KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa karena berkatrahmat, hidayah serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN Latihan Dasar CPNS Tahun 2022 Golongan II Angkatan 1 tepat pada waktunya. Tidak lupa shalawat serta salamsemoga terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta umatnya. Dalam penyusunan laporan aktualisasi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, dorangan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan segala hormat pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Suherman, M.Kes selaku Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.

2. Ibu Verawaty Lenny, SKM., MKM selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang.

3. Ibu dr. Diana Dewi Anggraeni, M.Kes selaku Kepala Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2022.

4. Ibu Rina Rahmaniati, SKM Kepala Sub Bagian Administrasi Umum yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2022.

5. Bapak I Wayan Agus Suradi, SKM., MPH sebagai Penguji yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dasar CPNS Tahun 2022.

6. Bapak Dr. Tarli Supriyatna, SE., MM selaku Coach yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini dengan sebaik-baiknya.

7. Bapak Dindin Rosidin, SST selaku Kepala Seksi Penunjang sekaligus sebagai mentor yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyusun laporan kegiatan aktualisasi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu Widyaiswara serta seluruh panitia yang tidak bisa penulis sebutkan satupersatu, terima kasih atas kebaikan Bapak/Ibu semua.

9. Seluruh pegawai Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek yang telah memberikan dukungan dan saran dalam menyusun laporan aktualisasi ini.

10. Seluruh teman-teman pelatihan dasar CPNS Golongan II Angkatan 1 Bapelkes Cikarang yang saya banggakan.

11. Orang tua, keluarga dan sahabat atas segala do’a dan dukungannya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih tedapat kekurangan dan jauhdarikesempurnaan.Oleh karenaitu,penulis mohonmaafatas segala kekurangan tersebut dan tidak menurup diri untuk mengharapkan kritik dan saran serta masukan yang membangun.

Akhir kata penulis berhadarap Tuhan Yang Masa Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca.

Karawang, 5 Juli 2022

Penulis

Munajat Elhaz Amrullah, A.Md.Kes NIP. 200006122022031001

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No 05 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah warga negara Indonesia yang lolos seleksi pengadaan PNS, diangkat dan ditetapkan oleh PPK, serta telah mendapatkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai. Sesuai PerLAN no. 10 Tahun

2021 CPNS wajib menjalani Masa Prajabatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai CPNS. Selama masa prajabat, CPNS wajib mengikuti pelatihan dasar CPNS sebanyak 1 kali. Kompetensi yang dikembangkan dalam Pelatihan Dasar CPNS merupakan Kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Kompetensi ini diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasi nilai-nilai dasar

PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan, mengaktualisasi kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Salah satu ASN yang bertugas dalam pelayanan kesehatan yaitu Pranata Laboratorium Kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 pasal 11 ayat 12 tentang Tenaga

Kesehatan bahwa Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) merupakan jenis tenaga kesehatan yang termasuk kedalam kelompok tenaga teknik biomedika, ATLM biasa disebut juga sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Menurut Permenpan Nomor 08 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 Pranata Laboratorium Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan.

Pranata Laboratorium Kesehatan merupakan tenaga teknis medis di Balai Kesehatan

Mata Masyarakat Cikampek yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan laboratorium kesehatan sebagai upaya pelayanan terpadu dari pelayanan mata bagi pasien yang berkunjung dengan berbagai keluhan mata di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek, dalam menjalankan pelayanan haruslah sesuai Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang berlaku dengan kebijakan Balai Kesehatan Mata Masyarakat.

Laboratorium kesehatan adalah unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan laboratorium kesehatan secara menyeluruh meliputi salah satu atau lebih bidang pelayanan yang terdiri dari bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisik.

