Membangun Bangsa yang Mandiri by Asmat

SELASA, 16 AGUSTUS 2011 16 RAMADHAN 1432 H NOMOR 214/TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 48 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

REPUBLIKA www.republika.co.id

INDONESIA Kutub Baru Ekonomi Global YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Oleh Nur Hasan Murtiaji

Ekonomi Indonesia diproyeksikan menyalip Jepang.

awasan Asia diyakini bakal menjadi lokomotif baru perekonomian dunia. Neraca kesetimbangan pun akan berpindah, dari semula berat di Barat, berayun ke wilayah Timur. Tatanan ekonomi baru dunia mulai terbentuk dengan bergesernya pertumbuhan global dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Bank Dunia dalam “Global Development Horizons 2011, Multipolarity: The New Global Economy” yang dirilis pada 15 Juni 2011 menyebutkan, ke depan akan ada lebih dari dua kutub pertumbuhan global dalam waktu yang sama. Laporan yang ditulis ekonom Bank Dunia Mansoor Dailami itu memproyeksikan pada 2025, negara seperti Brasil, India, Indonesia, Korea, dan Rusia akan setara dengan Cina maupun negaranegara maju sebagai pusat pertumbuhan global. Pada 2011-2025, kata Mansoor, ekonomi negara berkembang akan tumbuh dua kali lebih cepat daripada ekonomi negara maju. “Cina akan tumbuh paling cepat, disusul Indonesia dan India,” tulis Mansoor. Nilai impor Indonesia, misalnya, diperkirakan meningkat 1,5 kali lipat sebelum 2025. Sedangkan nilai ekspor akan meningkat dua kali lipat antara 2010 dan 2025. Proyeksi atas ekonomi Asia termasuk Indonesia tak hanya disampaikan Bank Dunia. Lembaga ekonomi ternama yang lain pun memberikan ramalan serupa. Standard Chartered dalam “The SuperCycle Report” yang dirilis pada 15 November 2010, menyebutkan, Asia akan mengambil peran utama pertumbuhan ekonomi global dalam 20 tahun ke depan. Perdagangan yang meningkat, tingginya tingkat investasi, industrialisasi yang melesat, inovasi teknologi yang terus berkembang, dan makin bertambahnya jumlah masyarakat kelas menengah merupakan kunci pertumbuhan ekonomi Asia di masa mendatang.

Standard Chartered memproyeksikan, kotakota besar akan dihuni lima miliar manusia pada 2030, melonjak dari 3,4 miliar orang saat ini. Meningkatnya pendapatan pribadi akan mendorong miliaran orang masuk kelas menengah baru. Keberadaan mereka melejitkan tingkat konsumsi sehingga memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Kondisi ini membuka potensi pertumbuhan di negaranegara berkembang, khususnya di negara padat penduduk seperti India, Cina, Indonesia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Jika semula penggerak pertumbuhan ekonomi tinggi dunia hanya didorong populasi penduduk yang relatif kecil di Barat, tapi ke depan, motor penggerak perekonomian global melibatkan 85 persen warga dunia. Saham, komoditas, dan investasi real estate menjadi primadona dibandingkan investasi dalam bentuk aset berpendapatan tetap. Kepala ekonom Global Research Standard Chartered Dr Gerard Lyons

menyebut pergeseran pusat kekuatan ekonomi dunia ini sebagai Tatanan Dunia Baru. “Pandangan kami tentang Tatanan Dunia Baru tecermin dari beralihnya kesetimbangan ekonomi dunia dan kekuatan finansial dari Barat ke Timur,” kata Lyons. Lalu, bagaimana ekonomi Indonesia pada 2030? Bagaimana dunia memandang Indonesia 40 tahun lagi? Ada baiknya kita berkaca dari hasil penelitian lembaga riset ekonomi kelas dunia. Sebut saja Standard Chartered yang meramal Indonesia bakal menempati posisi 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2020 berdasarkan ranking nominal produk domestik bruto (PDB). Indonesia berada di bawah Jerman, Prancis, Rusia, dan Inggris yang urut kacang di posisi keenam hingga kesembilan. Satu dekade kemudian, peringkat Indonesia bertengger di posisi kelima menyalip empat negara tadi. Indonesia bahkan mengalahkan Jepang yang saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina. Indonesia diprediksi ketika itu berada

AS, Uni Eropa, dan Jepang yang menggenggam 72 persen ekonomi global menyusut pada 2030. Saat itu, kekuatan ekonomi pindah ke kiblat baru, seperti Cina, India, Brasil, dan Indonesia.

di ranking lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, dengan produk domestik bruto (PDB) 9,3 triliun dolar AS. Adapun Jepang berada di bawah Indonesia dengan PDB 8,4 triliun dolar AS. Sedangkan AS, Uni Eropa, dan Jepang yang menggenggam 72 persen ekonomi global harus menyusut hanya 29 persen pada 2030. Saat itu, kekuatan ekonomi telah tegas pindah ke kekuatan baru, seperti Cina, India, Brasil, dan Indonesia. Tak hanya Standard Chartered yang mengurai peran penting Indonesia pada masa mendatang. Sebelumnya, ekonom Morgan Stanley, Chetan Ahya, menilai Indonesia layak masuk kekuatan ekonomi baru dunia BRIC. BRIC merupakan akronim Brasil, Rusia, India, dan Cina yang dipopulerkan kali pertama oleh bank investasi AS Goldman Sach Group. Menurut Chetan Ahya, Indonesia hanya sedikit tertinggal dari BRIC dalam hal tenaga berpendidikan tinggi. “Ini poin penting penggerak perekonomian,” kata Chetan seperti dikutip dari Bloomberg beberapa waktu lalu. PricewaterhouseCoopers (PwC) pun mengungkapkan hasil riset yang tak jauh berbeda dengan Stanchart maupun Goldman Sach, bahkan jauh hari sebelumnya pada Maret 2006. Dalam laporan PwC berjudul “The World in 2050 Beyond the BRICs: a broader look at emerging market growth prospects” yang ditulis ekonom John Hawksworth dan Gordon Cookson, disebutkan bahwa ekonomi Jerman, Inggris, dan Prancis pada 2050 diproyeksikan lebih kecil ketimbang Rusia, Meksiko, dan Indonesia. PwC menggolongkan Cina, India, Brasil, Rusia, Indonesia, Meksiko, dan Turki sebagai kelompok E7. Sedangkan G7 terdiri atas AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada. Saat ini kekuatan ekonomi E7 masih seperempat G7 dari sisi nilai tukar pasar (MERs) dan 65 persen dari sisi tingkat daya saing (PPP). Berbagai proyeksi tentang Indonesia itu akan mewujud jika seluruh komponen bangsa berkoordinasi dengan baik, tentu di bawah kepemimpinan yang solid. Kerja sama erat pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan swasta akan menjadi modal. Dalam bahasa Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dibutuhkan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga. ■

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Menapak Era Energi Terbarukan “Kebutuhan manusia ada batasnya, tapi keserakahan manusia tak ada batasnya.’’ (Mahatma Gandhi) Oleh Zaky Al Hamzah, Ichsan Emrald Alamsyah

ada diskusi panel “Indonesia International Conference Focus on Indonesian Economy (IICFIE) 2011”, Juli lalu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Kardaya Warnika, memberikan presentasi tentang menuju kemandirian energi nasional. Dalam presentasi itu, ia menyatakan suatu negara dikatakan memiliki ketahanan energi jika mempunyai kemampuan merespons dinamika perubahan energi global serta kemampuan menjamin ketersediaan energi dengan harga yang wajar. Kemandirian energi disebutkan pada negara yang memiliki ketersediaan atau kemampuan memberikan jaminan pasokan energi, ketersediaan infrastruktur untuk akses terhadap energi, dan kemampuan daya beli. Kini, di saat sejumlah negara memperebutkan cadangan energi fosil yang kian menipis, Kardaya menganggap Indonesia berbeda

sebab mempunyai kekayaan beragam energi. Lumbung energi Indonesia ada di Sumatra, tepatnya Sumatra Selatan (Sumsel). Potensi pertama sumber energi di perut bumi Andalas adalah metan batu bara (CBM) dengan kandungan 183 triliun kubik kaki (Tcf). CBM di Sumsel menjadi nomor satu di dunia, namun yang baru dimanfaatkan sangat sedikit. “Baru tahap eksplorasi, belum tahap eksploitasi,” kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin, kepada Republika. Sumber kedua ialah panas bumi. Sebanyak 40 persen gas bumi di dunia ada di Indonesia. Tapi, sebanyak 70 persen dari 40 persen itu tersimpan di Sumsel. Potensi ketiga adalah batu bara. Sebanyak 48,45 persen cadangan batu bara Indonesia ada di Sumsel dan bisa habis dalam 4.700 tahun. Tapi, baru dieksplorasi 10-12 ton per tahun. Luas Indonesia yang dikuasai lautan juga jadi sumber energi. Energi daya air sekitar 75.670 megawatt (MW), namun yang termanfaatkan hanya 4.264 MW. Energi arus laut sebesar 35 ribu MW justru belum termanfaatkan sama sekali. Tapi, Kardaya mengungkapkan tantangan pengembangan sektor ESDM, seperti miss match

kebutuhan dan sumber pasokan energi, aksesibilitas energi yang belum sepenuhnya memadai, terbatasnya daya beli masyarakat, serta energi untuk pemenuhan kebutuhan domestik dan pendapatan negara. Menurutnya, penyediaan energi primer untuk pembangkitan dari EBT meningkat dari 37,9 ribu setara barel minyak (SBM) pada 2005 menjadi 41,2 ribu SBM pada 2010, namun secara persentase dalam bauran pembangkit turun dari sebesar 15,9 persen menjadi sebesar 10 persen. Sampai saat ini, EBT terbesar hanya disumbang tenaga air dan panas bumi, sedangkan peranan EBT lain sangat kecil. Kardaya mengingatkan masih tingginya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil (migas). “Fakta 2011, kebutuhan energi domesik 95 persen masih dipenuhi dari migas, sementara pemanfaatan EBT hanya kurang dari lima persen,” terangnya. Laporan Kemenkeu, penggunaan subsidi BBM meningkat dari 38,59 juta KL menjadi 40,49 juta KL. Anggota Komisi XI DPR, Arif Budimanta, meminta pemerintah konsisten mengembangkan EBT terkait wacana penghapusan subsidi energi. Jauh dari hiruk pikuk, Pemerintah Indonesia dan Belanda menggalakkan Program Biogas Rumah (Biru). Hingga Juni 2011, program Biru telah membangun 3.143 unit reaktor Biru di tujuh provinsi. Akhir 2012, ditargetkan delapan ribu unit reaktor berdiri. PT PLN (Persero) juga gencar memanfaatkan energi EBT untuk

pembangkit listrik di barat Indonesia. “Yakni tenaga hidro, batu bara, panas bumi, gas alam, tenaga surya, biomassa, angin,” ujar Direktur Operasi Indonesia Barat PLN M Harry Jaya Pahlawan. Potensi EBT di atas setidaknya bisa menutupi kekurangseriusan di sektor minyak dan gas (migas). Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa khawatir karena asing menguasai 75 persen sektor ini. Lebih dominannya asing karena unggul riset, teknologi, dan pendanaan. Tapi, tak semua perusahaan asing itu bersikap transparan. Hasil audit BPKP menunjukkan sebanyak 33 perusahaan migas asing menunggak pajak sebesar 583 juta dolar AS (Rp 6 triliun) pada 2008-2010. Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mendorong pemerintah agar menyerahkan pengelolaan blok-blok migas ke perusahaan nasional. Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertekad menciptakan kemandirian energi dalam lima tahun. Ada lima langkah yang akan dilakukan. Pertama, meningkatkan produksi nasional. Kedua, menggalakkan efisiensi energi. Ketiga, mengembangkan infrastruktur penyaluran distribusi energi yang baik ke daerah-daerah. Keempat, mengembangkan sumber-sumber EBT sehingga dapat memelihara lingkungan. Kelima, bersama DPR, akan menciptakan policy pricing yang tepat dan undangundang yang mengakomodasi semua pihak sehingga orang senang berinvestasi di bidang energi. ■

