ANALISIS ISU DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi dan Analisis Isu Aktual

3.1.1 Identifikasi Isu

3.1.1.1 Isu ke-1: Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal menjalankan tugasnya dalam pengelolaan tata laksana keuangan salah satunya dalam pertanggungawaban pelaksanaan APBN dengan menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi pengelola PNBP. Sebelum adanya pelaksanaan

PMK Nomor 155 Tahun 2021, penyusunan laporan pelaksanaan PNBP di Biro

Keuangan dan BMN dilakukan secara mandiri (tidak berjenjang) dengan cara mengolah data dari OM-SPAN sehingga menghasilkan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan adanya penggalakan pelaksanaan PMK Nomor 155

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku sejak 9 November 2021 maka Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal harus menyusun laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Kementerian Kesehatan sesuai dengan format yang tertera pada PMK tersebut.

Laporan Pelaksanaan PNBP terdiri dari: Laporan Realisasi PNBP; Laporan

Penggunaan Dana PNBP; Laporan Pemberian Tarif Nol Rupiah atau Nol Persen; Laporan Piutang PNBP; Informasi/Laporan Perkembangan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian (KKP) PNBP; dan Informasi/Laporan Perkembangan

Tindak Lanjut/Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan yang terkait dengan Pengelolaan PNBP.

Namun, pada PMK Nomor 155 Tahun 2021 hanya terdapat format laporan

PNBP tingkat Kementerian/Lembaga dan dikarenakan penyusunan laporan pelaksanaan PNBP dilakukan secara berjenjang maka untuk dapat mengoptimalkan laporan pelaksanaan PNBP tingkat instansi diperlukan pengoptimalan terlebih dahulu dalam penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat unit eselon I. Oleh karena itu, Biro Keuangan dan BMN membuat format laporan pelaksanaan PNBP untuk tingkat Eselon I melalui aplikasi Excel. Pembuatan format laporan PNBP tingkat Eselon I dibutuhkan agar dapat memudahkan Biro Keuangan dan BMN untuk mengkonsolidasikannya dengan data OM-SPAN sehingga dapat menjadi Laporan

Pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

Gambar III. 1 Laporan Pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang diolah dari data OM-SPAN oleh Biro Keuangan dan BMN sebelum adanya pelaksanaan PMK Nomor 155 Tahun 2021

3.1.1.2 Isu ke-2: Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan (Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 dan mekanisme satu DIPA) di lingkungan

Kementerian Kesehatan maka dibutuhkan updatingStandar Operasional Prosedur

(SOP). Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan terkait SOP Pelaporan PNBP karena belum terdapatnya pembaharuan SOP terkait pelaporan PNBP dapat menyebabkan penyusunan laporan PNBP tidak memiliki standar yang pasti sehingga dapat terjadi simpang siur dari proses pembuatan laporan PNBP di tiap satuan kerja Kementerian Kesehatan.

Saat ini SOP yang digunakan oleh Biro Keuangan dan BMN adalah SOP yang lama (sebelum adanya tranformasi kesehatan), di dalam SOP yang lama masih terdapat pihak eksternal seperti Sekretariat Jenderal dan Kementerian Keuangan.

Seharusnya SOP hanya menggambarkan apa yang dikerjakan oleh pihak yang terkait dalam hal ini seperti tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan BMN untuk dapat menyusun laporan PNBP.

3.1.1.3 Isu ke-3: Belum optimalnya data dukung pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan BMN Biro Keuangan dan BMN sebagai satuan kerja di Sekretariat Jenderal menjalankan tugasnya dalam pengelolaan tata laksana keuangan salah satunya dalam pengusulan izin prinsip keuangan di Kementerian Kesehatan. Izin prinsip diperlukan karena semua pengeluaran yang mengakibatkan penambahan penghasilan harus berdasarkan ijin menteri keuangan. Pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja dilakukan dengan menyerahkan data dukung (proposal) terkait pengusulan izin prinsip tersebut kepada Biro Keuangan dan BMN agar bisa dilakukan evaluasi oleh Biro Keuangan dan BMN dan selanjutnya dapat diteruskan kepada Kementerian Keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat satuan kerja yang menyerahkan data dukung (proposal) dengan tarif yang lebih dari satu (adanya pilihan tarif) seharusnya penyerahan data dukung (proposal) kepada Biro Keuangan dan BMN sudah menetapkan tarif (satu tarif) yang pasti terkait dengan izin prinsip tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman satuan kerja tentang tahapan pengusulan izin prinsip sehingga menyebabkan kurang optimalnya satuan kerja dalam penyusunan data dukung (proposal). Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengarahan (sosialisasi) telebih dahulu kepada kepada satuan kerja yang bersangkutan terkait tahapan penyusunan izin prinsip sebelum satuan kerja menyusun data dukung (proposal).

