GAMBARAN INSTANSI DAN PESERTA

Profil Organisasi

2.1.1 Gambaran Umum

Mengingat kondisi geografi Indonesia yang luas diperlukan pemberian pelayanan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan yang efektif dan efesien sehingga tuntutan untuk adanya pembentukan baru Institusi pengamanan fasilitas kesehatan di perlukan untuk penjaminan mutu layanan terhadap alat kesehatan yang ada di fasyankes yang tersebar di seluruh Indonesia baik millik pemerintah maupun swasta yang belum tertangani secara keseluruhan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No : OT.01.01.XII.500.2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dimana Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang akan dibentuk Unit Pelaksana Fungsional dari BPFK Surabaya, maka dipandang perlu untuk di dibentuk Tim koordinasi Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin

Regional Kalimantan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No : OT.01.01.XII.816.2008, tanggal 05 Agustus 2008. Adapun tugas dari tim tersebut, meliputi :

1. Mempelajari, kajian dan perumusan terhadap unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitasi Kesehatan Banjarmasin Regional Kalimantan;

2. Menata gedung untuk persiapan ruangan laboratorium pengujian/kalibrasi, ruang laboratorium film badge dan ruang administrasi;

3. Persiapan penempatan peralatan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi;,

4. Persiapan penempatan ketenagaan;

5. Koordinasi terkait dalam rangka persiapan operasional.

Pada tahun 2011 diterbitkan surat keputusan pendirian Loka Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (LPFK) melalui Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang organisasi dan tata kerja Loka Pengamanan

Fasilitas Kesehatan (LPFK), dimana Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan

(LPFK)adalahunit pelaksana teknisdilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Saat

Tabel

2.1.2 Visi, Misi dan Tata Nilai Organisasi

Dalam upaya meraih tujuan utama dari LPFK Banjarbaru, maka dipandang perlu untuk menetapkan Visi, Misi, dan Tata Nila yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan roda organisasi. Visi ditetapkan untuk menentukan cita-cita yang hendak dicapai pada kurun waktu lima tahunan. Misi disusun untuk mendeskripsikan bentuk upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi pada kurun waktutersebut. SedangkanTata nilai dirumuskan untuk memberikan gambaran apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota organisasi saat berinteraksi dengan stakeholders inti dalam merealisasikan visi LPFK Banjarbaru. Adapun Visi, Misi, dan Tata Nilai dari LPFK Banjaarbaru adalah sebagai berikut:

A. VISI:

“Menjadi Lembaga Pengamanan Fasilitas Kesehatan nasional yang utama dan unggul dalam layanan dan kinerja”.

B. MISI:

1. Menyediakanmutulayanan PengamananFasilitas Kesehatanyangandal bagi masyarakat dan pemerintah.

2. Meningkatkan cakupan layanan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dalam bidang layanan pengujian dan/atau kalibrasi serta inspeksi sarana prasarana dan alat kesehatan.

3. Membangun secara sinergis kemitraan yang saling menguntungkan dan saling mendukung.

4. Pengembangan usaha dengan tolak ukur pada peningkatan mutu layanan melalui optimalisasi SDM, sarana, prasarana, peralatan, dan pengembangan teknologi yang tepat guna untuk mencapai kepuasan pelanggan, masyarakat dan mitra kerja.

5. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. Mewujudkan tata kelola intitusi yang transparan dan akuntabel.

C. Tata Nilai Organisasi

1. Responsif

Pegawai LPFK Banjarbaru mempunyai kesadaran akan tugas yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kepekaan yang tajam dalam menyikapi berbagai hal yang dihadapinya dengan cepat dan kepahaman makna tanggungjawab yang harus dipikul adalah ciri utama kepribadiannya

2. Aktual

Pegawai LPFK Banjarbaru mengikuti perkembangan teknologi terbarukan dan informasi sehingga selalu update dengan hal-hal baru yang sedang berkembang dimasyarakat untuk menunjang pekerjaan.

