina pada 1967.

“Tapi, sekarang Presiden Obama malah seperti tersihir ikut konspirasi antiperdamaian dengan melakukan ancaman veto ke Palestina di Sidang Umum PBB yang akan digelar beberapa hari lagi. Saya menyesalkan jika AS lagi-lagi dibajak oleh kepentingan Israel di saat seharusnya AS dapat menunjukkan kedigdayaan kepemimpinan globalnya terhadap penyelesaian konflik yang berkepanjangan ini,” ujar Priyo.

Priyo juga meminta peran aktif pemerintah Indonesia agar delegasi pemerintah dapat berjuang keras membangun solidaritas Asia Afrika dan GNB. Indonesia sebagai Ketua Association of South East Asian Nations (ASEAN), pelopor Gerakan Non-Blok (GNB), dan anggota inti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) harus mengambil peran penting dalam memastikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Hal tersebut adalah amanat konstitusi dan haluan politik luar negeri Indonesia yang tidak pernah berubah sejak Presiden Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. (S-25)

4

P OLKAM

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

MK Kabulkan Gugatan Pekerja Kebijakan terkait nasib pekerja harus mengacu pada hak asasi manusia dan keadilan.

FARDIANSAH NOOR

M

MI/USMAN ISKANDAR

PUTUSAN MK: Ketua Hakim Konstitusi Mahfud MD (tengah) didampingi hakim anggota Achmad Sodiki (kiri) dan Ahmad Fadlil Sodiki membacakan putusan atas lima perkara, di Gedung MK, Jakarta, kemarin. MK mengabulkan gugatan petani terhadap Undang-Undang No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Pengujian UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menufandu Ungkap Penyitaan Tas SEJUMLAH alat bukti kasus suap pembangunan Wisma Atlet yang merupakan benda milik M Nazaruddin, tersangka kasus itu, diklaim raib. Mantan Dubes RI untuk Kolombia Michael Menufandu mengakui bahwa penyitaan tas hitam milik Nazaruddin itu dilakukan tanpa melibatkan pemiliknya.

Pengakuan tersebut disampaikan Menufandu, kemarin, seusai didengar keterangannya oleh Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta. Tas itu, menurut Menufandu, diminta petugas KPK saat Nazaruddin masih berada di tahanan pihak Kolombia. “Iya, dia tidak hadir.

Bagaimana dia mau keluar? Dia

berada di tahanan,” ujarnya.

Tas jinjing warna hitam bersegel itu dititipkan Nazaruddin ke Menufandu sesaat setelah penangkapan dirinya di Cartagena, Kolombia, pada 7 Agustus lalu. Saat menggelar konferensi pers pertama, pascapemulangan Nazaruddin pada Sabtu (13/8), pimpinan KPK memamerkan sejumlah barang sitaan tim penyidik dari Nazaruddin. Yakni, antara lain, telepon seluler dan charger, flash disk, uang dolar, paspor, serta topi anyaman yang dipakai Nazaruddin saat diwawancara lewat Skype.

Belakangan, tim kuasa hukum Nazaruddin menuding telah terjadi penghilangan alat bukti dalam kasus kliennya

karena flash disk yang diambil dari tas Nazaruddin bukan flash disk bermerek Sandisk seperti yang pernah dipamerkannya di Skype, melainkan Sony. Adapun CD yang juga dipamerkan Nazaruddin tidak ditemukan.

Saat penyerahan tas, Menufandu mengungkapkan kondisi Nazaruddin memang tidak memungkinkan untuk meninggalkan tahanan. “Di situ yang berlaku hukum Kolombia dan dia tidak boleh keluar tanpa izin negara setempat.”

Selain Nazaruddin, Menufandu mengungkapkan, kuasa hukum Nazaruddin dari firma OC Kaligis & Associates juga tidak hadir dalam prosesi penyerahan tas hitam tersebut.

Amrun didakwa Di Pengadilan Tipikor, kemarin, jaksa KPK mendakwa mantan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) yang juga politikus Partai Demokrat, Amrun Daulay, bersalah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan sapi impor pada 2004-2006 lalu.

Amrun diduga telah menggelembungkan harga 6.000 unit mesin jahit senilai Rp19,5 miliar dan harga 4.615 unit mesin jahit lainnya dengan total harga Rp14,99 miliar. Jaksa menjerat Amrun dengan dua dakwaan yang bakal mengancamnya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. (SZ/*/Ant/P-3)

AHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan para pemohon, yakni Ugan Gandar dan Eko Wahyu dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) serta mantan pekerja PT Total E&P Indonesie, Rommel Antonius Ginting. Mereka adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam sidang itu pemohon meminta hakim menguji Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Pasal itu menyatakan selama putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja tetap melaksanakan hak dan kewajiban mereka.

Majelis hakim berpendapat pokok permohonan para pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. “Mengabulkan permohonan para pemohon,” kata ketua majelis hakim konstitusi, Mahfud MD, saat sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Dalam permohonannya, Ugan Gandar dan pemohon lain menilai frasa ‘belum ditetapkan’ berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan, (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ke pastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Frasa itu dianggap tidak memiliki penafsiran yang jelas dan tegas. Hal itu, menurut pemohon, dapat memunculkan

pertentangan apakah putusan dari PHI tersebut hanya sebatas pada tingkat kasasi atau peninjauan kasasi (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Karena itu, pemohon meminta pasal tersebut harus ditafsirkan secara jelas. “Dan selama putusan hakim belum berkekuatan hukum tetap, kewajiban pekerja adalah bekerja dan pengusaha membayarkan upah.”

Ugan memaparkan, dalam praktik di lapangan, ada yang berpendapat upah proses dibayar hanya enam bulan gaji. Ada juga yang menafsirkan upah proses dibayar hanya sampai putusan PHI dan upah proses dibayar hingga putusan MA.

Dan selama putusan hakim belum berkekuatan tetap, kewajiban pekerja adalah bekerja dan pengusaha membayarkan upah.”

Ugan Gandar Pemohon “Hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon,” ujar Presiden FSPPB tersebut.

Sengketa lahan Pada kesempatan berbeda, majelis hakim konstitusi juga mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 18/2004 tentang Perkebunan. Permohonan tersebut diajukan petani asal Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; serta Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara.

Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD menyatakan Pasal 21 beserta penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat

(2) UU Perkebunan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Kedua pasal itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Mahfud.

Sebelum putusan, hakim Achmad Sodiki memaparkan pandangan MK atas permohonan tersebut. Sodiki mengatakan masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangat beragam.

Karena itu, proses penyelesaiannya harus dilakukan dengan pertimbangan yang berbeda.

Yaitu dengan melihat batas wilayah penguasaan secara hukum adat dan daerah yang dikuasai langsung oleh negara. Atau dengan kata lain kependudukan tanah tersebut diraih melalui hukum adat.

Atas pertimbangan itu, lanjut dia, pengaturan tentang sanksi yang ada dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkebunan tidak tepat bila dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat.

Dalam Pasal 21 disebutkan bila setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan atau aset lain, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan.

Adapun Pasal 47 ayat (1) berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada rusaknya kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin atau tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda Rp5 miliar. (*/P-2) fardiansah @mediaindonesia.com

M EGAPOLITAN

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Suami Siri Melinda Didakwa Cuci Uang

LINTAS BERITA Sopir Metromini Jadi Tersangka POLRES Bogor Kota menetapkan Jaka Agustianto, 21, sopir bus Metromini U-23 jurusan Tanjung Priok-Cilincing sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan ibu dan anak di Jalan Manunggal, Kota Bogor, Minggu (18/9) pagi.

“Tersangka dijerat dengan Pasal 359 atau 360 KUHP yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia,” jelas Kasat Lantas Polres Bogor Kota AKP Lukman Syarief, kemarin.

Dari hasil pemeriksaan, kendaraan yang terguling tidak laik jalan karena ban gundul, rem blong, dan sopir tanpa SIM maupun STNK. “Para penumpang sudah mengingatkan supaya tidak meneruskan perjalanan. Beberapa kali Metromini berhenti di tol karena radiatornya bermasalah,” jelasnya.

Metromini mengangkut keluarga yang bermaksud menghadiri pernikahan di Bogor. Dalam peristiwa itu, dua penumpang tewas.

Jaka yang mengemudikan kendaraan juga kritis dan kini dirawat di RS Polri, Jakarta Timur. (DD/J-1)

Wajar jika suami diberi nafkah oleh istri.

Namun, apakah itu termasuk pencucian uang?

NESTY TRIOKA PAMUNGKAS

K

ASUS pencucian uang nasabah Citibank, kemarin, menghadapkan Ismail, 36, dan Andhika Gumilang, 22, sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ismail merupakan adik ipar Inong Malinda alias Melinda Dee yang didakwa menampung uang nasabah sekitar Rp21,4 miliar. Andhika selaku suami siri menggunakan uang hasil kejahatan tersebut.

Ismail menampung uang nasabah sejak Januari 2010 hingga Oktober 2010 sebanyak 51 kali transaksi. Melinda sendiri tercatat meraup uang nasabah sekitar Rp30 miliar.

Jaksa penuntut umum Helmi menyatakan Melinda menguasai uang milik orang lain dengan memalsukan tanda tangan nasabah Citygold di Citibank. Uang itu lantas ditransfer kepada Ismail. Ismail pun dijerat pasal pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Sebelumnya, Visca Lovitasari, istri Ismail, juga diadili

dengan tuduhan serupa, Rabu (14/9). Visca yang merupakan adik Melinda dituduh ikut menampung uang hasil kejahatan kakaknya.

Adapun Andhika Gumilang didakwa menggunakan uang hasil kejahatan. Model yang juga pemain sinetron itu setidaknya menerima dan menggunakan Rp331 juta uang hasil kejahatan Melinda sejak Januari hingga Maret 2011.

Andhika menikah dengan Melinda pertengahan Agustus 2009. “Terdakwa adalah suami siri Melinda Dee dan tinggal di Apartemen Capital, Pacific Place. Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap.”

Andhika mengetahui istri sirinya menjabat Senior Manager Relationship Citibank dengan penghasilan Rp60 juta/bulan.

Namun, uang yang mengalir ke rekening Andhika di BCA lebih daripada penghasilan sang istri.

Beli mobil Uang yang diterima Andhika kemudian dijadikan uang muka pembelian Honda CRV warna putih pelat nomor B 155 ETY. Selain itu, terdakwa

5

Korban Pemerkosaan Diminta Lapor KORBAN pelecehan maupun bentuk kejahatan lain di atas angkutan umum diminta supaya melapor ke polisi. “Apalagi korban pemerkosaan, kami berharap jangan ragu-ragu melapor karena kami punya unit khusus pelayanan perempuan dan anak (PPA),” jelas Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar, kemarin.

Korban pemerkosaan akan mendapatkan perlakuan khusus.

“Kami menjamin dari aspek publikasi. Sidangnya pun tertutup untuk umum,” lanjutnya dalam menyikapi dua kali peristiwa pemerkosaan yang dilakukan awak angkutan kota.

Pertama menimpa Livia Pavita Soelistyo, mahasiswa Bina Nusantara pada Agustus 2011. Selain diperkosa, korban juga dibunuh dan mayatnya dibuang ke wilayah Cisauk, Tangerang.

Kejadian kedua menimpa RS, seorang karyawati pada 1 September di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Ibu dua anak tersebut tidak dilukai. RS menolak melapor ke polisi karena menganggap peristiwa yang menimpanya aib keluarga. (*/J-1)

Delapan Rumah Dibongkar Penjahat menerima satu mobil Hummer H3 berpelat nomor B 18 DIK dari Melinda.

Selain menerima dan menggunakan uang hasil kejahatan, Andhika juga didakwa memalsukan identitas ketika mengajukan permohonan pembukaan rekening BCA Cabang Tebet Barat, Jakarta Selatan, pada 14 Desember 2010.

Andhika mendaftarkan diri atas nama Juan Ferrero kelahiran Medan, 18 November 1975.

Untuk memperjelas identitas terdakwa yang sebenarnya,

di awal persidangan, hakim Yonisman sempat menanyakan jati dirinya. “Nama saya Andhika, lahir 18 November 1988, pekerjaan wiraswasta,” jawab Andhika.

Terdakwa Andhika maupun Ismail dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, d, f UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Pengacara Andhika Gumi-

lang, Devi Waluyo, berpendapat hal wajar jika seorang istri memberikan uang dan barang mewah seperti mobil Hummer H3 kepada suaminya.

“Jangankan suami, pacar saja kadang kita kasih hadiah. Apakah itu termasuk pencucian uang,” katanya.

Ketika ditanyakan soal pemalsuan KTP yang dilakukan kliennya untuk menampung uang hasil pencucian, Devi enggan berkomentar. (J-1) nesty@mediaindonesia.com

KAWANAN penjahat merajalela di Kota Depok. Selama dua hari, 18-19 September, delapan rumah dibobol. Pelaku bersenjata tajam dan pistol mainan. Kerugian mencapai ratusan juta dalam bentuk uang tunai, emas, laptop, komputer, dan telepon seluler.

Kasus terakhir menimpa rumah Muhammad Syafiei Saidi, 46, warga Perumahan Telaga Jambu Blok A, Sawangan, Kota Depok, kemarin dini hari. Tiga pria ber-kupluk masuk ke rumah lewat belakang. Pelaku membawa kabur 3 laptop, 10 ponsel serta perhiasan emas.

Malam sebelumnya, empat rumah di Blok A juga dimasuki pencuri. Barang elektronik seperti laptop, emas, dan ponsel, dibawa kabur. Pada malam kejadian, pemilik rumah merasa cepat mengantuk dan kemudian tertidur lelap sehingga mereka tidak tahu pelaku menggerayangi rumah. Tiga lokasi lainnya juga tidak jauh dari kawasan itu. Kapolresta Depok Kombes Mulyadi Kaharni mengaku sedang memburu pelaku. (KG/J-1)

PT Sanex Steel Indonesia Didemo Lagi

MI/TRI HANDIYATNO

BERUNJUK RASA: Warga berunjuk rasa di depan PT Power Steel (sebelumnya PT Sanex Steel Indonesia) di Kawasan Millenium Industrial Estate Cikupa Tangerang, Banten, kemarin.

WARGA kembali mendatangi PT Sanex Steel Indonesia di Kawasan Milenium Industrial Steel, Jalan KH Syeh Nawawi, Desa Budimulya, Kacamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin.

Mereka meminta agar perusahaan peleburan baja tersebut tidak beroperasi karena telah mencemari lingkungan.

“Kami datang kembali ke perusahaan ini karena perusahaan ini bandel dan tetap beroperasi,” kata Wahyudin, Sekjen Laskar Merah Putih (LMP) Banten, di

sela unjuk rasa, kemarin.

Pihaknya menuntut perusahaan menghentikan operasi sebelum memperbaiki empat tungkunya yang telah mencemari lingkungan. Sebab, asap yang keluar dari empat tungku tersebut mengeluarkan limbah beracun sehingga membahayakan kesehatan warga.

“Sebenarnya pada 2006 silam perusahaan itu sempat ditutup atau dilarang beroperasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tapi entah kok bisa beroperasi kembali,” ujarnya.

Sebenarnya pada 2006 silam perusahaan itu sempat ditutup atau dilarang beroperasi oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Tapi entah kok bisa beroperasi kembali.”

Wahyudin Sekjen LMP Banten

Apabila perusahaan tersebut tetap memaksa untuk bisa beroperasi dan tidak mengindahkan desakan warga, kasus itu akan ditindaklanjuti ke ranah hukum. “Kalau sampai batas waktu tertentu mereka tetap beroperasi, kami akan laporkan ke Polres Kabupaten Tangerang,” tandasnya.

Termasuk bila ada orang dari dinas terkait di Kabupaten Tangerang yang menghalalkan perusahaan tersebut menjalankan usaha. “Kalau ada oknum di dinas terkait

mem-back-up pengoperasian perusahaan itu, tidak menutup kemungkinan untuk kami laporkan juga,” kata dia.

Setelah berorasi selama 30 menit, Wahyudin dan beberapa perwakilan dari Laskar Merah Putih diterima oleh perusahaan tersebut untuk bernegosiasi.

Namun, negosiasi menemui jalan buntu sehingga ia berjanji akan kembali berdemo dan melaporkan perusahaan tersebut ke Polres Kabupaten Tangerang jika masih tetap membandel.

(SM/J-2)

Menyimak Mantan Wali Kota Mengajar

D

I hadapan 2.000 lebih mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin, mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, tampil di atas podium menyampaikan kuliah perdana bertajuk Membangun Generasi Muda Inovatif yang Berkarakter.

Mengenakan blezer pernik hitam putih, wanita cantik berkacamata ini berbicara dengan suara lantang dan tegas mengingatkan pentingnya generasi muda menjadi generasi yang unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta memiliki moral dan akhlak yang baik.

Sylviana Murni merupakan wali kota pertama di Indonesia yang meraih gelar guru besar 20 Agustus 2009 lalu. Pada komunitasnya di

Betawi, ia termasuk orang kedua setelah Prof Yasmin Shahab yang meraih gelar akademik tertinggi dan bergengsi di dunia kampus.

Pada kuliah perdananya itu, tokoh wanita Betawi kelahiran Jakarta, 11 Oktober 1958 ini menyatakan mahasiswa jangan berkutat hanya beraktivitas di dalam kampus, tetapi harus aktif di luar kampus sehingga jiwa kreativitas pun terbangun.

“Selain itu, kuasailah teknologi karena dari situ peradaban akan terbangun.

Kalau bisa, mahasiswa harus lebih pintar dari dosen.

Dosen jangan tersinggung jika mahasiswanya lebih pintar karena itu merupakan cambuk baginya untuk mengembangkan diri,” tegas mantan None Betawi ini.

Menurut Sylvi, pemuda harus selalu progresif yang mau untuk berpikir

di luar ‘kebiasaan’ yang telah membudaya (think out the box). Tujuannya untuk menciptakan hal-hal baru yang berguna bagi kehidupan umat manusia. “Generasi muda harus mampu dan dapat berpikir kritis dalam menghadapi realitas sosial politik yang terjadi,” ujarnya.

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, kata dia, seorang pemuda yang kreatif dan inovatif harus memiliki kedisiplinan tinggi. Arti dari kata disiplin ialah ketepatan komitmen terhadap tugas dan pekerjaannya.

Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya.

“Ketepatan waktu dapat dibina dalam diri seseorang dengan berusaha menyelesaikan pekerjaan

sesuai dengan waktu yang direncanakan,” kata Sylvi.

Ia mengutip Surat Al Ashr tentang pentingnya tepat waktu dalam beraktivitas yang baik.

Sifat sering menunda pekerjaan, dengan berbagai macam alasan, menurut Sylvi, merupakan kendala yang dapat menghambat seseorang meraih keberhasilan. Jadi, tegas dia, generasi muda Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan khasanah keilmuan melalui kerja keras dan kegigihan.

“Hanya dengan kerja keras, ulet, dan gigih bangsa ini akan tumbuh menjadi bangsa besar dan mampu mengejar ketertinggalan, di semua aspek kehidupan, jadi generasi muda jangan pesimis,” tukas Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan DKI Jakarta ini.

(Syarief Oebaidillah/J-4)

DOK. UHAMKA

KULIAH PERDANA: Mantan Wali Kota Jakarta Pusat, Sylviana Murni, tampil di atas podium menyampaikan kuliah perdana bertajuk Membangun Generasi Muda Inovatif yang Berkarakter, di Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka), Pasar Rebo, Jakarta Timur, kemarin.

M EGAPOLITAN

6

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Pemprov DKI Akhirnya Hentikan Proyek Monorel

ANTARA/UJANG ZAELANI

BENTROK: Polisi menahan dorongan puluhan siswa SMAN 6 Jakarta saat terjadi bentrokan dengan wartawan yang tengah berunjuk rasa di depan Gedung SMAN 6 Jakarta, kemarin.

Siswa SMAN 6 Jakarta Bentrok dengan Wartawan Anak-anak itu tidak mengerti tugas wartawan.

Perang saja diliput wartawan.

RITA AYUNINGTYAS

B

ENTROKAN antara wartawan dan pelajar SMA Negeri 6 pecah di kawasan Bulungan, Blok M, Jakarta, kemarin.

Tawuran yang terjadi sekitar pukul 14.30 WIB itu sempat coba diredam oleh polisi dengan melepaskan tembakan ke udara sebanyak tiga kali.

Tercatat empat wartawan, termasuk fotografer Media Indonesia, Panca Syurkani, menjadi korban dari peristiwa bentrokan itu. Adapun dari pihak pelajar, satu siswa mengalami luka.

Tawuran baru dapat dihentikan sekitar pukul 15.00 WIB. Para pelajar kembali memasuki gedung sekolah, sedangkan kelompok wartawan berkumpul di Polres Metro Jakarta

Selatan.

Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugianto menduga ada pihak yang memprovokasi sehingga terjadi bentrok antara wartawan dan siswa SMAN 6. Padahal para wartawan baru saja melakukan pertemuan dengan pihak guru SMAN 6 untuk menuntaskan kasus pengeroyokan terhadap kamerawan Trans 7, Oktaviardi, saat meliput tawuran antara siswa SMAN 6 dan SMA 70, Jumat (16/9) lalu. Tak hanya dikeroyok, kaset rekaman berisi tawuran antarpelajar itu pun ikut dirampas.

Kedatangan para wartawan ke sekolah itu kemarin dalam rangka menuntut adanya penyelesaian terhadap kekerasan yang menimpa rekan mereka.

Namun bukannya mendapat-

kan jawaban yang baik, para siswa sekolah itu menyerang wartawan.

Akibat tawuran tersebut, beberapa wartawan terluka.

Antara lain, fotografer Seputar Indonesia Yudhistira, fotografer Media Indonesia Panca Syurkani, dan fotografer Kompas.com Banar Fil Ardi.

Budaya kekerasan Wakil Gubernur DKI Prijanto menduga tindakan siswa SMAN 6 itu disebabkan ketidaktahuan mereka terhadap kerja dan tugas wartawan.

Tugas dari pihak sekolahlah untuk memberitahukannya.

“Perang saja diliput oleh wartawan. Beri tahu peran dan fungsi media. Itu memang tugas media yang tidak boleh dimusuhi,” kata Prijanto di

Balai Kota DKI Jakarta.

Budaya kekerasan, lanjutnya, agaknya telah merasuk di SMA tersebut. Alumni dan senior seharusnya menghapus doktrin tersebut. “Kebrutalan itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto juga mengakui budaya kekerasan memang sudah kental di SMAN 6. Selama ini SMAN 6 dan SMAN 70 di kawasan Bulungan memang kerap kali dilaporkan terlibat tawuran. Guru-guru bahkan sudah melakukan pengawasan hingga pukul 18.00 agar para siswa tidak terlibat tawuran.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas menegaskan pelaku tawuran harus dipecat dan

PDAM Minta Kebocoran Air Ditekan KEBOCORAN air PT Aetra yang masih tinggi, yakni 47%, diakui PDAM Jaya menjadi batu sandungan dalam membicarakan kelanjutan renegosiasi kontrak kerja sama antara keduanya. Hingga saat ini keduanya belum menyepakati denda dan sanksi terkait kebocoran air atau non-revenue water (NRW).

Direktur PDAM Jakarta Mauritz Napitupulu mengatakan PDAM meminta kepada opera-

tor Aetra untuk menyepakati sanksi dan denda jika operator tersebut tidak mencapai target penurunan kebocoran air.

PDAM meminta angka kebocoran air maksimal 32%.

“Denda yang kami rekomendasikan sesuai dengan jumlah nilai setiap satu persennya, yakni maksimal Rp17 miliar,” jelasnya, kemarin.

Menurut Mauritz, pada perjanjian kerja sama sebelumnya, operator hanya dikenai sanksi

Rp80 juta untuk 1% target yang tidak tercapai. Sanksi tersebut, imbuhnya, tidak signifikan dan tidak memberikan efek jera. “Ada kecenderungan operator lebih memilih membayar denda daripada bekerja lebih keras untuk menekan kebocoran NRW,” ujarnya.

Coperate Secretary Manager PT Aetra Yosua Tobing mengatakan konsep denda NRW, perubahan rekening, dan perubahan nilai sanksi

putus kontrak tidak ada dalam masterplan nota kesepahaman (MoU) yang pernah disepakati oleh kedua belah pihak. “PDAM mintanya terlalu banyak, harusnya mereka kembali kepada MoU yang sebelumnya,” ujarnya.

Dalam masterplan sebelumnya hanya tercatat sejumlah perubahan, yakni dihapuskannya shortfall (utang PDAM) dan tidak ada lagi kenaikan harga air. (VB/J-2)

Pimpinan Trisakti Serahkan Bukti PIMPINAN Universitas Trisakti menyerahkan surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM ke Polda Metro Jaya. Surat itu untuk menguatkan laporan mereka bahwa Universitas Trisakti bukan aset yayasan.

“Kami mendapatkan pemberitahuan dari Mabes Polri bahwa laporan kami terhadap pengurus Yayasan Trisaktri telah ditindaklanjuti. Laporan kami telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk ditangani lebih lanjut. Untuk itu kami memberikan bukti baru kepada penyidik,” terang Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti, Advendi Simangunsong, kemarin.

Pimpinan Universitas Trisakti melaporkan pihak yayasan ke polisi karena menyebutkan pihak universitas menggu-

nakan surat palsu sehingga memenangi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Hal kedua yang dilaporkan karena disebutkan pimpinan Trisakti menghalangi pelaksanaan eksekusi.

Surat yang diserahkan ke Polda Metro Jaya merupakan tembusan dari Direktur Jenderal AHU Kemenkum dan HAM kepada Rektor Trisakti. Dirjen AHU dalam surat nomor AHU. AH.03.04-17 tertanggal 24 Juni 2011 mengirimkan surat kepada Sucipto SH selaku notaris pembuat akta Yayasan Trisakti bahwa pihaknya telah selesai melakukan penelaahan.

Hasilnya, menurut Dirjen AHU, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0281/U/1979 tentang Pembinaan, Pengelola, dan Penyelenggara Satuan Pendidikan Tinggi Universitas Trisakti ada-

DOK. PRIBADI

Advendi Simangunsong Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti lah Yayasan Trisakti merupakan keputusan yang cacat hukum dan substansi menyangkut aset tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Karena itu, Dirjen AHU Kemenkum dan HAM memerintahkan Yayasan Trisakti agar mengeluarkan Universitas Trisakti dari asetnya karena masih tercatat dalam daftar kekayaan negara eks asing/China pada Kementerian Keuangan.

“Surat Dirjen AHU ini sejalan dan menguatkan surat keputusan PN Jaktim No.34/ Pdt.G/2011/PN.Jak.Tim tanggal 22 Juni 2011,” jelas Advendi lagi.

Surat itu juga menyatakan bahwa keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 0281/U/1979 tertanggal 31 Desember 1979 telah kedaluwarsa, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan tetap.

Surat Dirjen AHU itu juga menjelaskan Universitas Trisakti adalah pembina, pengelola, dan penyelenggara satuan pendidikan tinggi Universitas Tisakti. “Jadi sama sekali tidak beralasan bila kami dituduh menggunakan bukti palsu dan menghalangi eksekusi.

Apa yang kami lakukan adalah untuk penegakan hukum atas aturan yang berlaku sah,” imbuhnya. (*/J-1)

diproses secara hukum. “Siapa pun pelakunya, anak pejabat atau jenderal, mesti diproses hukum. Seharusnya mereka ini memberi contoh yang baik, bukan memberi contoh yang buruk,” tandasnya.

Seorang siswa pemilik akun Twitter @Gilang_Perdanaa yang diduga menjadi salah satu pelaku pemukulan telah diadukan ke polisi. Dalam akunnya ia mengumbar pernyataan yang isinya kepuasan karena telah memukuli wartawan.

“Gilang dan kawan-kawan kita kenai Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal perusakan terhadap harta benda,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Budi Irawan.

(NY/Bay/VB/*/J-2) rita@mediaindonesia.com

SETELAH terkatung-katung selama 7 tahun, Pemprov DKI akhirnya memutuskan tidak akan melanjutkan pembangunan monorel di Kota Jakarta.

Pemprov DKI dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa perjanjian kontrak dan melakukan konsesi dengan PT Jakarta Monorail.

“Saya sangat ingin monorel ini supaya ada ketegasannya.

Karena itu, kami akan melakukan pengakhiran masa perjanjian terhadap konsesi dengan PT Jakarta Monorail,” ungkap Fauzi Bowo di Balai Kota DKI, Jakarta, kemarin.

Awalnya monorel direncanakan dibagi menjadi dua jalur, jalur hijau dan jalur biru.

Monorel jalur hijau sepanjang 14,2 kilometer akan melayani Semanggi-Kuningan. Jalur biru sepanjang 12,2 kilometer melayani Kampung MelayuCasablanca-Tanah Abang-Roxy.

Monorel diperkirakan dapat mengangkut 120 ribu orang per hari.

Proyek monorel dikerjakan PT Jakarta Monorail. Perusahaan tersebut akhirnya gagal membangun proyek monorel di Jakarta karena mundurnya Bank Pembangunan Islam, Dubai. Tiang-tiang untuk monorel yang sudah sempat terbangun kini dibiarkan mangkrak begitu saja, seperti kawasan Senayan dan Kuningan, Jakarta Selatan.

Penghentian proyek tersebut,

lanjut Fauzi, disebabkan besarnya permintaan pergantian dana investasi yang diminta perusahaan tersebut. “Mereka minta dana Rp600 miliar. Itu tidak bisa kita penuhi,” jelasnya.

Format pengakhiran perjanjian dengan PT Jakarta Monorail saat ini sedang dirundingkan dengan pengacara Pemprov DKI dan Biro Hukum DKI. Jika penyusunan format tersebut telah rampung, akan ditindaklanjuti dengan tahapan perjanjian lainnya untuk menyelesaikan perjanjian tersebut.

Mengenai penggantian biaya investasi terhadap PT Jakarta Monorail, Fauzi Bowo mengatakan pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). BPKP menyatakan ganti rugi dapat dibayarkan kepada investor monorel maksimal Rp204 miliar.

“Jumlah itu jauh lebih rendah daripada angka yang diajukan PT Jakarta Monorail sebesar Rp600 miliar,” jelasnya.

Dengan adanya penyelesaian masalah ini, imbuhnya, Pemprov DKI bisa melangkah lebih maju untuk mencari moda transportasi pengganti monorel. “Kita akan cari moda transportasi publik lainnya yang memiliki daya tampung angkut lebih banyak dan biaya pembangunannya tidak terlalu tinggi dari monorel sendiri,” tandasnya. (VB/J-2)

MI/ROMMY PUJIANTO

TERBENGKALAI: Tiang-tiang monorel yang terbengkalai di kawasan Senayan, beberapa waktu lalu. Pemprov DKI telah memutuskan untuk membatalkan proyek monorel dan akan membayar Rp204 miliar kepada PT Jakarta Monarail.

MDGs Masih Jauh dari

Harapan Diperlukan kerja keras untuk mencapai target tujuan pembangunan milenium, karena ada beberapa target yang masih jauh dari harapan.

AMALIA SUSANTI AHUN ini tujuan pembangunan milenium atau millennium development goals (MDGs) telah memasuki tahun ke-11. Itu berarti tenggat MDGs tinggal tersisa empat tahun lagi.

MDGs merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000.

Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.

Utusan Khusus Presiden untuk MDGs Nila Moeloek mengungkapkan, untuk mencapai delapan tujuan MDGs diperlukan kerja keras dan kerja sama dari beberapa pihak. Meski harus diakui dari segi target angka terdapat beberapa tujuan MDGs yang sudah tercapai berdasarkan laporan Bappenas 2010.

