Mk e commerce 8 ver 2

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 11

Pertemuan 8. Cyber Crime

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 2

2

1

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Target • Mahasiswa dapat memahami hukum e-commerce • Mahasiswa dapat memahami arti dari cybercrime & Cyberlaw • Mahasiswa memahami jenisjenis aktvitas cybercrime • Mahasiswa tidak terlibat dalam tindak cybercrime

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 33

Pertemuan 8. Cyber Crime

HUKUM E-COMMERCE • Hukum E-Commerce di Indonesia • Hukum E-Commerce International

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 4

4

2

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Hukum E-Commerce Di Indonesia Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan, tidak mencover aspek transaksi yang dilakukan secara on-line (internet), akan tetapi ada beberapa hukum yang bisa menjadi peganggan untuk melakukan transaksi secara on-line : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan) telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 55

Pertemuan 8. Cyber Crime

Hukum E-Commerce Di Indonesia (Cont)

2. Pasal 1233 KUHP Perdata, dengan isinya sebagai berikut: “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang�. Berarti dengan pasal ini perjajian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia.

3. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka Free Powerpoint Templates

M.K E-Commerce

Bambang S,S.Kom, MM

Page 6

6

3

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

HUKUM E-COMMERCE INTERNASIONAL Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan ecommerce , yaitu : 1. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.

Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nation. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa didunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum anglo saxon.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 77

Pertemuan 8. Cyber Crime

Hukum E-Commerce International (Cont) 2. Singapore Electronic Transaction Act ( ETA) Terdapat 5(lima) hal yang perlu digaris bawahi yaitu : 1. Tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis.

2. Suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis 3. Penjual atau Pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik.

4. Suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti dipengadilan.

5. Jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesepakatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 8

8

4

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Hukum E-Commerce International (Cont)

3. EU Direct on Electronic Commerce Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni 2000, terdapat beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu 1. Setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negera yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik.

2. Para negara anggota dapat pula membuat pengecualian terdapat ketentuan dalam hal : a. Kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas realestate. b. Kontrak yang diatur didalam hukum keluarga. c. Kontrak penjaminan. d. Kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 99

Pertemuan 8. Cyber Crime

Cybercrime • Kriminalitas dunia maya (cybercrime) atau kriminalitas di internet adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyberspace), baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 10 10

5

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

CYBER LAW Cyber Law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai "online" dan memasuki dunia cyber atau maya.

• Jenis Kejahatan Cyber • Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyber

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 11 11

Pertemuan 8. Cyber Crime

11.3.1. Jenis Kejahatan Cyber

Cyberlaw

a. Joy Computing adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin . Hal ini termasuk pencurian waktu operasi kmputer . b. Hacking adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. c. The Trojan Horse manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atu instruksi pada sebuah program , menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 12 12

6

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

11.3.1. Jenis Kejahatan Cyber (lanjutan)

Cyberlaw

d. Data Leakage adalah menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. e. Data Diddling yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input atau output data. f. To Frustate Data Communication ata Diddling yaitu penyia-nyiaan data komputer g. Software Piracy yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungin HAKI. M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 13 13

Pertemuan 8. Cyber Crime

Cyberlaw 11.3.2. Aspek Hukum terhadap Kejahatan Cyber Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku dikenal beberapa asas yang biasa digunakan, yaitu 1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan dinegara lain.

2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 14 14

7

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Cyberlaw (Cont)

3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku.

4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan kewarganegaraan korban.

jurisdiksi

berdasarkan

5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 15 15

Pertemuan 8. Cyber Crime

Cyberlaw (Cont)

6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungin kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 16 16

8

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Kasus kejahatan cybercrime – ecommerce di Indonesia •tahun 2000 beberapa situs atau web Indonesia diacak-acak oleh cracker yang menamakan dirinya Fabianclone dan naisenodni. Situs tersebut adalah antara lain milik BCA, Bank Bali, Bursa Efek Jakarta dan Indosatnet (Agus Raharjo, 2002.37).

•Cyber Squalling, yang dapat diartikan sebagai mendapatkan, memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad tidak baik atau jelek. Di Indonesia kasus ini pernah terjadi antara PT. Mustika Ratu dan Tjandra, pihak yang mendaftarkan nama domain tersebut (Iman Sjahputra, 2002:151-152).

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 17 17

Pertemuan 8. Cyber Crime

Kasus kejahatan cybercrime – ecommerce di Indonesia •Satu lagi kasus yang berkaitan dengan cybercrime di Indonesia, kasus tersebut diputus di Pengadilan Negeri Sleman dengan Terdakwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan Cybercrime. Dalam amar putusannya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Petrus Pangkur alias Bonny Diobok Obok telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat, hasil kejahatannya digunakan untuk membeli barang-barang seperti helm dan sarung tangan merk AGV. Total harga barang yang dibelinya mencapai Rp. 4.000.000,(Pikiran Rakyat, 31 Agustus 2002).

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 18 18

9

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Kasus kejahatan cybercrime – ecommerce• diPencurian Indonesia akses internet yang sering dialami oleh ISP

M.K E-Commerce

•

Kejahatan nama domain

•

Memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage (hacking)

•

Penyerangan situs atau e-mail melalui virus atau spamming.

•

Persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya.

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 19 19

Pertemuan 8. Cyber Crime

Penanggulangan Cybercrime • • • • • • • • • •

UU ITE no. 11 tahun 2008 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 1998 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perbankan.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 20 20

10

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce Pasal 2 Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Pasal 9 Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10 1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.

2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Free Powerpoint Templates M.K E-Commerce Page 21 Bambang S,S.Kom, MM 21

Pertemuan 8. Cyber Crime

Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce Pasal 18 1. Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.

2. Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

3. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

4. Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

5. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Free Powerpoint Templates M.K E-Commerce Page 22 Bambang S,S.Kom, MM 22

11

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce Pasal 20 1. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.

2. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21 1. Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.

2. Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: •jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; •jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau •jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Powerpoint Templates M.K E-Commerce Agen Elektronik. Free Page 23 Bambang S,S.Kom, MM 23

Pertemuan 8. Cyber Crime

Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce Pasal 21 (lanjutan) 3. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.

4. Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22 1. Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 24 24

12

12/1/2013

Pertemuan 8. Cyber Crime

Pasal-pasal pada UU ITE tentang kejahatan e-commerce Pasal 30 1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 46 1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 25 25

Pertemuan 8. Cyber Crime

Terima Kasih, Wassalam, Thanks, Matur Nuwun, Tse--se, Tse Arigato M.K E-Commerce

Free Powerpoint Templates Bambang S,S.Kom, MM

Page 26 26

13