LATAR BELAKANG

1.1Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, Aparatur Negeri Sipil (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan ASN adalah pegawai ASN adalah Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat Oleh pejabat pembina kepegawaian dan di serahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. Sesuai PerLAN No. 10 Tahun

2021 CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Selama masa prajabat, CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS sebanyak 1 kali. Kompetensi yang dikembangkan dalam

Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi ini diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta pelatihan dasar difasilitasi untuk melakukan proses rancangan aktualisasi substansi mata pelatihan agenda 2 dan agenda 3 di tempat kerja. Sebelum melaksanakan aktualisasi, peserta diwajibkan untuk menyusun rancangan aktualisasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan aktualisasi nanti. Oleh karena itu, penulis membuat aktualisasi ini yang berada diinstansi

KKP Kelas II Balikpapan. Kegiatan aktualisasi mengacu kepada penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Sanitasi merupakan suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor – faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit (Ehler, 1986). Sanitasi kapal yang buruk akan banyak menimbulkan permasalahan baik fisik, kesehatan, estetika dan daya tahan hidup manusia. Selain itu, sikap dan pengetahuan ABK terhadap pencegahan penyakit juga berperan penting dalam mencegah masuk dan keluarnya penyakit yang dapat menimbulkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) atau Public Health

Emergency of International Concern ( PHEIC).

Sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal baik kapal penumpang, maupun kapal barang. Pemeriksaan sanitasi kapal dimaksudkan untuk pengeluaran sertifikat sanitasi guna memperoleh Surat Izin Kesehatan Berlayar atau PortHealthQuarantine Clearance(PHQC). Hasil pemeriksaan dinyatakan berisiko tinggi atau risiko rendah, jika kapal yang diperiksa dinyatakan risiko tinggi maka diterbitkan ShipSanitationControl

Certificate(SSCC) setelah dilakukan tindakan sanitasi dan apabila faktor risiko rendah diterbitkan Ship Sanitation Exemption Control Certificate (SSCEC), dan pemeriksaan dilakukan dalam masa waktu enam bulan sekali (WHO, 2007).

Adapun institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Menurut Permenkes No.

356/Menkes/IV/2008, bahwa KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan/ Bandara dan Lintas Batas, serta pengendalian dampak kesehatan lingkungan. Selain itu salah satu fungsi penting KKP adalah pelaksanaan pengamatan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah nasional sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalulintas internasional, pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan pelaksanaan pengendalian risiko lingkungan Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas Darat (WHO, 2011)

Faktor-faktor yang mempengaruhi sanitasi kapal adalah pengolahan limbah, sanitasi makanan, sanitasi air, vektor penyakit, pengetahuan ABK dan peran petugas kesehatan (Mahendra, 2018). Kualitas air yang tidak baik dapat menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya water borne diseases bagi masyarakat (UNICEF, 2012). Upaya yang dilakukan agar anak buah kapal terhindar dari gangguan kesehatan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kualitas air bersih yang digunakan selama melakukan pelayaran.

Kekarantinaan kesehatan yang berada di pintu masuk (pointofentry) dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan faktor resiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang barang dan lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. Tindakan kekarantinaan yang dimaksud pada pasal 15 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 6 Tahun

2018 yaitu dilakukannya kegiatan desinfeksi, dekontaminasi dan/atau deretisasi terhadap alat angkut dan barang, penyehatan, pengamanan serta pengendalian terhadap media lingkungan. Kemudian untuk tindakan kekarantinaan kesehatan tertentu dapat di lakukan oleh badan usaha atau instansi yang ditetapkan oleh menteri serta dilakukan pengawasan oleh pejabat karantina kesehatan.

Ketentuan keberangkatan kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Didalam pasal 25 dijelaskan bahwa sebelum keberangkatan kapal, nakhoda wajib melengkapi dokumen karantina kesehatan yang masih berlaku. Apabila dokumen karantina kesehatan telah dinyatakan lengkap dan pada pemeriksaan oleh pejabat karantina kesehatan tidak ditemukan indikasi faktor resiko kesehatan masyarakat maka kepada nakhoda melalui agen pelayarannya dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atau PortHealthQuarantine

Clearance(PHQC). Dalam hal kapal yang akan berangkat tidak dilengkapi PHQC, maka syahbandar dilarang menerbitkan surat persetujuan berlayar.

Dalam Standar Operasional Prosedur penerbitan PHQC harus didahului dengan pemeriksaan sanitasi kapal oleh pejabat karantina kesehatan, dengan tujuan agar kapal yang berlayar tidak ada faktor risiko penularan penyakit salah satunya adalah adanya kehidupan kecoa sebagai vektor penyakir diare. Tetapi kenyataannya bahwa terutama pada kapal penumpang setiap dilakukan pemeriksaan sebelum berlayar hasilnya menunjukkan tingkat kepadatan kecoa sangat tinggi. Disebutkan pada PERMENKES No. 50 Tahun 2017 Pasal 3 dimana setiap penyelenggara wajib memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan biantang pembawa penyakit.

Berdasarkan pengawasan sanitasi kapal yang dilakukan, masih tingginya faktor resiko kepadatan kecoa pada kapal penumpag, pembuangan air limbah belum memiliki sistem yang baik. Sanitasi makanan juga kurang memadai banyak makanan yang disimpan tidak sesuai tempatnya, pencahayaan yang kurang di dapur, pengolahan makanan yang tidak sesuai, kecoa ditemukan berkeliaran di dapur serta di dinding kapal dan pengetahuan anak buah kapal masih kurang dalam menjaga sanitasi kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku, peran petugas kesehatan masih kurang dalam memberikan promosi kesehatan mengenai sanitasi kapal. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat isu Isu “Optimalisasi kegiatan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan

PHQC dalam upaya menekan tingkat kepadatan kecoa pada kapal penumpang Di Wilayah Kerja Pelabuhan Semayang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan”, Sebagai muatan pokok dalam aktualisasi dan habituasi Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan a. Tujuan Umum b. Tujuan khusus