Hasil laboratorium berperan penting dalam menunjang diagnosis dan terapi pasien. Kesalahan baik pada tahap pra-analitik, analitik maupun pascaanalitik atau sering disebut laboratoryerror mempengaruhi akurasi hasil pemeriksaan laboratorium. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa sebagian besar hasil yang tidak tepat bermula dari tahap pra-analitik. Kesalahan pra-analitik menyumbang lebih dari 70% jumlah total kesalahan laboratorium dan memiliki dampak klinis dan ekonomis yang sangat signifikan terhadap pelayanan medis. Tahapan pra-analitik adalah semua hal yang dilakukan terhadap spesimen pasien sebelum dianalisis. Tahapan ini merupakan sumber kesalahan terbesar pada laboratorium yang muncul selama persiapan pasien, pemberian identitas spesimen, pengambilan dan penampungan spesimen, penanganan spesimen, pengiriman spesimen serta pengolahan dan penyiapan spesimen. Kesalahan pra-analitik umumnya disebabkan oleh manusia (humanerror). Beberapa kesalahan pada tahapan pra-analitik antara lain spesimen atau permintaan yang keliru, identifikasi pasien yang salah/tertukar, spesimen hemolisis dan spesimen yang tidak cukup serta ketidaktepatan transportasi dan penyimpanan.

Pengukuran/pemeriksaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap analitik.

Setiap hasil pengukuran/pemeriksaan spesimen di laboratorium akan selalu mengandung kesalahan/error. Tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan. Kesalahan ini disebut kesalahan teknik, yaitu kesalahan yang timbul pada saat melaksanakan pemeriksaan di laboratorium. Kesalahan teknik merupakan kesalahan yang sudah melekat, bersifat alamiah, selalu ada pada setiap pemeriksaan dan seakan-akan tidak mungkin dapat dihindari. Usaha perbaikan hanya dapat memperkecil kesalahan tapi tidak mungkin menghilangkannya, misalnya kesalahan dalam mengatur panjang gelombang pada fotometer atau kesalahan dalam mengatur suhu waterbath atau kesalahan dalam pengenceran larutan standar (Depkes, 2008; Santoso, 2008). Kesalahan teknik atau kesalahan analitik yang terjadi di laboratorium, umumnya dipengaruhi faktor diantaranya adalah Reagen, Peralatan, Kontrol & Bakuan, Metode Analitik dan Ahli Teknologi.

Tahap pasca analitik merupakan tahap terakhir dari rangkaian proses pengujian di laboratorium. Kesalahan tahap pasca analitis sangat sedikit, tetapi terkadang menjadi kritis, ketika terjadi kesalahan seperti pelaporan hasil yang salah, keterlambatan dalam pelaporan, tau pemberian informasi waktu tes dapat menghambat keputusan klinis yang penting seperti pada tahap analitik, kesalahan pada tahap pasca analitik hanya berkisar 15% - 20%. Walaupun tingkat kesalahan ini lebih kecil jika dibandingkan kesalahan pada tahap pra analitik, tetapi tetap memegang peranan yang penting (Usman, 2015). Kesalahan pada pra analitik sering pula terjadi pada penghitungan dan penulisan (Cleritical error). Pada pasca analitik kesalahan dapat terjadi berupa penulisan dan pengimputan hasil (Santoso, Witono, dkk, 2008).

Agar mendapatkan hasil yang dapat dipercaya/ bermutu, maka setiap tahap pemeriksaan laboratorium harus dikendalikan. Dalam hal ini, penulis menganalisa beberapa isu yang terjadi di laboratorium BKMM Cikampek, dan mengangkat satu isu mengenai belum optimalnya alur pemeriksaan laboratorium berbasis online (SIMRS) di BKMM Cikampek untuk dijadikan aktualisasi. Alasan penulis mengangkat isu tersebut karena agar pemanfaatan teknologi yang sudah ada tidak sia-sia dan alur pemeriksaan yang tidak optimal juga dapat menyebabkan ketidakakuratan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat mempengaruhi kesalahan diagnosa ataupun pemberian obat. Oleh karena itu, penulis diharapkan mampu memecahkan isu yang terjadi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Judul yang penulis angkat untuk memecahkan isu tersebut adalah “Optimalisasi Alur Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Berbasis Online (SIMRS) Guna Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Mata Di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek”. Dengan dilakukannya kegiatan tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan menghindari tertukarnya pasien yang berakibat fatal untuk tindakan selanjutnya.

1.2 Tujuan

1. Mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN yang mencakup BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) di lingkungan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.

2. Mampu memberikan pelayanan yang professional dan berkualitas kepadamasyarakat sesuai dengan peran dan fungsi ASN.

3. Mampu menganalisis masalah/isu yang terjadi pada lingkungan kerja serta menghasilkan karya yang inovatif sesuai dengan nilai-nilai Balai Kesehatan Mata

Masyarakat Cikampek untuk memecahkan masalah/isu yang sedang terjadi.