Misalnya tujuan pertama MDGs, yakni penanggulangan kemiskinan yang sudah dicapai dengan menggunakan ukuran pendapatan US$1 per hari per orang.

Namun, angka itu sebenarnya tidak relevan. Angka yang relevan adalah pendapatan US$1,5 per hari per orang.

Untuk tujuan MDGs kedua, yakni pendidikan dasar untuk semua telah tercapai, yakni dengan angka partisipasi murni (APM) sebesar 95,23% untuk tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiah. Begitu pula dengan tujuan ketiga, yaitu kesetaraan gender.

“Masih ada beberapa target MDGs yang belum tercapai seperti angka kematian ibu.

Saat ini angkanya mencapai 228 kematian per 100 ribu, seharusnya mencapai 102 kematian per 100 ribu. Hal itu berarti harus diturunkan lagi sebesar 3/4,” jelas Nila.

Begitu juga dengan target akses air bersih dan layak yang baru mencapai 50%.

“Serta angka penderita HIV dan AIDS yang masih tinggi, sedangkan penyakit menular seperti malaria sudah dapat diatasi,” kata Nila lagi.

Meski ada beberapa target yang masih jauh dari harapan, Nila optimistis pada 2015 target itu akan tercapai. Namun, pencapaiannya perlu kerja keras dan diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Sulitnya pencapaian beberapa tujuan MDGs, ditambahkan Nila, karena Indonesia memiliki penduduk yang heterogen serta akses geografi yang berbeda-beda. Seperti sulitnya pelayanan kesehatan, memperoleh informasi, serta kesadaran yang kurang terpenuhi di desa.

T

Diperlukan kerja sama Di sisi lain, pengamat MDGs dan Koordinator Nasional target MDGS UNDP 2007-2010 Ivan Hadar memandang untuk mempercepat pencapaian target MDGs diperlukan kerja sama antara pemerintah dan perusahaan swasta serta private sector.

“Sayangnya di Indonesia belum ada

kewajiban perusahaan swasta dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyelenggarakan corporate social responsibility (CSR). Di Indonesia sifatnya hanya sebagai volunter atau sukarela,” katanya.

Ivan mengatakan seharusnya terdapat undang-undang yang mengatur perusahaan yang berkecimpung di bidang tertentu memiliki kewajiban untuk menyerahkan sebagian keuntungannya dikembalikan lagi ke masyarakat melalui program CSR. Saat ini sejumlah negara sudah melakukan hal itu, seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Bahkan, kini ada beberapa negara yang telah melaksanakan corporate social accountability (CSA) yang lebih dari sekadar tanggung jawab perusahaan.

CSA merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan audit eksternal yang menghitung keuntungan perusahaan serta seberapa banyak perusahaan tersebut merusak atau tidak ramah lingkungan.

Masih ada beberapa target MDGs yang belum tercapai seperti angka kematian ibu.

Saat ini angkanya mencapai 228 kematian per 100 ribu, seharusnya mencapai 102 kematian per 100 ribu.”

Nila Moeloek Utusan Khusus Presiden untuk MDGs “Dengan melakukan CSA, perusahaan harus bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Hal itu menyebabkan lingkungan di sekitar perusahaan dapat pulih kembali dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan. Negara yang sudah menjalankan CSA di antaranya Brasil,” papar Ivan.

Namun terlepas dari hal itu, Ivan mengakui bila program CSR yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia disenergikan dengan target MDGs, tidak mustahil target MDGs dapat tercapai. Program CSR, tambah Ivan, tentunya juga menguntungkan perusahaan tersebut.

“Hasil dari CSR itu juga akan meningkatkan citra perusahaan. Mestinya bagi perusahaan yang berpikir jangka menengah dan panjang dapat meneruskan CSR sekaligus dapat membangun masyarakat ke depan,” ujarnya.

Ivan menegaskan, akan lebih baik lagi bila CSR yang dilakukan tidak hanya bersifat proyek, tetapi juga merencanakan program berkelanjutan atau pemberdayaan masyarakat agar menjadi mandiri. Masyarakat yang mandiri akan menjadi kuat. Itu secara otomatis akan meningkatkan perekonomian sehingga tujuan pembangunan milenium pun dapat tercapai. (S-1) amalias@mediaindonesia.com

DOK SARI HUSADA

MASIH TINGGI: Saat ini angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi, yakni 228 per 100 ribu.

S E L A S A , 2 0 S E P T E M B E R 2 011 ◆ H A L A M A N 7 ◆

8

MDGs

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Swasta Berperan Percepat Target Pemerintah bergandengan tangan dengan swasta dalam mewujudkan target tujuan pembangunan milenium.

AMALIA SUSANTI ERJA sama di antara tiga pilar diperlukan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium atau millennium development goals (MDGs). Ketiga pilar tersebut ialah pemerintah, masyarakat, dan private sector (sektor swasta) yang menjalankan sejumlah usaha, yang hasil akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.

Utusan Khusus Presiden untuk MDGs Nila guna mencapai Moeloek bahkan menegaskan g g

K

DOK SARI HUSADA ADA

PPENGHARGAAN UNTUK BIDAN: Penghargaan Srikandi Award P diberikan kepada para bidan tteladan yang telah ikut serta dalam mencapai tujuan pembangunan milenium, yakni menurunkan angka kkematian bayi dan balita, dan menurunkan angka kematian m ibu melahirkan.

tujuan MDGs yang perlu diperhatikan ialah sinergi dan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan private sector atau perusahaan swasta atau badan usaha milik negara. Pemerintah sebagai regulator seharusnya bergandengan tangan dengan swasta sebagai mediator dalam mewujudkan program dengan sistem berkelanjutan.

“Private sector dapat menjalankan program corporate social responsibility (CSR) yang berkelanjutan sehingga masyarakat terdidik dan terlatih menjadi mandiri. Apalagi Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong dan saling membantu. Saya optimistis bila tiga pilar bersinergi, akan tercapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan delapan target MDGs,” tandas Nila.

Salah satu contoh perusahaan swasta atau private sector yang dapat mempercepat pencapaian MDGs ialah Sari Husada. Setiap tahunnya Sari Husada menyelenggarakan Srikandi Award.

Penghargaan itu diberikan kepada para bidan yang telah memberikan sumbangsih untuk masyarakat sekitar mereka. Usaha yang mereka lakukan itu dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Upaya itu berarti membantu percepatan pencapaian sasaran MDGs. ba Senior Manager of Corporate Communication of Sari Husada Arif Mujahidin mengungkapkan o Srikandi Award memang ditujukan bagi para S bidan yang telah membuat proposal mengeb nai kesehatan ibu dan anak di daerah mereka n bekerja. Srikandi Award digelar sejak 2009 dan b ssejauh ini terdapat 600 proposal dari 18 provinsi di Indonesia. d “Salah satu peraih penghargaan Srikandi Award ialah bidan di daerah Gunung Kidul A yang memiliki kendala kelangkaan air di y daerahnya. Bidan tersebut kemudian mengajak d masyarakat untuk membuat sumur bor untuk m ssumber air masyarakat,” katanya.

Nutrisi untuk bangsa Arif menambahkan, Sari Husada di awal pendiriannya pada 1954 merupakan perusahaan

DOK. MI/TERESIA AAN MELIANA

yang peduli dan membantu mengatasi persoalan nutrisi di Indonesia, khususnya di Yogyakarta sebagai lokasi berdirinya Sari Husada yang banyak ditemukan kasus malnutrisi.

“Satu yang menjadi misi perusahaan ialah nutrisi untuk bangsa, terlebih untuk mendukung tujuan MDGs sasaran kesatu, yakni kemiskinan dan malnutrisi, tujuan keempat, menurunkan angka kematian anak, dan tujuan kelima, yaitu menurunkan angka kematian ibu,” jelas Arif.

Arif menambahkan, kepedulian perusahaan juga relevan dengan produk Sari Husada yang ditujukan untuk ibu dan anak yang bergizi dan berkualitas. Kesehatan manusia ditentukan sejak masih di dalam kandungan dan masalah gizi harus diperhatikan dari janin.

“Gizi terpenting harus diperhatikan dan dijaga saat 360 minggu pertama hidup manusia, yakni dari dalam kandungan hingga usia enam tahun. Bila masyarakat sehat, akan menjadi lebih produktif dan masyarakat yang produktif akan membuat perekonomian tumbuh. Jadi, semua akan terkena dampaknya,” kata Arif.

Sari Husada juga melaksanakan berbagai program yang mendukung tujuan MDGs seperti program edukasi Ayo Melek Gizi. Program itu merupakan program komprehensif untuk mengedukasi gizi para kader di berbagai tempat pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

Edukasi itu penting bagi ibu hamil agar mendapat nutrisi sempurna bagi bayi yang dikandung dan juga bagi si ibu.

Ada juga warung anak sehat yang merupakan tempat jajanan anak yang memperhatikan kebutuhan gizi. Warung anak sehat berupa warung permanen atau kios. “Pemilik warung dibekali dengan pendidikan gizi dan dilengkapi dengan educational tools, serta makanan yang diseleksi para ahli gizi. Ke depannya diharapkan warung anak sehat akan mengubah perilaku jajan tidak sehat,” tutup Arif. (S-1) amalias@mediaindonesia.com

MDGs

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

9

NUTRISI LINTAS GENERASI Berawal dari inisiatif pemerintah Indonesia & PBB untuk menangani masalah malnutrisi, pada tahun 1954 lahirlah NV Saridele sebagai cikal bakal Sari Husada.

Selain menghasilkan produk nutrisi, Sari Husada juga turut berkiprah dalam program edukasi gizi. Program sosial berkelanjutan dirancang untuk membantu percepatan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) terutama untuk mengurangi angka malnutrisi, angka kematian anak, serta untuk meningkatkan kesehatan ibu.

Program 'AYO MELEK GIZI!' mengajar ibu pengetahuan tentang nutrisi tepat bagi keluarga

Menyediakan akses informasi dan makanan sehat melalui pengembangan 'WARUNG ANAK SEHAT'.

“57 tahun telah berlalu, namun misi ‘Nutrisi untuk Bangsa’ tetap dipegang teguh hingga saat ini.”

Memberikan penghargaan SRIKANDI AWARD kepada bidan sebagai agen perubahan di bidang peningkatan gizi dan kesehatan atas jasa sosial mereka kepada masyarakat.

S

elama lebih dari lima dasawarsa, Sari Husada turut berkontribusi dalam upaya peningkatan gizi anak Indonesia melalui penyediaan produk nutrisi yang berkualitas dan dipasarkan di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.

“Program sosial Sari Husada telah menyentuh ratusan ribu ibu dan anak di 18 propinsi di Indonesia.”

Produk nutrisi Sari Husada dihasilkan di dua pabrik modern yang berlokasi di Yogyakarta dan Klaten. Berbagai inovasi terlahir melalui dukungan fasilitas pengembangan yang canggih serta kerjasama riset lintas negara.

Inisiatif sosial Sari Husada telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak diantaranya penghargaan MDGs Award dari UNDP dan Metro TV, Platinum Award for CSR Best Practices dari Menkokesra & CFCD, serta beberapa MDGs Award dari UNDP dan Metro TV penghargaan lainnya.

Social & Environmental “Dan Innov” Award dari Danone Group

Sustainability Reporting Award dari NCSR

Platinum Award for CSR Best Practices dari Menkokesra Kategori MDGs 5 “Meningkatkan Kesehatan Ibu”

Silver Award for CSR Best Practices dari Menkokesra Kategori MDGs 4 “Mengurangi Angka Kematian Anak”

Social Entrepreneurship Achievement dari Majalah SWA

10

N USANTARA

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Bengkalis dan NTT Kekurangan Dokter Spesialis

Pelaku Kerusuhan Purwakarta belum Ditangkap SATU hari setelah kasus perusakan patung-patung kota di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terjadi, polisi belum menangkap dan menetapkan satu pun tersangka. Kepala Polres Purwakarta Ajun Komisaris Besar Bahtiar Ujang Purnama mengaku pihaknya masih mengembangkan penyelidikan.

“Kami masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi,” ujar Kapolres, saat dihubungi, kemarin.

Perusakan patung terjadi Minggu (18/9). Massa mengamuk setelah menghadiri acara istigasah di Masjid Agung Purwakarta. Empat patung dirusak, yakni patung Gatot Kaca, Semar, Dharma Kusumah, dan Bima.

Polisi mampu mencegah massa saat hendak merusak patung Kresna dan Kiansantang.

Massa menuding pembangunan patung adalah penghamburan uang rakyat. Bahkan, Ustaz Toto Taufik yang berbicara dalam acara itu menilai patung itu sebagai berhala.

Rusaknya aset pemerintah kabupaten itu membuat kalangan DPRD Purwakarta berang.

Fraksi PKB, Golkar, PDIP, dan PPP kompak mengutuk kasus tersebut. “Dewan akan memanggil Bupati Dedi Mulyadi dan ka-

polres. Kami minta perusakan ini diusut tuntas. Pelakunya harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” tandas Ketua Fraksi PKB, Hidayat.

Kapolres Purwakarta menyatakan siap memenuhi undangan DPRD. “Saya akan menjelaskan kronologi peristiwa tersebut.”

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi membantah pembangunan patung adalah penghamburan dana negara. Ia mengatakan pendirian patung merupakan bagian dari penataan kota.

“Wayang mengajarkan kearifan dalam sistem pendidikan kita. Karakter wayang juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di Purwakarta.”

Dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan patung dipermasalahkan oleh sejumlah kelompok dan ormas. Di Kota Harapan Indah, Bekasi, Juni lalu, patung Tiga Mojang terpaksa dibongkar pemerintah kota karena diprotes aktivis ormas.

Setahun sebelumnya, massa ormas turun ke jalan menuntut pembongkaran patung Amitabha di Wihara Tri Ratna, Kota Tanjungbalai, Sumatra Utara.

Sebelum kasus perusakan patung, kerusuhan rasial juga terjadi di Purwakarta pada November 1995. (EM/N-2)

SPBU Rantau Prapat Meledak, 3 Tewas KORBAN tewas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nomor 14.214.280 di Jalan Sisingamangaraja, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara (Sumut), yang meledak pada Minggu (18/9), menjadi tiga orang.

Korban tewas ialah Sudarno, 31, yang tewas di tempat ketika kejadian, kemudian Andika, 22, tewas setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Rantau Prapat. Seorang lagi, Legiman, tewas setelah mendapat perawatan di RSU Rantau Prapat, kemarin.

Ledakan itu juga melukai tujuh orang lainnya. Kemarin, mereka masih mendapat perawatan serius di rumah sakit. Korban terluka ialah Risma, Ida Mariani, Ridho Sukamto, Syahrian, Apri, Devi Andriani, dan Siti Safira.

Dugaan sementara ledakkan berasal dari percikan api yang berada di tabung minyak bawah

tanah milik SPBU tersebut. Kemudian menyambar ke tujuh pompa minyak hingga terjadi ledakan dan menghancurkan SPBU dan tabung gas elpiji yang berada di lokasi tersebut.

Mandor SPBU itu, Sugianto, mengakui, ledakan berasal dari lantai bawah.

Dahsyatnya ledakannya menyebabkan lantai SPBU hancur.

Kemudian ia melihat beberapa orang yang berada di lokasi bergelimpangan tak sadarkan diri. ‘’Dalam waktu yang bersamaan api langsung menyambar pompa pengisian BBM dan tiga unit mobil serta satu unit rumah warga yang berada di belakang SPBU terbakar,’’ ujarnya, kemarin.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Labuhan Batu, AKP Tito Hutaurukk, mengatakan belum mengetahui penyebab pasti ledakan di SPBU. (YN/N-1)

ANTARA/YUSRAN UCCANG

SELAMATKAN KORBAN: Anggota tim penyelamat berusaha mengevakuasi korban kecelakaan pada perlombaan Indonesian Fire and Rescue Challenge (IFRC) Ke-14 di Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur, kemarin. IFRC diikuti 14 perusahaan tambang se-Indonesia dan berlangsung hingga 26 September 2011.

KONDISI semburan lumpur di Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, makin memprihatinkan karena volumenya menunjukkan tren peningkatan beberapa hari terakhir.

Bahkan lumpur panas kini mengalir ke arah barat dan mengancam jalur kereta api dan Jalan Raya Porong.

Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah menetapkan kondisi tanggul dalam status siaga satu sejak Sabtu (17/9). Warga pun dilarang mendekati tanggul.

Status siaga diberlakukan karena kondisi endapan lumpur makin memprihatinkan.

Volume endapan lumpur yang mencapai lebih dari 13 juta meter kubik menekan

ANTARA/OKY LUKMANSYAH

CABAI RUSAK: Petani memetik cabai yang rusak dan kering di Desa Pesantunan, Brebes, Jawa Tengah, kemarin. Ratusan hektare tanaman cabai rusak dan petani mengalami gagal panen dengan kerugian puluhan juta rupiah akibat kemarau.

Dana Miliaran Rupiah untuk Air Bersih Sekalipun berlangsung hampir setiap tahun, mengatasi kekeringan ternyata bukan perkara mudah. Pemerintah dan warga harus menguras dana yang tidak sedikit untuk pengadaan air.

BAGUS SURYO

D

ISTRIBUSI air bersih menjadi solusi terdekat untuk mengatasi dampak kekeringan. Dana miliaran rupiah pun sudah dan akan dikucurkan pemerintah daerah guna membiayai upaya tersebut.

Di Jawa Timur, misalnya, pemerintah provinsi menyerahkan bantuan untuk korban kekeringan di 20 kabupaten dan kota.

Bentuknya berupa air bersih, tandon air, dan jeriken.

Upaya itu menguras dana APBD hingga Rp13 miliar, yang disalurkan untuk tiga bulan.

Sampai kemarin, dana yang sudah terpakai mencapai Rp5 miliar.

“Bantuan diserahkan secara berkala ke desa-desa yang dilanda kekeringan. Setiap desa mendapat 20 ribu liter air bersih per hari, dua tandon air dan 20 jeriken,” ungkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Jawa Timur Siswanto di Malang, kemarin.

Di provinsi itu, bantuan senilai Rp10 miliar juga dikucurkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sama seperti bantuan dari pemprov, bentuknya juga pasokan air bersih, tandon air, dan jeriken. “Dana yang sudah

terpakai mencapai Rp2,5 miliar,” sambung Siswanto, lagi.

Di Temanggung, Jawa Tengah, distribusi air bersih untuk Desa Rowo dan Tlogopucang, Kecamatan Kandangan, sempat dihentikan saat Lebaran lalu karena kekurangan dana. Kemarin, air bersih kembali didatangkan untuk membantu warga.

Ratusan warga menyambut kedatangan truk tangki dengan sukacita. “Sebelum ada bantuan, kami harus menempuh jarak yang sangat jauh dengan berjalan kaki untuk mendapat air bersih,” kata Ari, 36, warga Tlogopucang.

Dengan kucuran dana tambahan itu, pemkab bisa mendistribusikan 200 tangki air bersih ke dua desa tersebut. Sebelum Lebaran, dua desa itu telah mendapat pengedropan air bersih sebanyak 150 tangki.

“Dampak kekeringan di Temanggung sudah meluas ke 15 desa di enam kecamatan,” kata Kasi Perlindungan Masyarakat Temanggung Eko Suprapto.

Masa darurat Di Gunung Kidul, DI Yogyakarta, pemerintah kabupaten menetapkan masa darurat krisis air sejak Juni lalu. Kemarin, kebijakan itu diperpanjang lagi hingga akhir November.

“Dari 18 kecamatan yang ada, 14 mengalami dampak kekeringan. Masa darurat diperpanjang karena belum ada hujan dan kebutuhan air terus meningkat,” kata juru bicara Dinas Sosial Gunung Kidul Irfan Ratnadi.

Distribusi air harus dilakukan pemkab untuk 179 pedukuhan.

Setiap dukuh mendapat kucuran 5.000 liter air bersih. Kegiatan itu sudah menghabiskan dana Rp289 juta dari total anggaran tersisa Rp457 juta.

Tanpa menunggu bantuan pemerintah, ribuan petani di da taran tinggi Dieng, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, berupaya sendiri mengatasi kekeringan. Dengan bergotong royong mereka menyedot air dari tiga telaga untuk menyelamatkan lahan kentang.

Dari Telaga Warna, Telaga Merdada, dan Telaga Balekambang, para petani mengalirkan air ke ladang yang berjarak 400 meter-3 kilometer. “Cara ini sudah biasa kami lakukan,” kata Alip, 39, petani di Desa Dieng Kulon.

Petani lain, Kaswan, 45, mengaku harus menyiapkan paralon dan selang sepanjang 1 km. “Setiap hari, saya membeli 15 liter solar untuk mengairi lahan seluas 0,5 hektare.”

Lahan kentang berada di tiga desa dengan luas total seki-

tar 5.000 hektare. Petani harus mengeluarkan dana Rp200 ribu untuk mengairi areal tanaman seluas 0,5 hektare. Yang tidak punya dana terpaksa tidak bertanam untuk sementara.

Dampak kekeringan tidak hanya melanda warga. Ratusan kera di hutan sekitar Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah, juga ikut merasakannya. Solusi terdekat bagi mereka ialah turun gunung untuk mencari makanan. Biasanya, sasaran mereka ialah permukiman, sawah, dan kebun warga. Tahun ini, incaran bertambah lagi dengan makanan milik pedagang di sekitar objek wisata Masjid Saka Tunggal, Cikakak. “Mereka mengambil mi instan dan kacang,” kata Karsini, 45, pedagang.

Saat kebanyakan petani menderita, tidak demikian dengan sekelompok kaum marhaen di pesisir Kulonprogo, DI Yogyakarta. Petani di atas lahan pasir itu tetap bisa panen sekalipun sudah lama tidak mendapat air hujan. “Lahan kami tidak butuh banyak air. Semakin kering makin baik,” kata Widodo, petani pesisir. (LD/TS/FU/ES/ PO/N-2) bagussuryo @mediaindonesia.com

Semburan Lumpur Ganggu Lalu Lintas KA tanggul terluar sehingga rawan jebol. Apalagi ketinggian endapan lumpur mencapai 15 meter, sementara ketinggian tanggul hanya 11 meter.

Volume semburan lumpur masih fluktuatif antara 10 ribu dan 15 ribu meter kubik per hari. Namun, beberapa hari terakhir ini volume semburan justru cenderung meningkat. ‘’Berapa pasti volume semburan, kami mengalami kesulitan mengukurnya karena alat yang kami pasang di beberapa pintu, sinyalnya berubahubah,’’ kata Riko Aditya, petugas BPLS, kemarin.

Terbukti aliran lumpur pa-

nas itu saat ini mulai mengalir menuju barat. Artinya, aliran mendekati jalur kereta api dan Jalan Raya Porong. Saat di sekitar pusat semburan, su hu lumpur bisa mencapai 100 derajat celsius, sedangkan saat mendekati tanggul masih bisa mencapai 30-50 derajat celsius.

BPLS saat ini masih terus menguatkan tanggul. Ironisnya tanggul terluar yang batas aman peninggiannya sebenarnya 11 meter, kini ditambah lagi menjadi 12 meter.

Walau status siaga satu sudah diberlakukan, ternyata masih terlihat warga berda-

MENGANCAM: Warga berjalan di tanggul sekitar pusat semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Lumpur kini mengalir ke arah barat dan mengancam jalur kereta api serta Jalan Raya Porong.

MI/HERI SUSETYO

PEMERINTAH Kabupaten Bengkalis, Riau, menawarkan tunjangan dokter spesialis Rp23 juta per bulan untuk menanggulangi kekurangan tenaga medis di daerah kaya minyak bumi itu.

“Dokter spesialis dapat tunjangan Rp23 juta per bulan belum termasuk gaji,” kata Kepala Dinas Kesehatan Bengkalis, Zulfan Heri, kemarin.

Menurut dia, hingga kini di Bengkalis baru ada delapan dokter spesialis. Mereka dibagi untuk bertugas di RSUD Bengkalis dan RSUD Duri.

Idealnya, lanjut Zulfan, jumlah dokter spesialis di satu rumah sakit daerah minimal delapan orang. Dokter spesialis tersebut untuk kebutuhan umum seperti spesialis anak, penyakit dalam, dan spesialis bedah.

Namun, ia mengatakan dokter spesialis yang berminat untuk mengabdi di Bengkalis sedikit meski pemerintah daerah memberikan tunjangan yang cukup besar. “Tahun lalu kami membuka lowongan pegawai negeri untuk dokter spesialis, tapi tak ada satu pun pendaftar,” katanya.

Penyebab kurangnya minat dokter spesialis, menurut dia, adalah lokasi Bengkalis yang cukup jauh dan kondisi geografisnya yang merupakan kepulauan.

Dokter spesialis dapat tunjangan Rp23 juta per bulan belum termasuk gaji.”

“Karena bisnis kesehatan seperti dokter yang membuka praktik sendiri di Bengkalis masih sepi,” katanya.

Karena sepi peminat, lanjutnya, pemerintah daerah masih mempertimbangkan keperluan untuk membuka lowongan dokter spesialis pada penerimaan PNS tahun ini. Menurut dia, pemerintah daerah mungkin lebih memilih untuk menghasilkan sendiri dokter spesialis dengan cara memberi beasiswa kepada dokter umum yang berprestasi.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon Foenay mengatakan provinsi itu masih membutuhkan tenaga kesehatan untuk melayani lebih dari 4 juta jiwa penduduk yang menyebar di 44 dari 566 pulau yang ada.

“Minimnya tenaga medis ini ikut memengaruhi tingkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” katanya di Kupang, kemarin.

Ia mengatakan hingga akhir 2010, NTT hanya memiliki 53 tenaga dokter spesialis dari idealnya 100 orang dan dokter umum sekitar 400 orang lebih, dari idealnya sekitar 900 orang lebih.

Menurut dia, kekurangan dan keterbatasan tenaga dokter, perawat, dan bidan ini ditambah lagi dengan keterbatasan fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan.

Itu berdampak besar terhadap pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat.

(Ant/N-1)

tangan menuju tanggul di Kelurahan Siring, Kecamatan Porong. Petugas keamanan yang jumlahnya terbatas kesulitan mengatasi warga yang nekat mendekati tanggul.

Terkait dengan hal itu, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya membatasi kecepatan kereta api yang melintasi kawasan itu. ‘’Dari hasil laporan yang diterima PT KAI Daop VIII, kondisi rel masih aman untuk dilewati. Namun untuk menjaga kemungkinan terburuk, seluruh kereta api yang lewat dibatasi kecepatannya hanya 20 kilometer per jam,’’ kata Humas PT KAI Daop VIII Surabaya, Sri Winarno, di Surabaya, kemarin.

(HS/FL/N-1)

T ANAH AIR

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

11

DARI PULAU KE PULAU Diare di Kutai Timur Jangkiti 496 Orang DALAM sebulan terakhir, penderita diare di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, mencapai 496 orang. Jumlah itu dipastikan bakal meningkat karena belum seluruh laporan masuk dari delapan puskesmas di daerah tersebut.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur Marten Luther kepada Media Indonesia, kemarin. Marten mengatakan penderita diare di Puskesmas Teluk Lingga tercatat 173 orang, Puskesmas Sepato Bengalon 82 orang, dan Puskesmas Rantau Pulung sebanyak 32 orang.

Penyebabnya, ungkap Marten, cuaca yang tidak menentu dalam beberapa pekan terakhir dan kondisi air sungai di musim kemarau, sanitasi lingkungan, dan kesehatan makanan yang dikonsumsi masyarakat. (SY/N-4)

Diimingi Jajan, Puluhan Bocah Disodomi PEMUDA yang berprofesi sebagai tukang servis elektronik menyodomi puluhan bocah sekolah dasar (SD) di Cirebon, Jawa Barat. Pelaku mengiming-imingi korbannya uang Rp4.000 untuk jajan.

Dari informasi yang dihimpun, pelaku bernama Wiwid, 34, warga Pesisir, Kota Cirebon, ditangkap jajaran Polsek Utara Barat. Pelaku ditangkap setelah salah satu orangtua korban melaporkannya ke polisi.

“Wiwid melakukan tindakan seks menyimpang dengan iming-iming uang untuk jajan,” kata Kapolsek Utara Barat Kompol Suparman, kemarin.

Pelaku kerap nongkrong di depan salah satu SD di Kota Cirebon.

Setelah mendapatkan calon korban, ia merayu anak itu untuk mau diajak jalan-jalan dengan iming-iming uang jajan sebesar Rp4.000.

Pelaku mengaku bahwa pada umur 14 tahun pernah disodomi.

“Sejak itu saya lebih tertarik dengan lelaki, terutama anak kecil,” katanya. (UL/N-4) ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

SISWA YANG TERSISA: Siswa belajar di SD Negeri Inpres 1 Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin. SD negeri yang telah rusak bertahun-tahun tersebut tetap melaksanakan

Dibatalkan Sepihak, Lion Air Digugat

proses belajar-mengajar meskipun hanya mempunyai 10 murid dengan satu ruangan yang dibagi dua.

10.20 Wita

Denpasar, Bali

Gubernur Minta Dua Desa Dibubarkan MI/M IRFAN

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan menggugat maskapai Lion Air yang menjadi pemilik usaha Wings Air. Hal itu karena tiga anggota Bawaslu yang akan terbang dengan Wings Air jurusan Makassar, Sulsel ke Mamuju, Sulbar dilarang terbang secara sepihak.

Padahal mereka telah memiliki tiket dan boarding pass.

“Kami akan gugat Lion Air, tiket dan boarding pass sudah kami miliki, tapi kami dilarang naik sehingga acara sosialisasi pengawasan pilgub tertunda,” tegas Ketua Bawaslu, Bambang Eka di Mamuju, kemarin.

Wirdyaningsih, salah satu anggota Bawaslu yang gagal berangkat, mengatakan mereka tertahan tidak bisa naik pesawat saat tengah antre di gate 5 Bandara Sultan Hasandudin Makassar, Sulsel. Alasannya pesawat sudah penuh penumpang.

Hingga berita ini diturunkan, Lion Air maupun Wings Air tidak bisa dimintai klarifikasi. (FH/N-4)

GUBERNUR Bali Made Mangku Pastika menginginkan agar dua desa yang berkonflik di Kabupaten Klungkung, yakni Desa Kemoning dan Desa Budaga, dibubarkan.

Cara tersebut merupakan cara terbaik dalam penanganan konflik di dua desa tersebut. Hal itu disampaikan Made Mangku Pastika saat rapat paripurna dengan DPRD Provinsi Bali, kemarin.

Mantan Kapolda Bali itu juga membenarkan tindakan aparat yang memberondong warga dengan peluru tajam.

Menurut dia, tembakan dengan peluru karet hanya untuk mencegah kerusuhan meluas.

11.00 WIT

‘’Tindakan tegas dan keras harus dilakukan untuk mencegah konflik yang lebih luas,’’ ujar Pastika.

Namun kalangan DPRD Bali menilai tindakan aparat kepolisian melebihi batas kewenangan.

Dalam rapat paripurna tersebut, Pastika diberondong pertanyaan seputar konflik di Klungkung, yang menewaskan 1 orang dan melukai 30 orang lainnya.

Pastika membenarkan jika korban luka itu akibat berondongan peluru aparat. Namun, ia belum memastikan apakah korban tewas akibat berondongan peluru aparat atau sebab lain. ‘’Puluhan korban luka-luka

Hariadi Kabid Humas Polda Bali itu karena terkena peluru karet dari pihak aparat. Namun semua perlu diketahui, tindakan keras tersebut terpaksa harus dilakukan untuk mencegah konflik yang lebih luas,’’ tegas Pastika.

Dia menambahkan, korban tewas bernama Ketut Ariaka masih dalam penyelidikan aparat.

