Book Design by Sofwan Hidayat

MEMORI SERAH TERIMA JABATAN DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENDAGRI

2019

KATA PENGANTAR Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah

dan Pemerintahan Umum tidak terlepas dari

SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-

kerjasama semua pihak sebagai mitra kerja

Nya tepat pada tanggal 30 September

jajaran Kesatuan Bangsa Politik di seluruh

2019 kami dapat menyelesaikan masa

Indonesia dan masyarakat secara umumnya.

pengabdian selaku Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Hal tersebut merupakan suatu kepercayaan dan amanah yang patut kami syukuri mengingat masa jabatan Direktur Jenderal yang kami emban telah berjalan selama 4 (empat) tahun yakni sejak 2015 sampai 2019. Sebagai akuntabilitas pada akhir masa jabatan, maka menjadi kepatutan untuk menyusun dokumen memori atau laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu jabatan, demikian halnya dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu komponen dari Kementerian Dalam Negeri. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menjalankan misi Kemendagri untuk memperkokoh keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.

Oleh sebab itu tidak berlebihan jika kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang sudah berperan dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Selain gambaran pencapaian kinerja sesuai indikator program juga berdasarkan prioritas nasional, prioritas bidang dan prioritas kementerian dan lembaga, dalam memori jabatan ini juga dipaparkan kendala dan masalah serta yang menyebabkan belum tercapainya pelaksanaan program sesuai target atau target yang belum selesai sehingga perlu perbaikan pada masa yang akan datang. Akhir kata dengan memohon ridho Allah SWT, semoga Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum secara khusus dan Kementerian Dalam Negeri secara umum

Keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas

dapat berperan dan bekerja lebih baik secara

dan implementasi program pembinaan Politik

profesional untuk kemaslahatan dan bangsa.

DIREKTUR JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM,

MAYJEN TNI (PURN) SOEDARMO

DAFTAR ISI

BAB 1

BAB 2

Kata Pengantar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas dan Fungsi

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN DUKUNGAN ANGGARAN

A. Visi dan Misi

Visi

Misi

B. Pokok-pokok Kebijakan

BAB 3

Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri

Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

Program Anggaran

3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

3.2 Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri

3.3 Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3.4 Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

3.5 Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

3.6 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Regulasi

B. Program / Kegiatan

Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

a. Kemitraan Ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

b. Tim Terpadu Pengawasan Ormas

c. Sistem Informasi Ormas

Fasilitasi Politik Dalam Negeri

a. Penguatan Pokja IDI

b. Pendidikan Politik untuk Politisi Perempuan, Penyandang Difabel dan kelompok Rentan/Marjinal

c. Peningkatan kapasitas Partai Politik melalui pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol)

d. Dukungan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019

Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

b. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya

Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

a. Penanganan Konflik Sosial

b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

c. Pencegahan dan Deteksi Dini Potensi Konflik

Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

a. Revolusi Mental

b. Wawasan Kebangsaan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

b. Dokumen peningkatan akuntabilitas kinerja

c. Data dan Informasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

d. Dokumen Laporan Keuangan

e. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang perangkat daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

g. Fasilitasi daerah yang mengajukan peningkatan status kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik

h. Fasilitasi audiensi dan konsultasi oleh pemerintah daerah

Penyelesaian Sengketa Hukum dan pendampingan beracara di pengadilan

Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja pegawai dan pengadaan sarana prasarana non mengikat setiap tahun

k. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah mengeluarkan capaian tersusunnya BAB 4

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

A. Permasalahan

B. Rekomendasi

C. Penutup

DAFTAR GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rekap Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Lainnya Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Periode tahun 2010-2017

Tabel 1.2 Rekapitulasi Database Ormas per 10 September 2019

Tabel 3.1 Pembentukan FKUB seluruh Indonesia per 31 Juli 2019

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Pembentukan SK Tim Terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) Provinsi/Kabupaten / Kota Se-Indonesia tahun 2019

Tabel 4.3 Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Aparat Pusat dan Daerah

Tabel 5.1 Data Rekapitulasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Tabel 5.2 Data Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Tabel 6.1 Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Tabel Tabel 6.2 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 31 Agustus 2019

Tabel Tabel 6.3 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel Tabel 6.4 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel Tabel 6.5 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel 6.6 Revisi Anggaran Tahun 2018 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel 6.7 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel 6.8 Revisi Anggaran Tahun 2018

Tabel 6.9 Jumlah Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang naik pangkat Tahun 2018

Tabel 6.10 Pejabat/Pegawai yang mutasi keluar komponen dan masuk ke komponen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

Tabel 6.11 Pejabat/Pegawai yang pensiun pada komponen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

Daftar Gambar Gambar 1.1 SKT yanng masih aktif (Per Tahun)

Gambar 1.2 Sebaran Kemitraan Ormas Tahun 2014 s.d 2018

Gambar 1.3 Pengawasan Tim Terpadu

Gambar 1.4 Data Rekap Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas per 31 Juli Tahun 2019

Gambar 2.1 Grafik Perbandingan IDI Nasional 2017 dan 2018

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan IDI Nasional 2009-2018

Gambar 2.3 (Skema Pelaksanaan Pendidikan Politik Tahun 2019)

Gambar 2.4 (Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2014)

Gambar 2.5 (Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019)

Gambar 2.6 (Survey Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019)

Gambar 2.7 (Skema Tim Pemantauan Pemilu)

Gambar 2.8 Grafik Persitiwa Konflik Sosial dari tahun 2014-Juli 2019

Gambar 6.1 Data Audiensi dan Konsultasi Melalui Penyampaian Surat dari Daerah

Gambar 6.2 Data sebaran daerah yang melakukan konsultasi langsung ke BAG. PUU

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang

politik dalam negeri tersebut menjadi

Penyelenggaraan pemerintahan pada

peran pemerintahan yang lebih responsif

landasan utama bagi upaya peningkatan

dasarnya merupakan pelaksanaan

terhadap perbaikan kesejahteraan dan

amanat rakyat terhadap kehendak-

pelayanan umum kepada masyarakat.

kehendaknya. Penyelenggaraan amanat

Untuk mewujudkan hal tersebut, â&#x20AC;&#x153;visiâ&#x20AC;?

ini tentu memiliki lingkungan strategis

Kementerian Dalam Negeri adalah

yang sangat luas, terutama terkait kondisi

â&#x20AC;&#x153;Terwujudnya sistem politik yang demokratis,

geografis, kependudukan, potensi nasional

pemerintahan yang desentralistik,

maupun faktor lainnya. Penyelenggaraan

pembangunan daerah yang berkelanjutan,

tugas ini juga terkait erat dengan isu-isu

serta keberdayaan masyarakat yang

lingkungan strategis nasional yang sangat

partisipatif dengan didukung sumber daya

luas dan kompleks namun seringkali

aparatur yang profesional dalam wadah

memerlukan perhatian secara bersamaan.

Negara Kesatuan Republik Indonesiaâ&#x20AC;?.

Dalam konteks Pembangunan Jangka

Untuk menjalankan peran strategik

Panjang Nasional, dirumuskan tiga pilar

pencapaian visi Kemendagri tersebut,

pokok yang menjadi arah kebijakan

ditetapkan Misi Kemendagri, yaitu:

pemerintahan dalam negeri, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan Negara

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik; 2. Memantapkan kelembagaan nilainilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi perkuat dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta 3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian Misi Pembangunan Nasional yaitu Terwujudnya

Kesatuan Republik Indonesia, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis; 2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; 3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang Desentralistik; 4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandirian daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan; 5. Memperkuat otonomi desa dan

Indonesia yang Sejahtera, Demokratis

meningkatkan keberdayaan

dan Berkeadilan. Berdasarkan arah

masyarakat dalam aspek ekonomi,

kebijakan di bidang pemerintahan dalam

sosial dan budaya; serta

negeri, stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat berjalannya fungsifungsi pemerintahan dalam semua strata.

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Dari ke 6 (enam) misi tersebut, setidaknya

Mantapnya penyelenggaraan Pemerintahan

misi yang terkait erat dengan tugas pokok

Dalam Negeri yang didukung oleh stabilitas

dan fungsi Direktorat Jenderal Kesatuan

Bangsa dan Politk, yakni: Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta Memantapkan sistem Politik Dalam Negeri yang Demokratis. Perubahan Nomenklatur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010) juga membawa perubahan tugas pokok dan fungsi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan bangsa dan Politik. Secara umum pembangunan demokratisasi telah berkembang sebagaimana tercermin dari meningkatnya partisipasi politik rakyat terkait dengan bertambahnya sejumlah partai politik nasional dan lokal untuk ikut dalam Pemilu tahun 2014, serta semakin berkembangnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi masyarakat. Pada tingkat lokal partisipasi politik masyarakat juga relatif cukup tinggi sebagaimana ditunjukkan dari tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada. Kecenderungan meningkatnya partisipasi politik tersebut, belum sepenuhnya diimbangi dengan pembangunan di bidang infrastruktur politik terkait dengan kapasitas organisasi partai politik yang masih perlu terus didorong pengembangan peran dan penguatan kelembagaannya dalam melaksanakan fungsi-fungsi agregasi artikulasi dan pendidikan politik.

Selain itu masyarakat sipil yang diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang terhadap penyelenggaraan negara dan pasar masih perlu terus didorong penguatannya melalui pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) termasuk penataan perangkat regulasi pendukungnya. Hanya saja permasalahannya adalah tidak semua perkembangan tadi sejalan dengan ide dasar yang diharapkan. Ada kalanya Ormas menunjukkan sisi lain dari perilakunya yang kadang kala kontra produktif dengan peran yang diharapkan. Dinamika dan eksistensi perkembangan masyarakat mengalami perubahan pesat. Salah satunya dapat dilihat dari semakin menguatnya masyarakat dalam mengorganisasikan dirinya untuk memperjuangkan visi, misi dan kepentingan organisasi sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan baik pada tingkat pusat (nasional) maupun tingkat daerah (lokal). Dalam perkembangannya pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan yang sangat besar dalam berbagai jenis dan bentuk, semakin beragam dan luasnya bidang/sektor garapan organisasi kemasyarakatan, serta semakin tingginya frekuensi aktivitas di ruang publik, tentunya membutuhkan seperangkat pengaturan agar kepentingan masing-masing organisasi kemasyarakatan tidak saling bersinggungan dan Negara berkewajiban melindungi kepentingan publik.

B. Tugas dan Fungsi

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

kebijakan di bidang politik dan pemerintahan

Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berkedudukan sebagai komponen pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang poitik dan pemerintahan umum, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Adapun tugas pokok Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, fasilitasi

perundang-undangan; (2) Pelaksanaan umum; (3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang politik dan pemerintahan umum; (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan pemerintahan umum; dan (5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Selanjutnya berdasarkan struktur organisasi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai 6 (enam) Unit Eselon II yaitu 1 (satu) Sekretariat yang mempunyai 4 (empat) bagian dan masing-masing bagian mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian serta 5 (lima) Direktorat yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) sub direktorat dan masing-

organisasi masyarakat, pembinaan wawasan

masing mempunyai 2 (dua) seksi, kecuali

kebangsaan dan ketahanan nasional,

pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

pembinaan kewaspadaan nasional,

terdiri dari 4 (empat) sub Direktorat

pembinaan kerukunan antar suku dan intra

dan 2 (dua) seksi pada masing-masing

suku, umat beragama, ras, dan golongan

Direktorat, dengan bagan sebagai berikut:

43 Tahun 2015 10 April 2015

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN DUKUNGAN ANGGARAN

BAB 2 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN DUKUNGAN ANGGARAN A. Visi dan Misi 1. Visi: Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemendagri Tahun 2015-2019 telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: â&#x20AC;&#x153;Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsaâ&#x20AC;?. Beberapa Kata kunci yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri: Poros atau sumbu atau titik keseimbangan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri agar memposisikan sebagai yang terdepan dalam mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif. Hal ini sesuai tugas dan fungsinya, yaitu menangani urusan Pemerintah di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. 2. Menegakkan Demokrasi: Dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis

untuk berada di tengah masyakarat, para pemangku kepentingan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga Pemerintahan dalam upaya penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat 3. Menjaga Integrasi Bangsa: Sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam membina dan meningkatkan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air di tengah kebhinekaan Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam menjaga integrasi Negara Kesatuan

2. Misi: Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, yaitu: Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusatdaerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

B. Pokok-pokok Kebijakan 1. Arah Kebijakan Kementerian Dalam Negeri Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan sebagai berikut: a. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila; b. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan; c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; d. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif; e. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; f. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah; g. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah; h. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat; i. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional;

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

2. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai salah satu Unit Eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis menetapkan Arah Kebijakan â&#x20AC;&#x153;Memperkuat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Serta Memantapkan Sistem Politik Dalam Negeri yang Demokratis.â&#x20AC;? dengan strategi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas seluruh unit kerja pemerintahan nasional dan daerah dalam merespon, memfasilitasi, membina, mengawasi sebagai sarana konsolidasi, membangun kesamaan persepsi dan bahan pengembangan kebijakan terkait urusan politik dan pemerintahan umum; 2. Mendorong pemerintah pusat dan daerah serta seluruh elemen bangsa untuk memelopori revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi tegaknya NKRI; 3. Peningkatan koordinasi antara Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait dinamika politik nasional dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2019;

3. Program dan Anggaran Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen Politik dan PUM tahun 20152019, pelaksanaan “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum” diarahkan pada upaya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, Fasilitasi Politik Dalam Negeri, Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Fasilitasi Kewaspadaan Nasional serta Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam); b. Jumlah konflk berlatar belakang isu SARA; c. Prosentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan pemilu.

fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): • Jumlah peraturan perundangundangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan; • Jumlah daerah yang mendapat peningkatan kinerja pelayanan Pendaftaran, data base, sistem informasi, pengawasan, penyelesaian sengketa, monitoring dan evaluasi terhadap ormas dan ormas yang •

•

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dijabarkan kedalam 6(enam) kegiatan sebagai berikut:

3.1 Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Output / outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan,

• •

didirikan oleh warga negara asing; Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan / marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas; Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas; Jumlah ormas yang mendapatkan peningkatan kompetensi/kualitas melalui penguatan kepemimpinan dan kaderisasi yang berwawasan kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional serta pengembangan keterampilan dalam rangka mendorong kemandirian dan akuntabilitas ormas; Penyusunan pengukuran kinerja ormas; Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II.

