Disusun oleh: Tri Utami (20/459909/SP/29757) Isnaini A'yuninnisya (20/462929/SP/29912) Fariz Azhami A. (20/459893/SP/29741) ANTIKORUPSI 101 BERSAMA KORU, KIKI, DAN KAKEK PAGE - 01
^^ DAFTAR ISI ^^ DAFTAR ISI KOMIK ANTIKORUPSI 03 DEFINISI KORUPSI 10 JENIS-JENIS KORUPSI 12 TAHUN COVID TAHUN KORUPSI 13 HUKUMAN PIDANA BAGI KORUPTOR 14 PASAL KUHP BARU 15 PELEMAHAN KPK 17 TIPS & TRIK MENGHAPUSKAN KORUPSI 18 LEMBAGA ANTIKORUPSI DI INDONESIA 20 KASUS 19 PAGE - 02
Koru, aku disuruh Ibu Guru untuk membeli alat tulis sekolah untuk kelas kita, tapi aku tidak bisa membelinya sendiri Apakah kamu mau membantu?
Kisah ini bermula pada,
Tentu saja Andi, aku akan menemanimu
PAGE - 03
Keesokan harinya,
Pagi Andi!
Pagi, ayo kita masuk dan berbelanja
PAGE - 04
terima kasih ya sudah menemaniku berbelanja
Mereka berdua turun ke lantai satu, karena mereka akan pulang
satu... Uang dari Ibu Guru masih ada sisa nih, Koru. Apa kamu mau beli es krim di depan? T-tapi, kan, itu uang Ibu Guru. Apakah boleh jika kita habiskan sisanya? PAGE - 05
Koru,
Samasama
Lantai
Tidak apa-apa. Kan Ibu Guru tidak tahu sisa uangnya sebenarnya berapa.... tenang saja Koru
Mereka berdua membeli ice cream dengan sisa uang tadi sambil menikmati suasana taman yang indah
Akhirnya Koru terhasut oleh perkataan Andi
PAGE - 06
Koru sedang menemani Andi membeli alat tulis yang disuruh Bu Guru Di tempat yang sama, Kakek dan Kiki juga sedang menikmati ice cream dan berbincang mengenai sekolah Kiki dan Koru. Kiki, kemana kakakmu itu? Koru, kamu jangan bilangbilang ke Bu Guru ya kalo kita pakai sisa uangnya Aku takut, tapi aku janji gabakal kasih tau siapapun Setelahnya, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan menyimpan rahasia PAGE - 07
Kiki
Aku membeli alat tulis untuk acara besok, Kek. Tapi, aku juga membeli ice cream dengan uang yang tersisa BenarKiki,itu artinyakamu sudah melakukan korupsiKoru
KAKAKITU NAMANYA KORUPSI, TAHUTIDAK?!
belanjaapa sajaKoru?
Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku memberitahu Bu Guru dan meminta maaf? Sore Kakek!! Sore juga
Sore Koru! Kakek mengajak cucunya untuk mengobrol bersama Tadikamu
itu perbuatan yang tidak baik Koru. Jelasnya begini, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok, perilaku ini juga melanggar hukum, norma dan moral masyarakat
Korupsi
Iya Kak, seharusnya kakak tahu kalau korupsi itu tidak boleh dilakukan karena termasuk perbuatan yang salah dan jahat Benar Kakak harus bertanggung jawab PAGE - 08
Sore Kakak! Kiki, apakah benar aku melakukan korupsi?
Sebenarnya ada banyak bentuk dan hukuman dari perilaku korupsi dan Kakek tidak akan membahas semua itu, karena akan dijelaskan secara lengkap setelah ini
KAKEKKKKK APA YANG HARUS KORU LAKUKAN?! KORU TIDAK TAHU KALO MEMBELI ICE CREAM TERMASUK PERILAKU KORUPSI
SAMA-SAMA KORU
Tenang Koru, duduk dulu. Kakek akan jelaskan bentukbentuk dari korupsi
Ooh begitu
Koru
segera
Koru
perbuatan
dalam
TERIMA
penjelasan
PAGE - 09
ya Kek jadi
setelah ini harus
membacanya agar
tahu mana saja
yang termasuk
perilaku korupsi
KASIH!! Aku akan membaca
yang Kakek bilang tadi
JADI,
KORUPSI ITU APA SIH?
PAGE - 10
DEFINISI KORUPSI
DEFINISI KORUPSI
Korupsi adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga dekat, maupun kelompok dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut perilaku pribadi.
Klitgaard
Korupsi adalah sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain.
Korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (dapat berupa uang, barang-barang milik negara, atau kesempatan) untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang salah atau menyimpang.
*
*
Robert
Henry Campbell Black
Jose Veloso Abueva
PAGE - 11
JENIS-JENIS KORUPSI
Korupsi Keuangan Negara, adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang PNS dengan melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya untuk mendapatkan sesuatu Contohnya, mengambil keuntungan dari pembayaran pajak
Korupsi Suap-Menyuap, adalah tindakan pemberian atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya Contohnya, seorang pejabat negara yang memiliki jabatan tinggi, kemudian terkena masalah dan diharuskan masuk ke penjara, akan tetapi pejabat tersebut memberikan uang kepada pengacara, hakim, maupun polisi agar ia bisa dibebaskan secepatnya.
Korupsi Penggelapan Jabatan, adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku atau daftar administrasi, menghilangkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap. Contohnya, pejabat yang dengan sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat milik negara
Korupsi Tindakan Pemerasan, adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan itu ia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya Contohnya, seorang pejabat yang memaksa bawahannya untuk menuruti apa yang dia perintahkan seperti membelikan barang akan tetapi tidak diganti uang yang bawahan pejabat tersebut keluarkan.