Tujuan dari aktualisasi ini yaitu dapat mengidentifikasi dan menetapkan coreissue, melakukan analisis penyebab coreissue, dan menentukan gagasan kreatif penyelesaian core issue beserta tahapan kegiatannya untuk mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan peran PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

Selain tujuan umum di atas, peserta Pendidikan Latihan Dasar CPNS juga di harapkan untuk mampu : a) Berkonsultasi dengan atasan dan mentor mengenai gagasan pemecahan isu dengan pembaharuan SOP Keberangkatan kapal Dalam Negeri dalam b) Melakukan pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri dalam rangka sanitasi kapal penerbitan PHQC c) Melaksanakan sosialisasi hasil pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri kepada rekan kerja d) Melaksanakan sosialisasi faktor resiko kepadatan kecoa pada kapal penumpang yang bersandar di KKP Kelas II Balikpapan e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanitasi pada kapal penumpang

2. Manfaat a. Bagi ASN a) Meningkatkan pemahaman dan berfikir kreatif dalam menginisiasi tugas pokok dan fungsinya. b) Meningkatkan kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. c) Meningkatkan kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. d) Meningkatkan kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. e) Meningkatkan kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. f) Meningkatkan kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. b. Bagi Organisasi a) Menjadi solusi atas permasalahan dalam organisasi khususnya pemeriksaan sanitasi di Kapal. b) Mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok organisasi. c) Mendukung pelaksanaan visi dan misi serta budaya kerja organisasi. d) Mendukung penguatan nilai budaya organisasi.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau batasan dalam rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut: a. Internalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN – BerAKHLAK, yaitu Berorientasi

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif b. Waktu Pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan mulai tanggal 06 Juli 2022 hingga 16 Agustus 2022 di Wilayah Kerja Pelabuhan Semayang KKP Kelas II c. Output yang diharapkan dari aktualisasi ini yaitu peningkatan kinerja pemeriksaan sanitasi kapal di wilayah kerja Pelabuhan Semayang, meningkatnya kondisi sanitasi kapal yang terbebas dari faktor resiko kepadatan kecoa serta penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi.

Balikpapan, yang menjadi cakupan aktualisasi ini yaitu kegiatan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC dalam upaya menekan tingkat kepadatan kecoa pada kapal penumpang, dimulai dari konsultasi dengan pimpinan, koordinator wilayah kerja Pelabuhan Semayang dan mentor mengenai gagasan pemecahan isu, melakukan pembaharuan SOP Keberangkatan kapal Dalam Negeri dalam rangka penerbitan PHQC, diikuti sosialisasi hasil pembaharuan SOP, dan melakukan sosialisasi mengenai faktor resiko kepadatan kecoa yang dilakukan selama 2 minggu pada kedatangan kapal penumpang hingga monitoring dan evaluasi hasil pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka PHQC di kapal penumpang Pelabuhan Semayang.

Bab Ii Profil Instansi Dan Peserta

2.1 Profil Instansi

a. Sejarah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Balikpapan

Keberadaaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Balikpapan sejak tahun 1959, dimana pada tahun itu masih mempunyai nama Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut dan Udara (DKPL/U) yang merupakan satu – satunya DKPL/U di wilayah Kalimantan

Timur untuk mendukung kegiatan operasional perkapalan Pertamina sampai wilayah

Bontang dan Tanjung Santan. Pada tahun 1962 sampai dengan 1964 gedung Dinas

Kesehatan Pelabuhan (DKP) bergabung dengan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di wilayah Kebun Sayur (sekarang RS Sayang Ibu). Kemudian dari tahun 1964 sampai dengan 1966 berkantor di rumah pimpinan Dinas Kesehatan Pelabuhan. Pada tahun

1962 DKP mempunyai staf/pelaksana langsung Departemen Kesehatan selain pegawai RSU yang diperbantukan di DKP.

Sejak tahun 1971 Dinas Kesehatan Pelabuhan Balikpapan berpisah dengan

Dinas Kesehatan Kota dan berkantor di pelabuhan jembatan nol pertamina (sekarang

Gedung Kantor Navigasi) Jl. Yos Sudarso yang merupakan bangunan milik pertamina, sebelumnya digunakan sebagai Pos C Angkutan Daerah Militer Tanjung Pura).

Pada tahun 1979 Dinas Kesehatan Pelabuhan Balikpapan berubah menjadi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Balikpapan Kelas B yang di pimpin oleh seorang dokter yang ditetapkan dan ditempatkan langsung oleh Departemen Kesehatan dan mulai memperluas gedung kantor yang masih berada di tanah/lahan milik Pertamina sampai sekarang (Wilker Pelabuhan Balikpapan).

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas B Balikpapan menjadi KKP Kelas A pada tahun 1985, kemudian berubah menjadi KKP Kelas III tahun 2004 (SK.Menkes 265 tahun 2004) dan menjadi KKP kelas II sejak tahun 2008 (Permenkes RI Nomor 356/Menkes/ IV/2008 tahun 2008).

Sesuai dengan SK Menkes RI Nomor: 2348/Menkes/Per/XI/2011 tanggal 22

November 2011 tentang perubahan atas Permenkes RI Nomor 356/Menkes/ IV/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan

Pelabuhan, disebutkan Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang bertanggung jawab kepada Direktur

Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan berada di Kota Balikpapan yang saat ini memiliki bandara dan pelabuhan yang merupakan pintu masuk Internasional. Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan

(SAMS) Balikpapan termasuk wilayah Kerja KKP Kelas II Balikpapan yang saat ini melayani penerbangan domestik dan internasional. Penerbangan domestik melayani hampir keseluruh wilayah Indonesia, sedangkan penerbangan internasional melayani penerbangan langsung (PP) untuk jamaah umroh menuju Madinah dengan menggunakan maskapai Lion Air. Sedangkan pada saat musim Haji kota Balikpapan juga merupakan salah satu Embarkasi Haji yang melayani 4 (empat) Provinsi, sehingga Bandara SAMS juga melayani penerbangan langsung khusus Jamaah Haji dengan maskapai Garuda Indonesia.