3.2. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri Output / outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): • Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik; • Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah; • Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas; • Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik; • Jumlah Pengembangan sistem pengetahuan kewarganegaraan melalui pengembangan dan pemanfaatan media layanan yang memiliki jangkauan luas; • Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan; • Jumlah penguatan Pokja Demokrasi; • Penyusunan gagasan DTF (Dana Abadi Demokrasi); • Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II.

3.3. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Output / outcome kegiatan ini adalah

terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): • Jumlah peraturan dan pedoman bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; • Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan Sosial dan Budaya; • Jumlah daerah yang mendapat fasilitasi

•

forum pertemuan, rapat koordinasi terkait dengan isu kesenjangan ekonomi; Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan budaya, agama dan kemasyarakatan; Jumlah Forum Komunikasi dan Koordinasi Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Daya Saing Daerah; Jumlah daerah yang terpetakan terkait dengan ketahanan sosial, seni dan budaya; Jumlah hasil monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM; Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II.

3.4 Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Output / outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): • Jumlah penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman

•

• •

bidang kewaspadaan nasional; Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional (penanganan konflik sosial) seluruh Indonesia; Jumlah kegiatan penguatan kapasitas: a) Masyarakat terkait mekanisme deteksi dini dan cegah dini dalam menangkal ancaman dari dalam dan luar b) Aparatur Pemda

•

Jumlah daerah yang telah dipetakan, Pemantauan dan Pelaporan situasi Daerah secara efektif dan teratur di 34 Provinsi; Jumlah daerah dalam peningkatan kinerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik; Jumlah Peningkatan layanan publik khususnya administrasi, Lembaga Asing dan orang asing; Pengembangan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik; Persentase pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II.

•

3.5 Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Output / outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan kebijakan dan fasilitasi penanganan konflik dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

•

Jumlah Peraturan perundangundangan dan pedoman dalam rangka penguatan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; Jumlah daerah melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; Jumlah peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam rangka penguatan karakter bangsa; Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kewarganegaraan; Jumlah fasilitasi kampanye Nasional terkait revolusi mental dan restorasi sosial (Qc); Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan identifikasi nilai-nilai dasar (memperkuat harga diri, karakter, wasbang dan daya saing bangsa); Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon II.

3.6 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Output / outcome kegiatan ini adalah terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Politik

dan Pemerintahan Umum, dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK): • Jumlah Dokumen perencanaan, data dan informasi serta konsistensi pelaporan kinerja yang diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu; • Jumlah Penataan kelembagaan instansi vertikal; • Jumlah dokumen keuangan tahunan, dan laporan pengelolaan keuangan/ kinerja keuangan sesuai Sistem Akuntasi Instansi (SAI) lingkup Ditjen •

•

Politik dan Pemerintahan Umum; Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundangundangan Urusan Pemerintahan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum; Jumlah Penyelesaian Operasional kerumnahtanggan, perlengkapan dan Ketatausahaan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum; Persentase Penyelesaian pelayanan dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta langganan daya & Jasa) yang tepat waktu;

•

Jumlah Pengadaan sarana dan/ Prasarana non mengikat.

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum periode 20152019, dibutuhkan pendanaan dari APBN (merupakan total Pagu Non Operasional dan Pagu Operasional berdasarkan KPJM) sebesar Rp 1.044.360.693.000 dengan rincian masingmasing kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Rp.145.079.536.000., 2. Kegiatan Fasilitasi Politik Dalam Negeri Rp.172.779.378.000., 3. Kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Rp.159.947.357.000., 4. Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Nasional Rp 114.055.989.000., 5. Kegiatan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Rp.120.436.992.000. 6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Rp.332.061.441.000.,

BAB 3 HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI

BAB 3 HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI A. Regulasi Dari sisi penataan dan penguatan regulasi bidang politik dan pemerintahan umum telah dihasilkan beberapa capaian antara lain: Tahun 2014 (Oktober 2014) 1. UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Tahun 2015 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tahun 2016 1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirika Oleh Warga Negara Asing; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FMII). Tahun 2017 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. Tahun 2018 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin

Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Cuti Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhintungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Tahun 2019 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 1.1 Rekap Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Lainnya Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Periode tahun 2010-2017 No

Jenis

Tentang

UU Nomor 7 Tahun 2017

Pemilihan Umum

PP Nomor 58 Tahun 2016

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

PP Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Pelaksana UU 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Permendagri Nomor 39 Tahun 2016

Forum Pembentukan Persaudaraan Masyarakat Melanesia di Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertangunganjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Permendagri Nomor 58 Tahun 2017

Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017

Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Permendagri No. 42 Tahun 2015

Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Permendagri Nomor 7 Tahun 2014

Perubahan Atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

10.

Permendagri Nomor 28 Tahun 2014

Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah Di TMII

11.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2014

Perubahan Atas Permendagri Nonor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

12.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 Tanggal 4 Agustus 2016

Tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat daerah

B. Program/Kegiatan 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan a. Kemitraan Ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Dalam rangka penguatan dan pemberdayaan Ormas yang juga memiliki tujuan menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, Kementerian Dalam Negeri telah menginisiasi terbitnya Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun

2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing yang diundangkan pada tanggal 6 Desember 2017. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi pelayanan pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas, memfasilitasi pelatihan dan pembekalan terkait dengan sistem aplikasi database Ormas di 34 Provinsi. Berikut daftar rekapitulasi database organisasi kemasyarakatan baik yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemerintah Daerah.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Database Ormas per 10 September 2019 Instansi

Jumlah

Kemendagri (SKT)

1756

Pemerintah Daerah: - Provinsi (SKT)

8.170

- Kab/Kota (SKT)

16.954

Kemenlu (Ormas yang didirikan oleh WNA)

Kemenkumham (Badan Hukum/Yayasan dan Perkumpulan)

397.367

TOTAL

424.318

SKT yanng masih aktif (Per Tahun)

Gambar 1.1

Sumber data: Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2019

1000

770 465

500

6 2014

105 2015

113 2016

233

2017

2018

2019

Gambar 1.2 Sebaran Kemitraan Ormas Tahun 2014 s.d 2018

800 700 600 500 400 300 200 100 0

Total Pendidikan Politik Perempuan / Difabel / Marjinal

2014

2015

2016

2017

2018

782

496

260

496

397

178

396

100

Kemitraan Ormas Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 Untuk tahun 2019 telah dilaksanakan Forum Kemitraan sebanyak 9 kali yang diadakan dengan metode Swakelola dan dilaksanakan dengan mengundang Pengurus Ormas untuk diberikan pembekalan materi seputar isu-isu Penguatan Ideologi, Karakter, Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kewaspadaan Nasional, Penanganan Konflik, dan Pendidikan Politik Dalam Negeri. b. Tim Terpadu Pengawasan Ormas Pertumbuhan jumlah ormas bertambah setiap harinya, hingga saat ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah

Ormas yang terdaftar sebesar 420.381. Keberadaan Tim Terpadu Pengawasan Ormas diharapkan sebagai ujung tombak bagi tata kelola dan pembinaan Ormas baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sampai dengan Juli tahun 2019, sudah terbentuk 17 Provinsi dan 33 Kabupaten/Kota. c. Sistem Informasi Ormas Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Organisasi Masyarakat yang ada di Indonesia. Dalam rangka mengatur dan

Gambar 1.3 Pengawasan Tim Terpadu

Badan Hukum Indonesia secara Nasional

Ormas Tidak Badan Hukum

Mendagri

Menlu

Ormas yang didirikan oleh WNA ditingkat Pusat

Gubernur

Ormas ditingkat Provinsi

Bupati / Walikota

Ormas ditingkat Kab / Kota

Gambar 1.4 Data Rekap Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas per 31 Juli Tahun 2019

33 35 30 25

20 15 10 5 0 Provinsi

Kota / Kabupaten

mengawasi hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No .57

Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah; 3. SE Mendagri No.200/1168/SJ

Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan

tanggal 16 Maret 2017 terkait

Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi

Pelaksanaan Kelompok Kerja

Kemasyarakatan. Berdasarkan amanat Pasal 30 ayat (1), Kementerian Dalam Negeri telah membangun dan mengoprasionalkan Sistem Informasi Organisasi Masyarakat (SiOrmas) untuk meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi. SiOrmas ini memiliki kemampuan terhubung secara online serta memuat data dan informasi tentang keberadaan, kegiatan dan informasi lain yang dibutuhkan, sehingga keberadaan SiOrmas dapat memudahkan Pemerintah dalam mengambil suatu tindakan atau mendapatkan informasi terkait Ormas. Pemerintah Daerah memiliki peranan dan bertanggungjawab untuk menyimpan dan mengamankan data serta informasi Ormas yang diajukan kepada Mendagri, agar tetap tersedia dan terjaga keutuhannya. Kerahasiaan informasi Ormas dan standar pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri a. Penguatan Pokja IDI Dari sisi regulasi/pengaturan dalam rangka penguatan Pokja IDI di daerah Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat

(Pokja) Demokrasi di Daerah; 4. SE Mendagri No.200/1389/SJ tanggal 20 Maret 2017 tentang Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Demokrasi di Daerah; 5. SE Mendagri No.270/4385/SJ tanggal 20 September 2017 Penyusunan Kegiatan Yang Dapat Dimasukkan Dalam APBD 2018yang dikuatkan melalui Permendagri No.33/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018; 6. SE Mendagri No.200/7570/SJ tanggal 26 September Tahun 2018 tentang Penguatan Pokja Demokrasi Indonesia; 7. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kemendagri menegaskan kepada daerah agar mengalokasikan anggaran di APBD untuk kegiatankegiatan yang mendukung penguatan Pokja IDI di daerah.

edaran terkait penguatan dan penganggaran

Sejak tahun 2015 sampai dengan saat

untuk Pokja IDI di daerah antara lain:

ini, Kementerian Dalam Negeri telah

1. SE Mendagri No.200/618/SJ

melakukan fasilitasi dalam rangka

tanggal 4 Februari 2015 terkait

penguatan Pokja IDI di daerah, yaitu:

Pelaksanaan Demokrasi di Daerah;

1. Pada tahun 2015 di Provinsi Jawa

2. SE Mendagri No.200/1147/SJ tanggal 6 April 2016 terkait PelaksanaanKelompok

Timur, Jawa Tengah dan DKI Jakarta; 2. Pada tahun 2016 di Provinsi

Sumatera Utara; 3. Pada tahun 2017 di Provinsi Aceh, Banten, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Papua Barat, Sumatera Utara dan Jawa Barat, serta telah terselenggaranya Rapat Koordinasi Pokja IDI Se Indonesia bertempat di DKI Jakarta. 4. Pada Tahun 2018 di Sulawesi Selatan, Papua, Jambi, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Pemilihan lokus kegiatan penguatan pokja IDI berdasarkan pada hasil skor IDI tahun 2016. 5. Pada Tahun 2019 fasilitasi penguatan Pokja IDI dilakukan sebelum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 (17 April 2019) dengan memperhatikan hasil skor IDI tahun 2017. Fasilitasi penguatan Pokja IDI dimaksud dilakukan dari 2 sisi, yaitu: 6. Berdasarkan hasil skor IDI tahun 2017, penguatan Tim Kelompok Kerja (POKJA) Demokrasi dilaksanakan di daerah yang memperoleh skor dibawah rata-rata nasional yaitu di Provinsi Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. 7. Berdasarkan hasil skor IDI tahun 2017, khususnya hasil penilaian terhadap aspek lembaga demokrasi yang dilihat dari beberapa variabel, antara lain Pemilu yang bebas dan adil, perbaikan kinerja partai politik, serta peran DPRD dan pemerintah daerah. Fasilitasi dilakukan melalui sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia

(IDI) kepada Partai Politik di Daerah yang hasil penilaian aspek lembaga demokrasi yang masih rendah yaitu di Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Bali, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Timur. b. Pendidikan Politik untuk Politisi Perempuan, Penyandang Difabel dan kelompok Rentan/Marjinal Dalam rangka mendorong akses dan kesempatan politik kaum perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya, antara lain: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.43 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 2018. 2. Penguatan Undang-Undang Partai Politik dan Undang Undang Pemilu bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% perempuan dalam keterwakilan parlemen dan kepengurusan partai, serta keanggotaan KPU dan Bawaslu 3. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. 4. Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislatif perempuan dan forum pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang diselenggarakan

Gambar 2.1 Grafik Perbandingan IDI Nasional 2017 dan 2018 Sumber : BPS RI (data diolah Ditjen Polpum) IDI 2017

Perkembangan IDI Provinsi 2017-2018

IDI 2018

84.73

DKI Jakarta

85.08

78.80

Bali

82.37

75.51

Nusa Tenggara Timur

82.32

81.06

Kalimantan Utara

81.07

83.61

DI Yogyakarta

80.82

70.93

Aceh

79.97

76.25

Kalimantan Selatan

79.92

76.33

Kep. Riau

79.19

75.76

Sulawesi Utara

77.77

73. 41

Riau

77.59

74.04

Sumatera Selatan

77.14

79.13

Kalimantan Barat

76.14

77.45

Maluku

75.51

69.79

Sulawesi Tengah

75.29

68.51

Sulawesi Tenggara

74.32

72.86

Kalimantan Timur

73.88

73.72

Banten

73.78

76.04

Nusa Tenggara Barat

73.63

80.11

Kep. Bangka Belitung

73.43

70.92

Jawa Timur

72.86

73.92

Gorontalo

72.59

72.11

INDONESIA

72,39

70.85

Jawa Tengah

72.17

70.73

Maluku Utara

72.10

67.74

Sulawesi Barat

71.46

76.12

Kalimantan Tengah

71.27

70.79

Sulawesi Selatan

70.88

72.73

Bengkulu

70.71

74.12

Jambi

68.71

72.01

Lampung

68.67

69.50

Sumatera Barat

67.06

68.78

Jawa Barat

65.50

68.08

Sumatera Utara

64.33

61.34

Papua

62.20

62.76

Papua Barat

58.29

Keterangan:

> 80 (baik)

60-80 (sedang)

<60 (buruk)

Gambar 2.2 Grafik Perkembangan IDI Nasional 2009-2018 Sumber : BPS RI (data diolah Ditjen Polpum) Perkembangan IDI Nasional 2009-2018

baik

100

sedang

80 60 40

buruk

67.30

63.17

65.48

62.63

63.72

73.04

72.82

70.09

72.11

72.39

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

20 0 0

• •

Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2018 mencapai 72.39 naik 0.28 poin dibandingkan tahun 2017 Tingkat Demokrasi di Indonesia secara umum masih dalam kategori sedang

guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan. Kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan bekerjasama Kemenko PMK dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia No. 263/1010/ SJ dan No.263/1011/SJ tanggal 22 Februari 2017 perihal Sinergitas Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan KPPI dalam rangka Meningkatkan Partisipasi Perempuan di bidang Politik Dalam Negeri. 5. Telah dilaksanakan kegiatan

fasilitasi pendidikan politik bagi perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rincian: • Tahun 2015: Sumut, NTT, Kaltim, Sulsel, Aceh dan Papua Barat; • Tahun 2016: Sulsel, Papua Barat, Kaltim dan Jatim; • Tahun 2017: Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur Belitung, dan Bali; • Tahun 2018: Jakarta, Bali, Sulteng, Kaltim, Kalteng, Jawa Barat, Banten; dan • Tahun 2019 (Juni) Jawa Barat, Jawa Tengah

6. Mendorong pemenuhan hak politik difabel di Indonesia sesuai amanat Pasal 13 huruf (g) Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dengan menginisiasi terbitnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa penyandang

disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai penyelanggara pemilu.

Gambar 2.3 (Skema Pelaksanaan Pendidikan Politik Tahun 2019)

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK SUKSES AGENDA DEMOKRASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 FORUM DALAM RANGKA AGENDA DEMOKRASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK Daerah pelaksanaan 1. DKI JAKARTA 2. JABAR 3. JATENG 4. BANTEN 5. DIY

6. SULUT 7. SUMUT 8. SUMSEL 9. PAPUA BARAT 10. NTB

11. SULTENG 16. KALTENG Sasaran Tokoh Agama 12. GORONTALO 17. BALI Tokoh Masyarakat 13. KALTIM 18. JATIM 14. KALBAR 15. KALSEL

Pemilih muda Pemilih Pemula LSM & Masyarakat Umum

FORUM KOMUNIKASI SOSIAL POLITIK Daerah pelaksanaan 1. JAWA BARAT 2. JAWA TENGAH 3. NTT 4. KALTIM 5. DIY

6. SULUT 7. PAPUA 8. JAWA TIMUR 9. BANTEN 10. PAPUA BARAT

11. SULSEL 12. NTB 13. SUMBAR 14. SUMUT 15. MALUT

16. ACEH 17. LAMPUNG 18. BENGKULU 19. KEPRI 20. RIAU

21. SULBAR 22. KALBAR

Sasaran Pemilih muda Pemilih Pemula LSM Masyarakat Umum

FORUM DIALOG PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA, DISABILITAS, KAUM PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELOMPOK MARJINAL Daerah pelaksanaan 1. DKI JAKARTA 2. JABAR 3. JATENG 4. BANTEN 5. DIY

6. KALTIM 7. JATIM 8. SUMBAR 9. KALBAR 10. SUMUT

11. NTB 12. BALI 13. PAPUA BARAT 14. PAPUA 15. SULTENG

16. SULSEL 17. KALTENG 18. MALUKU

• • • • • •

Sasaran Kaum Perempuan Caleg KPPI PKK DWP

• • • • • •

Kelompok Marjinal Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Pemilih muda Pemilih Pemula LSM & Masyarakat Umum

c. Peningkatan kapasitas Partai Politik melalui pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) Dalam rangka meningkatkan kapasitas Parpol melalui pemberian bantuan keuangan Parpol, telah diterbitkan PP No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Dalam PP No. 1 Tahun 2018, besaran bantuan keuangan kepada Parpol di tingkat pusat bersumber dari APBN meningkat mulai tahun 2018, yang semula sebesar Rp.108,menjadi sebesar Rp.1.000,- per suara sah. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/

Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan Pemilihan Umum tahun 2019 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, jumlah perolehan suara sah Partai Politik yang memenuhi ambang batas 4 % sebesar 126.375.968 suara sah. Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada Partai Politik yang mempunyai kursi di DPR RI hasil Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu: 1. Tahap pertama telah diberikan kepada 10 Parpol yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil Pemilu 2014 sebesar (9/12) x 121.920.762.000,00 = Rp.91.440.571.500,-;

Bantuan Keuangan Parpol Tingkat Pusat Hasil Perolehan Suara Sah Pemilu 2014

Partai Politik

Jumlah

Perolehan Suara Hasil Pemilu 2014

Besarnya Bantuan (RP. 108,-) Sebelum PP 1/2018

Besarnya Bantuan (RP. 1000,-) Setelah PP 1/2018

23.673.018

2.556.685.944,00

23.673.018.000,00

18.424.715

1.989.869.220,00

18.242.715.000,00

14.750.043

1.593.004.644,00

14.750.043.000,00

12.724.509

1.374.246.972,00

12.724.509.000,00

11.292.151

1.219.552.308,00

11.292.151.000,00

9.459.415

1.021.616.820,00

9.459.415.000,00

8.455.614

913.206.312,00

8.455.614.000,00

8.412.949

908.598.492.00

8.412.949.000,00

8.152.957

880.519.356,00

8.152.957.000,00

6.575.391

710.142.228,00

6.575.391.000,00

121.920.762

13.167.442.296,00

121.920.762.000.00

Gambar 2.4 (Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2014)

Bantuan Keuangan Parpol Tingkat Pusat Hasil Perolehan Suara Sah Pemilu 2019 2. Tahap kedua akan diberikan kepada 9 Parpol yang mendapatkan kursi di DPR RI hasil Pemilu 2019 setelah penetapan keputusan KPU Nomor 1316/ PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Politik

Jumlah Kursi DPR RI

yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah secara nasional dalam penentuan perolehan kursi anggota dewan perwakilan rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebesar ((3/12) x 126.375.968.000 = Rp. 31.593.992.000;

Perolehan Suara Hasil Pemilu 2019

Besarnya Bantuan (RP. 1000,-)

128

27.053.961

27.053.961.000,00

17.229.789

17.229.789.000,00

17.594.839

17.594.839.000,00

12.661.792

12.661.792.000,00

13.570.097

13.570.097.000,00

10.876.057

10.876.057.000,00

11.493.663

11.493.663.000,00

9.572.623

9.572.623.000,00

6.323.147

6.323.147.000,00

Jumlah

579

126.375.968

126.375.968.000,00

Gambar 2.5 (Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2019)

Total bantuan keuangan Parpol melalui APBN yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.290.074.542.578,d. Dukungan Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2019 Seleksi Anggota Komisioner KPU dan Bawaslu RI dilaksanakan oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 98/P Tahun 2016 tanggal 2 September 2016 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Periode 2017-2022 dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Periode 2017-2022. Dalam bekerja, Tim Seleksi menggunakan mekanisme sesuai Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 001/Timsel/IX/2016 tentang Tata Kerja dan Kode Etik Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan dalam kode Etik dimaksud tim seleksi dibantu oleh Kesekretariatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mendukung administrasi, operasional, keuangan dan logistik. Berdasarkan hasil seleksi Anggota Komisioner KPU dan Bawaslu RI dilaksanakan oleh tim seleksi, telah ditetapkan: a. Anggota KPU RI Periode 20172022 sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai Keputusan Presiden No. 43 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU tanggal 10 April 2017; b. Anggota BAWASLU RI Periode 2017-2022 sebanyak 5 (lima) orang

Keputusan Presiden No. 44 tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) tanggal 10 April 2017 Pelantikan terhadap Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Periode 2017-2022 dilakukan pada tanggal 11 April 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan bagian dari amanat Putusan MK No.14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR,DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 harus dilaksanakan secara bersamaan. Dalam penyusunan RUU dimaksud, Kementerian Dalam Negeri terlibat aktif dimulai dari membentuk Tim Pakar dan Panitia Antar Kementerian, penyusunan Naskah Akademik dan RUU, Uji Publik, Harmonisasi RUU, menerima mandat dari Presiden bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Keuangan untuk mewakili pemerintah dalam Rapat Kerja Panitia Khusus dan Rapat Paripurna DPR RI, sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka memberikan pemahaman dan membangun sinergi untuk mengaplikasikan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan stakeholders terkait, melalui: a. Penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia, Ketua DPRD Provinsi di Seluruh Indonesia, Bupati/

Walikota Kepala Daerah Seluruh Indonesia, dan Ketua DPRD Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia; dan b. Pembuatan Komik Sukseskan Pemilu Serentak Tahun 2019 agar lebih menarik dan mudah dipahami khususnya bagi pemilih pemula dan masyarakat.

Apakah Bapak / Ibu sudah mengetahui bahwa tahun 2019 akan dilaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak?

Karena hasil survey pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 dilakukan pada medio bulan Januari s.d Maret tahun 2019 yang dilaksanakan di 34 Provinsi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tanggal pelaksanaan Pemilu 2019 hanya sebesar 53,33%

Jika tahu, sebutkan tanggal dan bulan pelaksanaan Pemilu 2019?