Korupsi Gratifikasi, merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pejabat pemerintah dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari, sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi ini dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, dan fasilitas lainnya.
Korupsi Benturan Kepentingan Pengadaan, adalah tindakan ketika pejabat pemerintah secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja ikut serta dalam pemborongan atau pengadaan dan persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya Contohnya, pada pengadaan alat tulis kantor, seourang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat dalam proses tender dan mengupayakan kemenangannya.
Korupsi Perbuatan Curang, adalah perbuatan yang disengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Contohnya, orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, dan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut.
1 2 3 4 5 6 7 PAGE - 12
Tahun Covid Tahun Korupsi
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020.
Jumlah kerugian negara akibat korupsi di BUMN mencapai rekor tertinggi pada 2021, ketika masyarakat tengah mengalami krisis karena pandemi
Kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia mengalami peningkatan.
Sumber : Indonesia Corruption Watch
Sumber : Indonesia Corruption Watch
PAGE - 13
Hukuman Pidana bagi Koruptor Didasarkan pada Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Kebijakan ini mengatur pengkategorian hukuman koruptor berdasarkan jumlah uang yang mereka ambil (Pasal 6) dan tingkat kesalahan (Pasal 7). Paling Ringan Ringan Berat Sedang Paling Berat <200 juta 200 juta-1 miliar 1-25 miliar 25-100 miliar >100 miliar Pengkategorian 2 tahun Denda 100 juta 3 tahun Denda 150 juta 4 tahun Denda 200 juta 6 tahun Denda 300 juta 8 tahun Denda 400 juta 8 tahun Denda 400 juta 10 tahun Denda 500 juta 10 tahun Denda 500 juta 13 tahun Denda 650 juta 16 tahun Denda 800 juta 20 tahun/ seumur hidup Denda 1 miliar 10 tahun Denda 500 juta 13 tahun Denda 650 juta 13 tahun Denda 650 juta 16 tahun Denda 800 juta *pidana hukuman terbagi dalam 3 kategori kesalahan yakni rendah, sedang, tinggi PAGE - 14
RKUHP yang baru disahkan memuat pasal-pasal yang dinilai meringankan hukuman pelaku korupsi..
PAGE - 15
Menjelang Hari Antikorupsi Sedunia, Kiki, Koru, dan Kakek dikejutkan oleh berita yang ditayangkan di televisi.
Pasal Bermasalah dalam KUHP Baru
UU KUHP
Pasal 603
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II* dan paling banyak kategori VI**.
*denda kategori II : 10 000 000 **denda kategori VI : 2.000.000.000
Peringanan hukuman tindak pidana korupsi merupakan hal yang sangat detrimental terhadap upaya pemberantasan korupsi karena mengurangi efek jera bagi para pelaku.
Pidana bagi pelaku tindak korupsi sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor. dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, koruptor diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar.
PAGE - 16
Upaya-upaya pelemahan dan penghambatan kinerja KPK telah berkali-kali terjadi Revisi UU KPK Tahun 2019 BUKAN PERTAMA KALI Isu KPK taliban Penempatan KPK di rumpun lembaga eksekutif Pembentukan Dewan Pengawas KPK Status kepegawaian KPK sebagai ASN Intimidasi terhadap penyidik KPK Pasal 603-606 KUHP baru Proses perizinan untuk melakukan penggeledahan yang diperumit Keterlibatan institusi penegak hukum lain Pemangkasan anggaran KPK Upaya pencabutan wewenang KPK untuk melakukan penyadapan telepon PAGE - 17
Tips dan trik
Menghapuskan korupsi
Reformasi sistem politik, sehingga tidak memunculkan sistem politik uang
Mempromosikan pentignya akuntabilitas dan trasnparansi pada seluruh institusi
Mendorong Undang-Undang yang tegas dan adil pada koruptor
Edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang sikap antikorupsi
Penerapan public monitoring pada pemerintahan
Pencegahan sistem kekuasaan yang sentralistik
PAGE - 18
KASUS KORUPSI E-KTP
Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Kerugian dari korupsi ini hingga mencapai Rp 2,3 triliun.
Nilai proyek sebenarnya mencapai Rp 5,9 trliliun, namun kerugian negara mencapai Rp 2,3 triliun, dan yang dikembalikan hanya Rp 250 miiliar
Alokasi untuk Setya Novanto dan Andi Narogong mencapai Rp 574 miliar
Dilakukan dengan cara mengatur proyek e-KTP (Irman Sugiharto dan Setya Novianto) dan kemudian melobi fraksi untuk mendukung proyek e-KTP.
Membagi jatah hasil korupsi setidaknya pada 23 pihak
PAGE - 19
LEMBAGAANTIKORUPSIDI LEMBAGAANTIKORUPSIDI IINDONESIA NDONESIA
LSM ini melibatkan masyarakat secara umum untuk melakukan pemberantasan korupsi di ruang publik
2
LMS AKI BAKKIN Komite Anti Korupsi Indonesia
Organisasi yang konsisten berfokus pada peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan, pengawasan, serta pelaporan dugaan tindak pidana korupsi
LSM ini bergerak pada aksi-aski pemebrantasa korupsi yang melibatkan masyarakat secara umum
Indonesian Corruption Watch
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi yang lahir pada masa bergulirnya reformasi pada Mei 1998
Komisi Pemberantasan Korupsi
Bertugas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
PAGE - 20
1 3 4 5