Selain Bandara KKP Kelas II Balikpapan juga memiliki 4 wilayah kerja

Pelabuhan yang terdiri dari Pelabuhan Laut Balikpapan, Pelabuhan Laut Kampung Baru, Pelabuhan Laut Tanah Grogot, Pelabuhan Laut Senipah. Dimana pelabuhanpelabuhan tersebut merupakan pintu masuk internasional.

Wilayah Kerja Laut Balikpapan (Semayang) terletak di Kota Balikpapan melakukan pengawasan kedatangan kapal dari dan ke luar negeri serta pengawasan kapal domestik baik kapal penumpang maupun kapal barang. Wilker Pelabuhan

Tanah Grogot terletak di desa Pondong Baru Kabupaten Paser melakukan pengawasan kedatangan kapal dari dan ke luar negeri serta pengawasan kapal domestik. Wilker Pelabuhan Senipah terletak di Kelurahan Senipah Kabupaten Kutai

Kartanegara melakukan pengawasan kedatangan kapal dari dan ke luar negeri serta pengawasan kapal domestik. Wilker Pelabuhan Kampung Baru terletak di Kota

Balikpapan melakukan pengawasan kedatangan kapal dari dan ke luar negeri serta pengawasan kapal domestik.

Keberadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan dengan wilayah kerjanya melakukan pengawasan di wilayah objek vital nasional, yaitu Pertamina Hulu

Mahakam di Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Senipah, PT. Kideco Jaya Agung sebagai eksportir batu bara di Wilayah Kerja Tanah Grogot, Pertamina RU V di

Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Balikpapan, dan Bandar Udara Internasional Sultan Aji

Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan di Wilayah Kerja Bandar Udara b. Tugas

Sepinggan Balikpapan.

Berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan disebutkan Tugas KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KKP menyelenggarakan fungsi Kesehatan Pelabuhan Kelas II, yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran.

2) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.

3) Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.

4) Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.

5) Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.

6) Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan.

7) Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan.

8) Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan

9) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.

10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan d. Struktur Organisasi e. Visi dan Misi

11) Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan mempunyai visi “Pelabuhan

Balikpapan Sehat Sebagai Bagian Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, sedangkan misi KKP Kelas II Balikpapan adalah:

1) Meningkatkan kinerja kekarantinaan dan surveilans epidemiologi

2) Meningkatkan kinerja pengendalian risiko lingkungan

3) Meningkatkan kinerja upaya kesehatan lintas wilayah

4) Meningkatkan dukungan administrasi dan manajemen f. Motto

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan mempunyai motto Utamakan

Pelayanan Berkerja dengan “SEHAT”:

S : Sigap : Respon cepat/ tanggap terhadap faktor resiko

E : Etis : Beretika yang baik dalam melaksanakan tugas

H : Handal : Tangguh dalam mencegah penyakit/ Faktor Resiko (FR)

A : Aktif : Berperan aktif dalam mencegah keluar masuknya penyakit

T : Terpadu : Kerja tim terpadu secara professional

2.2 Profil Peserta

Berikut merupakan profil peserta :

Nama : Dewi Ayu Setia Sejati

NDH : 05

NIP : 199509222022032004

Jabatan : Entomolog Kesehatan - Terampil

Instansi : Substansi Pengendalian Resiko Lingkungan,

KKP Kelas II Balikpapan

TTL : Bengkulu, 22 September 1995

Merujuk kepada Peraturan Menpan RB Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Jabatan

Fungsional Entomolog Kesehatan menyatakan bahwa Jabatan Fungsional Entomolog

Kesehatan merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan termasuk dalam klasifikasi/rumpun kesehatan. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan yang dapat dinilai angka kreditnya yaitu pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit, yang terdiri atas sub-unsur: a. Perencanaan di bidang pengendalian vektor dan/ atau binatang pembawa penyakit b. Survei/pengamatan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit c. Investigasi/penyelidikan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit d. Intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit e. Uji kerentanan/resistensi dan efikasi di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit f. Perumusan program di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit g. Pengembangan teknologi tepat guna di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit.

Uraian kegiatan jabatan fungsional entomolog kesehatan – terampil, meliputi: a. Menyusun rencana operasional kegiatan harian di bidang pengendalian vektor dan/atau binatang pembawa penyakit b. Melakukan persiapan bahan dan peralatan survei vektor dan/atau binatang pembawa penyakit c. Melakukan koleksi/sampling vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dengan menggunakan peralatan sederhana d. Melakukan pengukuran habitat perkembangbiakan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit e. Melaksanakan penyisiran binatang pembawa penyakit dalam rangka surveilans f. Melakukan pengelolaan spesimen vektor dan/atau binatang pembawa penyakit g. Melakukan persiapan bahan dan peralatan investigasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit h. Melakukan koleksi/sampling vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dengan menggunakan peralatan sederhana dalam rangka investigasi i. Melakukan pengukuran habitat perkembangbiakan vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dalam rangka investigasi j. Melaksanakan penyisiran binatang pembawa penyakit dalam rangka investigasi k. Melakukan pengelolaan spesimen vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dalam rangka investigasi l. Melakukan persiapan bahan dan peralatan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dan m.Melakukan intervensi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit dengan metode fisik

2.3 Role Model

Biodata : Ridwan Kamil

Nama Lengkap : Mochamad Ridwan Kamil

TTL : Bandung, 04 Oktober 1971

Pendidikan : a) SDN Banjar Sari III Bandung (1978-1984) b) SMP N 2 Bandung ( 1984-1987) c) SMA N 3 Bandung (1987-1990) d) S-1 Teknik Arsitektur ITB (1990-1995) e) S-2 Master Of Urban Design University Of Calofornia (1999-2001)

Karir : a) Arsitek b) Dosen ITB c) Walikota Bandung d) Gubernur Jawa Barat

Sejumlah Penghargaan yang didapatkan oleh Bapak Ridwan Kamil : a) BestGovernorforHealthcareandActionAgainstPandemi dan BestGovernorfor E-GovernmentandDigitalInnovationdalam PeopleofTheYear2021. b) DoctorHonorisCausaBidang PublicAdministrationDi Dong-A University, Busan, Korea Selatan, 2019 c) UrbanLeadershipAwarddari University of Pensylvania, AS Pikiran Rakyat Award 2012 untuk tokoh muda kreatif d) Winner International Young Design Enterpreneur Of The Year From British CouncilIndonesia 2006 e) IndonesiaGreenAwards“Penghargaan Penginspirasi Bumi”, 2011 f) Menerima penghargaan terkait Jabar sebagai provinsi terbaik yang merespon pandemi COVID-19 dengan inovasi g) Pemimpin ekonomi digital yang paling banyak mentranformasi jutaan merchant di Jawa Barat menggunakan Qrisuntuk transaksi.