17 April 53,88% Ya 92,50 %

April, tanggal salah 15,49% April 9,28% Tanggal & bulan salah 3,78%

Tidak tahu / tidak jawab 7,50 %

Tidak tahu / tidak jawab 17,57%

Gambar 2.6 (Survey Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019)

Selain itu pemerintah melaksanakan monitoring dan pemantauan dalam setiap tahapan pemilu yang didasarkan pada Permendagri No.61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan pada Pemilu tahun 2019 di 34 Provinsi berdasarkan SK Mendagri No.273.05-135 Tahun 2019 tanggal 21 Kementerian / lembaga • Kemenko Polhukam • BIN • TNI • Polri • dll

Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tingkat Pusat Ketua: Dirjen Polpum

Koordinasi

Pelaporan

Instansi terkait • BINDA • Forum Kemitraan • Polda Masyarakat • Kodam • dll Koordinasi

Instansi terkait • Polres • Forum Kemitraan • Kodim Masyarakat • Kodam • dll

Penyelenggara Pemilu • KPU • Bawaslu • DKPP Koordinasi

Monev

Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tingkat Provinsi Ketua: Kaban Kesbangpol Provinsi

Pelaporan

Koordinasi

Januari 2019.Fungsi monitoring tersebut adalah sebagai early warning system yang memfokuskan pada upaya deteksi dini terhadap segala hal yang sekiranya dapat menimbulkan gangguan pada setiap tahapan Pemilu. Dengan demikian, potensi tersebut dapat diantispasi sehingga tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Penyelenggara Pemilu • KPU Provinsi • Bawaslu Provinsi Koordinasi

Monev

Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah Tingkat Kab/Kota Ketua: Kaban / Kakan Kesbangpol Kab/Kota

Penyelenggara Pemilu • KPU Kab / Kota • Bawaslu Kab / Kota Koordinasi

Monev Lapangan Monev ( Monitoring dan Evaluasi): Kegiatan pemantauan dan evaluasi ke satu tingkat di bawahnya dalam rangka memperoleh data lapangan terkait pelaksanaan Pemilu untuk dianalisis

Koordinasi: Kegiatan komunikasi dengan instansi lain yang sejajar dalam upaya membantu kelancaran penyelenggaraan Pemilu

Gambar 2.7 (Skema Tim Pemantauan Pemilu)

Pelaporan: Kegiatan penyampaian informasi dan data di setiap tahapan Pemilu atau yang sifatnya mendesak secara berjenjang kepada tingkat di atasnya

3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya a. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, mengamanatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membentuk FKUB di seluruh Provinsi dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. Adapun data capaian pembentukan forum dialog dimaksud pada tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota sesuai dengan bidang fasilitasi penyelesaian permasalahan di daerah sampai dengan Juli tahun 2019, yaitu: 1. Telah terbentuknya Forum Kerukunan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di 34 Provinsi (100%) dan 500 Kabupaten/Kota (97.27%). 2. Fasilitasi penyelesaian pendirian rumah ibadah dibeberapa daerah yaitu Aceh Singkil, Bandung Barat, Manokwari Papua Barat. 3. Fasilitasi penyelesaian masalah aliran keagamaan, seperti GAFATAR di Kalimantan Barat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia JAI di Sawangan Depok dan Lombok Timur, serta SYIAH di Sampang dan Kabupaten Jember. 4. Tergabung dalam TIM koordinasi PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di Masyarakat) sebagai unsur pendorong Fatwa MUI.

5. Terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.93 Tahun 2016, No.KEP-043/A/JA/2016, No.223-865 Tahun 2016 Tentang Perintah dan Peringatan Kepada Mantan Pengurus dan Anggota, Pengikut dan/atau Simpatisan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) atau dalam Bentuk Lainnya untuk Menghentikan Penyebaran Kegiatan Keagamaan yang Menyimpang dari Ajaran Pokok Agama Islam. 6. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.903/117/SJ Tanggal 12 Januari 2017 Tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran APBD. Dalam mendukung penguatan kerukunan umat beragama, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) FKUB dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas FKUB Prov dan Kabupaten/Kota se-Indonesia dengan mengundang seluruh Badan Kesbangpol Daerah di Indonesia, para Tokoh Agama dari 6 agama yang ada, para Ketua FKUB seluruh Indonesia, para Kanwil Kemenag Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, dan Perwakilan Ormas Keagamaan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga melakukan fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan agama, fasilitasi pertemuan Pemda, Tokoh Agama, Ormas Keagamaan dan Dialog Kerukunan Generasi Muda Antar Agama, fasilitasi organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 3.1 Pembentukan FKUB seluruh Indonesia per 31 Juli 2019 No

Provinsi

Pembentukan FKUB

Nanggroe Aceh Darussalam

Semua sudah terbentuk

Sumatera Utara

Semua sudah terbentuk

Sumatera Selatan

Semua sudah terbentuk

Sumatera Barat

3 Daerah belum terbentuk: 1. Kabupaten Tanah Datar 2. Kabupaten Agam 3. Kabupaten Pesisir Selatan

Bengkulu

Semua sudah terbentuk

Riau

Semua sudah terbentuk

Kepulauan Riau

Semua sudah terbentuk

Jambi

Semua sudah terbentuk

Lampung

Semua sudah terbentuk

10.

Bangka Belitung

Semua sudah terbentuk

11.

DKI Jakarta

Semua sudah terbentuk

12.

Banten

Semua sudah terbentuk

13.

Jawa Barat

Semua sudah terbentuk

14.

Jawa Tengah

Semua sudah terbentuk

15.

DI Yogyakarta

Semua sudah terbentuk

16.

Jawa Timur

Semua sudah terbentuk

17.

Kalimantan Barat

Semua sudah terbentuk

18.

Kalimantan Timur

Semua sudah terbentuk

19.

Kalimantan Selatan

Semua sudah terbentuk

20.

Kalimantan Tengah

Semua sudah terbentuk

21.

Kalimantan Utara

Semua sudah terbentuk

22.

Nusa Tenggara Barat

Semua sudah terbentuk

23.

Nusa Tenggara Timur

Semua sudah terbentuk

24.

Bali

Semua sudah terbentuk

25.

Gorontalo

Semua sudah terbentuk

26.

Sulawesi Barat

Semua sudah terbentuk

27.

Sulawesi Tengah

Semua sudah terbentuk

28.

Sulawesi Utara

Semua sudah terbentuk

29.

Sulawesi Tenggara

Semua sudah terbentuk

30.

Sulawesi Selatan

Semua sudah terbentuk

Pembentukan FKUB

Provinsi

31.

Maluku

Semua sudah terbentuk

32.

Maluku Utara

Semua sudah terbentuk

33.

Papua

34.

Papua Barat

6 Daerah belum terbentuk: 1. Kabupaten Puncak Jaya 2. Kabupaten Yalimo 3. Kabupaten Lanny Jaya 4. Kabupaten Nduga 5. Kabupaten Intan Jaya 6. Kabupaten Puncak 2 Daerah belum terbentuk: 1. Kabupaten Manokwari Selatan 2. Kabupaten Pegunungan Arfak

b. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Dalam rangka mendukung terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumberdaya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) dilakukan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. Kegiatan tersebut untuk mendukung penguatan akses kearifan lokal dan keserasian sosial antara lain: 1. Fasilitasi penguatan ketahanan budaya melalui pagelaran wayang. 2. Fasilitasi pembinaan pemda dalam rangka komunikasi sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial. 3. Forum pertemuan terkait koordinasi penanganan kesenjangan perekonomian. 4. Fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan

budaya, agama dan kemasyarakatan. 5. Forum komunikasi dan koordinasi pengembangan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah melalui Pelaksanaan Nusantara Expo dan Forum 2016 dalam rangka pengembangan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah. 6. Pemetaan kepada daerah terkait ketahanan sosial, seni dan budaya. 7. Monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen). 8. Permendagri No.21 Tahun 2013 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika; 9. Surat Edaran Mendagri No.460/916/ SJ tanggal 22 Februari 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan; 10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.905/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) 11. Nota Kesepahaman dengan BNN (MoU) No.NK/02/II/2014/ BNN dan No.471.12/966/SJ tanggal 20 Februari 2014; 12. Radiogram 354/5996/SJ tanggal 22 Oktober 2015 kepada Gubernur/Bupati/ Walikota tentang penyuluhan kepada siswa sekolah tentang tindak kejahatan seksual dan peredaran narkoba; 13. Surat Mendagri No.354/6611/SJ

Sulawesi Selatan dengan peserta Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota seIndonesia Timur. Untuk regional barat dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dengan peserta Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Indonesia Barat. Sedangkan untuk kegiatan penyerahan Rencana Aksi Daerah mengenai P4GN dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di Provinsi Bengkulu 18. Prestasi/Penghargaan terkait P4GN (Pemberantasan Penyalahgunaan

tanggal 25 November 2015 tentang pemasangan spanduk anti narkoba; 14. Radiogram No.910/1769/SJ tanggal 13 Mei 2016 kepada Gub/Bup/Wali perihal pengalokasian anggaran tes urine pada tahun anggaran 2017; 15. Sosialiasi P4GN Tahun 2018 Bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Pelajar dan mahasiswa dan Masyarakat masing-masing 150 peserta di Provinsi Bali, Papua, Jawa Tengah, Jogja; 16. Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika 17. Sosialisasi Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan

Peredaran Gelap Narkoba) 19. Fasilitasi Pemantapan Ketahanan Seni dan Budaya Strategi Pemuda dalam Melestarikan Seni dan Budaya Untuk Menjaga Integrasi Bangsa 20. Forum Pertemuan Temu Tokoh Raja, Sultan, Datu Pelingsir, Pemangku Adat, Budayawan dan Ormas Kebudayaan di Daerah; 21. Fasilitasi pembinaan pemda dalam rangka komunikasi sosial untuk meningkatkan ketahanan sosial; 22. Forum pertemuan terkait koordinasi penanganan kesenjangan perekonomian; 23. Fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan konsultasi) di masyarakat terkait dengan ketahanan

Bengkulu. Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan per regional, untuk regional timur dilaksanakan di

budaya, agama dan kemasyarakatan; 24. Forum komunikasi dan koordinasi pengembangan ketahanan ekonomi dan

daya saing daerah melalui Pelaksanaan Nusantara Expo dan Forum 2018 dalam rangka pengembangan ketahanan ekonomi dan saya saing daerah; 25. Pemetaan kepada daerah terkait ketahanan sosial, seni dan budayadan; 26. Monitoring dan evaluasi serta pemantauan bidang ketahanan ekonomi melalui SIM (Sistem Informasi Manajemen).

4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional a. Penanganan Konflik Sosial 1. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam menangani dan mengatasi berbagai konflik agar lebih komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran melalui pendekatan dialogis dan cara damai, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum senantiasa berupaya memberikan dukungan berupa; 2. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, hingga tahun 2019 telah terbentuk di 34 Provinsi dan 465 Kab/Kota; 3. Diterbitkannya Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

4. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 5. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial; 6. Diterbitkannya Permendagri No.38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 di dalamnya diminta kepada daerah untuk menganggarkan kegiatan terkait penanganan konflik social; 7. Telah dialokasikan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan konflik sosial secara khusus melalui penyusunan, pelaporan dan evaluasi rencana aksi daerah untuk 34 Provinsi dan penyusunan,pengendalian serta evaluasi rencana aksi nasional; 8. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial setiap tahunnya dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota seluruh Indonesia. Berikut data dukung tabel pembentukan SK Tim Terpadu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia:

Tabel 4.1 Data Rekapitulasi Pembentukan SK Tim Terpadu Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia No

Provinsi

Jumlah Kab / Kota

SK Pembentukan Prov

Kab

Kota

Aceh

√

Sumatera Utara

√

Sumatera Barat

√

Riau

√

Kepulauan Riau

√

Jambi

√

Bengkulu

√

Sumatera Selatan

√

Kep. Bangka Belitung

√

10.

Lampung

√

11.

Banten

√

12.

DKI Jakarta

√

13.

Jawa Barat

√

14.

Jawa Tengah

√

15.

Jawa Timur

√

16.

D.I Yogyakarta

√

17.

Bali

√

18.

NTT

√

19.

NTB

√

20.

Kalimantan Barat

√

21.

Kalimantan Selatan

√

22.

Kalimantan Tengah

√

23.

Kalimantan Timur

√

24.

Kalimantan Utara

√

25.

Sulawesi Tengah

√

26.

Sulawesi Utara

√

Provinsi

Jumlah Kab / Kota

SK Pembentukan Prov

Kab

Kota

27.

Sulawesi Selatan

√

28.

Sulawesi Barat

√

29.

Gorontalo

√

30.

Sulawesi Tenggara

√

31.

Maluku

√

32.

Maluku Utara

√

33.

Papua

√

34.

