BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan tugas di bidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan. KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Dengan diberlakukannya InternationalHealthRegulations(IHR) tahun

2005 maka semakin memperkuat posisi KKP sebagai salah satu instansi yang mempunyai kewenangan terhadap berbagai upaya kesehatan di pelabuhan dalam rangka pencegahan penyakit karantina dan penyakit menular potensi wabah yang masuk dan keluar dari pelabuhan, melaksanakan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja pelabuhan/bandara dan lintas batas dan pengendalian terhadap dampak kesehatan lingkungan.

Sehingga tujuan dan sasaran KKP dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan mengadakan pengamatan epidemiologi, survei entomologi dan melakukan jejaring kerja baik secara vertikal maupun horizontal serta membina hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah setempat, sehingga apa yang telah diprogramkan dapat tercakup dengan memperoleh hasil yang memuaskan.

Wilayah Kerja KKP yang selanjutnya disebut Wilker KKP adalah unit kerja fungsional KKP di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. KKP Kelas II Bandung mempunyai jangkauan pelayanan di beberapa

Pelabuhan/ Bandara yang ada di Provinsi Jawa Barat yang meliputi :

1. Wilker Pelabuhan Indramayu

2. Wilker Pelabuhan Ratu

3. Wilker Perlabuhan Cirebon

4. Wilker Pelabuhan Patimban

5. Willker Kertajati

6. POS Bandara Husein Sastra Negara Bandung

KKP Kelas II Bandung mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi

Tangguh dan Prima dalam Cegah Faktor Risiko untuk Mewujudkan

Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara.

Misi

Sejalan dengan Misi Kementrian Kesehatan, maka untuk mewujudkan visi KKP

Kelas II Bandung ditempuh isi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kegiatan Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.

2. Melaksanakan Kajian Terhadap Pengendalian Dampak Faktor Resiko Lingkungan di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.

3. Melaksanakan dan Meningkatan Mutu Pelayanan Kesahatan Terbatas di Wilayah Kerja KKP Kelas II Bandung.

4. Melaksanakan tindakan cepat dan tepat daam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana.

5. Menciptakan Kemandirian Masyarakat / Pengguna Jasa di Wilayah Kerja KKP

Kelas II Bandung untuk Hidup Sehat.

6. Menjalin dan Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program b. Nilai – Nilai Organisasi

KKP Kelas II Bandung menjalankan nilai – nilai yang sejalan dengan nilai organisasi Kementerian Kesehatan yaitu : a. Pro Rakyat b. Inklusif c. Responsif

1. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan harus menghasilkan yng terbaik untuk rakyat.

2. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama dan status sosial ekonomi.

1.1 Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja.

2.1 Seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat, pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput.

1. Program kesehatan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, sosial budaya dan kondisi geografis d. Efektif e. Bersih c. Tugas Organiasi

2. Faktor – faktor tersebut menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda – beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula.

1. Program Kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan dan bersifat efisien.

1. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, menetapkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disebut KKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. KKP menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran; b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan factor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan; g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan; i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan; j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Saat ini Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP

2. Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas OMKABA, jejaring kerja, kemitraan, kajian, serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

3. Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara.

4. Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan matra, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi, serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas daratnegara.

Gambar Struktur Organisasi

Nama : Mohamad Dahlan Fazhry

NIP : 199404082022031001

NDH : 04

Pangkat/Gol : Pengatur – II c

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Instansi : KKP Kelas II Bandung (Sub bagian Administrasi Umum)

Pendidikan : D3 Teknik Informatika

Email : fazhry94@gmail.com

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional pranta komputer terdiri atas:

1. Tata Kelola dan tata lakasana teknologi informasi, meliputi : a. information technologyenterprise; b. manajemen layanan teknologi informasi; c. pengelolaan data (data management); d. audit teknologi informasi; dan e. manajemen risiko teknologi informasi;

2. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi : a. sistem jaringan komputer; dan b. manajemen infrastruktur teknologi informasi;

3. Sistem Informasi dan Multimedia, meliputi : a. sistem informasi; b. pengolahan data; dan c. area teknologi informasi khusus.