Komitmen Ciptakan

CSR Berkelanjutan

jang Setiawan, warga Desa Dahai, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan merupakan satu di antara banyak orang yang merasakan langsung manfaat CSR (corporate social responsibility) PT Adaro Indonesia. Ketika desa tempat tinggalnya menjadi salah satu desa yang dibina Adaro melalui program Desa Mandiri, harapan untuk keluar dari kehidupan rumah tangga miskin semakin di depan mata. Bersama teman senasib di kampungnya, Ujang mendapat bantuan dari Adaro untuk menjalankan usaha peternakan ayam. Tak hanya berupa kandang untuk kapasitas dua ribu ekor ayam, bantuan peralatan dan tempat makanminum ayam. Namun juga pengetahuan mengenai bagaimana cara merawat dan membesarkan ayam melalui bimbingan serta pelatihan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang bekerjasama dengan tim CSR Adaro. Tak hanya itu, Adaro pun telah menjalin kerja sama dengan perusahaan peternakan yang akan menampung ayam yang berumur 28 hari. Hasil kerja keras Ujang akan dibeli dengan harga minimal Rp 12.500 per kilogram. Jika ternyata harga pasaran lebih mahal, maka ia akan mendapatkan bonus. Tak ayal, kehidupan layak yang sebelumnya hanya menjadi impian bagi Ujang dan teman-teman pun mulai terlihat jelas. Segala fasilitas dan bantuan untuk peternakan ayam yang diberikan Adaro telah mampu memberikan keuntungan sedikitnya satu juta rupiah bagi tiap anggota. Ini merubah kehidupan bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya. Ujang dan tujuh temannya tersebut merupakan satu penggal kisah sukses dari berbagai program CSR yang dijalankan Adaro. Ini sejalan dengan komitmen perusahaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan CSR yang berke-

lanjutan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya di Kabupaten Tabalong dan Balangan Kalimantan Selatan. Komitmen ini dilandasi pemikiran bahwa setelah Adaro tidak beroperasi lagi di wilayah tersebut, masyarakat dari awal perlu dipersiapkan untuk mandiri sehingga tidak tergantung lagi pada perusahaan. Berbagai pelatihan pun digelar, termasuk program pengembangan masyarakat maupun ekonomi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan wawasan masyarakat. Sehingga diharapkan terwujud masyarakat pasca tambang yang mandiri secara ekonomi, manajemen dan intelektual. Ada empat bidang yang menjadi fokus Adaro, yakni, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Desa Adaro Mandiri yang diikuti Ujang masuk ke dalam bidang ekonomi, yaitu, sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang juga bersinergi dengan program lingkungan dan lembaga keuang-

ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

ejumlah negara masih mengandalkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi mereka. Padahal, stok bahan bakar fosil sebagai sumber ener gi saat ini terus berkurang, termasuk Indonesia yang kini bimbang menahan kenaikan bahan bakar minyak karena faktor politis. Padahal, dalam banyak studi, Indonesia menyimpan ribuan energi terbarukan (renewable energy). Berikut catatan Republika tentang potensi energi terbarukan di Indonesia.

1. Energi matahari

barukan (renewable energy), seperti energi gelombang atau pemanfaatan pasang surut air laut dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik dan energi panas air laut (ocean thermal energy)—yang berasal dari panas yang tersimpan dalam air laut.

6. Energi geothermal Di dalam perut negeri ini, tersimpan 40 persen cadangan panas bumi di dunia. Mayoritas masih ‘tidur’ di bumi Andalas atau Sumatra. Cadangan panas bumi di Sumatra sebesar 6.645 Megawatt electric (MWe) atau hampir 50 persen dari total cadangan nasional, sebesar 15.882 MWe.

PT PLN (Persero) memanfaatkan energi ini untuk menerangi 1.000 pulau terpencil pada 2012.

7. Hidrogen

2. Energi biomasa (biomass energy)

8. Biodiesel

Sektor perkebunan menyumbang 64 juta ton limbah untuk energi ini.

3. Hydropower (sumber daya air) Sungai-sungai dan air terjun di Indonesia sangat potensial bagi energi ini. Tri Mumpuni dan PT PLN (Persero) memiliki proyek mikrohydro ini.

4. Energi angin Sepertiga luas Indonesia adalah lautan. Potensi angin sebagai energi terbarukan dengan menggunakan turbin angin untuk menghasilkan listrik.

5. Energi dari laut (ocean energy) Masih seputar lautan. Lautan menyediakan energi ter-

yang bagus. Program yang dimulai 2010-2012 ini baru dikembangkan di Desa Dahai Kabupaten Balangan dan Desa Padang Panjang Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Pelaksanaan program didasarkan pada kesiapan masyarakat. Pasalnya, masyarakat diharapkan melaksanakan program tersebut dengan kesadaran sendiri dan kemandirian. Usaha yang dikembangkan pun sesuai potensi yang ada di masyarakat. Seperti peternakan ayam, sapi, kambing, dan kegiatan menjahit. Ke depan, program ini akan dikembangkan ke desa lainnya yang terdekat dengan wilayah operasional Adaro. Beberapa kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan antara lain, peningkatan sumber daya manusia. Mulai dari pelatihan aparat desa, kader pendidikan, pembentukan kelompok-kelompok tani, karang taruna, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Kegiatan lainnya, pembangunan fisik atau pengadaan. Semisal, perbaikan kantor desa, pengadaan sarana dan prasarana desa, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Desa Mandiri juga bersinergi dengan lingkungan melalui program biogas untuk masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki sapi, akan diberikan pelatihan untuk mengolah kotoran sapi menjadi energi ramah lingkungan menggantikan minyak tanah. Selain mengedukasi masyarakat mengenai penyediaan energi alternatif, juga untuk pemanfaatan limbah kotoran sapi agar memberi nilai tambah bagi masyarakat. Kemandirian inilah yang diupayakan untuk diimplementasikan di berbagai bidang kegiatan CSR Adaro, termasuk program kesehatan. Di bidang ini, Adaro memiliiki KIBBLA (Kesehatan Ibu Bayi baru lahir), operasi katarak gratis, posyandu terintegrasi, bantuan alat-alat kesehatan dan infrastruktur kesehatan, dan distribusi air bersih bagi masyarakat.

Kembali produktif dan mandiri an mikro (LKM). Di bidang pendidikan, Adaro mengembangkan sekolah model dan pelatihan guru. Di bidang kesehatan, produsen batu bara ramah lingkungan yang disebut envirocoal ini melaksanakan program Kibbla dan operasi katarak gratis bagi masyarakat di wilayah operasional. Melalui program Desa Mandiri, Adaro menargetkan masyarakat dapat terberdayakan dalam kurun waktu tiga tahun. Desa juga diharapkan telah memiliki kelembagaan desa yang mandiri, pembangunan desa yang nyata, hingga penataan wilayah

Operasi katarak gratis diharapkan dapat membantu penglihatan para penderita katarak. Sehingga mereka dapat mandiri, tak bergantung pada orang lain dan dapat kembali produktif di tengah masyarakat. Jumlah penderita katarak yang telah disembuhkan mencapai lebih dari 3.820 orang. Program lainnya, pipanisasi air bersih yang dilaksanakan sejak 2010. Air bersih ini berasal dari air tambang yang telah diolah menjadi air bersih melalui Unit Water Treatment Plant (WTP) T-300. Sumber daya air yang ada di wilayah

Hidrogen memiliki potensi yang amat besar sebagai bahan bakar dan sumber energi.

PT Adaro Energy bersama Komatsu dan PT United Tractors meluncurkan proyek percontohan bahan bakar biodiesel di Indonesia yang bersumber dari tanaman jarak (Jatropha).

9. Bioetanol Bioetanol merupakan salah satu jenis biofuel (bahan bakar cair dari pengolahan tumbuhan) di samping biodiesel. Bisa berbahan baku dari singkong, jagung, kelapa sawit.

10. Gasifikasi batu bara (gasified coal) PT Adaro Energy dan PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk adalah salah satu perusahaan yang sedang memanfaatkan energi ini. Sumber: Pusat Data Republika. Diolah: zaky al hamzah

penambangan Adaro memang cukup besar untuk itulah dimanfaatkan kembali agar memberikan nilai tambah pada masyarakat. Adaro juga membentuk BAPEL-AB (Badan Pengelola Air Bersih) untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada perusahaan. Badan yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan pipanisasi. Terdiri dari pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, orang teknis administrasi dan teknis operasi pipa. Semua personilnya merupakan anggota masyarakat. Kegiatan BAPEL-AB sudah berjalan sejak tiga bulan yang lalu dan bertugas layaknya perusahaan air minum, namun dengan skala desa. Badan ini juga mengkoordinir pembayaran air bersih yang dipakai oleh warga setiap bulan. Sebanyak 245 kepala keluarga Desa Dahai telah menikmati Air WTP dengan kesadaran melakukan pembayaran air yang mereka gunakan. Hal ini tidak lepas dari kesadaran bahwa pengelolaan air bersih ini nantinya tidak akan diserahkan ke pemda, namun kepada desa mereka. Pemasukan yang diterima pun akan digunakan untuk dana pembangunan desa. Agar masyarakat dapat menjadi mandiri, perlu adanya pembekalan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola lembaga yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMD) tersebut. Untuk itu, Adaro bermitra dengan PDAM Balangan dan Tabalong untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat yang menjadi anggota BAPEL-AB. Mulai dari administrasi, operasional pipanisasi, peralatan, maupun perawatan pipa. Sementara tim CSR Adaro melakukan sosialisasi dan memberikan penyadaran mengenai pemanfaatan BAPEL-AB untuk kepentingan masyarakat. Dengan pola ini, masyarakat diharapkan dapat turut serta membangun desa dengan usahanya sendiri. Karena itu pula, Adaro terus berkomitmen upaya membentuk masyarakat mandiri melalui program CSR berkelanjutan. Visinya, akan tercipta sebuah masyarakat pasca-tambang yang mandiri secara ekonomi, intelektual, dan manajemen. l adv

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Bank Lokal Mampu Unjuk Gigi

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Bank asing lebih suka mengucurkan kredit ke sektor konsumsi. Padahal Indonesia butuh pembiayaan di sektor infrastruktur.

Oleh Firkah Fansuri

emandirian sebuah negeri tidak akan pernah lepas dari campur tangan pemerintah dalam mengaturnya. Sebuah pemerintah yang ingin bergantung pada asing, tentu dia akan mengeluarkan kebijakan yang sangat proasing. Gambaran seperti itulah yang sepertinya sangat cocok disandingkan dengan kebijakan kepemilikan saham asing di perbankan nasional. Bayangkan, asing dapat menguasai 99 persen saham bank di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 29/1999 mengenai

pembelian saham bank umum. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie pada Mei 1999 itu sebenarnya lahir pada waktu yang tepat. Kala itu Indonesia sedang menghadapi krisis moneter. Perbankan nasional dalam kondisi yang ambruk. Masuknya pemilik modal asing sangat dibutuhkan untuk membuat perbankan nasional kembali berdiri tegak. Sedangkan, asing hanya tertarik bila mereka dapat menguasai saham mayoritas. Tapi, kini ketika Indonesia tak lagi mengalami krisis, peraturan seperti itu dinilai sudah tidak cocok lagi. Apalagi, bank-bank milik pemerintah pun mampu menunjukkan kinerja yang positif dan dapat mencetak laba tertinggi seperti yang diraih Bank BRI. Belum lagi bank-bank asing tersebut kontribusinya minim terhadap ekonomi di Tanah Air. Di sisi lain, peranan bank asing berdampak besar terhadap stabilitas keuangan nasional. Karena 60 persen perekonomian suatu negara dikuasai oleh perbankan. Apa jadinya jika asing menguasai perbankan di dalam negeri, namun enggan berkontribusi yang memadai untuk pembangunan ekonomi nasional. Seperti yang dikeluhkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman Darmansyah Hadad. Bank Indonesia (BI) mencatat 50,6 persen aset perbankan nasional dimiliki asing. “Namun, peranannya masih minim terhadap ekonomi nasional,” kata Muliaman, beberapa waktu lalu. Pengamat perbankan, Kresna Wijaya, mengatakan aset perbankan nasional yang dikuasai investor asing sekitar 40 persen saat ini. Tapi, kontribusi mereka kecil. Karena dikuasai asing, pertumbuhan laba yang signifikan dari tahun kemarin hingga

saat ini hasilnya banyak lari keluar negeri untuk dinikmati investor asing. Oleh sebab itu, kemudahan pihak asing untuk menjadi pemilik bankbank nasional harusnya diikuti aturan agar laba yang diperoleh bisa mendorong perekonomian nasional. Belum lagi, kebanyakan perbankan asing lebih suka mengucurkan kredit ke sektor konsumsi. Padahal, Indonesia membutuhkan dukungan pembiayaan di sektor infrastruktur agar pembangunan nasional bisa terus berjalan. “Hal itulah kenapa saya mengatakan secara operasional tidak banyak sumbangan perbankan asing terhadap perekonomian nasional,” ujar Kresna. Dalam pandangan pengamat ekonomi Drajad H Wibowo, kepemilikan asing harus diatur agar lebih seimbang, terutama supaya pencairan kreditnya harus ditingkatkan. Laba mereka sebaiknya diarahkan untuk membuka cabang di daerah-daerah terpencil. Suara yang sama muncul dari Komisaris Independen BRI, Aviliani. Ia menilai masuknya pihak asing ke dalam perekonomian Indonesia sebenarnya tidak menjadi masalah jika tidak memengaruhi jantung perekonomian dan tidak mengganggu kebutuhan rakyat banyak. “Masalahnya, perbankan merupakan jantung perekonomian nasional saat ini, sehingga kalau tidak diperkecil batas kepemilikan asing bisa mengganggu ekonomi kita,” tambahnya.