Papua Barat

√

514

367

TOTAL

Dari tabel diatas, pembentukan SK Tim Terpadu tersebut sudah terbentuk di 34 Provinsi (100%) dengan rincian dari 34 Provinsi di wilayah Indonesia dan pada tingkat Kab/Kota baru berjumlah 465 Kab/Kota dari 514 Kab/Kota yang ada di Indonesia. Tindak lanjut penanganan konflik sosial berupa Rakornas Tim Terpadu Dalam Rangka Penanganan Konflik Sosial dan Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Prov/Kab/ Kota dalam rangka penanganankonflik, berikut deskripsi kegiatan: A. Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016,2017 dan 2018 dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri peserta masing-masing sebanyak 1500 orang seluruh Indonesia sedangkan pada Tahun 2019 pelaksanaan Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial telah dilaksanakan dengan mengundang 1500 peserta dari unsur Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, Provinsi, Kab/Kota seluruh Indonesia. Untuk penguatan pencegahan konflik sosial dan

mensuskseskan agenda politik nasional tahun 2019 (Pemilu Serentak) telah dilaksanakan juga Rakornas Kewaspadaan dalam rangka sukses Pemilu yang dihadiri sebanyak 5500 peserta yang dibagi dalam 3 regional (Barat, Timur, Tengah) yang terdiri dari Sekda Provinsi, Kaban Kesbangpol Provinsi, Ka.BINDA, Kajati, Asops Kodam/ Kasi Ops Korem, Asintel Kodam/ Kasi Intel Korem, Karo Ops Polda, Dir Intelkam Polda, Bupati/Walikota Se-Indonesia, Kaban/Kakan Kesbangpol Kab/Kota SeIndonesia. Dari Rakornas tersebut ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para peserta Rakornas, antara lain: 1. Khusus bagi Kepala Daerah, agar merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial; 2. Tingkatkan terus efektifitas, keterpaduan dan sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, khususnya dalam mengantisipasi kerawanan konflik sosial di daerah; 3. Tingkatkan kinerja Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial di daerah melalui pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2016, 2017 dan 2018yang telah disusun dan ditetapkan oleh masing-masing Timdu Penanganan Konflik Sosial baik di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. B. Rapat Evaluasi Regional Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka penanganan konflik, dilaksanakan di 2 (dua) daerah. Untuk wilayah barat dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau dan wilayah timur di Provinsi Bali. Hal-hal yang menjadi perhatian khusus untuk daerah adalah: 1. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Terpadu di tingkat Provinsi pada 6 (enam) Provinsi, yaitu: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan segera menyiapkan laporan pelaksanaan Renaksi; 2. Bagi Provinsi yang telah mengirimkan laporan Renaksinya dengan baik dan optimal, untuk dapat mempertahankan laporannya hingga pencapaian target B12 (bulan Desember); dan 3. Apresiasi penghargaan akan diberikan Bapak Menteri Dalam Negeri kepada 10 (sepuluh) Provinsi terbaik dalam hal pencapaian pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial, sebagaimana apresiasi yang telah diberikan pada Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial pada bulan Maret 2018 atas

pelaksanaan tahun 2015-2017. 4. Pemberian penghargaan untuk pelaksanaan RAD Tahun 2018 diberikan kepada 5 (lima) Provinsi dan 5 (lima) Kab/Kota terbaik dalam laporan pelaksanaan RAD. C. Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik sosial sejak tahun 2016. Sistem ini merupakan pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai satu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali organisasi. Sistem ini merupakan media database dan informasi terkait penanganan konflik. Pengembangan ini terbagi dua, yaitu: 1. Pembangunan aplikasi sistem peringatan dini dalam penanganan konflik; dan 2. Pengembangan kerangka kebijakan sistem peringatan dini. 3. Pada akhir tahun 2016, telah tersusun dokumen dan softcopy Desain Sistem Penanganan Konflik Terintegrasi Nasional Berbasis Elektronik. Selanjutnya sampai dengan September tahun 2018, Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SiPKS) sudah berjalan dan sistem ini sangat membantu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial khususnya pada tingkat Provinsi dalam menyampaikan laporan dan data dukung pelaksanaan rencana aksi secara periodik (B04 s.d B12).

Peristiwa Konflik Sosial Tahun 2014 - Juli 2019 90

40 30

20 10 0 2014

2015

Keterangan:

2016

2017

Peristiwa Konflik

2018

2019

Target

Gambar 2.8 Grafik Persitiwa Konflik Sosial dari tahun 2014-Juli 2019

Berdasarkan Data Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Nasional Kemendagri jumlah peristiwa konflik dari Tahun 2014 s.d 2019 secara keseluruhan wilayah Indonesia adalah 357 peristiwa.

68 peristiwa konflik; 4. Tahun 2017 telah terjadi 78 peristiwa konflik; 5. Tahun 2018 telah terjadi 47 peristiwa konflik;

Selama kurun waktu 2014 â&#x20AC;&#x201C;Juli 2019 telah terekam sebanyak 357peristiwa konflik dengan rincian sebagai berikut: 1. Tahun 2014 telah terjadi 83 peristiwa konflik; 2. Tahun 2015 telah terjadi 58 peristiwa konflik; 3. Tahun 2016 telah terjadi

6. Tahun 2019 s.d Bulan Juli telah terjadi 23 peristiwa konflik. Peristiwa konflik sosial yang terjadi dalam periode tahun 2015 s.d Juli 2018 berada di bawah batasan peristiwa konflik yang tercantum dalam target RPJMN Tahun 20152019 yaitu â&#x2030;¤ 83 peristiwa konflik sosial.

Adapun pengelompokan peristiwa konflik berdasarkan isu/pola konflik sosial di tahun 2014 sampai dengan 2018, sebagai berikut: a. Tahun 2014 telah terjadi 83 peristiwa konflik, dengan rincian: Bentrok antar warga berjumlah 40 kasus,isu keamanan 20 kasus, isu SARA 1 kasus,kesenjangan sosial nol (tidak ada), konflik pada institusi pendidikan 1 kasus, konflik ORMAS 3 kasus, sengketa lahan 14 kasus,dan ekses konflik politik 4 kasus. b. Tahun 2015 telah terjadi 58 peristiwa konflik, dengan rincian: 1. Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 46 peristiwa; 2. Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa; 3. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 11 peristiwa. c. Tahun 2016 telah terjadi 68 peristiwa konflik, dengan rincian: 1. Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 51 peristiwa; 2. Perseteruan SARA berjumlah 2 peristiwa; 3. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 15 peristiwa. d. Tahun 2017 telah terjadi 78 peristiwa konflik, dengan rincian: 1. Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 70 peristiwa; 2. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 8 peristiwa. e. Per 2018 telah terjadi 47 peristiwa konflik, dengan rincian:

1. Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 42 peristiwa; 2. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 5 peristiwa. f. Tahun 2019 s.d Bulan Juli jumlah konflik yang terjadi 23 peristiwa, dengan rincian sebagai berikut : 1. Permasalahan IPOLEKSOSBUD berjumlah 18 peristiwa; 2. Perseteruan SARA berjumlah 1 peristiwa; 3. Konflik yang bersumber dari Sengketa Batas Wilayah/SDA/Distribusi SDA berjumlah 4 peristiwa. B. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan sebuah forum yang terbentuk atas dasar kesamaan persepsi dan kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Forum ini terbentuk sebagai wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dini. Dalam Permendagri No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat,

difasilitasi dan dibina oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu FKDM merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi cegah dini dan deteksi dini oleh masyarakat. Dengan kemitraan melalui FKDM diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi positif demi terwujudnya kewaspadaan dini di daerah. Perkembangan data FKDM Tahun 2015 s.d 2018: 1. Tahun 2015 FKDM telah terbentuk di 33 Provinsi dan 425 Kab/Kota. 2. Tahun 2016 FKDM telah terbentuk di 34

Provinsi dan 422 Kab/Kota (penurunan dikarenakan adanya beberapa Kab/ Kota yang belum memperbaharui SK keanggotaan FKDM). 3. Tahun 2017 FKDM telah terbentuk di 34 Provinsi dan 422 Kab/Kota. 4. Tahun 2018 FKDM telah terbentuk di 34 Provinsi dan 422 Kab/Kota. Pada tahun 2019 jumlah FKDM telah terbentuk tidak berubah dari tahun 2018 yaitu 34 Provinsi (100%) dan 422 Kab/Kota (82.10%). Berikut data pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Indonesia:

Tabel 4.2 Data Rekapitulasi Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia tahun 2019 FKDM Provinsi Provinsi

Sudah Terbentuk

ACEH

Belum Terbentuk

FKDM Kab / Kota Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

√

SUMUT

√

SUMBAR

√

RIAU

√

JAMBI

√

SUMSEL

√

BENGKULU

√

LAMPUNG

√

BABEL

√

KEPRI

√

DKI JAKARTA

√

JABAR

√

FKDM Provinsi Provinsi

Sudah Terbentuk

JATENG

FKDM Kab / Kota

Belum Terbentuk

Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

√

DIY

√

JATIM

√

BANTEN

√

BALI

√

NTB

√

NTT

√

KALBAR

√

KALTENG

√

KALSEL

√

KALTIM

√

SULUT

√

SULTENG

√

SULSEL

√

SULTRA

√

GORONTALO

√

SULBAR

√

MALUKU

√

MALUT

√

PAPUA

√

PAPUA BARAT

√

KALTARA

√

TOTAL

422

Sumber data: Direktorat Kewaspadaan Nasional Bulan Juli 2019

C. Pencegahan dan Deteksi Dini Potensi Konflik Untuk keperluan upaya deteksi dan cegah dini, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain: 1. Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin). Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskomin) yang memiliki tugas pengumpulan informasi dan koordinasi situasi keamanan nasional. Dalam pelaksanaan kegiatannya,

Petugas Puskomin menghimpun informasi aktual, data dan fakta yang dimasukan kedalam aplikasi berbasis website secara realtime dan up to date setiap harinya terkait masalah sosial kemasyarakatan, ideologi, politik, ekonomi dan hankam sebagai bahan pengambilan kebijakan khususnya dibidang Politik dan Pemerintahan Umum. 2. Pelaksanaan pengembangan kemampuan Intelijen dalam rangka meningkatkan kemampuan cegah dini potensi konflik. Sejak tahun 2014 s.d 2018 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas bagi 898 Aparatur Pusat dan Daerah, dengan rincian:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kemampuan Intelejen Bagi Aparat Pusat dan Daerah No

Tahun

Jenis Diklat

Jumlah

Keterangan

2014

Dasar Dasar

103 72

INTELSTRAT BAIS TNI INTELSTRAT BAIS TNI

2015

Dasar Lanjutan

112 49

INTELSTRAT BAIS TNI BIN

2016

Dasar Pemantapan

109 116

INTELSTRAT BAIS TNI INTELSTRAT BAIS TNI

2017

Dasar Pemantapan

124 30

INTELSTRAT BAIS TNI INTELSTRAT BAIS TNI

2018

Dasar

183

PUSDIKINTEL TNI AD

5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan a. Revolusi Mental InpresNo.12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental mengamanatkan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator gugus tugas gerakan nasional revolusi mental daerah, mempunyai tugas: 1. Menyiapkan kebijakan terkait koordinasi pelaksanaan Gerakan Indonesia Bersatu; 2. Menyiapkan dasar hukum koordinasi pembentukan, pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di setiap provinsi dan kabupaten/ kota dalam bentuk Surat Edaran/ Peraturan Menteri Dalam Negeri; 3. Menyiapkan kesekretariatan Gerakan Nasional Revolusi Mental; 4. Mengintegrasikan materi dan proses pembelajaran tentang revolusi mental dalam kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Selanjutnya dalam rangka penguatan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah Kemendagri telah melaksanakan hal hal sebagai berikut: 1. Mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.100/1734/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental di Daerah. 2. Melaksanakan Fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental di daerah yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah.