2.3 Role Model

Dr. Khoirul Anwar adalah seorang penemu jaringan 4G LTE. Khoirul Anwar dikenal sebagai penemu dari teknologi jaringan 4G yang berbasis OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Khoirul Anwar dilahirkan pada tanggal 22 Agustus

1978 di Kediri, Jawa Timur. Orang tua dari Khoirul Anwar yaitu

Sudjianto (ayah) dan Siti Patmi (ibu). Ayahnya meninggal dunia karena sakit, saat ia baru lulus SD pada tahun 1990. Hanya ibunyalah yang berusaha keras menyekolahkannya.

Sejak kecil, Khoirul hidup dalam ekonomi yang rendah. Sewaktu kecil ia sangat suka dengan sains. Saat pulang sekolah ia selalu melakukan kegiatan sehari – harinya yaitu mencari rumput untuk ternak. Di waktu kesibukannya ketika mencari rumput, ia juga selalu menyempatkan waktu untuk membaca buku tentang teori Albert Einstein dan Michael Faraday. Mimpinya pun melambung tinggi. Yaitu dia ingin kelak dapat menciptakan teori baru seperti yang dilakukan Einstein dan Faraday.

Meskipun begitu, Tuhan tetap memberikan jalan untuk mencapai kesuksesan, hingga sekarang Khoirul Anwar menjadi ilmuwan. Pada saat ia ingin melanjutkan sekolah SMA di Kediri, betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menawarkan kos gratis untuknya. Kemudian ia melanjutkan sekolah di ITB Bandung dengan Jurusan Teknik Elektro lulus dengan predikat cum laude di tahun 2000.

Selama 4 tahun belajar di ITB ia selalu mendapatkan beasiswa. “Orang tua saya tidak perlu mengirimkan uang lagi” kata Khoirul mengenang masa lalunya. Cerdas dan rajinlah yang membuat Khoirul pergi ke pendidikan yang tinggi. Setelah itu Khoirul mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S2 dari Panasonic di Nara Institute of Science and Technology (NAIST) di luar negeri yaitu Jepang dan lulus pada tahun 2005, dan kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S3 dari perusahaan Jepang di kampus yang sama Nara Institute of Science and Technology (NAIST) Jepang.

Setelah bertahun – tahun sekolah, Khoirul pun menemukan pujaan hatinya dan kemudian menikah dengan Sri Yayu Indriyani lalu dikaruniai tiga orang putra. Kini Khoirul tinggal di Nomi, Ishikawa, tak jauh dari tempat kerjanya. Meski berprestasi cemerlang di Jepang, namun Khoirul menyimpan keinginan untuk kembali ke Indonesia suatu hari nanti.

Dalam penemuannya, Khoirul Anwar terinspirasi dari film animasi untuk anak – anak yaitu Dragon Ball Z. Tak terduga, ternyata sebuah film anime Jepang bisa mengilhami penemuan penting yang merevolusi anggapan tak terpatahkan di jagat transmisi telekomunikasi nirkabel.

Tapi cerita itulah yang terjadi pada diri Khoirul Anwar, dosen sekaligus peneliti asal Indonesia yang bekerja di laboratoriom Information Theory and Signal Processing, Japan Advanced Institute of Science and Technology, di Jepang. Saat terdesak karena harus mengajukan tema penelitian untuk mendapatkan dana riset, Khoirul memeras otaknya. Akhirnya ide itu muncul juga dari Dragon Ball Z, film animasi Jepang yang ia tonton. Ketika tokoh utama Dragon Ball Z (Goku), hendak melayangkan jurus terdahsyatnya, ‘Genki Dama’ alias Spirit Ball, Goku akan menyerap semua energi makhluk hidup di alam, sehingga menghasilkan tenaga yang luar biasa. “Konsep itu saya turunkan formula matematikanya untuk diterapkan pada penelitian saya,” kata Dr. Khoirul.