Ridwan Kamil menjadi salah satu rolemodeltokoh panutan BerAKHLAK di Indonesia yang sudah banyak dianugerahi penghargaan dengan berbagai kategori. Cerminan pimpinan visioner yang penuh ide-ide Brilian sejak menduduki kursi Gubernur Jawa

Barat pada Tahun 2018. Ridwan Kamil terus menunjukkan dedikasinya untuk membangun Jabar juara. Bahkan Ridwan Kamil merupakan pejabat yang visioner selama menjabat sebagai Walikota Bandung. Perilaku BerAKHLAK Tokoh Panutan Bapak

Mochamad Ridwan Kamil : a) Berorientasi pelayanan sebagai Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil menunjukkan program bernama Jabar Quick Respon, dimana ini adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat yang bisa memberikan solusi pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan. Adanya Jabar b) Kemudian yang berkaitan dengan akuntabel pada Tahun 2020 BPK mengapresiasi pemerintahan provinsi Jawa Barat yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian opini wajar tanpa pengecualian halnya laporan keuangan bebas dari keraguan dan ketidak jujuran serta lengkap informasinya. Hal tersebut menunjukkan sikap akuntabel dalam memimpin daerahnya. Selain itu beliau juga sering mengkritik pemerintah pusat dan badan usaha karena tidak transparan dalam mengelola anggaran. Selain transparansi agar anggaran Ridwan Kamil juga meluncurkan aplikasi PIKOBAR sebagai sarana informasi penyebaran Virus Covid19 bagi masyarakat Jawa Barat dimana karena tersebut merupakan salah satu transparansi informasi yang dapat langsung diakses oleh masyarakat. c) Kompeten, selama menjabat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima beberapa penghargaan salah satunya adalah penghargaan pabrik LeaderAwards 2022 dari Berita Satu media holdings. Penghargaan ini ditujukan untuk pemimpin yang dinilai mampu menampilkan kepemimpinan yang inovatif dan produktif untuk mendorong pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil berhasil mendapatkan peringkat A untuk prestasi birokrasi yang awalnya peringkat 200 kini menjadi peringkat 1 di seluruh Indonesia dan menjadi satu-satunya provinsi dengan kinerja birokrasi A. d) Harmonis, Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang sangat menghargai perbedaan baik itu perbedaan ras suku maupun golongan hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan Bank BJB untuk membuka kredit tanpa bunga dan agunanya untuk masyarakat miskin di seluruh wilayah Jawa Barat melalui tempat ibadah. e) Sikap dan perilaku loyal yang ditunjukkan oleh sosok Ridwan Kamil ialah dengan memegang teguh ideologi Pancasila dengan selalu mengajak untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari salah satu contohnya adalah Ridwan Kamil sering mengajak kaum milenial untuk mengenal dan melestarikan budaya Indonesia khususnya budaya Jawa Barat selain itu juga beliau menanamkan nasionalisme dengan sering menggunakan peci dimana peci tersebut sangat lekat dengan nasionalisme. Karena peci menjadi simbol nasionalisme di Indonesia sejak digunakan oleh Bapak Soekarno menanamkan sifat nasionalisme dengan mengajak kaum milenial untuk selalu menjaga persatuan dan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini pengenalan budaya tersebut dikemas dengan berbagai kegiatan yang menarik salah satunya adalah dalam bentuk pertunjukan kesenian pergelaran Opera f) Sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai adaptif pada seorang sosok Ridwan

Quick Respon ini sangat membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalahmasalah kemanusiaan seperti banjir longsor Covid-19 dan lain sebagainya. Selain daripada Jabar Quick Respon ini Bapak Ridwan Kamil juga menciptakan Samsat online. Samsat online ini bisa masyarakat gunakan untuk membayar pajak secara onlinetanpa harus mengantri di outlet-outletpajak.

Kamil adalah beliau cepat menyesuaikan diri menghadapi segala perubahan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah kota Bandung sekarang ini telah berbasis pada teknologi serba digital Ridwan Kamil mendapatkan beberapa penghargaan karena program-program inovasinya yang sangat membantu masyarakat selama pandemi Covid-19 Ridwan Kamil dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan kanal PIKOBAR sebagai inovasi untuk memberikan informasi penyebaran Covid-19 kepada masyarakat dalam kanal tersebut juga masyarakat dapat berkonsultasi dan mendapat obat untuk menunjang kesembuhan. melalui PIKOBAR Jawa Barat dan Ridwan Kamil telah meraih berbagai macam penghargaan hal ini menunjukkan dalam kepemimpinannya Ridwan Kamil berhasil membawa Jawa Barat menjadi Provinsi dengan penanganan Covid-19 yang terbaik g) Kolaboratif, dalam pelaksanaan tugas kolaborasi di antara setiap aparatur mutlak harus dilaksanakan bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita. Perilaku kolaboratif yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil yaitu berkolaborasi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu Bapak Sandiaga Uno untuk pengembangan tempat wisata di Jawa Barat. Sehingga akan membuka banyak lapangan pekerjaan dan menjadi lokomotif pemulihan ekonomi dasar. Selain di dalam negeri, beliau juga aja sama lintas luar negeri dengan kedutaan Negeri Inggris untuk program English for ulama agar ulama bisa berbahasa Inggris dan sekaligus memperkenalkan Islam di luar negeri. Serta Bapak Ridwan Kamil melakukan kolaborasi dengan Shopeeyaitu platformbelanja onlineyang banyak digunakan di Asia Tenggara dan Taiwan. Kolaborasi tersebut ditandai dengan diresmikannya kampus UMKM Shopeeexport di Bandung yang nantinya jadi pusat pelatihan bagi UMKM di Jawa Barat agar mampu menembus dan bersaing dipasaran export. Diharapkan dengan berdirinya kampus ini export UMKM Jawa Barat terus mengalami kenaikan.