3. Menyusun Indikator Gerakan Nasional Revolusi Mental. 4. Menyelenggarakan Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (PKN-GNRM) di Solo (tahun 2017) dan Manado (tahun 2018). PKN-GNRM tahun 2018 ini berbeda dengan PKN-GNRM sebelumnya yaitu dengan adanya Bulan Pemantapan Gerakan Nasional Revolusi Mental Tahun 2018 yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan penuh mulai dari 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2018 di masing-masing daerah seluruh Indonesia. Melalui Bulan Pemantapan diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mendukung dan melaksanakan program aksi nyata Gerakan Nasional Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu. 1. Melaksanakan Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Bersatu. 2. Forum dialog dalam rangka penguatan Ideologi Pancasila sebagai upaya deradikalisasi untuk mencegah paham radikal. 3. Peningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat. 4. Peningkatkan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagai upaya mencegah budaya dan ideologi asing yang masuk diwilayah perbatasan. 5. Kegiatan fasilitasi dengan melibatkan praktisi, akademisi dan mahasiswa. 6. Forum dialog aktual dengan melibatkan pakar, akademisi dan kesbangpol. 7. Kegiatan forum dialog aktual

dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, toda, tomas pendidik pemuda, perempuan lintas generasi. 8. Fasilitasi forum dialog radikal bagi mahasiswa dan pelajar yang bekerjasama dengan Menwa dan Pramuka. b. Wawasan Kebangsaan 1. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan suatu upaya untuk menekan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal dan isu separatisme. Sampai dengan bulan Juni PPWK telah terbentuk di 33 Provinsi dan 134 Kab/Kota. Beberapa program kegiatan untuk mendukung upaya penguatan dan pembentukan PPWK antara lain: a. Forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi komunitas keagamaan; Output kegiatan ini adalah menumbuhkembangkan karakter bangsa yang bertoleransi tinggi terhadap keanekaragaman Agama di Indonesia. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah untuk mempererat Persatuan dan Kesatuan Bangsa b. Forum dialog karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat wilayah perbatasan dalam rangka mencegah budaya dan ideologi asing. Output kegiatan ini yaitu menjaga masyarakat di wilayah perbatasan terhadap budaya dan ideologi asing dan

menumbuhkan karakter yang kuat bagi masyarakat setempat yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan outcome yang diharapkan adalah mempertahankan NKRI terhadap ancaman dari luar baik secara ideologi maupun budaya asing. c. Fasilitasi forum peningkatan kesadaran bela negara guna mencegah paham radikal bagi mahasiswa dan pelajar kerjasama dengan Menwa dan Pramuka; Output dan outcome yang diharapkan adalah adanya/tumbuhnya peningkatan kesadaran bela negara bagi kaum perempuan, dan meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya kaum perempuan akan arti pentingnya masyarakat dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. d. Sosialisasi pemantapan galang kekuatan bangsa dalam konteks bela negara bagi tokoh masyarakat, agama dan adat; Sasaran dari kegiatan ini adalah setiap warga khususnya Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat Masyarakat di daerah sebagai wujud peningkatan kesadaran bela negara dalam rangka membangun karakter dan jati diri bangsa. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi dan masukan kepada masyarakat tentang kesadaran bela negara. e. Inventarisasi potensi kekuatan bangsa dalam rangka bela negara di daerah;

Output yang dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Forum Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pelajar dan Mahasiswa.

Fasilitasi Pemberdayaan Pusat Pendidikan Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang beroperasi efektif (PPWK). Sementara outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman

masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa akan arti pentingnya kesadaran bela negera serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 5.1 Data Rekapitulasi Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia PPWK Provinsi

Provinsi

Sudah Terbentuk

ACEH

Belum Terbentuk

PPWK Kab / Kota Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

√

SUMUT

√

SUMBAR

√

RIAU

√

JAMBI

√

SUMSEL

√

BENGKULU

√

LAMPUNG

√

BABEL

√

KEPRI

√

DKI JAKARTA

√

JABAR

√

JATENG

√

DIY

√

JATIM

√

BANTEN

√

BALI

√

NTB

√

NTT

√

KALBAR

√

KALTENG

√

KALSEL

√

KALTIM

√

PPWK Provinsi Provinsi

Sudah Terbentuk

SULUT

PPWK Kab / Kota

Belum Terbentuk

Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

√

SULTENG

√

SULSEL

√

SULTRA

√

GORONTALO

√

SULBAR

√

MALUKU

√

MALUT

√

PAPUA

PAPUA BARAT

√

KALTARA

√

TOTAL

134

380

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Bulan Juli 2019.

2. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015, pasal 3, Kementerian Dalam Negeri mendorong dan mendukung pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan melalui kegiatan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi komunitas masyarakat berbasis keagamaan. Kegiatan dimaksud telah terlaksana di Ponpes Al Halimy di Lombok Barat, Ponpes Al Mukmin di Ngruki Sukoharjo, Seminar St Johannes Paulus II di Manggarai Barat, dan Ponpes Al Asnawiyah di Cianjur. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34 tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, FPK menjadi salah satu wadah berkumpulnya masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integrasi kebangsaan dalam menghadapi berbagai konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal disebabkan oleh berbagai latar belakang permasalahan ras, suku, budaya dan agama yang dapat mengancam integritas nasional. FPK diharapkan dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan, dan sebagai mitra sekaligus ujung tombak pemerintah yang memiliki peran penting dan

bermakna strategis dalam mengupayakan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk memantapkan kerukunan nasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.34 Tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia No.061/149.D.I

tanggal 13 Februari 2008 perihal Pembentukan FPK dan Dewan Kehormatan FPK, menjadi dasar pembentukan FPK di daerah. Hingga Juli 2019 telah terbentuk FPK di 34 Provinsi dan 320 Kabupaten/ Kota, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2 Data Rekapitulasi Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia FPK Provinsi No.

Provinsi

Belum Terbentuk

FPK Kab / Kota

Sudah Jumlah Terbentuk Kota

Rincian Jumlah Kab

Kota

Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

Aceh

√

Sumatera Utara

√

Sumatera Barat

√

Riau

√

Jambi

√

Sumatera Selatan

√

Bengkulu

√

Lampung

√

Bangka Belitung

√

Kepulauan Riau

√

DKI Jakarta

√

Jawa Barat

√

Jawa Tengah

√

D.I. Yogyakarta

√

Jawa Timur

√

Banten

√

Bali

√

Nusa Tenggara Barat

√

Nusa Tenggara Timur

√

Kalimantan Barat

√

Kalimantan Tengah

√

Kalimantan Selatan

√

Kalimantan Timur

√

FPK Provinsi No.

Provinsi

Belum Terbentuk

FPK Kab / Kota

Sudah Jumlah Terbentuk Kota

Rincian Jumlah Kab

Kota

Sudah Terbentuk

Belum Terbentuk

Kalimantan Utara

√

Sulawesi Utara

√

Sulawesi Tengah

√

Sulawesi Selatan

√

Sulawesi Tenggara

√

Sulawesi Barat

√

Gorontalo

√

Maluku

√

Maluku Utara

√

Papua

√

Papua Barat

√

514

416

341

173

JUMLAH

Sumber data: Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Bulan Juli 2019

Selain capaian tersebut, beberapa Kabupaten/Kota telah melakukan pembentukan FPK sampai pada tingkat Kecamatan di 9 Provinsi, seperti: Sigi (Sulawesi Tengah), Gayo Lues, Lhoksumawe (NAD), Musi Banyuasin (Sumatera Selatan), Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Lingga (Kepulauan Riau), Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Poso (Sulawesi Tengah), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lampung Utara (Lampung) dengan tingkat prosentase yang berbeda daerah satu dengan daerah lainnya. Namun demikian dalam pembentukannya di beberapa Kabupaten/Kota masih menemui kendala/permasalahan antara lain: a. Rendahnya pemahaman pada unsur

perencanaan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD terkait pentingnya FPK sehingga alokasi dana pada APBD sangat minim, seperti pada Kabupaten Bitung Provinsi Sulawesi Selatan, untuk FPK masuk pada pos Kominda dan FKPD (Muspida) sehingga alokasi dana untuk FPK belum teranggarkan; b. Kurangnya perhatian dari Kepala Daerah terkait kegiatan yang ada di Kesbangpol sehingga forum dialog seperti FPK kurang mendapat dukungan dalam penyelenggaraannya; c. Masih minimnya kapasitas dan pengetahuan anggota forum dalam menjalankan tugas fungsinya.

6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Terdapat beberapa capaian bidang dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya yakni : A. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan yang efektif, efisien dan bersasaran outcome diperlukan perencanaan yang integratif (dengan anggaran), fokus dan konsisten dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Strategis (Renstra); Rencana Pembangunan Tahunan (RKP dan Renja); dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dokumen perencanaan tersebut, dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, peganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapaianya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sebagaimana amanat Permendagri No. 43 Tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tugas bagian perencanaan adalah melakukan penyiapan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Sehingga sebagaimana tugas fungsi dimaksud, pada tahun 2019 Bagian Perencanaan menghasilkan dokumen capaian terkait perencanaan

dan penganggaran sebagai berikut: 1. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dan berdasarkan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 - 2019; 2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja AnggaranKementerian/Lembaga (RKA-K/L) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pagu anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2015-2019 di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum serta dokumen perubahannya; 3. Penyusunan Dokumen Rencana Teknokratik dan Arah Kebijakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Dari dokumen tersebut terdentifikasi Isu-Isu Strategis atau Langkahlangkah Kebijakan Strategis yang akan dihadapi dalam jagka periode tahun 2020-2025, antara lain : a. Terdapat kecenderungan semakin terdegradasinya nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai akibat pengaruh negatif nilai-nilai ideologi yang kontra pancasila serta kurang efektifnya internalisasi nilainilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. b. Masih lemahnya kewaspadaan nasional yang tercermin dari rendahnya kepedulian dalam kehidupan masyarakat maupun rendahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. c. Adanya indikasi melemahnya ketahanan kehidupan bermasyarakat dalam tatanan kearifan lokal. d. Belum optimalnya tatanan ideal

kehidupan politik dalam negeri yang sejalan dengan nilainilai demokrasi pancasila. e. Masih belum tepatnya penafsiran permasalahan ketahanan ekonomi nasional yang dapat berdampak pada akibat yang menciderai kesatuan bangsa dan instabilitas politik nasional. f. Belum maksimalnya penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi terkait urusan pemerintahan umum di daerah dan di pusat dalam rangka menjaga stabilitas nasional dan keutuhan NKRI. B. Dokumen peningkatan akuntabilitas kinerja Pengendalian dimaksudkan sebagai upaya untuk menjamin bahwa suatu program/ kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun dasar dalam pelaksanaan pengendalian rencana pembangunan mengacu pada UndangUndang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Mengacu pada hal tersebut, sebagaimana Permendagri No. 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pasal 151 disebutkan bahwa salah satu tugas Bagian Perencanaan adalah melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Adapun dokumen kinerja yang dihasilkan terkait dengan pengukuran kesesuain capaian kinerja program pembinaan politik dan pemerintahan umum, yaitu:

1. Perencanaan kinerja tahunan di lingkungan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam dokumen kinerja yaitu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU); Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan Penetapan Kinerja (PK) Kinerja. 2. Akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan perencanaan dan penetapan kinerja program pembinaan kesatuan bangsa dan politik yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 3. Konsistensi pengukuran kinerja antara target dengan capaian yang tertuang dalam dokumen review Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2018. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja dengan capaian kinerja nyata (realisasi). Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum telah menetapkan tujuan dan sasaran program beserta indikatornya yang digunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupa output maupun outcome.

Indikator tujuan menginformasikan capaian kinerja sampai dengan tahun kelima sesuai periode Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2015-2019. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Politik

dan Pemerintahan Umum Tahun 2018 secara keseluruhan disajikan dalam bentuk perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasinya sebagai berikut:

Tabel 6.1 Tabel Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian

Target 2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

200%

2018

2019

Sasaran 1 Jumlah peristiwa gangguan <20 keamanan (berdasarkan dalam negeri indikator berlatar kinerja belakang Eselon I) ideologi radikal, isu separatisme,

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian

Target 2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa

< 83 (berdasarkan indikator kinerja utama Menteri)

130,12% 118,07% 106,02% 143,37%

Indikator Kinerja

Realisasi

Capaian

Target 2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

180%

160%

200%

Sasaran 2 Jumlah Konflik berlatar belakang Isu SARA

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2019

81,9%

Sasaran 3 Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu

77,5 %

4. Review dan evaluasi secara berkala setiap tahunnya atas pelaksanaan program dan anggaran Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang tertuang dalam 4 (empat) Laporan yaitu Triwulan I, II, III dan IV; 5. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mengacu pada indikator dan sasaran kinerja keluaran yang tertuang dalam Laporan Evaluasi Akhir Tahun;

C. Data dan Informasi Bidang Politik dan Pemerintahan Umum. 1. Penyajian data dan informasi yang akuntabel melalui media website Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Dalam era globalisasi ini layanan informasi yang cepat dan akurat menjadi kebutuhan seluruh masyarakat utamanya terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga masyarakat mampu mengakses seluruh layanan publik maupun program/kegiatan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Media tersebut diyakini akan efektif jika

masyarakat dapat secara cepat dan akurat mengakses utamanya melalui media elektronik. Harapannya bahwa melalui media elektronik/website ini dapat memberikan timbal balik berupa input/ masukan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah sehingga mampu menyajikan perbaikan untuk masa yang akan datang. Adapun capaian dari kinerja layanan dimaksud yaitu dengan pengembangan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019 beserta perangkat aplikasi pendukungnya. Dengan kontenkonten yang memungkinkan memberikan ruangan bagi unit kerja terkait untuk menyampaikan kinerja yang telah dicapai, serta ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. 2. Penyusunan data pokok Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Dalam rangka penyusunan direktori bidang politik dan pemerintahan umum yang strategis dan berdaya guna, tentunya

dibutuhkan suatu data dan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel. Data dan informasi diyakini dapat memberikan kontribusi yang sangat penting baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun proses penyusunan program/kegiatan. Dengan pengelolaan yang baik serta didukung dengan tehnologi yang terkini, data informasi mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan terciptanya program/kegiatan yang komprehensif, terintegrasi, efektif dan efisien. Adapun direktori yang telah disusun oleh Bagian Perencanaan diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat baik bagi aparatur pusat maupun daerah D. Dokumen Laporan Keuangan Dari tahun 2015-2019, mengacu pada dokumen perencanaan terdapat peningkatan kualitas baik berdasarkan pada penyerapan anggaran maupun pencapaian kinerja. Pencapaian peningkatan tersebut cukup signifikan dari tahun ke tahun sebagaimana gambar dibawah.