4. Menerapkan nilai WholeofGovernancedengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan beberapa profesi yang terkait rancangan aktualisasiseperti Dokter Spesialis Mata dan Kemitraan.

5. Menjalankan tugas, peran, fungsi dan kedudukan ASN sesuai dengan Undang-undang ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

1.3 Manfaat

1. Bagi Penulis

Dapat menginternalisasi dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar PNS di Instansi tempat bekerja dan menjadikan pribadi yang akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat membangun habituasi yang baik sehingga mendorong PNS untuk bekerja secara profesional.

2. Bagi Instansi Kerja

Membangun budaya kerja yang kondusif dengan penerapan nilai-nilaiBerAKHLAK, serta menciptakan inovasi bagi peningkatan pelayanan masyarakat sejalan dengan visi dan misi instansi dalam memberikanpelayanan mata yang berkualitas internasional.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik secara komperhensif dari pemberi pelayanan yang akuntabel sehingga terbentuk kualitas mutu yang tinggi dan kepuasan sesuai dengan harapan konsumen.

1.4 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup atau batasan dalam rancangan aktualisasi ini adalah sebagai berikut :

1. Internalisasi nilai-nilai dasar profesi ASN (BerAKHLAK), yaitu Berorientasi

Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

2. Waktu pelaksanaan aktualisasi akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan 16 Agustus 2022 di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek.

3. Permasalahan yang diangkat dari alur pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi proses rujukan pasien dari poliklinik mata ke laboratorium (pra analitik) dan proses input hasil pemeriksaan laboratorium ke SIMRS (pasca analitik) berbasis onlinedi BKMM Cikampek.

4. Output yang diharapkan dari rancangan aktualisasi ini yaitu penerapan nilai-nilai dasar ASN dalam kegiatan aktualisasi.

Bab Ii

Profil Instansi Dan Peserta

2.1Profil Instansi

1. Sejarah Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek didirikan pada tahun 1957 dan mulai dipergunakan pada tahun 1958 dengan nama Balai Pengobatan Mata (BP Mata) dalam upaya pemberantasan penyakittrachoma, yang operasionalnya dilaksanakan oleh beberapa orang tenaga dan dikepalai oleh seorang dokter umum dari Dinas Kesehatan Karawang. Pada tahun 1973 masuk seorang dokter ahli mata sebagai dokter tamu yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Karawang. Pada tahun 1982 ditunjuk dokter ahli mata yang menetap dari KanWil DepKes RI Provinsi Jawa Barat. Secara bertahap mulai mengembangkan tindakan operasi danmenerima rujukan dari beberapa puskesmas kecamatan, sehingga dari tahun ke tahun kunjungan semakin meningkat.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Cikampek adalah unit pelaksana teknis di lingkungan DepKes RI yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Diresmikan pada tanggal 8 Januari 1992 dengan SK, MenKesRI No.350.a/MenKes/SK/VI/1991 tertanggal 20 Juni 1991 atas dasarpersetujuan

Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dengan surat No. B.372/I/1991 tanggal 2 Mei 1991 dan diperbaharui oleh Permenkes No.1652/MENKES/PER/XII/2005 tertanggal 16

Desember 2005 atas dasar 5 persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratNo. B/1999/M.PAN/10/2005 tertanggal 24 Oktober 2005.

BKMM Cikampek mempunyai provinsi binaan di wilayah Indonesiabarat dan diharapkan menjadi “Center of Excellence” dalam pelayanan kesehatan mata.

2. Visi dan Misi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek a. Visi “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri melalui program pelayanan kesehatan mata” b. Misi

1) Meningkatkan derajat kesehatan indera pengelihatan melalui pelayanan kesehatan mata yang prima, merata dan terjangkau

2) Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam kesehatan indera pengelihatan melalui promosi kesehatan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat.

3) Menjadikan pusat pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan indera penglihatan masyarakat. c. Nilai

4) Menciptakan tata kelola administrasi yang transparan, mandiri, akuntabel, responsibel dan wajar dengan berbasis Teknologi Informatik.