12.10 WIB

Maluku, Ambon

Pesta Teluk Ambon Tetap Digelar P DI tengah suasana pascakonfliik massa di Ambon, Maluku, pekan lalu, Dinas Kebudayaan pe dan Pariwisata Maluku tetap da menggelar Pesta Teluk Ambon. m Kegiatan yang akan berlangsung Ke 30 September-1 Oktober itu sekaligus untuk menunjukkan se situasi Kota Ambon yang aman sit dan layak dikunjungi. da Kegiatan tersebut juga bagian dari agenda tahunan Dinas da Kebudayaan dan Pariwisata Ke Maluku, dan bertujuan memproM mosikan pariwisata Kota Ambon m ke dunia luar. ‘’Pesta Teluk Ambon tetap digelar seperti jadwal semula, di meski ada peristiwa bentrokan m antarwarga sebelumnya. Ini an merupakan acara yang sudah m masuk kalender tetap pariwisata. m Jadi, tidak ada masalah dengan Jad

Semua sudah sesuai prosedur.

Kami sudah memberikan tembakan peringatan.”

konflik kemarin,’’ jelas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Maluku Florence Sahusilawane kepada Media Indonesia, kemarin.

Florence menambahkan, Pesta Teluk Ambon ini bisa mendongkrak jumlah wisatawan, baik lokal maupun asing ke Maluku.

Pesta Teluk Ambon akan diisi dengan perlombaan renang estafet Poka-Galala, memancing, dayung perahu tradisional untuk perempuan, arumbai manggurebe, dan lomba perahu hias.

Di samping itu, beberapa tempat yang menjadi destinasi wisatawan ialah wisata bawah laut di Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, kemudian Negeri Hukurila, Kecamatan Leitumut Selatan, serta Benteng Victoria di Pantai Mardika. (HJ/N-3)

Bojonegoro

Dua Kasiyem Menangis saat Disidang DUA Kasiyem, terdakwa joki napi tahap kedua, menangis saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro, Jawa Timur, kemarin. Keduanya mengaku menyesal atas kasus yang menimpa mereka.

Kedua terdakwa tersebut adalah Kasiyem, terpidana penyelewengan pupuk bersubsidi.

Kemudian Karni, warga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, yang berperan menggantikan Kasiyem (Kasiyem palsu).

Sidang yang dipimpin hakim ketua Nyoman Wiguna dan jaksa penuntut Ali Munip itu mengagendakan pemeriksaan saksi. Dari hasil pemeriksaan, kedua terdakwa menyesal atas perbuatan mereka.

Mereka juga tidak menyangka kasus itu bakal diketahui umum dan masuk ke pengadilan. ‘’Saya tidak menyangka bakal seperti ini Pak Hakim,’’ ungkap Karni dalam persidangan.

Dalam sidang ini, pengadilan menghadirkan Sri Wahyuningsih alias Yayuk, tetangga Kasiyem yang memergoki Karni menggantikan Kasiyem di penjara. Kasus itu merebak pada 27 Desember 2010. (YK/N-3)

Kabid Humas Polda Bali Kombes Hariadi membenarkan aparatnya memuntahkan peluru karet, bukan peluru tajam. ‘’Semua sudah sesuai prosedur.

Kami sudah memberikan tembakan peringatan,’’ jelasnya.

Pihaknya masih menyelidiki penyebab kematian Ketut Ariaka, yang ikut dalam kerusuhan desa. Kerusuhan di Klungkung terjadi pada Sabtu (17/9) dengan melibatkan dua desa, yakni Desa Budaga dan Desa Kemoning.

Warga di dua desa bertetangga tersebut terlibat konflik perebutan tapal batas desa.

Pascakonflik, warga di dua desa tersebut sudah kembali beraktivitas. Namun polisi masih

13.40 WIB

berjaga-jaga.

Ketidaksepahaman mengenai batas wilayah menyebabkan warga dua desa marah. Dalam bentrokan tersebut, kedua kubu membawa senjata tajam dari berbagai jenis. Warga juga melengkapi persenjataan dengan batu.

Setelah polisi mengeluarkan tembakan berkali-kali untuk meredakan konflik, barulah tawuran mereda. Polisi kemudian menyita seluruh senjata dan batu yang dipakai untuk tawuran.

Tindakan aparat ini, seperti dikatakan Pastika, apabila tidak ada tembakan, korban tewas bisa lebih dari satu. (OL/N-3)

Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam

LIPI Berhasil Semai Bunga Bangkai

ANTARA

BUNGA bangkai (Amorphophallus titanium) hasil penyemaian dari biji induk (generatif), saat ini tumbuh di Kebun Raya CibodasLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (KRC-LIPI), Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pertumbuhan bunga bangkai ini merupakan pertama kalinya dari hasil perbanyakan biji.

Saat ini tinggi bunga bangkai mencapai 2,8 meter. Bunga bangkai itu diprediksi akan mekar sempurna akhir September ini, dengan ketinggian diperkirakan mencapai 2,9 meter-3 meter.

Pengawas Taman Tematik KRC-LIPI Herdi Supriadi mengatakan tumbuhnya bunga bangkai dari hasil perbanyakan biji sangat menarik dan istimewa.

Bunga bangkai yang dikembangkan LIPI saat ini berasal dari induk hasil kegiatan eksplorasi flora di Sungai Manau, kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Sumatra Barat, pada 2000. ‘’Saat pengambilan material induknya memang dalam kondisi stadium pemasakan buah, yang berbentuk kapsul yang memenuhi tongkolnya dengan warna merah muda,’’ kata Herdi saat ditemui di KRC-LIPI, kemarin.

Pertama kali biji bunga ditanam 8 Mei 2003, dan tunas perbunga an muncul pertengahan Juli 2011. Tumbuhnya bunga bangkai hasil penyemaian ini sudah melalui tiga kali fase, yakni pohon, istirahat, dan berbunga. (BK/N-3)

MI/ADAM DWI

114.37 Wita

Denpasar, Bali

Orang Utan Idap Down Syndrome O CE CENTRE for Orangutan Protection (COP) Area Kalimantan tio Timur dan BKSDA setempat Ti menemukan satu dari tiga m orang utan yang dievakuasi or dari Muara Wahau, Kaltim, da mengalami down syndrome atau m keterbelakangan mental. ke Tiga orang utan tersebut ditemukan pada 13 September di lalu. lal Menurut keterangan koordinator COP Area Manager Kalna

tim, Fian Khairunnisa, kemarin, tiga orang utan itu dalam kondisi tidak sehat.

Dari tiga orang utan, salah satunya memiliki kepala kecil dan wajah mirip penderita keterbelakangan mental. Untuk memastikannya, COP mengirimkan foto orang utan tersebut ke ahli primata di Perth, Australia. ‘’Jawabannya positif orang utan itu menderita down syn-

drome melihat dari ciri-ciri fisik,’’ kata Fian, di Denpasar, Bali kemarin.

Orang utan yang diyakini mengalami keterbelakangan mental masih berusia sekitar 3 tahun. Selama ini belum pernah ada laporan adanya orang utan yang menderita keterbelakangan mental. Saat ini orang utan tersebut dalam perawatan BKSDA Tenggarong.

(OL/N-3) MI/GINO F HADIE

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

mempunyai kekuatan hukum tetap, kewajiban pekerja untuk bekerja dan kewajiban pengusaha untuk membayarkan upah adalah sampai suatu putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kata lain seandainya terhadap putusan pengadilan hubungan Industrial, salah satu pihak mengajukan upaya hukum kasasi, maka baik pekerja maupun pengusaha tetap harus menjalankan hak dan kewajibannya; [3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah: •

Putusan Nomor 37/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 37/PUU-IX/2011 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama : drg. Ugan Gandar; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110; Pekerjaan : Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB); Yang dalam hal ini bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah ketenagakerjaan; Selanjutnya disebut sebagai ------------ Pemohon I; 2. Nama : Ir. Eko Wahyu; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Jalan Perwira 2-4 (R-139) Jakarta 10110; Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB); Yang dalam hal ini bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap masalah ketenagakerjaan.

Selanjutnya disebut sebagai ------------- Pemohon II; 3. Nama : Ir. Rommel Antonius Ginting; Warga Negara : Indonesia; Alamat : Jalan Gunung Merbabu Nomor 2 RT.004/RW. 014, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur; Yang dalam hal ini bertindak selaku perorangan warga negara Indonesia dan mewakili kepentingannya sebagai eks pekerja yang hak-hak konstitusionalnya dijamin oleh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ------------- Pemohon III; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011 dan tanggal 12 Mei 2011 memberi kuasa kepada 1) Ecoline Situmorang, S.H., 2) Henry David Oliver Sitorus, S.H., 3) Riando Tambunan, S.H., 4) B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., 5) M. Taufiqul Mujib, S.H., 6) Ridwan Darmawan, S.H., 7) Janses E. Sihaloho, S.H., 8) M. Zaimul Umam, S.H. M.H., 9) Anton Febrianto, S.H., 10) Dhona El Furqon, S.Hi., dan 11) Priadi, S.H., seluruhnya para Advokat/ Asisten Advokat, pada Kantor Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), memilih domisili di Jalan Mampang Prapatan XV Nomor 8A Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai --------- para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa “belum ditetapkan” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; c

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan: ”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2)

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon; 2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya

1.

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) selanjutnya disebut UU 13/2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); 2.

Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;”

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;

kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

3.

Bahwa pemberlakuan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa ”belum ditetapkan” berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penafsiran yang jelas dan tegas mengenai klausula “belum ditetapkan”, yang dalam praktiknya, implementasi dari unsur kata “belum ditetapkan” menimbulkan pertentangan apakah putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut hanya sebatas pada pengadilan tingkat pertama ataukah juga meliputi putusan pada tingkat selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung?

Bahwa menurut para Pemohon frasa ”belum ditetapkan” juga telah menimbulkan ketidakadilan terhadap salah satu pihak karena tidak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sesuai Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 juncto Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, selanjutnya disebut UU 2/2004), salah satu pihak yang dijamin haknya dalam putusan sela itu, yaitu para buruh dan pekerja, menjadi terabaikan hak asasi manusianya untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan imbalan yang sesuai dengan kerjanya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 khususnya frasa “belum ditetapkan” harus di tafsirkan, selama putusan pengadilan belum

Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap; [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon tersebut terbukti dan beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI

•

Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

•

Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dari para Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.10.1] Para Pemohon memohon pengujian konstitusional frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan menyatakan frasa “belum ditetapkan” konstitusional bersyarat sepanjang frasa “belum ditetapkan” ditafsirkan sampai berkekuatan hukum tetap; [3.10.2] UU 13/2003 dan UU 2/2004 telah mengatur tentang mekanisme pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut PHK). Pasal 151 UU 13/2003 menegaskan bahwa pekerja dan pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin menghindari PHK. Seandainya PHK tidak dapat dihindari, maka pekerja dan pengusaha harus berunding untuk mencari kesepakatan. Sekiranya pun perundingan tidak mencapai kesepakatan, maka PHK hanya dapat dilakukan setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. PHK yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum [vide Pasal 155 ayat (1) UU 13/2003]. Selama masa lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses PHK, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya masingmasing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003; [3.10.3] Lahirnya UU 2/2004 merupakan amanat dari Pasal 136 ayat (2) UU 13/2003 yang menyatakan, “Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang”; Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU 2/2004, Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/ buruh dalam satu perusahaan. Mekanisme penyelesaian masing-masing perselisihan tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan Hubungan Industrial.

Ketika perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU 2/2004, maka perselisihan tersebut dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak tentang makna frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003. Apakah frasa “belum ditetapkan” adalah diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial ataukah pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap? Pertanyaan ini muncul karena tidak semua putusan Pengadilan Hubungan Industrial langsung memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hanya putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat pertama sedangkan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan permohonan kasasi sehingga putusannya apabila dimohonkan kasasi baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah adanya putusan Mahkamah Agung [vide Pasal 56 juncto Pasal 109 dan Pasal 110 UU 2/2004]; [3.10.4] Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menentukan: ”(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;” Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003, agar terdapat kepastian hukum yang adil dalam pelaksanaan dari frasa “belum ditetapkan” a quo, sehingga para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU 13/2003 harus dimaknai putusan pengadilan yang

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 5. AMAR PUTUSAN

Menyatakan:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; 2. Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 3. Frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA, ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, PANITERA PENGGANTI, ttd.

Cholidin Nasir

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 19 September 2011 Panitera,

Kasianur Sidauruk

Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUTUSAN Nomor 55/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UndangUndang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang diajukan oleh: [1.2] 1. Nama Pekerjaan Alamat

2. Nama Pekerjaan Alamat

: : :

: : :

Japin; Tani; Dusun Silat Hulu, Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat; Vitalis Andi, S.Pd; Swasta; RT/RW 003/002 Desa Mahawa, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang;

3. Nama Pekerjaan Alamat

: : :

Sakri; Petani; Ds Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur;

4. Nama Pekerjaan Alamat

: : :

Ngatimin Alias Keling; Petani; Dusun III Suka Rakyat Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2010, dan 5 Agustus 2010 memberi kuasa kepada 1). Wahyu Wagiman, S.H; 2). Wahyudi Djafar, S.H; 3).

Andi Muttaqien, S.H; 4). Iki Dulagin, S.H; 5). Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H., LL.M; 6). A. Patra M. Zen, S.H., LL.M; 7). Asep Yunan Firdaus, S.H; 8). Tandiono Bawor, S.H; 9). Anggara, S.H; 10). Adiani Viviani, S.H; 11). Agustinus Karlo, S.H; 12). Betty Yolanda, S.H; LL.M; 13). Blasius Hendi Candra, S.H; 14). Farhan Mahfudzi, S.H; 15). Fatilda Hasibuan, S.H; 16). Hadi Syahroni, S.H; 17). Ikhana Indah, S.H; 18). Khairul Fahmi, S.H., M.H; 19). Supriyadi Widodo Eddyono, S.H; 20). Sulistiyono, S.H; 21). Susilaningtyas, S.H; 22). Zainal Abidin, S.H; 23). Natanael Mite Timun, S.H; 25). Nur Hariandi, S.H., M.H; kesemuanya Advokat dan Pengabdi Bantuan Hukum pada kantor hukum Public Interest Lawyer Network (PILNET), di Jalan Siaga II Nomor 31 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ------------ para Pemohon; [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah; Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon; Mendengar dan membaca keterangan ahli, saksi Pemerintah; Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait; Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait; Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pemerintah dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA Dan seterusnya 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai menguji konstitusionalitas Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) selanjutnya disebut UU 18/2004, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal sebagai berikut: 1.

Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2.

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga Negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a.

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian tentang adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verbaan) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang secara faktual berdomisili di wilayah perkebunan dan memiliki lahan di sekitar wilayah perkebunan. Para Pemohon seringkali terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan dan telah disangka dan didakwa dengan ketentuan Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 dan menganggap mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang menyatakan: •

Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

•

Pasal 18B ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai

kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

•

Pasal 28C ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

yurisprudence. Dalam orthodox jurisprudence, hukum yang berlaku di masyarakat (hukum adat) kurang mendapat tempat, karena hukum negaralah yang paling utama. Sosiological jurisprudence, hukum dimaknai yaitu peraturan perundang-undangan atau hukum yang hidup di masyarakat,

demi kesejahteraan umat manusia”.

•

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

•

Pasal 28G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

•

Eddy O.S Hiariej menerangkan bahwa Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) UU 18/2004 membuat kabur Pasal 21 UU 18/2004 sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dan tidak menjamin kepastian hukum karena tidak memenuhi prinsip lex certa;

•

I Nyoman Nurjaya menerangkan bahwa ada 4 prinsip dalam pembangunan nasional yaitu keadilan, demokratis, berkelanjutan, dan keberhati-hatian.

Prinsip tersebut dipergunakan untuk pembangunan di bidang hukum karena hukum menjadi instrumen untuk mendukung kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional”.

•

Suhariningsih menyatakan, “UU 18/2004 secara substansi dan normatif tidak berkesusaian dengan citacita negara hukum Indonesia untuk mensejahterakan rakyat khususnya Pasal 33, Pasal 28C, Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945;

•

Gunawan Wiradi menyatakan bahwa setelah sekian tahun berlakunya UU 18/2004 konflik agraria di sektor perkebunan bukan mereda malahan semakin marak.

•

Hermansyah menyatakan bahwa Pasal 21 dan Pasal 47 UU 18/2004 dapat menjadi sarana bagi pihak perkebunan untuk mempertahankan haknya dengan mengabaikan akan hak masyarakat adat yang secara konstitusional;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU 18/2004 yang menyatakan: •

•

•

•

Pasal 21: “ Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan“.

Penjelasan Pasal 21: sepanjang frasa “ Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, Pasal 47 ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“.

Pasal 47 ayat (2): “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)“.

Bahwa Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji dirumuskan secara samar-samar dan tidak secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, di samping itu pengertiannya terlalu luas dan rumit; [3.10] Menimbang bahwa dengan memperhatikan akibat yang potensial dialami oleh para Pemohon dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon yaitu menguji konstitusionalitas Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1),dan Pasal 28G ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 21 Undang-Undang a quo menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”; Penjelasan Pasal 21 menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan”; Pasal 47 ayat (1) menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/ atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5000.000.000,00- (lima miliar rupiah)”; Pasal 47 ayat (2) menyatakan, “Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”; Para Pemohon mendalilkan bahwa kedua pasal yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya tersebut mengandung frasa “melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”, dirumuskan secara samar-samar dan tidak jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya terlalu luas dan rumit.

Hal ini mengakibatkan setiap upaya dan usaha yang dilakukan oleh setiap orang dalam mempertahankan dan memperjuangkan haknya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang dimaksud oleh frasa tersebut; Rumusan delik dalam Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) juncto Pasal 21 Undang-Undang a quo berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Hal demikian bertentangan dengan prinsip negara hukum yang adil, kepastian hukum (legal certainty), asas legalitas dan asas prediktabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia pada umumnya. Sebagai suatu rumusan perundang-undangan, pembuat Undang-Undang harus merumuskannya secara rinci mengenai perbuatan pidananya (nullum crimen sine lege stricta); Karena alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon telah dirugikan setidak-tidaknya potensial dirugikan secara konstitusional karena keberadaan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 21, Penjelasan Pasal 21 sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” Undang-Undang a quo, karenanya pasal-pasal tersebut dimohon dibatalkan serta dinyatakan tidak mengikat secara hukum; [3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, para Pemohon telah mengajukan ahli yaitu, Nurhasan Ismail, Edi O.S Hiariej, I Nyoman Nurjaya, Suhariningsih, Gunawan Wiradi, Hermansyah, yang selengkapnya telah disebutkan dalam Duduk Perkara.

•

Nurhasan Ismail menerangkan bahwa Pasal 21 UU 18/2004 di kelompokkan kedalam 2 persperktif yaitu perspektif orthodox jurisprudence, dan sosiological

[3.13] Menimbang bahwa Pemerintah mengajukan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa UU 18/2004, in casu ketentuan-ketentuan yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, telah memberikan kepastian hukum (legal certainty, rechtszekerheid) bagi perlindungan usaha perkebunan. Karena itu ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 UU 18/2004 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

[3.14] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan keterangan yang pada pokoknya bahwa Pasal 21 juncto Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap UndangUndang a quo tersebut tidak beralasan demi hukum.

Dengan demikian, maka DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 21 juncto Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang a quo sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945; Pendapat Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan Pihak Terkait, keterangan ahli para Pemohon, ahli Pemerintah, ahli Pihak Terkait, saksi Pemerintah, serta bukti-bukti yang telah diajukan, Mahkamah berpendapat: [3.15.1] Bahwa Pasal 21 Undang-Undang a quo menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan tanpa izin dan/ atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan”; Unsur-unsur ketentuan pidana Pasal 21 tersebut ialah: a. setiap orang b. dilarang: melakukan tindakan yang berakibat kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, c. penggunaan tanah perkebunan tanpa izin d. dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan Unsur dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, merupakan rumusan pasal yang terlalu luas. Masalahnya ialah siapa melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/aset lainnya milik siapa? Bagaimana jika tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun itu dilakukan oleh karena kesengajaan atau kelalaian pemilik kebun sendiri, misalnya karena kesalahan dalam pengerjaan dan pemeliharaan kebun, pemupukan dan pembibitan sehingga mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan? Apakah hal demikian termasuk rumusan tindakan yang dimaksud?

Demikian pula kata-kata aset lainnya tidak memberikan batas yang jelas.

Frasa penggunaan tanah perkebunan tanpa izin yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang a quo dalam Penjelasannya menyatakan, “Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tindakan okupasi tanah tanpa izin pemilik merupakan peristiwa atau kasus yang sudah terjadi sejak zaman Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda telah memberikan banyak konsesi tanah kepada pemilik modal yang diberikan dalam bentuk hak erfpacht.

Tanah yang menjadi objek hak erfpacht tersebut diberikan tanpa batas yang jelas, sehingga seringkali melanggar hak atas tanah-tanah yang dikuasai (hak ulayat) atau dimiliki rakyat berdasarkan hukum adat (erfelijk individueel bezitrecht), sehingga menimbulkan konflik antara pemilik hak erfpacht dengan masyarakat adat yang menguasai hak ulayat. Untuk menyelesaikannya Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonnantie 7 Oktober 1937, S.1937-560. Kedudukan persil erfpacht kuat karena selalu dimungkinkan mengusir rakyat (inlanders) yang memakai tanah baik dengan ganti rugi maupun tanpa ganti rugi.

Seringkali karena dalam akte erfpacht tahun 1909 tidak ada syarat yang disebut “bebouwing clausule, sehingga pemilik erfpacht tidak wajib untuk mengusahakan seluruh tanah erfpacht-nya. Akibatnya, bagian tanah yang tidak diusahakan jauh melebihi batas yang biasa disediakan untuk cadangan.

Pada zaman Jepang, Pemerintah Pendudukan Jepang telah mengijinkan rakyat menduduki tanah perkebunan milik pemegang erfpacht agar dikerjakan dan hasilnya dibagi antara Pemerintah Pendudukan Jepang dengan rakyat dalam rangka menimbun stok pangan untuk kepentingan Perang Dunia II.Tanah-tanah perkebunan demikian sampai sekarang masih banyak yang diduduki rakyat tetapi dipersoalkan Pemerintah Indonesia karena dianggap tidak sah, sehingga timbul sengketa antara rakyat dengan Pemerintah.

Pemilik erfpacht dengan membonceng agresi militer Belanda I dan II telah berusaha mengambil kembali tanah di banyak onderneming misalnya di Sumatera Timur, Asahan, dan Malang Selatan. Untuk itu dikeluarkan Ordonnantie onrechtmatige occupatie van gronden (Ord.8 Juli 1948, S 1948-110), serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri No.A.2.30/10/37 (Bijblaad 15242), yang intinya menganjurkan agar penyelesaian tanah erfpacht tersebut dilakukan melalui jalan perundingan. Demikian

14

I NTERNASIONAL

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Palestina Siap Menjadi Negara Penurunan pertumbuhan ekonomi Palestina dipicu pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

SECARA implisit, mantan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Dominique Strauss-Kahn mengakui hubungan seks dengan pelayan hotel di New York, Amerika Serikat, 14 Mei silam.

Meski begitu, pria yang lazim disebut DSK tersebut menegaskan tidak melakukan tindak kekerasan atau paksaan terhadap Nafissatou Diallo, pelayan hotel asal Guinea yang mengklaim diperkosa DSK. “Tindakan itu bukan hanya hubungan yang tidak patut. Itu kegagalan moral dan saya tidak bangga melakukannya. Saya akan menyesalinya seumur hidup. Selama empat bulan ini saya menyesalinya setiap hari,” kata DSK dalam wawancara dengan stasiun televisi Prancis, TF1. Itu wawancara pertama DSK sejak kasus skandal seks

HERYADI

D

UKUNGAN bagi Palestina untuk memperoleh kedaulatan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam sidang Majelis Umum pekan ini terus mengalir dari masyarakat internasional. Berbekal laporan beberapa lembaga keuangan internasional, sejumlah negara donor menyatakan Palestina siap menjadi negara.

Menteri Luar Negeri Norwegia Jonas Gahr Stoere mengatakan upaya membangun lembaga negara yang kuat sekaligus menghidupkan ekonomi Palestina bakal menjadi kisah keberhasilan yang luar biasa.

Norwegia merupakan ketua kelompok negara donor Ad Hoc Liaison Committee.

Dia mengatakan, April lalu, komite pendukung keuangan utama bagi Palestina itu mendapat laporan dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan PBB bahwa otoritas Palestina telah melampaui kriteria untuk menjalankan lembaga-lembaga negara.

“Hari ini kami menegaskan kembali bahwa berdasarkan laporan Bank Dunia, IMF, dan PBB kemajuan ini terus berlangsung,” tegas Stoere dalam suatu konferensi di New York, Amerika Serikat, kemarin.

“Kemajuan-kemajuan dan pencapaian-pencapaian yang sudah dibuat saat ini harus terus

DSK Akui Skandal Seks yang melibatkan dirinya bergulir di New York.

Akibat kasus itu, DSK mengundurkan diri dari jabatannya di IMF. Kansnya untuk maju sebagai kandidat presiden Prancis dari Partai Sosialis pun pudar. Kini, dia mengaku perlu waktu untuk menata hidupnya kembali.

“Saya telah melihat penderitaan yang saya sebabkan terhadap orang-orang di sekitar saya. Saya telah mengecewakan istri saya, anak-anak saya, dan teman-teman saya. Terlebih, saya telah mengecewa kan rakyat Prancis yang telah menaruh harapan kepada saya,” papar DSK. Dalam wawancara berdurasi 20 menit itu, Strauss-Kahn juga menuduh Diallo memutarbalikkan fakta.

(Jer/AP/Reuters/I-2)

AP/DARKO BANDIC

AP/DAVID KARP

TIBA DI NEW YORK: Presiden Palestina Mahmoud Abbas, kanan, disambut Hanan Ashrawi, anggota parlemen dan juga aktivis, setibanya di New York, AS, kemarin. Abbas berencana mengajukan keanggotaan penuh bagi Palestina di PBB. dipertahankan,” tegasnya.

Lebih jauh, Stoere menyatakan komite yang dipimpinnya kini lebih menitikberatkan upaya mempertahankan kelangsungan fiskal dan kemajuan ekonomi Palestina.

Kendati demikian, IMF dan Bank Dunia memperingatkan ekonomi Palestina masih sangat rapuh dan berisiko. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan dan pencapaian yang telah diraih dalam membangun lembaga-lembaga negara.

Dalam penilaiannya April lalu, IMF menyatakan per-

juga dalam Persetujuan Keuangan dan Perekonomian Konferansi Meja Bundar 1949 juga disebutkan “Tiap-tiap tindakan akan dipertimbangkan dan akan diusahakanlah penyelesaian yang dapat diterima oleh segala pihak“; Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya juga menekankan jalan musyawarah untuk menyelesaikannya. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 11 Tahun 1962, mengecualikan pemberian hak guna usaha kepada swasta nasional atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara tetap, dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat tersebut dengan pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru kepada rakyat; Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka masalah pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbangan-pertimbangan keadaan yang berbeda: kapan munculnya persoalan tersebut?; apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara memperoleh tanah menurut hukum adat?; apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah diijinkan oleh penguasa?; apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?. Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka, sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Dengan demikian penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak tepat jika hal tersebut dikenakan terhadap orang yang menduduki tanah berdasarkan hukum adat karena timbulnya hak-hak adat adalah atas dasar ipso facto.

Artinya seseorang membuka, mengerjakan dan memanen hasilnya atas kenyataan bahwa ia telah mengerjakan tanah tersebut secara intensif dalam waktu yang lama, sehingga hubungan seseorang dengan tanah semakin intensif, sebaliknya hubungan tanah dengan hak ulayat semakin lemah. Adapun pemberian hak-hak baru dalam bentuk hak guna usaha atau hak pakai berdasarkan ipso jure, yang mendasarkan diri pada ketentuan perundangundangan.

Sudah sewajarnya jika perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai hak-hak tradisional mereka yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Undang-Undang segera dapat diwujudkan, agar dengan demikian ketentuan Pasal 18B UUD 1945 mampu menolong keadaan hak-hak masyarakat hukum adat yang semakin termarginalisasi dan dalam kerangka mempertahankan pluralisme kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan yang berhubungan dengan hak ulayat seharusnya negara konsisten dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan tentang eksistensi masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat yaitu (a) masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinshaft) (b) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adat (c) ada wilayah hukum adat yang jelas (d) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati dan (e) ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Syarat ini berbeda dengan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah

tumbuhan ekonomi di Tepi Barat mengalami penurunan dari 8% pada 2010 menjadi 4% pada pertengahan tahun ini. IMF memperingatkan penurunan bantuan khususnya dari donor-donor regional bisa memicu krisis likuiditas.

Palestina sangat memerlukan bantuan senilai US$300 juta untuk memenuhi anggaran keuangan tahun ini yang mencapai US$1,1 miliar.

Secara terpisah, Bank Dunia menyatakan di satu sisi Palestina mengalami kemajuan besar dalam membangun lembaga negara yang kuat. Namun

di sisi lain, penurunan pertumbuhan ekonomi Palestina bisa menghambat pencapaian tersebut.

Menurut Stoere, penurunan pertumbuhan ekonomi Palestina dipicu pendudukan Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Di samping itu, dia khawatir dukungan dari negara-negara donor bisa terhenti jika mereka mengalami kondisi kritis.

Dalam konferensi tersebut, Deputi Menteri Luar Negeri Israel Danny Ayalon mengancam Israel akan menghentikan kerja sama dan bantuan ekonomi jika Palestina berkeras mendirikan

Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat (disingkat Permenag 5/1999). Pasal 5 ayat (1) Permenag 5/1999 menyatakan, ”Penelitian dan Penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumberdaya alam”; Pasal 5 ayat (2) menyatakan, ”Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah”; Pasal 6 menyatakan, ”Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan”. Bahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui dan melindungi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Undang-Undang; Sebelum dilakukan penelitian untuk memastikan keberadaan masyarakat hukum adat dengan batas wilayahnya yang jelas sebagaimana dimaksud oleh Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Perkebunan, sulit menentukan siapakah yang melanggar Pasal 21 dan dikenakan pidana Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkebunan; Frasa ”dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan” dalam Pasal 21 UndangUndang a quo mengandung ketidakpastian hukum.

Apakah yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan? Jika disebut tindakan lainnya tentunya sangatlah luas dan tidak terbatas, misalnya dapatkah seseorang dipidana karena terlambat mengucurkan kredit bank yang telah disepakati antara pemilik kebun dengan pihak bank, sehingga kebun rusak karena tidak adanya uang untuk membeli obat pembasmi hama tanaman? Dapatkah seorang pemilik kebun dipidana karena menelantarkan kebunnya sendiri?

Atau justru pemilik kebun menebang pohon-pohon karena takut meluasnya hama tanaman sekalipun pohon-pohon tersebut masih sehat ? Hal-hal tersebut dimungkinkan dapat dimasukkan ke dalam “unsur tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya perkebunan” akan tetapi tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang diancam pidana. Ketidakjelasan rumusan Pasal 21 - yang diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2) - menimbulkan ketidakpastian hukum, yang potensial melanggar hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

negara.

Karena itu, Ayalon mendesak negara-negara donor untuk sebisa mungkin mencegah otoritas Palestina mengupayakan pengakuan kedaulatan pada sidang umum PBB pekan ini dan menggiring mereka kembali ke meja perundingan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menegaskan ia akan mengajukan keanggotaan penuh di PBB saat berpidato di sidang majelis umum, Jumat (23/9). (Reuters/AP/I-5) heryadi@mediaindonesia.com Berita Terkait Hal 22-23

REUTERS

Dominique Strauss-Kahn

seharusnya diselesaikan secara keperdataan dengan mengutamakan musyawarah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 maupun ketentuanketentuan lain sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960, tidak diselesaikan secara pidana.

Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum; [3.16] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 21, Penjelasan Pasal 21, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU 18/2004 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, pasal-pasal yang dimohonkan pengujian a quo juga bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki tegaknya kepastian hukum yang adil dan bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan hakhak tradisionalnya sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sehingga dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; •

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal enam bulan September tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sebelas, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA, ttd.

Moh. Mahfud MD.

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

ANGGOTA-ANGGOTA,

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Anwar Usman,

[4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

[3.15.2] Bahwa oleh karena permohonan pengujian Pasal 21 UU 18/2004 beralasan menurut hukum maka permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 21 UU 18/2004 mutatis mutandis berlaku untuk permohonan a quo, meskipun Pemohon hanya mengajukan permohonan pengujian mengenai frasa ”Yang dimaksud dengan penggunaan tanah perkebunan tanpa izin adalah tindakan okupasi tanah tanpa seizin pemilik hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam Penjelasan tersebut;

Menyatakan:

[3.15.3] Bahwa ancaman pidana karena kesengajaan melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta karena kelalaiannya melanggar Pasal 21, diancam dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), adalah berlebihan karena konflik yang timbul merupakan sengketa keperdataan yang

5. AMAR PUTUSAN Mengadili, •

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

•

Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

•

Pasal 21 beserta Penjelasannya, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)

Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, PANITERA PENGGANTI, ttd.

Ida Ria Tambunan Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 19 September 2011 Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

J AGAT

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

ON THIS DAY

09.07 WIB

1969 Lennon Tinggalkan The Beatles

REUTERS

JOHN Winston Ono Lennon adalah penyanyi, pencipta lagu, instrumentalis, penulis, dan aktivis politik yang terkenal di seluruh dunia sebagai pemimpin The Beatles.

Lennon memulai band The Quarrymen pada 1957 beranggotakan Lennon dan temantemannya di Quarry Bank Grammar School.

Ia kemudian bertemu Paul McCartney yang

kemudian bergabung dengan Quarrymen.

Keduanya menjadi sangat dekat dan sering terlihat bersama lalu mulai menulis lagu baik bersama maupun sendiri-sendiri. McCartney memperkenalkan temannya, George Harrison, yang piawai bermain gitar dan bergabung dengan Quarrymen disusul Stuart Sutcliffe.

Dalam perjalanannya, Quarrymen beberapa kali berganti personel dan nama hingga akhirnya disebut The Beatles. Setelah meraih kesuksesan, grup ini mulai goyah.

Lennon tidak senang tindakan McCartney yang mengambil alih kepemimpinan, ia juga melanggar kesepakatan awal The Beatles untuk tidak membawa istri dan pacar pada proses rekaman dengan membawa Yoko Ono dalam proses pembuatan album White Album.

Lennon jugalah orang pertama yang menyatakan ingin keluar dari The Beatles dan hal tersebut dilakukannya pada 20 September 1969, walau tanpa membuat pemberitahuan pada publik.

1970 Satelit Rusia Kumpulkan Batu di Bulan LUNA 16, satelit angkasa luar milik Rusia, telah mendarat di Bulan untuk mengambil beberapa contoh sampel batu di sana. Ini adalah kali pertama sebuah satelit tanpa awak diluncurkan untuk mengambil benda di luar yang ada di WIKIPEDIA Bumi.

Satelit itu mendarat di Bulan pada wilayah yang dinamakan ‘laut kesuburan’. Wilayah tersebut merupakan wilayah yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.

Luna 16 mengumpulkan batu dan debu menggunakan bor listrik untuk menggali dan memotong batu yang terpancang ke tanah.

Sebagai penunjang, Luna 16 dilengkapi kamera televisi untuk memantau proses pengambilan batu. Ini adalah kali kedua Rusia mencoba mendaratkan satelit tanpa awak. Yang pertama adalah Luna 15, tapi berakhir dengan kegagalan karena hancur begitu tiba di Bulan.

Menurut pejabat Rusia, peluncuran satelit tanpa awak ini salah satunya bertujuan mengurangi risiko kematian astronaut. Misi seperti ini juga memakan biaya 15 hingga 20 kali lebih kecil jika dibandingkan dengan mengirim astronaut ke angkasa luar.

1998 Anwar Ibrahim Ditangkap ANWAR Ibrahim, menteri keuangan dan wakil perdana menteri Malaysia yang dipecat awal September 1998, akhirnya ditangkap, setelah polisi menyerbu kediamannya di pinggiran Kuala Lumpur.

REUTERS/CHERYL RAVELO Pemerintah menuduh Anwar terlibat hubungan seksual yang tidak senonoh, menerima suap, pengkhianatan, dan membahayakan keamanan negara.

Anwar diberi waktu 1 jam untuk berkemas, berbicara kepada istri dan anak-anaknya, dan makan malam bersama.

Belasan polisi antihuru-hara mengawal bus mini milik kepolisian yang mengangkut Anwar meninggalkan kediamannya. Anwar sempat melambaikan tangan kepada sekitar 1.000 pendukungnya yang meneriakkan slogan-slogan menuntut reformasi politik.

1999 Pasukan PBB Tiba di Timor Timur

AP/FIRDIA LISNAWATI

PASUKAN militer PBB dari berbagai negara tiba di Timor Timur dalam rangka mengembalikan kedamaian di sana. Mereka memiliki tugas menghentikan berbagai aksi kekerasan sejak Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia.

Para milisi yang tidak menyetujui pemisahan itu dianggap telah membuat kekacauan dan menyebabkan banyak orang terbunuh sejak pemilu dilaksanakan pada 4 September.

Selain pasukan keamanan PBB, TNI juga dikerahkan untuk membantu mengatasi kekacauan tersebut. Pasukan pertama yang mendarat di Bandara Komoro, Dili, adalah pasukan Inggris dan Australia pada pukul 06.40 waktu setempat.

Total pasukan mendarat pada hari itu mencapai 1.190 tentara. Dalam tujuh hari berikutnya, Timor Timur kedatangan 8.000 tentara dari lebih 20 negara.

Setelah kondisi cukup aman terkendali, tahapan berikutnya adalah mengirimkan suplai makanan, air, dan menghidupkan kembali listrik di rumah yang ditinggalkan para penduduk.

20 September l BBC l History l Dok MI

Guwahati, India

10.26 WIB

Penyelamatan Korban Gempa Terkendala Cuaca H

UJAN deras dan tanah ra Bagian Sikkim, India.

Singh mengatakan setidaknya longsor menghambat upaya tim penyela- 53 orang di India, Nepal, dan mat untuk memberikan perto- China tewas dalam gempa yang longan bagi warga pascagem- terjadi Minggu (18/9) tersebut. pa berkekuatan 6,8 pada skala Polisi India menyatakan korban Richter mengguncang kawa- terbanyak, 31 orang, terdapat di san terpencil di Himalaya, wilayah Shangri-la, Sikkim, InIndia Utara, Minggu (18/9). dia. Jumlah korban tewas lainGempa tersebut menewaskan nya dilaporkan di wilayah yang sedikitnya 53 orang di India, berbatasan dengannya, yakni Nepal dan Tibet, China.

Nepal, dan China.

Juru bicara militer India Jas“Situasinya tidak bagus,” ujar seorang pejabat Manaje- bir Singh menyatakan sekitar men Penanggulangan Bencana 400 tentara dikerahkan untuk membawa bantuan peralatan PBB di New Delhi. dan suplai maIa mengatakanan. Basis kan cuaca bumereka adaruk telah menglah bandara di hambat upaya Bagdogra yang tim penyelamat. dekat dengan Helikopter yang Sikkim. “Mari memantau lewat kita doakan agar udara terhambat cuaca membaik,” oleh awan hitam RS Dattatreyan katanya. yang tebal. Tanah Pejabat seismologi India Gempa berkelongsor dan hujan deras menghambat tim pe- kuatan 6,9 pada skala Richter nyelamat yang ingin mendekati itu berpusat sekitar 60 kiloarea yang terdampak paling meter dari Gangtok, ibu kota buruk di Negara Bagian Sik- Sikkim.

Getarannya dilaporkan terakim, India.

Para tim penyelamat itu ma- sa di lima negara, yakni Banglasih belum dapat mencapai area desh, Bhutan, India, Nepal, dan pedalaman di Sikkim karena China. Selain gempa pertama, jalur menuju ke area tersebut terjadi pula gempa susulan deterputus akibat longsor. Diper- ngan kekuatan 6,1 dan 5,3 pada kirakan, butuh waktu hingga skala Richter.

“Hati-hati masih mungkin Selasa (20/9) untuk membuka terjadi gempa susulan lainnya,” jalur tersebut.

Perdana Menteri India Man- ujar pejabat seismologi India RS mohan Singh telah mengada- Dattatreyan.

Badan itu pun menyatakan kan pertemuan darurat dengan Badan Manajemen Bencana gempa yang terjadi minggu Nasional India. Ia pun meme- lalu adalah yang terbesar di rintahkan pengiriman tim pe- pegunungan Himalaya sejak nyelamat lewat udara ke Nega- 1934. (*/Reuters/I-2)

Hati-hati masih mungkin terjadi gempa susulan lainnya.’’

02.51 WIB

MENTERI Luar Negeri China menyerukan pelanjutan pembicaraan enam negara mengenai pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Seruan disampaikan setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan menyebut pentingnya perdamaian di kawasan Semenanjung Korea.

Diplomat senior China, Yang Jiechi, mengatakan China sangat terkesan dengan hasil positif yang telah dicapai akhirakhir ini.

“Kami sangat senang bahwa ada sesuatu yang baru, interaksi positif antara dua pihak akan membuka kembali pembicaraan enam negara,” kata Yang saat membuka seminar yang membahas program nuklir Korut. “Semua pihak harus memanfaatkan kesempatan ini.”

Meski gagal di aspek-aspek tertentu, Yang mengatakan interaksi positif itu muncul setelah utusan khusus dua Korea bertemu di Indonesia Juli lalu, membahas dimulainya kembali pembicaraan enam negara yang melibatkan AS, China, Rusia, dan Jepang. (*/AP/I-2)

Washington

Kemampuan F-16 Taiwan Ditingkatkan

AP/NIRANJAN SHRESTHA

RETAK: Seorang pria menunjuk rumah yang retak akibat gempa di Kathmandu, Nepal, kemarin.

Ribuan Warga Tuntut Demokrasi istana.

Selama unjuk rasa berlangsung, sejumlah aktivis memakai topeng tiga penasihat raja sambil menaiki keledai.

“Pemimpin angkatan bersenjata, terlalu banyak, pemimpin keagamaan, terlalu banyak,” teriak ribuan massa mengacu kepada beberapa kekuatan besar yang mengelilingi istana sesuai dengan konstitusi baru.

Seperti pergolakan yang berlangsung di dunia Arab, kerajaan di Afrika Utara ini juga dilanda gelombang protes dari puluhan ribu orang sejak Februari lalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, protes tersebut sempat mereda.

Pada 25 November mendatang, Maroko akan menggelar pemilihan umum parlemen.

Beijing, China

Negosiasi Nuklir Korut Dibahas Lagi

11.31 WIB

Casablanca, Maroko

RIBUAN warga Maroko turun ke jalan menuntut kebebasan berpolitik setelah gerakan prodemokrasi yang berlangsung Februari lalu tidak berjalan lancar.

Sekitar 3.000 orang berbaris menyusuri jalanan kota terbesar Maroko, Casablanca, sambil meneriakkan slogan yang menentang praktik korupsi di pemerintahan.

Janji Raja Muhammad VI yang akan mereformasi dan mengamendemen undang-undang menuai ketidakpuasan publik karena pada kenyataannya raja memberi kekuasaan lebih kepada perdana menteri.

Sejumlah aktivis mengatakan perubahan terjadi sangat kecil dan otoritas terakhir masih terletak pada raja dan lingkungan

15

AP/ABDELJALIL BOUNHAR

Biasanya, partai politik akan melemah dan mudah dimanipulasi kerajaan sehingga nyaris parlemen tidak memiliki kekuasaan.

Di bawah konstitusi baru, partai politik yang meraih

kursi terbanyak di parlemen akan menguasai pemerintahan daripada seseorang yang dipilih raja. Selain itu, wewenang parlemen semakin besar karena bisa mengontrol pemerintah. (*/AP/I-2)

Kongres Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk meningkatkan kemampuan (upgrade) jet tempur F-16 yang dimiliki Taiwan. Keputusan untuk membantu Taiwan itu diambil lewat pertemuan di Capitol Hill, Jumat (16/9).

Dua staf kongres AS yang meminta namanya dirahasiakan mengatakan keputusan itu merupakan kompromi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan Taiwan mempertahankan diri dari ancaman serangan China.

Sebelumnya diberitakan pemerintahan Presiden Barack Obama akan menjual F-16 baru kepada Taiwan.

Perlu diketahui, persenjataan F-16 merupakan isu dominan antara hubungan tiga negara-China, AS, dan Taiwan--selama tiga setengah tahun pemerintahan Presiden Taiwan Ma Ying-Jeou.

Dari Beijing, pemerintah China menunjukkan sikap tidak senang dengan kebijakan AS tersebut. “AS harusnya menahan diri untuk menjual senjata ke Taiwan guna menghindari gangguan hubungan bilateral,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hong Lei, kemarin. (*/AP/I-2)

S ELEKTA

MEDIA INDONESIA | SELASA, 20 SEPTEMBER 2011 | HALAMAN 16

KPK Mulai Selidiki Permainan di Banggar

Melissa McCarthy Komedian Terbaik KEJUTAN terjadi di perhelatan Emmy Awards, Minggu (18/9).

Komedian Melissa McCarthy, 41, dianugerahi aktris komedi terbaik dalam perannya di drama komedi televisi Mike & Molly.

Penghargaan itu merupakan pertama kali bagi McCarthy yang naik ke panggung bersama rekan-rekan sesama nomine.

Pemberian anugerah Emmy hari itu terkesan melanggar tradisi karena ketika nama-nama diumumkan, mereka pun langsung mengambil alih panggung layaknya ajang kontes kecantikan.

Saat nama McCarthy disebut, nomine lainnya langsung memeluknya, memberi buket mawar, dan menyematkan tiara di kepalanya. “Astaga. Wow, ini ada kontes kecantikan pertama dan terbaik yang pernah ada,” gurau McCarthy dengan wajah berseri-seri di panggung.

Dalam serial Mike & Molly, perempuan kelahiran Plainfield, Illinois, AS, itu berperan sebagai seorang guru yang menemukan cintanya pada seorang pria di sebuah pertemuan orang-orang bertubuh tambun.

Serial itu mendapat banyak pujian karena sebagian besar pemeran utamanya berbadan gemuk. Serial drama komedi yang ditayangkan jaringan televisi CBS itu menandai berakhirnya era peran pendukung di acara televisi, seperti The Gilmore Girls dan Samantha Who? yang pernah dilakoni McCarthy.

Tahun ini memang membawa keberuntungan bagi McCarthy. Sebelumnya, penampilannya sempat memukau pecinta layar lebar di film Bridemaids yang dirilis awal tahun ini. Kala itu, sejumlah kritikus film pun yakin penampilannya di film itu akan membantunya meraih Emmy dan hal itu memang terbukti.

McCarthy mengawali kariernya sebagai komedian stand-up. Ia juga tercatat sebagai alumnus The Groundlings, sebuah kelompok sketsa komedi improvisasi yang berbasis di Los Angeles. Pada 1997, ibu dua anak itu muncul di Jenny McCarty Show dan bermain di sejumlah film layar lebar dan serial televisi, termasuk Charlie’s Angels dan Curb Your Enthusiasm. (*/Reuters/X-8)

Sejumlah organisasi mahasiswa termasuk HMI, PMII, dan KAMMI mendesak pembubaran Banggar DPR.

D

UGAAN tentang adanya anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR yang terlibat sebagai mafia anggaran mulai diusut. Termasuk keterkaitannya dengan permainan anggaran dalam kasus di Kemenakertrans.

KPK pun akhirnya memutuskan untuk meminta keterangan empat pemimpin Banggar DPR terkait kasus dugaan suap pencairan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah bidang transmigrasi 19 kabupaten di Kemenakertrans.

“Kita memang besok (hari ini) berencana meminta keterangan ke pimpinan Banggar DPR seperti Melchias Marcus Mekeng (ketua), Mirwan Amir (wakil ketua), Olly Dondokambey (wakil ketua), dan Tamsil Linrung (wakil ketua),” kata jubir KPK, Johan Budi, kemarin.

Menurut Johan, keempat pemimpin Banggar DPR itu akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus percobaan suap untuk memuluskan pencairan dana Rp500 miliar yang telah dianggarkan dalam APBN-P 2011.

Namun, terkait keterlibatan peran keempatnya dalam kasus Kemenakertrans, Johan enggan menjelaskan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa menegaskan pihaknya saat ini tengah menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib. Karena itu, BK meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meminta data transaksi keuangan dari beberapa anggota Banggar.

“Jadi memang BK melalui pimpinan DPR meminta datadata itu. Tidak hanya data seseorang, tetapi beberapa orang,” tegas Prakosa, kemarin.

Permintaan itu sudah dipenuhi oleh PPATK. Namun, Prakosa mengaku belum mengetahui isi data yang diberikan PPATK. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dan Pramono Anung telah merilis data PPATK dengan memaparkan hanya satu anggota Banggar yang diduga melakukan 21 transaksi keuangan mencurigakan. Anggota Banggar itu kemudian diduga Wa Ode

Nurhayati dari Fraksi PAN yang justru bersikap sangat kritis terhadap Banggar, sehingga muncul dugaan bahwa kelompok tertentu tengah mengincar Wa Ode sebagai kambing hitam untuk menutupi jaringan mafia sesungguhnya di Banggar.

Wa Ode telah membantah melakukan transaksi ilegal. Pramono juga menyatakan tidak mengincar Wa Ode karena tidak menyebut nama.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) di DPR Teguh Juwarno juga mengingatkan kepada PPATK agar tidak tebang pilih atau terjebak dalam sentimen politis terkait hasil penelusuran mengenai adanya 21 transaksi mencurigakan dari salah seorang anggota Banggar yang diungkapkan Pri yo dan Pramono.

“F-PAN mendukung pembersihan mafia anggaran dan mengakui ada persoalan di Banggar.

Terbukti ada kasus suap di Kemenpora dan Kemenakertrans.

Untuk itu, kami mendorong KPK dan PPATK segera bertindak,” tegas Teguh.

Kemarin, sejumlah organisasi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mendesak pembubaran Banggar DPR. Ketua PMII Syukron Jamal mengatakan perilaku korupsi di DPR, termasuk di Banggar, kian merajalela. (*/X-9) nurulia@mediaindonesia.com

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: interupsi@mediaindonesia.com atau mediaindonesia.com Facebook: Harian Umum Media Indonesia Twitter: @MIdotcom

AP/JAE HONG

Harga Beras Capai Rp10 Ribu per Kilogram GAGAL panen yang melanda sejumlah wilayah penghasil beras di Indonesia telah memicu kenaikan harga bahan makanan pokok tersebut.

Di Pekanbaru, Riau, harga beras medium naik hingga Rp2.000 per kg dalam sepekan. Di sisi lain, pada sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk Jakarta, harga beras naik rata-rata Rp500 per kg.

Menurut Aris, pedagang beras di pasar tradisional Cik Puan, Pekanbaru, harga beras medium sebelumnya hanya Rp8.000 per kg. Namun, kemarin, para pedagang menaikkan harga menjadi Rp9.500-Rp10.000 per kg.

Aris mengatakan kenaikan harga beras antara lain dipicu kemarau panjang yang menyebabkan banyak sawah gagal panen di Pulau Jawa.

Padahal, Pulau Jawa merupakan pemasok beras paling besar ke Pekanbaru.

“Di Pulau Jawa, banyak petani yang terancam gagal panen akibat kemarau panjang sehingga melambungkan harga beras di Pekanbaru,” ujar dia.

Senada dengan itu, Waris, pedagang beras di Pasar Banjarejo, Bojonegoro, Jawa Timur, mengatakan kelangkaan beras di sana terjadi sejak pertengahan Agustus. Hal itu disebabkan banyaknya tanaman padi yang gagal panen karena serangan wereng dan kemarau panjang.

Di wilayah tersebut, harga be ras kualitas biasa saat ini mencapai Rp6.700 per kg, beras medium Rp7.400 per kg, dan super Rp8.300 per kg.

Untuk tanaman padi yang gagal panen, sebelumnya, Menteri Pertanian Suswono menga-

k

NURULIA JUWITA SARI

takan luasnya mencapai 27 ribu hektare (Media Indonesia, 18/9).

Adapun untuk harga beras, Kementerian Perdagangan mencatat secara nasional rata-rata naik 0,33%-0,31% ketimbang bulan sebelumnya. Harga rata-rata beras umum September tercatat Rp9.535 per kg dan beras termurah Rp7.614 per kg (Media Indonesia, 15/9).

Guna mengantisipasi lonjak an harga, pemerintah menggelar rapat koordinasi pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, kemarin. Rapat antara lain membicarakan rencana penggunaan dana kesiagaan pangan untuk mengantisipasi cuaca buruk. Dana yang disiapkan mencapai Rp3 triliun. (Tim/ Ant/X-10)

Demokrasi Praktis ala Barat belum Tentu Cocok MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan pelaksanaan demokrasi di Asia berbeda dengan demokrasi di Barat. Demokrasi di Asia, kata Kalla, butuh stabilitas, dialog, dan kompromi sebab banyak kepercayaan dan agama yang menaungi masyarakat.

“Mereka merupakan pilar bagi pelaksanaan demokrasi di kawasan ini,” kata Kalla saat membuka pertemuan International Forum on Asian Century: Challenges and Prospects di Phnom Penh, Kamboja, kemarin.

Wartawan Media Indonesia yang mengikuti kunjungan JK ke Kamboja, Emir Chairullah, melaporkan, Kalla yang bertindak sebagai chairman Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) itu tiba pada Senin (19/9) dini hari.

Ia ditemani istrinya, Mufidah Kalla, dan sejumlah politikus seperti Yasril Ananta Baharuddin, Iskandar Mandji, Yudi Chrisnandi, dan Egy Massadiah.

Demokrasi di Asia butuh stabilitas, dialog, dan kompromi.”

Jusuf Kalla Mantan Wakil Presiden Di Kamboja Kalla juga mendapat penghargaan dari pemerintah Kerajaan Kamboja berupa Royal Order of Sanametrei Grand Cross di Phnom Penh, kemarin petang. Penghargaan yang disematkan Perdana Menteri Hun Sen itu diberikan karena jasa JK memajukan perdamaian dan kemanusiaan.

Kalla menjelaskan, sistem demokrasi winner takes all (pemenang pemilu mengambil semuanya) tidak bisa dilakukan di Asia. “Karena hal itu bisa memicu problem bagi masyarakat.”

Ia mengakui, berdasarkan pengalaman, demokrasi Barat jauh lebih praktis. Namun, tidak semua negara Asia bisa men-

jalankan. “De mokrasi hanya merupakan cara. Sementara untuk negara besar seperti kita dibutuhkan musyawarah.”

Kalla terpilih secara aklamasi memimpin CAPDI di Phnom Penh, November 2010.

CAPDI beranggotakan pemimpin-pemimpin negara dan mantan pemimpin negara, tokoh masyarakat, kalangan eksekutif, legislatif, dan akademisi terkemuka se-Asia Pasifik. Lebih dari 20 negara tergabung dalam organisasi tersebut.

“Peran Kalla dalam perdamaian Aceh menginspirasi kami. Begitu juga langkah-langkahnya di bidang kemanusiaan,” ujar Jose de Venecia Jr, Presiden Eksekutif CAPDI. Di sela-sela forum itu, Kalla juga bertemu dengan mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 15 menit tersebut, keduanya membahas kerja sama dan perdamaian negara-negara di Asia. (X-7)

lik!

Aung San Suu Kyi K tidak Sempat Main Twitter

AP/KHIN MAUNG WIN

SEJAK menghirup udara kebebasan November lalu, tokoh prodemokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi sibuk dengan berbagai kegiatan. Padatnya jadwal membuat ia sama sekali tidak memiliki waktu untuk bermain Facebook dan Twitter.

“Saya tidak punya waktu. Jika harus bermain Twitter, itu menghabiskan banyak waktu. Banyak utang pekerjaan yang harus segera diselesaikan,” jelas peraih Hadiah Nobel untuk Perdamaian tersebut.

Suu Kyi menjadi musuh utama rezim militer Myanmar yang dulu bernama Burma. Ia menghabiskan puluhan tahun sebagai tahanan, termasuk tujuh tahun menjalani tahanan rumah.

Selama menjalani tahanan rumah, Suu Kyi sama sekali tidak diberi akses telepon dan internet. Setelah bebas pada November lalu, ia mengatakan ingin menggunakan jejaring sosial yang ada untuk berhubungan dengan generasi muda Myanmar.

Saat ini, tokoh Partai Liga Demokrasi itu berencana menjalani hubungan dengan pendukungnya di seluruh dunia lewat website. (BBC/OL-04)

Fosil Gigi Berang-Berang Ditemukan BIRO Manajemen Pertanahan Amerika Serikat (BLM) mengatakan fosil yang ditemukan pekerja BLM merupakan bagian dari berang-berang tertua di Amerika Utara.

Fosil yang ternyata gigi tersebut ditemukan di wilayah milik BLM di wilayah timur laut Oregon. Gigi itu diperkirakan berusia 7 juta-7,3 juta tahun.

Menurut BLM, berang-berang tertua ditemukan di Jerman pada 10 juta-12 juta tahun lalu. Binatang itu menyeberang ke Asia dan kemudian menyeberang melalui Selat Bering ke Amerika Utara.

Sebelumnya, catatan mengenai berang-berang tertua di Amerika Utara berusia 5 juta tahun dari Nebraska, California, dan Oregon utara. (AP/ OL-12)

BACAAN FAVORIT

ANTARA/SAPTONO

BERI SALAM: Chairman Centrist Asia Pacific Democrats International (CAPDI) Jusuf Kalla didampingi mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra memberi salam kepada peserta pertemuan internasional se-Asia Pasifik, di Phnom Penh, Kamboja, kemarin.

1

LIMA MAKANAN PENCIPTA EFEK SENANG APAKAH Anda merasa secangkir kopi di pagi hari mampu membuat terjaga dan segar? Atau sebatang cokelat bisa membuat hati Anda senang? Itu bukan hanya perasaan. (Media Hidup Sehat)

2

SAAT HARUS PINJAMKAN UANG KE KELUARGA ANGGOTA keluarga akan menjadi tujuan bagi anggota keluarga lain saat membutuhkan pinjaman dana. Namun, meminjamkan uang kepada seseorang di dalam keluarga bisa menjadi masalah yang sangat rumit. (Media Perempuan)

E KONOMI

Bersama Menyelamatkan Ozon Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan individu dan institusi yang berkontribusi menyelamatkan ozon. Kita sebagai penghuni bumi pun bisa ikut berperan serta.

Pop Lingkungan, Hlm 26

| SELASA, 20 SEPTEMBER 2011 | HALAMAN 17 AP

EKONOMIKA BMW Perangi Pembajakan PEMBAJAKAN merek dagang dan pemalsuan produk terus menjadi isu global yang dampaknya membesar. Studi Komisi Eropa menyebutkan pembajakan dan pemalsuan merek dewasa ini mencapai 10% dari seluruh volume perdagangan dunia.

Sebagai salah satu pabrikan mobil premium dunia yang kerap menjadi sasaran para pembajak, Kantor Pusat BMW Group di Muenchen, Jerman, berinisiatif memperkenalkan program perlindungan merek (Brand Protection Program/BPP) di seluruh dunia.

“Bukan hanya permasalahan kerugian finansial yang diderita BMW. Namun, yang harus digarisbawahi di sini ialah upaya-upaya kami untuk menjamin keselamatan konsumen,” kata Nicole Spila, Perwakilan Departemen Manajemen Produk BMW di Jakarta, kemarin.

Menurutnya secara global ada 20-40 tipe suku cadang mobil BMW yang dipalsukan dan beredar di pasaran, mulai saringan (filter) udara, filter oli, windshield, rem cakram, hingga pelek. “Pembajak bahkan memalsukan pakaian, tas, jam tangan, dan berbagai pernakpernik BMW. Produk-produk palsu ini umumnya beredar di China, Filipina, Thailand, AS, dan juga Indonesia,” tuturnya. (*/T-3)

ADB Bantu US$500 Ribu ASIAN Development Bank (ADB) memberikan bantuan teknis senilai US$500 ribu kepada pemerintah Indonesia guna mendukung program pengembangan infrastruktur. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui proyek kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).

“Bantuan teknis ini akan meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengembangkan, melaksanakan, dan memantau proyek kerja sama pemerintah dan swasta. Tujuannya meningkatkan jumlah dan nilai proyek, yang secara komersial menarik dan berkelanjutan yang ditawarkan kepada pihak swasta,” kata Perwakilan ADB di Indonesia Bob Finlayson di Jakarta, kemarin.

Bantuan dari dana pemerintah Jepang untuk pengurangan kemiskinan (Japan Fund for Poverty Reduction) itu akan dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan PT Sarana Multi Infrastruktur yang bertindak sebagai lembaga pelaksana. Saat ini investasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia berada di kisaran 4% dari produk domestik bruto setelah sempat anjlok di kisaran 2% pada 2000. Namun, angka itu masih rendah menurut standar internasional yang rata-rata mencapai 6%-7%. (Atp/T-3)

Potensi Krisis Global Lebih Besar Rupiah terkoreksi ke 8.840 per dolar AS, atau terlemah dalam enam bulan terakhir.

AKHMAD MUSTAIN

K

EMELUT utang Uni Eropa dan fiskal AS yang tidak kunjung berakhir telah memper panjang ketidakpastian kondisi perekonomian global.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo pun menilai potensi krisis global saat ini bisa lebih besar ketimbang krisis pada 2008-2009 silam.

Ia berpendapat, meski berfundamental perekonomian yang baik, Indonesia tidak akan imun dari dampak krisis global. Khususnya, pada sisi ekspor dan investasi dari negara maju. “Karena besaran risiko global (saat ini) bisa lebih besar dari kondisi global 2008-2009, kita harus antisipasi,” ungkapnya di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, pemerintah merancang program stimulus 2012 guna menjaga perekonomian domestik, sekaligus mengantisipasi tertundanya sejumlah penanaman modal asing ke Indonesia. “Stimulus ini adalah bentuk kesiapan pemerintah menyikapi perkembangan du-

nia. Kita amati perkembangan yang sudah ada di Eropa terus menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai,” imbuhnya.

Sebagai ilustrasi, ekspor Indonesia ke negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa terus menurun sejak 2008. Demikian pula investasi langsung dari negara-negara itu (lihat grafik).

Besaran stimulus, menurut Agus, masih dalam pembahasan. Tetapi yang jelas, ungkapnya, tidak akan berbeda jauh dengan stimulus fiskal pada 2009.

Saat itu, pemerintah mengalokasikan dana stimulus Rp73,1 triliun dalam bentuk insentif pajak, belanja infrastruktur, dan

sebagainya.

Adapun krisis global pada 2008 dipicu oleh kejatuhan sektor properti AS yang kemudian menjalar ke sektor finansialnya.

Kejatuhan AS merembet ke wilayah lain via pasar finansial atau pasar ekspor-impor.

Senada dengan Menkeu, ekonom Indef Ahmad Erani Yustika berpendapat kondisi ekonomi global belum akan pulih dalam waktu cepat. Ia menyarankan agar pemerintah meredam capital inflow dan melakukan pemetaan sektor swasta yang berutang ke luar negeri.

Anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis memprediksi

dampak lanjutan krisis global ke Indonesia baru akan terasa pada semester II 2012. Soal stimulus, ia menilai stimulus berupa subsidi pajak tidak efektif karena birokrasi yang berbelit.

Dalam tekanan Sementara itu, kurs rupiah kembali terkoreksi setelah sempat rebound pada akhir pekan lalu. Kemarin sore, rupiah pada pasar spot antarbank melemah 80 poin ke posisi Rp8.840. “Rupiah mencatat penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari dua tahun setelah investor global mengurangi kepemilikan aset Indonesia karena khawatir

krisis utang Eropa akan meredam permintaan ekspor,” kata analis Monex Investindo Futures, Johanes Ginting.

Dalam catatan Media Indonesia, posisi 8.840 merupakan yang terlemah sejak 24 Februari 2011 saat rupiah di posisi 8.887 per dolar AS. Sejalan dengan koreksi rupiah, kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) pun kembali tersungkur 2,09% ke level 3.755,05.

Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Mone ter BI Perry Warjiyo mengungkapkan penanganan krisis utang dan fiskal di Eropa dan AS yang berlarut-larut memicu gejolak pasar keuangan global, termasuk Indonesia. “Di pasar obligasi pemerintah memang sudah terasa,” ujar Perry.

Per 16 September 2011, kepemilikan asing pada surat berharga negara yang dapat diperdagangkan adalah Rp458,39 triliun, atau turun dari posisi Rp477,39 triliun pada 9 September 2011.

Namun, hal itu bisa dikompensasi dengan pembelian olehpelaku domestik, khususnya bank.

Ia pun menegaskan, BI memiliki cadangan devisa sekitar US$122 miliar yang memadai untuk menjaga kurs rupiah.

(Fid/NG/AI/Atp/Ant/E-3) mustain@mediaindonesia.com

18

E KONOMI NASIONAL

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Mari Bung, Rebut kembali Pasar CPO Minyak sawit mentah Indonesia sangat mungkin mengambil kembali pasar CPO di Pakistan yang kini didominasi Malaysia.

GAYATRI SUROYO

S

ETELAH membahas selama enam tahun, Indonesia dan Pakistan akhirnya menandatangani perjanjian Preferential Trade Agreement (PTA), akhir pekan lalu, di Jakarta.

Dengan perjanjian tersebut, minyak sawit mentah (CPO) Indonesia mendapat kemudahan tarif yang sama dengan yang lebih dulu dinikmati Malaysia.

CPO Indonesia pun berpotensi merebut kembali pangsa pasar di Pakistan yang kini dikuasai Malaysia.

Sebaliknya, Indonesia membebaskan tarif bea masuk bagi jeruk kino produksi Pakistan seperti halnya produk buahbuahan asal China. Sebelumnya, jeruk tersebut dikenai tarif 15%-20%.

“Kesepakatan ini akan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Pakistan,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar seusai penandatanganan yang berlangsung Jumat (16/9) malam.

Keuntungan bagi RI adalah potongan tarif masuk produk CPO ke Pakistan sebesar 15%.

Malaysia sudah menikmati potongan tarif itu karena lebih dulu menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Pakistan.

Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Gusmardi Bustami menambahkan, kesepakatan pos tarif yang ditandatangani pada malam itu meliputi 290 pos tarif 0%15% untuk ekspor Indonesia ke Pakistan. Produk Pakistan mendapatkan pemotongan tarif di 210 pos tarif.

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor Hermanto Siregar menuturkan perjanjian dagang dengan Pakistan itu menguntungkan RI. Pangsa pasar CPO Indonesia makin lebar dan tidak terbatas ke China saja. “CPO Indonesia juga dapat bersaing dengan adil dengan CPO Malaysia,” kata Hermanto ketika dihubungi, kemarin.

Soal bebas masuknya jeruk kino, Hermanto meyakini tidak akan menghambat perkembangan pasar jeruk Indonesia seperti jeruk medan karena jeruk produksi Indonesia memiliki pangsa pasar

tersendiri.

Wakil Menteri Perdagangan Pakistan Zafar Mehmood sebelumnya juga mengungkapkan CPO Indonesia sangat mungkin mengambil kembali pasar CPO di Pakistan yang sekarang ini didominasi Malaysia.

Kesepakatan ini akan saling menguntungkan bagi Indonesia dan Pakistan.”

Mahendra Siregar Wakil Menteri Perdagangan CPO Indonesia pernah menguasai 55% pangsa pasar di Pakistan. Namun kemudahan impor CPO Malaysia membuat pasar didominasi negeri jiran itu.

Mulai naik Mehmood berharap PTA dapat menjadi landasan pembicaraan perjanjian perdagangan bebas di antara kedua negara.

Dengan demikian volume perdagangan RI-Pakistan akan terus meningkat.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan pada 2010 total perdagangan kedua negara sebesar US$787,42 juta.

Dari jumlah tersebut, ekspor Indonesia US$688,19 juta dan impor dari Pakistan US$99,23 juta.

Perdagangan kedua negara sudah mulai naik. Pasalnya, pada semester I tahun ini nilai perdagangan mencapai US$538,40 juta, dengan komposisi ekspor ke Pakistan sebesar US$429 juta dan impor tercatat mencapai US$109,41 juta.

Selain PTA, pemerintah Indonesia juga tengah menjajaki impor beras dari Pakistan. Sebelum ini Kementerian Perdagangan menyatakan telah mengirim draf nota kesepahaman pembelian beras ke negara tersebut.

Mehmood mengatakan Pakistan tidak punya kerangka kesepakatan pembelian beras secara government to government. Namun, pemerintahnya bersedia memfasilitasi pembelian beras Indonesia ke swasta.

(NG/E-1) gayatri@mediaindonesia.com

ANTARA/YUDHI MAHATMA

PELUANG EKSPOR: Pabrik kelapa sawit beroperasi di tengah perkebunan wilayah Kotawaringin Timur, Kalimantan Selatan, beberapa waktu lalu. Indonesia dan Pakistan akhirnya menyepakati pemotongan tarif atas produk tertentu sebagai implementasi Preferential Trade Agreement (PTA). Tercapainya kesepakatan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi komoditas minyak sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia untuk masuk ke Pakistan.

NNT Diminta Jelaskan Hak Suara Newmont

ANTARA/ERWIN

BUKU PERBANKAN: Pengarang buku Obligasi Rekapitalisasi Perbankan Ahmad Iskandar (kiri) berbincang dengan (dari kiri) dosen ekonomi Unpad Budiono, Guru Besar Universitas Pelita Harapan Sumirat Slamet, Dekan FE Unpad Erni Tisnawati, serta pendiri LP3I Syahrial Yusuf saat peluncuran buku tersebut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Buku itu mengulas dampak obligasi rekap terhadap perbankan dan APBN.

Tujuh Pengawas dan Lima Direksi Pimpin BPJS PEMERINTAH dan DPR RI telah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dipimpin tujuh dewan pengawas dan lima orang sebagai direksi.

Kepala Biro Informasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Yudi Pramadi mengungkapkan itu dalam keterangan pers yang dipublikasikan di Jakarta, Minggu (18/9) malam. Komposisi pimpinan BPJS tersebut menjadi salah satu kesepakatan dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) BPJS pemerintah dan DPR RI pada 7-16 September lalu.

“Terkait dengan jumlah dewan pengawas dan direksi, Pansus RUU BPJS pemerintah dan DPR RI menyepakati jumlah dewan pengawas sebanyak tujuh orang dan jumlah direksi sebanyak lima orang,” ujarnya.

Namun, belum ditemukan kata sepakat antara pemerintah dan DPR terkait dengan seleksi dewan pengawas dan direksi.

Pasalnya, ada dua alternatif yang masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya.

Pertama, proses seleksi serta uji kelayakan dan kepatutan

untuk dewan pengawas dan direksi dilakukan pemerintah. Adapun DPR berperan dalam proses seleksi dengan ikut mengusulkan anggota panitia seleksi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, proses seleksi dilakukan pemerintah, tapi uji kelayakan dan kepatutan untuk dewan pengawas dilakukan DPR. Di lain hal, uji kelayakan dan kepatutan untuk direksi dilakukan pemerintah.

Sebelumnya pemerintah dan DPR sepakat untuk membentuk dua BPJS sebagai hasil peleburan empat BUMN yang selama ini melayani jaminan sosial. BPJS yang pertama yakni jangka pendek, untuk ke sehatan, kecelakaan kerja, dan kematian. BPJS yang kedua mengatasi penjaminan jangka panjang seperti pensiun dan jaminan hari tua.

BPJS 1 dijadwalkan dapat dibentuk pada awal 2014, sedangkan kapan idealnya BPJS 2 terbentuk masih disimulasikan. Pembentukan kedua BPJS dan operasionalnya, menurut simulasi Kementerian Keuangan, dapat menelan dana tidak kurang dari Rp308 triliun.

(Ant/E-1)

KEPALA Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengaku belum mengetahui Newmont Ventures Ltd (NVL) melepas hak suara atas saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dimiliki PT Indonesia Masbaga Investama (IMI) sebagai jaminan pembiayaan.

BKPM berencana memanggil kembali NNT untuk meminta penjelasan terkait dengan pelepasan hak suara tersebut.

“Kata siapa? Kata Newmont?

Dia sudah bikin? Oke, kita belum nyatet. Nanti kita panggil mereka,” ujar Gita saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan, jika pelepasan hak suara benar-benar dilaku-

kan NVL, pendelegasian hak suara tidak akan ada lagi. Dengan demikian, nasional bisa memiliki 51% saham NNT sesuai dengan ketentuan divestasi perusahaan pertambangan yang berada di Nusa Tenggara Barat tersebut.

“Tapi kita mau cek lagi, benar atau tidak. Karena dulu mereka bilangnya juga berbeda.

Kenyataannya enggak sama dengan omongannya,” tegas Gita.

NVL akhirnya melepas hak suara atas saham NNT yang dimiliki IMI sebagai jaminan pembiayaan yang digunakan IMI membeli 2,2% saham NNT dari PT Pukuafu Indah (Media Indonesia, 19/9). Hak suara itu menyebabkan kepemilikan na-

sional yang seharusnya mencapai 51%, sesuai yang disyaratkan dalam proses divestasi, menjadi simpang siur.

Pembelian sisa saham divestasi NNT sebesar 7% oleh pemerintah pusat pun terhambat. Padahal pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah telah menandatangani perjanjian jual beli senilai US$246,8 juta.

“Pencabutan (hak suara) itu merupakan wujud iktikad baik kami. Dengan adanya surat itu, kami mengharapkan semua proses divestasi bisa berjalan dengan baik,” tutur Presiden Direktur NNT Martiono Hadianto.

Pada kesempatan terpisah, Dirjen Mineral dan Batu bara

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite berencana akan mengecek kembali dokumen asli pelepasan hak suara atas saham NNT milik IMI yang dilakukan NVL tersebut. Kementerian ESDM akan berkonsultasi dengan biro hukum terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan divestasi.

Saat ini kepemilikan saham NNT terdiri dari Sumitomo dan Newmont Indonesia Limited 56%, PT Multi Daerah Bersaing 24%, Pukuafu 17,8%, dan IMI 2,2%. Jika proses divestasi 7% sisa saham NNT kepada pemerintah pusat selesai, kepemilikan nasional di NNT menjadi 51%. (ML/E-1)

Laporan Keuangan Pemerintah masih Payah DARI total 84 kementerian/lembaga (K/L) dan 466 pemerintah daerah, baru 53 K/L dan 32 pemda yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuang an (BPK).

Wakil Presiden Boediono menyatakan masih belum puas dengan pencapaian tersebut.

“Memang ada perbaikan, tapi kami belum puas. Ada sekitar 20 lebih (K/L) yang belum. Dan Menkeu menyebutkan bahwa (pelaporan keuangan) daerah

ada kemajuan, tapi perlu ditingkatkan (kualitasnya),” ujar Boediono di Jakarta, kemarin.

Sebab, lanjutnya, inti dari pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah ketertiban penggunaan uang negara.

Hal itu menjadi basis perbaikan tata kelola yang baik (good governance). “Ini lebih dari sekadar menyampaikan laporan keuangan yang WTP. Namun, good governance itu tidak akan ada kalau laporan keuangan yang WTP tidak ada.”

Perbaikan laporan keuangan menjadi WTP, menurut Wapres, memerlukan komitmen pemimpin K/L dan daerah terkait. Ia pun berpendapat, komitmen itu perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas di bawah pengawasan tim khusus. “Tidak bisa rencana aksi itu diserahkan ke pejabat struktural yang melaksanakan tugas rutin sehari-hari,” katanya.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Agus Martowardojo berpendapat perbaikan laporan

keuangan K/L dan daerah bisa dilakukan dengan cara membenahi sistem dan sumber daya manusia. Dalam bidang sistem, misalnya, menyempurnakan metode pencatatan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, penertiban rekening K/L, dan penertiban pengelompokan jenis belanja dalam penganggaran.

Jika pelaksanaan sistem sudah bagus, pekerjaan rumah berikutnya kompetensi SDM. “Kita bekerja sama dengan BPK

dan Mendagri akan berusaha merespons dengan baik dan mempersiapkan SDM.” Adapun perlunya peningkatan kepatuhan dan ketertiban pengelolaan keuangan negara tampak dalam LKKL 2010.

Laporan BPK itu menyebutkan masih ada sejumlah kasus yang masuk kategori kerugian negara maupun berpotensi menyebabkan kerugian negara, yakni senilai Rp294,20 miliar dan Rp429,96 miliar serta US$1,72 miliar. (Mad/AI/E-3)

Proyek Infrastruktur Dorong Produksi Kabel Lokal PRODUSEN kabel dalam negeri kewalahan memenuhi permintaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan permintaan di kisaran 20% per tahun mengharuskan produsen meningkatkan kapasitas produksi.

Produksi terutama untuk memenuhi kebutuhan kabel listrik proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt (Mw) PT PLN. “Saat ini permintaan kabel terus naik (booming), terutama kabel aluminium untuk transmisi PLN dan kabel tembaga untuk sambungan dari rumah ke rumah. Setiap tahun naik 20%. Sepertinya sampai 2015 akan naik 50% dari sekarang,”

ujar Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel Listrik Indonesia (Apkabel) Noval Jamalullail di Jakarta, kemarin.

Megaproyek pembangkit listrik 10 ribu Mw tahap I yang dimulai pada 2008 dan tahap II yang akan dimulai tahun depan menjadi pendorong utama kenaikan penggunaan kabel lokal.

Di kedua proyek itu, tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk kabel mencapai 75%-100%. Kebutuhan kabel aluminium di kisaran 130 ribu metrik ton (MT) dan kabel tembaga 300 ribu MT per tahun.

Selain itu, permintaan datang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik yang dikem-

bangkan produsen listrik swasta (independent power producer/IPP) di kawasan industri.

Konsumen lain adalah PT Telkom Tbk, PT Pertamina, PT Krakatau Steel Tbk, hingga proyek fiber optic telekomunikasi Palapa 21. Menurut data Apkabel, kapasitas total produksi beragam produk kabel nasional untuk berbagai proyek tersebut mencapai 500 ribu MT. Adapun produksi kabel fiber optic mencapai panjang 80 ribu kilometer (km) atau 4 juta km single core.

Namun saat ini daya pasok produsen dalam negeri baru mencapai 95% dari total kebutuhan tersebut. (GA/T3)

DOK. TELKOM

EDUTAINMENT SAINS: Direktur IT & Supply Telkom Indra Utoyo bersama pemenang Kompetisi Edutainment Sains Asyik 2011, Dhia Fadhilah B, siswi SD Islamic Village Tangerang, di Bandung, akhir pekan lalu.

C ORPORATE NEWS

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Inkud Gandeng Malaysia Bangun Pabrik Bioetanol BUNGA PERTIWI

P

T Inkud Exchange menggandeng perusahaan Malaysia, Lestari Pasifik Berhard, membentuk perusahaan gabungan di bidang industri bioetanol di Indonesia dalam waktu enam bulan ke depan.

Sebagai gebrakan pertama, perusahaan gabungan itu akan membangun pabrik industri bioetanol generasi kedua dengan nilai investasi mencapai US$350 juta. Industri tersebut akan memproduksi bioetanol dari sumber bahan baku ampas kelapa sawit.

Kesepakatan kerja sama itu ditandatangani di Jakarta, kemarin, antara Direktur PT Inkud Exchange Herman YL Wutun dan Chief Executive Officer Lestari Pasifik Berhard Dato Clement Tan Wei Loon.

“Kemitraan ini memungkin-

Mereka memiliki teknologi tinggi sistem mekano-enzimatik untuk menghasilkan bioetanol dari ampas minyak sawit. kan adanya transfer teknologi baru ke Indonesia dan meningkatkan nilai dari minyak kelapa sebagai tanaman perkebunan alternatif,” kata Herman seusai acara penandatanganan, kemarin, di Jakarta.

Herman melanjutkan, kemitraan tersebut akan memungkinkan Indonesia menjadi produsen bioetanol sekaligus mendukung program pemerintah Indonesia dalam upaya pembaharuan teknologi dengan teknologi ramah lingkungan.

“Rencananya, produk olahan itu akan diekspor ke China sesuai dengan kebutuhan negara tersebut yang akan menggunakan bioetanol untuk menggantikan biodiesel bagi kendaraan di China,” tambah Herman.

Pada kesempatan yang sama,

Dato Clement Tan Wei Loon berjanji akan memberikan keuntungan bersama dari kemitraan dengan pemilik pabrik pada hasil penjualan bioetanol yang telah diproses.

Menurutnya, dengan kemitraan di antara dua pihak, usaha baru ini memiliki kapasitas untuk berkolaborasi dengan pabrik kelapa sawit demi mengamankan penjualan ampas kelapa sawit.

“Mereka juga bisa menyewakan lahan untuk pembangunan, konstruksi, dan pengoperasian pabrik biotanaman modular dalam jarak dekat dengan pabrik kelapa sawit yang telah disepakati,” tukas Clement.

Bawa teknologi Lestari Pasifik Berhard se-

lama ini dikenal sebagai perusahaan yang telah berlisensi di banyak negara. Antara lain di Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Perusahaan publik terbatas di Malaysia hasil joint venture dengan Rusia itu juga telah mendapatkan izin eksklusif royalti gratis dari pemegang saham terkait dengan produksi bioetanol. Mereka memiliki teknologi tinggi sistem mekano-enzimatik untuk menghasilkan bioetanol dari ampas minyak sawit.

Clement menjelaskan teknologi tersebut akan diterapkan di Indonesia yang dinilainya merupakan negara dengan luas lahan perkebunan

sawit terbesar di dunia. Saat ini luas kebun kelapa sawit mencapai hampir 8 juta hektare yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Lestari Pasifik menargetkan mampu membangun 316 biorefinery tanaman di Indonesia selama periode lima tahun.

Jalur produksi modular itu merupakan sebuah fasilitas yang berdiri sendiri untuk pengolahan ampas berdasarkan teknologi eksklusif.

Di sisi lain, PT Inkud Exchange merupakan perusahaan patungan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) dengan badan usaha Hong Kong.

Salah satu tujuannya menjadikan pertanian Indonesia mampu menjamin pasokan pangan dunia sekaligus meningkatkan hasil panen dan pertanian organik.(Ant/E-2) bunga@mediaindonesia.com

19

SEKILAS INFO Modernland Luncurkan Grand Golf

DOK. MODERNLAND

PRESIDENT Director PT Modernland Realty Tbk Edwyn Lim (tengah) menjelaskan proyek Grand Golf kepada Finance & Accounting Director Freddy Chan (kiri), Chief Marketing Officer Andy K Natanael (kedua dari kiri), HR and GA Division Head Dharma Mitra, dan Project Division Head Biakto Adi Putranto (kanan) saat peluncuran kawasan tersebut di perumahan Kota Modern, Tangerang, Sabtu (17/9).

Grand Golf merupakan sebuah kawasan hunian eksklusif yang langsung menghadap lapangan golf dan danau di Kota Modern, Tangerang. Grand Golf tersedia dalam dua pilihan, yakni kaveling seluas 300 m2 dan kaveling plus hunian dengan luas tanah 210 m2 dan luas bangunan 177 m2. Harga yang ditawarkan bervariasi, berkisar Rp1,5 miliar–Rp1,6 miliar. (Sas/E-2)

XL Luncurkan Program Xmua 49

DOK. XL

LIGA SIXTAKULER: Direktur Utama Telkom Vision Elvizar KH (kanan) bersama Komisaris Utama I Nyoman G Wiryanata melambungkan bola saat peluncuran Liga Sixtakuler di Jakarta, Minggu (18/9). The Liga Sixtakuler menyajikan tayangan ligaliga sepak bola terbaik dunia pada musim laga tahun 2011/2012.

DIREKTUR Marketing PT XL Axiata Tbk (XL) Joy Wahjudi (kiri) didampingi VP Marketing Mobile Data service XL Jeremiah de la Cruz, dan duta XL Atiqah Hasiholan meluncurkan program Xmua 49 di Jakarta, Sabtu (17/9). Program Xmua 49 terdiri dari paket Internet Unlimited dan Blackberry Full Service dengan harga Rp49 ribu per bulan.

Ini merupakan gebrakan terbaru XL untuk menggarap pasar menengah bawah. Sebelumnya XL pulalah yang memelopori layanan Blackberry paket harian Rp5.000 per hari. Paket Blackberry Full Service hanya berlaku untuk pelanggan baru, baik prabayar maupun pascabayar, mulai 23 September mendatang. Untuk mendapatkan layanan ini, pengguna dapat mengirimkan pesan pendek ke 568 dengan mengetik ‘BB (spasi) bulan’. (Sas/E-2)

Es Krim Buah Rendah Kalori dari Walls

ANTARA/DYARA

Garuda-APG Sepakat Susun Remunerasi Penerbang MANAJEMEN PT Garuda Indonesia Tbk telah mencapai kesepakatan dengan Asosiasi Pilot Garuda (APG) untuk melakukan renegosiasi remunerasi bagi para penerbangnya. Selanjutnya tim khusus dibentuk untuk merumuskan bersama sistem dan model remunerasi penerbang untuk jangka panjang.

“Kami sudah sepakat dalam pertemuan 9 September lalu, bersama APG akan membuat sistem dan model remunerasi penerbang,” kata VP Flight Operation Garuda Capt Suhasril Samad yang juga anggota tim, kepada wartawan di Bogor,

kemarin.

Menurut Suhasril, pembentukan tim khusus itu telah ditetapkan melalui surat keputusan yang ditandatangani Direktur SDM dan Umum Garuda Heriyanto serta Ketua APG Stephanus Gerardus pada Jumat (16/9) lalu.

Tim tersebut akan mulai bekerja pada Oktober dan ditargetkan menghasilkan keputusan pada awal November.

Tim beranggotakan 14 orang yang terdiri dari 7 perwakilan manajemen serta 7 perwakilan dari APG, termasuk Ketua APG Stephanus Gerardus.

Model remunerasi pilot Garu-

Diharapkan sistem dan model remunerasi penerbang pada 2012 sudah bisa diterapkan dan dilakukan secara bertahap.”

Capt Suhasril Samad VP Flight Operation Garuda da yang bakal dirumuskan itu diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. “Penerbang akan tertarik terus bekerja di Garuda bila mendapat penghargaan atas

kinerja, baik melalui penghargaan senioritas, penghargaan masa kerja, retention bonus, maupun pilihan pengelolaan benefit,” kata Suhasril.

Penerapan remunerasi menurut rencana akan diterapkan pada awal 2012. “Karena perusahaan ini terbuka, perlu proses penganggaran. Diharapkan pada 2012 sudah bisa diterapkan dan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Tahapan itu termasuk untuk mengatur masa kerja pilot yang melebihi batas usia pensiun pegawai yang lain (56 tahun). Usia pensiun pilot ialah 60 tahun.

“Pilot yang telah mencapai usia

56 tahun diberi kesempatan untuk mengambil sebagian hak-hak pensiun lainnya dan ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja penerbang.”

Terkait dengan keberadaan pilot asing, VP Corporate Communication Garuda Pujobroto menjelaskan kontrak pilot asing akan direnegosiasi paling cepat pada akhir Oktober dan paling lambat awal November ini.

“Dari 34 pilot asing kita, kontrak sebagian pilot akan berakhir pada Oktober dan November. Dan akan tersisa lima pilot yang kontraknya berakhir pada Februari 2011,” terangnya. (*/E-2)

DOK. WALLS

BRAND Manager Walls Buavita Riri Odang (tengah) bersama Brand Ambassador Walls Buavita Ario Bayu (kanan) dan pembawa acara Sisca Baker memberikan keterangan kepada wartawan saat peluncuran Walls Buavita di Jakarta, Jumat (16/9). Walls, produsen es krim, meluncurkan produk es krim buah rendah kalori yaitu Walls Buavita.

Es krim ini dibuat dari buah asli dan terdapat potongan buah di dalamnya. Selain segar, es krim ini juga rendah kalori karena mengandung hanya 60 kilokalori dan 0% lemak. Es krim baru ini merupakan kolaborasi Walls dengan Buavita. Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada Juli 2011, tingkat konsumsi buah di Indonesia naik setiap tahun sebesar 15% seiring dengan peningkatan kesadaran akan kesehatan. (Sas/E-2)

Kerja Sama Sany Group-Jimac Garap Pasar Alat Berat

ANTARA/AUDY ALWI

PENGEMBALIAN INVESTASI: Direktur Utama PT Duta Paramindo Sejahtera Rudy Heryanto Saputra (kiri) bersama Komisaris Eddy Hartono (kanan) memberi penjelasan kepada calon pemilik Apartemen D’Green Pramuka Residences, di Jakarta, Sabtu (17/9). Sejak diluncurkan awal 2010, D’Green yang direncanakan memiliki 17 menara memberikan imbal balik hasil investasi (return of investment) sebesar 40%-50%, di atas rata-rata pengembalian investasi apartemen lain di Jakarta yang berkisar 20%-30%.

PRODUSEN alat berat asal China Sany Heavy Industries Co (Sany Group) masuk ke pasar alat berat Indonesia dengan menggandeng PT Jimac Perkasa. Anak usaha PT Jakarta International Machinery Centre (Jimac) itu akan bertindak sebagai distributor resmi produk alat berat Sany.

Perjanjian kedua perusahaan tersebut bakal ditandatangani pada Kamis (22/9) di Jakarta. Sebelumnya, penandatanganan serupa sudah dilakukan di China pada Juli lalu.

Sany Group akan membangun pabrik mereka di Indonesia pada tahun ini dengan nilai investasi US$200 juta di

bawah nama PT Sany Indonesia Machinery. Pabrik itu akan menempati areal lahan 10 hektare di kawasan industri di Karawang, Jawa Barat.

Chairman of Jimac Perkasa Benny Kurniajaya mengungkapkan pihaknya memandang kerja sama itu cukup strategis karena Sany Group merupakan salah satu perusahaan terbesar di China dengan nilai omzet hingga Rp76 triliun/tahun.

“Kita memulai bisnis sebagai industri rekondisi alat berat dan truk bekas hingga saat ini dipercaya perusahaan terbesar di China sebagai mitra penjualan mereka. Ini menunjukkan Jimac dipercaya investor asing di Indonesia,” ungkap

Benny di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pasar alat berat Indonesia, baru dan rekondisi, saat ini berkembang.

Pangsa pasar tahun ini diperkirakan 20 ribu unit.

Potensi pasar itu merupakan kebutuhan alat berat untuk infrastruktur, pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan lainnya. Pencanangan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diprediksi akan makin meningkatkan kebutuhan alat berat.

Namun, imbuhnya, produsen dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan. Mereka bahkan ikut mengimpor secara utuh

alat berat dari Jepang dan pabrik-pabrik di negara lainnya.

“Potensi perekonomian Indonesia yang terus tumbuh dan akan terus berkembang ke depan membuat kedua pihak sepakat untuk secepatnya merealisasikan kerja sama strategis ini,” kata Benny.

Dengan kerja sama itu, Jimac Perkasa menargetkan penjualan alat berat 300-500 unit/tahun. Target itu akan dikejar dengan pembukaan 2-3 kantor cabang/tahun dalam kurun 10 tahun ke depan.

Dalam satu dekade, Jimac diharapkan sudah membuka 30 kantor cabang baru.

(GA/E-2)

O PINI

20

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan

B

ERITA kekeringan di berbagai daerah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, kembali menjadi sorotan media. Dari hari ke hari lahan sawah yang mengalami kekeringan semakin luas dan yang mengalami puso makin bertambah. Dampaknya, ketahanan pangan terancam dan kedaulatan pangan kian rapuh.

Kekeringan tahun ini sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba datang. Instansi pemerintah yang punya tanggung jawab dan otoritas menangani persoalan krisis air di sektor pertanian kurang informatif kepada petani tentang situasi kekeringan yang mungkin dialami. Alasannya, informasi secara terbuka bisa menakut-nakuti petani. Untuk itu, kabar soal ancaman kekeringan yang sudah lama diketahui disimpan rapat agar petani tidak resah. Bahkan, pemerintah kerap mengatakan ‘kekeringan tahun ini masih tergolong ringan’ atau ‘kabar kekeringan dilebih-lebihkan’.

Akibatnya, petani yang melihat ketersediaan air cukup baik kembali menaman padi tanpa pernah menduga kekeringan datang tiba-tiba.

Dampak buruk Sebagian besar petani hanya dapat pasrah terhadap dampak buruk kekeringan. Mereka cuma bisa menatap sawah yang sudah ditanami padi makin lama makin kering dan lumpurnya kian mengeras dan pecah-pecah, yang membuatnya tak layak disebut sawah. Gagal panen pun kini menghantui setiap petani yang secara langsung merasakan kekeringan.

Kondisi itu akan mengancam

ketahanan pangan nasional.

Efek domino kekeringan akan menghantam pilar ketersediaan pangan yang menyebabkan kelaparan di tengah masyarakat dan menjalar pada kebijakan untuk membuka keran impor beras yang amat mahal itu.

Kekeringan, puso, dan gagal panen kini kian sering dialami petani. Para petani sudah mulai menjual harta benda, termasuk kambing dan peralatan usaha tani, untuk modal musim tanam berikutnya. Hal itu menunjukkan persediaan bahan pangan yang mereka miliki juga makin menipis dan sebagian dari mereka terancam kelaparan.

Pemerintah hendaklah tidak menganggap remeh masalah yang ditimbulkan kekeringan.

Persoalannya bukan hanya menyangkut ketahanan pangan nasional, melainkan dampaknya terhadap kehidupan petani. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Jika kekeringan menerjang kehidupan pahlawan ketahanan pangan itu, tak pelak lagi cadangan pangan yang mereka miliki pasti terganggu. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, mereka harus menjemur sisa-sisa nasi kering (nasi aking) sebagai pengganti beras untuk dimasak karena sawah mereka gagal panen akibat kekeringan panjang. Patut diduga, dampak kekeringan akan menyebabkan sejumlah penduduk di berbagai daerah menderita rawan pangan.

Persoalan kekeringan selalu menyisakan kesedihan. Namun, kepedulian pemerintah melalui lembaga terkait yang mengurusi secara langsung bidang pembangunan pertanian dan kebijakan pangan hanya semata melaku-

Posman Sibuea

kan sebuah keniscayaan.

Guru Besar di Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan Unika Santo Thomas SU dan anggota Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatra Utara kan penanggulangan jangka pendek dengan memperkukuh ketahanan pangan.

Sekadar contoh, Bulog sibuk dengan kesiapannya mengimpor beras untuk meningkatkan stok beras di akhir tahun. Di sisi lain sikap Kementerian Pertanian terkesan hanya mengalihkan perhatian dengan sibuk membantah fakta-fakta kekeringan yang terjadi di lapangan.