Tabel Tabel 6.2 Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2015 - 31 Agustus 2019 %

No.

Tahun

Pagu Akhir

Realisasi

2015

230.045.735.000

133.165.224.549

57,89

2016

125.530.817.000

122.344.128.977

97,46

2017

159.635.402.000

147.177.128.476

92,20

2018

240.078.184.000

239.587.221.652

99,80

2019

239.829.445.000*

176.054.796.546*

73,41*

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum *Data Tahun 2019 per 16 September 2019

Tabel Tabel 6.3 Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Bina Idelogi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Pagu Anggaran Direktorat Bina Idelogi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Pagu Awal

RP. 12.250.000.000,-

Pagu Revisi I

RP. 12.250.000.000,-

Pagu Revisi II

RP. 12.250.000.000,-

Pagu Revisi III

RP. 12.250.000.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 11.850.000.000,-

Realisasi

RP. 11.533.314.856,-

Persentase

97,33 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel Tabel 6.4 Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Politik Dalam Negeri Pagu Anggaran Direktorat Politik Dalam Negeri Pagu Awal

RP. 31.525.000.000,-

Pagu Revisi I

RP. 140.269.368.000,-

Pagu Revisi II

RP. 140.269.368.000,-

Pagu Revisi III

RP. 139.847.566.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 141.306.469.000,-

Realisasi

RP. 141.286.299.079,-

Persentase

99,99 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel Tabel 6.5 Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu Anggaran Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pagu Awal

RP. 7.337.227.000,-

Pagu Revisi I

RP. 7.337.227.000,-

Pagu Revisi II

RP. 7.337.227.000,-

Pagu Revisi III

RP. 7.337.227.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 6.954.686.000,-

Realisasi

RP. 6.878.009.651,-

Persentase

98,90 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 6.6 Revisi Anggaran Tahun 2018 Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Pagu Anggaran Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Pagu Awal

RP. 14.270.000.000,-

Pagu Revisi I

RP. 14.270.000.000,-

Pagu Revisi II

RP. 14.270.000.000,-

Pagu Revisi III

RP. 13.558.141.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 13.056.607.000,-

Realisasi

RP. 12.691.169.250,-

Persentase

97,20 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 6.7 Revisi Anggaran Tahun 2018 Direktorat Kewaspadaan Nasional Pagu Anggaran Direktorat Kewaspadaan Nasional Pagu Awal

RP. 14.350.000.000,-

Pagu Revisi I

RP. 14.350.000.000,-

Pagu Revisi II

RP. 14.350.000.000,-

Pagu Revisi III

RP. 14.350.000.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 13.969.152.000,-

Realisasi

RP. 13.832.444.827,-

Persentase

99,02 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Tabel 6.8 Revisi Anggaran Tahun 2018 Sekretariat Ditjen Polpum Pagu Anggaran Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Pagu Awal

RP. 51.601.589.000,-

Pagu Revisi I

RP. 51.601.589.000,-

Pagu Revisi II

RP. 51.601.589.000,-

Pagu Revisi III

RP. 52.735.250.000,-

Pagu Revisi IV (Akhir)

RP. 52.941.270.000,-

Realisasi

RP. 51.539.642.657,-

Persentase

97,35 %

Sumber data: Bagian Keuangan Ditjen Polpum

Adapun hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2018, terdapat 15 Temuan dan 19 Saran. 17 sudah dalam status terselesaikan dan 12 dalam proses penyelesaian. Sedangkan total nilai temuan yang dikembalikan ke kas Negara sebesar Rp. 8.593.500,00. E. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang perangkat daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-992/M. Sesneg/D-1/HK.02.03/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 hal Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, bahwa usulan perubahan khususnya pada Pasal 122 (Ketentuan Peralihan) terkait dengan konsepsi kebijakan atas permasalahan pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada masa transisi perlu terlebih dahulu dibahas dan diputuskan dalam forum pengambilan keputusan tingkat menteri. Bahwa berdasarkan hasil rapat tanggal 4 Desember 2017 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang dihadiri pejabat Eselon II dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan dan RB serta Sekretaris Kabinet telah disepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri disarankan untuk menyusun Permendagri tentang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah sesuai dengan kewenangannya. agar pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada masa transisi dapat berjalan efektif dan dapat segera dioperasionalkan oleh daerah dalam menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada, maka perlu adanya suatu kebijakan mengenai penegasan kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kesbangpol di daerah, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah disepakati dalam rapat yang diselenggarakan oleh Kemenkopolhukam, mengingat tidak ada lagi regulasi yang mengatur secara tugas mengenai tugas dan fungsi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri (PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 Tahun 2007 sudah tidak berlaku). Dapat dilaporkan bahwa posisi terakhir Permendagri Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, telah dilakukan pembahasan final dengan Kementerian PAN dan RB, Direktorat Otonomi Daerah serta Biro Hukum dan sedang dalam tahap penyempurnaan kembali. F. Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. G.Fasilitasi daerah yang mengajukan peningkatan status kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bahwa Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 khususnya mengenai Perangkat Daerah Kesbangpol semata-mata dalam rangka penguatan sistem presidensial melalui pemeliharaan stabilitas politik dalam negeri didaerah, mengingat sampai dengan saat ini RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum belum ditandatangani oleh Bapak Presiden, namun demikian substansi mengenai Urusan Pemerintahan Umum tetap harus ada yang melaksanakan. Dipahami bahwa Ketentuan Peralihan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentangPerangkat Daerah merupakan solusi sementara yang mengatur keberadaan Organisasi Perangkat Daerah Kesbangpol sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, hanya saja pasca pengaturan tersebut ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya di daerah. Terdapat beberapa daerah yang telah mengajukan permohonan peningkatan status kelembagaan, baik secara langsung kepada Menteri Dalam Negeri maupun kepada Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum antara lain: a. Bupati Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara; b. Ketua DPRD Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara;

c. Bupati Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan; d. Bupati Kendal Provinsi Jawa Tengah; e. Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu; f. Walikota Dumai; g. Walikota Kota Sungai Penuh; h. Ketua DPRD Tapin Provinsi Kalimantan Selatan; i. Bupati Kebumen Provinsi Jawa Tengah; j. Bupati Sintang; k. Bupati Solok Provinsi Sumatera Barat; l. Bupati Cirebon; m. Bupati Jembrana; n. Wali Kota Padang. Termasuk permohonan yang disampaikan dalam Forum Rapat Koordinasi Nasional bidang politik dan pemerintahan umum yang diadakan oleh Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. H. Fasilitasi audiensi dan konsultasi oleh pemerintah daerah Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permedagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri salah satunya adalah memberikan konsultasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dapat audiensi dan konsultasi pemerintah daerah sebagai berikut:

Gambar 6.1 Data Audiensi dan Konsultasi Melalui Penyampaian Surat dari Daerah

DPRD Kab. Luwu

19 Januari 2017

Konsultasi tentang Pengangkatan dan Penganggaran OPD Badan Kesbangpol dan Linmas di Kabupaten Luwu

DPRD Kab. Gorontalo

23 Januari 2017

Konsultasi terkait Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

DPRD Kab. Bangli

10 Februari 2017

Konsultasi terkait Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

12 Februari 2017

Konsultasi terkait implementasi peraturan perundang undangan dan program kegiatan serta Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

16 Februari 2017

Konsultasi terkait implementasi peraturan perundang undangan dan program kegiatan serta Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

DPRD Kab. Pemalang

DPRD Kab. Purworejo

Kesbangpol Jatim

23-24 Februari 2017

Konsultasi terkait implementasi peraturan perundang undangan dan program kegiatan serta Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

Kesbangpol Tapin

8 Maret 2017

Konsultasi

DPRD Gorontalo

20 April 2017

Konsultasi

DPRD Sumsel

13 Juni 2017

Konsultasi dan Indormasi terhadap vertikalisasi

20 Juni 2017

Konsultasi terkait implementasi peraturan perundang undangan dan program kegiatan serta Kelembagaan OPD Kesbangpol Pasca PP 18 Tahun 2016

10.

Kesbangpol Kota Tangsel

Gambar 6.2 Data sebaran daerah yang melakukan konsultasi langsung ke BAG. PUU

9 8

7 6 5

5 4

4 3

Malut

Sulbar

SUltra

Sulsel

Sulteng

Sulut

Kaltim

Kalsel

Kaltara

Kalteng

Kalbar

NTT

NTB

Bali

0 0

Banten

Kepri

Lampung

Bengkulu

SUmsel

Jambi

Riau

Sumbar

Sumut

Aceh

Jatim

DIY

Jateng

Jabar

Babel

DKI

Pabar

Papua

Maluku

Gorontalo

Total konsultasi dan audiensi selama Januari - Juli sebanyak 83 daerah

I. Penyelesaian Sengketa Hukum dan pendampingan beracara di pengadilan â&#x20AC;˘

Pendampingan perkara Nomor: 278/ Pdt.G/2017/PN JKT. SEL dengan pihak penggugat Perkumpulan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, adapun pihak tergugat yaitu Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pokok perkara Perselisihan Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dengan amar putusan sebagai berikut: a). Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat

â&#x20AC;˘

diterima; b)Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara. Pendampingan perkara Nomor: 569/ Pdt.G/2017/PN.JKT.PST dengan pihak penggugat DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA, adapun pihak tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan pokok perkara yaitu Perselisihan terkait dengan kepengurusan yang sah Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan dengan amar putusan sebagai berikut: a). Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; b.) Membebaskan penggugat

â&#x20AC;˘

untuk membayar biaya perkara. Pendampingan perkara nomor 1791/ PAN.MK/VI/2018 dengan penggugat Muhammad Busryo Mukodas dkk dan pihak tergugat adalah Menteri Dalam Negeri dengan pokok perkara Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia terkait dengan Presidecial Thershold atau ambang batas. Adapun

Huzbut Tahrir Indonesia dan tergugat Pemerintah cq Kementerian Hukum dan HAM dengan pokok perkara terkait Pencabutan SK Menteri Hukum dan HAM Nomor 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Adapun amar putusan sebagai berikut: a). Menolak gugatan pemohon; dan b). Menyatakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan

amar putusannya adalah Permohonan para pemohon tidak dapat diterima; Pendampingan perkara Nomor: 211/G/2017/PTUN.JKT dengan penggungat Mantan Pengurus

Menteri Hukum dan HAM Nomor 00282.60.10.2014 tentang Pengesahan pendirian bantuan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tetap berlaku.

J. Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja pegawai dan pengadaan sarana prasarana non mengikat setiap tahun. K. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum telah mengeluarkan capaian tersusunnya dokumen final reformasi birokrasi, penataan urusan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, antara lain: 1. Pelaksanaan rapat atas Perumusan pohon kinerja dan evaluasi jabatan

dan Pemerintah Umum pada tanggal 8-9 Agustus 2018 bertempat di Hotel Grand Asrialia Bandung Jawa Barat. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan yakni atas arahan pimpinan agar seluruh pejabat dan pegawai menjalankan peraturan perundangundangan dibidang kepegawaian dengan baik, membentuk suasana kenyamanan berkerja pada masing direktorat dan bagian, memberikan kesempatan kepada generasi muda

untuk pemenuhan target agenda rencana aksi Reformasi Birokrasi Ditjen Polpum sebagai syarat percepatan kenaikan tunjangan kinerja sebanyak 5 (lima) kali pelaksanaan; 2. Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari KorupsiWilayah Bersih Melayani (WBK-WBBM) lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum khususnya di Direktorat Organisasi Kemasyarakatan di Golden Boutique Hotel tanggal 30 April 2019; 3. Penyusunan dokumen Proses Bisnis lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum guna penguatan aspek tata laksana lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

untuk melakukan pendidikan latihan, dan menjalin komunikasi kekeluarga antara pimpinan dan bawahan. 5. Terlaksanaannya Sosialisasi Kebijakan Kepegawaian pada tanggal 19 Oktober 2018 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, peserta Beberapa pejabat eselon III, IV dan JFU di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum serta beberapa pejabat dari Lintas Komponen Kementerian Dalam Negeri. 6. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan Aparatur Sipil Negara melalui pelatihan pengembangan pembuatan aplikasi infograsi pada tanggal 19 s.d 20 Nopember 2018

khususnya pada salah satu area perubahan ketatalaksanaan dalam penerapan Reformasi Birokrasi; 4. Terlaksananya kegiataan Pembinaan Adminstrasi dan Ketatausahaan Pegawai bagi Pejabat dan Pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Politik

bertempat di Hotel Aryaduta Jakarta pusat, peserta dari pejabat Eselon IV dan Para Kasubag TU Direktorat serta JFU di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Hasil yang diharapkan yakni meningkatkan kemampuan Sumber

Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan pembuatan aplikasi infografis dalam rangka pembuatan informasi/ berita yang berbentuk animasi guna menangkal berita yang bersifat hoax dengan melalui suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik, sehingga penyampaian dan informasi yang benar kemasyarakatan

dapat diterima dengan baik. 7. Terlaksanaan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan pembinaan Spritual melalui kegiatan penyusunan data pegawai berdasarkan jenis kelamin, penyusunan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala tahun 2018, fasilitasi penyusunan peta jabatan, dan fasiltasi penyusunan usulan mutasi pegawai.

Tabel 6.9 Jumlah Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang naik pangkat Tahun 2018 Kenaikan Pangkat No.

Unit Kerja

Sekretariat

Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Direktorat Kewaspadaan Nasional Jumlah

Reguler

Percepatan/ Penyesuaian Ijazah

Pilihan

Jumlah

1 April

1 Oktober

Berdasarkan penjelasan tabel diatas, total jumlah pegawai yang mengalami kenaikan pangkat pada tahun 2018 sebanyak 51 pegawai dengan keterangan 43 Pegawai mengalami kenaikan pangkat secara reguler dan 1 pegawai mengalami kenaikan

pangkat melalui percepatan/penyesuaian ijazah. Untuk Pejabat/Pegawai yang di mutasi ke luar komponen dan masuk ke komponen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada tahun 2017 sebanyak 18 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.10 Pejabat/Pegawai yang mutasi keluar komponen dan masuk ke komponen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017

No.

Nama

Mutasi Ke/Dari/ Pensiun

Golongan

Dra. Sri Endah Kiswijayanti, M.Si

Meninggal Dunia 28-01-2018

IIIb

Arief Sulaiman

Mutasi BNPP

IIIb

Katimin

Pensiun 1 feb 2019

IIa

Melianus Abarua, S.STP

Mutasi dari IPDN

IIIa

Untung Raharjo, SE., MM

Pensiun 1 Maret 2018

IIId

Dadang Sunarya

Pensiun 1 Mei 2018

IIIb

Bahrum Alamsyah Siregar, SH.,M.Si

Pensiun

IVd

Nasirin Aziz, S.Sos., M.Si

Mutasi ke Lampung

IIIc

Sunaryo, S.Sos., M.Si

Pensiun

IVb

10.

Bustami, SH

Pindahan dari Bengkulu

IIIc

11.

Anugrah Fajar Fahrurazi, S.STP

Mutasi NTB

IIIb

12.

Masykur

Pensiun

IVb

13.

Muniah

Pensiun

IIIc

14.

Siti Zahro

Pensiun

IVd

15.

Iswandi Nasution

Pindahan Dari IIP

IVa

16.

Marsudi

Pindahan Dari Kabupaten Luwuk

IIIc

17.

Boby Yonan

Pindahan Dari komponen Keuangan Daerah

IIId

18.

Alexander Jemahu

Pindahan dari NTT

IIId

Keterangan

Sedangkan untuk Pejabat/Pegawai lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum

yang pensiun pada tahun 2018 sebanyak 8 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6.11 Pejabat/Pegawai yang pensiun pada komponen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2017 No.

Nama

Golongan

Katimin

IIa

Untung Raharjo, SE., MM

IIId

Dadang Sunarya

IIIb

Bahrum Alamsyah Siregar, SH., M.Si

IVd

Sunaryo, S.Sos., M.Si

IVb

Masykur

IVb

Muniah

IIIc

Siti Zahro

IVd

Keterangan

Realisasi Pejabat/Pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang naik gaji secara berkala periode Januari s.d. Desember 2017

8. Pembinaan administrasi dan tata usaha kepegawaian berupa rekapitulasi pejabat/ pegawai Ditjen Politik dan Pemerintahan

Periode

No.

Unit Kerja

Sekretariat

Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Umum yang naik gaji secara berkala periode Januari s.d. Desember 2017 sebanyak 96 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Jan

Feb Mar

Agu Sep

Okt

Nov Des

Jumlah

Apr

Mei

Jun

Jul

Periode

No.

Unit Kerja

Direktorat Politik Dalam Negeri

Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

6 7

Jan

Feb Mar

Agu Sep

Okt

Jumlah

Apr

Mei

Jun

Jul

Nov Des

Direktorat Kewaspadaan Nasional

DPK

Jumlah

104

Keadaan Pegawai Pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Menurut Golongan Ruang Secara Riil Keadaan Bulan Desember 2017 Golongan No.

Unit Kerja

III

TNI / POL

Jumlah

Sekretariat

Dit. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan

Dit. Politik Dalam Negeri

Dit. Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Dit. Organisasi Kemasyarakatan

Dit. Kewaspadaan Nasional

Jumlah

239

BAB 4 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

BAB 4 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI Berdasarkan uraian capaian dari masingmasing unit kerja Eselon II Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, terdapat beberapa permasalahan dan rekomendasi, sebagaimana diuraikan berikut ini: A. Permasalahan : 1. Pembinaan organisasi kemasyarakatan yang belum optimal, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, keawaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Keberadaan organisasi kemasyarakatan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi terutama pada tahun 2018 dan 2019 dan dilakukan penatakelolaan bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hkum dan HAM serta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yang berjumlah 420.381; 2. Kelembagaan yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan serta dampak dari kegiatan organisasi kemasyarakatan belum terbentuk pada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota di Indonesia, sehingga belum dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik dan masalah yang dapat ditimbulkan, dapat berupa timbulnya sikap dan perilaku ekstrim, teror, intimidasi, penghasutan dan berbagai

bentuk perilaku lainnya yang dapat mengganggu stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 3. Ruang lingkup kerja organisasi kemasyarakatan yang cenderung lebih besar di bidang politik, sehingga belum mampu menjadi organisasi masyarakat madani (civil society) yang menjadi penyeimbang pengembilan keputusan publik diberbagai sektor pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota; 4. Indeks Demokrasi Indonesia hingga tahun 2018 masih dalam ketegori sedang, hanya terdapat 5 (lima) provinsi dengan kategori baik, 28 provinsi dengan kategori sedang dan 1 provinsi kategori buruk, kinerja ini mengalami sedikit penurunan, terutama masih adanya provinsi yang berada dalam kategori buruk, dibandingkan tahun sebelumnya berada dalam kategori sedang. Disamping itu, dari tiga aspek yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan; 5. Upaya peningkatan kapasitas partai politik perlu dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian partai poltik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, selama ini melalui APBN Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan keuangan bagi Partai Politik. Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Parpol, besaran bantuan keuangan tersebut telah mengalami peningkatan; 6. Kurangnya dukungan dan respon dari anggota DPRD dalam hal penganggaran forum-forum dialog yang ada didaerah, dimana DAU APBD setiap tahunnya diprioritaskan untuk infrastruktur daerah, pendidikan dan kesehatan; 7. Masih rendahnya komitmen beberapa kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran fasilitasi pembinaan kesatuan bangsa yang optimal dalam APBD; 8. Pembinaan secara bersinergi antara Kementerian dan Lembaga atas keharmonisan kerukunan umat beragama belum optimal dilaksanakan, terutama belum semua provinsi yang membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) hingga Juli 2019; 9. Pembinaan secara bersinergi antara Kementerian dan Lembaga untuk mengatasi potensi konflik yang bersumber dari ketimpangan sosial. Walaupun Gini Ratio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, masih tetap perlu diwaspadai adanya ketimpangan antar Kawasan kota dan pedesaan, dimana di Kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat sebesar 16,47% (kategori sedang) dan pedesaan sebesar 20,15% (kategori rendah). Secara

keseluruhan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing daerah 10. Masih timbulnya konflik sosial yang didasari perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang menimbulkan gangguan ketertetiban dan ketemteraman masyarakat, terutama yang terjadi pada Agustus 2019. Hal ini salah satu diantaranya belum seluruh provinsi membentuk Tim Terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penanganan konflik sosial pada masyarakat; 11. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif yang menimbulkan beberapa ekses, diantaranya banyaknya gugatan dugaan pelanggaran ke Mahkamah Konstitusi, konflik antar warga masyarakat, bentrok dan kerusuhan serta adanya peluang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum ke depan; 12. Pemahaman yang masih beragam dan penerapan yang belum merata terhadap konsep Revolusi Mental di lingkungan organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan dan individu; 13. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam bersinergi dan melaksankaan tugas dan fungsi intelijen masih rendah.

B. Rekomendasi: 1. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dilanjutkan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan serta dalam pembinaan organisasi kemayarakatan, disamping itu, komposisi ruang lingkup kegiatan organisasi kemayarakatan perlu diseimbangkan dengan pembentukan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan berperan sebagai inkubator pengembangan ekonomi berbasis komunitas; 2. Pembinaan terhadap pemerintah daerah dilanjutkan, dengan memberikan tindakan yang tegas dan terukur bagi daerah yang tidak atau belum melakukan pembentukan dan penguatan forum yang berkaitan dengan pembinaan politik dalam negeri, yaitu Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia, Tim Pemantauan Pemilu, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB),

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Gugus Tugas Revolusi Mental dan Pusat Pelatihan Wawasan Kebangsaan (PPWK); 3. Bersama dengan tokoh mayarakat di setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota memberikan pemahaman kepada pimpinan dan anggota organisasi kemasyarakatan tentang peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan politik dan menjadi penyeimbang pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik; 4. Melanjutkan berbagai upaya yang telah dilaksanakan selama ini untuk meningkatkan atau memperbaiki Indeks Demokrasi Indonesia yang seharusnya difokuskan pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik yang mengalami penurunan, serta khususnya pada indikator yang mendapatkan skor di bawah 60 (kategori rendah), diantaranya keterwakilan perempuan dalam DPRD, peran DPRD dalam memberikan masukan kepada Pemda dan transparansi APBD;

5. Melakukan inventarisir persoalanpersoalan penyelenggaraan Pemilu dari laporan yang disampaikan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah; 6. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan masyarakat; 7. Secara aktif menginisiasi dan mengambil prakarsa denga mengambil langka-langkah dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilihan Presiden dan Pemilihan anggota Legislatif), hingga terumuskannya kebijakan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan pemilihan umum yang akan berlangsung di tahun 2024; 8. Melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini untuk membentuk persepsi, sikap dan perilaku yang benar sesuai dengan konsep Revolusi Mental kepada semua aparatur penyelenggara

negara serta masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori generasi milenial. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah yang menarik dan memanfaatkan potensi teknologi komunikasi dan informasi; 9. Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas aparatur yang berkaitan tugas dengan intelijen di daerah yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan volume kegiatan dengan para stakeholder serta dalam aspek tertentu dapat menggunakan potensi teknologi komunikasi dan informasi. Penutup : Demikian beberapa identifikasi capaian kinerja program kegiatan T.A. 201-2019 dan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti di lingkup Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum tahun 20142019. Kiranya hal ini dapat menjadi masukan bagi penyusunan pada tingkat Kementerian Dalam Negeri. Kiranya hal-hal tersebut bisa menjadi saran masukan dan tindak lanjut program Ditjen Polpum kedepan.

Penyusun Setditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Pendukung Bagian Perencanaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Desain & Layout Sofwan Hidayat

Memori Serah Terima Jabatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

Book Design

Articles inside

Jasa desain buku, company profile, layout