beberapa negara justru menerapkan ketentuan yang sangat ketat bagi perbankan dari luar. Perbankan Indonesia merasakan ketatnya peraturan di sejumlah negara. Bank-bank nasional yang ingin mendirikan cabang perwakilan di negara lain justru dihambat dengan berbagai persyaratan berat. Kondisi ini membuat investor asing menguasai industri perbankan nasional. Sementara itu, perbankan nasional tidak mampu menembus persaingan global. Beruntung Bank Indonesia (BI) menyadari ancaman penguasaan investor asing ini. BI pun bersigap. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman, mengaku BI dan pemerintah akan membahas pengaturan dan mengurangi kepemilikan asing. BI menginginkan asing hanya boleh menguasai saham perbankan di Indonesia di bawah 50 persen. Pekan lalu, pembicaraan antara BI dan pemerintah telah dilakukan. Rombongan BI telah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BI meminta pemerintah untuk mengubah PP No 29/1999. Sebab, tanpa mengubah peraturan tersebut keinginan Bank Indonesia untuk membatasi pemilikan asing tidak mungkin terwujud. Kini, kuncinya ada di pemerintah. ■

Bank-bank yang Mayoritas Sahamnya Dimiliki Asing 1 2 3 4 5

Ketat Kelonggaran yang diberikan pemerintah terhadap investor asing di industri perbankan dinilai menjadi penyebab semua ini. Padahal, di

PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank OCBC NISP PT Bank UOB Indonesia PT Bank Ekonomi Tbk

Peringkat Bank Berdasarkan Aset per April 2011 No

Bank

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PT Bank Mandiri Tbk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Central Asia PT Bank Negara Indonesia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Pan Indonesia Bank Tbk PT Bank Permata Tbk PT BII Tbk PT Bank Tabungan Negara Tbk

Aset Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

418,176 triliun 364,444 triliun 329,494 triliun 233,538 triliun 146,104 triliun 118,768 triliun 110,239 triliun 82,04 triliun 74,307 triliun 70,471 triliun

Pangsa Pasar 13,63 persen 11,87 persen 10,74 persen 7,61 persen 4,76 persen 3,87 persen 3,59 persen 2,67 persen 2,42 persen 2,3 persen

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Membidik Peluang Ekspor Ekspor di semester pertama ini memperkuat optimisme pemerintah untuk mencapai target ekspor sebesar 200 milliar dolar AS. Oleh Nidia Zuraya

wal Agustus lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bulanannya mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor konsumsi masih mendominasi penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua 2011. Demikian kesimpulan besar dari laporan yang disampaikan BPS. Ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumber pertumbuhan ekonomi terbesar masih disumbang oleh sektor tradable, seperti pertanian dan industri pengolahan atau manufaktur. Pulihnya perekonomian dunia membuat aktivitas perdagangan internasional meningkat. Keadaan itu membuka peluang ekspor Indonesia semakin besar. Pada 2009, volume perdagangan dunia tumbuh mencapai 10,7 persen dan sedikit melandai pada 2010 menjadi 9 persen. Tahun ini, volume perdagangan dunia diperkirakan hanya akan tumbuh 6,3 persen. Meningkatnya aktivitas perdagangan internasional ini pada akhirnya juga berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Indonesia berpeluang besar untuk meningkatkan ekspor, khususnya ekspor nonmigas. Terlebih lagi, negara ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang sangat besar dan dibutuhkan oleh negara lain. Sebut saja di antaranya komoditas pertanian, tekstil dan produk

tekstil (TPT), produk alas kaki, furnitur serta mebel, dan barang tambang. BPS mencatat total ekspor Indonesia di semester pertama 2011 sebesar 98,64 miliar dolar AS, meningkat 36 persen dibanding semester pertama 2010. Kontribusi terbesar kinerja ekspor nasional ini disumbang dari sektor nonmigas yang mencapai 79,1 miliar dolar AS. Angka tersebut meningkat 33,2 persen dibanding periode yang sama tahun 2010. Dalam kurun Januari-Juni 2011, total ekspor nonmigas Indonesia paling banyak ditujukan ke Jepang dengan nilai 8,97 miliar dolar AS atau sebesar 11,35 persen, sedangkan Cina 8,95 miliar dolar AS atau sebesar 11,32 persen. Ekspor ke Amerika Serikat (AS) 7,90 miliar dolar AS dengan peran 9,99 persen. Kinerja ekspor di semester pertama ini memperkuat optimisme pemerintah untuk mencapai target ekspor sebesar 200 milliar dolar AS pada tahun ini. Target tersebut lebih besar dari pencapaian ekspor tahun 2010 sebesar 157,73 miliar dolar AS. Sayangnya, meski secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia masih surplus sebesar 15,05 miliar dolar AS sepanjang semester pertama 2011, namun dari sisi impor masih menunjukkan tren peningkatan dari bulan ke bulan. Bahkan, beberapa kali nilai impor Indonesia mencatatkan rekor baru. Nilai impor pada Maret 2011, misalnya, menembus angka 14,48 miliar dolar AS. Nilai impor tertinggi sebelumnya terjadi pada Desember 2010 sebesar 13,15 miliar dolar AS.

UMJ untuk Masyarakat dan Bangsa

ebagai salah satu universitas Islam. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) yang berlokasi di Cirendeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berkomitmen memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa melalui kiprah para alumni, dosen dan unsur civitas akademika lainnya. Hal ini sesuai dengan visi UMJ yaitu “Menjadi universitas yang terkemuka, modern dan Islami.” Rektor UMJ, Prof Dr Hj Masyitoh mengatakan, UMJ mengemban amanah mempersiapkan sarjana plus. Yaitu sarjana yang mampu memimpin umat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, “Hal ini sebagaimana dicita-citakan Muhammadiyah,” katanya. Sejumlah dosen dan alumni UMJ banyak berkiprah di masyarakat mewujudkan masyarakat madani (civil society). Kepedulian sosial memang menjadi jati diri Muhammadiyah. Hal ini sesuai ajaran KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) memaknai Alquran Surat Al-Ma’un. UMJ boleh berbangga dua orang alumninya dipercaya Presiden SBY membantu dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Mereka adalah Drs HM Yusuf Asy’ari M Si (alumni Magister Ilmu Administrasi) sebagai Menteri Perumahan Rakyat pada KIB I, dan Patrialis Akbar (alumni Fakultas Hukum) sebagai Menteri Hukum dan HAM pada KIB II. Tentunya masih ada Dede Yusuf (alumni Fakultas Teknik) yang kini menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Dosen UMJ Prof Dr Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015. Bupati Belitung selama dua periode (2004-2008, 20082013), juga dijabat alumni UMJ yaitu Ir Darmansyah Husein (alumni Magister Administrasi). Dosen FISIP Indah Putri Indriani SIP M Si terpilih menjadi Wakil Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan (2010-2015). Selain meningkatkan kualitas dosen dan alumni, UMJ juga berkomitmen

meningkatkan pengabdian masyarakat. Aksi nyata fenomenal adalah pada saat musibah Situ Gintung beberapa waktu lalu. Seluruh sumber daya dikerahkan UMJ. “Posko penanganan juga ada di sini,” terang Mastyithoh. Sarana dan prasarana kampus UMJ sendiri mengalami kerusakan senilai kirakira Rp 13,5 milyar. Untuk korban pasca bencana Situ Gintung, UMJ membuka healing service. Tujuannya adalah mengurangi rasa trauma pada korban. UMJ juga berkomitmen mencerdaskan bangsa melalui pemberian beasiswa untuk yang tidak mampu. Saat ini UMJ menerima mahasiswa dari daerah terpencil di Nusa Tenggara Timur dan pengungsi Timor Leste. Para mahasiswa tidak hanya dibantu biaya pendidikannya, tapi juga disediakan asrama dan dicarikan donasi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Pengabdian masyarakat juga dilakukan melalui sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba, revitalisasi Posyandu di wilayah Tangerang Selatan, pengentasan buta aksara, pendirian sekolah bagi anak-anak jalanan di Jakarta Utara, pengelolaan desa binaan, pelayanan kesehatan murah, dan sahur on the road bagi anak jalanan tiap Ramadhan. UMJ tidak lupa untuk terus menyiarkan dakwah Islam. Antara lain melalui Pesantren Ramadhan atau Pengkajian Ramadhan. Untuk Ramadhan kali ini UMJ ditunjuk sebagai pelaksana Pengkajian Ramadhan 1432 H. Acara ini diikuti sekitar 400 peserta yang merupakan pengurus Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Masyithoh mengatakan, UMJ akan terus mempertahankan hal-hal yang sudah dicapai. “Namun tentunya kita juga peduli terhadap apa yang belum kita capai. Pencapaian ke depan ada dalam Rencana Strategik (Renstra) UMJ 2011-2015, sebanya 8 tujuan utama.” Tujuan tersebut adalah menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan industri, kompetitif, berjiwa entrepreneur, dan Islami. Tujuan kedua adalah menjadikan mahasiswa berprestasi, kreatif, inovatif dan Islami. Tersedianya daya dukung pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten dan mumpuni menjadi tujuan selanjunya. Selain itu, masih ada terselenggaranya suasana pembelajaran yang mencerdaskan dan administrasi yang akuntabel, transparan dan sehat. Tiga tujuan lain adalah tersedianya sarana, teknologi informasi, dan rekognasi nasional maupun internasional. “Kesemuanya untuk mencapai misi UMJ,” ujar Masyithoh. I c11, ed: irwan kelana

WIHDAN HIDAYAT

Kinerja impor kembali mencetak rekor baru pada bulan April, yakni sebesar 14,89 miliar dolar AS. Rekor tertinggi impor terjadi pada bulan Juni 2011, yakni sebesar 15,08 miliar dolar AS atau naik 28,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Ini merupakan kali pertama BPS mencatat impor melebihi 15 miliar dolar AS. Melihat fakta-fakta angka tersebut, tentunya kenaikan ekspor sebesar 36 persen yang terjadi sepanjang paruh pertama 2011 tidak cukup menggembirakan. Karena, di satu sisi juga terjadi kenaikan impor sebesar 32,82 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pencapaian kinerja ekspor impor pada semester pertama 2011 tentunya menjadi catatan tersendiri bahwa ke

depannya pemerintah masih memiliki sejumlah tantangan untuk menjaga kinerja perdagangan luar negeri. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menunjukkan peran serta dan aktif dalam berbagai diplomasi perdagangan internasional. Tetapi, juga melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan luar negeri serta menyelesaikan berbagai permasalahan perdagangan, seperti anti-dumping dan safeguard. Pemerintah pun harus mulai memikirkan untuk mencari pasarpasar baru dan tidak lagi hanya mengandalkan lima negara yang selama ini menjadi tujuan utama ekspor, seperti Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Cina, dan India. Terlebih lagi, sepanjang semester pertama 2011, BPS mencatat pertumbuhan nilai ekspor kelima

negara tujuan utama ekspor kurang menggembirakan. Krisis utang Amerika Serikat dan Eropa pun diyakini sejumlah kalangan akan berdampak terhadap neraca perdagangan luar negeri. “Negara berkembang bakal terkena imbas penurunan ekspornya,” ujar Kepala Kantor Bank Pembangunan Asia (ADB) untuk Integrasi Ekonomi Regional, Iwan Azis. Negara-negara tujuan ekspor baru yang bisa disasar Indonesia adalah negara berkembang atau emerging market. Sepanjang paruh pertama tahun ini, nilai ekspor produk ke beberapa negara emerging market tumbuh pesat, yaitu Afrika Selatan (102,9 persen), Iran (92,6 persen), Rusia (72,6 persen), dan Bangladesh (63,6 persen). ■