Pejabat di sana pun mencoba meyakinkan masyarakat bahwa kekeringan yang terjadi hanya fenomena alam biasa guna memperkuat alasan bahwa, secara nasional, kekeringan tahun ini masih tergolong ringan ketimbang rata-rata lima tahun terakhir.

Seperti biasanya, pemerintah hanya mengantisipasi kekeringan dengan memberikan pompa air. Pun Badan Pusat Statistik (BPS) meyakinkan publik dengan mengumumkan perkiraan angka ramalan kedua produksi padi tahun 2011 sebesar 70 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat dari 2010. Persoalan sesungguhnya bukan jumlah kenaikan angka p r o duksi GKG. To t a l produksi padi t i d a k menjamin ketersediaan be-

ras sepanjang tahun. tahun Terlalu menyederhanakan persoalan jika pemerintah hanya menunjukkan angka-angka statistik kenaikan produksi GKG dan produk pertanian lainnya.

Ancaman kekeringan yang menimpa sejumlah besar petani, yang saat ini menjadi perhatian publik, bukan tanpa alasan. Sudah terlalu lama petani menjalani hidup dalam proses pemiskinan. Setiap tahun petani mengalami hantaman kelangkaan pupuk dan kenaikan harga bahan kebutuhan seharihari, sehingga membuat petani makin miskin.

Kini, mereka harus mengha-

dapi kekeringan yang pada gilirannya mengancam gagal panen. Di saat yang sama, mereka harus tetap memenuhi kebutuhan hidup yang biayanya kian membengkak, seperti mengembalikan pinjaman yang dipakai untuk mengolah lahan dan menyediakan rupiah untuk dana pendidikan anak-anak mereka pada tahun ajaran baru.

Patut pula dicatat, kesejahteraan petani dari tahun ke tahun tak pernah mengalami peningkatan. Produktivitas usaha tani mereka tak mampu mengejar kenaikan kebutuhan sehari-hari. Harga komoditas yang diproduksi, khususnya padi petani, tak pernah beranjak naik secara signifikan akibat kebijakan pemerintah yang terus mengendalikan harga dasar gabah.

Dampaknya, nilai tukar petani kian terpuruk karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah tak pernah menyentuh kebijakan petani, tapi hanya bicara kebijakan pertanian yang tidak menyinggung pengembalian hak-hak masyarakat petani. Yang pada gilirannya, Indonesia pun tidak hanya menjadi importir berbagai komoditas pangan seperti beras, kedelai, jagung dan daging.

Dalam tingkatan tertentu, pihak asing sudah mulai mendikte Indonesia. Oleh karena itu, berdaulat dalam hal pangan merupa-

Kedaulatan pangan Berangkat dari keprihatinan bersama atas dampak kekeringb an, di masa datang dalam urusan pangan Indonesia jangan bergantung lagi pada pihak luar.

Penyediaan pangan harus diartikan sebagai ketersediaan dan keterjangkauan rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya. Sebab, pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi.

Kedaulatan pangan harus dipahami tidak sekadar mencapai swasembada pangan dengan menggenjot kenaikan produksi GKG, tapi juga mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana pertanian untuk memacu produksi beragam hasil pertanian sehingga mengantarkan Indonesia menjadi eksportir bahan pangan yang unggul. Dengan begitu, implikasi kedaulatan pangan ialah masyarakat petani bisa hidup sejahtera. Perpaduan antara kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat dan kemauan keras melaksanakannya menjadi anak kunci keberhasilan kedaulatan pangan.

Agar kedaulatan atas pangan dapat terwujud, pemerintah harus melakukan reformasi kebijakan pertanian yang menjamin ketersediaan berbagai sarana dan prasarana pertanian. Salah satunya ialah ketersediaan air irigasi untuk kebutuhan petani guna menjamin pembangunan pertanian secara berkelanjutan.

Pengadaan irigasi menjadi masalah utama pembangunan pertanian di Indonesia. Jaringan saluran irigasi yang sudah rusak di sana-sini dan kesulitan sumber air untuk irigasi menjadi dua

kendala yang terjadi selama ini.

Berkurangnya daerah tangkapan air merupakan masalah lain lagi sebagai faktor munculnya kekeringan.

Secara teoretis, saat ini daerah tangkapan air di sebagian besar daerah hanya sekitar 21% dari luas wilayah. Namun, kenyataannya, sebagian besar sudah hancur akibat pesatnya kerusakan lingkungan karena pembalakan liar. Akibatnya, setiap hujan deras turun, sebagian besar langsung mengalir sebagai air limpasan (run off) atau air permukaan yang bila berlebihan menjadi banjir, menyebabkan erosi, dan pembawa bahan sedimentasi.

Iklim dan cuaca tentu sulit diajak kompromi dan perlu diantisipasi. Oleh karena itu, kesadaran akan ketahanan air dapat menjadi model solusi untuk langkah antisipasi kekeringan di masa datang. Ketahanan air bisa dibuat menjadi suatu gerakan nasional sebagai upaya menghambat aliran air hujan dari hulu ke hilir lewat peningkatan penyerapan sebanyak-banyaknya ke tanah.

Gerakan tersebut bisa berhasil jika setiap anak sekolah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA menanam sebatang pohon di daerah hulu sebagai penahan air hujan. Yang tak kalah penting ialah pemerintah mendorong petani untuk pemanenan air (rain harvesting) lewat pembangunan waduk-waduk kecil atau embung yang mampu mengaliri satu petak tersier seluas 50–100 ha. Pemanenan air dalam embung dapat dijadikan solusi pilihan menampung air untuk menghadapi musim kemarau demi kedaulatan pangan.

Kekeringan dan Teologi Ramah Lingkungan

K

RISIS air dan kekeringan yang telah menjadi potret suram negeri ini hendaknya tidak hanya dilihat dari perspektif hukum alam, tetapi harus juga dari perspektif teologis, khususnya teologi penciptaan yang bertalian dengan cara pandang manusia terhadap alam.

Yakni, keteraturan dan keseimbangan alam yang disematkan Allah sejak awal penciptaan telah dirusak ulah manusia sehingga datangnya musim kemarau telah berubah menjadi bencana kekeringan yang semakin mengerikan. Sebab, siklus alam tidak berubah dan berkembang secara spekulatif, atau sesuai dengan istilah Albert Einstein, “Tuhan tidak sedang bermain dadu.”

Intinya, kekeringan dan krisis air yang semakin melanda negeri belakangan ini tidak lain mencerminkan kerusakan dan hilangnya keseimbangan alam.

Manusia tidak lagi mengikuti aturan dan ketetapan Tuhan dalam kehidupan di dunia bersama alam dan segenap isinya. Konkretnya, isi bumi dikuras, lingkungan hidup dieksploitasi, dan hutan digunduli tanpa batas sehingga bencana kekeringan dan krisis air telah berubah menjadi monster yang menakutkan yang terus memburu manusia. Alam seperti mengibarkan bendera balas

PARTISIPASI OPINI

dendam atas ulah manusia yang terus merusak keharmonisan dan keseimbangannya.

Artinya, karena manusia dan alam merupakan satu kesatuan ekosistem, kondisi yang mutlak diperlukan ialah mempertahankan satu kesatuan tersebut.

Filsuf sekaligus teolog Stephen Croall dan William Rankin dalam Ecology for Beginers mengatakan bumi dan seluruh alam semesta di dalam dan di atasnya memiliki keterpaduan yang sangat erat, tidak terpisahkan. Ekosistem, bumi, dan air merupakan jaringan kompleks yang terhubung satu sama lain.

Karena itu, tatkala keadaan bumi di satu tempat dirusak dan diubah, hal itu akan berpengaruh langsung terhadap ekosistem dan cara kerja bumi.

Maka, bencana alam seperti kekeringan dapat dikerling dari perspektif terganggunya keseimbangan alam.

Meluruskan pemahaman teologis Perusakan hutan dan pengeksploitasian lingkungan tanpa batas sesungguhnya bertolak dari cara pandang teologis yang keliru terhadap alam. Dalam cara pandang Kristiani abad pertengahan tantang manusia dan alam, misalnya, dikatakan bahwa manusia bukanlah bagian dari alam, melainkan sebagai tuan dan penguasa atas

juga disebabkan kelalaian kita sebagai pemangku tanggung jawab ekologis. j

Thomas Koten Sarjana Filsafat dan Teologi alam. Manusia ketika itu yakin mendapat mandat dari Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam, bumi, dan segala isinya. Itulah yang membuat manusia kehilangan rasa hormatnya terhadap alam. Alam hanya diposisikan untuk melayani kepentingan manusia dan menjadi objek eksploitasi belaka. Teolog Harvey Cox dari Harvard akhirnya menuduh bahwa hilangnya rasa hormat manusia terhadap alam itu disebabkan teologi penciptaan dalam kitab suci perjanjian lama bagi umat Kristiani, yang memisahkan manusia dari alam.

Itu pula yang dikatakan Harvey Cox sebagai cikal bakal lahirnya teknologisasi di Barat yang mendorong perkembangan teknologi sebagai sarana eksploitasi alam, dan berpengaruh pula pada lahirnya watak eksploitatif pada diri manusia Barat dalam menghadapi dan memperlakukan alam. Itu berpengaruh hingga ke dunia Timur zaman ini, yang membuat manusia Timur--termasuk Indonesia--menghilangkan pemikiran tradisionalnya yang memercayai hutan, gunung, dan alam ada penunggunya. Efek yang terjadi, tidak lain ialah penggundulan hutan terjadi di

mana-mana dan lingkungan pun semakin dieksploitasi tak karuan, tanpa rasa takut lagi.

Itu diperparah lagi oleh orientasi pembangunan ekonomi berlebihan yang membuat hutan terus digunduli dan lingkungan tidak henti-hentinya dirusak, yang akhirnya berujung pada

Sudah saatnya pula agamaagama tidak tinggal diam dalam melakukan kerja partisipatif untuk mengembangkan alam dan ekologi dalam ikut melindungi, memelihara, dan merawat alam.” rusaknya alam dan putusnya keseimbangan atau mata rantai siklus ekosistem.

Untunglah, pandangan teologis yang timpang pada zaman dulu mulai disadari belakangan ini. Manusia yang ditempatkan sebagai penakluk dan penguasa alam disadari ulang dalam koridor sebagai dititipi kewajiban untuk melindungi dan memeli-

haranya. Manusia adalah person dalam relasi dengan Tuhan dan secara hierarkis lebih tinggi dari alam. Akan tetapi, manusia juga disadari menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, manusia juga bergantung pada alam dan bernasib sama dengan alam. Kesadaran itu lahir dari realitas bahwa tatkala keharmonisan alam terganggu, manusia pun mendapat pengaruhnya.

Kehancuran lingkungan juga kehancuran manusia. Bahkan, manusia tak berdaya menghadapi kekuatan alam.

Jadi, teologi yang benar ialah yang menegaskan tanggung jawab ekologis manusia. Itu merupakan tanggung jawab dalam melindungi, memelihara, dan memanfaatkan alam demi kesejahteraan seluruh umat manusia, dengan tetap menjaga kelestarian alam. Inilah yang dimaksud dengan teologi ramah lingkungan, suatu teologi yang mengantarkan manusia pada perilaku ramah lingkungan.

Tulis Yonky Karman (2007), perilaku ramah lingkungan merupakan bagian dari iman, salah satu ujian iman yang membumi.

Maka, bencana alam seperti kekeringan dus krisis air bukan hanya fenomena alam biasa, itu

Pembumian teologi lingkungan K a re n a i t u , t u l i s f i l s u f agama-agama James A Rimbach (1987), pembumian teologi ramah lingkungan masa kini merupakan pilihan yang tepat dalam konteks-–atau yang diistilahkan sebagai ‘berteologi dalam konteks’. Teologi lingkungan menjadi semacam ujian dan kaca benggala untuk mengukur kadar keimanan.

For theologians to address the issue of the ecology and environment is a typical ‘test case’ for doing theology today.

Teologi ramah lingkungan merupakan tuntutan kesadaran beragama yang memiliki keterlibatan dan keberpihakan penuh pada lingkungan. Sebuah perspektif teologi tentang alam semesta yang mengkaji ulang posisi manusia dan tanggung jawab etisnya dalam relasi alam semesta. Jadi, pembumian teologi lingkungan ini bertujuan mendekonstruksikan, menguji kembali sikap hidup dan tingkah laku kita terhadap alam dan bumi.

Pembumian teologi lingkungan ini mengantarkan kita kepada pengertian epistemologis dari teologi lingkungan itu sendiri. Krisis lingkungan hidup, bencana, dan mewa-

bahnya berbagai penyakit dan hama tanaman bukanlah melulu problem yang bersifat ‘sekuler’, ini juga merupakan problem ‘religius’ yang serius dan harus segera ditangani. Akan menjadi mubazir jika setiap penganut agama berjuang keras membela agama masing-masing atau giat berbicara tentang kehidupan abadi di akhirat, tetapi tidak ikut berjuang menyelamatkan bumi atau lingkungan dari berbagai bentuk perusakan dan pengeksploitasian.

Sebab, pengelolaan terhadap lingkungan sesungguhnya juga merupakan sebuah bentuk ibadah kepada Sang Khalik, Tuhan sebagai pencipta. Perusakan atau pengeksploitasian terhadap alam atau lingkungan merupakan tindakan tidak bermoral yang sangat dibenci agama-agama. Kesalehan dan ketaatan hidup beragama kita juga dapat ditakar dari sejauh mana rasa cinta kita terhadap lingkungan, dengan berperilaku ikut melindungi dan memelihara alam serta lingkungan demi tetap lestarinya alam dan keseimbangan alam.

Sudah saatnya pula agamaagama tidak tinggal diam dalam melakukan kerja partisipatif untuk mengembangkan alam dan ekologi dalam ikut melindungi, memelihara, dan merawat alam.

Semua itu juga merupakan bagian dari iman.

Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 7.100 karakter tanpa spasi. Sertakan nama. alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP).

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm) Direktur Utama: Rahni Lowhur-Schad Direktur Pemberitaan: Saur M. Hutabarat Direktur Pengembangan Bisnis: Alexander Stefanus Dewan Redaksi Media Group: Elman Saragih (Ketua), Ana Widjaya, Andy F.Noya, Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Saur M. Hutabarat, Sugeng Suparwoto, Suryopratomo, Toeti Adhitama Redaktur Senior: Elman Saragih, Laurens Tato, Saur M. Hutabarat Deputi Direktur Pemberitaan: Usman Kansong Kepala Divisi Pemberitaan: Kleden Suban Kepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius Suhardi Deputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar Sekretaris Redaksi: Teguh Nirwahyudi Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Fitriana Siregar, Haryo Prasetyo, Ono Sarwono, Rosmery C.Sihombing Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

Redaktur: Agus Mulyawan, Anton Kustedja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Henri Salomo Siagian, Ida Farida, Jaka Budisantosa, Mathias S. Brahmana, Mochamad Anwar Surahman, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelistijono Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Ahmad Punto, Akhmad Mustain, Amalia Susanti, Andreas Timothy, Aries Wijaksena, Aryo Bhawono, Asep Toha, Basuki Eka Purnama, Bintang Krisanti, Christina Natalia S, Cornelius Eko, David Tobing, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Edwin Tirani, Edy Asrina Putra, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Eri Anugerah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gino F. Hadi, Heru Prihmantoro, Heryadi, Ignatius Santirta, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jerome Eugene W, Jonggi Pangihutan M., K. Wisnubroto, M. Soleh, Mirza Andreas, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Ratna Nuraini, Rommy Pujianto, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Sitriah Hamid, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Wendy Mehari, Windy Dyah Indriantari, Zubaedah Hanum Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf

Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya) MICOM Asisten Kepala Divisi: Tjahyo Utomo, Victor J.P. Nababan Redaktur: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Patna Budi Utami, Widhoroso Staf Redaksi: Heni Rahayu, Hillarius U. Gani, Nurtjahyadi, Prita Daneswari, Retno Hemawati, Rina Garmina, Rita Ayuningtyas, Yulia Permata Sari, Wisnu Arto Subari Staf: Abadi Surono, Abdul Salam, Budi Haryanto, Charles Silaban, M. Syaifullah, Panji Arimurti, Rani Nuraini, Ricky Julian, Vicky Gustiawan, Widjokongko DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING) Asisten Kepala Divisi: Gantyo Koespradono, Jessica Huwae Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Regina Panontongan Staf Redaksi: Adeste Adipriyanti, Arya Wardhana, Handi Andrian, Nia Novelia, Rahma Wulandari CONTENT ENRICHMENT Asisten Kepala Divisi: Yohanes S. Widada Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S

Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Mahmudi, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto ARTISTIK Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Aria Mada, Bayu Wicaksono, Budi Setyo Widodo, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Lisa Saputra, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Permana, Putra Adji, Tutik Sunarsih, Warta Santosi Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman.

PENGEMBANGAN BISNIS Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Perwakilan Bandung: Arief Ibnu (022) 4210500; Medan: Joseph (061) 4514945; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Semarang: Desijhon (024) 7461524; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274) 523167; Palembang: Andi Hendriansyah, Ferry Mussanto (0711) 317526, Pekanbaru: Bambang Irianto 081351738384.

Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812102, 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com, DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

B EDAH EDITORIAL

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

EDITORIAL

Editorial @

19 September 2011

Merasakan Manfaat

Hentikan Remisi bagi Koruptor

D

I negeri tempat hukum menjadi panglima, keadilan semestinya lebih ditafsirkan dalam kerangka yang substansial, bukan melulu tekstual.

Pula, di negara tempat hukum menjadi anutan, hak asasi manusia harus dilihat dari perspektif korban, bukan pelaku.

Dua rumusan penting dalam negara hukum itu sepertinya absen dalam kamus hukum negeri ini. Buktinya pemerintah di negeri ini dengan enteng mengobral remisi kepada para terpidana kasus korupsi.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar berdalih pemberian remisi bagi koruptor berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Patrialis juga beralasan pemberian remisi buat para koruptor sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Jelas sekali Menteri Hukum

21

dan HAM menafsirkan kedua aturan hukum itu secara tekstual, tidak secara substansial dengan mempertimbangkan secara saksama rasa keadilan di masyarakat.

Patrialis j u g a

PERATURAN yang demikian dipelihara karena mereka tahu pasti bahwa suatu saat yang memelihara pasti akan merasakan manfaat dari peraturan konyol itu.

Mas Paul Gilbert mengatakan remisi adalah hak asasi semua terpidana, termasuk terpidana korupsi.

Terang benderang Menteri Hukum dan HAM hanya

mempertimbangkan hak asasi pelaku korupsi, tetapi tidak sensitif terhadap hak asasi korban, yakni rakyat yang duitnya dirampok koruptor.

Tidak mengherankan jika kritik keras mengalir deras ke Menteri Hukum dan HAM serta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas obral remisi bagi para

koruptor.

Presiden memang akhirnya merespons kritik itu. Presiden Yudhoyono meminta remisi buat para koruptor--juga teroris-disetop.

Sungguh sebuah respons yang terlambat dari seorang kepala pemerintahan. Menteri Patrialis pun buru-buru membentuk tim untuk mengkaji moratorium remisi bagi para koruptor. Sekalipun demikian, kita harus mengingatkan Kementerian Hukum dan HAM untuk bekerja lebih cepat. Jika Kementerian Hukum dan HAM bekerja lamban, publik akan mencatatnya sebagai daftar baru kelambanan pemerintahan ini.

Apalagi, jika Kementerian Hukum dan HAM kelak gagal menghasilkan revisi yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, bolehlah kita mengatakan respons Presiden atas kritik terhadap remisi bagi koruptor hanyalah retorika, sekadar pencitraan.

Bagus dalam Retorika JIKA Menteri Hukum dan HAM gagal menghasilkan revisi yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, dia harus diberhentikan. Para pemimpin kita memang bagus dalam retorika, tapi selalu buruk pada realisasi.

Nailaza Polce

Korupsi Subur REMISI itu berarti korupsi semakin subur.

Hazym

Peraturan untuk Mereka PERATURAN itu dibuat mereka sendiri karena merasa suatu saat nanti mereka yang butuh remisi. Alih-alih semua sudah ramai menindak, ya, emang begitu. Seperti polisi India di film-film, mereka selalu datang terlambat!

Galuh Permana

Hukum yang Buruk HUKUM di negara kita itu buruk....

Edo Malaka

Transaksi Uang ARGUMENTASI mengenai remisi tidak menyentuh ‘realitas’ yang sesungguhnya. Baik ada maupun tidak ada remisi, tidak akan memuaskan semua pihak.

Pada kenyataannya, di balik remisi itu ada transaksi ‘uang’.

Sekalipun remisi dihapus, transaksi uang berpindah ke aparat yang terlibat dalam proses peradilan sampai keluarnya vonis, yakni berwujud ‘jual-beli’ pasal-pasal yang akan dikenakan kepada koruptor. Nilai ‘jual-beli’ tersebut tambah tinggi.

Rudy Capelle

Gelombang KINI kapal yang bernama Indonesia Tanah Airku sedang berlayar di laut yang penuh dengan gelombang ombak (korupsi dan suap), angin yang kencang (sistem jalur birokrasi yang tidak efisien,

juara dua setelah India), dan radar (un- mereka akan dikurangi.

Mereka justru nyaman dipenjara sur pengawasan) yang tidak berfungsi selama bertahun-tahun maksimal. Akibatnya, karena tidak dihukum kapal hanya berputarKirimkan tanggapan mati. Tidak ada salahnya putar, tidak jelas arah dan komentar Anda belajar dari China dalam dan tujuannya. Pertanmelalui: memberantas masalah yaannya, bagaimana denSMS INTERAKTIF korupsi, dan terbukti gan peranan sang kapten 0811140772 bahwa hukuman mati kapal yang bertanggung bisa menekan aksi korupjawab atas terjadinya Senin-Sabtu, 07.05 WIB si di negeri itu. semua kondisi ini? di Metro TV T Fachri Haropan Siregar ONLINE Tirulah China Menjamin mediaindonesia.com Keadilan?

HUKUMAN mati dinilai FACEBOOK paling tepat bagi korupMEMANG perlu mengHarian Umum tor dan teroris. Sebab, ubah Undang-Undang Media Indonesia jika mereka diberi remisi, Nomor 12 Tahun 1995 tidak akan menimbulkan tentang Pemasyarakatan, efek jera. Meskipun para koruptor di- khususnya untuk menghilangkan rehukum bertahun-tahun, mereka akan misi pada koruptor dan teroris, sebab senang karena setiap tahun hukuman hukuman bagi para koruptor sudah

tidak lagi membuat mereka jera. Nah, yang sekarang menjadi pertanyaan, apakah menghilangkan remisi pada para koruptor dan teroris itu bisa menjamin keadilan bagi rakyat Indonesia dan membuat koruptor dan teroris jera?

Ardjo

Kolega Koruptor

Teori Konspirasi

Tidak Korupsi

KETOLOLAN para menteri mencerminkan ketidakbecusan. Mereka tak bisa kasih contoh keadilan dan ketegasan dalam menuntaskan korupsi. Pemimpin tidak tegas, bagaimana anak buahnya?

Saya yakin remisi bukan sepenuhnya kegoblokan Patrialis, melainkan juga banyak yang mengatur, dari si pembuat UU (DPR) atau si pemberi kebijakan. La, karena yang kena kasus kebanyakan lingkaran mereka, tentu saja remisi diobral. Itulah teori konspirasi.

Bintang

PASTI tidak jadi merevisi karena dia sendiri punya kolega yang notabene koruptor. Atau, mungkin dia sendiri juga termasuk koruptor.

Anto Pangabean

KATAKAN tidak pada korupsi!

Dery Nerazurri

Tidak Kebagian Remisi YAH, rugi dong kalau dilakukan moratorium remisi buat koruptor, sebab kalau aku nanti kebagian jadi koruptor, enggak kebagian remisi.

Asan Arnasan

Kalah dari Koruptor NEGARA ini kalah dari koruptor, lebih baik kita bakar koruptor hidup-hidup!

Ferri

Potong Kepala, bukan Potong Masa Tahanan YANG pantas dipotong dari koruptor itu ialah kepalanya, bukan masa tahanannya!

6285253924xxx

NGAPAIN para koruptor diberi remisi kalau hak rakyat diambil?

6285345655xxx

YANG perlu ditambah hukumannya dong, dikalikan dengan jumlah uang yang dikorupsi, dengan gaji TKW per tahun, supaya rakyat puas.

6282147422xxx

KENAPA baru sekarang dicanangkan? Kenapa tidak sejak dahulu? Mudah-mudahan tidak ada udang di balik batu.

6281351202xxx

FORUM

MASA koruptor ditahan pa-

ling lama lima tahun. Mending saya korupsi. Biar saya ditahan, anak istri sejahtera. Karena itu, hukum gantung lebih baik.

6285350156xxx SAMPAI kapan pun korupsi di Indonesia tidak akan berhenti kalau hukumannya terlalu ringan.

Cuma satu yang paling ditakuti koruptor, yaitu hukuman mati.

6281349195xxx

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentang pelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.com

DI Indonesia, hukum bukan panglima, sebab yang menjadi panglima adalah SBY. 6285240181xxx HANYA negeri ini yang memperlakukan para maling uang rakyat dengan baik.

6285243454xxx PEMIMPIN lemah, akibatnya anak buah juga lemah dalam

menghadapi para koruptor.

6285243637xxx MENTERI hukum dan HAM memberi remisi demi komisi.

6282154435xxx HARAP para ulama memberi fatwa bahwa koruptor yang mati itu haram disalati atau halal disalati.

6285251993xxx

Menunggu Respons Rakyat KINERJA mereka itu selalu menunggu respons rakyat, padahal untuk hal-hal semacam itu mereka seharusnya kan ahlinya (membuat rakyat senang). Untuk orang ‘pintar ’ selevel mereka, tentunya sudah harus bisa memprediksi rakyat atas sebuah kebijakan yang mereka buat.

Daud Soelaiman

Kirimkan komentar Anda atas tema Kejahatan di Angkutan Umum Meningkat, Keselamatan Penumpang makin Terancam (periode 19 - 24 September 2011) ke: opini publik di mediaindonesia.com

Penjelasan PT Castrol Indonesia

Tanggapan PT Asuransi Astra Buana

S

EHUBUNGAN dengan surat pembaca yang dimuat di Harian Media Indonesia (3/9), yang ditulis Bapak Deddy T Hasibuan mengenai Garda Oto, Asuransi Astra memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Asuransi Astra telah menghubungi Bapak Deddy T

EHUBUNGAN dengan surat pembaca yang dimuat di Harian Media Indonesia (9/9), perihal ‘Uang Logam di dalam Botol Kemasan Castrol’, PT Castrol Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan Bapak Irawan E Prasetyo selaku pelanggan setia Castrol.

Untuk saat ini PT Castrol Indonesia sedang menyelenggarakan program Coin Inside dalam kemasan botol Castrol untuk sepeda motor yang ditujukan bagi para mekanik bengkel yang biasa melakukan penggantian sepeda motor pelanggan.

Perlu kami informasikan bahwa sebelum program tersebut diluncurkan, PT Castrol Indonesia terlebih dahulu melaku-

koin tersebut tidak akan masuk ke lubang pengisian oli, walaupun saat pengisiannya tidak menggunakan corong.

Untuk saat ini PT Castrol Indonesia sedang menyelenggarakan program Coin Inside dalam kemasan botol Castrol.” kan tahapan tes di Castrol Plant untuk memastikan kualitas oli dan keamanan terhadap motor pelanggan, dan hasilnya tidak terjadi perubahan apa pun pada kualitas oli.

Dalam tahapan tes tersebut, PT Castrol Indonesia juga telah melakukan safety test sehingga

Meski demikian, kami juga telah mengomunikasikan program ini sebelumnya kepada para pemilik bengkel dan mekaniknya, serta menyarankan mereka untuk selalu menggunakan corong setiap melakukan pengisian oli agar koin bisa tersaring pada corong tersebut.

Program Coin Inside ini hanya untuk oli sepeda motor sehingga koin tidak akan ditemukan di dalam botol oli untuk mesin mobil.

Demikian tanggapan PT Castrol Indonesia. Kami berharap hal tersebut tidak mengurangi kesetiaan Bapak Irawan E Prasetyo untuk terus menggunakan produk Castrol. Ini merupakan komitmen PT Castrol Indonesia untuk memberikan kualitas yang terbaik bagi seluruh pelanggan setianya.

Augustnine Airianto MCO Marketing Manager PT Castrol Indonesia

Klarifikasi Bank CIMB Niaga

S

EHUBUNGAN dengan surat Bapak Armydian Kurniawan yang dimuat di Harian Media Indonesia (16/8), berjudul ‘Pengembang PT Abadimukti Guna Lestari belum Serahkan IMB’, kami, Bank CIMB Niaga, menyam-

paikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami Bapak Armydian Kurniawan.

Sebagai tindak lanjut dari keluhan tersebut, kami telah menghubungi Bapak Armydian Kurniawan guna men-

jelaskan permasalahan yang terjadi dan permasalahan telah diselesaikan.

Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan karena kepuasan nasabah merupakan fokus dari seluruh usaha kami dalam upaya men-

jaga dan terus meningkatkan kualitas layanan Bank CIMB Niaga.

Deffy L Hardjono Head of Corporate Communication PT Bank CIMB Niaga

S

Hasibuan dan menyelesaikan keluhan tersebut sejak Agustus lalu. Saat ini, mobil milik Bapak Deddy T Hasibuan telah selesai diperbaiki dan mobil beliau telah diserahterimakan pada 24 Agustus 2011, sore hari.

Asuransi Astra berterima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sesuai dengan visi

kami, yaitu ‘to provide peace of mind to our customer’, Asuransi Astra akan terus meningkatkan pelayanan baik dari internal maupun kinerja jaringan bengkel Asuransi Astra.

Laurentius Iwan Pranoto Marketing Communication & Public Relations Head PT Asuransi Astra Buana

Minta Penjelasan Permata Bank

S

AYA adalah nasabah kartu kredit (KK) Permata Visa.

Pada Juli 2011, seperti biasa saya mendapat tagihan yang kemudian saya bayar lunas lima hari sebelum jatuh tempo, melalui rekening Permata Syariah milik suami. Sebagai bukti, saya memiliki setruk ATM dan SMS Permata Banking bahwa transaksi sudah berhasil.

Namun beberapa hari kemudian, ketika kartu akan saya gunakan bertransaksi, ternyata kartu itu diblokir. Saya kaget setelah konfirmasi ke Permata Tel. Saya malah dituduh melakukan

tarik tunai, padahal saya punya bukti setruk pembelian barang di toko tersebut.

Yang membuat saya heran, transaksi pembayaran lunas yang sudah saya lakukan belum diterima pihak bank.

SMS, telepon, dan billing selalu meneror saya, walaupun saya sudah konfirmasi ke Permata Bank di Malang.

CS hanya membantu saya mengirimkan faks fotokopi setruk pembayaran dan fotokopi KTP saya. Dengan alasan apa pun, saya tidak akan membayar fee keterlambatan karena

saya sudah sangat dirugikan pelayanan Permata Bank. Saya sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena harus mengirim faks berkali-kali.

Tapi, mereka menyatakan itu belum diterima pusat. Belum lagi biaya pulsa yang membengkak karena saya harus menghubungi Permata Tel. Saya minta konfirmasi sejelas-jelasnya dari pihak Permata. Dikemanakan uang yang sudah saya bayarkan lewat rekening Permata Syariah.

Silvie Kurnia K salma_murad@yahoo.co.id

22

F okus int

Selasa, 20 SEPTEMBER 2011

Memburu Mi Demi mewujudkan status anggota penuh PBB, otoritas Palestina akan menghadapi ancaman veto Amerika Serikat sekaligus tentangan dari faksi Hamas.