Adapun tata nilai yang berlaku di BKMM Cikampek adalah“TERPIKAT” :

1) Terdepan dalam pelayanan

2) Profesional

3) Komitmen

4) Aman

5) Nyaman

6) Terpercaya d. Motto/Branding Nyaman, Terjangkau, Berkualitas. e. Tugas Pokok Permenkes No. 1652/Menkes/Per/XXII/2015

1) Memberikan pelayanan

2) Pendidikan dan pelatihan teknis

3) Penelitian dan pengembangan

4) Peningkatan kemitraan di bidang kesehatan mata masyarakat

3. Tujuan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Tersusunnya landasan pemikiran sebagai dasar untuk penataan dan pembentukan Balai Kesehatan Indera Masyarakat Cikampek di Cikampek, yang mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan derajat kesehatan indera masyarakat jawa Barat dan sebagai pusat rujukan masalah kesehatan indera di wilayah Indonesia bagian Barat, melalui penyediaan pelayanan kesehatan indera dalam bentuk pelayanan kesehatan spesialistik Kesehatan Mata dan THT.

4. Strategi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek a. Meningkatkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan intansi terkait dalam membentuk Forum Kordinasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan. b. Meningkatkan advokasi di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan sektor dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan. d. Menggalang kemitraan dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan dengan instansi terkait. e. Menggalang kemitraan dengan LSM dalam dan luar negeri. f. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat dalam upaya penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan.

5. Struktur organisasi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BKMM Cikampek

6. Kegiatan Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

Sesuai dengan SK Menkes no.1982/Menkes/SK/XII/2010 tentangSPM BKMM a. Pelayanan kesehatan mata dalam gedung b. Pelayanan Kesehatan mata luar gedung c. Meningkatkan SDM tenaga kesehatan d. Meningkatkan kegiatan kemitraan e. Penelitian dan pengembangan

2.2 Profil Peserta

1. Identitas Peserta

Nama : Munajat Elhaz Amrullah, A.Md.Kes

NIP : 200006122022031001

Pangkat/golongan : Pengatur – II/C

Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil

Unit Kerja : Balai Kesehatan Mata Masyarakat Cikampek

2. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan berdasarkan SKP

1) Menyusun rencana kegiatan

2) Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di laboratorium

3) Mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana

4) Melakukan penanganan dan pengolahan spesimen / sampel secara sederhana

5) Melakukan pemeriksaan secara reaksi/setara

6) Mempersiapkan pasien secara sederhana

7) Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pengambilan spesimen/sampel di lapangan

8) Menerima spesimen/sampel

9) Mengambil spesimen/sampel dengan tindakan sederhana

10) Mengambil spesimen/sampel di lapangan secara sederhana

11) Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara sederhana

12) Mempersiapkan bahan penunjang untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus

13) Membuat sediaan

14) Mempersiapkan spesimen/sampel secara sederhana

15) Melakukan penanganan dan pengolahan spesimen / sampel secara khusus

16) Melakukan pemeriksaan secara makroskopik atau organoleptik

17) Melakukan pemeriksaan secara elektrometik

18) Melakukan pemeriksaan sediaan sederhana secara mikroskopik

19) Melakukan pemeriksaan dengan metode cepat

20) Menghitung hasil pemeriksaan manual

21) Melakukan pemeriksaan EIA/setara

22) Melakukan pemeriksaan di lapangan secara sederhana

23) Melakukan pencatatan hasil pemeriksaan umum

24) Memasang peralatan untuk pemantauan kualitas lingkungan di lapangan

25) Mempersiapkan peralatan untuk pemeriksaan spesimen/sampel secara khusus

26) Mempersiapkan spesimen/sampel secara khusus

27) Membuat laporan hasil pemeriksaan umum

28) Memelihara peralatan laboratorium

29) Melakukan sterilisasi dan desinfeksi

30) Mempersiapkan peralatan dan bahan penunjang untuk pembuatan media/ reagen/ bahan biologis

31) Melakukan perbaikan peralatan laboratorium sederhana

32) Memusnahkan sisa spesimen/sampel dan bahan penunjang

33) Menguji mutu bahan penunjang secara sederhana

34) Melakukan pencatatan dan pelaporan persediaan dan kondisi peralatan dan atau bahan penunjang

35) Menguji alat secara sederhana

36) Mengikuti seminar/lokakarya sebagai peserta

37) Menjadi anggota organisasi profesi sebagai anggota

2.3Role Model

1. Profil Ridwan Kamil a. Berorientasi Pelayanan b. Akuntabel

Dr. (H.C.) H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. (lahir 4 Oktober 1971), dikenal dengan sapaan Kang Emil adalah seorang arsitek dan politisi Indonesia. Saat ini, dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018. Ia terpilih bersama Uu Ruzhanul Ulum pada Pilgub Jabar. Sebelumnya, Ridwan menduduki posisi Wali Kota Bandung.