2.4 Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Nilai Dasar ASN bertujuan sebagai panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai kinerja terbaik. BerAKHLAK merupakan singkatan dari core values ASN yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

a. Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel c. Kompeten

Berorientasi pelayanan adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Inti dari pelayanan prima yaitu dengan memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat, melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap, serta melakukan perbaikan terus menerus dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu ASN sebagai pelayan publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Secara definisi, akuntabilitas ASN merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggungjawab atas tindakan atau perilakunya sebagai pelayan publik dengan menerapkan aspek integritas, konsisten, transparan, dan terpercaya. Akuntabilitas dalam pelayanan publik memiliki fungsi yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk mewujudkan ASN yang profesional, setiap ASN perlu memiliki latar belakang kualifikasi (pendidikan, pengalaman, dan pelatihan) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural) serta memiliki kepatuhan pada etika kerja d. Harmonis e. Loyal f. Adaptif g. Kolaboratif

(Nilai-Nilai Dasar ASN dan kode etik ASN). ASN perlu memiliki semangat kompeten agar dapat belajar terus menerus dengan kepekaan yang relevan terhadap dinamika lingkungan strategis (vuca) dan disrupsi teknologi serta aspek lingkungan strategis lainnya. Bentuk perilaku kompeten diantaranya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik dari suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. ASN sebagai abdi negara yang melayani masyarakat perlu memahami adanya keanekaragaman Bangsa Indonesia serta dampaknya. Hal ini bertujuan agar setiap ASN dapat menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis dengan cara saling peduli dan menghargai perbedaan, memberikan contoh perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal yang dimiliki seorang PNS merupakan sikap perilaku berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang PNS. Panduan perilaku penanaman nilai loyal diantaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, insgansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara.

Lingkungan strategis di semua tingkat baik nasional maupun global terus mengalami perubahan sehingga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat terus menemukan banyak pendekatan dalam menjawab tantangan isu yang ada. Panduan perilaku nilai adaptif diantaranya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Banyaknya tantangan dan perubahan yang dihadapi, birokrasi Indonesia masih bersifat fragmentasi dan silo mentality. Kolaborasi menjadi solusi untuk menghadirkan birokrasi yang optimal. Kolaborasi merupakan sikap atau perilaku membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku nilai kolaboratif yaitu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

Bab Iii Rancangan Aktualisasi

3.1 Identifikasi Isu

Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya akan menjelaskan jabatan saya. Jabatan saya adalah Entomolog Kesehatan Terampil pada Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan, Wilayah Kerja Pelabuhan Semayang. Kantor

Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak risiko kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat kesehatan serta bahan adiktif (OMKABA) serta pengamanan terhadap penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

Berdasarkan pengalaman bekerja selama 3 bulan bertugas/ bekerja membantu pimpinan dirasakan adanya beberapa masalah/ isu yang terjadi. Menggunakan teknik atau metode FocusGroupDiscussion (FGD) dengan rekan kerja dan atasan hasilnya ditemukan beberapa isu yang dapat diindentifikasikan.

3.1.1. Isu ke-1 : Belum optimalnya kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC sehingga terjadi kepadatan kecoa di kapal penumpang Pelabuhan Semayang

Berdasarkan dari pemeriksaan sanitasi kapal untuk keberangkatan kapal penumpang.

Isu mengenai kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan sertifikat izin berlayar kapal atau yang sering disebut PHQC (Port Health QuarantineCertificate) sehingga terjadi kepadatan kecoa di kapal penumpang Pelabuhan Semayang berkaitan dengan kompetensi pegawai dalam perencanaan di bidang pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, serta melakukan survei/ pengamatan vektor dan binatang pembawa penyakit.

Dalam melakukan kegiatan sanitasi kapal masih ada ditemui beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya dalam kegiatan sanitasi yaitu diantaranya pada kapal penumpang memiliki resiko penyebaran vektor kecoa yang dapat dibawa oleh penumpang kapal, barang bawaan maupun barang belanjaan dari pihak kapal sendiri serta dari alat angkut yang dibawa oleh kapal tersebut.

Dampak yang dapat di timbulkan dari isu belum optimalnya hasil pemeriksaan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC yaitu :

1. Meningkatnya kepadatan kecoa berpotensi terjadi penularan penyakit

2. Terjadi gangguan kenyamanan pada penumpang kapal

3. Dibatalkannya masa berlaku sertifikat sanitasi kapal (SSCEC)

4. Tidak diterbitkan izin berlayar (PHQC)

3.1.2. Isu Ke-2 : Belum optimalnya peran kader terhadap kegiatan pemantauan jentik nyamuk aedes di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan.

Berdasarkan pada standar operasional prosedur pengendalian resiko lingkungan pada kegiatan pengendalian nyamuk, dimana pada kegiatan ini menggunakan bantuan para tenaga kader yang ada pada KKP Kelas II Balikpapan.

Dapat di ketahui bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut para kader dapat melakukannya sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan pengendalian nyamuk.

Isu mengenai belum optimalnya peran kader terhadap kegiatan pemantauan jentik nyamuk aedes dapat menyebabkan:

1. Sub kegiatan ada yang terlewatkan atau tidak sesuai dengan langkah kegiatan

2. Pengetahuan dari kader Pengendalian Resiko Lingkungan terkait pemantauan jentik nyamuk aedes masih kurang

3.1.3. Isu Ke- 3 : Belum optimalnya perawatan alat-alat Entomolog

Kesehatan Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan.