Deri Dahuri

D

ERETAN bilik di kantor Kementerian Perencanaan Palestina di kawasan elite Al-Masyoud, Kota Ramallah, begitu bising awal bulan ini.

Para karyawan tidak henti berlalu-lalang. Tangan mereka penuh dengan tumpukan berkas.

Kesibukan mereka erat hubungannya dengan tekad otoritas Palestina untuk mengajukan status kenegaraan dalam Sidang Umum PBB di New York, Amerika Serikat, hari ini. Pengajuan itu akan disertai berkas-berkas ‘Laporan Fayyad’ yang berisi penilaian terhadap garis-garis besar program pembangunan Palestina.

Nama laporan tersebut merujuk kepada Perdana Menteri Palestina Salam Fayyad yang mulai menyusun program sejak Agustus 2009.

“Intinya kami siap mengelola negara kami sendiri. Kami mengikuti anjuran-anjuran, baik dari Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional.

Kedua lembaga itu mengakui Palestina berhak mendapatkan

negara sendiri,” kata seorang pejabat Palestina Bashar Jumaa, seperti dikutip surat kabar Prancis Le Monde.

Otoritas Palestina terutama bangga akan keberhasilannya di bidang pemerintahan. Defisit produk domestik bruto mampu diturunkan dari 29% pada 2007 menjadi 16% pada 2010.

Pengumpulan pajak juga naik sehingga pendapatan negara tumbuh 50% pada 2009-2010.

Tidak mengherankan kalau seorang diplomat Prancis menilai Fayyad sudah berhasil membangun landasan untuk negara Palestina secara nyata.

Berangkat dari fakta tersebut, Organisasi Pembebasan Pa­ lestina (PLO) bertekad menghadap Dewan Keamanan PBB. Pada jumpa pers pertengahan September lalu di Ramallah, anggota senior Komisi Sentral Fatah, Mohammed Shtayyeh, mengatakan siap mengumumkan strategi diplomatik PLO. “Kami akan bertemu PBB, kami juga akan bertemu Dewan Keamanan PBB. Kami akan menjadi anggota penuh (PBB) berdasarkan pada perbatasan 1967.”

Perjuangan PLO tidak hanya di atas meja. Di gerbang pe-

meriksaan Qalandiya, Tepi Barat, Sabtu (17/9), sekitar 200 simpatisan PLO berdemonstrasi menyuarakan keinginan akan negara Palestina yang merdeka.

Unjuk rasa tersebut diorganisasi Muastafa Barghouti, aktivis dan politikus Palestina.

Demonstran menyatakan status penuh Palestina di PBB sangat mendesak karena selama beberapa dekade pembicaraan PLO dengan Israel berakhir buntu.

“Tidak ada negosiasi bila pendudukan dan halangan berlanjut,” kata demonstran yang merujuk pada pendudukan Israel yang dinilai ilegal di Tepi Barat. “Kami ingin menjadi negara merdeka dengan ibu kota Jerusalem.”

Suara mereka merupakan sokongan penuh terhadap pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas, pada Jumat (16/9) malam. Kala itu Abbas resmi mengumumkan bahwa PLO tetap meminta Dewan Keamanan PBB untuk menjadi anggota penuh PBB. PLO meminta demonstran masuk ke daerah pendudukan Tepi Barat ming­ gu ini, terutama besok yang telah ditetapkan sebagai ‘hari

WAwancara

Negara Kami Punya Hak yang Sama Palestina terus memperjuangkan hak mereka sebagai negara. Salah satunya melalui perjuangan diplomasi di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam sidang Majelis Umum PBB pekan ini, Palestina bertekad akan mendesak untuk menjadi anggota tetap-sebelumnya hanya peninjau-PBB. Dalam kesempatan seusai suatu diskusi bertema Palestina di Jakarta beberapa waktu lalu, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Fariz Mehdawi menjawab beberapa pertanyaan tentang usaha negaranya meraih kemerdekaan dan semangat menjadi anggota PBB. Berikut petikan wawancaranya.

Apakah upaya menjadi anggota PBB merupakan target sepihak?

Masyarakat Palestina menaruh perhatian besar terhadap hal ini. Ini target semuanya, target Presiden Abbas (Presiden Palestina), target saya, dan bagian politik lainnya. Intinya target ini sebuah konsensus nasional.

Bagaimana Anda melihat kesempatan itu?

Saya tidak dapat bicara kemungkinan output ini. Namun, kalian bisa memercayai bahwa kami serius dengan rencana ini. Sama halnya dengan kemerdekaan, kami akan terus mengusahakan. Kami akan mengambil setiap kesempatan.

Tak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa banyak pandangan negatif menghadang.

Apakah dengan menjadi anggota PBB akan mempercepat kemerdekaan Palestina?

Kemerdekaan memang tidak dapat diperoleh cepat, tapi kami akan terus berjuang.

Sama halnya dengan Indonesia yang terus berjuang selama 350 tahun dan mendapatkan kemerdekaan pada 1945, setelah itu pun masih terus berjuang.

Indonesia pun menjadi contoh bagi kami untuk bisa masuk keanggotaan PBB. Itulah yang kami lakukan. Kami harus percaya atas hak-hak kami.

Itulah yang menjadi dasar kami menjadi anggota PBB. Bagaimana jika usaha menjadi anggota PBB kandas?

Kami tidak dapat memberi kesimpulan sesaat, tapi kami terus memperhatikan per­ gerakan, perkembangan isu ini

mi/ DIKA

Fariz Mehdawi

Duta Besar Palestina untuk Indonesia hari demi hari, langkah demi langkah. Kami belum mau berspekulasi. Secara politis itu akan memberi kami pelajaran langkah apa yang seharusnya dilakukan. Namun, saya dapat menjamin bahwa orang-orang Palestina memiliki kapabilitas untuk masuk PBB dan kami siap membantu perdamaian dunia. Kami juga sangat yakin dengan usaha ini, dengan dukungan dari negara-negara di Asia-Afrika, termasuk seluruh masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih untuk itu. Bila seluruh dunia mendukung Anda, tentu Anda tak akan merasa lemah.

Soal adanya rencana upaya menghentikan usaha ini karena dikait-kaitkan dengan upaya meraih kedaulatan wilayah Palestina?

Jadi, ini bukan sekadar isu jumlah pasukan dan kekuatan militer yang dimiliki. Namun, ini jadi isu, bagaimana kekuatan diplomasi disertai dukung-

an dunia dapat membantu Anda meraih kemerdekaan.

Keteguhan Indonesia merebut kemerdekaan telah membantu kami. Ini hanya soal waktu.

Apa rencana agar proposal itu diterima sehingga Palestina jadi anggota tetap PBB? Jadi, sekarang rencananya­ kami akan menyiapkan proposal, diserahkan kepada (Sekjen PBB) Ban Ki-moon untuk disampaikan dalam Sidang Umum PBB di New York.

Rencana bila gagal dalam Sidang Umum PBB? Jika usaha sekarang gagal, kami akan tetap mengajukan.

Mengumpulkan dukungan.

Menjelaskan soal wilayah kami di setiap perwakilan Palestina di negara lain, seperti yang kami lakukan di negara kalian (Indonesia). Kami juga tetap menjalankan negosiasi diplomasi.

Bagaimana konsekuensinya bagi negara-negara sekitar bila Palestina akhirnya jadi anggota PBB? Mereka pastinya akan sangat bahagia karena bila Palestina jadi anggota PBB dan mendapatkan kemerdekaan sendiri, kedamaian di wilayah Timur Tengah bisa terjadi.

Semua warga Palestina mendukung hal itu?

Tentu saja.... Tentu saja.

Mana yang lebih penting, meraih keanggotaan PBB atau mendapatkan kedaulatan seutuhnya Palestina?

Keduanya sangat penting tentu saja. Seperti negara-­negara lain di dunia. Itulah yang kami cari. Yang kami minta hak seperti negara-negara lainnya, seperti juga Indonesia.

Harapan Anda terhadap Palestina?

Semoga menjadi lebih baik daripada sekarang. Perjuangan kami cepat selesai sesuai dengan yang diinginkan, insya Allah. (*/I-2)

MELEMPAR BATU: Warga Palestina berusaha melempar batu ke arah tentara Israel di permukiman Yahudi, Halamish, Tepi Barat, beberapa waktu lalu.

Pemerintah Obama kian Terjepit

Pemerintah Amerika Se­ rikat, Kamis (8/9), mengatakan dengan gamblang bahwa Gedung Putih akan menggagalkan upaya Palestina untuk bergabung menjadi anggota PBB dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

“Tindakan pemerintah itu bukan sesuatu yang mengejutkan. AS menentang langkah Palestina yang berusaha mendirikan sebuah negara, yang hanya dapat dilakukan dengan negosiasi, di New York,” kata juru bicara AS, Victoria Nuland, dalam pertemuan rutin. “Jika ada pemilihan suara di PBB, AS akan memveto.”

Palestina mengumumkan, Kamis (8/9), mereka akan mendatangi kantor PBB bulan ini untuk meminta pengakuan dari seluruh negara anggota bahwa Palestina telah merdeka dari penjajahan Israel pada 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai ibu kota. Keputusan rakyat Palestina tersebut menunjukkan bahwa usaha pemerintah Obama yang mengimbau Palestina untuk tidak mencari suara di PBB telah gagal.

Di dalam negeri, tekanan kepada Presiden ‘Negeri Paman Sam’ kian menguat. Hasil jajak pendapat dan pemilihan umum menunjukkan kelompok kaum Yahudi AS mulai menentang

ternasional

23

Selasa, 20 SEPTEMBER 2011

impi Menerjang Veto perjuangan nasional’.

Ibrahim Nawwaja, seorang mahasiswa dari Ramallah, me­ nyatakan setuju bahwa keang­ gotaan tetap Palestina di PBB memang tidak akan mengakhiri pendudukan Israel. Namun, menurutnya, status negara yang merdeka akan menjadi simbol kemenangan bagi Pa­ lestina. Amerika Serikat (AS) akan menanggung malu jika menggunakan hak vetonya un­ tuk menjegal keinginan rakyat Palestina tersebut.

Ganjalan veto Sejauh ini, pemerintah AS menyatakan sangat keberatan dengan upaya Palestina men­ jadi anggota penuh PBB. Dalam wawancara pada 12 September lalu, Presiden AS Barack Obama mengatakan keinginan Pales­ tina bakal menjadi ganjalan proses perdamaian di Timur Tengah.

Obama memandang status kenegaraan Palestina tidak bisa diselesaikan PBB. Penyelesaian, tegasnya, harus didasarkan pada kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.

Untuk menjegal niat Pales­ tina, pemerintah Obama meng­

gunakan jurus ‘tongkat dan wortel’ alias stick and carrot.

Strategi wortel dilancarkan AS dengan mengusulkan ba­ bak baru pembicaraan damai Palestina-Israel.

Menurut harian New York Times, pemerintah AS menga­ jukan rencana baru bagi Israel dan Palestina untuk melakukan pembicaraan damai. Washing­ ton juga akan membujuk Presi­ den Mahmoud Abbas untuk menarik niatnya sebagai ang­ gota penuh di PBB. AS akan memperingatkan Palestina bahwa keinginan menjadi anggota penuh PBB merupakan langkah yang salah.

Kompromi dan pembicaraan damai dengan Israel-lah satusatunya cara agar kedua pihak mencapai keinginan yang di­ harapkan.

Adapun dengan strategi ‘tongkat’, Perwakilan Tetap AS untuk PBB Susan Rice telah mel­ ontarkan ancaman pada awal Juni lalu. AS siap menghen­ tikan dukungan politik dan sokongan dana terhadap PBB jika organisasi dunia itu tetap memenuhi keinginan Palestina pada September.

Ancaman tersebut jelas akan

menjadi pukulan berat bagi PBB. Terlebih organisasi per­ himpunan negara dunia itu menganggarkan dana tahunan sampai US$2,5 miliar. AS sendiri menjadi penyumbang terbesar dengan nilai total per tahun mencapai US$600 juta. Dengan ancaman tersebut, Palestina akan menghadapi perlawanan berat dari sekutu Israel, AS. Meski demikian, Abbas pantang mundur. Niatnya menjadi­ kan Palestina sebagai anggota penuh PBB harus terealisasi. Ia akan menghadap PBB dengan sejumlah argumen.

Abbas akan menjelaskan di hadapan Majelis Umum PBB mengenai perbatasan negara Palestina sebelum 1967. Dengan beribu kota Jerusalem Timur, Palestina akan mengajukan diri sebagai negara anggota tetap PBB. Jika PBB merestui, Negara Palestina akan muncul pada peta dunia untuk pertama kali­ nya dengan dukungan seluruh negara. Sejauh ini, sebanyak 120 negara telah memberi lampu hijau siap mendukung Palestina untuk mewujudkan mimpinya.

Dukungan terhadap lebih

dari 100 negara bisa dikatakan amunisi ampuh bagi Pales­ tina. Namun, sebagai negara adidaya, AS memiliki senjata pamungkas berupa hak veto di Dewan Keamanan PBB. Veto dari ‘Negeri Paman Sam’ bisa jadi membuyarkan impian dan harapan Palestina yang diidamidamkan tersebut.

Kendati begitu, peluang bagi Palestina tetap ada. Jika AS menggunakan hak vetonya un­ tuk menjegal impian Palestina, Majelis Umum masih bisa melo­ loskan harapan rakyat Palestina dengan mengubah dari ‘entitas’ pengamat non-voting menjadi ‘negara’ pengamat non-voting.

Dengan begitu, AS akan ter­ isolasi secara internasional jika tetap memaksakan hak vetonya.

Reputasinya di Timur Tengah juga bisa runtuh.

Namun, untuk menghindari hal itu, pemerintah Obama terus melakukan upaya diplomatik dengan membujuk Palestina hanya sebagai ‘anggota PBB secara formal’.

Tak pelak lagi, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton me­ nyatakan pihaknya telah menu­ gasi dua perwakilan khusus ke Timur Tengah untuk melakukan

pembicaraan dengan pemimpin Palestina dan Israel.

Sejumlah analis meyakini bahwa jika sukses merayu Pa­ lestina menjadi anggota formal PBB, AS tetap dinilai gagal da­ lam sejarah diplomatik. Pasal­ nya, AS yang tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan negara Arab akan berujung pada kesia-siaan. Tak hanya itu, sentimen anti-Amerika bakal menguat di negara-negara ber­ penduduk mayoritas muslim.

Rintangan Hamas Ganjalan bukan hanya hadang­an veto AS. Dari Palesti­ na sendiri, faksi Hamas kurang memberi dukungan terhadap langkah Abbas. Salah Bardawil, pejabat senior Hamas di Gaza, justru mengkritik niat Palestina menjadi anggota penuh PBB. Bardawil menilai Abbas tidak pernah berkonsultasi terkait dengan usulan status keang­ gotaan Palestina di PBB. “Ini merupakan aksi sepihak dari Abbas, sebagai Oslo yang sepi­ hak,” ujarnya mengacu kepada Perjanjian Oslo pada 1993.

“Kenyataan bahwa mereka akan pergi menghadap Dewan Keamanan atau Majelis Umum

PBB, hal itu tidak ada bedanya bagi kami,” ucap tokoh Hamas yang kerap berbeda sikap de­ ngan Fatah, faksi terbesar di tubuh PLO. (BBC/Reuters/AP/ Aljazeera/I-5) deri@mediaindonesia.com

Tema:

Amuk Harimau Kala Senepis Rusak

FOKUS

NUSANTARA

RABU (21/9/2011)

AP/ Majdi Mohammed

GAS AIR MATA: Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah demonstran di permukiman Yahudi, Halamish, Tepi Barat, Jumat (16/9).

AP/ Majdi Mohammed

AP/ Majdi Mohammed

KURSI BIRU: Warga Palestina merakit kursi biru bergambar bendera Palestina di Tepi Barat, Ramallah, beberapa waktu lalu.

Obama. Jajak pendapat yang dilakukan lembaga peme­ ringkat Gallup itu menyebut ketidaksetujuan pemilih Ya­ hudi terhadap Obama me­ ningkat dari 32% menjadi 40%, dan tingkat kepercayaan pemi­ lih Yahudi menurun dari 60% menjadi 55%.

Memang angka tersebut masih menunjukkan popu­ laritas Obama di kalangan Ya­ hudi AS masih tinggi. Namun, pada kenyataannya Obama dihadapkan pada masalah serius tentang loyalitas kon­ stituennya.

Obama pun dikritik bebe­ rapa pemimpin Yahudi AS karena dianggap terlalu keras kepada Israel. Pada Mei lalu,

hubungan Obama dan Per­ dana Menteri Israel Benjamin Netanyahu makin menegang akibat pidato Obama yang me­ nyebut titik awal perdamaian Israel-Palestina bisa berhasil apabila kedua pihak kembali pada perbatasan 1967.

Sedikit menilik ke belakang, pada pidato di konvensi ta­ hunan Komite Urusan Publik Amerika-Israel (AIPAC) 2008, Obama, yang saat itu masih calon presiden dari Partai Demokrat, mendapat sambu­ tan meriah saat mengatakan Jerusalem akan terus menjadi ibu kota Israel. Bahkan, dana yang mengalir ke rekening kampanye Obama dari warga Yahudi AS mencapai jutaan

AS menentang langkah Palestina yang berusaha mendirikan sebuah negara, yang hanya dapat dilakukan dengan negosiasi, di New York.”

Victoria Nuland Juru bicara AS dolar.

“Saya pertegas, keaman­ an Israel sangat sakral. Hal ini tidak bisa ditawar,” kata Obama kala itu. “Setiap per­ janjian dengan rakyat Pales­ tina harus mempertahankan identitas Israel sebagai negara

Yahudi yang aman, diakui, dan dipertahankan.”

Kenyataannya, saat ini pendapatnya mulai berubah soal Israel. Sekadar catatan, AIPAC adalah kelompok lobi yang memperjuangkan kebi­ jakan pro-Israel di AS. Pada pemilu presiden 2008 lalu, Obama meraih simpati delapan dari 10 pemilih Yahu­ di, tapi tampaknya di Pemilu 2012 kondisi itu tak akan teru­ lang karena tindakan Obama tersebut telah membahayakan pencalonan kembali dirinya.

Fakta tersebut semakin diper­ kuat saat kandidat Partai Re­ publik Bob Turner memenangi pemilihan anggota kong­res di lingkungan Yahudi di New

York (Ninth District), padahal sebelumnya lingkungan ini terkenal sebagai basis pendu­ kung Partai Demokrat.

Di pihak lain, Netanyahu, Kamis pekan lalu, mengata­ kan ia akan berpidato di PBB dan mendesak Palestina agar me­rundingkan perdamaian de­ ngan Israel dan bukan melan­ carkan upaya bagi keanggotaan penuh bagi negara Palestina.

“Saya telah memutuskan untuk menyampaikan dua pe­ san ini mengenai perundingan langsung bagi perdamaian dan pencarian perdamaian,” kata Netanyahu kepada wartawan, sebagaimana dikutip Reuters.

Ancaman lain pun menye­ rang Obama. Mantan peja­

bat intelijen dan duta besar Arab Saudi untuk AS, Turki Al-Faisal, memperingatkan Washington soal veto terhadap Palestina. Al-Faisal menambah­ kan jika veto tersebut terlontar, hal tersebut akan merusak hubungan baik kedua negara, dan AS akan menjadi ‘racun’ di dunia Arab.

“AS harus mendukung ter­ bentuknya negara Palestina di PBB atau berisiko kehilangan kredibilitas di dunia Arab.

Jika tidak, pengaruh AS akan terus menurun, akan merusak keamanan Israel, dan semakin menguatkan posisi Iran sehing­ ga meningkatkan kemungkin­ an perang lain di kawasan itu,” kata Al-Faisal, yang dikutip

televisi Al Jazeera.

“Selain itu, Arab Saudi tidak lagi mampu bekerja sama dengan AS dalam cara yang sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Dengan sebagian besar dunia Arab dalam pergolakan, ‘hubung­ an khusus’ antara Arab Saudi dan AS akan semakin terlihat seperti ‘racun’ oleh sebagian besar warga Arab dan muslim, yang menginginkan keadilan bagi rakyat Palestina.”

“Para pemimpin Saudi akan ditekan kekuatan domestik dan regional guna mengadopsi kebijakan luar negeri lebih mandiri dan percaya diri,” pungkas Al-Faisal. (*/AP/Reu­ ters/BBC/Aljazeera/I-3)

24

KLASIFA

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Wisata Tidak Terlupakan di Manila

D

ATANGLAH ke Makati, Manila bila ingin bertemu dengan masyarakat yang ramah dan menawan di Filipina. Global City, Makati, dikenal dengan sambutan hangat warganya yang siap menyambut siapa saja yang datang. Makati memang dicitrakan sebagai wilayah yang menawarkan kenikmatan dan keglamoran Kota Manila karena sebenarnya Makati merupakan pusat bisnis dan hiburan terbesar di sana.

Namun, bagi Anda yang tertarik dengan nilai-nilai sejarah maka jangan lewatkan Intramuros, salah satu bangunan bersejarah milik masyarakat Filipina. Intramuros yang terletak di sisi selatan aliran Sungai Pasig, serupa dengan sebuah benteng.

Dalam bangunan tersebut tersimpan sejumlah situs dan catatan sejarah Filipina mulai dari Kerajaan Islam, zaman pendudukan Spanyol, Amerika Serikat, hingga Jepang.

Awalnya sebelum jatuh ke tangan Spanyol, Filipina menjadi negara merdeka yang dipengaruhi kuat oleh budaya Melayu.

Hingga kini, meski kebudayaan Filipina wilayah utara sudah dipengaruhi budaya Spanyol, namun masih terdapat banyak budaya Melayu di sana. Contohnya seperti adanya kesamaan bahasa antara bahasa Tagalog dan Indonesia yang berakar budaya Melayu, seperti sebutan untuk payung, putih, kumpulkumpul, lalaki (lelaki) dan dingding (dinding).

Sejarah Intramuros dimulai ketika Spanyol di bawah kekuasaan Miguel Lopez de Legazpi mendirikan kota Ma-

nila pada Juni 1571, dan menjadi pusat kekuasaan Spanyol di Filipina selama lebih dari 300 tahun. Kemudian, untuk menghindari serangan bajak laut China, Jepang, Belanda dan Portugis, Legazpi lalu membangun benteng untuk melindungi kota.

Benteng yang berfungsi sebagai tembok pertahanan dibangun dengan tebal lebih dari satu meter, panjang 4,5 kilometer dan luas 64 hektar. Dengan begitu kota di dalam benteng kemudian dikenal dengan nama Intramuros. Dalam bahasa Spanyol, Intramuros berarti di dalam dinding atau benteng. Intramuros menjadi wilayah penting karena di dalam kota kecil tersebut Raja Spanyol Philip II menempatkan pusat politik, budaya, pendidikan, perdagangan,

agama dan pusat kekuasaan Spanyol di wilayah Timur.

Tidak hanya itu, terdapat gedung pemerintahan Spanyol yang masih berdiri dengan megah tidak jauh dari Gereja Katedral Manila yang dulunya merupakan pusat keagamaan Intramuros dan Spanyol. Posisi Katedral Manila di dalam Intramuros juga menjadi penting karena jasad semua Kardinal Manila dimakamkan di sana sejak Kardinal Sing memilih dikuburkan di tempat itu.

Semua situs penting di Intramuros tersebut dapat di kunjungi dengan menggunakan andong dan membayar sebesar 500 Peso atau Rp98.000. Uniknya, kusir andong dapat berfungsi sebagai pemandu wisata yang mampu menjelaskan wilayah Intramuros dengan detail. (Sus/S-6)

K lasifa

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

INDEKOST

PELUANG USAHA

Ko s t 1 k m r b i s a 2 o r g , A C S p l i t , Ex.pan ,Lemari, S.Bed, Rak TV, 550rb/ bl. Jelambar Selatan 6 No.16, Rt.6/4.

Telp. 33377792 - 70009996.

Ingin income> 500rb/hr akan anda dptkan dibisnis emas online brsama Bakri grup hny dg modal 50jt garansi Bank.Hb. Palma One Lt.8 Hp.081386787899.

KERJASAMA A BEST DEAL 6,25%/Th, tkr BPKB lsng cair sd 100 M, Undur 50 hr, Free 5Jt,Metro Platinum mnra Kuningan LG. 45851381 - 83 / 30015924-25.

KULIT ASLI Furniture,Car,Fashion,Promotion,Walet, Bag, Shoes,etc. Harco Elektronik Mangga Dua,Ruko Blok B No.2 Jakarta Tlp.612.8888 www.dhenigleather.com

25

PERHIASAN STAR ARLOJI ,BELI JAM bks/berlian dgn hrgTgg ROLEX,BULGARI,OMEGA,BREITLING,dll,Hub:Bp. TONY 392 9079,0812 9455 198 Apt MentengPrada Lt. 1 No.2J dpn St.Cikini (Dtg ke tmpt).

RUMAH DIJUAL Dijual GUDANG+RUMAH 3lt, LT.1030m2, LG 6610m2, LR90m2x3lt. Listrik 53.000w.

Mustika Sari Bantar Gebang Bks-Tim. Serius 021-82606220.

LOWONGAN Dicari penjaga toko teknisi komptr berijazah SMA/sdrjt, Harco Mg.2 Lt.I A1 No.90.

Hub.: 0813 1955 9582 / 6125630.

Touring OK, Keluarga Harmonis

gan, membuat sebuah hubungan

iatan amal juga memperhatikan

tetap bahagia dan menciptakan

keluarga.

K

hubungan bercinta yang sepontan dan menyenangkan.

Pada dasarnya staminalah yang paling dibutuhkan untuk melaku-

Dari survei, yang memang ditu-

kan itu semua. Untuk memenuhi

jukan meneliti kehidupan keluarga

kebutuhan akan kepuasan dan

para anggota motor club, karena

kesenangan bersama, tubuh me-

mereka memandang sangat pen-

merlukan stamina tinggi. Khusus

ting arti sebuah eksistensi sebagai

bagi kaum pria dimanapun anda

pria sejati. Baik itu didalam ke-

berada, untuk memenuhi kebu-

giatan komunitas mereka maupun

tuhan tubuh akan stamina sangat

alau Anda ingin punya

terkenal dengan beberapa ke-

didalam lingkungan keluarga,

mudah. segera mengkonsumsi

penampilan sempurna

giatan amal untuk membantu para

apalagi dimata pasangan, mereka

segala sesuatu yang herbal alami

sebagai seorang pria

korban bencana alam di Indonesia,

harus tampak sempurna dan atrak-

serta pilihan. Bagi kaum pria pe-

yang segar bugar di

mengungkapkan sedikit rahasia

tif sebagai pria dewasa.

nambahan stamina bisa diperoleh

usia tua dan harmonis dalam kelu-

mengenai kehidupan bercinta

arga? Sebuah survei memberikan

mereka.

jawaban: Berikanlah kasih sayang

dengan mengkonsumsi segala Setengah dari total keseluruhan

sesuatu yang halal, alami dan se-

anggota motor club yang dit-

hat. Yaitu dengan mengkonsumsi

tulus pada pasangan anda dan

Jika sebelumnya seba gian be-

anya dalam survei juga menga-

Formula Herbal kapsul VALUE

penuhi kepuasan hubungan ber-

sar mereka terbiasa mendapat

takan bahwa mereka melakukan

(POM TR. 113 324 561) dari sekian

cinta pada diri Anda juga pasang-

pertanyaan seputar motor dan

hubung an bercinta setidaknya

banyak produk-produk yang ter-

an Anda. Kunci dari segar bugar

touring, kali ini para anggota

seminggu dua kali, dan tiga per

jual di pasaran, produk VALUE lah

sampai tua tersebut diungkap oleh

harus mengungkapkan beberapa

empat atau 77% mengaku akan

yang paling diakui 100% penuh

sebuah survey terhadap beberapa

rahasia untuk memelihara sebuah

sangat kecewa jika tidak pernah

dengan FORMULA HERBALNYA

anggota komunitas motor club

hubungan suami istri tetap mesra,

bisa melakukan hubungan ber-

karena terbuat dari bahan dasar

clasic di jabotabek belum lama

harmonis dan langgeng. Sejumlah

cinta dalam seminggu.

alami pilihan dan paling unggul,

ini. Komunitas motor club yang

ungkapan-ungkapanpun mere-

didominasi 70% laki-laki dan 30%

ka lontarkan, diantaranya adalah

“Ketika tiba usia senja, begitu

berteknologi tinggi di awasi oleh

wanita tersebut, yang pernah

mencium dan memeluk pasan-

penting artinya bahwa kita tetap

badan POM serta sumber daya

bersentuhan dengan diri kita dan

manusia ahli dibidang apoteker

tubuh pasangan kita. Bercinta

herbal.

serta diracik menggunakan mesin

adalah kunci untuk memastikan bahwa kita tetap dekat dan kehar-

HATI-HATI JANGAN SAMPAI

monisan rumah tangga terjaga.

SALAH MENGKONSUMSI.

Intim dan berkomunikasi dengan istri tercinta.�

Beberapa produk banyak terjaring badan POM karena banyak beredar jamu yang mengandung

Terakhir kesimpulan hasil dari sur-

BAHAN OBAT BERBAHAYA. Terkesan

vey tersebut adalah: Pengalaman

asal jual murah tanpa memperhati-

berpetualang sesama komunitas

kan content! JANGAN SIA-SIAKAN

motor club memberikan kontri-

UANG ANDA. Formula Herbal

busi baik bagi kehidupan sosial

Kapsul VALUE mudah didapat

disekitar lingkungan dan didalam

diapotek-apotek terdekat disekitar

keluarga. Selain melakukan keg-

kota Anda seluruh Indonesia.

26

P OP LINGKUNGAN

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

Bersama Menyelamatkan Ozon Kementerian Lingkungan Hidup telah menetapkan individu dan institusi yang berkontribusi menyelamatkan ozon. Kita sebagai penghuni bumi pun bisa ikut berperan serta.

IIS ZATNIKA

S

ETIAP 16 September masyarakat dunia merayakan Hari Ozon.

Tanggal itu terpilih karena pada 16 September 1987, Perjanjian Montreal ditandatangani. Perjanjian itu disepakati negara-negara yang khawatir tentang semakin menipisnya lapizan ozon di langit.

Hari Ozon memberikan kesempatan kepada orang-orang di seluruh dunia untuk kembali mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan mengingatkan kembali perjanjian melindungi perisai penjaga bumi.

Masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk melindungi lapisan ozon. Salah satunya berkomitmen menghapus penggunaan dan produksi bahan perusak ozon (BPO), terutama chlorofluorocarbon (CFC) dan hydro-CFC (HCFC) yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim.

Bahan-bahan tersebut dinilai memiliki potensi pemanasan global yang tinggi. Salah satu pengguna HCFC terbesar di Indonesia ialah sektor industri. Sudah semestinya mereka mempersiapkan diri menggunakan teknologi alternatif yang ramah lingkungan. Sektor industri pun harus memahami kebijakan pemerintah terkait dengan HCFC dan menyetujui pengurangan bahkan penghapusan HCFC. Pada peringatan Hari Ozon

di Pusat Peragaan Iptek, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan Hari Ozon 2011 merupakan kesempatan baik bagi setiap negara dan industri untuk memilih teknologi pengganti HCFC. Bahan-bahan pengganti harus bersahabat dengan iklim. Sebagai wujud kesungguhannya, Mekanisme Keuangan Protokol Montreal menyediakan dana bagi negara-negara berkembang untuk menghasilkan tekonolgi terkini yang tidak hanya menghilangkan senyawa ozon, tetapi juga menurunkan biaya energi nasional.