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

FOTO-FOTO: DARMAWAN/REPUBLIKA

Merayakan Satu Republik,

66 Tahun â&#x20AC;&#x153;Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan turunnya si tiga warna (Belanda). Selama masih ada ratap tangis di gubukgubuk, belumlah pekerjaan kita selesai! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyakbanyaknya keringat.â&#x20AC;? (Kutipan Pidato Bung Karno 17 Agustus 1950)

Oleh Alwi Shahab

umandang proklamasi boleh jadi bergema pada 17 Agustus 1945, namun hingga 1949 peringatan kemerdekaan berlangsung tanpa gegap gempita. Rakyat Indonesia pada masa itu hanya bisa merayakan kemerdekaan secara sembunyi-sembunyi. Belanda dengan tentara kerajaannya yang disebut Koninklijke Nederlands(ch)-Indische Leger (KNIL) masih berusaha menancapkan kuasanya atas Indonesia. Republik muda ini pun harus melanjutkan perjuangan agar kemerdekaan yang baru seumur jagung tidak dirampas kembali oleh penjajah manapun. Baru pada 17 Agustus 1950, peringatan proklamasi kemerdekaan untuk pertama kalinya dilakukan di Istana Merdeka. Presiden Soekarno, yang baru kembali ke Jakarta akhir Desember 1949 setelah hijrah dari Yogyakarta, pun menggelar peringatan proklamasi di Istana Merdeka pada 17 Agustus 1950. Perayaan dihadiri rakyat yang memenuhi Lapangan Ikada (kini Monas). Sejak saat itu hingga 1966, setiap ulang tahun kemerdekaan RI, Bung Karno berpidato selama dua sampai tiga jam di hadapan massa yang tak hanya warga Jakarta. Orator ulung itu pun membuat massa bersorak-sorai dan bertepuk tangan meski sinar matahari tajam menusuk kulit. Presiden kedua RI Soeharto tak meneruskan tradisi berpidato panjang lebar di hadapan massa rakyat. Pidato tahunan dilakukan di gedung DPR, sedangkan perayaan kemerdekaan di Istana Merdeka tanpa pidato berjamjam. Kebiasaan itu berlangsung hingga sekarang. Ide untuk membentuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) setiap perayaan kemerdekaan pun

sudah tercuat sejak 1946. Lagi-lagi kondisi bangsa yang serbamepet belum mampu mengumpulkan pemudapemudi pelajar untuk dilatih menjadi pengibar bendera. Paskibraka yang berasal dari gabungan pemuda seluruh nusantara pun baru dapat terwujud dua dasawarsa kemudian. Kelompok pengibar bendera lahir saat Mayor Husein Mutahar menjabat sebagai Dirjen Urusan Pandu dan Pemuda Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan berbagai keterbatasan saat itu, ia mengumpulkan para anggota Pandu (sebutan Pramuka di masa itu) serta pasukan pengawal presiden demi alasan kepraktisan. Setahun kemudian pada perayaan 17 Agustus 1968, barulah petugas pengibar bendera pusaka adalah para pemuda utusan dari berbagai daerah, kendati belum mencakup seluruh provinsi. Mereka disebut Pasukan Pengerek Bendera dan baru berganti sebutan menjadi Paskibraka pada 1972. Tahun ini, perayaan kemerdekaan ke-66, kita kembali merayakannya dalam suasana Ramadhan. Sepanjang perjalanan bangsa ini tercatat telah beberapa kali perayaan kemerdekaan bertepatan dengan bulan suci bagi umat Islam ini. Sebut saja proklamasi kemerdekaan 1 Agustus 1945 yang jatuh pada Jumat 8 Ramadhan atau 1364 Hijriah. Perayaan kemerdekaan pada 1946 dan 1947 juga masih jatuh pada bulan Ramadhan. Baru pada HUT Kemerdekaan 1977 kembali jatuh pada bulan Ramadhan, yang juga terjadi pada 1978 dan 1979. Enam puluh enam tahun bisa jadi masa yang terlalu sebentar untuk membangun sebuah bangsa yang kokoh. Namun, bisa pula terasa lama jika kita terlalu perlahan berjalan sehingga tertinggal dari langkah-langkah cepat di sekeliling kita. Apa pun yang kita miliki saat ini, yang jelas kita memiliki satu bangsa besar untuk dibenahi dan terus diperbaiki. Dirgahayu Negeriku! â&#x2013; ed: wulan tunjung palupi

6-7

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

REPUBLIKA

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Antara Larangan Ponsel dan Cuti Sekolah Selepas menjalankan tugas, Paskibraka ditunjuk sebagai Duta Belia Kementerian Luar Negeri.

Oleh Teguh Firmansyah

halat Magrib berjamaah baru saja selesai. Seusai berdoa, pria muda dengan rambut cepak itu segera bergegas. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengenakan sepatu dan kembali menuju barisan. Remaja itu, Adena Dian Hertanto, adalah satu dari 66 anggota Paskibraka tingkat nasional yang kini tengah melakukan pelatihan di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON), Cibubur, Jakarta. Sembari tersenyum, ia menuturkan rasa bangganya dapat terpilih menjadi salah satu anggota Paskibraka 2011. Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang itu mewakili Provinsi Jawa Tengah. Tak mudah baginya untuk menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Ia harus bersaing dengan para Paskibra lain dari mulai tingkat sekolah, kota, hingga provinsi. Persyaratan anggota Paskibraka yakni berusia 16-18 tahun, tinggi badan minimal 165 sentimenter untuk putra dan 160 sentimeter untuk putri, berat badan ideal, penguasaan seni budaya daerah, dan nilai rapor di atas rata-rata nilai kelas harus terpenuhi. Seleksi ketat itu sempat membuat Adena ragu bisa lolos. “Tapi teman, keluarga, dan senior di sekolah terus menyemangati dan akhirnya

ADITYA PRADANA PUTRA

Penyelenggaraan Haji Memuaskan dibutuhkan, kemampuan bahasa, penambahan petugas darat, kesigapan dan profesionalisme dan fasilitas/kelengkapan petugas. Terkait dengan perbaikan kualitas pemondokan, saran jamaah adalah fasilitas/kelengkapan kamar, kekurangan air, transportasi ke Masjidil Haram memadai, beban kamar untuk jamaah dikurangi dan jarak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Menyangkut katering haji, jamaah mengusulkan juru masak sebaiknya orang Indonesia, kesigapan penyediaan dari sisi waktu dan tempat, kebersihan, cita rasa dan variasi menu serta sistem pembagian.

KEMENTERIAN AGAMA RI

usim haji 2011 hampir tiba. Seluruh lapisan masyarakat berharap pelayanan ibadah haji tahun ini lebih baik dibanding tahuntahun sebelumnya. Seperti yang tercantum dalam UU No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang berisi peningkatan mutu penyelenggaraan ibadah Haji harus mencakup aspek pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji. Tentunya pelayanan haji yang akan datang ini bercermin dari pelaksanaan haji tahun 2010 silam. Bagaimanakah pelayanan haji 2010 tersebut? Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap 4.200 responden jamaah haji Indonesia di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Satop Armina, diketahui bahwa indeks kepuasan jamaah terhadap mutu dan pelayanan panitia penyelenggaraan ibadah haji 2010 di Arab Saudi berada pada angka memuaskan atau di atas standar dengan angka sebesar 81,45 persen. Survey yang dilakukan oleh BPS ini mencakup aspek penilaian, mulai dari pelayanan petugas haji (petugas kloter dan non kloter), pelayanan ibadah, pelayanan transportasi, pelayanan akomodasi/pemondokan, pelayanan katering, pelayanan kesehatan, pelayanan umum lainnya (informasi, administrasi, barang bawaan dan dokumen). “Aspek pelayanan dengan pemenuhan harapan tertinggi terdapat pada pelayanan petugas kloter 88,88 persen dan terendah terdapat pada pelayanan katering di Armina (Arafah-Mina) 75,68 persen,’’ ungkap Kepala BPS, Rusman Heriawan. Untuk indeks pelayanan petugas kloter, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada sikap, keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan (93,49 persen). Sementara indeks kepuasan terendah adalah kesempatan dalam menanggapi/merespon setiap permasalahan/pengaduan jamaah (86,89 persen). Untuk pelayanan petugas non kloter, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada penampilan petugas, kerapihan berpakaian, dan fasilitas yang digunakan petugas

Pelayanan Katering

DOKUMENTASI HUMAS KEMENAG

Menteri Agama, Suryadharma Ali (kiri) bersama Kepala BPS, Rusman Heriawan, memberikan keterangan pers tentang hasil survei kepuasan jamaah haji 2010 dalam pelayanan (88,39 persen). Sedangkan indeks kepuasan terendah adalah ketepatan waktu dan kesiapan dalam memberikan pelayanan kepada jamaah haji (81,57 persen). Sementara dalam pelayanan ibadah, kepuasan jamaah tertinggi terdapat pada kemampuan pengendalian emosi dalam menghadapi jamaah (88,2 persen) dan indeks kepuasan terendah adalah pelayanan khusus dalam menyelenggarakan ibadah untuk jamaah sakit (84,02 persen). Lain hal dengan pelayanan akomodasi/pemondokan, indeks kepuasan tertinggi terdapat pada pelayanan petugas dalam menyambut dan melepas jamaah (83,85 persen) dan terendah adalah kesesuaian ukuran/kapasitas kamar dengan jumlah jamaah haji per kamar (75,57 persen). Untuk sisi pelayanan katering jamaah memiliki kepuasan tertinggi pada ketersediaan dan kecukupan jumlah katering (83,56 persen) dan terendah adalah layanan penyediaan termos makanan bagi jamaah yang melakukan lontar jumrah tapi belum sempat mengambil makanan (65,14 persen). Dalam pelayanan transportasi, menu-

rut jamaah kepuasan tertinggi pada tampilan fisik kesediaan dan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji (79 persen) dan terendah adalah ketersediaan dan kecukupan jumlah transportasi yang melayani jamaah haji (72,5 persen). Dan untuk indeks kepuasan pada pelayanan umum lainnya, kepuasan ter tinggi jamaah pada pelayanan, bantuan dan pengurusan terhadap jamaah haji yang sakit (88,24 persen) dan terendah adalah ketersediaan pos petugas dalam menerima, mencatat, dan menyelesaikan keluhan jamaah haji (80,86 persen). Dari data-data tersebut, dijelaskan Rusman, pelayanan dari panitia penyelenggara haji yang memiliki indeks kepuasan tertinggi dari para jamaah adalah keramahan dan kesopanan dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, kerapian petugas dalam berpakaian dan fasilitas yang digunakan, serta kemampuan pengendalian emosi. “Juga kemudahan dalam mendapatkan layanan petugas kloter dan kepedulian serta rasa empati petugas dalam memberikan layanan kepada jamaah haji,” ujarnya. Sementara itu, pelayanan yang memili-

ki indeks kepuasan terendah adalah tampilan penyajian dan kebersihan jasa katering, ketepatan waktu kedatangan sarana transportasi, dan kelengkapan serta ketersediaan fasilitas juga perlengkapan katering. Berdasarkan daerah kerja, indeks kepuasan tertinggi ada di daker Madinah (87,33 persen) dan terendah di daker Armina (79,41 persen). Sementara untuk wilayah Jeddah (83,79 persen) dan Makkah (81,27 persen).