Sekarang sebuah sinyal yang dikirimkan secara nirkabel, tidak perlu diperisai oleh guard interval atau (GI) yang tujuannya untuk menjaganya kebal terhadap delay, pantulan, dan interferensi. Turbo equalizer-lah yang akan bekerja membatalkan interferensi sehingga receiver bisa menerima sinyal tanpa distorsi. Dengan mengenyahkan GI, dan memanfaatkan dekoder turbo, secara teoritis malah bisa menghilangkan rugi daya transmisi karena tak perlu mengirimkan daya untuk GI. Hilangnya GI juga bisa diisi oleh parity bits yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesalahan akibat distorsi (error correction coding).

Setelah direlasikan dengan formula matematikanya dengan benar, tidak tinggal diam Khoirul pun langsung meminta Hui Zhou, untuk membuat programnya. Ini merupakan kerjasama yang bagus.

Metode ini bisa dibilang mampu memecahkan problem transmisi nirkabel. Apalagi ia bisa diterapkan pada hampir semua sistem telekomunikasi, termasuk GSM (2G), CDMA (3G), dan cocok untuk diterapkan pada sistem 4G yang membutuhkan kinerja tinggi dengan tingkat kompleksitas rendah.

2.4 Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK

Nilai Dasar ASN bertujuan sebagai panduan perilaku bagi para ASN dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai kinerja terbaik. BerAKHLAK merupakan singkatan dari core values ASN yaitu Berorientasi pelayanan, akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

a. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi pelayanan adalah tindakan atau perilaku yang mencerminkan komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Inti dari pelayanan prima yaitu dengan memahami kebutuhan dan mengutamakan kepuasan masyarakat, melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, ikhlas, dan sigap, serta melakukan perbaikan terus menerus dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu ASN sebagai pelayan publik harus dapat memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. b. Akuntabel c. Kompeten d. Harmonis e. Loyal

Secara definisi, akuntabilitas ASN merupakan kewajiban untuk memenuhi tanggungjawab atas tindakan atau perilakunya sebagai pelayan publik dengan menerapkan aspek integritas, konsisten, transparan, dan terpercaya. Akuntabilitas dalam pelayanan publik memiliki fungsi yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Untuk mewujudkan ASN yang profesional, setiap ASN perlu memiliki latar belakang kualifikasi (pendidikan, pengalaman, dan pelatihan) dan kompetensi (kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural) serta memiliki kepatuhan pada etika kerja (nilai-nilai dasar ASN dan kode etik ASN). ASN perlu memiliki semangat kompeten agar dapat belajar terus menerus dengan kepekaan yang relevan terhadap dinamika lingkungan strategis (vuca) dan disrupsi teknologi serta aspek lingkungan strategis lainnya. Bentuk perilaku kompeten diantaranya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman baik dari suku, budaya, bahasa, dan adat istiadatnya. ASN sebagai abdi negara yang melayani masyarakat perlu memahami adanya keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampaknya. Hal ini bertujuan agar setiap ASN dapat menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis dengan cara saling peduli dan menghargai perbedaan, memberikan contoh perilaku menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal yang dimiliki seorang PNS merupakan sikap perilaku berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang PNS. Panduan perilaku penanaman nilai loyal diantaranya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik f. Adaptif g. Kolaboratif

Indonesia serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, insgansi, dan negara, dan menjaga rahasia jabatan dan negara.

Lingkungan strategis di semua tingkat baik nasional maupun global terus mengalami perubahan sehingga menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat terus menemukan banyak pendekatan dalam menjawab tantangan isu yang ada. Panduan perilaku nilai adaptif diantaranya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Banyaknya tantangan dan perubahan yang dihadapi, birokrasi Indonesia masih bersifat fragmentasi dan silo mentality. Kolaborasi menjadi solusi untuk menghadirkanbirokrasi yang optimal. Kolaborasi merupakan sikap atau perilaku membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku nilai kolaboratif yaitu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkanersama nilai tambah, dan menggaerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.