Lahir di Bandung, Ridwan Kamil adalah anak kedua dari seorang akademisi di Universitas Padjadjaran, yakni Atje Misbach Muhjiddin. Ia menjalani sekolah di SMP Negeri 2 Bandung antara tahun 1984 1987 dan SMA Negeri 3 Bandung antara tahun 1987 1990. Ridwan Kamil kemudian melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995 dengan gelar Sarjana Teknik di bidang arsitektur. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Universitas California, Berkeley selama dua tahun hingga memperoleh gelar MasterofUrbanDesign.

Beliau memasuki dunia politik pada 2013 dengan mengajukan diri sebagai Calon Wali Kota Bandung. Ia pun diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera. Bersama dengan Oded Muhammad Danial, mereka memenangkan Pilkada Bandung dengan memperoleh 45,24% suara. Beliau berhasil mengembangkan Kota Bandung menjadi Kota kreatif dan inovatif. Prestasinya menjadi Wali Kota menghantarkan beliau menjadi Gubernur Jawa Barat periode 2018 – 2023. Salah satu prestasi beliau adalahInternationalYoungDesignEntrepreneurOfTheYear fromBritishCouncilIndonesia.

2.

Bapak Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh Indonesia inspiratif yang menurut saya mencerminkan nilai – nilai BerAKHLAK.

Sikap berorientasi pelayanan terlihat dari aktivitas beliau yang terjun langsung ke masyarakat serta mengayomi dan mampu menjawab keluhan masyarakat dengan mengeluarkan terobosan Jabar Quick Respons. Hal tersebut tentunya memudahkan masyarakat melakukan pengaduan bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat.

Pada tahun 2021 di bawah pemerintahan Ridwan Kamil sebagai Gubernur

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan hasil pemeriksaan dari Badan c. Kompeten d. Harmonis e. Loyal

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020 berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pencapaian Opini WTP ke-10 yang diperoleh Pemprov Jabar.

Mampu terpilihnya Ridwan Kamil dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2018 menunjukkan keyakinan masyarakat akan nilai kompeten yang dimiliki oleh Ridwan Kamil sebagai pemimpin yang mana sebelumnya ditunjukkan selama beliau menjabat sebagai Wali Kota Bandung, seperti diperolehnya nilai A untuk prestasi kinerja birokrasi Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018.

Saling menjaga satu sama lain, saling peduli dan menghargai perbedaan apapun latar belakang suku, golongan, agama dan ras. Bapak Ridwan Kamil melalui Bank BJB menggagas kredit tanpa bunga dan agunan untuk warga miskin melalui rumah ibadah, tidak hanya di masjid saja, tetapi juga di gereja, pura, vihara ataupun kelenteng.

Loyal dalam core value ASN dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Salah satu panduan perilaku loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Untuk menanamkan nilai – nilai f. Adaptif

Pancasila sejak dini, Bapak Ridwan Kamil bersama Pemprov Jabar mengenalkan permainan anak Pancamain, yang terdiri dari Pancagasing, Papancakan, Bola Lima, Balap Jajar, dan Catur Teuku Umar. Permainan yang interaktif dan menyenangkan dinilai efektif meningkatkan minat anak dalam mempelajari nilai – nilai Pancasila.

Adaptif merupakan kualitas dimana seseorang dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan dan terus berinovasi, Bapak Ridwan Kamil mengimplementasikan nilai ini dengan kerap memperkenalkan pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan hasil produksi masyarakat di berbagai bidang seperti, FishFinderyang membantu memudahkan nelayan untuk mencari ikan, InternetOf Things yaitu pemberian pakan ikan lele lewat sistem digital yang dikendalikan Smartphone, Apartemen Ayam dimana makanan, minuman dan kotoran akan dikendalikan secara digital melalui Smartphone. g. Kolaboratif

Berkolaborasi dan membangun kerja sama yang sinergis tidak hanya dilakukan dengan sesama masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dengan masyarakat luar negeri. Bapak Ridwan Kamil bersama Pemprov Jabar menggandeng Kedutaan Inggris dan British Council mengadakan program English For Ulama untuk menyiapkan Ulama Jawa Barat agar mampu berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris untuk memperkenalkan Islam dan Indonesia kepada masyarakat luar negeri.