Saran dari Jamaah Selain memberikan penilaian terhadap pelayanan haji, jamaah haji Indonesia juga memberikan saran-saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan haji di Arab Saudi. Misalnya terkait perbaikan kualitas petugas kloter, saran jamaah adalah tingkatkan koordinasi dengan petugas non kloter, penambahan petugas, fasilitas/kelengkapan petugas, leadership/kepemimpinan, harus sudah haji dan tingkatkan perhatian kepada jamaah. Terkait dengan perbaikan kualitas petugas non kloter, saran jamaah adalah kesiapan keberadaan petugas ketika

Menanggapi masalah katering yang masuk dalam penilaian terendah di mata jamaah haji Indonesia, Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali, mengakui bahwa soal katering adalah persoalan pelik dan krusial dalam penyelenggaraan haji. Tak heran jika tingkat kepuasannya rendah. Dari segi rasa dan menu, Indonesia terdiri atas berbagai ratusan suku, selera, dan minat sehingga sulit untuk memenuhi selera keseluruhan jamaah. Paling tidak pemerintah ber usaha agar cita rasa makanan sesuai dengan selera Nusantara. Mengenai efisiensi waktu penyajian katering, terutama di Armina, kata Menag, ada sisi negatif dan positif dari penyajian dengan boks ataupun prasmanan. Pada sistem prasmanan, risiko makanan basi rendah, tetapi kurang efisien dari segi waktu karena menimbulkan antrean panjang. Sementara dengan boks, waktu akan lebih efisien, tetapi makanan rawan basi. Menyikapi kondisi ini, kata Menag, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan untuk menerapkan penyajian makanan dengan boks (nasi kotak) selama di Armina. Menghindari masalah basi, pemerintah memberlakukan kewajiban personnel quality assurance bagi para penyelenggara katering. Langkah ini dilakukan untuk mengontrol kualitas makanan yang disajikan. Pemerintah meminta pula agar mereka mempekerjakan juru masak profesional. “Bisa pula nasi kotak itu diberi label atau ditulisi untuk makan pagi, siang, atau malam. Hal ini untuk membedakan waktu makan untuk jamaah.” G adv

berhasil,” tutur Adena. Motivasinya untuk menjadi Paskibraka juga tak terlepas dari rasa cintanya terhadap Tanah Air. “Sekarang saya ingin mengibarkannya di istana, itu kebanggaan,” ungkapnya. Semasa pelatihan, para anggota Paskibraka dikarantina dan tidak diperkenankan menghubungi keluarga atau teman. Telepon seluler dan televisi merupakan benda terlarang selama berada di asrama. Mereka juga tidak diperkenankan memegang uang saku. Bagi Adena yang sudah terbiasa tinggal di asrama, aturan-aturan ini tidaklah terlalu sulit. Ia pun dengan mudah mengusir rasa kebosanan itu. Namun, menurut Pius, staf dokumentasi Paskibraka, ada seorang anggota Paskibraka putri yang akhirnya menangis karena kangen dengan keluarga. Akhirnya pelatih Paskibraka terpaksa menghubungi orang tuanya, meski ia tetap tidak dibolehkan langsung berbicara. “Jadi, pelatih-pelatih itu sebagai perantara dan menyampaikan bahwa orang tuanya baik-baik saja,” kata Pius. Anggota Paskibraka dari Maluku Utara Ghozal Elfrido Hanafi mengaku latihan di bulan puasa cukup berat. Namun, itu tidak menyurutkan langkahnya untuk terus bersama anggota Paskibraka lainnya. “Saya izin cuti sekolah lebih dari satu bulan ini,” katanya. Para anggota Paskibraka mengikuti latihan dari pagi hingga sore. Selama waktu puasa mereka diwajibkan bangun pada pukul 03.00 untuk sahur bersama. Latihan pagi dimulai pukul 08.00 sampai 10.00. Latihan sore dilakukan selepas Ashar hingga menjelang Maghrib. Tempat berlatih di PP PON Cibubur dibuat mirip dengan kondisi Istana Merdeka termasuk tangga, disamakan dengan yang ada di Istana Merdeka. Menurut Ketua Panitia Pelatihan Paskibraka Nasional Wiroto, untuk mengusir kebosanan, pihaknya kerap melakukan refreshing. Beberapa waktu lalu, panitia mengajak para Paskibraka untuk jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Bahkan, para anggota Paskibraka sempat mengikuti kuis di salah satu televisi nasional. Selepas menjalankan tugasnya, tim Paskibraka ditunjuk sebagai Duta Belia, yang akan dikirim ke beberapa negara di ASEAN untuk mengikuti program dari Kementerian Luar Negeri. ■ ed: wulan tunjung palupi

Tangan Dingin di Balik Pasukan Paskibraka Oleh Teguh Firmansyah

ukardi (47 tahun), memang bukan Jose Mourinho yang mampu membawa Inter Milan menjadi treble winner atau pun Phil Jackson yang mengantarkan Chicago Bulls meraih enam gelar NBA. Namun, soal disiplin dalam melatih, anggota TNI berpangkat kapten tersebut bisa jadi tak kalah dari para pelatih kesohor di atas. Sejak 2005 lalu, ia adalah salah satu pelatih yang diserahi tanggung jawab menggembleng pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional. Tanggung jawab yang dipikulnya tidaklah ringan. Tugasnya baru dibilang sukses jika pengibaran bendera merah putih saat peringatan hari kemerdekaan berlangsung mulus. Mendidik agar anggota Paskibraka mematuhi instruksi pelatih menjadi seni tersendiri bagi para pelatih. “Jangan nyuri-nyuri kalau tidak berada di depan pelatih, aturan tetap berlaku walau tidak ada pelatih,” tegas Sukardi kepada anggota Paskibraka seusai latihan di Lapangan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) Cibubur, Jakarta, Selasa (9/8). Sukardi menuturkan, selama tujuh kali melatih anggota Paskibraka mengajarkan formasi barisberbaris khusus untuk HUT RI di Istana adalah yang paling rumit. Pada prosesi pengibaran dan penurunan bendera Paskibraka akan terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni formasi 8, 17, dan 45. Formasi yang menggambarkan hari kemerdekaan itu tidak dipelajari oleh anggota Paskibra, kecuali ia masuk dalam Paskibra tingkat nasional. “Baris-berbaris biasa mereka sudah diajarkan, tapi membentuk formasi ini yang agak sulit, belum diajarkan di daerah masing-masing,” jelas Sukardi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih Paskibraka, ia diwajibkan berada bersama tim yang dilatihnya. Pegawai di Kementerian Pertahanan itu pun hanya dua hari berada di rumah kendati keluarganya tinggal tak jauh dari

ADITYA PRADANA PUTRA

tempat pelatihan. “Biasanya kalau sudah empat hari, baru saya pulang,” kata bapak dua anak itu. Bersama para anggota Paskibraka, para pelatih pun mau tak mau ikut berada di bawah terik matahari selama latihan. Namun, semua tantangan dalam kamp pelatihan selama kurang lebih satu bulan itu akan terbayar jika tim Paskibraka berhasil menjalankan misinya. Yakni, mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih tanpa ada kesalahan sedikit pun. “Kalau mereka sedang bertugas, yang berdebardebar itu kami. Kalau sukses, rasanya baru plong, terbayar sudah,” katanya. Untungnya, selama ia melatih Paskibraka, belum pernah terjadi kesalahan fatal.

Para pelatih Paskibraka merupakan gabungan dari unsur Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ditambah dengan unsur Kepolisian. Tahun ini, koordinator pelatih dikepalai oleh AKBP Teddy Minahasa dari Polda Metro Jaya dan total tim pelatih berjumlah 13 orang. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Paskibrakan Nasional 2011 dilaksanakan pada 20 Juli sampai dengan 19 Agustus 2011. Peserta pelatihan Paskibraka berjumlah 66 orang. Mereka adalah pelajar-pelajar SMA kelas I dan kelas II yang berusia 16-18 tahun dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh tim daerah masing-masing. Setiap provinsi diwakilkan oleh dua orang, masing-masing putra dan putri. ■ ed: wulan tunjung palupi

Seimbangkan Kekuatan Perwakilan nik adalah kata paling tepat menggambarkan penerapan sistem perwakilan di Indonesia. Mengaku mengadopsi perwakilan dua kamar (bikameral), implementasinya justru setengah hati. Indonesia memang memiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi dua kamar itu. Namun, nyatanya kedua lembaga tersebut justru memiliki wewenang konstitusional yang berbeda. Dalam pembuatan undang-undang, misalnya, peran DPD masih minim. Mereka hanya memiliki porsi mengusulkan dan membahas. Sementara keputusan akhir terletak di tangan DPR. Menurut Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Prayitno Soeroso, tidak berlebihan seandainya DPD disebut berada di bawah bayang-bayang DPR. "DPD hanya ornamen dalam sistem politik di Indonesia," keluh Bambang. Peran DPD di Indonesia tak ubahnya lembaga swadaya masyarakat. DPD mengajukan usulan undang-undang kepada DPR. Selanjutnya, DPR melibatkan DPD dalam proses pembahasan.Tapi itu hanya terjadi di tahap awalnya saja. Di bagian akhir, peran DPD sama sekali tidak menentukan. Padahal proses politik tahap itu sangat menentukan disahkan atau tidaknya suatu usulan menjadi Undang-Undang.

Penerapan sistem bikameral baru mewujud belakangan. Sistem dua kamar muncul sebagai hasil Sidang Tahunan MPR 2001. Usulan sistem tersebut masuk melalui upaya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu upaya perbaikan sistem perwakilan terus diupayakan. Menurut Bambang DPD pernah mengusulkan penataan ulang sistem perwakilan di Indonesia pada 2007. Poin yang menjadi sorotan adalah optimalisasi peran DPD. Namun, upaya itu terhenti di tengah jalan. Kini usaha yang sama digagas DPD dalam paket Usulan Amandemen Kelima Undang - Undang Dasar. Isu besar yang diusung adalah penguatan sistem perwakilan. Di dalamnya memuat masalah kewewenangan DPD. ANTARA

Bagi Bambang, apa yang diupayakan DPD menjadi tidak ada artinya. Di sisi lain, energi yang dibutuhkan untuk membuat suatu usulan tidaklah sedikit. Perjalanannya panjang dan tidak mudah. Mula-mula anggota DPD turun ke daerah-daerah menjaring masukan. Selanjutnya masukan yang ada ditampung untuk dibahas di tingkat DPD. Barulah kemudian usulan tersebut diajukan ke DPR. "Seolah kami ini pengantar pesan, seperti kurir saja," imbuh Bambang. Kenyataan politik tadi menunjukan proses pembangunan belum melibatkan

Capres Perseorangan da isu tidak kalah penting lain yang didorong DPD dalam paket Usulan Amandemen Kelima Undang Undang Dasar. Temanya berada diseputar suksesi kepemimpinan di tubuh Republik ini. Wacana yang selalu menarik tidak hanya untuk dikaji tapi juga memicu perdebatan. Salah satu yang sempat memanas adalah wacana calon presiden (capres) dari calon perorangan. Desakan memberi ruang bagi masyarakat umum itu muncul pada pemilu 2009. Maklum saja, puluhan tahun sejarah negeri ini calon presiden selalu harus berasal dari dorongan partai politik. Kemungkinan capres perseorangan ingin dibuka kembali oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Mereka mengusulkan kesempatan yang sama bagi capres perseorangan