Berdasarkan beberapa kegiatan, ditemukan adanya kendala pada penggunaan alat-alat entomolog kesehatan sebelum digunakan. Yang menyebabkan belum optimalnya perawatan alat-alat Entomolog Kesehatan.

Dapat diketahui bahwa adanya kendala seperti : Spraying yang tidak dapat digunakan, Mesin Fogging yang susah di hidupkan serta mikroskop yang sudah berjamur pada lensa.

Isu mengenai perawatan alat-alat entomolog kesehatan mengacu pada SOP dari produksi alat-alat yang digunakan. Dampak yang ditimbulkan dari isu belum optimalnya perawatan alat-alat Entomolog Kesehatan :

1. Kendala pada saat penggunaan alat dalam kegiatan Pengendalian Resiko Lingkungan

2. Dapat menyebabkan kerusakan secara berkelanjutan jika dibiarkan tidak terawat.

3. Meningkatkan resiko manajemen waktu yang buruk sehingga kegiatan tidak dapat selesai tepat waktu.

3.2 Penetapan Core Isu

Berdasarkan hasil identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan proses penapisan isu. Penapisan isu dilakukan untuk menentukan isu prioritas (coreissue)yang berkualitas dan bersifat aktual sehingga selanjutnya dapat dilakukan pencarian pemecahan isunya. Proses penapisan ini menggunakan alat bantu tapisan dengan kriteria USG (Urgency,Seriousness,danGrowth).Urgency merupakan analisis sejauh mana isu tersebut mendesak waktunya untuk segera diselesaikan atau tidak. Seriousnessmerupakan analisis sejauh mana tingkat keseriusan dari masalah atau isu tersebut berdampak terhadap tujuan, sedangkan growth merupakan analisis sejauh mana masalah atau isu tersebut akan berkembang kemudian hari sehingga sulit dihadapi (Kotler,Philip,dkk.,2001). Analisis USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan skor 1 - 5.

Tabel 3.1 Penetapan Core isu dengan Tapisan USG

Nilai Indikator Deskripsi indikator

5 Sangat Mendesak Masalah yang sangat kompleks, menyangkut banyak hal

4 Mendesak Masalah yang kompleks, menyangkut beberapa hal

3 Cukup Mendesak Masalah cukup kompleks, menyangkut sedikit hal

2 Kurang Mendesak Masalah tidak terlalu kompleks, menyangkut sangat sedikit hal

1 Tidak Mendesak Masalah sederhana, tidak berkaitan hal lain

Nilai Indikator Deskripsi indikator

5 Sangat Serius Sangat menyangkut kepentingan orang banyak

4 Serius Menyangkut kepentingan orang banyak

3 Cukup Serius Cukup menyangkut kepentingan orang banyak

2 Kurang Serius Menyangkut kepentingan beberapa orang

1 Tidak Serius Menyangkut kepentingan individu

Nilai Indikator Deskripsi indikator

5 Sangat Cepat Memburuk

4 Cepat memburuk

3 Cukup Cepat Memburuk

2 Kurang Cepat Memburuk

1 Tidak Cepat Memburuk

Perkembangan tingkat masalah tidak bisa ditekan dengan dindakan koreksi

Perkembangan tingkat masalah sulit ditekan degan tindakan koreksi

Perkembangan tingkat masalah dapat ditekan degan tindakan koreksi

Perkembangan tingkat masalah tidak terlihat dengan melakukan tindakan-tindakan koreksi

Perkembangan tingkat masalah tidak terlihat dengan tanpa perlakukan apapun

Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan tapisan USG di atas dapat dilihat bagaimana kualitas Isu yang ada. Isu yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah isu final yang perlu diangkat yaitu: “Optimalisasi Kegiatan Sanitasi

Kapal Dalam Rangka Penerbitan PHQC Dalam Upaya Menekan Tingkat

Kepadatan Kecoa Pada Kapal Penumpang Di Wilayah Kerja Pelabuhan

Semayang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan” dan menjadi isu yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya.

3.3 Analisis Faktor Penyebab Core Isu

Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan USG, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria USG dengan menggunakan alat bantu diagram fishbone. Analisis terhadap coreissuedilakukan untuk menggambarkan akar isu atau permasalahan sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan isunya. Berikut hasil analisis isu menggunakan diagram fishboneterhadap isu Belum optimalnya kegiatan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC dalam upaya menekan tingkat kepadatan kecoa pada kapal penumpang di Wilayah Kerja

Pelabuhan Semayang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan.

3.4 Gagasan Kreatif Penyelesaian Core Isu

Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal masih ada ditemui beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pemeriksaan sanitasi yaitu diantaranya pada kapal penumpang memiliki resiko penyebaran vektor kecoa yang dapat dibawa oleh penumpang kapal, barang bawaan maupun barang belanjaan dari pihak kapal sendiri serta dari alat angkut yang dibawa oleh kapal tersebut.

Setelah diperoleh akar permasalahan dari coreissue, maka gagasan yang menjadi solusi penyelesaian isu tersebut yaitu “Optimalisasi kegiatan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC dalam upaya menekan tingkat kepadatan kecoa pada kapal penumpang Di Wilayah Kerja Pelabuhan Semayang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan”.

Pada saat melakukan kegiatan pemeriksaan sanitasi kapal pejabat karantina kesehatan juga memberikan penyuluhan promosi kesehatan kepada ABK (nahkoda dan crewkapal) agar mendapatkan informasi terkait faktor resiko kecoa dan melakukan halhal yang bisa menekan kembangbiak kecoa didalam kapal penumpang, dimana point penyuluhan tersebut dimuat dalam pembaharuan Standar Operasional Prosedur

Memodifikasi SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri dengan memasukkan upaya promosi kesehatan pada saat pemeriksaan kapal terbaru. Upayah yang disarankan agar meminimalisir adanya keberadaan kecoa dan terjadinya peningkatan kecoa pada kapal penumpang, hal tersebut juga tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 50 Tahun 2017 Pasal 3 dimana setiap penyelenggara wajib memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan untuk vektor dan biantang pembawa penyakit.