Setelah mengulas penerapan nilai – nilai BerAKHLAK pada Ridwan Kamil, kita sebagai ASN hendaknya meneladani nilai – nilai tersebut dan menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan dan melakukan pelayanan publik.

2.4 Nilai – nilai Dasar ASN BerAKHLAK

1. Berorientasi Pelayanan a. Pengertian Pelayanan Publik

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Agus Dwiyanto menawarkan alternatif definisi pelayanan publik sebagai semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu merupakan jenis barang atau jasa yang memiliki eksternalitas tinggi dan sangat diperlukan masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional. Dalam penjelasan lebih lanjut, Dwiyanto mengatakan bahwa dari segi mekanisme penyediaannya, pelayanan publik tersebut tidak harus dilakukan oleh pemerintah sendiri, akan tetapi dapat dilakukan oleh sektor swasta (mekanisme pasar). b. Panduan Perilaku Berorientasi Pelayanan

Adapun penyelenggara pelayanan publik menurut UU Pelayanan Publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam batasan pengertian tersebut, jelas bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu dari penyelenggara pelayanan publik, yang kemudian dikuatkan kembali dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik.

1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang pertama ini diantaranya: a) mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; b) menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak; c) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; dan d) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat.

2) Ramah, Cekatan, Solutif, dan Dapat Diandalkan Adapun beberapa Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang kedua ini diantaranya: a) memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur; b) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; dan c) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Dengan penjabaran tersebut, pegawai ASN dituntut untuk memberikan pelayanan dengan ramah, ditandai senyum, menyapa dan memberi salam, serta berpenampilan rapi; cekatan ditandai dengan cepat dan tepat waktu; solutif ditandai dengan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memilih layanan yang tersedia; dan dapat diandalkan ditandai dengan mampu, akan dan pasti menyelesaikan tugas yang mereka terima atau pelayanan yang diberikan.

3) Melakukan Perbaikan Tiada Henti

Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku Berorientasi Pelayanan yang ketiga ini diantaranya: a) mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; dan b) mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dalam perkembangannya budaya pelayanan harus dipandang sebagai sebuah proses belajar yang menghasilkan bentuk baru serta pengetahuan dan kepandaian yang baru. Sebagai sebuah proses belajar budaya pelayanan harus dapat melakukan perubahan kebiasaan, perubahan nilai, dan perubahan pola pikir atau paradigma pelayanan.

2. Akuntabel a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kata yang seringkali kita dengar, tetapi tidak mudah untuk dipahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah seorang ASN menurut SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan Core Values ASN BerAKHLAK. Dalam konteks Akuntabilitas, perilaku tersebut adalah:

1) Kemampuan melaksanaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi

2) Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien

3) Kemampuan menggunakan Kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi b. Akuntabel Dalam Konteks Organisasi Pemerintahan

1) Transparansi dan Akses Informasi

Keterbukaan informasi telah dijadikan standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan. Dalam payung besar demokrasi, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyatnya sebagai bentuk legitimasi (secara substantif). Partisipasi ini dapat berupa pemberian dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah ataupun evaluasi terhadap suatu kebijakan.

2) Praktek Kecurangan dan Perilaku Korup

Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Etika pelayanan publik adalah suatu panduan atau pegangan yang harus dipatuhi oleh para pelayan publik atau birokratuntuk menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Buruknya sikap aparat sangat berkaitan dengan etika.

3) Penggunaan Sumber Daya Milik Negara

Untuk kelancaran aktivitas pekerjaan, hampir semua instansi pemerintah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, komputer, internet dan sebagainya. Tidak hanya itu, bahkan semua instansi pemerintah memiliki aset-aset lain, seperti rumah dinas, mobil dan kendaraan dinas lainnya. Kesemuanya itu dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi dalam melayani publik. Oleh karena itu disebut sebagai fasilitas publik. Fasilitas publik dilarang pengunaannya untuk kepentingan pribadi, sebagai contoh motor atau mobil dinas yang tidak boleh digunakan kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut biasanya sudah diatur secara resmi oleh berbagai aturan dan prosedur yang dikeluarkan pemerintah/instansi.