DPD. Peran DPD kerdil tanpa kuasa. DPD bahkan tidak memiliki hak konstitusional yang layak sebagai lembaga perwakilan. Bambang memberi contoh dalam aspek hak budgeting yang tidak masuk kewenangan DPD. Tujuan keberadaan DPD akhirnya tidak seoptimal yang diharapkan. Ketimpangan itu pula yang membuat peneliti asing, Stephen Sherlock, terheran-heran. Ia mengistilahkan DPD sebagai unusual example of a second chamber dalam penelitiannya. Dikatakan tidak biasa karena apa yang berlaku di Indonesia berlawanan dengan pakem

berkompetisi merebut posisi RI satu. Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Prayitno Soeroso mengungkapkan usulan itu merupakan kewajaran. "Itu panggilan dari proses demokrasi," paparnya. Peluang ke sana terbuka lebar. Apalagi saat ini presiden dipilih langsung oleh rakyat. Konstitusi pun mengamanatkan hak dipilih dan memilih yang sama bagi setiap orang. Pencalonan capres melalui parpol semata justru bernuansa pemberangusan hak individu. Lebih jauh lagi, bisa diartikan pelanggaran amanat Undan-Undang. Bambang menjelaskan capres perseorangan merupakan hal lumrah di negara demokratis. Apalagi parpol sendiri dinilai belum tentu mampu mengakomodir kepentingan semua orang. "Ini syarat jika demokrasi kita ingin menjadi Excellent," imbuhnya. Ia mengakui membuka ruang bagi capres perseorangan bukan tanpa konsekuensi. Bisa jadi resikonya harus ditanggung seluruh masyarakat jika berjalan tidak sesuai rencana. Namun, bagi Bambang ongkos demokrasi memang tidaklah murah. "tinggal kita mengefektifkan dan mengefisiensi saja," pungkasnya. l adv

sistem bikameral yang dipraktekan banyak negara di dunia. Sebut saja salah satu contohnya Amerika dengan House of Representative dan Senat-nya. Inggris juga bisa dimasukan ke dalam daftar dengan Majelis Tinggi dan Majelis Rendahnya. Kedua negara itu disebut menerapkan sistem perwakilan dua kamar yang sehat. Setiap kamar memiliki kewenangan yang sama dalam fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Bambang menilai mekanisme tersebut mendorong adanya perimbangan kekuatan dalam sistem perwakilan. "Sistem bikameral yang ideal seperti itu," tegas Bambang merujuk pengalaman negara lain tersebut. Wajar jika DPD berusaha mendorong perbaikan sistem perwakilan di Indonesia. Proses itu masih berjalan lambat. Ironis, jika mengingat fakta gagasan sistem perwakilan bikameral bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Indonesia. Ini pun bukan isu kemarin sore yang mendadak muncul di tengah hingar bingar reformasi. Menoleh sedikit ke belakang, cikal bakal gagasan bikameral sudah muncul sejak jaman zaman Republik Indonesia Serikat. Kala itu DPR dan Senat ditunjuk sebagai perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat. Sistem bikameral tetap menjadi opsi bentuk lembaga perwakilan rakyat dalam upaya membuat konstitusi baru yang dilakukan Konstituante (1950-1959). Kemudian Konstituante dibubarkan oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Wacana bikameral pun sempat terkubur selama empat dasawarsa.

Beri ruang lebih besar Bambang menilai DPD perlu diberi ruang lebih besar dalam penentuan kebijakan. Dijelaskannya, DPD paling mengetahui kebutuhan setiap daerah. Dari merekalah suara daerah mendapat ruang artikulasi di level kebijakan tingkat pusat. Jika ditimbang-timbang, praktik yang berjalan saat ini justru merugikan masyarakat daerah. Karena aspirasi masyarakat daerah tidak terakomodir pada produk kebijakan pusat. Padahal hanya DPD satu-satunya representasi perwakilan masyarakat daerah di pusat. Bambang mengatakan kenyataan itu perlu disayangkan. Karena dampaknya tampak dalam proses politik yang boros dan mubazir. "Sekarang banyak undang-undang yang diuji materi karena tidak sesuai dengan kebutuhan masayarakat daerah," timpal Bambang. Ia mengakui ada sedikit kekhawatiran kalangan DPR akan tersaingi jika DPD memiliki kewenangan yang sama. Ketakutan yang menurut Bambang berlebihan. Ia menjelaskan hal itu tidak akan terjadi. “Undang-undang sudah membatasi tujuh urusan yang ditangani DPD," tegasnya. Ketujuh urusan itu terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak, pendidikan dan agama. Itu sudah jadi patokan wilayah yang ditangani DPD. Sehingga kekhawatiran saling berebut wewenang antara DPD dan DPR menjadi tidak beralasan. l adv

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI Oleh Alwi Shahab

eristiwa penting itu terjadi pada 28 Desember 1949 ketika bendera Belanda ‘si tiga warna’ diturunkan dari tiangnya. Merah Putih pun perlahan berkibar. Ratusan pasang mata yang memenuhi halaman dan tangga-tangga di muka istana ini terpaku pada tiang bendera dan sebagian meneteskan air mata haru. “Merdeka…merdeka…merdeka,” teriak kerumunan orang-orang tanpa henti. Teriakan itulah yang mengilhami nama bangunan itu, Istana Merdeka. Istana ini mulai dibangun pada 1873 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Louden dan selesai pada 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge. Adalah arsitek Drossares yang merancang bangunan di atas tanah seluas 2.400 meter persegi ini. Setelah penandatanganan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat, nama tempat yang tadinya disebut Istana Gambir diubah menjadi Istana Merdeka. Tempat ini merupakan kediaman resmi Presiden Republik Indonesia. Serambi depannya biasa digunakan untuk panggung kehormatan pada upacara peringatan detik-detik proklamasi setiap tanggal 17 Agustus. Presiden juga menyambut tamu negara yang diterima dengan upacara militer di halaman depan Istana Merdeka. Malam hari setiap tanggal 17 Agustus, di dalam istana diadakan resepsi kenegaraan, saat kepala perwakilan negara-negara asing memberi ucapan selamat pada presiden. Ruangan terbesar di Istana Merdeka adalah ruang resepsi. Terdapat pula ruang Jepara yang didominasi ukiran Jepara, ruang Raden Saleh, serta ruangan untuk meletakkan bendera pusaka setiap tanggal 16-17 Agustus. Istana Kepresidenan Jakarta terdiri atas dua bangunan istana, yaitu Istana Merdeka, yang menghadap ke Taman Monumen Nasional, dan Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung, Jalan Veteran. Kedua istana

AGUNG SUPRIYANTO

Kisah di Antara

Dua Istana Istana ini menjadi saksi bisu saat Jenderal de Kock merencanakan memadamkan pemberontakan pasukan Pangeran Diponegoro.

Jangan Mau Bergantung Wirausaha adalah jiwa yang tidak takut mengambil risiko. Tidak takut jatuh dan mampu bangkit kembali.

idak mau bergantung. Prinsip ini jelas betul tergambar dalam sosok pemilik Yayasan YARSI, Prof Jurnalis Udin. Prinsip ini diaktualisasikan dalam pengelolaan Yayasan YARSI. Dokter lulusan FKUI ini tidak pernah sekalipun menengadahkan tangan untuk meminta bantuan. “Kecuali untuk sesuatu yang bersifat kompetitif, kita mau ikut,” ujarnya dalam wawancara dengan Republika di kantornya pekan lalu. Misalnya saat pengajuan beasiswa APEC beberapa waktu lalu yang diraih fakultas kedokteran. Hal yang sama diterapkan kepada mitra di dalam maupun luar negeri. Jurnalis menganggap dengan tidak menerima bantuan, maka dirinya tidak berutang budi. Jurnalis menganggap bahwa YARSI bisa dikelola dengan baik apabila memiliki visi. Bicara visi, Jurnalis mengatakan, “Sekolah YARSI tidak besar. Tapi bisa menghasilkan potensi yang baik asal semuanya well-managed.” Dana yang ada direinvestasi dan pengelolaan keuangan dilakukan secara cermat. Dengan cara itu maka YARSI bisa mengembangkan perguruan tinggi menjadi lebih baik. Contoh lain adalah dalam pembangunan gedung YARSI. Jurnalis tidak menyewa kontraktor seperti biasa. Dia mempekerjakan tim perencana dan pelaksana. Anggota tim dia sendiri yang memilih. Untuk matrial juga dibeli sendiri

dengan harga lebih rendah. “Dengan cara ini paling tidak 30 persen bagian kontraktor bisa kita simpan,” katanya. Dalam pengelolaan YARSI, dokter ini menggunakan prinsip profit sharing bersama mitranya. Dia memberi contoh tentang rencana pembangunan rumah sakit YARSI. Gedung disediakan YARSI, sedangkan mengenai peralatan Jurnalis menyediakan peluang bagi mitra-mitranya. Jurnalis selalu berusaha menanamkan jiwa kewirausahaan kepada para mahasiswa YARSI. Dia mengatakan menumbuhkan jiwa kewirausahaan memang salah satu program dari pemerintah. “Namun kewirausahaan itu dari hati. Kalau cuma dikasih pelatihan teknik pembukuan dan pembuatan proposal, maka orang tersebut belum tentu bisa membangun usaha sendiri.” Menurutnya, wirausaha adalah jiwa yang tidak takut mengambil risiko. Tidak takut jatuh dan mampu bangkit kembali. Jurnalis mencontohkan mahasiswanya yang menjual kue. Ternyata mahasiswa tersebut menjual kue sendiri, “Harusnya dia ajak teman. Temannya diberi pembagian keuntungan. Jadi kalau untung kecil maka gaji kecil. Sehingga timbul jiwa memiliki.” Saat ini YARSI memiliki YARSI Entrepreneurship Centre (YEC) yaitu pusat pengembangan kewirausahaan. Namun lembaga itu sampai sekarang belum menunjukkan aktivitas progresif. Jurnalis tak henti-hentinya menekankan kata “tidak bergantung.” Menurutnya seseorang bisa bergerak dengan bebas sepanjang dia tidak bergantung pada yang lain. Selanjutnya dia juga menekankan pentingnya visi, “Dengan visi kita tahu ke mana kita akan melangkah.” I c 11, ed: irwan kelana

ini dihubungkan dengan halaman tengah yang luasnya kira-kira setengah lapangan bola. Ada pula bangunan lain yang termasuk ke dalam lingkungan Istana Jakarta, yaitu Kantor Presiden, Wisma Negara, Masjid Baiturrahim, dan Museum Istana Kepresidenan. Sedangkan Istana Negara dibangun tahun 1796 untuk kediaman pribadi seorang warga negara Belanda JA van Braam. Pada 1816, bangunan ini diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para Gubernur Jenderal Belanda. Pada mulanya bangunan yang berarsitektur gaya Yunani kuno itu bertingkat dua. Namun pada 1848 bagian atasnya dibongkar dan bagian depan lantai bawah dibuat lebih besar untuk memberi kesan lebih resmi. Bentuk bangunan hasil perubahan 1848 inilah yang bertahan sampai sekarang. Istana ini menjadi saksi bisu saat Jenderal de Kock menguraikan rencananya kepada Gubernur Jenderal Baron van der Capellen untuk menindas pemberontakan Pangeran Diponegoro. Juga saat Belanda merumuskan strategi dalam menghadapi Tuanku Imam Bonjol. Sistem tanam paksa atau cultuur stelsel yang dicetuskan Gubernur Jenderal Johannes van de Bosch juga ditetapkan di gedung ini. Setelah kemerdekaan, tanggal 25 Maret 1947, di Istana Negara terjadi penandatanganan naskah persetujuan Linggarjati. Pihak Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir dan pihak Belanda oleh Dr Van Mook. Kini Istana Negara berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, di antaranya menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara yang bersifat kenegaraan. Misalnya pelantikan pejabat-pejabat tinggi negara, pembukaan musyawarah, dan rapat kerja nasional, pembukaan kongres bersifat nasional dan internasioal, dan tempat jamuan kenegaraan. Sejak masa pemerintahan Belanda dan Jepang sampai masa pemerintahan Republik Indonesia, sudah lebih kurang 20 kepala pemerintahan dan kepala negara yang menggunakan Istana Negara sebagai kediaman resmi. ■ rahmat santosa basarah/Istana Kepresidenan RI, Sekretariat Presiden RI, 2004

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

ISMAR PATRIZKI/ANTARA

Potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi leader bagi perkembangan TI sangat besar.