3. Komitmen

Pegawai LPFK Banjarbaru membuat perjanjian (keterikatan), baik kepada diri sendiri maupunkepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/ perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan dan pengembangan organisasi.

4. Akurat

Pegawai LPFK Banjarbaru bekerja dan memberikan setiap informasi yang benar berdasarkan bukti bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

5. Tanggung Jawab

Pegawai LPFK Banjarbaru bertanggung jawab atas semua kegiatan dan keputusan yang dilaksanakan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya sebagai aparatur sipil Negara.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

LPFKBanjarbaru,adalahsalahsatuUnit Pelaksana Teknis(UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Berdasarkan dasar hukumnya, dalam melaksanakan kegiatannya LPFK Banjarbaru mengemban tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok

LPFK Banjarbarumempunyai tugasmelaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, LPFK Banjarbaru menyelenggarakan fungsi :

1. Pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan

2. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana Kesehatan

3. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi

4. Pelayanan pemantauan dosis radiasi personal

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

2.1.4 Struktur Organisasi

Dalam Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 ini selain memuat tentang struktur organisasi serta hierarki eselon dan komponennya, dijelaskan pula tentang lingkup tugas dari LPFK Banjarbaru, yaitu melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, pada saat ini Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan dibentuk sesuai batasan sistem Birokrasi Organisasi UPT tingkat eselon IV terdiri dari:

A. Kepala Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru

B. Kepala Urusan Tata Usaha

C. Instalasi Laboratorium

2.1.5 Jenis Layanan

Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru memberikan jasa pelayanankepadamasyarakat denganlingkupmelaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi, dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta. Dalam melakukan pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan, LPFK Banjarbaru harus mengacu pada metode kerja pengujian dan/atau kalibrasi, disamping itu juga didukung alat ukur/analyzer, alat uji dan alat kalibrasi yang terjamin mutunya sesuai dengan jenis pengujian dan/atau kalibrasi alat kesehatan. Jenis layanan laboratorium yang ada di Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK) Banjarbaru meliputi :

A. Laboratorium pengujian dan/atau kalibrasi

Sesuai permenkes No.54 Tahun 2015; definisi pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik, dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.Sedangkan definisi kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukkan alat ukur dan/atau bahan ukur. Adapun alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur danmemperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuhmanusiamelaluiprosesfarmakologi, imunologiataumetabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.

Hasil dari pengujian dan kalibrasi adalah pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa alat kesehatan tersebut laik pakai atau tidak laik pakai. Adapun pengertian laik pakai adalah alat kesehatan tersebut aman untuk digunakan, sedangkan tidak laik artinya alat tersebut tidak aman dan memerlukan tindakan perbaikan.

B. Laboratorium uji kesesuaian x ray dan proteksi radiasi

Kegiatan pelayanan ini meliputi pengujian, paparan radiasi dan Uji Kesesuaian, yaitu pengujian yang dilakukan secara terjadwal untuk memastikan pesawat x-ray di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standard dan memenuhi persyaratan operasional regulasi.

C. Laboratorium pengujian dan pemantauan dosis personal Yaitu evaluasi pemantauandosis radiasi yang dipakai oleh petugas yang bekerja di lingkungan radiasi. LPFK Banjarbaru melayani evaluasi pemantauan dosis perorangan untuk film badge dan thermoluminescent dosemeter (TLD) badge.

D. Laboratorium sarana dan prasarana alat Kesehatan

Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana RS. Prasarana RS adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan system yang membuat suatu bangunan RS bisa berfungsi. Inspeksi sarana dan prasarana dilakukan untuk memastikan kesesuaian suatu instalasi sarana dan prasarana terhadap standart dan persyaratan yang berlaku

2.1.6 Kebijakan Mutu

Kepala Laboratorium LPFK Banjarbaru menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh personel Laboratorium LPFK Banjarbaru meliputi:

A. Tanggap terhadap setiap kebutuhan pengguna jasa layanan pengamanan fasilitas kesehatan dan mengutamakan kepuasan pelanggan dan unsur keselamatan.