Dimana pada kegiatan aktualisasi kali ini, saya akan memberikan penyuluhan setelah kegiatan pengawasan sanitasi kapal yang sudah saya konsultasikan kepada pimpinan, koordinator wilayah kerja, dan mentor untuk diberikan dalam bentuk poster dan video singkat terkait dengan kewajiban pihak kapal terhadap sanitasi kapal.

Gagasan ini terkait dengan agenda II dan agenda III dimana pada kegiatan rancangan aktualisasi ini melakukan kegiatan berorientasi pelayanan serta mengaktualisasikan

Smart ASN serta literasi digital dari nilai-nilai Dasar BerAKHLAK. Kegiatan yang di usulkan untuk memecahkan isu diatas sebagai berikut : a) Berkonsultasi dengan atasan dan mentor mengenai gagasan pemecahan isu dengan pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri b) Melakukan pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri dalam rangka penerbitan PHQC c) Melaksanakan sosialisasi hasil pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri kepada rekan kerja d) Melaksanakan sosialisasi faktor resiko kepadatan kecoa pada kapal penumpang yang bersandar di KKP Kelas II Balikpapan e) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanitasi pada kapal penumpang

3.5 Matriks Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Pengendalian Resiko Lingkungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan

Identifikasi Isu

1) Kapal penumpang memiliki media penyebaran vektor kecoa yang dapat dibawa oleh penumpang kapal, barang bawaan maupun barang belanjaan dari pihak kapal sendiri serta dari alat angkut yang dibawa

2) ABK kurang memerhatikan sanitasi yang berpotensi perkembangbiakan vektor kecoa

3) Kurangnya ketersediaan alat dan bahan pengendalian vektor kecoa

4) Keterbatasan waktu berada dipelabuhan (kapal sandar) sehingga tidak memungkinkan melakukan tindakan sebagai tindaklanjut pengawasan KKP

5) Pengelolaan sampah organik yang masih kurang baik

Isu yang Diangkat : Optimalisasi kegiatan sanitasi kapal dalam rangka penerbitan PHQC dalam upaya menekan tingkat kepadatan kecoa pada kapal penumpang Di Wilayah Kerja Pelabuhan Semayang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II

Balikpapan

Pemecahan Isu : Memodifikasi SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri dengan memasukkan upaya promosi kesehatan pada saat pemeriksaan kapal, gagasan ini terkait dengan agenda II dan Agenda III dimana pada kegiatan aktualisasi ini melakukan kegiatan berorientasi pelayanan, kolaborasi serta mengaktualisasikan SMART ASN yang berupa poster serta video promosi kesehatan dengan menerapkan Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK

Gagasan

No Kegiatan Tahapan

Mata Pelatihan Kontribusi

Terhadap Visi

Misi Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

1 2 3 4 5 6 7

1 Konsultasi dengan atasan dan mentor mengenai gagasan pemecahan isu dengan identifikasi masalah yang di temukan

Rencana Kegiatan

Rancangan

Kegiatan

Menyampaikan gagasan dengan sungguh sungguh dan bertanggungjawab (Akuntabel)

Bersama atasan dan mentor mencari gagasan terhadap belakang isu dan gagasan pemecahan isu dan gagasan pemecahan

Nilai Sigap karena bersikap proaktif dan tanggap dalam menganalisa isu.

2.

Isu

3. Lembar konsultasi

Berkomunikasi dengan atasan dan mentor secara sopan dan santun (Harmonis)

Berinovasi dalam setiap permasalahan yang ada didalam pekerjaan (Kompeten)

Berkonsultasi dengan atasan dan mentor sebelum melakukan kegiatan (Adaptif)

Mengkonsultasikan pemecahan isu dengan atasan dan mentor dalam pemberian pelayanan yang professional dan berkualitas (Kolaborasi) pemecahan isu guna “Mewujudkan

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan

Berkeadilan “ sesuai dengan Visi Kantor

Kesehatan

Pelabuhan Kelas II

Balikpapan

Nilai Etis karena beretika baik dalam melaksanakan tugas.

Nilai Handal karena Tangguh dalam mencegah penyakit.

Nilai Aktif karena senantiasa berkonsultasi dengan atasan dan dalam pemecahan masalah.

Nilai Terpadu karena berkomunikasi dengan tim secara terpadu dan professional.

2 Pembuatan Standar Operasional Prosedur

Keberangkatan

Kapal Dalam

Negeri di Pelabuhan

Semayang KKP

Kelas II

Balikpapan

1. Melakukan review SOP dengan Kepala

Kantor KKP Kelas II

Balikpapan

2. Membuat draft Standar Operasional Prosedur

3. Melakukan revisi Standar Operasional Prosedur

1. Draft Standar Operasional Prosedur

Memberikan informasi secara benar dan cermat didalam instruksi kegiatan dan alur kepada pihak kapal (Kolaborasi)

Pembuatan konsep instruksi kegiatan dan alur berkontribusi untuk

Nilai Sigap karena bersikap proaktif dan tanggap dalam melaksanakan kegiatan pemecahan isu.

2. Standar Operasional

Prosedur hasil revisi

3. Lembar konsultasi

Tidak menambahkan biaya yang tidak resmi dalam alur instruksi kegiatan (Berorientasi Pelayanan )

Membuat konsep yang Efisien dan Efektif (Akuntabel)

Bekerja dan memberikan pelayanan masyarakat dengan Profesional dan Berkualitas (Kompeten)

“Mewujudkan

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan

Berkeadilan “ sesuai dengan Visi Kantor

Kesehatan

Pelabuhan Kelas II

Balikpapan

Nilai Etis karena beretika baik dalam melaksanakan tugas.

Nilai Handal karena Tangguh dalam mencegah penyakit.

Nilai Aktif karena senantiasa berkonsultasi dengan atasan dan dalam pemecahan masalah.

Nilai Terpadu karena berkomunikasi dengan tim secara terpadu dan professional.