Lejitan Bisnis

tanpa Batas Oleh Anjar Fahmiarto

emerdekaan yang sudah memasuki usia 66 tahun telah membawa perubahan wajah bangsa yang cukup mencolok. Berbagai sektor kehidupan berkembang pesat seiring dengan tuntutan zaman, antara lain, bidang teknologi informasi dan komunikasi (TI). Yang bisa kita saksikan, TI sudah menjadi kebutuhan utama saat ini, terutama bagi masyarakat kelas menengah perkotaan. Gaya hidup yang TI minded sudah merasuk ke masyarakat. Hal tersebut mengandung nilai positif bagi perkembangan di sektor lain, misalnya, bisnis dan ekonomi. TI telah membuat bisnis bergerak makin dinamis. Banyak perusahaan yang menerapkan sistem kantor virtual dan mobile. Artinya tidak harus berkantor di sebuah gedung perkantoran, tapi cukup dengan perangkat laptop. Asal terhubung dengan jaringan internet, di mana pun berada kegiatan bisnis tetap bisa dikendalikan. Tidak hanya perusahaan besar, usaha kecil dan menengah (UKM) juga sudah familiar dengan penggunaan TI. Meskipun angkanya masih kecil, lambat laun kesadaran dan kebutuhan terhadap TI akan semakin membesar. Dari sisi biaya, hal itu bisa mendorong efisiensi yang berimbas pada kinerja perusahaan yang lebih baik.

ADVAN

SIAP BERSAING DENGAN PRODUK LUAR

belum secara menyeluruh memahami kegunaan dan fungsi produk. Banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan TI bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan hanya sekadar mengikuti tren. Akhirnya, produk TI tersebut tidak dapat secara optimal difungsikan penggunanya.

esarnya potensi penjualan perangkat elektronik di Indonesia membuat para pabrikan lokal berlomba-lomba menggarapnya. Berbagai produk lokal pun membanjiri pasar di Tanah Air. Salah satunya buatan Advan Digital yang membangun pabrik rakitan di Semarang, Jawa Tengah. Berbagai produk komputer dan laptop merek Advan kini dengan mudah ditemui di pasaran. Advan Digital berdiri di Indonesia pada 2000 dan merupakan pabrikan elektronik dan teknologi informasi (TI) dengan produk meliputi televisi berwarna dan monitor, baik tabung maupn plasma. Juga digital aksesories seperti speaker, USB, flash disk, Mp3, Mp4, UPS. Division Head Manager Notebook Advan Digital, Tjandra Lianto, mengatakan Advan memiliki visi menjadikan brand TI nasional semakin dikenal luas masyarakat Indonesia. Visi ini terus memotivasi Advan untuk menyediakan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Didukung 99 persen tenaga ahli dari Indonesia, Tjandra

Pemerintah, kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo), Suhanda Wijaya, sudah melihat potensi TI tersebut dan telah mengimplementasikannya di berbagai bidang. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan telah memanfaatkan TI dalam hal proses perizinan yang dapat dipantau secara online. Ini membuat proses perizinan tersebut menjadi lebih cepat dan transparan bagi semua pihak. Perkembangan ini juga memberikan kemudahan terhadap analisis internal organisasi. Selain itu, pemerintah juga tengah menerapkan model identitas baru dengan e-KTP dan e-Paspor. Dalam bidang ekonomi dan usaha perdagangan, kondisi arus informasi global yang begitu cepat membuat pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan strategis. “Hal itu dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem informasi komputer yang terintegrasi,” kata Suhanda kepada Republika. Saat ini, tuturnya, kondisi ekonomi bergerak lebih cepat dan efisien berkat peran serta produk TI yang semakin berkembang dan terintegrasi. Contoh sederhana, pemesanan tiket dilakukan secara online (booking online ticket). Dengan sistem ini, tidak lagi diperlukan kehadiran fisik seseorang sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Kemudian, di bidang lain seperti kedokteran, finansial, desain, dan perpajakan juga sudah memanfaatkan TI untuk menunjang kinerjanya. “Tantangannya kini adalah bagaimana semua sistem

berkeyakinan produk TI lokal akan menjadi pilihan alternatif masyarakat Indonesia. “Kami yakin tenaga Indonesia tidak kalah untuk menghasilkan produk TI berkualitas,” ujarnya. Untuk meningkatkan kualitas organisasi, Advan juga telah melengkapi institusi bisnisnya dengan melibatkan ISO 9001. Ini adalah standar internasional yang diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) perusahaan. Selain menggunakan tenaga ahli lokal yang berkualitas dan perbaikan manajemen mutu dengan ISO 9001, Advan juga memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 20 persen yang disyaratkan pemerintah. TKDN ini adalah tingkat penggunaan komponen yang diproduksi di dalam negeri. Salah satu produk yang telah memenuhi syarat TKDN tersebut adalah Deskbook. Tjandra memaparkan komponen Deskbook 20 persen sudah memenuhi TKDN tersebut. Mulai dari penggunaan bijih plastik lokal hingga komponen elektronik dan teknologinya. “Dan TKDN ini akan terus kami tingkatkan terutama bagi produk Advan yang lain,” jelasnya. Hingga saat ini terdapat delapan varian produk TI yang telah dikembangkan Advan. Dan yang terbaru adalah produk komputer tablet yang sedang digandrungi di pasar TI saat ini, yakni tablet Vandroid. Hadirnya Vandroid ini, jelas Tjandra, menampik alasan bahwa produk TI lokal tidak bisa menyamakan tren IT global. “Ini bukti bahwa kita juga bisa memproduksi tablet murah dan berkualitas,” tandasnya. I c03 ed: anjar fahmiarto

informasi yang telah dibangun secara terpisah-pisah ini (clustering) dapat menjadi satu bagian sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan operasional dan pelaporan bagi pemerintah dan stakeholders,” jelas Suhanda. Dengan perkembangan saat ini, potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi leader bagi perkembangan TI sangat besar. Bukan hanya karena jumlah pasar yang sangat potensial, melainkan juga karena tenaga ahli TI kita sudah dapat bersaing dengan negara-negara lain. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut dapat mendukung pabrikan TI melakukan investasi di Indonesia. Dari sisi pasar, kata Division Head Manager Notebook Advan Digital, Tjandra Lianto, Indonesia memang memiliki potensi yang sangat besar. Selama ini, penetrasi produk TI di Tanah Air masih berpeluang untuk berkembang pesat. Saat ini, beberapa produk TI seperti laptop, penetrasi pasarnya mencapai 60 persen dan personal computer (PC) menurun hingga 30 persen, sedangkan sisanya adalah produk lain seperti komputer tablet. Untuk penjualan produk TI di Indonesia, setiap bulan bisa mencapai angka 500 ribu hingga satu juta unit. “Jumlah yang sangat besar itu apabila bisa dikelola secara baik oleh pemerintah beserta dunia industri TI akan memberikan dampak yang sangat besar bagi penguasaan TI di Indonesia,” papar Tjandra. Namun, potensi dan pasar yang besar itu masih memiliki kekurangan, antara lain, pengguna produk TI di Indonesia

Produk lokal Di tengah persaingan global yang semakin ketat, kita perlu memperhatikan produk lokal. Ini untuk menciptakan kemandirian di bidang TI. Namun, harus diakui kualitas produk lokal masih perlu dibenahi dan ditingkatkan agar bisa bersaing dengan buatan asing. Menurut Tjandra, secara kualitas produk TI rakitan lokal masih dapat bersaing dibandingkan produk lain, seperti merek Cina. Ini karena Indonesia memiliki sumber daya manusia dalam bidang TI yang terus bertambah. Yang dibutuhkan sekarang adalah komitmen bersama pemerintah dan dunia usaha untuk terus mengembangkan kualitas produk TI lokal. “Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat. Apabila Indonesia tidak bisa menyaingi atau menyetarakan teknologi tersebut, produk TI lokal akan tertinggal dari buatan negara lain,” ujarnya. Dengan SDM yang terjaga ditambah supervisi dan kebijakan pemerintah yang jelas, Tjandra yakin produk TI lokal akan menyaingi buatan luar negeri. Meski demikian, ada beberapa kendala yang masih menghadang produk lokal, antara lain, masalah perizinan. Ini menjadi permasalahan utama dalam mengundang investasi, khususnya di bidang perakitan TI lokal. Selama ini, perizinan yang harus dijalani para pabrikan TI harus melalui berbagai instansi pemerintah. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur PT Datascrip yang juga Wakil Ketua Apkomindo, Merry Harun. Menurut dia, secara kualitas produk lokal belum bisa mengungguli merek asing karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan riset. Karena itu, perlu peningkatan kompetensi SDM agar bisa menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. “Saat ini, produk lokal masih terkonsentrasi di pasar dengan massa terbesar, yaitu kelas menengah ke bawah. Harganya pun cukup terjangkau,” katanya. ■ c03

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Kemandirian itu mencakup semua bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk pendidikan.

Mengawinkan Kemandirian dan Kewirausahaan Oleh Irwan Kelana

elamanya kita tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar kalau masih terus bergantung pada bangsabangsa lain. Karena itulah, kita harus mengikis ketergantungan tersebut dan menjadi bangsa yang mandiri. “Dengan mandiri, seseorang bebas menentukan masa depan. Menjadi bangsa yang mandiri berarti Indonesia bebas menentukan masa depannya sendiri,” kata Direktur Bina Sarana Informatika (BSI), Naba Aji Notoseputro. Hal senada diungkapkan pemilik Yayasan Yarsi, Prof Jurnalis Udin. “Jangan pernah bergantung pada orang lain. Seseorang bisa bergerak dengan bebas sepanjang dia tidak bergantung pada yang lain,” tegas Jurnalis Udin. Naba menegaskan, kemandirian itu mencakup semua bidang, yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, termasuk pendidikan. Apabila dalam semua unsur tersebut kita sudah mandiri, tentu Indonesia bisa menentukan langkahnya sendiri. Mandiri dalam pendidikan memiliki makna tersendiri. “Mandiri dalam pendidikan merujuk pada dua hal, yaitu akses dan kesempatan,” ujar Naba Aji Notoseputro. Kemandirian dalam akses berarti masyarakat mudah memperoleh pendidikan. Sedangkan kemandirian dalam hal kesempatan, berarti mereka bebas

ARI BOWO SUCIPTO/ANTARA

memilih sekolah. Kemandirian tak bisa dipisahkan dari kewirausahaan. Mantan wakil presiden Jusuf Kalla menegaskan, hubungan sosial antara sesama Muslim dan lingkungannya tak kalah penting dengan hubungan seorang Muslim kepada Allah SWT. “Dalam hubungan tersebut, kemandirian menjadi hal utama. Untuk mendorongnya harus digalakkan kebiasaan berwirausaha,” ujar Jusuf Kalla. Ia menambahkan, “Saya selalu yakin, generasi yang harus pertama kali didorong untuk menjadi wirausahawan adalah generasi muda. Mereka harus didorong untuk berani tampil, berani mengambil risiko, dan harus berani berdagang meski awalnya mengalami kerugian.” Menurut Jurnalis Udin, menumbuhkan jiwa kewirausahaan memang salah satu program dari pemerintah. “Namun, kewirausahaan itu dari hati. Kalau cuma dikasih pelatihan teknik pembukuan dan pembuatan proposal, orang tersebut belum tentu bisa membangun usaha sendiri.” Kata dia, wirausaha adalah jiwa yang tidak takut mengambil risiko. “Tidak takut jatuh dan mampu bangkit kembali,” tegas Jurnalis Udin. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Aksa mengatakan, wirausaha sangat penting kedudukannya bagi Indonesia. “Pengusaha lahir sebagai sosok yang selalu membawa perubahan bagi bangsa ini. Bangsa yang maju memang selalu berpikir bagaimana melahirkan banyak usahawan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Erwin menambahkan, teori kemajuan

bangsa menyebutkan, setidaknya sebuah negara yang maju minimal memiliki dua persen wirausaha. Sementara itu, Indonesia hanya 0,18 persen dari populasi. “Artinya, kita memang masih tertinggal,” tegasnya. Sebagai perbandingan, kata Erwin, Singapura yang jumlah penduduknya hanya empat juta memiliki tujuh persen wirausaha. Amerika Serikat (AS) bahkan sudah mencapai dua digit, yakni 11,5 persen. Menurut Erwin, ada dua hal yang sangat subtansial dalam peningkatan jiwa kewirausahaan. “Yaitu, pembenahan kurikulum pendidikan kewirausahaan dan pengembangan pusat-pusat inkubasi yang terintegrasi dengan pasar,” tutur Erwin. Bos PT Saratoga Investama Sedaya, Sandiaga Uno, mengatakan, masih begitu banyak potensi alam dan budaya Indonesia yang masih ‘tertidur’. Potensi ini tidak tersentuh oleh tangan para entrepreneur. Sementara itu, jumlah TKI dari tahun ke tahun naik terus dan saat ini sudah sekitar enam juta yang kebanyakan bekerja di sektor informal. Mantan Ketua Umum HIPMI itu menegaskan, Indonesia perlu melahirkan entrepreneur yang memilih secara sadar untuk menjadi pengusaha, bukan karena keterpaksaan. “Di Indonesia, jumlah usaha kecil mikro (UKM) yang mencapai sekitar 52 juta unit sebagian besar masuk dalam golongan necessity entrepreneur, yang bekerja bukan karena keinginan, pilihan, atau kesempatan, namun karena keterpaksaan akibat kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia,” tuturnya. ■