4) Penyimpanan dan Penggunaan dan Informasi Pemerintah proses suatu organisasi akuntabel karena adanya kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembuat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya.

Informasi ini dapat berupa data maupun penyampaian/penjelasan terhadap apa yang sudah terjadi, apa yang sedang dikerjakan, dan apa yang akan dilakukan. Jadi, akuntabilitas dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktifitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan dan akan dilaksanakan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah akses dan distribusi dari data dan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, sehingga pengguna/stakeholders mudah untuk mendapatkan informasi tersebut.

3. Kompeten

a. Pengertian Kompetensi b. Perilaku Kompeten

Kompetensi menurut Kamus Kompetensi Loma (1998) dan standar kompetensi dari International Labor Organization (ILO), memiliki tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pengertian yang sama juga digunakan dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan (Pasal 1 PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017), dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkannya dalam kinerja.

1) Berkinerja yang BerAkhlak:

 Setiap ASN sebagai profesional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

 Selain ciri tersebut ASN terikat dengan etika profesi sebagai pelayan publik.

 Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku BerAkhlak.

2) Meningkatkan kompetensi diri:

 Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah adalah keniscayaan.

 Pendekatan pengembangan mandiri ini disebut dengan Heutagogi atau disebut juga sebagai teori net-centric, merupakan pengembangan berbasis pada sumber pembelajaran utama dari Internet.

 Perilaku lain ASN pembelajar yaitu melakukan konektivitas dalam basis onlinenetwork

 Sumber pembelajaran lain bagi ASN dapat memanfaatkan sumber keahlian para pakar/konsultan, yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat ASN bekerja atau tempat lain.

 Pengetahuan juga dihasilkan oleh jejaring informal (networks), yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai dalam organisasi dan atau luar organisasi.

3) Membantu Orang Lain Belajar:

 Sosialisasi dan Percakapan di ruang istirahat atau di kafetaria kantor termasuk morning tea/coffee sering kali menjadi ajang transfer pengetahuan.

 Perilaku berbagi pengetahuan bagi ASN pembelajar yaitu aktif dalam “pasar pengetahuan” atau forum terbuka (KnowledgeFairsandOpen Forums).

 Mengambil dan mengembangkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti laporan, presentasi, artikel, dan sebagainya dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah disimpan dan diambil (KnowledgeRepositories).

 Aktif untuk akses dan transfer Pengetahuan (Knowledge Access and Transfer), dalam bentuk pengembangan jejaring ahli (expertnetwork), pendokumentasian pengalamannya/pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman (lessonslearned).

4) Melakukan kerja terbaik:

 Pengetahuan menjadi karya: sejalan dengan kecenderungan setiap organisasi, baik instansi pemerintah maupun swasta, bersifat dinamis, hidup dan berkembang melalui berbagai perubahan lingkungan dan karya manusia.

 Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang.

4. Harmonis a. Pengertian Harmonis b. Peran ASN dalam Mewujudkan Suasana dan Budaya Harmonis

Dalam Kamus Mariam Webster Harmonis (Harmonious) diartikaan sebagai havingapleasingmixtureofnotes.Dari laman Wikipedia, Harmoni (dalam bahasa Yunani: harmonia) berarti terikat secara serasi/sesuai). Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerja sama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Sebagai contoh, seharusnya terdapat harmoni antara jiwa jasad seseorang manusia, kalau tidak, maka belum tentu orang itu dapat disebut sebagai satu pribadi. Dapat dicontohkan, pada bidang musik, sejak abad pertengahan pengertian harmoni tidak mengikuti pengretian yang pernah ada sebelumnya, harmoni tidak lagi menekankan pada urutan bunyi dan nada yang serasi, tetapi keserasian nada secara bersamaan. Singkatnya Harmoni adalah ketertiban alam dan prinsip/hukum alam semesta.

Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan.

Dalam mewujudkan suasana harmoni maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historisitas ke-Indonesia-an sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa termasuk pula berbagai macam gerakan gerakan separatism dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahaan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa.

Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

1) Posisi PNS sebagai aparatur Negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil, berarti PNS dalam melaksanakna tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus obyektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasanya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram dilingkungan kerjanya dan di masyarakatnya.

2) PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok kelompok minoritas, dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Termasuk didalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya.

3) PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan.

4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan.

5) PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver (pemberi solusi) bukan bagian dari sumber masalah (trouble maker). Oleh sebab itu , setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan warganya. Dia tidak boleh melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan norma norma sosial dan susila, bertentangan dengan agama dan nilai local yang berkembang di masyarakat.

5. Loyal a. Pengertian Loyal b. Panduan Perilaku Loyal

Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Perancis yaitu “Loial” yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah loyal berarti setia, atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam Kamus Oxford Dictionary kata Loyal didefinisikan tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi.

Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1) Memegang Teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Setia kepada NKRI serta Pemerintahan yang Sah

ASN sebagai profesi, salah satunya berlandaskan pada prinsip Nilai Dasar sebagaimana termuat pada Pasal 4 UU ASN. Beberapa Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang pertama ini diantaranya:

 Memegang teguh ideologi Pancasila;

 Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;

 Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; dan

 Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.

2) Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan Instansi dan Negara Adapun beberapa Nilai-Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang kedua ini diantaranya:

 Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

 Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

 Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;

 Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

 Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

 Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

 Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;

 Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

 Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan

 Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

3) Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara Sementara itu, Nilai Dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan Panduan Perilaku Loyal yang ketiga ini diantaranya: memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.

6. Adaptif a. Pengertian Adaptif

Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan (keinginan diri). Sejatinya tanpa beradaptasi akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan. Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan.

Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku juga bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. b. Panduan Perilaku Adaptif

Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Di dunia usaha hal ini lebih mudah dimengerti ketika terjadi perubahan pada selera pasar akan memaksa pelaku usaha untuk menyesuaikan produk mereka agar sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pasar.

Selain berlaku pada lembaga/organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia (SDM) yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Karenanya, memiliki softskilldan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut.

Terkait amanat UU 5/2014 bahwa UU ASN bisa terlaksana dengan baik, asal ada upaya penyempurnaan sistem pelayanan oleh para abdi negara. Tidak hanya menjadikan ASN sebagai pelayan masyarakat melalui penerapan e-Government saja, tetapi sekaligus menggerakkan ruhnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi, agar dapat memberikan pelayanan pemerintahan yang excellent, maka semua PNS harus selalu bersikap adaptif terhadap perkembangan IT, sehingga dalam kinerjanya dapat memaksimalkan pemanfaatan pesatnya teknologi informasi untuk menuju reformasi birokrasi.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Contonya, di masa pandemi Covid19 saat ini, ASN sejatinya tampil di depan dalam hal pelayanan masyarakat, terutama ASN yang berada pada garda terdepan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan (nakes).

7. Kolaboratif a. Pengertian Kolaborasi

Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama. Sedangkan Gray (1989) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah proses meskipun pihak-pihak dengan keahlian yang berbeda, yang melihat aspek yang berbeda dari masalah, secara konstruktif dapat mengeksplorasi perbedaan dan menemukan solusi baru untuk masalah yang akan terjadi lebih sulit untuk dipecahkan tanpa perspektif orang lain b. Panduan Perilaku Kolaboratif

Selain diskursus tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yang juga perlu dijelaskan yaitu collaborative governance. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”.

Menurut Pérez López et al (2004 dalam Nugroho, 2018), organisasi yang memiliki collaborativecultureindikatornya sebagai berikut:

1) Organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi;

2) Organisasi menganggap individu (staf) sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka;

3) Organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka (bahkan ketika terjadi kesalahan);

4) Pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi (universitas) Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai;

5) Masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik;

6) Kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah didorong; dan

7) Secara keseluruhan, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Ansen dan gash mengungkapkan beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yaitu:

1) Trustbuilding: membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi

2) Face tof face Dialogue: melakukan negosiasi dan baik dan bersungguhsungguh;

3) Komitmen terhadap proses: pengakuan saling ketergantungan; sharing ownershipdalam proses; serta keterbukaan terkait keuntungan bersama;

4) Pemahaman bersama: berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama; dan

5) Menetapkan outcomeantara.

Kolaboratif merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Sekat-sekat birokrasi yang mengkungkung birokrasi pemerintah saat ini dapat dihilangkan.

Calon ASN muda diharapkan nantinya menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Semua ASN Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah kemudian akan bekerja dengan satu tujuan yaitu kemajuan bangsa dan negara Indonesia.