3 Pelaksanaan sosialisasi hasil pembaharuan SOP

Keberangkatan

Kapal Dalam

Negeri kepada rekan kerja di Wilayah

Kerja

Pelabuhan

Semayang KKP

Kelas II

Balikpapan

1. Surat edaran pelaksanaan SOP dari pimpinan

2. Mengadakan

Sosialisasi keRekan

Kerja

1. Tindaklanjut pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan SOP terbaru

Menjelaskan dan memberikan kesempatan bertanya kepada rekan kerja dan pihak terkait (Akuntabel)

Menerima dan menghargai segala saran dan masukan dari rekan kerja dan pihak terkait (Adaptif)

Pelaksanaan sosialisasi berkontribusi membantu “Mewujudkan

Masyarakat Sehat yangMandiri dan

Nilai Sigap karena bersikap proaktif dan tanggap dalam melaksanakan sosialisasi.

Nilai Etis karena beretika baik dalam melaksanakan tugas.

2. Notulensi hasil sosialisasi

3. Dokumentasi sosialisasi

Menggunakan bahasa yang Instruksi kegiatanan

Santun dalam penyampaian sosialisasi dengan sikap hormat dan menghargai serta memberikan informasi yang benar kepada rekan kerja dan pihak terkait (Harmonis)

Menyampaikan sosialisasi dengan Efektif agar informasi dapat diterima dengan jelas dengan media online (Kompeten)

Berkeadilan “ sesuai dengan Visi Kantor

Kesehatan

Pelabuhan Kelas II

Balikpapan

Nilai Handal karena Tangguh dalam mencegah penyakit.

Nilai Aktif karena senantiasa berkonsultasi dengan atasan dan dalam pemecahan masalah.

Nilai Terpadu karena berkomunikasi dengan tim secara terpadu dan professional.

4 Melaksanakan sosialisasi faktor resiko kepadatan kecoa pada kapal penumpang yang bersandar di Wilayah

Kerja

Pelabuhan

Semayang KKP

Kelas II

Balikpapan

1. Membuat surat tugas melakukan sosialisasi kepada

ABK

2. Melakukan sosialisasi kepada

ABK

1. Surat tugas dari koordinator wilker pelabuhan semayang

Melakukan kegiatan sanitasi kapal dengan sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab (Akuntabel)

Menggunakan bahasa

Pelaksanaan kegiatan sanitasi kapal dapat

“Mewujudkan

Masyarakat Sehat

Nilai Sigap karena bersikap proaktif dan tanggap dalam melaksanakan sanitasi dalam rangka pengendalian resiko lingkungan

2. Dokumentasi dan notulensi hasil sosialisasi yang sopan santun diikuti dengan sikap hormat dan menghargai rekan kerja serta stakeholderdalam kegiatan Evaluasi (Harmonis)

Menyampaikan sosialisasi dengan jelasagar rekan kerja dan pihak terkait memahami dengan mudah

(Berorientasi Pelayanan)

Terintegrasinya tujuan dan harapan petugas dengan pihak terkait (Kolaborasi) yang Mandiri dan

Berkeadilan“ sesuai dengan Visi

Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas II

Balikpapan

Nilai Etis karena beretika baik dalam melaksanakan tugas.

Nilai Handal karena Tangguh dalam mencegah penyakit.

Nilai Aktif karena senantiasa berkonsultasi dengan atasan dan dalam pemecahan masalah.

Nilai Terpadu karena berkomunikasi dengan tim secara terpadu danprofessional.

5 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanitasi pada kapal penumpang di wilayah kerja

KKP Kelas II

Balikpapan

1. Mengumpulkan data hasil monitoring self assesment selama pelaksanaan kegiatan

1. Pengumpulan data kepada atasan

Berintegritas dalam pelaksanaan evaluasi dan melaporkan kepada atasan secara transparan (Akuntabel)

Pelaksanaan evaluasi berkontribusi membantu

Nilai Sigap karena bersikap proaktif dan tanggap dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

2. Melaporkan hasil evaluasi kepada atasan

2. Atasan menerima hasil evaluasi (notulen)

Menggunakan bahasa yang sopan santun diikuti dengan sikap hormat dan menghargai rekan kerja serta stakeholderdalam kegiatan Evaluasi (Harmonis)

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan

Berkeadilan“ sesuai dengan Visi Kantor

Nilai Etis karena beretika baik dalam melaksanakan tugas.

3. Memberikan notifikasi pada buku kesehatan kapal agar dilakukan oleh

KKP selanjutnya tempat kapal bersandar

3. Pelabuhan selanjutnya melaksanaka n notifikasi yang ada pada buku kesehatan kapal

Menjaga kualitas mutu pelayanan dengan Evaluasi secara berkala (Loyal)

Mengkonsultasikan hasil evaluasi kepada atasan (Kolaborasi)

Kesehatan

PelabuhanKelas II

Balikpapan

Nilai Handal karena Tangguh dalam mencegah penyakit.

Nilai Aktif karena senantiasa berkonsultasi dengan atasan dan dalam pemecahan masalah.

Nilai Terpadu karena berkomunikasi dengan tim secara terpadu dan professional.

4. Pembuatan laporan aktualisasi.

3.7 Rencana Jadwal Kegiatan Rancangan Aktualisasi

Tabel 3.7 Matriks Jadwal Kegiatan Rencana Kegiatan Aktualisasi

No KEGIATAN

1 Berkonsultasi dengan atasan dan mentor mengenai gagasan pemecahan isu dengan pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri

2 Melakukan pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal Dalam Negeri pada kegiatan promosi kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC

3 Melaksanakan sosialisasi hasil pembaharuan SOP Keberangkatan Kapal

Dalam Negeri kepada rekan kerja

4 Melaksanakan sosialisasi faktor resiko kepadatan kecoa pada kapal penumpang yang bersandar di KKP Kelas II Balikpapan

5 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sanitasi pada kapal penumpang

BULAN / MINGGU Ke

JULI AGUSTUS

II III IV I II III