Tindakan nyata segera dilakukan berbagai negara untuk menyadarkan pentingnya menyelamatkan bumi dari kerusak an ozon yang semakin parah. Di Iran, misalnya, pemerintah menyampaikan pesan-pesan melalui televisi lokal. Begitu juga Sri Lanka yang merupakan salah satu negara yang sukses mengurangi emisi CFC dan melaksanakan Protokol Montreal dengan sangat efektif.

Kontribusi individu Sebagai penghuni bumi, tentu kita tidak ingin lapisan ozon terus menerus rusak. Beberapa caranya ialah membeli produk-produk yang berlabel ‘ozone friendly’ atau ‘free CFC’, yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat BPO. Memang

dibutuhkan ketelitian dalam membeli produk. Untuk itu, tanya kepada pihak sales.

Banyak produk di sekitar kita mengandung bahan atau zat yang menyumbang rusaknya ozon. Produk seperti AC, dispenser, kulkas, tabung pemadam kebakaran, aerosol spray, busa untuk bantal kursi, larutan untuk mengoreksi tulisan di kertas (tip-ex), dan deodorant spray termasuk yang mengandung zat itu.

Untuk membangun kesadaran melindungi bumi, Kementerian Lingkungan Hidup memberikan Anugerah Ozon kepada sejumlah peneliti, lembaga, organisasi, perusahaan negara, perusahaan swasta, dan pemerintah daerah pada Hari Ozon 2011. Acara yang berlangsung pertama kali ini diharapkan diselenggarakan rutin setiap tahun.

“Anugerah Ozon ini diberikan kepada pihak-pihak yang berperan aktif memberikan kontribusi dalam upaya perlindungan lapisan ozon,” kata Gusti.

Sejumlah nama yang mendapat penghargaan yaitu Agus Maulana dalam kategori perorangan, Aryadi Suwono dari Institut Teknologi Bandung dalam kategori peneliti, Pusat Karantina Tumbuhan Kementerian Pertanian untuk kategori lembaga, dan Perum Bulog mewakili perusahaan negara.

Kategori lain ialah perusahaan swasta yang anugerahnya diberikan kepada PT Holcim dan PT Hartindo serta kategori pemerintahan daerah yang anugerahnya diberikan kepada Pemerintah Provinsi Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta.

Memicu penyakit Jadwal pengurangan HCFC

AP/ARCTIC SOUNDER, BETH IPSEN

memang telah disepakati berlaku bagi negara-negara Artikel 5, negara dengan konsumsi BPO lebih dari 0,03 kg/kapita/ tahun. Pengukurannya berdasarkan rata-rata konsumsi 2009–2010 yang ditargetkan mengurangi konsumsi hingga 100% pada awal 2040.

Ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 1948 km atau 12-30 mil di atas permukaan bumi, berupa gas beracun sehingga jika berada dekat permukaan tanah akan berbahaya dan dapat merusak paru-paru. Sebaliknya, lapisan ozon di atmosfer melindungi kehidupan di bumi karena ia melindunginya dari radiasi sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kanker.

Tipisnya lapisan ozon akan

mengakibatkan radiasi ultraviolet dari matahari yang sampai ke permukaan bumi semakin banyak dan tak terkontrol. Radiasi ultraviolet yang berlebihan menyebabkan efek buruk pada kesehatan. Misalnya penyakit kulit karena efek langsung paparan sinar ultraviolet, kanker kulit, penuaan dini, dan yang paling parah, melanoma, sejenis kanker kulit paling mematikan. Penyakit lain ialah katarak mata dan penurunan kekebalan alami tubuh.

Sekretariat Ozon menyampaikan tema peringatan Hari Ozon Internasional untuk 2011 ialah Penghapusan HCFC: suatu kesempatan yang unik. Tema itu dianggap sangat tepat, terutama bagi negara yang sedang

fokus mempersiapkan dan melaksanakan HCFC Phaseout Management Plan. Mereka harus memenuhi komitmen jangka pendek, membekukan konsumsi dan produksi HCFC pada 2013. HCFC memiliki kekuatan 2.000 kali lebih merusak dan memperparah pemanasan global daripada karbon dioksida.

Para ilmuwan memprediksi, lapisan ozon baru akan pulih mendekati kondisi normal pada 2050. Temuan itu menjadi bukti, perbaikan lingkungan yang telanjur rusak atau tercemar memerlukan waktu sangat panjang, usaha besar, serta biaya tidak sedikit. (Ant/ menlh.or.id/*/M-2)

OZON MENIPIS: Bongkahan es yang meleleh akibat lapisan ozon menipis terlihat di Alaska, beberapa waktu lalu.

iis@mediaindonesia.com

RESENSI | CAPTAIN AMERICA: THE FIRST AVENGER

K Patriotisme ala Amerika

ONDISI fisiknya yang lemah membuat Steve Rogers (Chris Evans) berkalikali ditolak pihak militer untuk bisa bergabung di angkatan perang. Namun b kkeinginan kuatnya untuk ikut membela kkehormatan negara menentang tentara Nazi aakhirnya membawanya bertemu dengan Dr Abraham Erskine (Stanley Tucci) yang D ssedang mengembangkan percobaan ilmiah mencipta prajurit berkekuatan super. Alhasil, m ia pun berubah menjadi lelaki atletis dan berkekuatan super. b Film berdurasi 124 menit ini berkisah tentang patriotisme penuh laga, yang memberikan stigma America is hero seperti film-film Hollywood lainnya. Rogers yang tengah mendapati perubahan spektakuler pada bentuk dan kekuatan fisiknya, kemudian

dijuluki sebagai Kapten Amerika. Hingga ia pun bergabung dengan militer AS untuk ikut menghancurkan Nazi yang dipimpin Johann Schmidt (Hugo Weaving).

Schmidt adalah rekan Adolf Hitler yang sama-sama berniat menguasai dunia dengan menghalalkan berbagai cara. Tak dapat dimungkiri, Captain America: The First Avenger hanyalah sebuah kisah dari sang protagonis yang berusaha melawan karakter antagonis.

Keberhasilan sutradara Johnston salah satunya mampu menghadirkan kisah cerita kepahlawanan tradisional dengan ritme penceritaan yang rapi. Adeganadegan laga dengan tingkat efek visual berteknologi tinggi menjadi sebuah terobosan penting.(Iwa/M-1)

O LAHRAGA

SELASA, 20 SEPTEMBER 2011

27

MI/ROMMY PUJIANTO

TERUS BERLATIH: Para atlet balap sepeda pelatnas SEA Games XXVI nomor trek berlatih ketahanan di velodrom Rawamangun, Jakarta, kemarin. Ini merupakan latihan perdana setelah pindah dari Subang karena trek tersebut baru selesai diperbaiki. PB ISSI menargetkan delapan medali emas di SEAG nanti.

Persiapan Singkat Nomor Trek Menerjang kendala merupakan pilihan yang ada bagi atlet pelatnas dalam menghadapi SEA Games XXVI nanti.

EKO SUPRIHATNO

P

ERSIAPAN yang tinggal 1,5 bulan menjelang pelaksanaan SEA Games (SEAG) XXVI bakal dimaksimalkan Pengurus Besar Ikatan Sepeda Sport Indonesia (PB ISSI).

Padahal, untuk mencapai

target yang diharapkan, para pembalap nomor trek membutuhkan waktu minimal 3 bulan, termasuk pengenalan medan lomba. ‘’Mau bagaimana lagi, karena velodrom baru selesai belum lama ini. Jadi, dengan waktu yang ada, terpaksa harus kita maksimalkan,’’ ujar pelatih nasional balap sepeda Wahyudi Hidayat di Jakarta, kemarin.

Wahyudi menegaskan idealnya para pembalap butuh waktu 3 bulan untuk memaksimalkan penampilan mereka hingga masa kompetisi November mendatang. ‘’Namun, saya tidak ingin hal itu menjadi alasan kalau para atlet tidak maksimal melakukan latihan.

Kami tetap melaksanakan se-

mua program yang ada,’’ imbuh Wahyudi lagi.

Ia memberikan keterangan yang mengambang mengenai apakah kebutuhan ISSI sudah dipenuhi Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima) atau belum. ‘’Kami saat ini tetap melaksanakan program dan Prima sudah memahami itu,’’ tandasnya.

Sebelumnya ISSI menegaskan persiapan pelatnas balap sepeda SEAG terkendala belum adanya pengadaan peralatan.

Sebanyak 54 sepeda dibutuhkan untuk 54 atlet. Satu sepeda butuh 2 ban, 2 pelek, 2 pedal, dan lain-lain. ‘’Satu minggu mereka berlatih bisa mencapai 1.000 km. Bisa dibayangkan

peralatan lama-lama mengalami depresiasi,’’ kata Wahyudi (Media Indonesia, 5/8).

Sejauh ini ISSI mengandalkan kas yang ada. Kendati mendapatkan dukungan dari PT Telkom, ISSI tidak dapat terlalu bergantung pada perusahaan telekomunikasi tersebut. Jadi, bantuan dana dari Satlak Prima ditunggu untuk berbagai keperluan peralatan 54 atlet itu.

Di sisi lain, sejumlah atlet nasional sangat berharap persiapan fisik, sarana dan prasarana, khususnya di Palembang, Sumatra Selatan, dapat tuntas dan selesai tepat waktu.

“Sayang sekali kalau persiapannya sampai keteter. Kami ber-

harap mudah-mudahan semua venue siap tepat waktu,” ujar petenis nasional Prima Simpatiaji, seperti disitat Antara.

Meski demikian, Prima mengaku berusaha untuk tidak terpengaruh persoalan itu.

Sebagai atlet yang akan bertanding, ia hanya akan fokus pada pertandingan.

Hingga 50 hari menjelang SEAG, pengerjaan sejumlah venue di Palembang masih belum tuntas. Prima mengatakan kondisi itu tidak akan terlalu ia pikirkan karena atlet membutuhkan konsentrasi.

Jemput bola Ketua Satlak Prima Tono Suratman berharap semua

Wawrinka Antar Swiss ke Grup Dunia

REUTERS/DANIEL MUNOZ

EKSPRESI WAWRINKA: Petenis Swiss Stanislas Wawrinka mengangkat kedua tangannya sebagai ekspresi kemenangan seusai mengalahkan Llyeton Hewitt (Australia) dalam play-off grup dunia Piala Davis, di Sydney, kemarin.

STANISLAS Wawrinka memastikan langkah Swiss ke grup dunia Piala Davis setelah menundukkan mantan pemain nomor satu dunia Llyeton Hewitt dalam laga play-off di Sydney Golf Club, Australia, kemarin.

Baik Swiss maupun Australia harus menunggu hingga Senin (19/9) untuk memastikan siapa yang berhak masuk ke grup dunia. Hal tersebut terjadi setelah pertarungan Wawrinka dan Hewitt ditunda akibat kondisi cahaya yang kurang mendukung. Ketika pertandingan ditunda, kedudukan 4-6, 6-4, 6-7, 6-4, 5-3 untuk keunggulan Wawrinka.

Artinya, petenis Swiss tersebut sejatinya hanya butuh satu game lagi untuk memastikan kemenangan timnya. Akhirnya satu game itu berhasil diraih peringkat 19 dunia ini dan langsung disambut kegembiraan tim Swiss. Kesuksesan ini menjadikan Swiss kembali lagi ke grup dunia setelah menang 3-2.

Australia sempat memimpin lebih dulu setelah Bernard Tomic mengungguli Wawrinka

4-6, 6-4, 6-3, 6-3 pada Jumat (16/9). Namun, Swiss menyamakan kedudukan setelah Hewitt dihempaskan sesama mantan pemain nomor satu dunia Roger Federer 7-5, 6-7(5), 2-6, 3-6.

Sungguh luar biasa menjadi bagian dari tim ini. Tidak mudah buat Swiss untuk memenanginya. Buat saya tidak ada masalah kendati banyak warga Swiss yang lebih melirik Roger.”

Stanislas Wawrinka Petenis Swiss Pada Sabtu (17/9), tim ‘Negeri Kanguru’ kembali memimpin dengan 2-1 setelah pasangan Chris Guccione/Hewitt membungkam Wawrinka/ Federer 2-6, 6-4, 6-2, 7-6(5).

Adapun pada hari terakhir pertandingan, giliran Tomic disikat Federer 2-6, 5-7, 6-3, 3-6 dan membuat kedudukan menjadi 2-1.

Partai tunggal silang antara Hewitt dan Wawrinka pun menjadi penentu. Setelah meng alami penundaan, Hewitt akhirnya harus mengakui ketangguhan lawan yang pada set kelima menang 3-6. ‘’Sungguh luar biasa menjadi bagian dari tim ini. Tidak mudah buat Swiss untuk memenanginya,’’ ujar Wawrinka.

Selain Swiss, tim lain yang menang dalam play-off grup dunia ajang tenis beregu putra itu adalah Rep Ceko yang melibas Rumania 5-0, Rusia setelah mengalahkan Brasil 3-2, Kanada yang menumbangkan Israel 3-2, Kroasia menang atas Afrika Selatan 4-1, Italia versus Cile 4-1, Jepang menundukkan India 4-1, dan Austria membungkam Belgia 4-1.

Di sisi lain, pada babak final yang dihelat 2 Desember mendatang, Spanyol akhirnya akan berebut gelar dengan Argentina setelah menundukkan lawan masing-masing. Argentina membungkam Serbia 3-2, dan Spanyol menuntaskan perlawanan Prancis 4-1. (AP/ Reuters/Eko/R-3)

pelatih cabang olahraga yang dipersiapkan tampil di SEAG agar menjemput bola dalam meningkatkan prestasi atlet mereka untuk meraih tampuk juara.

“Tidak ada kata lain dalam SEAG kali ini, kecuali tampil sebagai juara. Mampu meraih juara secara otomatis dapat mempersembahkan medali emas bagi ‘Merah-Putih’,” ujar Tono saat membuka workshop persiapan pertandingan SEAG di Gadog, Bogor, Jawa Barat.

Di sisi lain, PB POBSI berharap pertandingan biliar pada SEAG nanti bisa dimainkan di Jakarta. Ketua Umum PB POBSI Tutuk Kurniawan ketika dihubungi di Semarang, Jawa

Tengah, mengatakan sebenarnya cabang itu dimainkan di Palembang, tetapi sampai kini gedungnya belum selesai.

“Gedung untuk pertandingan biliar baru selesai bagian atapnya saja, sedangkan lainnya belum. Padahal 1 Oktober nanti sudah harus diisi dengan 23 meja untuk pertandingan,” tuturnya.

Mengenai kesiapan atletnya, Tutuk mengatakan saat ini sudah terbentuk tim dengan 22 pemain. Namun, hanya sebagian saja yang tampil. POBSI juga menyiapkan pemain pengganti. (*/R-3) suprihatno @mediaindonesia.com

SEKILAS GELANGGANG Voli Putra Targetkan Naik Peringkat TIM nasional bola voli putra berharap bisa memperbaiki peringkat mereka di Kejuaraan Asia ke-16 yang berlangsung di Teheran, Iran, 19-29 September ini. Hal itu penting untuk menambah kepercayaan mereka sebelum terjun di multiajang SEA Games XXVI/2011 di Palembang dan Jakarta pada November mendatang. “Kami ingin memperbaiki peringkat, syukur-syukur bisa masuk empat besar, atau peringkat kelima. Jika tercapai, hal itu akan menambah kepercayaan diri para pemain di SEA Games mendatang,” kata Manajer timnas voli putra Paulus Waterpauw di Jakarta, kemarin.

Dua tahun lalu, Indonesia menduduki peringkat enam dari 16 peserta. Kini timnas yang diunggulkan di tempat ketujuh berharap bisa finis lebih baik. (*/R-3)

Rifat Lahirkan para Juara PERELI nasional Rifat Sungkar kerap dianggap sebagai guru buat sejumlah drifter muda di Indonesia. Pasalnya, juara delapan kali reli nasional inilah yang mengantarkan sejumlah drifter muda seperti Adwitya ‘Dio’ Amandio, Dean Zean, M Rulli Dido Armando, Demas Agil, atau Mico Mahaputra menggeluti pentas drifting nasional maupun berlaga di sejumlah ajang internasional.

Kebanggaan pun dirasakan Rifat pada ajang balap 4 in 1 (drifting, slalom, time attack, dan balap motor) di Sirkuit Speed City, Jimbaran, Bali, akhir pekan lalu. Dari total 32 peserta, MI/ROMMY semua drifter muda asuhan Rifat menyodok hingga posisi empat dan delapan Rifat Sungkar besar, hingga juara. (*/R-2) Pembalap Indonesia

O LAHRAGA

MEDIA INDONESIA | SELASA, 20 SEPTEMBER 2011 | HALAMAN 28

Leeds Korban Setan Merah Selanjutnya

Mourinho Salahkan Khedira dan Wasit ENTRENADOR Real Madrid Jose Mourinho memang tidak kenal dengan pelatih timnas Indonesia Wilhelmus Rijsbergen.

Akan tetapi, saat ini keduanya memiliki kesamaan, yakni menyalahkan pemain ketika timnya mengalami kekalahan.

Padahal, selama menjadi pelatih FC Porto, Chelsea, dan Inter Milan, the Special One tak pernah sekalipun menyalahkan pemain. Mungkin karena tekanan untuk menjadi juara La Liga musim ini, arsitek asal Portugal itu menginginkan kemenangan dalam setiap laga.

Imbasnya ketika timnya keok,

ia pun emosi.

Kali ini yang menjadi sasaran adalah Sami Khedira. Pemain timnas Jerman itu dianggap sebagai biang kerok kekalahan 0-1 Madrid dari Levante di Stadion Ciutat de Valencia, kemarin, lewat gol tunggal Arouna Kone menit 68. Kartu merah yang diterima eks pemain Stuttgart itu membuat Los Blancos harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua.

Khedira memang terpancing dengan mendorong Sergio Ballesteros yang sebelumnya melakukan pelanggaran keras terhadap Angel Di Maria.

Saat menanggapi hasil itu, Mourinho tak menerima begitu saja. Ia mengklaim seharusnya Levante juga bermain dengan 10 pemain ketika Vicente Iborra melakukan handsball di kotak penalti pada menit 62, yang seharusnya membuat dia mendapat kartu kuning keduanya.

“Itu jelas-jelas penalti, yang seharusnya membuat Iborra mendapat kartu kuning keduanya dan itu jelas-jelas berdampak pada hasil. Jika kami mencetak gol dari titik penalti dan bertanding 10 lawan 10, hasil pertandingan ini mungkin akan berbeda,” jelas Mourinho.

“Ada beberapa pemain di dalam tim kami yang tidak terbiasa dengan bagian kelam dari sepak bola yang tidak nyaman dengan hal tersebut. Salah satu pemain saya (Khedira) bersalah karena dia tahu apa yang akan terjadi.”

“Dia jatuh ke dalam perangkap. Saya akui dia sedikit bersalah atas kekalahan ini, tapi wasit (Javier Turienzo Alvarez) juga bersalah. Tidak memberi penalti dan kartu merah pemain yang seharusnya mendapatkannya adalah sebuah tindakan yang keterlaluan,” lanjut Mou. (AP/Rtr/Era/R-2)

REUTERS/HEINO KALIS

MENGERANG KESAKITAN: Bek kanan Real Madrid Sergio Ramos (tengah) kesakitan setelah mendapat pelanggaran keras dari pemain Levante Juanlu Gomez pada lanjutan La Liga di Ciudad de Valencia, kemarin.

Banten Kirim Dua Wakil ke Semifinal SEUSAI meloloskan SMA PGRI 109 Tangerang yang berstatus juara Grup A putaran final Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat SMA, tuan rumah Banten memastikan satu wakilnya lagi semifinal wilayah.

Adalah SMP 16 Banten yang keluar sebagai runner-up grup B tingkat SMP. Pada pertandingan terakhir Grup B tingkat SMP, tuan rumah SMPN 16 Banten memastikan diri menemani SMA PGRI 109 Tangerang ke semifinal wilayah sebagai wakil tuan rumah pelaksana putaran final

nasional LPI 2010/2011.

Hasil itu didapat setelah SMPN 16 Banten memukul SMPN 1 Sijuk Babel 3-1. Pada pertandingan lainnya, SMP 11 Jambi sukses menguasai Grup B tingkat SMP wilayah Banten seusai mencukur wakil Provinsi Sumatra Utara SMPN 1 Tanjung Morawa 3-0.

Pada pertandingan lainnya, pada tingkat SMA, di Stadion Sukun, Tangerang, SMA 1 Bireun mencukur lawannya dari Provinsi Bangka Belitung 5-0.

Pada pertan dingan ‘hidupmati’, SMA 1 Perbaungan Su-

matra Utara (Sumut) akhirnya menang 1-0 atas SMA 12 Merangin Jambi.

Nofrial Hadi-lah yang menjadi pahlawan SMA 1 Perbaungan Sumut. Berkat gol semata wayangnya itu, SMA 1 Perbaungan Sumut lolos ke semifinal wilayah sekaligus memupus harapan SMA 12 Merangin Jambi melaju ke babak itu.

Dengan hasil itu, babak semifinal wilayah tingkat SMP yang digelar Rabu (21/9), akan mempertemukan juara Grup A SMP 1 Salo Kampar Riau yang akan berhadapan dengan runner-up

Grup B SMPN 16 Banten. Dan SMP 11 Jambi sebagai juara Grup B, akan berhadapan dengan runner-up Grup A SMP 7 Pariaman.

Untuk semifinal wilayah tingkat SMA, SMA 1 Bireun akan menjajal SMA 5 Padang.

Dan SMA PGRI 109 Tangerang sebagai juara Grup A, akan berhadapan dengan SMA 1 Perbaungan Sumut.

Di sisi lain, Universitas Negeri Padang gagal ke semifinal wilayah setelah tertahan saat melawan Universitas Islam Riau 2-2. (*/R-1)

Wenger Frustrasi, tapi tidak Menyerah MULAI menangani Arsenal sejak 1996, baru kali ini Arsene Wenger mengalami frustrasi menangani skuatnya. Kalah 3-4 dari Blackburn dan kini terpuruk di posisi ke-17 menjadi salah satu alasan ‘sang Profesor’ mengatakan demikian.

Hasil 1 kali menang tipis 1-0 atas Swansea City, 1 kali imbang melawan Newcastle United, dan 3 kali kalah dalam lima laga perdana Arsenal di Liga Inggris musim ini tentu bisa dikatakan hasil buruk jika dibandingkan dengan musimmusim sebelumnya. Hal itu pun diakui Wenger. Bahkan, arsitek asal Prancis itu mengakui kalau dirinya frustrasi dengan performa Arsenal saat ini.

“Anda tak bisa mengatakan bahwa Anda tidak cemas ketika melihat performa yang kami tampilkan. Bukan sekadar tidak mampu bertahan secara solid.

Kami tidak memiliki banyak

AP/TIM HALES

MULAI FRUSTRASI: Pelatih Arsenal Arsene Wenger kecewa melihat skuatnya tak juga menunjukkan permainan impresif musim ini. momen yang menunjukkan kelemahan kami. Namun, ketika kami memperlihatkannya, harga yang kami bayar sangatlah mahal. Kami juga mencetak dua gol bunuh diri dan itu tidak biasa,” ujar Wenger selepas

pertandingan Blackburn, seperti yang dilansir the Sun. Walau mengaku frustrasi, Wenger tetap mencoba mengapungkan rasa optimisme dengan menyatakan Arsenal bisa bangkit dari krisis yang kini

tengah mereka hadapi. Salah satu caranya ialah memenangi pertandingan berikutnya sehingga rasa percaya diri pemain kembali pulih.

Bagi Arsenal, ini merupakan start musim terburuk dalam 58 terakhir. “Ini start yang mengerikan. Tentu saja kondisi ini membuat kami frustrasi. Dan jumlah kebobolan yang sudah kami derita sangat buruk.”

Efek psikologis saat dibantai Manchester United 8-2 tampaknya masih berbekas saat Arsenal melawat ke Ewood Park, kandang Blackburn.

Buktinya, bek Arsenal masih gugup saat diserang. Alex Song dan Laurent Koscielny justru melakukan bunuh diri.

Padahal sebelumnya, Arsenal sedang unggul 2-1. “Saat ini kami masih berusaha menghapus luka akibat dibantai MU di Old Trafford,” jelas Wenger.

(Yan/R-1)

MU tetap harus waspada karena hanya akan menurunkan lini kedua dan pernah dikalahkan the Whites musim lalu.

ASNI HARISMI

K

ONSISTENSI gemilang yang ditorehkan Manchester United di pentas liga Inggris akan mendapat tantangan ketika melakon i laga putaran ketiga Piala Carling dini hari nanti. Saat menghadapi rival lama, Leeds United, ‘Setan Merah’ menargetkan bisa membalas kekalahan memalukan 0-1 di ajang FA Cup tahun lalu.

Ketika berlaga di Elland Road, pasukan Sir Alex Ferguson bakal mengistirahatkan pilar intinya. Dengan kata lain, nama-nama yang jarang muncul di daftar pemain pilihan Ferguson bisa merumput seperti Darron Gibson, Fabio, Dimitar Berbatov, bahkan striker Michael Owen.

Meskipun demikian, United patut waspada jika tidak ingin kembali tergelincir. Ketika menurunkan lapis kedua dalam laga Liga Champion kontra Benfica, anak-anak Old Trafford hanya bisa bermain imbang 1-1 setelah tertinggal lebih dahulu.

Di sisi lain, penampilan Leeds di Championship mulai menunjukkan grafik stabil pascadua kekalahan beruntun di awal musim. Namun, dalam menghadapi tim tersubur di Inggris saat ini, the Whites masih harus membenahi lini pertahanan mereka yang telah kebobolan 12 kali dalam tujuh laga.

Pelatih Leeds Simon Grayson mengerti betul efek psikologis yang akan ditimbulkan jika mampu mengimbangi permainan MU. Di satu sisi,

kemenangan atau hasil seri atas pemuncak Liga Primer itu akan meningkatkan moral pemainnya untuk mengarungi sisa laga di Championship.

“Pertandingan ini bernilai ganda bagi mental pemain kami. Saya tahu Leeds pernah menang dari MU tahun lalu dan kami akan mencoba mengulanginya di Elland Road tahun ini,” kata Grayson.

Sejarah mencatat kedua tim sudah pernah bertemu 106 kali. MU menang 45 kali, Leeds 26 kali, sisanya seri.

Adapun di ajang Piala Carling, ke duanya hanya pernah berduel empat kali yang semua laga dimenang i MU dengan total memasukkan sembilan gol.

Meski tahun lalu menang 1-0 di Old Trafford, Leeds justru memiliki catatan buruk ketika menjamu tim asal Manchester itu di Elland Road. Dalam kurun 15 tahun, Leeds hanya pernah menang dua kali dan lima pertemuan terakhir di stadion ini selalu dimenangi MU. Tekuk Chelsea Predikat MU sebagai unggulan dalam laga kali ini tidak terlepas dari kemenangan 3-1, ketika menjamu Chelsea di Old Trafford. Tiga gol tuan rumah dicetak Chris Smalling (8’), Nani (37’), dan Wayne Rooney (45’), sedangkan gol hiburan the Blues disarangkan Fernando Torres (46’).

Laga ini juga diwarnai drama, seperti Rooney yang terpeleset ketika mengeksekusi penalti di menit 54, serta Ramires dan Torres yang gagal menceploskan bola padahal sudah

berhadapan satu lawan satu dengan kiper David De Gea. Meskipun kalah, pelatih Chelsea Andres Villas-Boas tetap memuji penampilan anakanaknya. Ia juga menyatakan peluang timnya untuk menjadi jawara Liga Primer musim ini belum tertutup hanya karena kalah dari sang rival.

Kemenangan ini memang makin mengukuhkan posisi Manchester United di puncak klasemen, tapi musim baru saja dimulai, masih banyak poin yang bisa diperebutkan.”

Andres Villas-Boas Pelatih Chelsea “Meski kalah, kami menunjukkan permainan sekelas juara. Kemenangan ini memang makin mengukuhkan posisi Manchester United di puncak klasemen, tapi musim baru saja dimulai, masih banyak poin yang bisa diperebutkan,” kata Villas-Boas.

Di sisi lain, satu gol tambahan yang disarangkan Rooney membuatnya bertengger sendirian sebagai top scorer sementara Liga Primer dengan sembilan gol dari lima laga. “Wayne bermain dengan penuh energi dan saya yakin ia akan menjadi top scorer di akhir musim nanti,” sanjung Alex Ferguson.

(Reuters/AP/R-1) asni@mediaindonesia.com

Napoli sudah Berani Bicara Scudetto HANYA butuh dua laga bagi AC Milan untuk menemui kekalahan pertamanya di Seri A musim ini.

Dalam laga kedua pekan ketiga kemarin dini hari, sang juara bertahan dipaksa bertekuk lutut dari Napoli dengan skor telak 1-3 di Stadion San Paolo.

Rossoneri sebetulnya unggul lebih dulu lewat tandukan kilat Alberto Aquilani di menit ke-12. Namun, keunggulan itu hanya bertahan dalam hitungan detik sebelum Edinson Cavani menyarangkan bola lewat tendangan menyusur tanah.

Tuan rumah bahkan balik memimpin lewat gol kedua Cavani yang memanfaatkan serangan balik cepat di menit ke-36. Striker Uruguay itu akhirnya menutup laga dengan hattrick di menit ke-51, juga lewat counter attack yang tidak mampu dihadang barisan pertahanan Milan.

Kesalahan terbesar Il Diavolo ialah tidak mampu mengimbangi permainan cepat yang diperagakan Partenopei. Begitu pula lini belakang yang tidak disiplin. Buktinya Cavani sukses membobol Cristian Abbiati tiga kali dalam keadaan tidak terkawal sama sekali.

Hal tersebut pun diamini pelatih Milan Massimiliano Allegri. Eks arsitek Cagliari itu menyatakan ada faktor ketidakberuntungan dalam kekalahan ini karena timnya menguasai bola lebih banyak, namun lengah ketika Napoli melakukan serangan balik cepat.

“Kami tahu Napoli akan melakukan serangan balik cepat, tapi tetap saja tidak bisa mengimbangi permainan me-

REUTERS/ALESSANDRO BIANCHI

MAKIN TAJAM: Striker Napoli Edinson Cavani mencetak tiga gol ke gawang AC Milan dalam lanjutan Seri A di San Paolo, Naples, Italia, kemarin. reka. Kami harus tampil dengan determinasi yang lebih tinggi lagi,” kata Allegri selepas laga.

Sebaliknya bagi Napoli, kemenangan itu menghadirkan optimisme gelar juara di akhir musim. Musim lalu, mereka hanya finis di posisi tiga besar. Jika bisa konsisten, bukan tidak mungkin mereka akan mengakhiri puasa gelar Seri A sejak 1990 silam.

“Kami tahu kekurangan kami dan apa yang harus dibenahi.

Kami akan terus memperbaiki diri demi scudetto,” tukas Cavani.

Bukan hanya Napoli yang menjaga rantai dua kemenangan dalam dua laga. Hal yang

sama juga dilakukan Juventus.

Bermain tandang kontra Siena, the Old Lady memang tipis 1-0 lewat gol Alessandro Matri di menit ke-54.

Hasil itu menjadikan empat tim kini duduk sebagai tim teratas, yaitu Juve, Napoli, Udinese, dan Cagliari dengan poin 6. Namun pasukan Walter Mazzarri dinobatkan sebagai Capolista karena unggul selisih gol, Bianconeri di posisi kedua, dan disusul Udinese.

Bagi pelatih Juve Antonio Conte, hasil itu masih terlalu prematur untuk dikatakan sebagai indikasi kuat timnya bisa meraih scudetto. (Rtr/AP/ HA/R-1)