B. Persyaratan mutu berorientasi pada standar mutu internasional (ISO) dan penerapan standar operasional prosedur untuk tercapainya sasaran mutu organisasi serta senantiasa melakukan evaluasi dan kaji ulang terhadap mutu secara terus menerus.

C. Senantiasa menerapkan sistem mutu dan tata nilai organisasi pada setiap layanan pengamanan fasilitas kesehatan.

D. Senantiasa memberikan pemahaman kepada karyawan terkait system mutu melalui pelatihan yang berkesinambungan untuk peningkatan kompetensi dan selalu menerapkan sistem mutu di seluruh jajaran organisasi.

E. Senantiasa menjaga kemandirian personel dalam melakukan pelayanan serta menjaga keterkendalian informasi sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Profil Peserta

Nama : Muhammad Alpian Hadi

NIP : 199710282022031003

Pangkat / Gol: Pengatur / IIc

Jabatan : Teknisi Elektromedis Terampil

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi

Instansi : Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK)

Banjarbaru

Tugas pokok dan fungsi Teknisi Elektromedis terampil:

1. Melaksanakan Pengujian dan kalibrasi alat Kesehatan.

2. Melaksanakan Pemeliharaan Alat Kalibrator.

Untuk lebih jelasnya terdapat Tugas Pokok dan Fungsi Teknisi Elektromedis Terampil terdapat pada sasaran kerja pegawai yang telah ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan.

Role Model

Role model yang saya pilih adalah Menteri PUPR saat ini yaitu Bapak Basuki

Hadimuljuno. Beliau adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak

2014. Pak Basuki memulai karir beliau di kementerian PUPR sebagai PNS yang kemudian beliau mendapatkan beasiswa di Universitas Colorado untuk meningkatkan kompetensi beliau. Beliau kemudian di promosikan menjadi kepala badan penelitian dan pengembangan Kementerian pada tahun 2005 dan 2007. Setelah itu menjadi IRJEND hingga 2013. Sebeleum menjabat sebagai Menteri posisi terakhir beliau adalan DIRJEN

Perancanaan Tata Ruang.

Selama berada di kementerian PUPR beliau sudah berpartisipasi dalam beberapa kerja tingkat nasional yaitu rehabilitasi pasca tsunami aceh pada tahun 2004, dan penanganan lumpur sidoarjo pada tahun 2006-2007. Beliau juga menjabat sebagai wakil presiden

Komisi Internasional untuk irigasi dan drainase pada 2013-2016. Pada tahun 2016 pula beliau dipanggil oleh KPK untuk menjadi saksi terkait kasus korupsi yang terjadi pada kementerian beliau. Pak Basuki juga rela rumahnya digusur untuk pembangunan jalan tol Becakayu.

NILAI-NILAI DASAR ASN BERAKHLAK

Nilai dasar merupakan landasan utama dalam bersikap dan berkegiatan yang sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta unit dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut bekerja. Setelah dibekali dalam tahap internalisasi pada saat proses pembelajaran, diharapkan peserta latihan dasar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan secara profesional sebagai pelayan masyarakat. Penjabaran nilai-nilai dasar yang dimaksud sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan: a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel: a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, b. cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; c. Menggunakan kelayakan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

3. Kompeten a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. Membantu orang lain belajar; c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis a. Menghargai setiap orang apappun latar belakangnya; b. Suka mendorong orang lain; c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal a. Memegang teguh ideology Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada b. Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; c. Menjaga nama baik sesame ASN, pimpinan, insgansi, dan negara; d. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif: a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; b. Terus berinovasi dan mengembangakkan kreativitas; c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif: a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan bersama nilai tambah; c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.