III. 3 Usulan

3.1.2 Penetapan CoreIsu

Terdapat beberapa isu yang telah ditetapkan oleh penulis, yaitu:

1. Belum optimalnya Laporan Pelaksanaan PNBP oleh Unit Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan.

3. Belum optimalnya data dukung pengusulan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

Isu-isu diatas dianalisis dengan menggunakan metode penapisan isu Urgency, Seriousness,danGrowth(USG). Metode ini menggunakan cara skoring sesuai dengan karakteristik USG.

Tabel III. 1 Tapisan Isu dengan Metode USG

1 Belum optimalnya Laporan

PNBP oleh Unit Pengelola

2 Belum optimalnya pelaporan PNBP dengan adanya Transformasi

3 Belum optimalnya data dukung pengusulan oleh satuan kerja kepada Biro

Keterangan Skoring dalam USG:

3.2 Keterkaitan

Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS untuk

Mendukung Terwujudnya SmartGovernance

Tabel

III.

2 Keterkaitan Penyebab Isu dengan Kedudukan dan Peran PNS

Isu Dampak Apabila Isu Tidak Ditangani Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Belum optimalnya

Laporan Pelaksanaan

PNBP oleh Unit

Pengelola PNBP di lingkungan Kementerian

Kesehatan a. Sulitnya mendeteksi perbedaan data jika terdapat data yang tidak sesuai antara data OMSPAN dengan realisasinya; b. Kesulitan dan terhambatnya Biro Keuangan dan BMN dalam mengkonsolidasi laporan pelaksanaan PNBP; c. Tanggungjawab terkait laporan pelaksanaan PNBP dibebankan kepada Biro Keuangan dan BMN. a. Manajemen ASN b. Smart ASN

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan membuat format laporan keuangan PNBP tingkat Eselon I agar dapat mengoptimalkan penyusunan laporan pelaksanaan PNBP tingkat Kementerian Kesehatan.

Membuat format laporan keuangan PNBP tingkat Eselon I dengan aplikasi Excel.

Belum optimalnya pelaporan PNBP sehubungan dengan adanya Transformasi Kesehatan di Kementerian Kesehatan a. Manajemen ASN b. Smart ASN

Penyusunan pelaporan PNBP di Biro Keuangan dan BMN tidak memiliki standar yang pasti sehingga dapat terjadi simpang siur dari proses penyusunan laporan PNBP di Biro Keuangan dan BMN.

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan menaati SOP pelaporan PNBP.

Membuat SOP pelaporan PNBP dengan aplikasi Excel.

Belum optimalnya data dukung pengajuan izin prinsip oleh satuan kerja kepada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara a. Manajemen ASN b. Smart ASN

Terhambatnya pengusulan izin prinsip yang diajukan satuan kerja ketika izin prinsip tersebut bersifat segera.

Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Mengevaluasi proposal izin prinsip secara cermat dan jika terdapat kekurangan data dukung segera menghubungi satuan kerja terkait baik melalui Whatsapp maupun menelepon satuan kerja yang bersangkutan.

3.3

Alternatif Pemecahan Masalah sebagai Gagasan Kreatif cantumkan dampak bila issue tidak terselesaikan

Berdasarkan Fishbone diagram terkait analisis penyebab isu maka diperlukan gagasan kreatif “Optimalisasi Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak dengan Penyusunan Format Laporan Pelaksanaan Penerimaan Negara

Bukan Pajak tingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan”.

Agar gagasan kreatif tersebut dapat terealisasi dengan baik maka rancangan kegiatan aktualisasi dapat disusun sebagai berikut:

Tabel III. 3 Rancangan Kegiatan Gagasan Kreatif Pemecahan Isu

No. Kegiatan Sumber

1 Konsultasi kepada atasan terkait pembuatan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I SKP

2 Penyusunan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

3 Penetapan format laporan pelaksanaan PNBP tingkat

Eselon I yang disesuaikan dengan standar

4 Pelaksanaan sosialisasi format laporan pelaksanaan PNBP tingkat Eselon I yang disesuaikan dengan standar