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

MENJADI MANDIRI SEBUAH KENISCAYAAN Mandiri dalam pendidikan merujuk pada dua hal. Yaitu akses dan kesempatan.

andiri. Kata-kata ini begitu sering terdengar. Mandiri menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini pula yang mendorong bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Mandiri memiliki arti tidak bergantung. Dengan mandiri, seseorang bebas menentukan masa depan. Menjadi bangsa yang mandiri berarti Indonesia bebas menentukan

masa depannya sendiri. Kemandirian ini tentunya mencakup semua bidang yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. termasuk pendidikan. Apabila dalam semua unsur tersebut kita sudah mandiri, tentu Indonesia bisa menentukan langkahnya sendiri. Mandiri dalam pendidikan memiliki makna tersendiri. “Mandiri dalam pendidikan merujuk pada dua hal. Yaitu akses dan kesempatan,” ujar Direktur Bina Sarana Informatika (BSI), Naba Aji Notoseputro. Dalam kapasitas membantu kemandirian pendidikan, BSI menyediakan sarana kuliah dengan biaya murah. “Satu semester hanya menghabiskan Rp 1 juta. Untuk program diploma enam semester, berarti hanya perlu dana Rp. 6 juta.” Naba berpendapat, biaya pendidikan yang lebih murah bisa memperluas akses dan kesempatan. Dengan akses dan kesem-

patan yang lebih luas maka kesempatan untuk mendapat pendidikan juga lebih besar. Semakin banyak yang memperoleh pendidikan berarti bangsa Indonesia bisa menjadi lebih maju. Kemandirian dalam akses berarti masyarakat mudah memperoleh pendidikan. Naba menilai dalam hal ini, pemerintah harus labih aktif. “Karena yang menentukan kebijakan adalah pemerintah.” Dia mengemukakan, walaupun sudah ada kebijakan menyisihkan sebesar 20 persen APBN untuk pendidikan, hal tersebut belum cukup. Hal ini dikarenakan penerapan pendidikan yang sebenernya ada di tingkat bawah. Sedangkan kemandirian dalam hal kesempatan, berarti mereka bebas memilih sekolah. Dengan demikian, sekolah tidak lagi terkotak-kotak menjadi untuk si miskin dan si kaya. “Semua sekolah terbuka bagi semua kalangan,” tegas Naba Aji. Pendidikan adalah unsur penting yang harus dimiliki setiap anak bangsa. Pada proses ini penting untuk memberi kesempatan bagi anak didik. “Tidak peduli apakah instansi pendidikan yang dibangun untung atau rugi, pemerintah tetap harus menyediakan kesempatan,” tutur Naba Aji. Ia menjelaskan, pada dasarnya pendidikan adalah proses menyiapkan peserta didik untuk siap bersaing. Selain itu mereka juga disiapkan untuk bisa berdaptasi dengan proses kehidupan. Ketika sudah dewasa, peserta didik diharapkan bisa bertahan hidup menggunakan ilmu yang diperoleh. Penyediaan sarana pendidikan, lanjut Naba, merupakan tanggung jawab pemerintah. “Terutama sarana wajib belajar sembilan tahun,” lanjutnya. Naba menyesalkan biaya pendidikan yang semakin mahal dari tahun ke tahun. Walaupun sudah ada bantuan biaya operasional sekolah (BOS), masih ada beberapa instansi pendidikan yang menerapkan sumbangan berlebih. Sumbangan tersebut ada pada pungutan seragam, buku, dan banyak lagi. Naba menyesalkan adanya

beberapa sekolah yang masih melakukan hal ini. “Mungkin ini guru produk zaman dulu. Orientasinya bukan mengajar, tapi mencari uang dari peserta didik,” ujarnya. Peran guru dalam dunia pendidikan sangat sentral yaitu sebagai pengajar. Guru juga mengambil peran besar dalam mencedaskan kehidupan bangsa. Naba mengatakan gaji kecil bukanlah alasan untuk mengambil pungutan. Apabila guru tetap menerapkan pungutan maka jangan berharap siswa tidak mampu, mau bersekolah. Sekolah bisa menaikkan status sosial warga tidak mampu. Sekolah juga bisa mengangkat harkat seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan pendidikan yang tinggi akan lebih dihargai. Hal yang sama terjadi dalam lapangan pekerjaan. Pendidikan menentukan jenis pekerjaan dan imbalan yang didapat. Hal ini berpengaruh langsung pada kehidupan orang tersebut. Naba menambahkan siapapun pemerintahnya harus berpegang teguh pada grand design sekolah. “Intinya pemerintah harus membuka peluang bersekolah, supaya harkat dan martabat bangsa Indonesia terangkat,” tegasnya.

Mandiri dan kewirausahaan

Berbicara tentang kewirausahaan, mandiri adalah sifat yang harus dimiliki. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha harus mendiri mengelola usahanya. Selain itu seorang wirausaha harus memiliki motivasi dan kreatif mencari ide. “Mandiri menjadi sifat inti seorang wirausaha,” ujarnya. BSI juga turut serta berperan dalam menciptakan wirausaha. BSI melalui BSI Entrepreneurship Centre (BEC) terus menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha khususnya pada mahasiswa BSI. Menurut Naba, setidaknya ada tiga hal yang mendorong tumbuhnya wirausaha di Indonesia. Yang pertama adalah budaya atau situasi Indonesia. “Saat ini masyarakat kita belum menghargai profesi pengusaha. Padahal seorang wirausaha berperan dalam mengangkat perekonomian masyarakat.

Dengan adanya wirausaha maka peluang kerja baru tercipta,” tuturnya. Kedua, mahasiswa diberi informasi yang benar dalam berwirausaha. Tidak mudah menjadi pengusaha. Berbagai tantangan harus dilewati. Hasilnya memang tidak banyak yang berhasil dalam wirausaha. “Oleh karena itu sedini mungkin mahasiswa yang berminat jadi pengusaha harus diberi motivasi,” kata Naba. Ketiga, BSI juga mengubah kurikulum magang. “Tadinya mahasiswa magang di tempat pengusaha. Sekarang mereka magang jadi pengusaha,” ujarnya. Melalui magang ini diharapkan mahasiswa mengerti sepak terjang dalam ber wirausaha. Naba juga mendorong alumni yang sudah berhasil untuk membimbing adik kelasnya. “Sekarang beberapa pengusaha juga menerima mahasiswa yang ingin belajar jadi pengusaha,” ungkap Naba Aji Notoseputro. I c 11, ed: irwan kelana

REPUBLIKA

SELASA, 16 AGUSTUS 2011

MEMBANGUN BANGSA YANG MANDIRI

Jangan Lupakan Sokoguru Perekonomian Umumnya UMKM belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi atau keluarga dan perusahaannya.

Oleh Anjar Fahmiarto

erekonomian Indonesia ternyata ditopang oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Sejarah membuktikan sektor usaha ini lebih tahan terhadap guncangan krisis ekonomi. Pengalaman 1997–1998 adalah pembuktian atas asumsi tersebut. Ketika itu, krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia memorak-porandakan dunia usaha, khususnya skala besar. Banyak korporasi besar yang terjerembab dalam krisis hingga akhirnya bangkrut. Namun, UMKM ternyata kebal terhadap guncangan krisis. Mereka tidak limbung dan hancur oleh badai krisis.

Sebaliknya, mereka bisa tetap tegak berdiri menjadi sokoguru dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Jadi, tidak mengherankan jika dikatakan UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional. Apalagi dari sisi jumlah mereka adalah mayoritas. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2009 menyebutkan, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 52,2 juta atau sekitar 98,87 persen dari total usaha di Indonesia. Mereka berhasil menyerap tenaga kerja lebih dari 96,2 juta orang. Ini jumlah yang sangat besar. Belum lagi ditambah jumlah koperasi yang mencapai 177.482 unit. Namun, dari jumlah sebanyak itu hanya 70 persen yang aktif. Meskipun sebagai sebuah kekuatan ekonomi yang besar, namun ternyata banyak persoalan yang membelit UMKM dan koperasi kita. Akibatnya, mereka

kurang berkembang . Inilah yang perlu mendapat perhatian banyak pihak, khususnya pemerintah. Pemberdayaan UMKM dan koperasi mutlak diperlukan agar mereka lebih bisa berbicara di tingkat nasional dan global. Direktur Eksekutif Mien R Uno Foundation yang salah satunya bergerak di bidang pemberdayaan UMKM Nanang BS mengatakan, tidak bisa dimungkiri bahwa UMKM memang menjadi penopang perekonomian nasional. Karena itu, berbagai persoalan yang membelit mereka harus segera dicarikan solusinya. Persoalan tersebut, antara lain, manajemen yang belum profesional. Umumnya UMKM belum bisa memisahkan antara keuangan pribadi atau keluarga dan perusahaannya. Akibatnya, dana usaha juga dipakai untuk kepentingan pribadi, atau sebaliknya. Selain itu, akses ke permodalan juga lemah, khususnya terhadap perbankan. Akibatnya, mereka kesulitan dalam mengembangkan usaha karena permodalan yang terbatas. “Inilah yang berusaha kami lakukan dengan cara memberikan bantuan pembiayaan kepada para UMKM. Jumlahnya memang tidak terlalu besar namun itu cukup berarti buat kelangsungan usaha mereka,” kata Nanang kepada Republika. Persoalan lainnya adalah networking atau jaringan yang kurang, terutama di bidang pemasaran. Akibatnya, mereka kesulitan untuk memasarkan produknya. Padahal, pasar yang ada sebenarnya sangat besar. Kesenjangan ini perlu dijembatani dengan cara mempertemukan UMKM dengan para pembelinya. Dari sisi marketing , mereka juga belum bisa mengemas produknya semenarik mungkin guna memikat pembeli. Alhasil, kemasan yang ditampilkan seadanya yang berpengaruh terhadap harga. Padahal, kalau kemasan diperbaiki, maka harganya

bisa naik beberapa kali lipat. “Adalah tugas kita bersama untuk memberdayakan UMKM, termasuk pemerintah,” tutur Nanang. Pengamat ekonomi Sunarsip juga mengemukakan hal yang sama. Menurut dia, yang diperlukan saat ini adalah mengubah struktur ekonomi nasional. Caranya adalah mengupayakan agar pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto (PDB). “Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 99 persen dari seluruh pelaku ekonomi. Sedangkan, yang satu persennya adalah pengusaha besar. Sekarang, bagaimana caranya kita melakukan berbagai upaya agar kontribusi yang 99 persen itu meningkat,” kata dia. Menurut Sunarsip, pada umumnya usaha kecil itu kendala utamanya cuma dua. Pertama marketing, dan kedua financing. Pemerintah sendiri telah memiliki berbagai program dan kebijakan untuk memberdayakan UMKM dan koperasi. Menteri Koperasi dan UMKM Syarief Hasan mengatakan, pemerintah mengharapkan koperasi dan UMKM mampu membangun kemandirian dan profesional. Dalam hal ini pemerintah telah dan akan tetap berupaya agar koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah juga telah dan akan tetap menyelenggarakan program-program pengembangan usaha koperasi dalam bidang produksi, pemasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan pengembangan permodalan koperasi. Oleh karena itu, koperasi harus memperkuat konsolidasi internal serta membangun jejaring antarkoperasi atau dengan badan usaha lainnya. ■